Suchergebnisse

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah : (1) mengetahui bagaimana implementasi program sertifikasi guru pada guru PPKn di SMP Negeri 2 Kuta Utara, Kabupaten Badung; (2) mengidentifikasi kendala yang dihadapi guru PPKn dalam meningkatkan profesionalisme guru dengan adanya implementasi program sertifikasi guru di SMP Negeri 2 Kuta Utara Kabupaten Badung; dan (3) menganalisis solusi terhadap permasalahan yang di hadapi guru PPKn sehubungan dengan profesionalisme guru di SMP Negeri 2 Kuta Utara Kabupaten Badung. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Kuta Utara Kabupaten Badung. Subjek penelitian ini adalah para guru PPKn yang sudah bersertifikasi yang berjumlah 5 (lima) orang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, pencatatan dokumen, dan data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan : (1) implementasi program sertifikasi guru di SMP Negeri 2 Kuta Utara Kabupaten Badung sudah berjalan dengan baik dimana sertifikasi berpengaruh terhadap sikap profesionalisme guru PPKn yang tercermin dari adanya peningkatan kinerja guru; (2) kendala yang dihadapi guru PPKn di SMP Negeri 2 Kuta Utara Kabupaten Badung yaitu penyediaan fasilitas pendidikan yang masih terbatas seperti LCD; masalah terhadap administrasi penilaian siswa sebagai implikasi dari penerapan kurikulum 2013. (3) analisis solusi terhadap kendala yang terjadi yaitu : sekolah dapat mengupayakan pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan yang memadai dan relevan dengan pembelajaran terkini secara bertahap melalui perencanaan, pengeloalaan dan pemanfaatan dana yang tersedia, baik dari swadaya atau subsidi pemerintah; penyediaan tenaga TI professional untuk memberikan pelatihan guna membantu guru yang masih kesulitan mengerjakan administrasi penilaian siswa karena kendala pengoprasian ICT; perlunya pengaturan intensitas pertemuan MGMP PPKn secara rutin, guna membangun komunikasi yang efektif antar guru mata pelajaran PPKn. Kata-kata kunci: Guru PPKn, Program Sertifikasi Guru, Profesionalisme Guru Abstract The aims of this study are: (1) to find out how the implementation of the teacher certification program to the Pancasila and Civics Education teachers at SMP Negeri 2 Kuta North Badung Regency; (2) to identify the constraints faced by Pancasila and Civic Education teachers toward teacher professionalism with the implementation of teacher certification program at SMP Negeri 2 Kuta North Badung Regency; and (3) analyze the solutions to the problems that the Pancasila and Civics Education teachers often found in the relation of teachers professionalism at SMP Negeri 2 North Kuta Badung Regency. This research was conducted at SMP Negeri 2 Kuta North Badung Regency. The subjects of this research were 5 Pancasila and Civics Education teachers who are already certified. This study used observation, interview, and record-keeping when collecting the data, and then the data were analyzed descriptively. This study found that; (1) the implementation of the teacher certification program at SMP Negeri 2 Kuta North Badung Regency has been done well and the certification is affecting the Pancasila and Civics Education teacher professionalism which reflected in the improvement of teacher performance; (2) the problems that Pancasila and Civics Education teacher at SMP Negeri 2 Kuta North Badung Regency often faced is the educational facilities supplies that are still limited such as the LCD and the administration of student assessments problems as the affect of the implementation of the 2013 curriculum. (3) The Solution to problems that occur are: the school should be able to plan and manage the school budget either from governmental or government subsidies for gradually fulfilling the supply of educational facilities which relevant with the recent learning program; The provision of professionals IT to provide training for helping the teachers who are still working on the administration of student assessments difficulties because of the application of ICT program; the management of regular meeting of the Pancasila and Civics Education MGMPs, in order to establish effective communication among teachers of Pancasila and Civics Education. Keywords: Pancaila and Civics Eduvation Teacher, Teacher Certification Program, Teacher Professionalism

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peranan Kepala Sub Direktorat Cyber Crime Dalam Menanggulangi Penipuan Berkedok Investasi Online di Kepolisian Daerah Bali. Disamping itu untuk mengetahui faktor yang menghambat Kepala Sub Direktorat Cyber Crime Dalam Menanggulangi Penipuan Berkedok Investasi Online di Kepolisian Daerah Bali.Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diguanakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif, melalui reduksi data, unitisasi/kategorisasi data, dan penarikan simpulan.Dari hasil penelitian menunjukan bahwa,1) Bagaiamana Peranan Kepala Sub Direktorat Cyber Crime Dalam Menanggulangi Penipuan Berkedok Investasi Online di Kepolisian Daerah Bali yaitu: dengan cara menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat atau dengan melakukan cyber parpol guna menemukan pelaku dengan cara penyelidikan kemudian penyidikan.2) Hambatan Kepala Sub Direktorat Cyber Crime Dalam Menanggulangi Penipuan Berkedok Investasi Online di Kepolisian Daerah Bali adalah faktor hadware atau software yang kurang memadai untuk melakukan penyidikan, anggaran, kemampuan penyidik, alat bukti, kesadaran hukum untuk melaporkan kasus ke kepolisian masih sangat rendah, perangkat hukum yang belum memadai dan fasilitas komputer forensik yang belum memadai. Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang Peranan Kepala Sub Direktorat Cyber Crime Dalam Menanggulangi Penipuan Berkedok Investasi Online di Kepolisian Daerah Bali dapat disimpulkan bahwa cyber crime merupakan perbuatan yang merugikan. Modus operandi cyber crime sangat beragam dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, tetapi jika diperhatikan lebih saksama akan terlihat bahwa banyak di antara kegiatan-kegiatan tersebut memiliki sifat yang sama dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Perbedaan umumnya adalah bahwa cyber crime melibatkan komputer dalam pelaksanaanya. Sistem perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai kejahatan komputer melalui media internet. Beberapa peraturan yang ada baik yang terdapat di dalam KUHP maupun diluar KUHP untuk sementara dapat diterapkan terhadap beberapa kejahatan, tetapi ada juga kejahatan yang tidak dapat diantisipasi oleh undang-undang yang saat ini berlaku.Kata Kunci : Cyber Crime, penipuan, Investasi Online.Abstract: The purpose of this study is to find out how the role of the Head of Sub Directorate of Cyber Crime in Overcoming Fraud under the Fraudulent Online Investment in the Regional Police Bali. Besides, to know the factors that inhibit the Head of Sub Directorate of Cyber Crime in Tackling Fraud under the Fraudulent Online Investment in the Bali Regional Police. The type of this research is descriptive research using qualitative approach. Data collection techniques used are interviews and documentation. Data analysis technique used in this research is inductive data analysis, through data reduction, unitization / data categorization, and conclusion drawing. The results of the research show that 1) how the role of the Head of Sub Directorate of Cyber Crime in Tackling Fraud under the Online Investment in the Bali Regional Police is by receiving reports or complaints from the public or by conducting cyber parties to find the perpetrators by means of investigation and then investigation.2 ) Obstacles Head of Sub Directorate of Cyber Crime in Overcoming Fraud Under the False of Online Investment in Bali Regional Police is a factor of hadware or software that is inadequate to conduct investigation, budget, investigator ability, evidence, law awareness to report case to police still very low, which has not been sufficient and inadequate computer forensic facilities. Based on research and discussion about the role of Head of Sub Directorate of Cyber Crime In Overcoming Fraud Under the False Investment Online in Bali Regional Police can be concluded that cyber crime is a harmful action. The modus operandi of cyber crime varies greatly and continues to grow in line with technological developments, but if more careful attention will be observed that many of these activities have the same characteristics as conventional crimes. The general difference is that cyber crime involves a computer in its implementation. The Indonesian legislation system has not specifically regulated computer crimes through internet media. Some of the existing rules contained within the Criminal Code as well as outside the Criminal Code are temporarily applicable to some crimes, but there are also crimes that can not be anticipated by current laws. Keywords: Cyber Crime, scams, Online Investment.

AbstractThe development of corporations today is quite encouraging, which can be seen from the growth and development of the corporation itself, both in the number, the various fields of business, and the magnitude of which is almost dispersed throughout the major cities in Indonesia. The purpose of this study are: 1) To analyze the kind and form of an act committed by the corporation is said to be a crime corporations. 2) To analyze the Indonesian criminal law's view of a crime committed by a corporation whether the views are stipulated in the general provisions of the Criminal Code, as well as those stipulated in special provisions, namely the provisions of the Law outside the Criminal Code. 3) To analyze the form of accountability of the perpetrators of corporate crime, whether committed by an individual within a corporation or by the corporation itself. The analytical method used in this study, descriptive analysis after the legal material is processed, then analyzed qualitatively by trying to be embodied to the current social facts about the reality related to corporate crime and accountability. This qualitative analysis does not base its research on the collection of data from the research site, but its size is based on the fact that it is global (general), so the data or legal material that has been obtained is the fact that applicable, so that the a priori law material has enough to prove the truth. Therefore, the presentation of data and data analysis is described in essay form with a rather long sentence to discuss the issues raised in the formulation of the problem. Corporations as legal entities, then in the case of committing a criminal act, according to the provisions of the Criminal Code (Penal Code), can not be subject to criminal sanctions, as a legal entity or corporation is considered unable to commit a crime (Societas/university delinquere non potest) legal entity or corporation can not be criminal. The Corporations can not be prosecuted, because the Criminal Code only considers people (Natuurlijk persoon) as legal subjects, whereas koporasi is not considered a legal subject. However, in the provisions of legislation outside the Criminal Code, as well as in the Criminal Code Draft (Ius Constituendum), corporations are considered as legal subjects, so they can be held accountable under criminal law, and may be subject to criminal sanctions. And in accountability there are various systems in accordance with the formulation of existing legislation, among others: a) .Churcheers corporations as responsible makers and managers, b) .Corporations as makers and administrators responsible, c) .Corporations as makers and also as responsible.Keywords: Criminal Law, Corporate Crime. AbstrakPerkembangan korporasi dewasa ini cukup menggembirakan, yang dapat di saksikan dari tumbuh dan berkembangnya korporasi itu sendiri, baik dalam jumlah, macam bidang usahanya, maupun besarnya yang hampir tersebar diseluruh kota-kota besar di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisa macam dan bentuk suatu perbuatan yang dilakukan oleh korporasi itu dikatakan sebagai kejahatan korporsi. 2) Untuk menganalisa pandangan hukum pidana Indonesia terhadap kejahatan yang dilakukan korporasi baik pandangan yang diatur di dalam ketentuan umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maupun yang diatur dalam ketentuan khusus yaitu ketentuan Undang-Undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 3) Untuk menganalisa mengenai bentuk pertanggungjawaban dari pelaku kejahatan korporasi, baik perbuatan yang dilakukan perorangan yang berada dalam suatu korporasi, maupun yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini, analisis deskriptif setelah bahan hukum diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mencoba dijewantahkan kepada fakta sosial yang sedang belangsung tentang kenyataan yang berkaitan dengan kejahatan korporasi dan pertanggtungjawabannya. Analisis kualitatif ini tidak mendasarkan penelitiannya pada pengumpulan data dari tempat penelitian, tetapi ukurannya berdasarkan kenyataan yang bersifat global (umum), jadi data-data atau bahan hukum yang telah didapat itu merupakan kenyataanyang berlaku, sehingga bahan hukum itu apriori telah cukup membuktikan kebenarannya. Oleh karenanya penyajian data dan analisis datanya dideskripsikan dalam bentuk essay guna membahas permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah. Korporasi sebagai badan hukum, maka dalam hal melakukan suatu tindak pidana, menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dapat dikenakan sanksi pidana, karena badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana (Societas/universitas delinquere non potest), sehingga badan hukum atau korporasi tidak dapat dipidana. Tidak dapat dipidananya Korporasi, disebabkan karena KUHP hanya menganggap orang (Natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum, sedangkan koporasi tidak dianggap sebagai subyek hukum. Namun dalam ketentuan peraturan perundang-undangan diluar KUHP, begitu juga didalam RUU KUHP (Ius Constituendum), korporasi sudah dianggap sebagai subyek hukum, sehingga dapat dimintakan pertangungjawaban menurut hukum pidana, serta dapat dikenakan sanksi pidana. Dan dalam pertanggungjawabannya terdapat berbagai system sesuai dengan perumusan dari perundang-undangan yang ada antara lain : a).Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, b).Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab, c).Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.Kata Kunci : Hukum Pidana, Kejahatan Korporasi.Â

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Peranan Kepala Sub Direktorat Cyber Crime Dalam Menanggulangi Penipuan Berkedok Investasi Online di Kepolisian Daerah Bali. Disamping itu untuk mengetahui faktor yang menghambat Kepala Sub Direktorat Cyber Crime Dalam Menanggulangi Penipuan Berkedok Investasi Online di Kepolisian Daerah Bali.Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diguanakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif, melalui reduksi data, unitisasi/kategorisasi data, dan penarikan simpulan.Dari hasil penelitian menunjukan bahwa,1) Bagaiamana Peranan Kepala Sub Direktorat Cyber Crime Dalam Menanggulangi Penipuan Berkedok Investasi Online di Kepolisian Daerah Bali yaitu: dengan cara menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat atau dengan melakukan cyber parpol guna menemukan pelaku dengan cara penyelidikan kemudian penyidikan.2) Hambatan Kepala Sub Direktorat Cyber Crime Dalam Menanggulangi Penipuan Berkedok Investasi Online di Kepolisian Daerah Bali adalah faktor hadware atau software yang kurang memadai untuk melakukan penyidikan, anggaran, kemampuan penyidik, alat bukti, kesadaran hukum untuk melaporkan kasus ke kepolisian masih sangat rendah, perangkat hukum yang belum memadai dan fasilitas komputer forensik yang belum memadai. Berdasarkan penelitian dan pembahasan tentang Peranan Kepala Sub Direktorat Cyber Crime Dalam Menanggulangi Penipuan Berkedok Investasi Online di Kepolisian Daerah Bali dapat disimpulkan bahwa cyber crime merupakan perbuatan yang merugikan. Modus operandi cyber crime sangat beragam dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi, tetapi jika diperhatikan lebih saksama akan terlihat bahwa banyak di antara kegiatan-kegiatan tersebut memiliki sifat yang sama dengan kejahatan-kejahatan konvensional. Perbedaan umumnya adalah bahwa cyber crime melibatkan komputer dalam pelaksanaanya. Sistem perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai kejahatan komputer melalui media internet. Beberapa peraturan yang ada baik yang terdapat di dalam KUHP maupun diluar KUHP untuk sementara dapat diterapkan terhadap beberapa kejahatan, tetapi ada juga kejahatan yang tidak dapat diantisipasi oleh undang-undang yang saat ini berlaku.Kata Kunci : Cyber Crime, penipuan, Investasi Online.Abstract: The purpose of this study is to find out how the role of the Head of Sub Directorate of Cyber Crime in Overcoming Fraud under the Fraudulent Online Investment in the Regional Police Bali. Besides, to know the factors that inhibit the Head of Sub Directorate of Cyber Crime in Tackling Fraud under the Fraudulent Online Investment in the Bali Regional Police. The type of this research is descriptive research using qualitative approach. Data collection techniques used are interviews and documentation. Data analysis technique used in this research is inductive data analysis, through data reduction, unitization / data categorization, and conclusion drawing. The results of the research show that 1) how the role of the Head of Sub Directorate of Cyber Crime in Tackling Fraud under the Online Investment in the Bali Regional Police is by receiving reports or complaints from the public or by conducting cyber parties to find the perpetrators by means of investigation and then investigation.2 ) Obstacles Head of Sub Directorate of Cyber Crime in Overcoming Fraud Under the False of Online Investment in Bali Regional Police is a factor of hadware or software that is inadequate to conduct investigation, budget, investigator ability, evidence, law awareness to report case to police still very low, which has not been sufficient and inadequate computer forensic facilities. Based on research and discussion about the role of Head of Sub Directorate of Cyber Crime In Overcoming Fraud Under the False Investment Online in Bali Regional Police can be concluded that cyber crime is a harmful action. The modus operandi of cyber crime varies greatly and continues to grow in line with technological developments, but if more careful attention will be observed that many of these activities have the same characteristics as conventional crimes. The general difference is that cyber crime involves a computer in its implementation. The Indonesian legislation system has not specifically regulated computer crimes through internet media. Some of the existing rules contained within the Criminal Code as well as outside the Criminal Code are temporarily applicable to some crimes, but there are also crimes that can not be anticipated by current laws. Keywords: Cyber Crime, scams, Online Investment.

Penetapan suatu negara sebagai negara hukum yang berkesejahteraan memberikan konsekuensi bahwa hukum yang berlaku akan memberikan jaminan terhadap segenap bangsa, segenap individu dari perlakuan tidak adil dan perbuatan sewenang-wenang. Hukum harus mengayomi setiap warga negara agar hak-haknya sebagai warga negara dan hak asasi manusianya terjamin. Hal ini hanya dapat dilaksanakan jika ketentuan tentang "jaminan†tersebut dituangkan dalam konstitusi. Dalam konsepsi seperti ini, maka politik pembaharuan hukum harus merupakan pelaksanaan cita-cita bangsa dan atau tujuan nasional. Sehingga hukum yang dihasilkan dari mesin legislasi dapat berlaku secra nasional, tidak tumpang tindih, tersusun secara hierarki dan bermuara pada konstitusi. Namun, jika terpaksa dilahirkan perundang-undangan yang menyimpang, maka tetap merupakan pelaksanaan tujuan nasional. Untuk itu grand design perlu disusun agar politik perundang-undangan memiliki arah yang jelas dan akselerasi terhadap terwujudnya negara kesejahteraan. Sebab, hakekatnya politik hukum adalah kebijakan politik yang menentukan aturan hukum apa yang seharusnya berlaku mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata Kunci : Politik Hukum, Perundang-undangan, Ketatanegaraan Republik Indonesia.

AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi untuk menguji efektivitas Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 7 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap sivitas akademika Universitas Dwijendra Denpasar. Karena kesehatan merupakan unsur yang harus diwujudkan, dan setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan pada kesehatan masyarakat kampus (sivitas akademika). Kawasan tanpa rokok merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya gangguan kesehatan masyarakat kampus (sivitas akademika), sebagai akibat paparan asap rokok. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah (1). untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap sivitas akademika Universitas Dwijendra Denpasar, (2). untuk mengetahuai tingkat pemahaman sivitas akademika Universitas Dwijendra Denpasar terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok sebagai sampel penelitian. Data dikumpulkan dengan pengamatan langsung dan kuisioner. Hasil penelitian mewujudkan bahwa; (1). efektifitas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap sivitas akademika Univesitas Dwijendra Denpasar, dan (2). tingkat pemahaman seluruh sivitas akademika Universitas Dwijendra Denpasar terhadap Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu; sumber daya yang belum dipetakan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini terlihat dari tidak adanya pihak-pihak yang berwenang atas nama Pemerintah Kota Denpasar Provinsi Bali untuk menindak orang-orang yang melakukan pelanggaran di tempat yang dikatakan sebagai kawasan tanpa rokok. Namun di Universitas Dwijendra Denpasar sebagai masyarakat kampus dalam upaya mendukung Pemerintah Kota Denpasar terutama penerapan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, pihak pengelola Yayasan Dwijendra sangat konsen menerapkan perda tersebut dengan berbagai upaya. Dari penerapanya selama ini, masih ada pelanggaran terhadap Perda ini. Kenyataanya tidak ada petugas khusus sebagai sumber daya yang berwenang atau petugas tertentu yang memperingatkan bilamana terjadi pelanggaran. Kata kunci: Perda Nomor 7 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok, sivitas akademika Universitas Dwijendra Denpasar. Abstract This research was motivated to test the effectiveness of the Regional Regulation (Perda) of Denpasar City Number 7 of 2013 concerning Non-Smoking Areas for the academics of Dwijendra University Denpasar. Because health is an element that must be realized, and every thing that causes disruption to the campus public health (academicians). Non-smoking area is one effort to prevent the occurrence of public health problems of the campus (academicians), as a result of exposure to cigarette smoke. Based on this background, the objectives of this study are (1). to find out the effectiveness of Regional Regulation Number 7 of 2013 concerning Non-Smoking Areas for the academics of Dwijendra University Denpasar, (2). to find out the level of understanding of the academics of Dwijendra University Denpasar to the Regional Regulation of Denpasar City Number 7 of 2013 concerning Non-Smoking Areas as the research sample. Data was collected by direct observation and questionnaire. The results of the study embody that; (1). the effectiveness of the Regional Regulation of Denpasar City Number 7 of 2013 concerning Non-Smoking Areas for the academic community of Dwijendra Denpasar University, and (2). the level of understanding of the entire academic community of Dwijendra Denpasar University on the Regional Regulation of Denpasar City Number 7 of 2013 concerning Non-Smoking Areas namely; resources that have not been mapped by the Denpasar City Government. This can be seen from the absence of the authorities on behalf of the Denpasar City Government of Bali Province to prosecute those who committed violations in what was said to be a non-smoking area. But at Dwijendra University Denpasar as a campus community in an effort to support the Denpasar City Government, especially the application of Perda Number 7 of 2013 concerning Non-Smoking Areas, the management of the Dwijendra Foundation was very concerned about implementing the regulation with various efforts. From its implementation so far, there are still violations of this Regional Regulation. In fact there are no special officers as authorized resources or certain officers who warn when violations occur. Keywords: Perda Number 7 of 2013 concerning Non-Smoking Areas, academicians of Dwijendra University Denpasar.

Abstrak Untuk mewujudkan pendidikan nasional, maka disusun kurikulum dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing pendidikan dan salah satu isi kurikulum itu wajib memuat tentang PPKn disetiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan. Berdasarkan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah, jumlah jam pelajaran untuk jam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah dua jam (2 X 45 menit) setiap minggu, mengingat singkatnya waktu siswa di sekolah, khususnya bagi mata pelajaran PPKn, maka banyak siswa yang menambah pengetahuan dan pengalaman diluar sekolah dengan mengikuti les, dengan mendapat bimbingan dari guru kelasnya atau guru yang lain. Adapun permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: apa ada pengaruh pemberian les terhadap prestasi belajar PPKn pada siswa kelas V SD Negeri 2 Padangsambian Kaja Denpasar tahun pelajaran 2019/2020. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, metode wawancara, metode dokumentasi, metode perpustakaan, yang kemudian dianalisa berdasarkan analisis statistik "t-test" Berdasarkan pendekatan diatas maka temuan yang diperoleh adalah: prestasi belajar yang dicapai oleh siswa kelas V SD Negeri 2 Padangsambian Kaja Denpasar tahun pelajaran 2019/2020, yaitu prestasi belajar sebelum pemberian les adalah memperoleh nilai rata-rata 6. Sedangkan prestasi belajar sesudah pemberian les adalah memperoleh nilai rata-rata 8. berdasarkan taraf signifikasi 5% bahwa nilai t dalam penelitian adalah 3,688, sedangkan t tabel 2,042 berarti t penelitian lebih besar dari t tabel dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian berdasarkan hasil pengujian bahwa hipotesis yang berbunyi bahwa tidak ada pengaruh pemberian les terhadap prestasi belajar PPKn pada siswa kelas V SD 2 Padangsambian Kaja Denpasar tahun pelajaran 2019/2020. Sedangkan hipotesis alternatif yang berbunyi: ada pengaruh pemberian les terhadap prestasi belajar PPKn pada siswa kelas V SD Negeri 2 Padangsambian Kaja Denpasar tahun pelajaran 2019/2020. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini bahwa "ada pengaruh pemberian les terhadap prestasi belajar PPKn pada siswa kelas V SD Negeri 2 Padangsambian Kaja Denpasar tahun pelajaran 2019/2020. Kata kunci: les, prestasi belajar, PPKn Abstract To realize national education, a curriculum is developed that takes into account the stages of student development and its suitability to the environment of national development needs, the development of science and technology and arts, according to the type and level of each education and one of the contents of the curriculum must contain Civic Education in each type, track and level of education. Based on the curriculum set by the government, the number of hours for Pancasila and Citizenship Education hours is two hours (2 X 45 minutes) each week, given the short time students have at school, especially for Civic Education subjects, so many students add to their knowledge and experience outside of school by taking tutoring, by getting guidance from class teachers or other teachers. The problems found in this study are as follows: what is the effect of giving tutoring to the learning achievement of Civic Education in fifth grade students of SD Negeri 2 Padangsambian Kaja Denpasar in the academic year 2019/2020. Data collection using observation methods, interview methods, documentation methods, library methods, which are then analyzed based on "t-test" statistical analysis. Based on the above approach, the findings obtained are: learning achievement achieved by fifth grade students of SD Negeri 2 Padangsambian Kaja Denpasar in the academic year 2019/2020, namely learning achievement before tutoring is an average score of 6. While learning achievement after tutoring is obtaining an average value of 8. Based on the 5% significance level that the t value in the study was 3.688, while t table 2.042 means t research is greater than t table thus Ho is rejected and Ha is accepted. Thus based on the results of testing that the hypothesis that says that there is no effect of giving tutoring to the learning achievement of Civic Education in fifth grade students of Padangsambian Kaja Elementary School Denpasar 2019/2020. While the alternative hypothesis reads: there is an effect of giving tutoring to the learning achievement of Civic Educationin fifth grade students of SD Negeri 2 Padangsambian Kaja Denpasar in the academic year 2019/2020. The conclusion that can be drawn in this study is that there is an effect of giving tutoring to the learning achievement of Civic Education in fifth grade students of SD Negeri 2 Padangsambian Kaja Denpasar in the academic year 2019/2020. Keywords: tutoring, learning achievement, Civic Education