Suchergebnisse

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang serius. Kejahatan ini terjadi dalam beberapa yurisdiksi yang membuatnya termasuk dalam kejahatan transnasional. Dampak yang disebabkan dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Tindak Pidana Pencucian Uang banyak terjadi karena terdapat kejahatan awal, seperti kejahatan Tindak Pidana Narkotika, Perdagangan Orang, Terorisme, Cukai, Penipuan, Korupsi, dll. Kejahatan yang sering terjadi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan tindak asal dari Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan menyimpan, memberi, menguasai, memberikan janji. Korupsi yang kerap dilakukan penyelenggara negara terutama yang juga anggota dari Partai Politik. Hal ini didasari karena banyaknya biaya politik yang tidak sebanding dengan pendapatan yang didapat. Sedangkan uang yang digunakan untuk membiayai keikutsertaanya dalam dunia politik bukan selalu uang milik pribadi, bisa saja berasal dari utang untuk mendukungnya maju dalam pencalonan sebagai eksekutif dan legislatif. Biasanya uang hasil korupsi di tempatkan atau dialokasikan sebagian ke Partai Politik. Partai Politik sebagai tempat penyimpanan dari uang hasil korupsi ini dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Mengingat Partai Politik merupakan Korporasi yang berbentuk badan hukum.

Fenomena tindak pidana pencuciaan uang dilakukan secara sistematis, rapi dansulit diungkapkan dengan melibatkan pemangku kekuasaan seperti eksekutif,legislatif dan yudikatif terus meningkat, sebagaimana yang dikemukakan olehPusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Negara (PPATK) bahwa sepanjangtahun 2007-2011 terdapat 2.258 transaksi keuangan yang mencurigakan. Salahsatu hal yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentangPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pembalikan bebanpembuktian (omkering van bewijslast atau Shifting the burden of proof) kepadaterdakwa terhadap harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atauterkait dengan tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mekanisme pembalikanbeban pembuktian (omkering van bewijslast atau Shifting the burden of proof)yang dilakukan oleh terdakwa hanya dilakukan dalam pemeriksaan di pengadilandengan mengajukan alat bukti yang cukup. Apabila terdakwa tidak dapatmembuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana makapembuktian tersebut hanya berlaku untuk harta kekayaannya saja sehingga unsur unsurperbuatan seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan,membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan dan menitipkan harta kekayaanharus dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Penerapan pembalikan bebanpembuktian (omkering van bewijslast atau Shifting the burden of proof) perludidukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya aparat penegak hukumdalam menerapkan metode penelusuran dan pengungkapan harta kekayaan danmewajibkan penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan baiksebelum, selama dan setelah menjabat

Corrupt politicians who sometimes seems generous is a phenomenon, because the corrupt deeds are evil deeds that are the opposite of generosity which is a good deed. Given that corruption is a secret evil of the actors, they tend cover it up in their own ways. Their efforts take in the form of money laundering by donating some of their corrupt wealth to religious social institutions. Such efforts are considered to disguise the corrupt gains and to create a self-image as a philanthropist as well as hope of God's forgiveness. Such phenomenon is believed to occur due to the limited understanding of religious teachings, both by the perpetrators of corruption as donators and social and religious institutions as recipients. Dakwah should respond to this phenomenon. The parties are assessed as likely perpetrators of corruption are given the guidance to repent properly, while the religious social institutions are guided to be aware of the donations accepted.

Money laundering is a crime that always exists, and recently there have been massive cases in Indonesia, related technological and social advances are factors that cause money laundering crimes. Money laundering has continued to develop since the past until now the government is trying to follow up the law on money laundering, so it is important for us to discuss. Law No. 8/2010 The Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering is examined with a normative juridical approach in this study, with various breakthroughs, namely proof and fines. This category of crime is a transnational crime and a white-collar crime that has a destructive impact on the economy as well as the nation and state, so that efforts must be made in various ways to overcome it, namely by optimizing the duties and authorities of the PPATK, and cooperation between countries.

AbstractA report released by the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC, in Bahasa PPATK) reveals that money laundry, which is increasing every year, has been such a common, systematic, and well-managed practice that—since those in executive, legislative, and judicative bodies are involved—it is most unlikely to uncover. The report discloses that, from 2007 to 2011, there were 2,258 suspicious financial transactions. One of the matters stipulated in the Law No. 8 of 2010 on Anti-Money Laundering is Reversal Burden Of Proof (omkering van bewijslast in Dutch) toward suspects for their wealth, associated with a legal case, which does not come from or which is not related to any criminal act as stipulated in Article 2 Subsection 1 of the Prevention and Eradication Law of the Criminal Act of Money Laundering. The mechanism of Reversal Burden Of Proof (omkering van bewijslast) by a suspect is conducted only during hearing sessions in the court by offering sufficient evidence. If the suspect is unable to prove that his wealth is not the proceeds of criminal activities, then this mechanism is liable only to his wealth while such transaction-related factors as placements, transfers, payments, expenses, grants, donations, and deposits of sums of money or other acts or activities associated with money should be proven by prosecuting attorneys. The implementation of this Reversal Burden of Proof should be encouraged through building more capacity and competence of the law enforcers in investigating and disclosing wealth and by imposing wealth-disclosure on apparatus for their riches before, during, and after serving the office.Keywords : Reversal Burden of Proof, Act of Money Laundering, the Law No. 8 of 2010AbstrakFenomena tindak pidana pencuciaan uang dilakukan secara sistematis, rapi dan sulit diungkapkan dengan melibatkan pemangku kekuasaan seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif terus meningkat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Negara (PPATK) bahwa sepanjang tahun 2007-2011 terdapat 2.258 transaksi keuangan yang mencurigakan. Salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah pembalikan beban pembuktian (omkering van bewijslast atau Shifting the burden of proof) kepada terdakwa terhadap harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Mekanisme pembalikan beban pembuktian (omkering van bewijslast atau Shifting the burden of proof) yang dilakukan oleh terdakwa hanya dilakukan dalam pemeriksaan di pengadilan dengan mengajukan alat bukti yang cukup. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana maka pembuktian tersebut hanya berlaku untuk harta kekayaannya saja sehingga unsur -unsur perbuatan seperti menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan dan menitipkan harta kekayaan harus dapat dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. Penerapan pembalikan beban pembuktian (omkering van bewijslast atau Shifting the burden of proof) perlu didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya aparat penegak hukum dalam menerapkan metode penelusuran dan pengungkapan harta kekayaan dan mewajibkan penyelenggara negara untuk melaporkan harta kekayaan baik sebelum, selama dan setelah menjabatKata kunci : Pembalikan beban pembuktian, Tindak pidana pencucian uang, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010

Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis tentang pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, selain itu juga menganalisis tentang factor penghambat tidak dapat ditegakkannya Penegakan Hukum Partai Politik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitin ini merupakan penelitian normative yang didukung oleh data empiris. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana partai politik yang melakukan tindak pidana pencucian uang, partai politik berdaasarkan pengertiannya merujuk kepada pengertian korporasi. Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat di pertanggungjawabankan. Adapun faktor penghambat tidak dapat ditegakkanya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang dilakukan partai politik masih terkendala pada pengertian atau definisi dari partai politik sebagai korporasi.

Abstract In Article 23E paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 states that "In order to examine the management and accountability of state finances held an Audit Board that is free and independent." Based on these provisions can be understood that the Supreme Audit Agency (BPK ) is a state agency that is free and independent in the accountability report on the examination of state financial management by the government. President as head of the government in administering the state holds sway over the country's financial management. Power management of state finances is then delegated to the Minister of Finance, Minister / Head of Institution and Local Government is the Governor, Regent / Mayor. The financial management of the country is used as the overall activities of the country's financial management officer in accordance with the position and authority, including planning, implementation, monitoring and accountability. Obligations of governments and other institutions to implement public finance management must be orderly, obedient to laws and regulations, efficient, economic, effective and transparent with regard fairness and propriety. After the planning and implementation of state finances, the next is the role of the CPC in the process of problem identification, analysis, and evalusai conducted independently, objectively and professionally based standards checking, to assess the validity, accuracy, credibility and reliability of information on the management and financial responsibility of the State , Through Law No. 15 Year 2006 regarding the Audit Board, CPC as the state institutions free and independent in examining the management and financial responsibility the state has an important role. In this case the CPC role in improving accountability and achieving good governance at central and local government. In order to support good governance in state administration, public finance management should be organized in a professional, open and responsible in accordance with the basic rules established in Law Examination, Management and Accountability of State Finance. With that goal the establishment of the state of Indonesia as stipulated in paragraph four of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 to realize the welfare state (welfare state) will be reached.

Kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan membawa dampak berkembangnya kejahatan terutama kejahatan kerah putih (white collar crime). Salah satunya adalah money laundering (kejahatan pencucian uang) yang dilakukan melalui lembaga keuangan. Sekurang-kurangnya terdapat tujuh faktor yang mendorong timbulnya tindakan pencucian uang. Ketujuh faktor tersebut sangat berkaitan erat dengan sistem hukum perbankan dan political will pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang. Bank merupakan media yang sangat diminati oleh pelaku tindak pidana pencucian uang. Oleh karenanya pencegahan tindak pidana pencucian uang akan lebih efektif bila menggunakan sistem dan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Asas-asas perbankan dapat mengantisipasi kejahatan pencucian uang di Indonesia. Hukum Islam memandang pencucian uang termasuk katagori perbuatan yang diharamkan karena dua hal : pertama dari proses memperolehnya dan proses pencuciannya.

Money laundering is a criminal offense had been committed in order to disguise the origin of the wealth that was haram to be halal. Thus the launderer can develop, especially the illegal business of narcotics crimes. Crimes related to narcotics money laundering because of drug crimes are crimes of origin (predicate crime), and advanced money laundering is a crime (crime derivative). The birth of anti-money laundering regime is internationally starts with the issuance United Nations Conventions Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances in 1988 which is the culmination of the crime of money laundering combating illicit narcotics and psychotropic substances. In 2002 and 2003 the government of Indonesia passed legislation that is anti-money laundering Law No. 15 Year 2002 jo. Act No. 23 of 2003 in which a drug crime as evil places of origin of money laundering.

Bank Secrecy (or Financial Privacy) are rights that must be protected from interference by the State and other parties. Bank Secrecy is the soul of a bangking system which is based on the norms of banking practices, contract-based agreement between the bank and its clients, and the written rules set by the State. However, bank secrecy may become one of the factors that trigger the occurrence of money laundering. The factors behind the occurence of money laundering are closely associated with the power or the legislation, and the banking system of a particular country. In other words, the rampant practice of money laundering in a country is closely related to the political will of its government in combating money laundering through its laws and regulations, especially those in the field of banking.

Globalization characterized by rapid movement of people, trade and capital information, in addition to the beneficial effects for human life must also be wary of negative side effects, namely the globalization of crime and increasing the quantity and quality of crime.Money laundering as a form of transnational and systematic crimerequires states to take precautions through domestic law and require each country to adopt in accordance with the principles of its domestic law, legislative measures and other measures necessary , to handle activities that are classified in the form of money laundering.Money laundering not only threaten economic stability and integrity of the financial system, but also can harm the joints of the life of society, nation and state, today's development is quite alarming.Crime by utilizing the network of financial systems to hide the origin of money from certain criminal offenses to look like lawful money impact is not small losses can even be systemic.The crime of the canal above a certain offense that accompanies it, the crime took means or comprehensive effort in handling.Criminal in money laundering can be classified into 2 (two), namely in terms of human actors as subjects of law (support rights and obligations), and can also form a corporation.In order to tackle money laundering are two (2) steps that can be taken both penal and non-penal efforts. Speaking penal efforts must not be separated from the discussion on criminal policyas proposed by G.Peter Hoefnagels that "criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime".In this paper, the discussion will focus on the policy of the criminal law against corporations that make money laundering based on Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Keywords: Formulation, Corporate, Money Laundering.

Crimes as a humanitarian problem, its existence grows along with the development of society, so that in the effort of crime prevention must be done through penal and non penal (criminal policy). Money laundering is one of transnational and organized crime. so in the handling of the necessary national efforts of the so-called criminal policy. The authors examine: 1. How is the effort to combat money laundering crime in the perspective of criminal policy? 2. How is the "non penal" effort in the prevention of money laundering crime? This research uses normative juridical approach by conducting library research (library research) to collect secondary data. All collected data is interpreted by legal interpretation (grammatical, historical, legal, systematic and logical). The analytical technique used in this study is qualitative analysis techniques. The results of this thesis study illustrate that the TPPU in recent developments, the government has issued LAW OF NUMBER 8 YEAR 2010 ON PREVENTION AND ERADICATION THE CRIMINAL ACT OF MONEY LAUNDERING, but there are still weaknesses in the legislation policy that will greatly affect the application and execution. In Law no. 8/2008 on the Prevention and Eradication of the CRIMINAL ACT OF MONEY LAUNDERING, the existence of PPATK has formulated better than the previous Law on Elimination of TPPU. However, the role of PPATK in the handling of TPPU in Indonesia is still not optimal, so it still needs to be updated. Keywords : The Criminal Act Of Money Laundering, Legislation Policy, FinancialTransaction Analysis Reporting Center (PPATK)

This paper shall be entitled as "SPECIALTY REVERSE BURDEN OF PROOF IN MONEY LAUNDERING". Money laundering is an extraordinary crime that the proof system using reverse burden of proof. Of proof systems are specific rules established by the government through the issuance of the provisions of Act No.8 of 2010 on Preention and Eradication of Proof in Money Laundering. There is norm conflict in the reversed burden of proof, as opposed to several articles in the criminal law and the principles of the verification system itself. So be used a normative study with the approach of legislation and comparison on the existing principles that can be unknown and deduced about settings as well as legal basis and validity appear reversed the burden of proof in Money Laundering in Indonesia.

ABSTRAK Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa Seiring dengan maraknya praktek pencucian uang, diperlukan komitmen dari seluruh pihak demi mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Notaris memiliki kewajiban untuk membuat pelaporan apabila terdapat indikasi transaksi mencurigakan. Di sisi lain, Notaris memiliki Hak Ingkar, Hak Ingkar adalah hak untuk tidak memberikan kesaksian atau mundur dari suatu kesaksian yang diharuskan oleh Pasal 1909 BW. Selanjutnya, menurut pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris wajib merahasiakan isi akta dan segala keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Metode penelitian dalam penyusunan tesis adalah penelitian hukum normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian memberi jawaban bahwa tujuan dari rahasia jabatan Notaris adalah untuk melindungi kepentingan umum, tetapi ada kewajiban untuk menolak dan juga kewajiban untuk memberikan suatu kewajiban berdasarkan perintah undang-undang, sehingga terdapat pengecualian. Dapat disimpulkan, apabila terdapat perintah dari undang-undang lain yang sudah melibatkan kepentingan umum bahkan kepentingan negara seperti undang-undang tindak pidana pencucian uang dengan pengaturan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, maka Notaris berkewajiban untuk melaporkan indikasi transaksi pencucian uang ke pihak terkait. Kata kunci: Notaris, Pencucian Uang, Hak Ingkar. ABSTRACT The purpose of this study is to explain that along with the rampant practice of money laundering, commitment from all parties is needed to prevent and eradicate money laundering. Based on article 3 of Government Regulation Number 43 of 2015 concerning Reporting of Suspicious Financial Transactions, Notaries have an obligation to make reports if there are indications of suspicious transactions. On the other hand, a Notary has the ...