Suchergebnisse

ABSTRACTApplying of governance good to represent absolute requirement of people majority for the shake of creation an political system more standing up for governance importance of people as according to principles democratize universally. This matter earn also become factor impeller of its form governance political wanting that various process governance of that goodness from facet process formulation of policy of public, management of development, execution of public bureaucracy of governance to be walking transparently, efficient and effective to increase kesejahtraan of people. Writer conduct research about principal applying of Governance Good in execution of service of Public in District Of Girian Town of Bitung (study about service of Akte Sales). This research will use method qualitative, that is a[n research of kontekstual making human being as instrument, and adapted for by fair situation that in its bearing with data collecting which is on generally have the character of qualitative. Approach qualitative distinguished by target of research coping to comprehend symptoms which in such a manner which do not need kuantifikasi, because symptom do not enable to be measured precisely. Focus in this research : 1) governmental Principle Participation government officer in giving service of public; 2) Rule / definitive order in service of Sale Act Buy; 3) Principle Transparency in service of making of Sale act Buy; and 4) Principal and Responsive Principle of Akuntabilitas.Keywords : Principles Applying, Good Governance, Public ServicePENDAHULUANPenerapan good governance adalah merupakan kebutuhan mutlak mayoritas rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Hal ini dapat pula menjadi faktor pendorong terwujudnya political governance yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan kebijakan publik, penyelenggaraan pembangunan, pelaksanaan birokrasi publik pemerintahan agar berjalan secara transparan, efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahtraan rakyat. Era globalisasi yang ditandai dengan semakin terbukanya arus informasi, komunikasi dan transportasi, komunikasi dan transportasi antar Negara di dunia, menuntut suatu Negara untuk memprakondisikan dirinya dengan melakukan upaya pemberdayaan (empowering) dan reformasi total atas kehidupan politik dan pemerintahan, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan pertanahan serta keamanan nasional. Dalam kondisi persaingan bebas di era globalisasi, peran pemerintah mengalami pergeseran, dalam arti bahwa pemerintah sudah tidak lagi menjalankan peran secara dominan dalam berbagai aktivitas Negara melainkan hanya sebagai fasilitator bagi kelancaran arus perdagangan dan persaingan bebas. Ini menuntut kondisi Negara (pemerintah) dangan pernerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) agar memperoleh kepercayaan yang besar dari masyarakat serta agar terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan arus investasi guna mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi maupun mikro ekonomi.2Penerapan good governance dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi, yang merefleksikan dijunjung tingginya aspek pemenuhan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan HAM dalam berbagai aspek kehidupan Negara, misalnya dengan menegakan prinsip Rule Of Law atau supremasi hukum dalam berbagai aspek kehiduapn Negara. Good governance j uga dapat dipandang sebagai suatu konsep ideology politik yang memuat kaidah-kaidah pokok atau prinsip-prinsip umum pemerintahan yang harus dijadikan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan Negara. Dalam perspektif Otonomi Daerah, khususnya di Indonesia, penerapan Good governance merupakan suatu urgensitas dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah atau local governance yang efektif, efisien, mandiri serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Hal ini didukung pula dengan diberlakunya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah yang akan memberikan peluang lebih besar bagi terlaksananya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan; serta prinsip-prinsip Otonomi Daerah sehingga pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (publik services) secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintah pusat (sentralistik) sebagaimana era pemerintahan sebelumnya. Kenyataan yang dapat dilihat sekarang bahwa sampai saat ini pun pelaksanaan kehidupan Negara, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah di era globalisasi, reformasi, demokratisasi, dan otonomi daerah, justru masih menghadapi berbagai masalah dalam melaksanakan tugas dan kewenangarmya guna mewujudkan good governance secara utuh. Di Kota Bitung penerapan good governance dihadapkan pada berbagai kendala seperti masih banyaknya praktik penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang diliputi oleh berbagai tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum pejabat teras pemerintah. Ditambah lagi perilaku para penyelenggara negara di daerah ini (baik itu penyelenggara pemerintah maupun legislatif) yang seringkali tidak sesuai dengan nilai-nilai etis (etika pemerintahan) dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemerintah. Suarasuara rakyat yang menghendaki sosok pemerintah daerah yang dekat dengan rakyat, dan mengutamakan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi terbentur oleh arogansasi dan sikap acuh dari kalangan pejabat penyelenggara pemerintah. Kondisi ini menurut pengamatan penulis juga terjadi di salah satu Kecamatan di Kota Bitung, yaitu Kecamatan Girian. Di era pemerintahan modern dewasa ini, fungsi pokok birokrasi dalam Negara adalah menjamin terselenggaranya kehidupan Negara dan menjadi alat rakyat/masyarakat dalam mencapai tujuan ideal suatu Negara (Budi Setiono, 2002:72). Dalam konteks tersebut birokrasi pemerintah setidaknya memiliki tiga tugas pokok (Dwipayana 2003:65) yakni: pertama, fungsi pelayanan publik (publik services) yang bersifat rutin kepada masyarakat, seperti memberikan pelayanan perijinan, pembuatan document, perlindungan, pemeliharaan fasilitas umum, pemeliharaan kesehatan, dan jaminan keamanan bagi penduduk. Kenyataan fungsi birokrasi pemerintah didaerah ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat pada umumnya mengidentikan birokrasi sebagai proses berbelit, belit, waktu yang lama, biaya yang banyak, dan pada akhirnya menimbulkan keluh kesah bahwasanya birokrasi sangat tidak adil dan tidak efisien. Sikap mental yang arogan dan etos kerja rendah dikalangan birokrat sering menjadi sumber masalah bagi peningkatan kualitas pelayanan publik selama ini. Masalah pelayanan publik atau publik services di kantor Kecamatan Girian untuk masa sekarang ini masih jadi persoalan yang perlu memperoleh perhatian dan penyelesaian yang komperhensif hal ini dibuktikan ketika timbul berbagai tuntunan pelayanan publik sebagai tanda ketidakpuasan masyarakat. Kecenderungan seperti ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang "melayani" bukan yang dilayani. Pelayanan yang seharusnya ditujukan pada masyarakat umum kadang dibalik menjadi pelayanan masyarakat kepada Pejabat Negara. Kurang transparan pengambil keputusan yang dilakukan pemerintah, control lembaga control yang kuran berfungsi dengan baik sehingga pelayanan kepada masyarakat di kantor Kecamatan Girian kurang maksimal, masih terdapat penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum-oknum pejabat tertentu.3Kondisi ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan prinsip-prinsip Good governance dalam pelaksanaan pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (studi tentang pelayanan Akte Jual Beli). Perumusan Masalah Bertitik tolak dari latar belakang tersebut di atas maka masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini dapat dirumusakan sebagai berikut :1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance yang dijalankan oleh Camat sebagai PPAT dalam pelayanan Pembuatan Akta Jual Beli di kantor Kecamatan Girian Kota Bitung?2. Apa saja faktor-faktor yang mendorong terselenggaranya prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik?Tujuan Dan Manfaat Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :1. Tujuan Penelitiana. Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip good governance yang dijalankan oleh Camat sebagai PPAT dalam pelayanan pembuatan AJB di kantor Kecamatan Girian.b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terseleggaranya prinsip prinsip good governance.2. Manfaat Penelitian :a. Manfaat praktis, yaitu :Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (input) bagi aparat Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan perannya secara efektif dan efisien demi terwujudnya bentuk pemerintahan yang lebih baik lagi di masa mendatang serta dapat memberikan infolniasi akurat berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance di Kecamatan Girian Kota Bitung.b. Manfaat ilmiah yaitu;Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pemikiran secara intelektualitas dibidang ilmu pemerintahan, serta dapat meningkatkan kemampuan analisa ilmiah dalam mencermati fenomena-fenomena penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pelaksanaan pelayanan publikTINJAUAN PUSTAKAKonsep Penerapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan dapat berarti sebagai suatu pemakaian atau aplikasi suatu cara atau metode suatu yang akan diaplikasikannya. Arti kata penerapan adalah bisa berarti pemakaian suatu cara atau metode atau suatu teori atau sistem. Untuk mempermudah pemahaman bisa dicontohkan dalam kalimat berikut: sebelum dilakukan penerapan sistem yang baru harus diawali dengan sosialisasi agar masyarakat tidak kaget. (kamus besar bahasa Indonesia). Good governanceGood governance merupakan suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta dimana kesepakatan tersebut mencakup pembentukan selunih mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga dimana warga4dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan rriereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. (Masyarakat Transparansi Indonesia : 2002:9) Disisi lain istilah Good governance menurut Dwi Payana (2003:45) merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena didalamnya terkandung makna etis. Dalam artian bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama. Berbagai definisi Good governance (Dwi Payana, 2003:47) lainnya adalah sebagai berikut: "Good Govenance" sering di artikan sebagai "kepemerintahan yang baik". Adapula yang mengartikannya sebagai "tata pemerintahan yang baik" dan ada pula yan mengartikannya sebagai "sistem pemerintahan yang baik". Selanjutnya dijelaskan pula bahwa istilah "governance" sebagai proses penyelenggaraaan kekuasaan Negara dalam melaksanakan publik good and services. Sedangkan arti "good' dalam "good gevernace" mengandung dua pengertian, pertama, nilai-nilai yang menjujung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembngunan, berkelanjutan dan keadilan sosial; kedua , aspek-aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Praktek terbaiknya di sebut "good governance" atau kepemerintahan yang baik. Sehingga dengan demikian "good governance" didefinisikan sebagai "penyelenggaraan pemerintah yang solid dan bertangung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergian interaksi yng konsrtuktif di antara domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat". Menurut Riswanda Imawan (2002:32) "good governance" diartikan sebagai cara kekuasaan Negara digunakan dalam mengatur sumber-sumber ekonomi dan sosial bagi pembangunan masyarakat (the way state power is used in managing economic and social resources for development of society). Menurut Sedarmayati (2003:76) good governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan. Dengan demikian ia berpendapat bahwa pemerintah berada pada posisi sentral (agent of chance) dari suatu masyarakat dalam suatu masyarakat berkembang. Dalam good governance tidak hanya pemerintah, tetapi juga citizen, masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat yang terorganisir, seperti LSM, asosiasi-asosiasi kerja, bahkan paguyuban. Menurut Zulkarnain (2002:21) good governance merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat Indonesia, dimana aplikasi daripada konsep ini seringkali tergantung pada kerjasama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintah yang bersih dan demokratis. Dijelaskan pula bahwa terjadinya krisis disebabkan banyaknya penyimpangan dan penyalahguanaan kekuasaan yang telah merusak sendi-sendi penyelenggaraan Negara dan berbagai sendi kehidupan nasional. Sejak reformasi dimulai maka konsep good governance masuk dalam khasanah pemulihan ekonomi Indonesia. Untuk mengetahui gagasan dan praktek good governance, maka inti good governance adalah seni pemerintah yang berpijak pada rule of law dengan elemen transparansi, akuntanbilitas, fairness, dan responsibility. Elemen-elemen tersebut menyadarkan kita bahwa good governance adalah seperangkat tindakan yang memberikan pagar yang lebih jelas dari proses pemerintahan dengan fungsi dan wewenangnya. Dari sudut pendekatan sistem menurut Pulukadang (2002:34), good governance menyangkut pelaksanaan kekuasaan pemerintah dalam hal decisison making dan dalam hal menjalankan fungsinya secara utuh, dan menyeluruh sebagai suatu kesatuan tindakan yang terarah dan teratur, baik itu meliputi bidang ekonomi (economic governance), politik (political governance), dan administrasi (administrativ governance). Kepemerintahan ekonomi fungsinya melalui proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi kegaitan dibidang ekonomi mdidalam negeri dan interaksi diantara pelaku ekonomi. Kepemerintahan politik fungsinya menyangkut proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Kepemerintahan administrasi adalah system pelakanaan proses kebijakan.Beberapa aspek yang biasa menunjukan dijalankannya good governance atau pemerintahan5yang baik menurut Suhardono (2001:115), yaitu pertama, pengakuan atas pluaraliatas politik; kedua, keadilan sosial; ketiga, akuntanbilitas penyelenggaraan pemerintahan; dan keempat, kebebasan. Kasus-kasus yang berkembang di dunia ketiga dan upaya pembauran sistem kapitalisme dunia, telah memunculkan ide perubahan yang cukup penting, dalam, proses penyelenggaraan pemerintahan. Good governance dalam konteks ini dapat dipandang sebagi langkah untuk menciptakan mekanisme baru yang memungkinkan Negara kembali berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah yang justru di akibatkan oleh kerja mekanisme pasar. Good governance sering diartikan sebagi tata pemerintahan yang baik. Konsep good governance padas suatu gagasan adanya saling (interdependence) dan interaksi dari bermacam-macam aktor kelembagaan disemua level di dalam Negara (Legislatif, Eksekutif, yudikatif, militer) dan sektor swasta (Perusahaan, lembaga keuangan). Tidak boleh ada aktor kelembagaan didalam good governance yang mempunyai kontrol yang absolute. Dengan kata lain, didalam good governance hubungan antar Negara, masyarakat madani, dan sektor swasta harus dilandasi prinsip-prinsip transparansi, akuntanbilitas publik dan pertisipasi, yaitu suatu prasyarat kondisional yang dibutuhkan dalam proses pengambilan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dan akseptibilitas masyarakat terhadap suatu kebijakan yang dibuat bukan ditentukan oleh kekuasaan yang dimiliki, tetapi sangat tergantung dari sejauh keterlibatan actor-aktor didalamnya. Prinsip-Prinsip Good Governance Menurut kamus besar bahas Indonesia dalam KoAk (2002:55) dikatakan bahwa prinsip mengandung pengertian "asas" (kebenaran yang menjadi pokok dasr berpikir dan bertindak, dan sebagainya). Secara harafiah, prinsip dapat diartikan sebagai dasar yang mnejadi pedoman yang dijunjung tinggi oleh seseorang atau kelompok karena diyakini kebenarannya. Dalam kaitannya dengan judul skripsi ini, maka faktor yang ditekankan disini adalah bagaimana suatu "Prinsip" dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu kebenaran umum bukan sekedar mengetahui atau memahami saja hakikat dari pada prinsip itu sendiri. Selain itu juga berbicara mengenai bagaimana suatu prinsip diterapkan secara seimbang dan selaras sehingga tidak menimbulkan kekacauan dan ketimpangan (overlapping) dalam kehiduapan masyrakat, bangsa dan Negara. Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian Good governance yaitu penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efesien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik terdiri dari :1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal batik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.5. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung6. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya6penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.METODOLOGI PENELITIANJenis Penelitian Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Tylor (dalam Moleong, 2001:31) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa yang tidak memerlukan kuantifikasi, karena gejala tidak memungkinkan untuk diukur secara tepat (Grana, 2009:32). Fokus Penelitian Pembatasan fokus penelitian sangat penting dan berkaitan erat dengan masalah maupun data yang dikumpulkan, dimana fokus merupakan pecahan dari masalah. Agar penelitian ini lebih terarah dan mudah dalam pencarian data, maka lebih dahulu ditetapkan focus penelitiannya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapka oleh Lexy J. Moleong (2001:45) bahwa : "Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, pertama, batasan menentukan kenyataan ganda yang mempertajam fokus. Kedua, penetapan fokus lebih dekat dihubungkan oleh interaksi peneliti dan fokus. Dengan kata lain, bagaimanapun penetapan fokus sebagai masalah penelitian penting artinya dalam menentukan batas penelitian. Dengan hal itu peneliti menemukan lokasi peneliti". Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:1. Prinsip Partisipasi aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.2. Ketentuan/aturan yang pasti dalam pelayanan Akta Jual Beli.3. Prinsip Transparansi dalam pelayanan pembuatan Akta Jual Belie4. Prinsip Responsif dan Prinsip AkuntabilitasSerta hal-hal lain yang kan berkembang dalam pelaksanaan penelitian nanti.GAMBARAN UMUM KECAMATAN GIRIANKeadaan Penduduk1. Jumlah PendudukJumlah Penduduk Kecamatan Girian menurut data yang diperoleh melalui penelitian pada Kantor Kecamatan Girian adalah 27.219 j iwa. Untuk mendapat gambaran mengenai potensi penduduk yang berada di Kecamatan Girian berdasarkan kelurahan yang ada seperti Nampak pada tabel 1 berikut ini : Tabel 1 Penduduk Kecamatan GirianNoKelurahanJumlah Penduduk1Girian Atas33452Girian Bawah49903Girian Weru Satu28764Girian Weru Dua39845Girian Indah62416Girian Permai35867Girian Wengurer2197Total27219Sumber : Kantor Kecamatan Girian Tahun 201272. Penduduk Menurut Mata PencaharianGambaran mengenai keadaan penduduk menurut jenis mata pencaharian di Kecamatan Girian, penduduknya memiliki profesi yang berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai petani, perkebunan, nelayan, pengusaha, pedagang, peternak, pegawai negeri sipil dan TNI. Untuk mengetahui keadaan penduduk dan jumlahnya menurut mata pencahariannya, maka dapat dilihat pada tabel2 berikut : Tabel 2 Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian Di Kecamatan GirianNoJenis Mata PencaharianJumlah1Petani3802Perkebunan983Peternak2404Nelayan45Industri Besar / Kecil1286Pedagang357Pegawai Negeri Sipil / TNI1278Pensiun PNS / TNI1219Lainnya546Jumlah1679Sumber: Kantor Kecamatan Girian Tahun 2012 Dari tabel diatas terlihat bahwa sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai PNS dan Petani kemudian disusul pedangang. Untuk sisa penduduk lainnya adalah mereka yang belum bekerja atau masih dibawah umur dan anak sekolahan.A. Prasarana Sosial1. AgamaKehidupan antar umat beragama di Kecamatan Girian tetap berjalan dengan baik. Dalam kehidupan masyarakat, hubungan antar sesama pemeluk agama terjalin dengan harmonis dan tidak terjadi pertentangan antara pemeluk agama lain. Untuk mengetahui gambaran tentang agama dan pemeluknya diwilayah Kecamatan Girian, maka dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut : Tabe1 3 Keberadaan Agama Dan Penganutnya Di Kecamatan GirianNoGolongan AgamaJumlah PenganutProsentase1Kristen Protestan216070,892Islam32616,233Kriste Katolik30412,464Budha--5Hindu--Jumlah27219100Sumber: Kantor Kecamatan Girian Tahun 2012 Dari tabel 3 diatas terlihat bahwa penduduk Kecamatan Girian sebagian besar adalah penganut Agama Kristen Protestan, kemudian disusul penganut agama Islam, dan seterusnya. Untuk kegiatan peribadatan telah tersedia sarana peribadatan bagi masing-masing agama dan penganut aliran kepercayaan. Jenis kepercayaan yang dimaksud dapat dilihat pada tebel berikut:8Tabe1 4 Sarana Peribadatan di Kecamatan GirianNoSarana IbadahJumlah1Geraja202Mesjid13Wihara-4Pura-Jumlah21Sumber : Kantor Kecamatan Girian Tahun 20122. PendidikanDalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan sumber daya manusia di Kecamatan Girian, keadaan pendidikan masyarakat sudah jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya. Sarana dan Prasarana pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi sudah memadai untuk menampung Kebutuhan akan pendidikan masyarakat, keadaan gedung dan fasilitas lainnya pada umumnya sudah lebih baik. Untuk mengetahui gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat pendidikan masyarakat, maka dapat dilihat pada tabel 5 berikut : Tabe1 5 Keadaan Tingkat Pendidikan Masyarakat Di Kecamatan GirianNoTingkat PendidikanJumlahProsentase1Belum Sekolah75813,192Tidak Tamat Sekolah308,263Tamat SD / Sederajat12017,354Tamat SMP / Sederajat13322,215Tamat SMU / Sederajat169814,856Tamat Akademik / Universitas / Perguruan Tinggi13515,287Buta Akrasa188,058Lainnya--Jumlah22219100Sumber : Kantor Kecamatan Girian Tahun 2012 Dari tabel diatas Nampak penduduk Keeamatan Girian sebagian besar sudah mewakili, pendidikan baik pendidikan dasar maupun pendidikan tingkat atasnya. Maju tidaknya pendidikan tidak terlepas dari tersedianya saranalfasilita$. Untuk melihat sarana pendidikan tersebut di Kecamatan Girian maka dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini : Tabe16 Keadaan Sarana Pendidikan Di Kecamatan (iirianNoTingkat PendidikanJumlah1TK192SD193SMP84SMU75Uiversitas / Perguruan Tinggi / Akademik9Jumlah62Sumber: Kantor Kecamatan Girian Tahun 201293. KesehatanPelayanan Kesehatan di Kecamatan Girian sudah sangat baik. Sarana dan fasilitas kesehatan serta tenaga medis telah tersedia. Adapun jenis sarana kesehatan yang ada diwilayah kecamatan Girian dapat dilihat pada tabel 7 berikut : Tabel 7 Keadaan Sarana Kesehatan Di Kecamtan GirianNoTingkat PendidikanJumlahTenaga Medis1Apotek6242Posyandu993Puskesmas1584Puskesmas Pembantu335Dokter Praktek2121Jumlah40115Sumber: Kantor Kecamatan Girian Tahun 2012HASIL DAN PEMBAHASANPenelitian merupakan analisa tentang penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan publik di Kecamatan Girian Kota Bitung, menyangkut pelayanan pembuatan Akta Jual Beli Tanah yang dilakukan oleh camat sebagai PPAT, informan dalam penelitian ini adalah: Camat, dan masyarakat yang melakukan pengurusan Akta Jual Beli Tanah, yang tercatat oleh peneliti sebanyak 3 orang, dengan klasifikasi 2 orang sebagai masyarakat biasa, dan 1 orang sebagai wiraswasta, dimana pengurusan Akta Jual Beli tanah digunakan untuk tempat usaha/toko bangunan. Berikut ini akan disampaikan hasil wawancara dari beberapa informan: ST selaku camat mengatakan : dalam memberikan pelayanan pembuatan akta tanah di kecamatan girian saya selalu mengedapankan aturan, dalam arti bagi yang telah memenuhi syarat untuk diurus dan dikeluarkan AJB, segera saya buatkan AJBnya. AW sebagai warga yang pernah mengurus AJB mengatakan : selama pengurusan AJB saya tidak pernah mengalami kesulitan atau dipersulit, karena bapak camat sebagai Pejabat Pembuat Akta tanah sangat partisipatif, hal ini juga didukung oleh persyaratan yang telah saya lengkapi terlebih dahulu. Berbeda dengan RT salah seorang warga mengatakan : selama saya mengurus AJB dikantor kecarnatan ada sedikit kendala yang saya temui, dimana untuk biaya pengurusannya saya rasa diminta agak mahal, pada saal itu saya tidak terlalu paham mekanisme pembualan AJB, sehingga saya hanya mengiyakan saja apa yang diminta untuk biaya pengurusan ini, tetapi karena pada saat itu dana yang ada pada saya belum mencukupi, hingga pengurusan AJB agak tertunda. SE selaku warga yang mengurus AJB mengatakan : dalam pengurusan AJB ini saya mengalami sedikit kendala, dimana status tanah yang saya beli masih dalam sengketa pihak keluarga, walaupun pada akhirnya dapat diselesaikan, tetapi saya harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak, karena pada saat itu bapak camat tidak bersedia membuat AJB. ST selaku camat mengatakan : selama pengurusan AJB yang saya layani, semua biaya dan ketentuan yang harus dipenuhi selalu disampaikan kepada pemohon, sehingga tidak ada kong kalingkong dalam pengurusan AJB ini, dan setiap warga yang bermaksud membuat AJB mengerti dan paham akan ketentuan serta biaya yang dibutuhkan.1. Prinsip Partisipasi (Participation)Partisipasi sebagai salah satu prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dimaksud adalah semua warga Negara mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul10dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Secara konkrit (operasional) ini dapat diamati melalui beberapa komponen sebagai berikut :1. Adanya ruang partisipasi dari lembaga-lembaga politik dan sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemerintahan serta penentuan keputusan publik;2. Adanya upaya-upaya konkrit untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh dan kontinyu3. Melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya pemberdayaan terhadap perempuan dalam pelaksanaan pemrintahan serta dalam kehidupan masyarakat;4. Menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangakan kebebasan pers dan dalam hal mengemukakan pendapat bagi seluruh komponen masyarakat, sepanjang dilakukan dengan penuh kesadaran akan nilai-nilai etika dan profesionalisme kerja yang tingi.Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan dari tiga unsur utama penyelenggara pemerintahan di Kecamatan Girian, diperoleh gambaran tentang bagaimana pelaksanaan publik service dalam penerapan prinsip-prinsip good governance, khususnya prinsip partisipasi sebagaimana dapat dilihat dari wawancara kepada informan aparat pemerintah kecamatan Bapak R.K, baliau mengatakan "selaku aparat pemerintah kami selalu berpartisipasi dalam penyelenggaraan dimana selaku penyelenggara pemerintah kami dituntut untuk selalu melakukan pekerjaan kami dengan baik. peherapan prinsip partisipasi berarti bahwa baik dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan maupun implementasinya telah secara langsung maupun tidak langsung melibatkan berbagai unsur/kelompok dalam masyarakat. Untuk nrengetahui tanggapan mengenai partisipasi masyarakat dalam penerapan prinsip partisipasi demi tercapainya pelayanan publik yang berkualitas, penulis mewawancarai informan dari masyarakat Ibu. AT, beliau mengatakan "partisipasi masyarakat dalam penerapan good governance di kecamatan girian dapat dikatakan baik, dimana kami selaku masyarakat selalu menunjang demi terselenggdranya pelayanan publik yang baik". Hal sebaliknya dikatakan oleh bapak T.K. partisipasi masyarakat saya rasa masih rendah hal ini karena kurangnya pelibalan oleh pemerintahan dalam perumusan kebijakan Contohnya : penentuan tarif yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, seperti retribusi dan lainrlain. Berdasarkan hasil wawancara dengan IT sebagai kepala Seksi Pelayanan Umum dan ML sebagai tokoh masyarakat mengemukakan bahwa; kondisi ini dimungkinkan karena mengingat magnitude dan intensitas kegiatan dan tanggung jawab di masing-masing derah nantinya akan sedemikian besar, terutama dihadapkan pada kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah, maka mau tidak man harus ada perpaduan antara upaya pemerintah daerah dengan masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah daerah harus mampu mendorong prakarsa, kreativitas dan peran serta masyarakat didaerahnya untuk ikut serta dalam setiap upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka memajukan kesejahtaraan masyarakat.2. Prinsip Supremasi Hukum (Rule of Law)Yang dimaksud dengan penerapan prinsip supremasi hukum dalam penelitian ini ialah kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Kepastian dan penegakan hukum jelas merupakan salah satu prasyarat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara konkrit (operasional) dimensi/domain ini dapat diamati melelui bebrapa komponen sebagai berikut :1. Adanya penegakan hukum secara utuh dalam berbagai aspek pemerintahan daerah.2. Adanya peraturan hukum serta perundang-undangan yang jelas dan tegas serta yang mengikat seluruh aparat pemerintahan daerah tanpa terkecuali.3. Adanya lembaga peradilan dan hukum yang kredibel dan bebas KKN.Berdasarkan hasil wawancara informan dari tiga unsur utama penyelenggara pemerintah di Kecamatan Girian, diperoleh gambaran tentang sejaumana penerapan prinsip-prinsip good governance, khususnya prinsip supremasi hukum dalam pembuatan akte jual beli sebagaiman11dilihat dari hasil wawancaran dengan seorang warga pengguna jasa publik di kecamatan Bapak P.Y yang pernah mengurus AJB beliau mengatakan penegakan supremasi hukum dalam pelayanan publik di kecamatan saya rasa sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, walaupun tidak ada yang sempurna namun saya rasa secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik Dalam mengurus AJB prinsip ini berjalan dengan baik. Hal yang tidak jauh berbeda dikatakan oleh informan warga lainnya Ibu. J.L. beliau mengatakan mengenai penegakan supremasi hukum dalam pembuatan AJB dikecamatan saya rasa tidak ada masalah, semua berjalan dengan baik. Dari hasil wawancara daiatas, menurut pendapat informan adalah bahwa hukum telah ditegakan secara utuh dalam berbagai aspek pemerintahan daerah dan didukung oleh peraturan-peraturan hukum dan perundang-undangan yang mengikat seluruh aparat pemerintah daerah tanpa terkecuali. Hal ini dapat ditunjang oleh fakta bahwa lembaga peradilan dan hukum dapat memainkan peran yang signifikan dalam menyelesaikan kasus-kasus pelenggaran hukum/tindak pidana korupsi. Berdasarkan hasil analisa data tersebut dapat di kemukakan bahwa penerapan prinsip supremasi hukum di Kecamatan Girian telah mencapai tingkat rata-rata atau cukup baik. Realitas ini sesuai dengan hasil waancara terhadap informan kunci IT sebagai kepala Seksi Pelayanan Umum mengemukakan bahwa yang menyatakan bahwa sejak dilakukannya reformasi, penerapan prinsip supremasi hukum telah diupayakan antara lain dengan dilakukannya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh oknum tertentu dan pelayanan kepada masyarakat selalu dilaksanakan berdasarkan aturan yang berlaku. Sesuai dengan hasil wawancara dengan IT sebagai kepala Seksi Pelayanan Umum mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mendukung penerapan prinsip supremasi hukum di Kecamatan Girian antara lain :o Adanya dukungan dari pemerintah penyelenggara pemerintahan maupun legislativeo Adanya koordinasi intensif antara instansi terkait meliputi lembaga hukum dan peradilan, poIri, serat kalangan organisasi,LSM, dan unsur masyarakat lainnya.o Adanya peraturan hukum serta sanksi yang diterapkan secara tegas dan tidak mernihak.3. Prinsip Transparansi (Transparancy)Secara konseptual, transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat di akses oleh pihak-pihak yang berkepentingan,dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Dengan prinsip transparansi yang benar-benar diimplementasikan pada setiap aspek dan fungsi pemerintahan di daerah, apalagi bila di lengkapi dengan penerapan prinsip merit system dan reward and punishment dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan didaerah. Secara konkrit, penerapan prinsip transparansi dapat dijabarkan sebagai berikut :a. Adanya arus informasi dan komunikasi yang akurat bagi masyarakat umum dalam kaitannya dengan program-program pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatanb. Adanya keterbukaan dalam hal pengambil keputusan publik dan dalam proses implementasi atau pelaksanaannya.Berdasarkan hasil wawancara beberpa informan bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengunisan Akte Jual Beli, khususnya prinsip transparansi didapati bahwa prinsi transparansi di kecamatan girian telah berjalan dengan baik, hal ini berdasarkan yang dikatakan oleh infonnan tokoh masyarakat Bapak T.G beliau berpendapat bahwa penerapan prinsip keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Girian khususnya dalam pengurusan A.JB telah dilakukan secara optimal atau berada pada kategori baik, pegawai selalu menjelaskan apa, bagaimana dan berapa yang harus dikeluarkan untuk mengurus sesuatu di kecamatan. Hal ini membuat masyarakat tidak perlu bertanya-tanya dan merasa nyaman.Hal berbeda dikatakan oleh ibu. UR yang pernah mengurus akte jual bell di kecamatan, beliau mengatakan, dalam hal transparansi saya rasa perlu ada beberapa pembenahan, terkadang dalam beberapa kondisi pegawai kecamatan tidak terbuka dalam hal biaya, mungkin karena tidak12ada pimpinan atau bagaimana. Hal ini pernah terjadi waktu saya mengurus AJB, dimana ada pegawai yang meminta lebih dari biasanya. Namun setelah saya bertanya kepada teman saya yang pernah mengurus, tidak seperti itu. Untuk mengklarifikasi hal tersebut penulis mewawancarai informan kunci yakni bapak camat girian, beliau mengatakan, sebelum melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, saya selaku pimpinan di kecamatan selalu menginstruksikan untuk selalu bersikap terbuka dan profesional dalam pekojaan, dan apabila didapati melanggar aturan, akan dikenakan sanksi, baik itu tertulis maupun tidak. Penerapan prinsip transparansi adalah mereka yang merasakan bahwa berbagai proses penyelenggaraan pemerintahan daerah telah berjalan secara transparan/terbuka dan dapat diakses oleh berbagai pihak, termasuk elemen masyarakat yang membutuhkan informasi. Realitas hasil penelitian ini senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh informan IT sebagai kepala Seksi Pelayanan Umum bahwa salah satu bentuk penerapan prinsip transparansi yang diterapkan oleh pemerintah Kecamatan Uirian antara lain dengan melakukan fungsi pelayanan komunikasi kepada masyarakat, unsur pers; serta fungsi koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan tugas-tugas pemerintahan yang hasilnya kemudian di sosialisasikan secara langsung kepada masyarakat dan swasta. Adapun jenis informasi yang disampaikan kepada masyarakat ada yang bersifat vital dan fatal (dari sudut akibat yang ditimbulkan); ada pula informasi yang sifatnya biasa, atau tidak member dampak buruk bagi persatuan dan kesatuan bangsa (contoh:informasi tentang isu/konflik SARA, dan sebagainya). Sebagai bentuk transparansi birokrasi . pemerintahan, selalu diupayakan suatu laporan mengenai hasil capaian kerja birokrasi pemerintahan dan disosialisasikan kepada masyarakat luas sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun , sejauh ini dapat disimpulkan bahwa upaya penerapan prinsip transparansi pemerintah Kecamatan kepada masyarakat belum dilakukan secara maksimal. Menurut ML sebagai tokoh masyarakat mengemukakan bahwa faktor yang menyebabkan antara lain, :1. Adanya berbagai kepentingan politik dari berbagai kelompok elit politik yang ada di lingkungan elit pemerintahan.2. Selain itu, faktor dana operasional yang kurang mencukupi3. Faktor kurangnya kesadaran dari sebagian masyarakat tentang pentingnya sebuah informasi4. Belum tersedianya perangkat operasional seperti berbagai sarana dan prasarana yang memadai.4. Prinsip ResponsivenessPrinsip responsivitas (peduli pada stakeholder) dimaksudkan adalah lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Domain ini diamati melalui beberapa komponen antara lain :a. Mampu menciptakan sistem pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien, tidak bersifat birokratis dan feodalismeb. Memenuhi kebutuhan masyarakat serta menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bemegara secara menyeluruh.Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan, diperoleh gambaran bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance, khususnya prinsip responsiveness. Informan dari unsur penyelenggara pemerintahan yang di wawancarai tentang bagaimana penerapan prinsip responsiveness dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Girian, yakni bapak G.H berpendapat bahwa prinsip tersebut telah diterapkan dengan baik, hal ini karena pemerintah kecamatan selalu berusaha melakukan yang terbaik baik masykarakat begiut juga dikatakan oleh Kasie Pemerintahan Kecamatan Girian, beliau setuju dengan apa yang dikatakan oleh informan sebelumnya yakni pemerintah sejauh ini telah melakukan yang terbaik. Hasil ini memberikan indikasi bahwa dari kalangan pemerintah (birokrasi) mempunyai suatu keyakinan bahwa prinsip responsivitas dalam rnemberikan peleyanan publik telah dipupayakan secara optimal. Dari beberapa wawancara diatas dapat disilmpulkan :131. Pemerintah Keeamatan telah menunujukan kemampuan dalam menciptakan sistem pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat;2. Setiap upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat tidak bersifat birokratis dan feodalisme;3. Telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menyelesaikan segala peramsalahan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh.Dari unsur masyarakat bependapat hampir bertolak belakang dengan pendapat unsur pemerintahn, hal ini sesuai wawancara dengan bapak K.L beliau mengatakan sampai sekarang ini saya belum melihat adanya keseriusan pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kecamatan menerapkan prinsip responsivitas dalam pelaksanaan pelayanan publik, hal ini terlihat masih lambanya kerja yang dilakukan oleh pegawai kecamatan dan terkadang mahalnya pembiayaan dalam pengurusan. Seperti pengurusan AJB. Penulis juga mewawancarai beberapa informan masyarakat, dan ada 2 hal pokok yang penulis simpulkan yakni : (1) pemerintah Kecarrlatan, belum mampu menciptakan sistem pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Artinya bahwa pelayanan yang dilakukan masih bemuansa ekonomi biaya tinggi, terlalu birokratis dan penuh dengan tiuansa KKN; (2) belum mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarsakat serta belum secara optimal dapat menyelesaikan permasalah yang ada dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Namun tidak seluruh informan masyarakat yang setuju dengan pendapat sebelumnya, seperti Bapak K.D, beliau mengatakan bahwa saya melihat adanya usaha yang menuju kearah yang lebih baik yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan dibandingkan yang sebelumnya, walaupun semuanya berjalan dengan sempurna namun saya mengapresiasi usaha dari kecatnatan yang mettgusakan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Dan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan prinsip responsivitas dalam pelaksanaan pelayanan publik sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, belum menarnpakan hasil yang optimal. Menurut AM dan GP masing-,masing sebagai tokoh masyarakat merigerriukakan bahwa responsivitas (cepat tanggap) pemerintah daerah terhadap tuntutan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu prinsip good governance belum sepenuhnya dapat di terapkan oleh pemerintah Kecamatan secara maksimal.5. Prinsip Akuntanbilitas (Accountability)Penerapan prinsip akuntanbilitas akan mendorong setiap pejabat pemeiritahan daerah untuk meleksanakan setiap tugasnya dengan cara yang terbaik bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya; karena setiap tindakan dan keputusan yang di ambil harus dapat di pertanggunggjawabkan kehadapan publik maupun dari kacamata hukum. Secara operasional, domain ini dijabarkan melalui beberap komponen antara lain :1. Mengefektitkan proses pengawasan intensif dan terintegral terhadap keseluruhan proses pemerintahan oleh berbagai komponen, baik pemerintah maupun masyarakat;2. Menerapkan mekenisme pertariggungjawab yang proporsional sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing dalam kerangka pelaksanaan peineriritaliari;3. Menyediakan informasi yang relevan, nyata dan actual mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada berbagai pihak yang berkepentingan sebagai wujud pertanggungjawab pemerintah daerah.Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan penyelenggara petlieriritahan di Kecamatan Girian diperoleh gambaran tentang bagaimana penerapan prinsip-prinsip good governance, khususnya prinsip akuntanbilitas didapati bahwa penerapan prinsip akuntanbilitas dalam pelaksanaan pelayanan publik maka perlu dijelaskan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut :1. Informan dari unsur penyelenggara pemerintahaii kecamatan yang berhasil diwawancarai, berpendapat bahwa penerapan prinsip akuntabilitas telah dapat di laksanakan sudah optimal, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan seorng pegawai kecamatan Ibu. L.S. beliau mengatakan penerapan prinsip akuntabilitas di kecamatan sudah berjalan secara optimal yakni dengan adanya LAKIP kecamatan dengan adanya hal tersebut kecamalan telah melaksanakan prinsip akuntabilitas, hal ini juga ditegaskan oleh Sekcam Kecamatan Girian beliau14mengatakan penerapan prinsip akuntabilitas di kecamatan girian telah berjalan dengan baik dimana kami selalu mempertanggung jawabkan dan melaporkan perkembangan kecamalan baik itu kepada pimpinan maupun masyarakat.2. Pendapat diatas senada jug dengan pendapat dari unsur masyarakat, dimana hasil wawancara dengan masyarakat girian yang pernah menggunakan jasa dikecamatan yakni ibu O.P. mengatakan prinsip akuntabilitas di kecamatan saya sudah berjalan dengan baik, walaupun harus ada beberapa perubahan dan perbaikan.Hal ini sejalan derigan pendapat IT sebagai kepala Seksi Pelayanan Umum dan KT sebagai tokoh masyarakat yang beihasil di wawancarai, bahwa secara garis besar dapat dikatakan prinsip akutanbilitas di lingkungan pemerintah kecamatan sudah cukup bagus. Salah satu wujud nyata adanya pembuatan LAKIP atau laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh setiap instansi pemerintah yang ada yang di laporkan kepada stakeholder. Stakeholder yang utama adalah atasan (pimpinan) instansi pemerintah yang bersangkutan. LAKIP ini telah di buat secara berkala sebagai pertangung jawaban pemerintah kepada publik.PENUTUPKesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dalam bab sebelumnya, dan apa yang menjadi perumusan masalah, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :1. Dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan publik, terutama prinsip Partisipasi, ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku, prinsip transparansi, dan prinsip responsif camat telah memberikan yang terbaik, walaupun ada beberapa warga menurut hasil wawancara mengatakan camat selaku PPAT cenderung pilih kasih terhadap warga yang berkemampuan secara finansial dan warga yang kurang berkemampuan.2. Secara umum pelayanan publik yang mengedepankan prinsip-prinsip Good Governance yang ada di Kecamatan Girian Kota Bitung telah dilaksanakan dengan baik, walaupun belum sepenuhnya maksimal.3. Faktor-faktor yang mendorong terselenggaranya prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan publik adalah prinsip Partisipasi, ketentuan dan aturan-aturan yang berlaku, prinsip transparansi, dan prinsip responsif.Saran Hal-hal yang perlu disarankan dalam penelitian ini adalah :1. Perlunya prinsip pemerataan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh camat, agar dalam pemberian pelayanan pembuatan AJB, lebih mengedepankan pemerataan, kepada semua warga, tidak memandang yang berkemampuan secara finansial maupun warga yang tidak berkemampuan.2. Lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan pelayanan publik kepada setiap warga, yang akan mengurus surat-surat kependudukan dan Akta Jual Bell Tanah, agar nantinya dapat tercipta pelayanan prima kepada masyarakat melalui prinsip-prinsip Good Governance.3. Perlunya ditambahkan faktor pemerataan dalam penyelenggaran pemerintah kecamatan girian, demi terciptanya pelayanan publik yang baik, berdasarkan penerapan dari prinsip Good Governance.15DAFTAR PUSTAKADwipayana, AAGN. Ari. 2003. Membangun Good Governance. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta Grana, Judistira K. 2009. Metode penelitian kualitatif. Edisi ketiga. Bandung: Primaco Akademika Garna Foundation. Komite Anti Korupsi (KoKAK), 2002, "Panduan Rakyat Memberantas Korupsi ; Cetakan Pertama, Penerbit Komite Anti Korupsi (KoAk), Bandar Lampung. Masyarakat Transparansi Indonesia Indonesia, 2002, "Supermasi Hukum", Modul, Jakarta ________,2002, "Good governance Ian Penguatan Instansi Daerah ", Cetakan Pertama, Penerbit Masyarakat Transparansi Indonesia. Bekerjasama Dengan AusAID, Jakarta. ________,2002, "Gerakan Anti Korupsi Pilar Tegaknya Good governanceLeadership for Goopenerbitd Governance "Modul. Moleong, Lexy, J. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya. Pulukadang. Ishak, 2002, "Evaluasi dan Revitalisasi Program Pembangunan Kota Manado dibidang Kepemerintahan Yang Baik ; Makalah, FISIP Unsrat. Manada. Sedarmayati, 2003. Good Govermance: Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan. Bandung : Mandar Maju Suhardono, Edi dkk, 2001, "Good governance Untuk Daulat Siapa?" Forum LSM DIY, Yogyakarta. Zullcarnain, happy Bone, 2002, "Kendala Terwujudnya Good governance", Artikel. Sumber-Sumber Lain : - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2007. - Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang pendidikan, pelatihan jabatan pegawai negeri sipil - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan. - Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002 - Kepmenpan No. 63 tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik- www.lan.go.id

Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengeluaran Konsumsi Makanan dan Non Makanan Provinsi di Indonesia Tahun 2011-2017YulianingsihProgram Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Tanjungpura ABSTRAKPembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil atau berjalan dengan baik bukan hanya ketika pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan, namun ketika tingkat kemiskinan, ketimpangan, serta pengangguran juga mengalami penurunan atau dengan kata lain meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Banyak komponen yang dapat digunakan sebagai tolok ukur taraf hidup ataupun kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat. Sederhananya, apabila pengeluaran konsumsi masyarakat meningkat berarti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan telah meningkat. Pola konsumsi masyarakat Indonesia dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya. Secara garis besar, alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan dalam dua kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk bukan makanan. Pola pengeluaran konsumsi masyarakat sendiri dipengaruhi oleh tinggi-rendahnya penghasilan serta lingkungan sosialnya. Atau dengan kata lain, terdapat pola yang berbeda antara pengeluaran konsumsi untuk makanan dan pengeluaran konsumsi bukan makanan, apabila dikaitkan dengan pendapatan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pendapatan (dalam penelitian ini di proksikan oleh PDRB) dan jumlah penduduk terhadap pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan Provinsi di Indonesia tahun 2011-2017. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi berganda dengan metode Fixed effect. Sumber data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah pendapatan dan jumlah penduduk sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan di Indonesia. Kata Kunci: Konsumsi Makanan, Konsumsi Non Makanan, PDRB, Jumlah Penduduk.1. Latar BelakangPembangunan ekonomi merupakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan berkesinambungan, diiringi dengan perbaikan dan kemajuan struktur perekonomian, serta perbaikan dalam segala dimensi kehidupan masyarakat baik ekonomi, sosial, budaya, politik, maupun kelembagaan, yang berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat baik secara material maupun bukan material (Todaro, 2013). Banyak komponen yang dapat digunakan sebagai tolok ukur taraf hidup ataupun kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah pengeluaran konsumsi masyarakat.Alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan dalam dua kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk bukan makanan. Tingkat kesejahteraan dikatakan membaik, bila pengeluaran untuk konsumsi makanan cenderung semakin turun, sebaliknya pengeluaran untuk konsumsi bukan makanan semakin meningkat. Terdapat pola yang berbeda antara pengeluaran konsumsi untuk makanan dan pengeluaran konsumsi bukan makanan, apabila dikaitkan dengan pendapatan. Hal inilah yang kemudian dapat dijadikan tolok ukur baru mengenai taraf hidup masyarakat. Apakah sebagaian besar pendapatan dialokasikan untuk pengeluaran makanan, yang merupakan indikasi pendapatan yang masih rendah dan taraf hidup yang rendah, atau sebagian besar pendapatan dialokasikan untuk pengeluaran non makanan.2. Metode PenelitianPenelitian ini nantinya akan dijelaskan mengenai adanya hubungan interaktif atau pengaruh variabel bebas (PDRB dan jumlah penduduk) terhadap variabel terikat (konsumsi makanan dan non makanan) baik secara parsial maupun simultan yang ada dalam hipotesis tersebut. Data yang digunakan adalah data panel yakni gabungan dari data time series dan data cross section, di mana data time series yang digunakan dari tahun 2011 hingga tahun 2015, dan data cross section yang digunakan mencakup 33 Provinsi di Indonesia. Sumber data yakni data sekunder yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik yang diunduh dari website resmi BPS didapatkan dari kantor BPS. Alat analisis yang digunakan adalah Eviews 8.3. Hasil dan PembahasanHasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran konsumsi makanan di seluruh Provinsi di Indonesia. Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi makanan (dilihat dari nilai probabilitas t statistiknya < 0.05), dengan nilai koefisien sebesar 0.823579, yang berarti variabel pendapatan (yang dalam penelitian ini diproksikan oleh variabel PDRB) berhubungan positif dengan pengeluaran konsumsi makanan.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran konsumsi non makanan di seluruh Provinsi di Indonesia. Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi non makanan (dilihat dari nilai probabilitas t statistiknya < 0.05), dengan nilai koefisien sebesar 0.886044, yang berarti variabel pendapatan (yang dalam penelitian ini diproksikan oleh variabel PDRB) berhubungan positif dengan pengeluaran konsumsi non makanan.Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan (dilihat dari nilai probabilitas t statistiknya < 0.05), dengan nilai koefisien sebesar 2.497754, yang berarti variabel jumlah penduduk berhubungan positif dengan pengeluaran konsumsi makanan.Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran konsumsi makanan dan nonmakanan (dilihat dari nilai probabilitas t statistiknya < 0.05), dengan nilai koefisien sebesar 2.886131, yang berarti variabel jumlah penduduk berhubungan positif dengan pengeluaran konsumsi non makanan. 4. Kesimpulan dan Sarana. KesimpulanBerdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai pengaruh pendapatan dan jumlah penduduk terhadap pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan di Indonesia (periode 2011-2017), maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi makanan.Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi non makanan di Indonesia.Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi makanan di Indonesia.Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi non makanan di Indonesia. b. SaranBerdasarkan kesimpulan diatas, maka adapun saran dari penulis yaitu :Diharapkan peningkatan pendapatan berjalan berkesinambungan, sehingga dalam pengeluaran konsumsi makanan selalu mengalami kenaikan. Namun, dibalik itu harus diiringi dengan upaya pemerataan distribusi pendapatan di setiap Provinsi Indonesia agar pembangunan tersebut tidak hanya dinikmati oleh segelintir golongan saja. Untuk mewujudkannya masyarakat sendiri harus berusaha semakin meningkatkan pendapatan dan menjaga kestabilan pendapatan dengan cara membuka lapangan kerja di era masyarakat ekonomi kreatif.Upaya meningkatkan pendapatan, dalam hal ini PDRB wajib terus digalakkan, hal tersebut diharapkan mampu mendorong pengeluaran konsumsi masyarakat, terutama pengeluaran konsumsi non makanan seperti pendidikan dan kesehatan yang mampu memberikan efek multiplier yang besar bagi pembangunan. Dan, dibalik itu harus diiringi dengan upaya untuk menghapuskan kesenjangan atau upaya pemerataan agar pembangunan tersebut tidak hanya dinikmati oleh segelintir golongan saja. Untuk mewujudkannya masyarakat sendiri harus berusaha semakin meningkatkan pendapatan dan menjaga kestabilan pendapatan dengan cara membuka lapangan kerja di era masyarakat ekonomi kreatif. Pergeseran pengeluaran konsumsi makanan menjadi non makanan menjadi suatu indikasi bahwa penduduk di Indonesia kesejahteraannya meningkat.Wajib bagi masyarakat meningkatkan produktifitas sehingga penduduk yang berpenghasilan rendah dengan jumlah anggota keluarga yang banyak dapat meningkatkan pendapatan sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumsi makanan.Wajib bagi masyarakat meningkatkan produktifitas sehingga konsumsi non makanan yang berupa pendidikan dan kesehatan dapat meningkat. Sehingga meskipun jumlah penduduk meningkat setiap tahunnya, dengan meningkatnya produktifitas diharapkan mampu mengimbangi pengeluaran konsumsi non makanan. Daftar Pustaka Amikuzuno, J., dan Donkoh, S.A. (2011). The Determinants Of Household Education Expenditure. Educational Research and Reviews, 6(8), 570-579.Adiana, P.P.E., dan Karmini, N.L. (2012). Pengaruh Pendapatan, Jumlah Anggota Keluarga, dan Pendidikan terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Gianyar. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. Vol.1 No. 1, November (2012: 39-48).Tersedia:http://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/1987/1370Asri,)Badan Pusat Statistik Indonesia. (2016). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Pengeluaran 2011-1015. Jakarta : Badan Pusat statistik Data Dipublikasi. (website http://bps.go.id.)Badan Pusat Statistik Indonesia. (2017). Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Pengeluaran 2012-2016. Jakarta : Badan Pusat statistik Data Dipublikasi. (website http://bps.go.id.)Badan Pusat Statistik Indonesia. (2017). Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan Menurut Provinsi dan Kelompok Barang (rupiah), 2011-2017. Jakarta : Badan Pusat statistik Data Dipublikasi. (website http://bps.go.id.)Badan Pusat Statistik Indonesia. (2017). Rata-Rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Indonesia 2011-2017. Jakarta : Badan Pusat statistik Data Dipublikasi. (website http://bps.go.id.)Deaton, A. (1998). Getting Prices Right: What Should Be Done?. Journal of Economic Perspectives, 12(1): 37-46.Gujarati, D. (2003). Ekonometrika Dasar. Jakarta : Erlangga.Gujarati, D. (2006). Ekonometrika Dasar. Terjemahan Sumarno Zain. Jakarta: Erlangga.Guo, X., Mroz, T., dan Popkin, B. (2000). Structural change in the impact of income on food consumption in china 1989-1993. Journal of Development and cultural change 48(4).Http://christdhawie.blogspot.com/2011/07/teori-teori-kependudukan.htmlLukmana, H.B. (2012). Regresi Linier. Http://belva.blog.fisip.uns.ac.idNachrowi, H.U. (2006). Pendekatan Popular Dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi Dan Keuangan. Jakarta : FEUI.Mangkoesoebroto, G., dan Algifari. (1998). Teori Ekonomi Makro. Yogyakarta : STIE YKPN.Mankiw, N. Greorgy. (2000). Teori Makro Ekonomi. Edisi Keempat. Alih Bahasa : Imam Nurmawam. Jakarta : Erlangga.Rahardja, P., dan Manurung, M. (2008). Pengantar Ilmu Ekonomi : Mikroekonomi & Makroekonomi. Depok : LPFEUI.Sangaji, M. (2009) Fungsi Konsumsi Rumah Tangga Di Indonesia (Pendekatan Model Koreksi Kesalahan). Journal of Indonesian Applied Economics, 3(2): 150-165.Samuelson, Paul A., dan William D. Nordhaus. (1992). Makro Ekonomi. Edisi Keempat Belas. Alih Bahasa : Haris Munandar dkk. Jakarta : Erlangga.Sitanggang, H. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Di Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Tabularasa PPS UNIMED Vol.11 No.2.Sukirno, S. (1994). Pengantar Makro Ekonomi. Edisi Kedua. Jakarta : Raja Grafindo Persada.Sugiyono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.Syrovatka. (2003). Food Expenditure of Czech households and Engel's Law. AGRIC. ECON. – CZECH, 49.Todaro,Michael P. (2013). Pembangunan Ekonomi. Jakarta : Erlangga.Vanda, K. Briliant. (2008). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Konsumsi Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah Pada Tahun 2000. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.4 No.1, Juni 2003, 1-9.Widarjono, A. (2007). Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis, edisi kedua. Yogyakarta : Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia.Winarno, W. Wing. (2011). Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan EViews. Edisi Ketiga. Yogyakarta : Penerbit UPP STIM YKPN.Wuryandari, R.D. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengeluaran Nonmakanan, Pendidikan, Dan Kesehatan Rumah Tangga Indonesia (Analisis Data Susenas 2011). Jurnal Kependudukan Indonesia 10(1): 27-42.

Integration, Interaktion sowie die Entwicklung von Feindbildern und
Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen. Untersuchung der
Integrationsprozesse türkischer, deutscher und Aussiedler-Jugendlicher
in die bundesdeutsche Gesellschaft und die damit verbundenen
wechselseitigen Wahrnehmungen und Bewertungen. Wechselseitige
Vorurteile gegenüber Türken, Aussiedlern, Deutschen;
Gewaltbereitschaft; Gewalttätigkeit; abweichendes Verhalten;
Desintegrationsprozesse.

Themen: (in Klammern jeweils: Jahr der Erhebung 1 = Jahr 2001, 2 =
Jahr 2002, 3 = Jahr 2003, 4 = Jahr 2004, 5 = Jahr 2005):

Vorurteile und Einstellungen gegenüber anderen ethnischen Gruppen:
Gefühle und Einstellungen gegenüber türkischen Jugendlichen,
Aussiedler-Jugendlichen, deutschen Jugendlichen (1, 2, 3, 4, 5).

Tätererfahrungen zu antisozialem Verhalten und Gewalt: Prügeln in der
Schulzeit (1) mit türkischen Jugendlichen, Aussiedler-Jugendlichen,
deutschen Jugendlichen; Belastung durch Prügeln in der Schulzeit (1);
Häufigkeit von verspotten (1, 2, 3, 4, 5), Lügen verbreiten (2, 3, 4, 5),
Streitanzettelung, Körperverletzung, Diebstahl, Beschädigung und
Erpressung mit türkischen Jugendlichen, Aussiedler-Jugendlichen, deutschen
Jugendlichen als Opfer (1, 2, 3, 4, 5).

Opfererfahrungen durch antisoziales Verhalten und Gewalt: Häufigkeit
von verspottet werden (1, 2, 3, 4, 5), Lügen verbreitet (2, 3, 4, 5),
Streitanzettelung, Körperverletzung , Diebstahl, Beschädigung und
Erpressung von Seiten von türkischen Jugendlichen, Aussiedler-Jugendlichen
und deutschen Jugendlichen (1, 2, 3, 4, 5); Aussagen zu Gewalteinstellungen
und Gewaltbereitschaft (1, 2, 3, 4, 5).

Kontakte: Anzahl von türkischen Jugendlichen (1, 2),
Aussiedler-Jugendlichen (1, 2), deutschen Jugendlichen (1, 2), die man
kennt; Wichtigkeit der Kontakte zu türkischen Jugendlichen,
Aussiedler-Jugendlichen und deutschen Jugendlichen (1 , 2, 3); Häufigkeit
von Kontakten zu türkischen Jugendlichen, Aussiedler-Jugendlichen und
deutschen Jugendlichen in der Nachbarschaft, in der Schule und im
Verein (1); Häufigkeit verschiedener Freizeitaktivitäten (Spielen, nach
Hause einladen, Kino/Tanzen gehen, ausleihen, zu Hause besuchen) mit
türkischen Jugendlichen, Aussiedler-Jugendlichen und deutschen
Jugendlichen (1, 2, 3, 4, 5); Anzahl der türkischen Jugendlichen, der
Aussiedler-Jugendlichen, der deutschen Jugendlichen und der
Jugendlichen anderer Herkunft in der Schulklasse (1); Zufriedenheit mit
Kontakten zu anderen Jugendlichen (1, 2, 3, 4, 5); Zufriedenheit mit
Kontakten zu türkischen Jugendlichen, Aussiedler-Jugendlichen und
deutschen Jugendlichen (5), Häufigkeit von Kontakten zu türkischen
Jugendlichen, Aussiedler-Jugendlichen und deutschen Jugendlichen
(2, 3, 4, 5) in der Schule bzw. in der Ausbildung oder bei Militär-,
Zivildienst oder Freiwilligem Sozialen Jahr; Häufigkeit von Kontakten
zu türkischen Kollegen, Kollegen mit Aussiedler-Hintergrund und
deutschen Kollegen am Arbeitsplatz (2, 3, 4, 5); Häufigkeit von Kontakten
zu türkischen Studierenden, Studierenden mit Aussiedler-Hintergrund
und deutschen Studierenden im Studium (4, 5).

Häufigkeit der Erfahrung von Benachteiligung in der Schule, bei
Behörden/Ämtern, in Supermärkten/Geschäften, Diskotheken, öffentlichen
Verkehrsmitteln, Cafes und Gaststätten (1, 2, 3, 4, 5), Sportvereinen,
Jugendzentren (1), am Arbeits-/Ausbildungsplatz (2, 3, 4, 5), bei der
Ausbildungsplatzsuche (3) gegenüber türkischen Jugendlichen,
Aussiedler-Jugendlichen und deutschen Jugendlichen.

Personale Anerkennung durch türkische Jugendliche, durch
Aussiedler-Jugendliche und durch deutsche Jugendliche (1, 2, 3, 4, 5);
Verbundenheit mit türkischen Jugendlichen, mit Aussiedler-Jugendlichen
und mit deutschen Jugendlichen (1, 2); Aussagen zur Wahrnehmung der
gesellschaftlichen Anerkennung der türkischen Jugendlichen, der
Aussiedler-Jugendlichen und der deutschen Jugendlichen in Deutschland
(1, 2, 3, 4, 5).

Aussagen zur Chanceneinschätzung für Personen der eigenen ethnischen
Herkunftsgruppe: Einschätzung der derzeitigen Aufstiegschancen
(2, 3, 4, 5); Einschätzung der Chancen auf dem Wohnungsmarkt (2, 3, 4, 5);
Einschätzung einer allgemeinen Verbesserung der Lage für eigenethnische
Jugendliche im nächsten Jahr (2, 3, 4, 5); Einschätzung einer allgemeinen
Verbesserung der Lage für eigenethnische Jugendliche in drei Jahren
(2); Einschätzung einer allgemeinen Verbesserung der
Arbeitsmarktsituation für eigenethnische Jugendliche in drei Jahren
(2); Einschätzung einer allgemeinen Verbesserung des Wohnungsmarktes in
drei Jahren und einer allgemeinen Verbesserung des Geldverdienens für
eigenethnische Jugendliche in drei Jahren (2).

Aussagen zur Favorisierung der eigenen ethnischen Gruppe (1, 2, 3, 4, 5);
Wichtigkeit von Gruppenzugehörigkeiten als: Jugendlicher (1, 2), Russe
(1, 2, 4, 5), Moslem (1, 2, 3, 4, 5), Christ (1, 2, 3, 4, 5), Sportler (1), Türke
(1, 2, 3, 4, 5), Deutscher (1, 2, 3, 4), Tierfreund (1), Pole (1, 2, 3, 5), Frau
(1, 2), Mann (1, 2), Musikfan (1), Europäer (1, 2), Aussiedler (2, 3, 4, 5).

Sprache: Gesprochene Sprache mit Familienangehörigen (1); Bewertung
der deutschen, türkischen, russischen, englischen, polnischen
Sprachkenntnisse in Sprechen, Schreiben, Lesen, Verstehen mit
Schulnoten (2, 4); Sprechen mit Eltern (3, 4, 5) auf Deutsch, Türkisch,
Russisch, Polnisch, andere Sprache, gar nicht; Filme im Fernsehen
(3, 4, 5) auf Deutsch, Türkisch, Russisch, Polnisch, andere Sprache, gar
nicht; Zeitungen lesen (3, 4, 5) in Deutsch, Türkisch, Russisch,
Polnisch, anderer Sprache oder gar nicht; Bücher lesen (3, 4, 5) in
Deutsch, Türkisch, Russisch, Polnisch, anderer Sprache oder gar nicht; mit
Freunden reden (5) auf Deutsch, Türkisch, Russisch, Polnisch, andere
Sprache oder gar nicht.

Aussagen zu Akkulturationspräferenzen (1, 2, 3, 4, 5); Bereich Religion:
Zugehörigkeit zu Religionsgemeinschaft (1, 3); Wichtigkeit der Religion
(1, 2, 3, 4, 5); Wichtigkeit der Religion für Vater (1); Wichtigkeit der
Religion für Mutter (1); Häufigkeit der Beteiligung am religiösen Leben
der Gemeinde (1, 2, 3, 4, 5); Häufigkeit der Beteiligung des Vaters am
religiösen Leben der Gemeinde (1); Häufigkeit der Beteiligung der
Mutter am religiösen Leben der Gemeinde (1); Häufigkeit der Besuche in
einer Kirche/Moschee/Gebetshaus (1, 2, 3, 4, 5); Häufigkeit der Besuche des
Vaters und der Mutter in einer Kirche/Moschee/Gebetshaus (1);
Häufigkeit des Betens (1, 2, 3, 4, 5); Einschätzung von Religionen
(Christentum, Islam, Buddhismus, Judentum) als friedfertig (2, 3),
aggressiv (2, 3,5), mulmig-ungutes Gefühl bei dieser Religion (2, 3);
Einschätzung des Hinduismus als friedfertig (2), aggressiv (2),
mulmig-ungutes Gefühl bei dieser Religion (2).

Hilfe durch Andere: Ansprechpartner Mutter oder Vater bei Problemen,
Ansprechpartner andere Familienmitglieder, Freunde, Nachbarn,
andere Erwachsene, Cliquenmitglieder oder andere Person bei Problemen (1);
jeweils Wichtigkeit dieser Ansprechpartner (1); Aussagen zu
Wahrscheinlichkeit der Hilfe aus dem sozialen Netzwerk (2,3,4,5).

Wohnsituation: Haushaltszusammensetzung (1, 2, 3, 4, 5); Vorhandensein
eines eigenen Zimmers; Wohnungsgröße; Einschätzung des
Gebäudezustands des Wohnhauses; Einschätzung des Zustands der
Häuser in der Straße des Wohnhauses (1).

Verhaltensweisen der Eltern gegenüber Befragten: Loben, in Schutz
nehmen, ausschimpfen, anschreien, ohrfeigen, schlagen durch die Mutter
in der Kindheit (5); Loben, in Schutz nehmen, ausschimpfen, anschreien,
ohrfeigen, schlagen durch die Mutter sowie den Vater in der Kindheit
und in der Jugend (5); Häufigkeit der Gespräche mit Eltern in der
Jugend über Politik (5), Benehmen gegenüber anderen Menschen (5), Musik (5),
Kochen/Speisezubereitung (5), Religion/religiöse Themen (5),
Theater/Oper (5), Reparaturen im Haushalt (5), Philosophie (5),
finanzielle Fragen/Geldumgang (5), Geschichte (5).

Aussagen zu Erziehungsstilen/Erziehungserfahrungen/Umgang in der
Familie (1, 3).

Status der Eltern: Berufsausbildung des Vaters und der Mutter (1);
derzeitige Situation (Ganztagsarbeit, Halbtagsarbeit, Hausmann,
Arbeitslosigkeit, Rentner, Umschulung, Sozialhilfebezug) des Vaters
(1, 2, 3, 4, 5); derzeitige Situation (Ganztagsarbeit, Halbtagsarbeit,
Hausfrau, Arbeitslosigkeit, Rentnerin, Umschulung, Sozialhilfebezug)
der Mutter (1, 2, 3, 4, 5); Vater und Mutter noch am Leben (1, 2, 3, 4, 5).

Aussagen zum Verhältnis von Mann und Frau; Rollenaufteilung der
Geschlechter; Geschlechterstereotype (2, 4).

Clique: Zugehörigkeit (1, 2, 3, 4 ,5); Planung gemeinsamer Unternehmungen
(1); Chef in Clique (1, 3); Zusammensetzung der Clique nach Geschlecht
(2); Zusammensetzung der Clique nach ethnischer Herkunft (2); Aussagen
über Aktivitäten und Charakteristika der Clique (2, 3).

Zugehörigkeiten und aktive Mitarbeit in Vereinen oder Gruppen:
Sportverein (1, 2, 3, 4, 5), Jugendclub/Jugendgruppe (1);
Musikverein/Musikgruppe (1, 2, 3, 4, 5), Freiwillige Feuerwehr (1, 2, 3, 4, 5),
politische Partei/Jugendorganisation einer Partei (1, 2, 3, 4, 5),
kirchliche/religiöse Jugendgruppe (1, 2, 3, 4, 5), anderer Verein
(1, 2, 3, 4, 5), keinerlei Vereinsmitgliedschaft (1, 2, 3, 4, 5).

Parteipräferenz (2, 3, 4, 5).

Institutionenvertrauen: Aussagen zum Vertrauen in das Rechtssystem
(1, 2, 3, 4, 5), die Behörden (1, 2, 3, 4, 5), die wirtschaftliche Stabilität
(1, 2, 3, 4, 5) und die Regierung (3, 4, 5) in Deutschland;
Arbeitsplatzsicherheit (1, 2, 3, 4, 5).

Auftreten und Belastung von unangenehmen Ereignissen wie Opfer einer
Straftat (2, 3, 4, 5), polizeiliche Anzeige (2, 3, 4, 5), polizeiliche
Festnahme (2, 3, 4, 5), Ärger mit Behörden (2, 3, 4, 5), Trennung oder
Scheidung der Eltern (2, 3, 4, 5), Trennung oder Scheidung vom Partner
(3, 4, 5), Tod eines Freundes (2, 3, 4, 5), Tod eines nahen
Familienangehörigen (2, 3, 4, 5), Wohnungswechsel oder Umzug (2, 3, 4, 5).
Status des Befragten: zusammengesetzte Variable zum Status Ende 2001
(2); zusammengesetzte Variable zum derzeitigen Status (Schule,
berufliche Ausbildung, Erwerbstätigkeit; FSJ, Wehrdienst, Zivildienst,
Studium, nichts von alledem) (3, 4, 5).

Bereich Betriebspraktikum: Teilnahme an einem schulbetreuten
Betriebspraktikum in der zehnten Klasse (1); Gefallen an
Betriebspraktikum (1); Hilfe des Betriebspraktikums für berufliche
Pläne(1); Häufigkeit der Probleme im Arbeitsalltag bei
Betriebspraktikum (1); Offene Angabe zu Problemen beim
Betriebspraktikum (1).

Bereich Schule: Schultyp in zehnter Klasse (1); Zufriedenheit mit dem,
was in Schule erreicht wurde (1, 2, 3); Mathematiknote (1); Deutschnote
(1); Sportnote (1); angestrebter Schulabschluss (1, 2, 3, 4, 5); Sicherheit
des Erreichens des angestrebten Schulabschlusses (2, 3, 4, 5); höchster
bisher erreichter Schulabschluss (2, 3, 4, 5); Auftreten und Belastung von
schulbezogenen Ereignissen wie Sitzen bleiben, Abbruch der
Schulausbildung, Schulwechsel, Ärger mit Lehrern und mit Mitschülern
(2, 3, 4, 5); Schulbesuch Ende Jahr 2001 (2); Typ der Schule Ende 2001
(2, 3, 4, 5); besuchte Jahrgangsstufe (2, 3, 4, 5); Gefallen an der Schule in
den letzten Monaten (2, 3, 4, 5).

Bereich berufliche Ausbildung: Auftreten und Belastung von
berufsausbildungsbezogenen Ereignissen wie Ausbildungsplatzsuche,
Ausbildungsplatzwechsel, Ärger mit Ausbilder und Ärger mit
Auszubildenden (2, 3, 4, 5); Ausbildungsabbruch (4, 5); Suchen eines
Ausbildungsplatzes im Jahr 2001 (2); Anzahl der Bewerbungen bei
Ausbildungsplatzsuche (2, 3, 4, 5); Erhalt eines Ausbildungsplatzes im
Jahr 2001 oder in 2002 (2); erster Ausbildungsplatz (3); offene Angabe
zur Bezeichnung der beruflichen Ausbildung (2, 3, 4, 5); Gefallen an
Ausbildung in den letzten Monaten (2, 3, 4, 5); Ausbildungsabbruch (3);
Sicherheit des Erreichens des angestrebten Ausbildungsziels (2, 3, 4, 5);
erreichter beruflicher Ausbildungsabschluss (4, 5).

Bereich Arbeitsplatz: Auftreten und Belastung von
arbeitsplatzbezogenen Ereignissen wie Arbeitsplatzsuche,
Arbeitsplatzwechsel, Ärger mit Vorgesetzten, Ärger mit Kollegen am
Arbeitsplatz und Arbeitslosigkeit (2, 3, 4, 5); im Jahr 2001 mindestens
zwei Monate hauptberuflich gearbeitet (2); Gefallen an der Arbeit
(2, 3, 4, 5); offene Angabe zur Beschreibung der ausgeübten Arbeit
(2, 3, 4, 5); auch 2002 hauptberuflich arbeiten (2); Arbeit mit
Arbeitsvertrag (3, 4, 5); Arbeit bei Bekannten oder im Familienbetrieb
(3, 4, 5); Wochenarbeitsstunden (3, 4, 5); Ausübung dieser Arbeit auch in
Zukunft (3, 4, 5).

Bereich Militär-, Zivildienst und Freiwilliges Soziales Jahr: Abfrage
welcher der drei Dienste (2, 3, 4, 5); Gefallen am Dienst (2, 3, 4, 5).

Bereich Studium: offene Angabe zur Beschreibung des Studiengangs und
Studienfachs (4, 5); Semesteranzahl (4, 5); Gefallen am Studium (4, 5);
Sicherheit des Erreichens eines erfolgreichen Studiums (4, 5).

Aussagen zur Situation von Personen, die weder auf einer Schule waren,
noch in beruflicher Ausbildung, noch einem Beruf nachgingen, noch
Militär-, Zivildienst oder ein Freiwilliges Soziales Jahr machten und
auch nicht studierten (3, 4, 5).

Bilanzierende Aussagen: Zufriedenheit mit dem, was in
Schule/Ausbildung/Universität erreicht wurde (4); Zufriedenheit mit
dem, was in bisheriger Ausbildung erreicht wurde (5); Gefallen des
Jahres 2001 mit Gesamtblick auf
Schule/Ausbildung/Arbeit/Zivildienst/Militärdienst/FSJ (2); Gefallen
der letzten zwölf Monte mit Gesamtblick auf
Schule/Ausbildung/Arbeit/Zivildienst/Militärdienst/FSJ/Studium (3, 4, 5);
allgemeine Lebenszufriedenheit (1, 2, 3, 4, 5).

Finanzielle Situation: Zufriedenheit mit derzeitigen finanziellen
Möglichkeiten (1, 2, 3, 4, 5); Höhe der finanziellen Ausgabemöglichkeiten
in DM (1); Beschreibung der finanziellen Situation von sehr gut bis
Schulden (2, 3, 4, 5); Geldeinnahmequellen (Eltern, eigene
Erwerbstätigkeit, Gelegenheitsjobs, Lehrgeld, Sozialhilfe, Stipendium,
sonstiges) für Lebensunterhalt (2).

Zukunftspläne: Pläne für Ausbildung im folgenden Jahr (1); Pläne für
das folgende Jahr wie: allgemein bildende Schule, berufliche Ausbildung,
hauptberufliche Arbeit, Militärdienst, Zivildienst, FSJ,
Berufsschule/Berufsfachschule, Jobben, Ausland oder keine Pläne für das
Jahr 2002 (2).

Aussagen zur Zukunft: Zukunftserwartungen für 2002 (2),
Zukunftserwartungen für die nächsten zwölf Monate (3, 4, 5).

Diverse weitere Möglichkeiten der Skalenbildung: Aussagen zu
Lebensstil, sozialen Gruppen und Milieugruppen (2, 4); Aussagen zur
Einschätzung von eigenen Fähigkeiten (1, 3); Aussagen zu Autoritarismus
(1, 2, 3, 4, 5); Aussagen zum hierarchischen Selbstinteresse mit den
Teildimensionen Konkurrenzdenken, Leistungsorientierung,
Machiavellismus (5); Aussagen zur Selbstkontrolle (2, 3, 4); Aussagen zu
Konfliktlösungsstrategien (1, 2, 3, 4, 5).

Offene Angaben zu Vorlieben: Lieblingsfach in der Schule (1),
Lieblingshobby (1,2), liebste Musikrichtung (1), liebste Fernsehsendung
(1, 2), liebstes Urlaubsland (1), Lieblingssport (1), Parteineigung (1),
Lieblingskleidungsmarke (1), Lieblingsautomarke (1), Lieblingsfilm (1).

Demographie und ethnische Herkunft: Geschlecht (1, 2, 3, 4, 5),
Geburtsmonat (1, 2, 3, 4, 5), Geburtsjahr (1, 2, 3, 4, 5), Geburtsland (1),
Zuzugsjahr nach Deutschland (1), Staatsbürgerschaft (1, 2, 3, 4, 5),
Beantragung deutscher Staatsbürgerschaft (1), Geburtsland des Vaters
(1), Geburtsland der Mutter (1), Staatsbürgerschaft des Vaters (1),
Staatsbürgerschaft der Mutter (1), Familienstand (4, 5); eigene Kinder
(5); Geburtsjahre der Kinder (5).

Zusätzlich verkodet wurde: Gewichtungsfaktoren nach ethnischer Gruppe
(1, 2, 3, 4, 5); Gewichtungsfaktoren nach Staatsbürgerschaft,
Aussiedlerstatus (1, 2, 3, 4, 5), Rücklaufdatum (1, 2, 3, 4, 5);
Gruppeneinteilungen nach ethnischer Herkunft (1); Schule 2000/2001 in
kreisfreier Stadt/Kreis (1); ausgewählte Personen für Befragung
(2, 3, 4, 5); Befragungsverfahren im Jahre 2001 (1); Anzahl der Missings
(1, 2, 3, 4, 5); gruppierte Anzahl der Missings (1, 2, 3, 4, 5); Übersicht über
Datenbestand.

"Wenn über das Grundsätzliche keine Einigkeit besteht, ist es sinnlos, miteinander Pläne zu schmieden." – Konfuzius (551-479 v.Chr.).Der grundsätzliche universelle Geltungsanspruch der Menschenrechte besagt, dass die Menschenrechte jedem Menschen auf der Welt zustehen. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948 drückt das folgendermaßen aus: "Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand […]" (UN-Vollversammlung 1948, Artikel 2). Jedoch ist dieser universelle Geltungsanspruch der Menschenrechte in der Realität häufig noch ein Ideal. Mit der Deklaration von Bangkok, die einige südostasiatische Staaten Anfang der 1990er Jahre unterzeichneten, wurde er sogar explizit in Frage gestellt. Was ist die Sichtweise dieser südostasiatischen Staaten auf die Universalität der Menschenrechte und wie begründen sie diese? Wie könnten Perspektiven für einen interkulturellen Menschenrechtsdialog aussehen? 
In diesem Beitrag werden die Menschenrechte durch eine Definition und einen Abschnitt zur Geschichte kurz vorgestellt. Anschließend wird die Debatte um Universalität und (Kultur-)Relativismus erläutert, welche überleitet zur "asiatischen Perspektive" auf die Menschenrechte und zu den "asiatischen Werten". Abschließend werden die Kritik und Perspektiven für einen interkulturellen Dialog aufgegriffen.Menschenrechte – eine Definition

Zerstörung, Elend, menschliches Leid und der Völkermord an den europäischen Juden führten in "dramatischer Weise die Notwendigkeit eines wirksamen Schutzes grundlegender Menschenrechte durch verbindliche internationale Normen und kollektive Mechanismen" vor Augen (Gareis/Varwick 2014, S. 179).


Die Idee, dass jedem Menschen, "unabhängig seines Geschlechts, Alters, seiner Religion oder seiner ethnischen, nationalen, regionalen oder sozialen Herkunft, angeborene und unveräußerliche Rechte zu eigen sind, die sich aus seinem Menschsein ableiten", verfestigte sich und führte am 10. Dezember 1948 zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Gareis/Varwick 2014, S. 179).

Erstmals wurde in einem internationalen Dokument festgehalten, dass jedem Menschen wegen "grundlegender Aspekte der menschlichen Person" grundlegende Rechte zugesprochen werden. Diese Rechte sind unveräußerlich und vorstaatlich, was bedeutet, dass der Staat sie nicht vergeben kann, denn jeder Mensch hat sie aufgrund der "biologischen Zugehörigkeit zur menschlichen Gattung" inne (Human Rights 2018). Dem Staat obliegt es, diese Rechte zu schützen.

Menschenrechte besitzen demnach vier Merkmale: Sie sind universell (alle Menschen sind Träger dieser Rechte), egalitär (eine ungleiche Verteilung dieser Rechte ist ausgeschlossen), individuell (der Träger der Menschenrechte ist ein individueller Mensch, keine Gruppe) und kategorial (wer der menschlichen Gattung angehört, besitzt sie automatisch) (vgl. Lohmann 2010, S. 36).

Die Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948 ist keine rechtlich bindende Resolution. Doch auch wenn sie rechtlich nicht bindend ist, hat sie "moralische Wichtigkeit bekommen" (Human Rights 2012). Sie wird dem Gewohnheitsrecht zugeordnet, was bedeutet, dass sie sowohl allgemein anerkannt als auch angewendet und deswegen als verbindlich angesehen wird (vgl.: Human Rights 2012). Sie ist das "weltweit am meisten verbreitete und am meisten übersetzte internationale Dokument" (Gareis/Varwick 2014, S. 179) und dient als Grundlage für zahlreiche Abkommen (vgl. Maier 1997, S. 39).

Juristisch können die Menschenrechte wie folgt definiert werden: "Internationale Menschenrechte sind die durch das internationale Recht garantierten Rechtsansprüche von Personen gegen den Staat oder staatsähnliche Gebilde, die dem Schutz grundlegender Aspekte der menschlichen Person und ihrer Würde in Friedenszeiten und im Krieg dienen" (Human Rights 2012).

Seit 1948 haben sich die Menschenrechte weiterentwickelt, und es hat sich etabliert, von den Menschenrechten in drei Generationen zu sprechen. Zur ersten Generation gehören "die klassischen bürgerlichen und politischen Freiheits- und Beteiligungsrechte" wie das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit oder das Verbot von Folter (Krennerich 2009). Die zweite Generation der Menschenrechte umfasst wirtschaftliche, soziale und kulturelle Menschenrechte, so beispielsweise das Recht auf Bildung, Teilhabe, aber auch auf Freizeit und Erholung. Die dritte Generation der Menschenrechte "bezeichnen allgemeine, noch kaum in Vertragswerken konkretisierte Rechte wie etwa das Recht auf Entwicklung, Frieden oder saubere Umwelt" (Krennerich 2009). Alle drei Generationen "sollten gleichberechtigt nebeneinander bestehen" (Barthel, zitiert nach Hamm 1999, S. 23).

Der Gedanke der angeborenen Rechte, die ein Mensch qua Menschsein besitzt, ist jedoch älter als die Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948 und die Vereinten Nationen selbst. 

Eine kurze Geschichte der Menschenrechte


Der Ursprung der Menschenrechte geht auf das antike Griechenland zurück. Der "revolutionäre Gedanke der Stoiker, der beschreibt, dass alle Menschen gleich sind", wurde durch die im 18. Jahrhundert entstandene Naturrechtslehre weiter gefestigt (vgl.: Müller 2017, 03:06-03:20). Die "überlieferten konkreten Freiheiten der Ständegesellschaft wurden dort in eine allgemeine Freiheit des Menschen umgedacht" (Maier 1997, S. 11). Wegweisend war, dass diese Rechte nun allen Menschen zugesprochen wurden und diese Rechte Ansprüche an den Staat stellten (vgl. Maier, 1997 S. 11f). Denn "[er sollte] nicht tun dürfen, was ihm beliebt, [und] in substantielle Bezirke individueller Freiheit nicht […] eingreifen dürfen" (Maier 1997, S. 12). Als vorstaatliche Rechte kann der Staat diese nur akzeptieren, nicht aber verleihen.

Die Idee der unveräußerlichen Menschenrechte kulminierte schließlich in der Unabhängigkeitserklärung der 13 britischen Kolonien 1776 in Nordamerika (zentrales Dokument: Virginia Bill of Rights) und fand schließlich 1789 in der Französischen Revolution (zentrales Dokument: Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen) in Europa ihren Durchbruch. Diese Dokumente legten den Grundstein für die modernen Menschenrechte, die nun als Grundrechte in zahlreichen Verfassungen verankert sind. Schließlich, im Jahr 1966, wurden die ersten völkerrechtlich bindenden Menschenrechtsabkommen durch die Vereinten Nationen verabschiedet (vgl.: Wagner 2016).

Besonders eindrücklich zeigt die Geschichte der Menschenrechte, dass ihre Idee auf "konkrete Unrechtserfahrungen der Menschen des Okzidents zurückgehen" (Tetzlaff 1998, S. 60). Darauf, nämlich dass die Menschenrechte 'im Westen' ihren Ursprung haben und individualistisch geprägt seien, bezieht sich im Wesentlichen die Kritik an ihnen. Diese Kritik zieht auch in Zweifel, ob die Menschenrechte universell sind. (Kultur-)Relativismus vs. Universalismus

Verfechter des Universalismus verstehen die Menschenrechte als unveräußerliche, angeborene Rechte eines jeden Menschen. "Niemand kann, mit Bezug auf welche Eigenschaft auch immer, von der Trägerschaft ausgeschlossen werden" (Lohmann 2010, S. 37). Ausgeschlossen ist hierbei auch die "ungleiche Verteilung" der Rechte (vgl. Lohmann 2010, S. 37). So muss der Staat seinen Pflichten nachkommen und für die Einhaltung, Wahrung und Durchsetzung der Menschenrechte sorgen. 

Jedoch werden die Menschenrechte, wie sie 1948 verabschiedet wurden, in ihrem universellen Gültigkeitsanspruch von vielen Ländern und Kulturen auf der Welt nicht akzeptiert. Der (Kultur-) Relativismus in seiner extremen Form sieht die Menschenrechte als nicht vollständig übertragbar und "nur relativ zu einem bestimmten Kultursystem 'begründbar'" (Lohmann 2009). Manche Staaten gehen sogar so weit und verstehen die Menschenrechte als ein westliches Produkt, das "dem Osten" aufoktroyiert wurde. Auch seien die Menschenrechte nicht, wie der universalistische Anspruch behauptet, unabhängig von Zeit, Raum und kulturellem Hintergrund gültig. Sie seien aus der europäisch-nordamerikanischen Aufklärung entstanden, abendländisch geprägt und somit nicht in dieser Form in anderen Kulturkreisen anwendbar. Zudem sei ihre "weltweite Propagierung Ausdruck einer Mentalität der Einmischung, welche die Tradition des Kolonialismus mit anderen Mitteln fortsetze" (Hilpert 2019, S. 230). Tatsächlich sei "das Menschenrechtsverständnis in erster Linie abhängig von dem Menschenbild in einer spezifischen Kultur […], wonach es keinen Standard gibt, der unabhängig von bestimmten sozialen Lebensformen wäre" (Pohl 2002, S. 7).

Von (Kultur-)Relativisten konkret kritisiert werden häufig die "individuelle Selbstbestimmung, die körperliche Unversehrtheit, das Vorrangverhältnis zwischen Individuum zur Gemeinschaft, die Gleichheit von Männern und Frauen, die religiöse Toleranz und die Einschätzung demokratischer Mitbestimmung" (Lohmann 2010, S. 41).

Zum anderen wird bemängelt, dass bei der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte im Jahr 1948 die westlichen Länder dominierten, während die meisten Länder des Globalen Südens noch unter kolonialer Herrschaft standen. Viele Staaten werfen dem Westen sogar "moralischen Chauvinismus" (Pollis/Schwab 2006, S. 68), "Ideologismus" und eine "quasi-religiöse" Auslegung der Menschenrechte vor (Pohl 2002, S. 7).

Genau an diese Dichotomie, Universalismus und (Kultur-)Relativismus, knüpfte die 1993 vorgelegte Deklaration von Bangkok an, welche von vielen (süd-)ostasiatischen Ländern unterzeichnet wurde. Bevor die Wiener Menschenrechtskonferenz im Jahr 1993 begann, zweifelten diese Länder die Universalität der Menschenrechte an und legten eine "asiatische Perspektive" auf die Menschenrechte und sogenannte "asiatische Werte" vor. 

Die asiatische Perspektive auf die (Universalität der) Menschenrechte und 'asiatische Werte'

Die ,asiatische Sicht' auf die Menschenrechte und die 'asiatischen Werte' werden im Grunde kulturrelativistisch begründet. Im folgenden Abschnitt werden die 'asiatischen Werte' zeitgeschichtlich eingeordnet und näher erläutert. 

Die zeitgeschichtliche Einordnung der 'asiatischen Werte'

Die Kontroverse, dass sich die Menschenrechte in (Südost-)Asien anders entwickelt hätten, spitzte sich Anfang der 1990er Jahre zu und erlangte mit der Verabschiedung der Deklaration von Bangkok weltumspannende Beachtung. Die Gründe für den Ausbruch dieser Debatte sind vielfältig. Zum einen genoss 'der Westen', vor allem die Europäische Union und die Vereinigten Staaten, zu dieser Zeit beispielloses politisches und ökonomisches Selbstbewusstsein. Der Ost-West-Konflikt war beendet, die Demokratie und der Kapitalismus schienen 'die' Erfolgsmodelle zu sein, die "das Ende der Geschichte" einläuteten (Fukuyama 1992). Die Globalisierung schritt unaufhaltsam voran, während der Kommunismus in vielen osteuropäischen Ländern in sich zusammenbrach. Zudem gewann die Idee des politischen und wirtschaftlichen Liberalismus mehr und mehr an Bedeutung.

In dieser Zeit gingen die Vereinigten Staaten und viele Mitgliedsstaaten der EU auf die Forderung vieler Menschenrechtsorganisationen ein, die Menschenrechte und die Demokratie in anderen Ländern zu verbreiten. Die Regierung unter Präsident Bill Clinton ging sogar so weit und erklärte sowohl die Verbreitung der Menschenrechte als auch der Demokratie zu einer der drei Säulen der US-amerikanischen Außenpolitik (vgl.: Barr 2000, S. 313). Allerdings missbilligte insbesondere China den menschenrechtlichen Druck vieler westlicher Staaten, der durch das Massaker von Tiananmen im Jahr 1989 und Chinas Tibet-Politik stetig zunahm.

Hinzu kam, dass viele ostasiatische Staaten, allen voran China, Malaysia, Japan, Hongkong, Taiwan, Singapur und Südkorea, als 'ostasiatische Wirtschaftswunder' bezeichnet wurden (vgl.: Ernst 2009). Diese wirtschaftliche Prosperität ließ ein "neues Selbstbewusstsein und eine neue politische Elite entstehen, die vom 'Westen' das Recht auf einen eigenen entwicklungspolitischen Weg einforderte und die Vormachtstellung der alten Industriestaaten Europas und Nordamerikas herausforderte" (Ernst 2009). Darüber hinaus sahen sie in der Rolle des starken Staates eine wichtige "Erklärungsvariable" für den wirtschaftlichen Erfolg (Heinz 1995, S. 11).

Die Bestimmtheit, mit der die Europäische Union und die Vereinigten Staaten um die Durchsetzung der Menschenrechte in Asien rangen, wurde von (ost-)asiatischen Ländern als Versuch verstanden, ,Asien' ,dem Westen' unterwürfig zu halten. Zudem wurde die Kritik als "Einmischung, irrelevant und kulturfremd abgewehrt" (Heinz 1995, S. 12).Schließlich, im Vorfeld der Wiener Menschenrechtskonferenz im Jahr 1993, "bestritten [unter anderem] die Regierungen Indonesiens, Singapurs und Chinas die Universalität der Menschenrechte" (Heinz 1995, S. 16). Stattdessen müssten die jeweiligen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Bedingungen betrachtet werden, weil sie nur anhand derer verwirklicht werden könnten (vgl.: Heinz 1995, S. 15f). Deshalb wurden sogenannte 'asiatische Werte' vorgestellt. 
Was sind 'asiatische Werte'?

'Asiatische Werte' beschreiben eine (kultur-)relative Sicht auf die Menschenrechte, die in den frühen 1990er Jahren von asiatischen Politiker*innen und Wissenschaftler*innen vorgestellt und von 34 Staaten verabschiedet wurden. Sie umfassen im Groben die Bereiche Politik, Wirtschaft und Kultur (vgl.: Tai 2005, S. 34). Federführend bei der Debatte waren Lee Kuan Yew, der damalige Premierminister von Singapur, und Mahathir bin Mohamad, der damalige Premierminister von Malaysia. Sie, die 'asiatischen Werte', sollen eine Anpassung zum aus asiatischer Sicht "westlichen Modell der Menschenrechte" darstellen (Henders 2017). Die regionale Bezeichnung 'Asien/asiatisch' bezieht sich in diesem Zusammenhang eher auf (Süd-) Ostasien beziehungsweise pazifisch-Asien als auf den Nahen oder Mittleren Osten. Das bedeutet auch, dass sich die 'asiatischen Werte' hauptsächlich auf die "konfuzianische Kultur" stützen und weniger vom Islam oder dem Hinduismus geprägt sind (Ernst 2009).

Allerdings lehnen die ostasiatischen Länder die Menschenrechte nicht grundsätzlich ab. Schließlich haben einige dieser Länder, darunter China, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948 verabschiedet und bekräftigten 1993 in Wien nochmals ihren Einsatz für Prinzipien, die in der Erklärung enthalten sind (vgl.: Tay 1996, S. 751). Sie plädierten mit der Deklaration von Bangkok stattdessen für nationale und regionale Unterschiede in der Schwerpunktsetzung und auch in der praktischen Umsetzung der Menschenrechte (vgl.: Tay 1996 S. 751f).

Befürworter der 'asiatischen Werte' bestanden zudem darauf, dass sie nicht nur durch den wirtschaftlichen Erfolg, den die ostasiatischen Staaten in den Jahrzehnten vor der Wiener Menschenrechtskonvention 1993 erlebt hatten, legitimiert würden, sondern auch maßgeblich für diesen Erfolg verantwortlich seien. Darüber hinaus müsse die wirtschaftliche Entwicklung bei ökonomisch aufstrebenden Ländern über allem stehen; bürgerliche und politische Rechte sollten den ökonomischen und sozialen Rechten deswegen untergeordnet sein (vgl.: Henders 2017).

Bisher wurde keine offizielle "umfassende, verbindliche Liste" vorgestellt (Heinz 1995, S. 25), aber häufig genannte 'asiatische Werte', die bei der Wiener Menschenrechtskonvention 1993 vorgelegt wurden, waren: "Disziplin, harte Arbeit, eine starke Führungskraft" (Tai 2005, S. 34ff), "Sparsamkeit, akademischer Erfolg, die Balance zwischen individuellen und gemeinschaftlichen Bedürfnissen, Respekt vor Autorität" (Henders 2017) und ein starker, stabiler Staat (Barr 2000, S. 310). Darüber hinaus wird "nationales Teamwork", die Erhaltung einer "moralisch sauberen Umwelt" (das Magazin 'Playboy' wird in Singapur beispielsweise nicht verkauft) und keine absolute Pressefreiheit für zentral erachtet (Heinz 1995, S. 26). 

Die asiatische Perspektive auf die Universalität der Menschenrechte

Im Diskurs um die ,asiatische Perspektive' haben sich mehrere häufig genannte Argumente herausgebildet. Einige davon sollen näher beschrieben werden, nämlich die Behauptungen, dass Rechte kulturspezifisch seien, die Gemeinschaft in Asien über dem Individuum stehe, dass Rechte ausschließlich den jeweiligen Staaten oblägen und dass soziale und ökonomische Rechte über zivilen und politischen Rechten ständen. 

Rechte sind kulturspezifisch

Die Idee der Menschenrechte entstand bereits in der Antike auf dem europäischen Kontinent und entwickelte sich schließlich unter bestimmten sozialen, ökonomischen, kulturellen und politischen Bedingungen ebendort und in Nordamerika (vgl.: Li 1996, S. 19). Die Umstände, die die Umsetzung der Menschenrechte voranbrachten, könnten aber nicht auf diese Art auf Südostasien übertragen werden. So beschreibt China in seinem 1991 veröffentlichten Weißbuch, dass sich aufgrund des eigenen historischen Hintergrunds, des Sozialsystems und der jeweiligen ökonomischen Entwicklung die Länder in ihrem Verständnis und ihrer Auslegung der Menschenrechte unterscheiden würden (vgl.: Weißbuch 1991, Vorwort). Das ist eine Haltung, welche auch 1993 auf der Menschenrechtskonferenz in Wien nochmals bekräftigt wurde (vgl.: Li 1996, S.19). 

Die Gemeinschaft steht über dem Individuum

Die südostasiatischen Länder insistierten, dass die Bedeutung der Gemeinschaft in asiatischen Ländern nicht mit dem Primat des Individuums vereinbar sei, worauf die Vorstellung der Menschenrechte beruht (Li 1996, S. 19). Zudem stünden Pflichten über Rechten (vgl.: Nghia 2009, S. 21). Dies seien auch die entscheidenden Faktoren, die 'Asien' fundamental vom 'Westen' unterschieden. Die Menschenrechte seien von Natur aus individualistisch geprägt, was nach (süd-)ostasiatischer Auffassung eine Bedrohung für den (süd-)ostasiatischen sozial-gemeinschaftlichen Gesellschaftsmechanismus darstellen könnte. Als Begründung für diese Behauptung führten die (süd-)ostasiatischen Staaten den Zusammenbruch vieler Familien, die Drogenabhängigkeit und die hohe Zahl an Obdachlosen im 'Westen' an (vgl.: Li 1996, S. 20). 

Soziale und ökonomische Rechte stehen über zivilen und politischen Rechten

Zentral bei der ,asiatischen Auslegung' der Menschenrechte waren die Priorisierung der Gemeinschaft gegenüber der Individuen und die Suche nach dem Konsens im Gegensatz zum Konflikt. Dominanz und Autorität würden nicht limitiert oder gar als suspekt betrachtet, sondern gälten im Gegenteil als vertrauens- und förderungswürdig (vgl.: Tay 1996, S. 753ff). Die asiatische Auslegung, so wurde argumentiert, lege den Fokus auf ökonomische und soziale Rechte, die durch ein starkes wirtschaftliches Wachstum und Wohlstand legitimiert würden, worauf Asiat*innen Wert legten und was ihnen wichtig sei. So proklamiert das Weißbuch der chinesischen Regierung aus dem Jahr 1991, dass "sich sattessen und warm kleiden die fundamentalen Bedürfnisse der chinesischen Bevölkerung seien, die lange unter Hunger und Kälte leiden mussten" (Weißbuch 1991, Kapitel I). Wohlstand könne nur effizient erreicht werden, wenn die Regierenden autorisiert seien, die politischen Rechte ihrer Bürger*innen zu limitieren, um wirtschaftlichen Wohlstand zu garantieren (Li 1996, S. 20).
Die wirtschaftliche Entwicklung müsse deswegen bei ökonomisch aufstrebenden Ländern über allem stehen; zivile und politische Rechte sollten den ökonomischen und sozialen Rechten untergeordnet sein (vgl.: Henders, 2017). Implizit schwingt bei dieser Behauptung mit, dass erst alle basalen Bedürfnisse und eine stabile politische Ordnung sichergestellt werden müssten, um politische und bürgerliche Rechte zu implementieren (vgl.: Li 1996, S. 20f). Befürworter der Idee der asiatischen Perspektive erachten es somit für wichtig, den Staat als Oberhoheit zu sehen (vgl.: Henders 2017). 

Rechte sind die Angelegenheit der jeweiligen Staaten

Das Recht eines Staates zur Selbstbestimmung schließe den Zuständigkeitsbereich der Menschenrechte mit ein. So seien Menschenrechte innenpolitische Angelegenheiten, in die sich andere Staaten oder Organisationen nicht einzumischen hätten (vgl.: Li 1996, S. 20). "Die Bestrebung des Westens, auch bei Entwicklungsländern einen universellen Geltungsanspruch der Menschenrechte durchzusetzen, sei versteckter kultureller Imperialismus und ein Versuch, die Entwicklung [wirtschaftlich aufstrebender Länder] zu behindern" (Li 1996, S. 20). 

Kritik an der asiatischen Perspektive  Generell wurde bemängelt, dass nicht einfach über 'asiatische' Werte geredet werden könne, weil es die einzelnen asiatischen Länder simplifiziere, stereotypisiere und sie um ihre Vielfalt bringe (vgl.: Henders 2017). Des Weiteren seien die genannten Werte nicht alleinig in Asien zu finden, sondern hätten auch in anderen Teilen der Welt Gültigkeit (vgl.: Tai 2005, S. 35). Tatsächlich, so wurde argumentiert, gebe es  keine ,asiatischen Werte', denn der Begriff sei mit "seiner Allgemeinheit und Undifferenziertheit ein Konstrukt, das ganz bestimmten Zielen dienen soll" (Schreiner 1996, S. 57). Außerdem seien nur mächtige Politiker*innen leitender Teil der Debatte gewesen; die Argumente seien weder in die Gesellschaft getragen noch philosophisch (fort-)geführt worden.
Die einzelnen 'asiatischen' Argumente gegen die Universalität der Menschenrechte wurden jedoch auch einzeln kritisiert. Einige Kritiker*innen stellten die Ansicht der Kulturspezifizität in Frage. Das Argument impliziere, dass soziale Normen, die in anderen Ländern und Kulturkreisen ihren Ursprung hatten, in der asiatischen Kultur keine Anwendung finden sollten oder könnten. Kapitalistische Märkte und die Konsumkultur, welche ebenfalls außerhalb der asiatischen Länder entstanden sind, konnten jedoch sehr wohl von asiatischen Kulturen aufgenommen werden (vgl.: Li 1996, S. 20). Die schwerfällige Akzeptanz und Umsetzung der Universalität der Menschenrechte könne somit nicht ausschließlich auf ihre kulturelle Herkunft zurückgeführt werden.

Die zweite Behauptung, dass Asiat*innen die Gemeinschaft über das Individuum stellten, würde als kulturelles Argument missbraucht werden, um aufzuzeigen, dass unveräußerliche Rechte eines Einzelnen sich nicht mit der Idee von asiatischen Gesellschaften verstünden. Kritiker*innen der ,asiatischen Perspektive' sahen hier die Gefahr der generellen Verdammung der Rechte des Einzelnen. Dabei würden individuelle Freiheiten den asiatischen Gemeinschaftswerten nicht generell oppositionell gegenüberstehen. Vielmehr seien grundlegende Rechte, wie eine Versammlungs- und Meinungsfreiheit sowie Toleranz, wichtig für eine Gemeinschaft (vgl.: Li 1996, S. 21).

Beim dritten Argument, welches die südostasiatischen Länder vorlegten, kritisierten viele Verfechter*innen der Universalität der Menschenrechte, dass die nationale ökonomische Entwicklung nicht gleichzusetzen sei mit der ökonomischen Absicherung (sozio-)ökonomisch benachteiligter Gruppen einer Gesellschaft. Nationales ökonomisches Wachstum garantiere schließlich nicht automatisch Rechte für ökonomisch benachteiligte Mitglieder einer Gesellschaft. Stattdessen würden sich politisch-zivile und sozial-ökonomische Rechte bedingen und nur effektiv wirken, wenn alle vier Ebenen garantiert werden könnten (vgl.: Li 1996, S. 22).

Abschließend wurde kritisiert, dass die vorgebrachten Argumente, insbesondere die Forderung der Nichteinmischung in innerstaatliche Angelegenheiten, als Vorwand für einen illiberalen und autoritären Regierungsstil verwendet werden würden. Zudem sollten diese Argumente die Schwäche des wirtschaftlichen Entwicklungsmodells der asiatischen Länder verschleiern (vgl.: Henders 2017). Das sind beides Kritikpunkte, die während der asiatischen Wirtschaftskrise 1997/1998 weitgehend bestätigt wurden und zur Verabschiedung der asiatischen Erklärung der Menschenrechte im Jahr 1998 führten. 

Was ist mit 'asiatischen Werten' passiert?

Der Dialog über die in der Deklaration von Bangkok vorgestellten 'asiatischen Werte' begleitete staatliche und nicht-staatliche Akteure sowie Wissenschaftler*innen bis in die 1990er Jahre hinein. Als im Jahr 1997 eine Wirtschafts- und Finanzkrise Asien ereilte, wurde es jedoch nicht nur still um die 'asiatischen Werte', sie wurden nun sogar "als Ursache der Krise gedeutet" (Ernst 2009). Insbesondere die staatliche Intervention und die starken Familienwerte wurden als Verursacher genannt (vgl.: Ernst 2009). Um den wirtschaftlichen Anschluss an den industriellen 'Westen' nicht zu verlieren, waren Menschenrechtsorganisationen in Südostasien bemüht, den Menschenrechtsschutz bottom-up durchzusetzen. Die Asiatische Menschenrechtscharta, die die 'asiatischen Werte' ablehnt, wurde 1998 von Menschenrechtsorganisationen in Kwangju, Südkorea, verabschiedet. Sie ist auch ein Versuch, asiatische Regierungen bei Menschenrechtsverstößen zukünftig in die Verantwortung nehmen zu können. 

Seit dem Ausbruch der asiatischen Wirtschaftskrise ist die Debatte um 'asiatische Werte' nahezu versiegt. Gleichwohl werden interkulturelle Dialoge über die Menschenrechte weiter geführt. 
Zwischen Kulturrelativismus und Universalismus – Perspektiven für einen Dialog

Eine globale Durchsetzung der Menschenrechte bleibt nach wie vor ein Ideal, ebenso wie deren uneingeschränkte Einhaltung. Die ostasiatischen Länder sind nur ein Beispiel von vielen, denn Kritik an der Universalität der Menschenrechte kommt auch aus anderen Ländern und von anderen Religionen. Dabei hat die Forderung nach weltweiter Umsetzung der Menschenrechte nicht an Dringlichkeit verloren. Wie kann aber ein Dialog über die Menschenrechte oder gar ein Konsens vorangebracht werden?

Bei dieser Problematik ist es wichtig zu bedenken, dass die Menschenrechte kein starres System sind, sondern auch nach ihrer Verabschiedung im Jahr 1948 weiterentwickelt wurden. Zudem hat die Idee der Menschenrechte zwar primär in der Zeit der europäisch-amerikanischen Aufklärung ihre Wurzeln, konnte ihre volle Durchsetzungskraft jedoch erst in der Moderne entfalten (vgl.: Bielefeldt 1999, S. 59f). Insbesondere im Hinblick auf das Argument der Nichtumsetzbarkeit der Menschenrechte in kulturell anders geprägten Regionen "wäre es verfehlt, den Begriff der 'Aufklärung' auf eine bestimmte Epoche der europäischen Geschichte zu verkürzen" (Bielefeldt 1999, S. 60). Schließlich muss es auch für andere Kulturen möglich sein, "humane Anliegen der eigenen Tradition in moderner Gestalt in den Menschenrechten wiederzuerkennen" (Bielefeldt 1999, S. 61).  

Aufgrund dessen sprechen sich viele Wissenschaftler*innen für eine Adaption der Menschenrechte aus. Die US-amerikanische Politikwissenschaftlerin Alison Dundes Renteln, beispielsweise, "möchte am Begriff universaler Menschenrechte durchaus festhalten, ihn zugleich aber auf interkultureller Basis inhaltlich neu bestimmen […], indem sie nach einem weltweit gemeinsamen Nenner in den Wertorientierungen unterschiedlicher Kulturen sucht" (Bielefeldt 1999, S. 45f). Der kanadische Philosoph Charles Taylor spricht sich für einen "ungezwungenen Konsens" aus, der anderen kulturellen Normen Verständnis entgegenbringt (Taylor 1999, S. 124). Der Dialog über die Menschenrechte zwischen Asien und 'dem Westen' solle sich global ausweiten und eine Auseinandersetzung über eine Übereinstimmung an Normen, die menschliches Verhalten und politisches Handeln leiten sollten, starten. Dieser Grundkonsens auf der Basis der Menschenrechte soll bindend sein, darf sich aber in seiner Begründung unterscheiden (vgl.: Carnegie Council 1996). Der deutsche Philosoph Georg Lohmann vertritt wiederum die Position, dass der "Universalismus" nicht zwingend eine "Einheitskultur darstellt oder in einer solchen resultiert" (Lohmann 2009). Für ihn sind Universalismus und Relativismus auch keine Gegensätze; er sieht im Partikularismus das Gegenteil zum Universalismus. Deshalb ist er der Ansicht, dass ein "verwirklichter und rechtlich wie politisch konkretisierter universeller Menschenrechtsschutz die Möglichkeiten einer kulturellen Vielfalt der Menschen erweitern wird" (Lohmann 2009). Kulturelle Vielfalt ist hier aber nicht mit Willkür gleichzusetzen. Unterscheiden muss man zwischen "Besonderheiten, die mit dem Universalismus der Menschenrechte kompatibel sind und solchen, die ihm widersprechen" (Lohmann 2009). "Strikter" soll der Universalismus bei negativen Pflichten agieren, so zum Beispiel beim Verbot von Folter (Lohmann 2009). Bei positiven Pflichten, wie beispielsweise bei Leistungsrechten, kann der Universalismus lockerer angewendet werden und mehrere, kulturell unterschiedliche Auslegungen zulassen (vgl.: Lohmann 2009). Ein interkultureller Dialog und die Suche nach einem Konsens bedeuten jedoch nicht, dass "die Menschenrechte [völlig neu überdacht und] bereits bestehende international vereinbarte Standards und Konventionen […] abgetan werden sollen. Das wäre gefährlich" (Utrecht 1995, S. 11). Für eine strikte Durchsetzung ideal, so konkludiert Lohmann, "wäre ein gut etabliertes Rechtssystem, in dem die Menschenrechte individuell eingeklagt und mit Hilfe staatlicher Gewalten auch durchgesetzt werden können" (Lohmann 2013, S. 19). 
Fazit

Viele (süd-)ostasiatische Länder brachten im Jahr 1993 mit der Deklaration von Bangkok kulturrelativistische Argumente hervor, mit denen sie ihre Sichtweise auf die Universalität der Menschenrechte aufzeigten und rechtfertigten. Eine zentrale Begründung war hier, dass das "individualistische Rechtsverständnis" der Menschenrechte nicht mit dem asiatischen Gemeinschaftsverständnis vereinbar sei (Tetzlaff 2002, S. 5). Ebenso waren die Kulturspezifität von Rechten und das Primat des wirtschaftlichen Wohlstands Teil der Begründung. Auseinandersetzungen darüber fanden bis weit in die 1990er Jahre hinein viel Gehör und Gegenrede.
Erst mit der asiatischen Wirtschafts- und Finanzkrise 1997/1998 wurde es still um die 'asiatischen Werte'.
Was von der Debatte allerdings bleibt, ist die Diskussion über den Universalismus und den (Kultur-) Relativismus, für die der Menschenrechtsrat (MRR) der Vereinten Nationen in Genf eine Plattform bietet. 

Bei allen Vorschlägen und Denkanstößen, die eine kulturelle Sensibilität und Variabilität ermöglichen sollen, ist der interkulturelle Dialog zentral. Fraglich bleibt jedoch, wie gut sich eine Diskussion über Normen auf der Basis der Menschenrechte und deren anschließende Durchsetzung in autoritär geführten Staaten durchsetzen lässt (vgl.: Carnegie Council 1996). Denn schließlich sagte schon Konfuzius (551 v. Chr. bis 479 v. Chr.), dass es sinnlos sei, miteinander Pläne zu schmieden, wenn über das Grundsätzliche keine Einigkeit bestehe. 

Literatur  Amnesty International (o. A.): Einführung in die Menschenrechte. (o. D.) Abrufbar unter: https://www.amnesty.ch/de/themen/menschenrechte/zahlen-fakten-und-hintergruende/einfuehrung-in-die-menschenrechte#was%20sind%20MR (zuletzt aufgerufen am 31.08.2020).Barr, Michael D.: Lee Kuan Yew and the "Asian Values" Debate. In: Asian Studies Review, Band 24, Ausgabe 3 (September 2000). S. 309-334. Verfügbar unter: http://www.cafefle.org/texteskkkmg-icc_articles/13_Singapore_26p-Pol%20copie.pdf (zuletzt aufgerufen am 05.09.2020).Bell, Daniel A.: The East Asian Challenge to Human Rights: Reflections on an East West Dialogue. In: Human Rights Quarterly, Band 18, Ausgabe 3 (1996). S. 641-667. Verfügbar unter: http://faculty.smcm.edu/jwschroeder/Web/ETHR1002/Global_Jutice_Readings_files/13.BellEastAsianChallenge.pdf (zuletzt aufgerufen am 05.09.2020).
Bielefeldt, Heiner: Universale Menschenrechte angesichts der Pluralität der Kulturen. In: Hans-Richard Reuter (Hrsg.): Ethik der Menschenrechte. Zum Streit um die Universalität einer Idee I. Tübingen: Mohr Siebeck 1999. S. 11-43.

Carnegie Council (o. A.): A Proposal for an "Unforced Consensus". Human Rights Dialogue 1.5 (Summer 1996): "Cultural Sources of Human Rights in Asia". Erschienen am 05.06.1996 beim Carnegie Council for Ethics in International Affairs. Abrufbar unter: https://www.carnegiecouncil.org/publications/archive/dialogue/1_05/articles/525 (zuletzt aufgerufen am 09.09.2020).
Chan, Benedict S. B.: Are International Human Rights Universal? – East-West Philosophical Debates on Human Rights to Liberty and Health. In: Metaphysics of Human Rights 1948-2018: On the Occasion of the 70th Anniversary of the UDHR. Wilmington: Vernon Press 2019. S. 135-152.Chiam, Sou: Asia's Experience in the Quest for a Regional Human Rights Mechanism. In: Victoria University of Wellington Law Review, Band 40, Ausgabe 1 (2009). S. 127-148.Verfügbar unter: https://ojs.victoria.ac.nz/vuwlr/article/download/5382/4709 (zuletzt aufgerufen am 06.09.2020).Dallmayr, Fred R.: "Asian Values" and Global Human Rights. In: Philosophy East and West, Band 52, Ausgabe 2 (April 2002). S. 173-189. Verfügbar unter: http://faculty.smcm.edu/jwschroeder/Web/ETHR1002/Global_Jutice_Readings_files/14.dallmayr.pdf (zuletzt aufgerufen am 05.09.2020).Davis, Michael C.: Human Rights in Asia: China and the Bangkok Declaration. In: Buffalo Journal of International Law, Band 2, Ausgabe 2, Article 3 (1996). S. 215-230.Verfügbar unter:  https://digitalcommons.law.buffalo.edu/bjil/vol2/iss2/3 (zuletzt aufgerufen am 08.09.2020).Ernst, Sonja: Die Debatte um asiatische Werte. Rückblick und Bilanz. Erschienen am 12. Oktober 2009 in der Bundeszentrale für politische Bildung. Abrufbar unter: https://www.bpb.de/internationales/weltweit/menschenrechte/38715/asiatische-werte?p=all (zuletzt aufgerufen am 05.09.2020).
Fukuyama, Francis: Das Ende der Geschichte. München: Kindler 1992.


Galtung, Johan: Menschenrechte – anders gesehen. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1994.


Gareis, Sven Bernhard/Varwick, Johannes: Die Vereinten Nationen. Aufgaben, Instrumente und Reformen. 5. Aufl. Opladen: Verlag Barbara Budrich 2014.Hamm, Brigitte: Empirische Analysen über politische Menschenrechte – Perspektiven für den internationalen Schutz der Menschenrechte. In: INEF Report, Heft 36 (1999). Duisburg: Gerhard-Mercator-Universität 1999. Verfügbar unter: http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2013/4570/pdf/report36.pdf (zuletzt aufgerufen am 04.09.2020).
Heidelmeyer, Wolfgang (Hrsg.): Die Menschenrechte. 3. erneuerte und erweiterte Aufl. Paderborn: Schöningh 1982.Heinz, Wolfgang S.: Gibt es ein asiatisches Entwicklungsmodell? Zur Diskussion über 'asiatische Werte'. In: Berichte / BIOst, Ausgabe 55 (1995). Köln: Bundesinstitut für ostwissenschaftliche und internationale Studien 1995. Verfügbar unter: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-42151 (zuletzt aufgerufen am 06.09.2020). Henders, Susan J.: Asian Values. Erschienen am 25. September 2017 in der Encyclopaedia Britannica. Abrufbar unter: https://www.britannica.com/topic/Asian-values (zuletzt aufgerufen am 31.08.2020).
Hilpert, Konrad: Ethik der Menschenrechte. Zwischen Rhetorik und Verwirklichung. Paderborn: Schöningh 2019. 


Hoffmann, Johannes (Hrsg.): Universale Menschenrechte im Widerspruch der Kulturen. Das eine Menschenrecht für alle und die vielen Lebensformen. Frankfurt am Main: Verlag für interkulturelle Kommunikation 1994.Human Rights (o. A.): Definitionen. Erschienen am 11.12.2012. Abrufbar unter: https://www.humanrights.ch/de/ipf/grundlagen/einsteiger-innen/was-sind-menschenrechte/ (zuletzt aufgerufen am 31.08.2020).Human Rights (o. A.): Was heißt "Universalität der Menschenrechte"? Erschienen am 10. Oktober 2018. Abrufbar unter: https://www.humanrights.ch/de/ipf/archiv/themen/universalitaet/heisst-universalitaet-menschenrechte (zuletzt aufgerufen am 31.08.2020).Krennerich, Michael: Zehn Fragen zu Menschenrechten. Erschienen am 12. Oktober 2009 in der Bundeszentrale für politische Bildung. Abrufbar unter: https://www.bpb.de/internationales/weltweit/menschenrechte/38627/zehn-fragen (zuletzt aufgerufen am 31.08.2020). Li, Xiaorong: Asian Values and the Universality of Human Rights. In: Report from the Institute for Philosophy and Public Policy, Band 16, Ausgabe 2 (Frühling 1996). Maryland. S. 18-28.
Lohmann, Georg: Kulturelle Besonderung und Universalisierung der Menschenrechte. In:
Gerhard Ernst, Stephan Sellmaier (Hrsg.): Universelle Menschenrechte und partikulare Moral. Stuttgart: Kohlhammer 2010. S. 33-48.


Lohmann, Georg: Kulturelle Menschenrechte und der Kampf gegen Ungerechtigkeit. In: Johannes Ebert/Ronald Grätz (Hrsg.): Menschenrechte und Kultur. Göttingen: Steidl 2014. S. 19-28.Lohmann, Georg: Universelle Menschenrechte und kulturelle Besonderheiten. Erschienen am 12.10.2009 in der Bundeszentrale für politische Bildung. Abrufbar unter: https://www.bpb.de/internationales/weltweit/menschenrechte/38709/universelle-menschenrechte (zuletzt aufgerufen am 09.09.2020).Lohmann, Georg: Werden die Menschenrechte überschätzt? In: zfmr, Ausgabe 2 (2013). S. 9-24.
Lohmann, Georg: Zur Verständigung über die Universalität der Menschenrechte. Eine Einführung. In: Günter Nooke, Georg Lohmann, Gerhard Wahlers (Hrsg.), Gelten Menschenrechte universal? Begründungen und Infragestellungen. Freiburg, Basel, Wien: Herder 2008. S. 47-60.


Maier, Hans: Wie universell sind Menschenrechte? Freiburg im Breisgau: Verlag Herder 1997.Müller, Ragnar: Pharos e.V. Stuttgart/Sarajevo: Pharos e.V. Menschenrechte Dr. Ragnar Müller. Veröffentlicht am 09.12.2017 auf YouTube. Abrufbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=sbaLtEMcCXo&t=191s (zuletzt abgerufen am 04.09.2020). Nghia, Hoang: The "Asian Values" Perspective of Human Rights: A Challenge to Universal Human Rights. Hanoi: Vietnamese Institute for Human Rights 2009. Verfügbar unter: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1405436 (zuletzt aufgerufen am 06.09.2020).Pohl, Karl-Heinz: Zwischen Universalismus und Kulturrelativismus. Menschenrechte und interkultureller Dialog mit China. In: Occasional Papers, Arbeitsgemeinschaft Menschenrechte Trier, Ausgabe 5 (Februar 2002). Verfügbar unter: https://www.humanrights.ch/cms/upload/pdf/070108_pohl_universalitaet.pdf (zuletzt aufgerufen am 06.09.2020).
Pollis, Adamantia und Schwab, Peter: Human Rights: A Western Construct with Limited Applicability. In: Christine M. Koggel: Moral and Political Theory. Moral Issues in Global Perspective I. 2. Aufl. Peterborough: Broadview Press 2006. S. 60-72.Schreiner, Klaus H.: Asiatische Werte kontra Menschenrechtsimperialismus? (Rück-)Blick auf eine Debatte. In: Südostasien Informationen, Band 11, Ausgabe 4 (1995). S. 56-57.
Tai, Pak Chong: Das Verhältnis der asiatischen Werte zur Idee der Menschenrechte. In: Reinhard C. Meier-Walser/Anton Rauscher (Hrsg.): Die Universalität der Menschenrechte. München: Hanns-Seidel-Stiftung e.V. 2005. S. 27-39.Tay, Simon S.C.: Human Rights, Culture, and the Singaporean Example. In: McGill Law Journal, Band 41 (1996). S. 743-780. 
Taylor, Charles: Conditions of an Unforced Consensus on Human Rights. In: Bauer, Joanne/Bell, Daniel (Hrsg.): The East Asian Challenge for Human Rights, Cambridge: Cambridge University Press 1999. S. 124-144.Tetzlaff, Rainer: Modernisierung und Menschenrechte aus politikwissenschaftlicher Sicht. Zur Begründung einer relativen Universalität der Menschenrechte. In: Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften, Band 39 (1998). S. 54-82.Tetzlaff, Rainer: Über den Nutzen kultureller Eigentümlichkeiten: Das produktive Spannungsverhältnis zwischen universellen Menschenrechten und asiatischen Werten. In: Deutsche Gesellschaft für Vereinte Nationen (Hrsg.), Ausgabe 85 (2002). S. 5-12.UN-Vollversammlung: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Die Vereinten Nationen, 217 (III) A, Paris: 1948. Artikel 2. Verfügbar unter: https://www.un.org/depts/german/menschenrechte/aemr.pdf (zuletzt aufgerufen am 16.09.2020).Utrecht, Artien: Asiatische Werte wieder in der Menschenrechtsdebatte. Beobachtungen und Anmerkungen zu einer internationalen Menschenrechtskonferenz in Kuala Lumpur. In: Südostasien Informationen, Band 11, Ausgabe 1 (1995). S. 10-11. 
Van Ness, Peter (Hrsg.): Debating Human Rights. Critical Essays from the United States and Asia. London: Routledge 1999. Wagner, Beate: 50 Jahre UN-Menschenrechtspakte. Erschienen am 04.03.2016 in der Bundeszentrale für politische Bildung. Abrufbar unter: https://www.bpb.de/apuz/222193/50-jahre-un-menschenrechtspakte?p=all (zuletzt aufgerufen am 16.09.2020).Weißbuch: Embassy of the People's Republic of China in the Republic of Lithuana. Human Rights in China. White Paper of the Government. Erschienen 1991. Abrufbar unter: http://lt.chineseembassy.org/eng/zt/zfbps/t125236.htm (zuletzt aufgerufen am 03.09.2020).  Zitat:


Zitate.eu: Zitate von Konfuzius. 2020. Abrufbar unter: https://www.zitate.eu/autor/konfuzius-zitate/9928 (zuletzt abgerufen am 10.09.2020).

ABSTRAK Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh tenaga kerja dan investasi terhadap PDRB Industri Pengolahan di Pulau Jawa Tahun 2011-2017. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan periode observasi 2011-2017 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) maupun publikasi lainnya yang terkait. Teknik metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda data panel dengan model regresi Fixed Effetc Cross-Section Weight. Data diolah menggunakan Eviews 9.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap PDRB industri pengolaan dengan koefisien 0,048110 dan nilai probabilitas sebesar 0,7183. Investasi PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Industri Pengolahan dengan koefisien sebesar 0,104161 dan nilai probabilitas uji t statistik sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari taraf signifikan 5% atau sebesar 0,05. Investasi PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Industri Pengolahan dengan koefisien sebesar 0,052172 dan nilai probabilitas sebesar 0,0018. Tenaga kerja dan investasi secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan dengan nilai F statistik 4508.827 dan Prob (F-statistic) 0,000000. Kata Kunci : PDRB Industri Pengolahan, Tenaga Kerja sektor industri, Investasi PMA sektor industri dan Investasi PMDN sektor industri. PENGARUH TENAGA KERJA DAN INVESTASI TERHADAP PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN DI PULAU JAWA1. Latar BelakangPDRB Industri Pengolahan merupakan sektor yang berkontribusi besar terhadap perekonomian. Sektor industri dianggap sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Menurut Kusumantoro (2009), kebijakan pembangunan strategis sektoral adalah kebijakan pembangunan di sektor industri. Sektor tersebut dipandang sebagai sektor yang memiliki tingkat produktivitas tinggi, sehingga keunggulannya akan diperoleh nilai tambah yang tinggi. Oleh karena itu, tujuan menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat lebih cepat direalisasikan dengan mengembangkan sektor ini. Pulau Jawa memiliki nilai kontribusi yang besar dalam perekonomian nasional yang sebagian besar kontribusinya pada PDRB Industri Pengolahan. Disamping itu, karena perannya yang sangat penting dalam perekonomian, PDRB Industri pengolahan dipengaruhi oleh tenaga kerja sektor industri dan investasi PMA dan PMDN di sektor industri. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Sedangkan dengan adanya investasi maka kapasitas dalam produksi akan meningkat yang kemudian akan mempengaruhi output yang dihasilkan. Meningkatnya output akan menyebabkan peningkatan pada PDRB. Akan tetapi, tenaga kerja dan investasi selalu mengalami fluktasi yang naik turun. Maka dari itu, penelitian ini untuk melihat apakah tenaga kerja sektor industri dan investasi PMA/PMDN sektor industri berpengaruh terhadap terbentuknya PDRB industri pengolahan.2. PermasalahanAdapun Permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :Apakah terdapat pengaruh yang signifikan tenaga kerja sektor industri terhadap PDRB industri pengolahan di Pulau Jawa tahun 2011-2017?Apakah terdapat pengaruh yang signifikan investasi PMA di sektor industri terhadap PDRB industri pengolahan di Pulau Jawa tahun 2011-2017?Apakah terdapat pengaruh yang signifikan investasi PMDN terhadap PDRB Industri Pengolahan di Pulau Jawa tahun 2011-2017? 3. Tujuan PenelitianUntuk mengetahui dan menganalisa pengaruh tenaga kerja sektor industri terhadap PDRB industri pengolahan di Pulau Jawa.Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh investasi PMA di sektor industri terhadap PDRB industri pengolahan di Pulau Jawa.Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh investasi PMDN di sektor industri terhadap PDRB industri pengolahan di Pulau Jawa.4. Metode PenelitianPenelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris atau menguji penjelasan sebab dan akibat yang berbentuk berbentuk regresi berganda. Dan penelitian ini menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat disamping mengukur kekuatan hubungannya. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan periode observasi 2011-2017. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Pulau Jawa maupun publikasi lainnya yang terkait. Analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda data panel dengan model regresi Fixed Effect Cross-Section Weights. Data diolah dengan menggunakan Eviews 9. 5. Hasil dan PembahasanHasil penelitian menunjukkan bahwa tenaga kerja sektor industri berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap PDRB industri pengolahan dengan koefisien 0,048110 dan nilai probabilitas sebesar 0,7183. Tenaga kerja sektor industri berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB industri pengolahan dengan koefisien sebesar 0,104161 dan nilai probabilitas uji t statistik sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari taraf signifikan 5% atau sebesar 0,05. Investasi PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB industri pengolahan dengan koefisien sebesar 0,052172 dan nilai probabilitas sebesar 0,0018. 6. Kesimpulan dan rekomendasiKesimpulanTenaga kerja sektor industri menunjukkan pengaruh positif tapi signifikan terhadap PDRB industri pengolahan. Investasi PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB industri pengolahan. Investasi PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu uji determinasi (R2) menunjukkan bahwa 99,90% variabel bebas (tenaga kerja sektor industri, investasi PMA dan PMDN di sektor industri) mempengaruhi variabel terikat (PDRB industri pengolahan), sisanya dipengaruhi oleh variabel diluar variabel bebas.RekomendasiMengingat peran PDRB industri pengolahan yang memiliki kontribusi yang besar terhadap perekonomian yang dipengaruhi oleh tenaga kerja sektor industri dan investasi PMA dan PMDN di sektor industri. Pemerintah dan pengusaha diharapkan dapat mendorong terus adanya perbaikan kondisi pekerja dan lingkungannya, sehingga tingkat upah dan produktivitas diharapkan tumbuh selaras dan dapat memperbaiki kondisi kesejahteraan pekerja di Pulau Jawa. Serta menetapkan regulasi-regulasi tentang cara dan persyaratan investasi yang mudah diterima oleh para investor, adanya jaminan stabiltas politik, keamanan dan penegakan hukum yang konsisten, menyediakan informasi yang akurat untuk para investor, mewujudkan mekanisme pelayanan atu pintu yang efektif untutk calon investor.DAFTAR PUSTAKAAbbas, Q. (2011). "Impact of Foreign Direct Investment on Gross Domestic Product." Global Journal of Management and Business Research Volume 11(8), 35-39. Global Journals Inc. (USA).Arifin, Z. (2012). "Analisis Spasial Penyerapan Tenaga Kerja Industri Manufaktur Besar dan Sedang di Pulau Jawa."Jurnal HumanityVol.7 No2, 111-116. Universitas Muhammadiyah Malang.Ariska, N., Hanim,A. (2016)."Dampak Investasi Sektor Industri Pengolahan Terhadap Perekonomian Jawa Timur (Pendekatan Analisis Input-Output). Artikel Ilmiah Mahasiswa. Universitas Jember.Arsyad, L. (2015). Ekonomi Industri. Universitas Terbuka: Banten.Basir, M. (2012). "Foreign Direct Investment in Java Island, Indonesia". International Journal of Business Vol 1(1), 1-9. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.Badan Pusat Statistik. (2012-2018). Keadaan Angkatan Kerja Indonesia: Badan Pusat Statistik. --- . (2012-2018). DKI Jakarta Dalam Angka. DKI Jakarta: Badan Pusat Statistik. --- . (2012-2018). Jawa Barat Barat Dalam Angka. Jawa Barat: Badan Pusat Statistik. --- . (2012-2018). Jawa Tengah Dalam Angka. Jawa Tengah: Badan Pusat Statistik. --- . (2012-2018). D.I Yogyakarta Dalam Angka. D.I Yogyakarta: Badan Pusat Statistik. --- . (2012-2018). Jawa Timur Dalam Angka. Jawa Timur: Badan Pusat Statistik. --- . (2012-2018). Benten Dalam Angka. Benten: Badan Pusat Statistik.Fadilah, N., Nuraini, I. (2017). "Pengaruh Industri, Tenaga Kerja Industri dan PDRB Sektor Industri Terhadap Disparitas Pendapatan Antar Wilayah Provinsi Jawa Timur."Jurnal Ilmu Ekonomi 1(4), 441-452. Universitas Muhammadiyah Malang.Feriyanto, N. (2014). Ekonomi Sumber Daya Manusia. UPP STIM YKPN: D.I Yogyakarta.Gamot, A. (2012)."Dampak Tenaga Kerja Sektor Industri Terhadap Produk Dmestik Regional Bruto, Pajak, Investasi dan Upah di Kota Batam."Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol 8(1), 13-21.Program Studi Agribisnis - Universitas Terbuka.Glassburner, B., Chandra, A.(1985). Teori dan Kebijaksanaan Ekonomi Makro. DKI Jakarta: LP3ESGuechHeang, L., Moolio, P. (2013). "The Relationship between Gross Domestic Product and Foreign Direct Investment: The Case of Cambodia." KASBIT Business Journal Volume 6:87-99. University of Cambodia.Gujarati, D. (2004). Basic Econometrics, Fourth Edition. United States of America:McGraw-Hill.Gujarati, D. (2001). Ekonometrika Dasar. DKI Jakarta: Erlangga.Hasibuan, J.(2013). "Analisis Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Medan."Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, 2(1),53-61Irmawati, S (2015). "The Analysis on Leading industries in Central Java Province". JEJAK Journal of Economics and Policy Vol 8 (2), 215-228. Semarang State University, Indonesia.Karlita,B.S dan Yusuf, E. (2013). "Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Ekspor Terhadap PDRB Sektor Industri Di Kota Semarang Tahun 1993-2010". Diponegoro Journal Of Economics . Vol 2,No. 4.Kuncoro, M. (2001). Metode Kuantitatif: Teori dan Aplikasi Untuk Binsis dan Ekonomi. Yogyakarta: AMP YKPNKurniasih, E.P., Agustini, Y. (2016). "Pengaruh Investasi PMDN, PMA dan Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat". Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan Vol. 6(2), 97-119.Kurniasih, E.P. (2017). "Effect of economic growth on income inequality, labor absorption, and welfare". Economic Journal of Emerging Markets Vol. 9 (2), 181-188.Kurniasih, E.P. (2016). "Produktivitas Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. SEMNAS FEKON.Lintang, A., Rahman, Y. (2015). "Faktor-faktor yang mempengaruhi PDRB Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2018-2012".Journal of Economics and Policy 8 (1), 88-99. Universitas Negeri Semarang.Mahyudi, A. (2014). Ekonomi Pembangunan & Analisis Data Empiris. Bogor: Ghalia Indonesia.Melyani, M., Maria, A. (2015). "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sektor Industri di Provinsi Jawa Barat".Jurnal Media Ekonomi Vol. 23 No. 3. Universitas Trisakti,Menajang, H. (2014). "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado". Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol 13 (1), 1-16. Universitas Sam RatulangiPriyarsono, D., Siregar, H. (2017). "Kinerja Sektor Industri Manufaktur Provinsi Jawa Barat Berdasarkan Lokasi di Dalam dan di Luar Kawasan Industri."Jurnal Manajemen Teknologi16(3), 241-257. Insitut Pertanian Bogor.Purwasih,H. (2017). "Pengaruh Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Sidoarjo."Jurnal Ekonomi Vol.5 No1.Universitas Negeri Surabaya.Rindayati, W., dkk. (2016). "Spatial Consentration and Factors that Affect the Competitiveness of Province Superior Industries in Indonesia". Journal of Economics and Development Studies Vol. 4, No. 4, pp. 13-21. American Research Institute for Policy Development.Rosyidi, S. (2000). Pengantar Ilmu Ekonomi. DKI Jakarta: Erlangga.Salim, M. (2013). "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Papua". Jurnal Manajemen dan Akuntansi (FJMA) Vol 1(1), 1-9. Universitas Yapis Papua, IndonesiaSarwono. (2016). "Analysis of Economic Growth Factors in West Pantura Areas of Central Java." Journal of Economics and Policy Vol 9 (1), 145-158. Diponegoro University, IndonesiaSholihah, I.M., dkk. (2017). "Analisis Investasi Sektor Industri Manufaktur, Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia". Jurnal Paradigma Ekonomika Vol.12 (1), 11-22.Susilo,H.(2012)."Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Output Sektor Industri Kecil Analisis Panel Data."Jurnal Studi Ekonomi Indonesia, Vol1-14. Universitas Sebelas Maret Jawa Tengah.Sulaksono, A.(2012). "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Sektor Pertambangan di Indonesia."Jurnal Ekonomi Bisnis Volume 20 No. 1,16-24. Universitas Gunadarma Jawa Barat.Sukirno, S. (2001). Pengantar Teori Mikro Ekonomi. Rajawali Pers. DKI Jakarta.Todaro, P., Smith, C. (2003). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. DKI Jakarta: Erlangga.Wahyudi, T. (2010). "Regional Patterns of manufacturing Industries: a Study of manufacturing Industries in Java Region, Indonesia". Journal of Development Volume XXXVII No. 1, 96-115. Faculty of Economics and Business, Brawijaya University, MalangZulfiatan,T.P. (2016). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Sub Sektor Industri Manufaktur Non Migas Di Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2004-2013. Jurnal Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Yogyakarta.

ILLUSTRIERTE GESCHICHTE DES WELTKRIEGES 1914/15. SIEBENTER BAND. Illustrierte Geschichte des Weltkrieges (-) Illustrierte Geschichte des Weltkrieges 1914/15. Siebenter Band. (Siebenter Band) ( - ) Einband ( - ) [Abb.]: Französische Maschinengewehrabteilung wird von einer deutschen Patrouille beschlichen. ( - ) Titelseite ( - ) Kriegskalender zur Original-Einbanddecke der Illustrierten Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Siebenter Band enthaltend die Ereignisse vom 1. Juli bis 31. Dezember 1917. ( - ) Juli. ( - ) August. ( - ) September. ( - ) Oktober. ([I]) November. ([I]) Dezember. ([II]) Inhaltsverzeichnis. ([III]) Kunstbeilagen. (IV) Karten. (IV) Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Heft 151 (Heft 151) ([1]) [Abb.]: Aus der Schlacht bei Arras. Reserven werden in Kraftwagen an die Front gebracht. Rechts im Vordergrund gefangene Engländer. ([1]) [Abb.]: Der Marktplatz von Douai, auf das die Granaten weittragender englischer Geschütze fielen. Im Hintergrund das schöne Rathaus. (2) [3 Abb.]: Zu den schweren Niederlagen der Engländer vor Arras. (1)Bei Arras gefangene Engländer. (2)Englischer Verwundeter erhält die erste Zigarette aus deutscher Hand. (3)Gefangene Engländer werden auf der Bahn verladen. (3) [Abb.]: Die Wiedereroberung des Dorfes Fresnoy durch bayrische Truppen am 8. Mai 1917. ([4 - 5]) [Abb.]: Oberstleutnant Schwerck, Kommandeur des 4. Niederschlesischen Infanterieregiments Nr. 51, hat das Eichenlaub zum Orden Pourle Mérite erhalten. (6) Illustrierte Kriegsberichte. (7) Großbritannien und Österreich-Ungarn. (7) [Karte]: Vogelschaukarte vom Chemin des Dames nördlich der Aisne. (7) [Abb.]: Der Kronprinz des Deutschen Reiches und von Preußen mit seinem Generalstabschef Oberst Graf von der Schulenburg. (8) [Abb.]: Aus den Kämpfen um Fort Brimont im Norden von Reims. ([9]) Die Schlacht bei Arras. (10) [Abb.]: Französische Fliegerbombe (Blindgänger) mit dem Zünder in der Erde steckend. (10) [Abb.]: Eine englische Neutralitätsverletzung. Übersicht über den durch englische Fliegerbomben am 30. April 1917 zerstörten Teil der holländischen Stadt Zierikzee auf der Scheldeinsel Schouwen. Durch die Explosion der Bomben büßten auch drei Holländer das Leben ein. (11) [Abb.]: Eine deutsche Matrosenabteilung an der flandrischen Küste in der Gegend von Westende. (12) Fliegerkämpfe vor der Themsemündung. (12) [Abb.]: Die deutsche Kolonie von Westende-Dorf, vor der sich deutsche Laufgräben hinziehen. (12) [Abb.]: Vorstoß deutscher Flieger gegen die Themsemündung, bei dem drei Gegner zum Absturz gebracht wurden. Ein deutsches Seekampfflugzeug übernimmt zwei deutsche Flieger. ([13]) Fliegers Werdegang. (14) [2 Abb.]: In einer deutschen Fliegerschule. (1)Verteilung der Flugzeuge auf dem Flugplatz durch den Startoffizier. (2)Studium der Karte vor dem Fluge. (14) [2 Abb.]: In einer deutschen Fliegerschule. (1)Einfüllen von Benzin in den Flugapparat. (2)Unterricht im Aufnehmen von Funkentelegrammen. (15) [Abb.]: Bosnische Soldaten der österreichisch-ungarischen Armee auf der Rast. (16) Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Heft 152 (Heft 152) ([17]) [Abb.]: Kaiser und König Karl verfolgt mit seinem Stab die schweren Kämpfe der zehnten Isonzoschlacht. ([17]) [Abb.]: Gasalarm bei der österreichisch-ungarischen Armee an der Isonzofront. Durch hartes Schlagen an eine hängende Eisenschiene wird den in den Unterständen befindlichen Truppen ein Zeichen gegeben, daß Gasgefahr vorhanden ist und jeder Soldat eine Gasmaske anzulegen hat. (18) [Karte]: Karte zur zehnten Isonzoschlacht. (18) [Abb.]: Der Monte Santo mit dem berühmten Kloster, das vom italienischen Feuer völlig zerstört wurde. (19) [Abb.]: Wiener Landsturmtruppen säubern in kühnem Nachtangriff eine tagsüber verlorene Stellung im Raume des Monte San Gabriele vom Feinde. ([20 - 21]) [Abb.]: Durch Torpedotreffer beschädigtes Fahrzeug der österreichisch-ungarischen Kriegsmarine im Trockendock. (22) [2 Abb.]: (1)Linienschiffskapitän v. Horthy auf dem österreichisch-ungarischen Rapidkreuzer "Novara". (2)Torpedoboote der österreichisch-ungarischen Kriegsmarine, im Vordergrund S.M.S. "Balaton". (23) Illustrierte Kriegsberichte. (24) Die Reichsbank im Kriege. (24) [Abb.]: Mit Kriegsmaterial für die Front beladene türkische Kamele in Mazedonien. (24) [Abb.]: Vormarsch deutscher Truppen an die Palästinenserfront. ( - ) [Abb.]: Italienische Gefangene geraten mit ihrer österreichisch-ungarischen Bedeckungsmannschaft in italienisches Artilleriefeuer. ([25]) [4 Abb.]: (1)Skobelew, russischer Sozialist und Stellvertreter Tscheidses im Vorsitz des Arbeiter- und Soldatenrates, wurde Arbeitsminister. (2)Dr. Georg Plechanow, der aus der Verbannun heimgekehrte russische Sozialist u. Anhänger der Verbandspolitik, wurde Minister der Verpflegung. (3)Michael Iwanowitsch Tereschtschenko, ein guter Kenner deutscher Verhältnisse, wurde russischer Minister des Auswärtigen. (4)Eine Sitzung des russischen Arbeiter- und Soldatenrates in der Duma in St. Petersburg. (26) [6 Abb.]: Zum Vormarsch der deutschen, österreichisch-ungarischen und türkischen Truppen in der Wüste am Suezkanal. (1)Oberst Kreß v. Kressenstein begibt sich mit seinem Stabe zur Front bei El Arisch. (2)Deutsche und türkische Reitertruppen auf dem Vormarsch zur Front. Im Hintergrunde El Arisch. (3)Die Zugbüffel werden von deutschen Soldaten in die Fluten des Mittelmeeres getrieben. (4)Ein kühles Bad für die Reitkamele der Truppen in den Fluten des Mittelmeeres. (5)Vorrücken der von Büffeln gezogenen österreichisch-ungarischen Gebirgshaubitzen in der Wüste. (6)Beförderung von Kriegsmaterial in der Wüste durch sogenannte Dekorialwagen. ([27]) Seegefecht an der kurländischen Küste. (28 - 29) [Abb.]: Beschießung russischer Seestreitkräfte durch deutsche Torpedoboote an der kurländischen Küste. (28 - 29) Kriegsgräber im Operationsgebiet. (30) [Abb.]: Wirklicher Geheimer Rat Dr. Havenstein, Leiter der Reichsbank. (30) [2 Abb.]: (1)Letzte Fahrt auf der Lafette. (2)Deutscher Ehrenfriedhof an der Westfront. ([31]) Die neue Währung in Polen. (32) [2 Abb.]: (1)Polnischer Zehnmarkschein, Vorderseite. (2)Polnischer Zehnmarkschein, Rückseite. (32) Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Heft 153 (Heft 153) ([33]) [Abb.]: Abtransport gefangener Engländer durch eine der in Trümmer liegenden Ortschaften des Kampfgebietes vor Arras. ([33]) [Abb.]: Katakomben in Nordfrankreich, die, zwanzig Meter unter der Erde, den deutschen Soldaten einen guten natürlichen Schutz gegen feindliche Feuerwirkung gewähren. (34) [3 Abb.]: (1)Die französische Schützengrabenmaschine beim selbsttätigen Ausheben eines Grabens. (2)Das neue französische 24-cm-Geschütz, das auf Schienen fortbewegt wird. (3)Seitenansicht der französischen Schützengrabenmaschine. (35) [Abb.]: Bei Arras. Gegenstoß deutscher Sturmtruppen gegen die Engländer und deren Tanks, die im deutschen Artilleriefeuer vernichtet werden. ([36 - 37]) [Karte]: Vogelschaukarte zu den Kämpfen in der Champagne, die sich besonders im Gebiet Nauroy-Moronvilliers entwickelten. (38) Illustrierte Kriegsberichte. (39) Linienschiffskapitän Horthy de Nagybanya. (39) [Abb.]: Der Klostergarten von Messines. (39) [2 Abb.]: (1)Korvettenkapitän Strasser, unter dessen Führung ein duetsches Marineluftschiffgeschwader in der Nacht vom 23. zum 24. Mai 1917 die befestigten Plätze Südenglands: London, Cheerness, Harwich und Norwich mit Erfolg angegriffen hat. (2)Prinz Heinrich von Preußen verabschiedet sich von der Mannschaft eines deutschen U-Bootes vor der Ausfahrt. Das Kaiserhoch. (40) Die Reichsbank im Kriege. (40) [Abb.]: Der deutsche Fliegerangriff auf die Seefestung Dover am 25. Mai 1917. ( - ) [Abb.]: Deutsches U-Boot versenkt einen feindlichen Segler. ([41]) [2 Abb.]: Bei einer Flak (Fliegerabwehrkanonen-) Abteilung.(1)Fliegerabwehrkanone auf einem Kraftwagen in Feuerstellung. Neben dem Kraftwagen Mannschaften, die die Geschosse mit dem Stellschlüssel stellen. Links ein Entfernungsmesser. (2)Scheinwerfer bei einer Fliegerabwehrkanonen-Abteilung. (42) Deutsche Flieger und Fliegerabwehr. (43) [2 Abb.]: Bei einer Flak (Fliegerabwehrkanonen-) Abteilung. (1)Entfernungsmesser einer Fliegerabwehrkanonen-Abteilung. (2)Horchapparat mit dem die Annäherungsrichtung feindlicher Flugzeuge festgestellt wird. (43) [Abb. ]: Anlage einer Flieger-Abwehrkanonenbatterie (Flakbatterie) zum Schutze des Heimat- und Industriegebiets. Abwehrgeschütze in Tätigkeit bei der Abwehr eines feindlichen Fliegerangriffs auf ein deutsches Hüttenwerk. (44 - 45) Der Krieg in Ostafrika im Februar und März 1917. (44 - 45) [3 Abb.]: (1)Vormarsch der Südafrikaner am Kilimandscharo. (2)Kigale, der Sitz des Residenten von Ruanda. (3)Besichtigung der britischen berittenen ostafrikanischen Schützen. (44 - 45) Die Schlacht im Karst. (46) [2 Abb.]: (1)Marschübung der 4. Kompanie der deutsch-ostafrikanischen Schutztruppe in der Militärstation Kilimatinde. (2)Eine Gruppe der Nagoge-Hilfskrieger der deutsch-ostafrikanischen Schutztruppe, genannt Ruga-ruga. (47) [Abb.]: Ausblick von Gradiskutta nach Süden gegen das Karstgebirge. (48) [Abb.]: Sturm schlesischer Grenadiere gegen die feindliche Mitte der Cernabogenstellung. ( - ) Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Heft 154 (Heft 154) ([49]) [Abb.]: Italienischer Ansturm auf österreichisch-ungarische Stellungen am Isonzo. Der Telephonist gibt die Verständigung zum Gegenstoß. ([49]) [Abb.]: Österreichisch-ungarische Steinbatterie am Ortler. (50) [Abb.]: Österreichisch-ungarisches Geschütz an der Front in Tirol. Im Hintergrund Drei-Schusterspitze und Drei-Zinnen. (51) [Abb.]: Exzellenz Feldmarschalleutnant v. Fabini, der heldenmütige Verteidiger eines Abschnittes an der Isonzofront, und sein Generalstabschef Oberst v. Lerch. (52) [Abb.]: Aus der zehnten Isonzoschlacht. Tiefgegliederte Angriffsmassen der Italiener brechen, von der durch kein Artilleriefeuer zu erschütternden österreichisch-ungarischen Infanterie empfangen, im Geschütz- und Maschinengewehrfeuer der k.u.k. Truppen zusammen. ([53]) [Abb.]: An der Ostfront gefangene Russen mit Stahlhelmen im Sammellager. (54) Illustrierte Kriegsberichte. (54) Charakterköpfe der Weltkriegsbühne. (54) [2 Abb.]: (1)Russische Friedenssehnsucht. Dieses Tuch mit Inschrift wurde von deutschen Soldaten im vordersten Drahtverhau hängend gefunden. Auf dem Schild unten steht die deutsche Übersetzung. (2)Aus dem Überschwemmungsgebiet der Aa bei Mitau. Auf der Landstraße Riga-Mitau. (55) [Abb.]: Seeflugzeug der österreichisch-ungarischen Kriegsmarine über Cetinje. (56) Deutsche Lokomotivführer und feindliche Flieger. (57) [Abb.]: Bulgarische Infanterie mit deutschen Maschinengewehren weist feindliche Angriffe im zerklüfteten Gelände beim Doiransee zurück. (57) [2 Abb.]: (1)Bulgarischer Posten an der rumänischen Grenze. (2)Türkische Artillerie auf dem Vormarsch in die Serethstellungen. (58) Admiral Souchon. (59) [Abb.]: Exzellenz Souchon-Pascha, der Chef der türkischen Flotte, Ritter des Ordens Pour le Mérite. (59) General der Infanterie v. Strantz, Oberst v. Berendt und Oberstleutnant Sick, drei neue Ritter des Ordens Pour le Mérite. (60) [3 Abb.]: (1)General der Infanterie v. Strantz, im Frieden kommandierender General des V. Armeekorps, wurde in Genehmigung seines Abschiedsgesuches unter Belassung in dem Verhältnis als Chef des dritten niederschlesischen Infanterieregiments Nr. 50 zur Disposition gestellt. Als Oberbefehlshaber einer Armeeabteilung erhielt er 1915 den Orden Pour le Mérite. (2)Oberst v. Berendt, Kommandeur des Fußartillerieregiments Nr. 1, wurde durch Verleihung des Ordens Pour le Mérite ausgezeichnet. (3)Oberstleutnant Sick, Kommandeur des Schleswig-Holsteinischen Infanterieregiments Nr. 163 in Neumünster, erhielt in Anerkennung seiner Verdienste in der Arrasschlacht den Orden Pour le Mérite. (60) Die schweizerische Armee im Winter. (61) [3 Abb.]: Von der kriegsbereiten schweizerischen Armee. (1)Schneeschuhpatrouille. (2)Truppen mit dem neuen Stahlhelm. (3)Sprung eines Soldaten mit Schneeschuhen. (61) [2 Karten]: (1)Das Verhältnis der Volksmenge der Verbandstaaten zu der der Mittelmächte. (2)Die von den Mittelmächten eroberten Gebiete. (62) Der Weltkrieg gegen die Mittelmächte. (63) [Karte]: Die Welt im Kampf gegen die Mittelmächte. (63) [Abb.]: Jahreserzeugung des Verbands 38,8 Millionen Tonnen Roheisen, des Vierbunds 19,8 Millionen Tonnen Roheisen. (63) [2 Abb.]: (1)Die Förderung der Verbandsländer an Kohlen beträgt jährlich 717 700 000 Metertonnen. Das ist das 310fache des Inhalts der Cheopos-Pyramide, des größten Bauwerkes der Erde. Die Jahresförderung der Vierbundsmächte beläuft sich auf nur 324 700 000 Metertonnen. (2)Der Außenhandel der Mittelmächte und der ihrer Feinde. (64) Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Heft 155 (Heft 155) ([65]) [Karte]: Das Gelände am Wytschaetebogen aus der Vogelschau. ([65]) [Abb.]: Oberst Frhr. Martin v. Oldershausen, Chef des Generalstabs eines Generaloberkommandos der Westfront, wurde mit dem Orden Pour le Mérite ausgezeichnet. (66) [2 Abb.]: (1)Die deutsche Marine in Flandern: Eine Kleinbahn befördert Marinetruppen an die Front. (2)Schützengraben und Brustwehr der äußersten deutschen Seestellung in Flandern. (67) [Abb.]: Wirksamer Gegenstoß der Garde und der Bayern bis zum Ostrand von Messines. ([68 - 69]) [2 Abb.]: (1)Korvettenkapitän Viktor Schütze, Führer des deutschen Luftschiffgeschwaders, das in der Nacht vom 16. zum 17. Juni 1917 wichtige Festungen Südenglands mit beobachtetem guten Erfolg angriff. Auf der Rückfahrt wurde das von ihm geleitete Luftschiff L 48 von einem feindlichen Flieger abgeschossen. Korvettenkapitän Schütze wurde nebst zwei Mann der Besatzung von den Engländern gerettet und gefangen. (2)Ein deutsches Wasserflugzeug übernimmt auf hoher See von einem deutschen U-Boot erbeutete wichtige Papiere. (70) Illustrierte Kriegsberichte. (71) Das Kampfgebiet in Flandern. (71) [Abb.]: Deutsches U-Boot greift eine bewaffnete feindliche Bark an. (71) [2 Abb.]: (1)Englands Menschenhandel mit Portugal. (2)Vorbeimarsch einzelner Abteilungen der tapferen Champagnekämpfer vor Kronprinz Friedrich Wilhelm. (72) [Abb.]: Die wichtigsten Kriegsorden und -ehrenzeichen Deutschlands, Österreich-Ungarns, Bulgariens und der Türkei in 2/5 der natürlichen Größe. Tafel II. ( - ) [Abb.]: Ein niederschlesisches Infanterieregiment stürmt bei Braye am 3. Juni 1917 einen französischen Graben von 250 Meter Länge. ([73]) [3 Abb.]: (1)Generalmajor Franklin Bell, Führer der nach Frankreich entsandten amerikanischen Truppen. (2)General Pershing, dessen Befehl die amerikanischen Expeditionstruppen unterstellt sind. (3) Kanadische Indianer als Vorkämpfer für Englands Kulturmission. (74) Die Kriegsorden und -ehrenzeichen Deutschlands, Österreich-Ungarns, Bulgariens und der Türkei. (75) [Abb.]: Wünheim mit Blick auf den Hartmannsweilerkopf. (75) [Abb.]: Der große Belchen. (76 - 77) Im Oberelsaß. (76 - 77) Tolmein. (78) [Abb.]: Angreifende österreichisch-ungarische Sturmtruppe in der Furt eines Sees an der Isonzofront. (78) [Abb.]: Sturmangriff österrichisch-ungarischer Truppen auf eine italienische Stellung an der Isonzofront. (79) Amerikanische U-Bootjäger und ihre Taktik. (79) [Abb.]: Amerikanisches Patrouillenboot. (80) Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Heft 156 (Heft 156) ([81]) [Abb.]: Vormarsch auf einer Bergstraße im feindlichen Feuer ([81]) [Karte]: Karte zu den Kämpfen in Südtirol. (82) [2 Abb.]: (1)Dr. Artur Hoffmann, bisheriger schweizerischer Bundesrat und Leiter der auswärtigen Politik. (2)Gustav Ador, Mitglied des schweizerischen Nationalrats und Nachfolger Dr. Artur Hoffmanns. (83) [Abb.]: Bepacktes Maultier der schweizerischen Armee. (84) [Abb.]: Ein italienisches Marieneflugzeug wird bei Arco am Gardasee im Luftkampf zum Absturz gebracht. (85) Illustrierte Kriegsberichte. (86) Englische Kavallerie im türkischen Maschinengewehrfeuer bei Gaza. (86) Österreichisch-ungarische Donaumonitormannschaften besetzen die Insel Dinu. (86) [Abb.]: Österreichisch-ungarisches Geschütz wird auf dem östlichen Kriegschauplatz eine Anhöhe hinaufgezogen. (86) [Abb.]: Beim Lesen der neuesten Kriegsberichte. (87) Der Kampf um die Mennejean-Höhle. (87) [Abb.]: Im Wardatale bei Köprülü. (88) [Abb.]: Englische Kamelreiter und Kavallerie im türkischen Maschinengewehrfeuer bei Gaza. Im Hintergrunde die Stadt mit der Warte, dem Grabmal des heiligen Muntar. ( - ) [Abb.]: Mannschaften österreichisch-ungarischer Donaumonitore besetzen die rumänische Insel Dinu. ([89]) Verkehrsverhältnisse im Orient. (90) [Abb.]: Von der deutschen Schutztruppe gefangene portugiesische Soldaten, die sich im Verein mit den Engländern am Kampfe gegen Deutsch-Südwestafrika beteiligten. (90) [2 Abb.]: (1)Eine Kamelreiterabteilung der deutsch-südwestafrikanischen Schutztruppe. (2)Nach der Besetzung von Windhuk, der Hauptstadt Deutsch-Südwestafrikas, durch die Engländer. (91) [Abb.]: Die Verteidigung der Mennejean-Höhle am Chemin des Dames. (92 - 93) [Abb.]: Das Lager einer deutschen Kraftfahrerabteilung im Taurus. (94) Das Kampfgebiet in Flandern. (94) [4 Abb.]: (1)Lebensmittelkolonne bei Basra. (2)Kameltreiber mit ihren Tieren in Aleppo. (3)Flußverkehr auf dem Tigris. (4)Erproben eines Schnellfeuer-Bordgeschützes im Etappendepot Navajeh. (95) [3 Abb.]: Aus flandrischen Orten in der Gegend des Wytschaetebogens. (1)Oberes Bild: Blick auf den Marktplatz von Kortrynk. (2)Mittleres Bild: Ansicht aus Comines. (3)Unteres Bild: Der deutsche Heldenfriedhof von Wervicq. (96) [Abb.]: Abschießung französischer Fesselballone durch deutsche Flieger. ( - ) Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Heft 157 (Heft 157) ([97]) [Abb.]: Englische Reiter bei Messines. ([97]) [Abb.]: Prinz Heinrich von Preußen auf einem in den Heimathafen wieder einlaufenden deutschen U-Boote. (98) [2 Abb.]: (1)Begegnung zweier deutscher U-Boote auf hoher See. Sie haben sich zwecks Übernahme von Materialien längseits gelegt. (2)Übernahme von Torpedogeschossen an Bord eines deutschen U-Bootes auf See. (99) [Abb.]: Deutsche Flieger greifen ein feindliches Munitionslager und eine Fabrik im Westen erfolgreich mit Bomben an, wobei eine Munitionskolonne auseinandergesprengt wird. ([100 - 101]) [Abb.]: Zwei gefangene Engländer tragen einen verwundeten Kameraden hinter die deutsche Kampflinie. (102) Illustrierte Kriegsberichte. (103) Die Minenschlacht bei Wytschaete. (103) [Abb.]: Von den Zerstörungen der Engländer auf französischem Gebiet: Blick auf das unter schwerem englischem Feuer liegende Lens. (103) [Abb.]: Blick über St. Mihiel auf das französische Fort des Paroches. (104) [Abb.]: Sturmkolonnen weißer und farbiger Engländer im Flankenfeuer deutscher Flachbahngeschütze im Wytschaetebogen. ([105]) [Abb.]: Oberst Friedrich v. Loßberg, Chef des Generalstabes einer Armee im Westen, erhielt den Pour le Mérite. (106) Die Kriegslasten nach dem Friedenschluß. (106) [Abb.]: Nahkampf deutscher Stoßtruppen mit feindlicher Grabenbesatzung an den französischen Drahtverhauen der Höhe 304 vor Verdun. (107) [Abb.]: Eines der neuen amerikanischen Panzerautomobile, die ähnlich den vielgenannten englischen Tanks imstande sein sollen, Gräben und Granatlöcher zu überfahren und sich durch jedes Gelände hindurchzuarbeiten. (108) Eroberung einer rumänischen Batterie durch deutsche Reiter bei Rimnic-Sarat. (108) [Abb.]: Eine deutsche Reiterabteilung erobert eine rumänische Batterie an den Berghängen oberhalb Rimnic-Sarat. ([109]) Englands Kampf mit der Türkei um Arabien und Mesopotamien. (110) [2 Abb.]: Eine türkische Truppenschau in Damaskus. (1)Türkische Militärkapelle auf dem Paradefeld. (2)Türkische Militärkapelle an der Spitze von nach dem Paradefeld ziehenden Truppen. (110) [2 Abb.]: Eine türkische Truppenschau in Damaskus. (1)Türkische Kavallerieabteilung auf dem Wege zur Truppenschau. (2) Türkische Infanterie auf dem Wege zum Paradefeld. (111) [Abb.]: Beförderung einer Meldung nach der vordersten Linie durch einen französischen Kriegshund, an dessen Hals ein Zettel mit der Nachricht befestigt ist. (112) [Abb.]: Aus dem Guerillakrieg im Kaukasus: Kurden überfallen einen russischen Transportzug. ( - ) Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Heft 158 (Heft 158) ([113]) [Abb.]: Grabenstellung an einem Flusse in Rumänien, an dessen anderem Ufer der Gegner liegt. ([113]) [Karte]: Karte zu der russischen Offensive im Juli 1917. (114) [2 Abb.]: (1)Österreichisch-ungarischer Soldat beim Legen von Kabeln in die Drahtverhaue der galizischen Front. (2)Österreichisch-ungarische Hochspannungsmaschinen, die die Elektrizität zu den Drahthindernissen der vordersten Lienien liefern. (115) [Abb.]: Angriff der Russen an der galizischen Front. (116 - 117) Illustrierte Kriegsberichte. (116 - 117) Charakterköpfe der Weltkriegsbühne. (116 - 117) [Abb.]: Österreichisch-ungarische Fernsprecherabteilung beim Telephondrahtlegen auf dem Vormarsch durch russische Dörfer. (118) Brzezany. (118) [3 Abb.]: Aus Brzezany. (1)Oberes Bild: Blick auf Brzezany vom Bernhardinerkloster aus. (2)Mittleres Bild: Grabkapelle des Fürsten Sieniawski in Brzezany. (3)Unteres Bild: Der Hof des alten Schlosses von Brzezany. (119) Die Zerstörung der Funkenstation auf der russischen Insel Runö durch deutsche Wasserflugzeuge. (120) Waffenstillstand und Friedensverhandlungen. (120) [Abb.]: Deutsche Wasserflugzeuge landen am 15. Juni 1917 auf der russischen Insel Runö zur Vernichtung der Funkenstation. ([121]) [Abb.]: Kabelbau im Krngebiet. (122) Die Schlacht in Ostgalizien. 1. Vorbereitungen, Führung, Frontverlauf, Anfangserfolge. (123) [Abb.]: Gesamtansicht des italienischen Panzerwerkes Punta-Cerbin im Südtiroler Grenzgebiet. (123) [Abb.]: Aus den Kämpfen im Gebiet des Suganer Tales: Gefangennahme italienischer Truppen. ([124 - 125]) [Abb.]: Kampfflieger Leutnant d.R. Heinrich Gontermann, Ritter des Ordens Pour le Mérite, der bis zum 1. Juli 1917 22 feindliche Flugzeuge zum Absturz gebracht hat. (126) [3 Abb.]: In einer deutschen Flak-Scheinwerferschule. (1)Flak-Scheinwerfer mit 2 Meter Durchmesser und 6000 Meter Leuchtweite. (2)Flak-Scheinwerfer beleuchtet ein Erdziel. (3)Vereinigung der Lichtkegel zweier Flak-Scheinwerfer auf ein Luftziel, wodurch sich Entfernung und Höhe feststellen läßt. (127) [Abb.]: Riesensonnenuhr in Russisch-Polen. (128) Scheinwerfer zur Flugzeugabwehr. (128) Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Heft 159 (Heft 159) ([129]) [Abb.]: Der neue Reichskanzler Dr. Georg Michaelis. ([129]) [Abb.]: Deutscher Sturmtrupp im Westen vor dem Sturm. (130) [2 Abb.]: (1)Einbringen gefangener Franzosen in die Zitadelle von Laon. (2)Gefangene Franzosen werden hinter die Kampflinie gebracht. (131) [Abb.]: Deutsche Marineinfanterie wirft nach Erstürmung der Verteidigungsanlagen bei Lombartzyde die Engländer über die Yser zurück. ([132 - 133]) [Karte]: Zum Sturmangriff bei Lombartzyde. (134) Illustrierte Kriegsberichte. (134) Die erfolgreichen Durchbruchskämpfe der deutschen Schutztruppenkolonne des Generalleutnants Wahle in Ostafrika im Oktober und November 1916. (134) [Abb.]: Besetzung eines riesigen Minentrichters unmittelbar nach der Sprengung durch deutsche Truppen. ([135]) [2 Abb.]: (1)Oberleutnant z.S. Heino Adolf v. Heimburg, unter dessen Führung ein deutsches U-Boot im Mittelmeer an der Küste von Tunis ein im Geleit eines Zerstörers fahrendes großes französisches Unterseeboot vernichtete, v. Heimburg hat damit das dritte feindliche U-Boot versenkt. (2)Hauptmann Kleine, unter dessen Führung ein Geschwader deutscher Großflugzeuge am Vormittage des 7. Julis 1917 die befestigte Stadt London und den befestigten Hafen Margate ausgiebig und mit deutlich beobachtetem gutem Erfolg mit Bomben belegte. (136) [Abb.]: Zu dem großen deutschen Fliegerangriff am 7. Juli 1917 auf die Festung London. ([137]) [Abb.]: Generalleutnant Kurt Wahle, einer der erfolgreichsten Truppenführer in Deutsch-Ostafrika gegen feindliche Übermacht. Er ging im Juni 1914 zu einem Besuch in die Kolonie und wurde dort vom Kriege überrascht. (138) Die Schlacht in Ostgalizien. 2. Um Brzezany. (138) [3 Abb.]: (1)Haus des Residenten in Bukoba. (2)Eitega, die neue Residentur von Urundi. (3)Wohnung des Residenten von Ruanda. (139) [2 Karten]: (1)Kartenskizze 1 zu dem Artikel "Die Schlacht in Ostgalizien".(2)Kartenskizze 2 zu dem Artikel "Die Schlacht in Ostgalizien". (140) [Abb.]: Einnahme eines rumänischen Dorfes durch ein ungarisches Honvedregiment. ([141]) [2 Abb.]: (1)Kohleneinnahme eines deutschen Kriegschiffes: Die Kohlen werden mittels eines Krans zu den Schiffen befördert. (2)Kohleneinnahme eines deutschen Kriegschiffes: Überblick über den Kohlenlagerplatz im Hafen. (142) Kampf um ein rumänisches Dorf. (143) Vizeadmiral Konrad v. Henkel-Gebhardi, Oberwerftdirektor der Kaiserlichen Werft in Kiel. (143) [Abb.]: Vizeadmiral Konrad v. Henkel-Gebhardi, Oberwerftdirektor der Kaiserlichen Werft in Kiel, erhielt vom Deutschen Kaiser die Schwerter zum Roten Adlerorden 2. Klasse mit Eichenlaub und den Stern mit Schwertern zu dieser Auszeichnung. (143) Das Wrack der "Emden". (144) [Abb.]: Das Wrack des bei den Kokosinseln im Kampfe mit seinen Verfolgern gestrandeten deutschen Kreuzers "Emden". (144) [Abb.]: Torpedobootangriff bei schwerem Wetter. ( - ) Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Heft 160 (Heft 160) ([145]) [Abb.]: Österreichisch-ungarische Stellungen auf der Mogilahöhe bei Zborow, die, heldenhaft verteidigt, in den Julikämpfen 1917 infolge der erdrückenden feindlichen Übermacht an die Russen verloren gingen. ([145]) [Karte]: Kartenskizze zu den Kämpfen in Ostgalizien. (146) Illustrierte Kriegsberichte. (147) Die Schlacht in Ostgalizien. 3. Zwischen Bystrzyca und Lomnica. (147) [Abb.]: An einem Seeufer der russischen Front. (147) [Abb.]: Angriff von Honvedhusaren auf russische Dragoner in Galizien. (148 - 149) [Karte]: Kartenskizze zu den Kämpfen im Raume Halicz-Stanislau. (150) [Abb.]: Österreichisch-ungarisches Infanteriegeschütz. (151) Kriegsbriefmarken. (151) Der Krieg in Ostafrika im April und Mai 1917. (152) [Abb.]: Beförderung eines italienischen Alpini am Drahtseil. (152) [Abb.]: Schwieriger Transport eines österreichisch-ungarischen Geschützes zur Gipfelstellung auf dem Ortler. ([153]) [2 Abb.]: (1)Serbischer Schützengraben in Mazedonien. (2)Schweres englisches Geschütz in den Straßen Salonikis wird mittels Lokomotive befördert. (154) [Abb.]: Türkische Kavallerie auf dem Durchmarsch durch Ziliahowo an der Salonikifront. (155) Luftgeschwaderangriff auf den Hafen von Culina am Schwarzen Meer. (155) [2 Abb.]: Deutsches Soldatenleben in Palästina. (1)Ein deutscher Soldat vor seinem Zelt. (2)Bereit zum Aufbruch in die Wüste. (156) Walther Rathenau und seine Tätigkeit in der Kriegsrohstoffabteilung. (156) [Abb.]: Ein Geschwader deutscher Marineflugzeuge, darunter eines mit bulgarischer Besatzung, belegt den rumänischen Hafen Culina im Donaudelta am Schwarzen Meer mit Bomben. ([157]) [Abb.]: Dr. Walther Rathenau. (158) Deutschlands Retter. (158) [3 Abb.]: Um Englands Seegeltung zu vernichten, hat Deutschland nach englischer Behauptung drei Hauptklassen von U-Booten ausgebildet, die die englische Zeitschrift "The Graphic" ihren Lesern durch drei Skizzen veranschaulicht, die unter Verdeutschung der englischen Bezeichnungen oben wiedergegeben werden. (1)Kleines deutsches Minenleger-U-Boot, in seiner Einrichtung ähnlich dem russischen "Krab", dem ersten modernen U-Minenleger. (2)Für die Hochsee bestimmtes deutsches U-Boot der U-30-Klasse, die sich am besten bewährt haben und im Handelskrieg die weiteste Verbreitung finden soll. (3)Deutsches U-Frachtboot, das angeblich als bewegliches Vorratslager für Öl und sonstigen Bedarf für Kampf-U-Boote dient. ([159]) Ein mutiger Handstreich. (160) [Abb.]: Ein mutiger Handstreich. (160) [Abb.]: Deutsches U-Boot, zwischen den Klippen einer schottischen Insel auf Beute lauernd. ( - ) Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Heft 161 (Heft 161) ([161]) [Abb.]: Englische Neutralitätsverletzung gegen Holland: Überfall deutscher Frachtdampfer durch englische Kriegschiffe im holländischen Hoheitsgebiet. ([161]) [9 Abb.]: Erfolgreiche deutsche U-Bootführer. (1)Kapitänleutnant Waßner. (2)Kapitänleutnant Max Viebeg. (3)Kapitänleutnant v. Bothmer. (4)Kapitänleutnant Otto Wünsche. (5)Kapitänleutnant Hans Adam. (6)Kapitänleutnant Wilhelms. (7)Oberleutnant z.S. Ernst Voigt. (8)Oberleutnant z.S. W. Fürbringer. (9)Oberleutnant z.S. Hans Howaldt. (162) [Abb.]: Straßenverkehr in einem Etappenort hinter der Front im Westen im französischen Kampfabschnitt. (163) [3 Abb.]: (1)Oberes Bild: Laden eines deutschen Minenwerfers an der Westfront. (2)Mittleres Bild: Ein kleiner deutscher Minenwerfer an der Westfront. (3)Unteres Bild: In Körben verwahrte, 1 1/4 Meter lange Minenwerfergeschosse, die von Schützengraben zu Schützengraben geschleudert werden. (164) [Abb.]: Marschierende französische Infanterie- und Wagenabteilungen werden unter Vernichtungsfeuer genommen. ([165]) [Abb.]: Bergung eines abgestürzten feindlichen Fliegers durch ein deutsches Wasserflugzeug. (166) Illustrierte Kriegsberichte. (167) Die Notwendigkeit der Wiedererlangung und Erweiterung unseres Kolonialbesitzes. (167) [Abb.]: Der bewaffnete englische Dampfer "Dalton" wird westlich vom Kap Matapan, der südlichsten Spitze des griechischen Festlandes, von einem österreichisch-ungarischen U-Boot versenkt. (167) [Abb.]: Eine niedergegangene feindliche Fliegerbombe. (168) Feldbefestigungsbaukunst. (168) [Abb.]: Deutscher Luftangriff auf Harwich am 22. Juli 1917. (169) [Abb.]: Bombensicherer Tunnellaufgraben von einem Kilometer Länge, der bis zu den vordersten Schützengräben führt. (170) [2 Abb.]: (1)Unterstand aus Wellblech. (2)Bombensichere österreichisch-ungarische Telephonzellen an der Front. (171) Der deutsche Hilfskreuzer "Seeadler" bringt die französische Bark "Cambronne" auf. (171) Der Beobachtungsflieger. (171) [Abb.]: Der deutsche Hilfskreuzer "Seeadler" (Kommandant Graf Luckner) kapert im Südatlantik die französische Bark "Cambronne". ([172 - 173]) [Abb.]: Vor dem Abflug des Beobachtungsflugzeuges. (174) [2 Abb.]: (1)Ein Fort der Festung Kowno mit den Einschlägen der Geschosse aus schweren deutschen Geschützen. Man erkennt deutlich den hellen aufgeworfenen Erdrand um die Granattrichter herum. (2)Fliegeraufnahme des Hafens und der Werft von Calais. (175) Unterbringung französischer Zivilbevölkerung in einer Kirche im Westen. (175) [Abb.]: Von den Kämpfern der Kronprinzenarmee in der Champagne erbeutete Fahne der Senegalneger. (176) [Abb.]: Unterbringung französischer Zivilbevölkerung wegen Wohnungsmangels in der Kirche einer hinter der Front im deutschen Etappengebiet gelegenen Ortschaft. ( - ) Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17.Heft 162 (Heft 162) ([177]) [10 Abb.]: Die neuen Männer in den deutschen Reichsämtern. (1)Botschafter Dr. Richard v. Kühlmann, Staatssekretär des Auswärtigen. (2)Bürgermeister Dr. Rudolf Schwander, Unterstaatssekretär, Leiter des Reichswirtschaftsamts. (3)Staatssekretär Dr. Karl Helfferich, Stellvertreter des Reichskanzlers. (4)Geh. Justizrat Dr. Paul v. Krause, Staatssekretär des Reichsjustizamts. (5)Oberbürgermeister Max Wallraf, Unterstaatssekretär im Reichsamt des Innern. (6)Landrat Hans Joachim v. Graevenitz, Unterstaatssekretär in der Reichskanzlei. (7)Oberpräsident Wilhelm v. Waldow, Leiter des Kriegsernährungsamts. (8)Kgl. Bayr. Ministerialdirektor und Staatsrat Friedrich Edler v. Braun, Unterstaatssekretär im Kriegsernährungsamt. (9)Dr. August Müller, Unterstaatssekretär im Kriegsernährungsamt. (10)Eisenbahndirektionspräsident Otto Rüdlin, Staatssekretär des Reichspostamts. ([177]) [Abb.]: Ballonaufnahme aus dem flandrischen Kriegsgebiet. (178) [Abb.]: Durch Granattreffer hervorgerufene Explosion eines großen Hauses in einer von den Engländern besetzten Ortschaft. (179) [Abb.]: Aus den Durchbruchskämpfen in Ostgalizien im Juli 1917. Ein mit Geschützen, Munition und Lebensmitteln beladener russischer Eisenbahnzug, der nach Osten zu entkommen suchte, wird nachts bei Denysow von deutschen Jägern und Ulanen überfallen und zur Umkehr gezwungen. Die auf dem Bilde sichtbaren Gefallenen zeugen von dem erbitterten Kampf am Tag zuvor. ([180 - 181]) [Abb.]: Das brennende Dorf Koniuchy: im Hintergrunde die früheren, hartnäckig verteidigten österreichisch-ungarischen Stellungen, die bei der russischen Offensive im Juli 1917 zunächst verloren gingen. (182) [Abb.]: K.u.k. Major Novotny mit den tapferen Truppen, die den ersten Stoß der Russen bei Koniuchy aufhielten. (183) Illustrierte Kriegsberichte. (184) Schleichpatrouille. (184) [Abb.]: Den weichenden Russen nachsetzende kroatische Abteilungen dringen bei Nacht über die Pruthbrücke in Czernowitz ein. (184) [Abb.]: Bei Warneton an der Lys vorgehende deutsche Truppen. ( - ) [3 Abb.]: (1)Im eroberten Tempel. Die durch die Russen bei ihrem Abzug verwüstete Perlstraße. (2)General der Infanterie Kornilow, Oberbefehlshaber der russischen Südwestarmee, wurde an Stelle des zurückgetretenen Generals Brussilow zum Oberbefehlshaber über die russische Armee ernannt. (3)Der Einmarsch einer siegreichen österreichisch-ungarischen Truppenabteilung in das befreite Tarnopol. (185) [Abb.]: General v. Seekt, Chef des Generalstabs des Kommandos der Heeresfront Erzherzog Joseph. (186) [6 Abb.]: Vom Durchbruch in Ostgalizien im Juli 1917. (1)Von deutschen Truppen in Kozowa erbeutete Minen englischen Ursprungs. (2)Durch Treffer deutscher Artillerie zur Explosion gebrachter russischer Munitionszug in Kozowa. (3)Schwer beschädigte russische Kraftwagen vor Tarnopol. (4)Zerschossenes russisches Panzerautomobil auf der Straße nach Tarnopol. (5)An der Zlota-Gora-Höhe gefangene Russen werden auf einem Verbandplatz untersucht und verbunden. (6)Ein von den Deutschen an der Straße nach Tarnopol erbeuteter russischer Mörser. ([187]) [2 Abb.]: (1)Munitionsfabrik der Skodawerke in Pilsen-Bolevec. (2)Riesenmaschinen für die Kriegsindustrie in den Skodawerken: 200-Tonnen-Presse in der Kanonenfabrik. (188) [Abb.]: Kleine Montierungshalle der Skodawerke. ([189]) Die Skodawerke in Pilsen. (190) [Abb.]: Mechanische Werkstätte der Skodawerke. (190) [Abb.]: Kanonendreherei der Skodawerke. (191) Ein französisches Fliegerbild als Beweis gegen französische Meldungen. (191) [Abb.]: Die Kathedrale von Reims aus der Vogelschau. (192) [Gedicht]: Die Mutter. (192) [Abb.]: Auf Schleichpatrouille. ( - ) Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Heft 163 (Heft 163) ([193]) [Abb.]: Sperrfeuer auf deutschen Gräben in einer Waldstellung im Westen. ([193]) [Abb.]: Einschlagende 38-cm-Granate, durch deren Luftdruck die in der Nähe stehenden Häuser niedergerissen werden. (194) [2 Abb.]: (1)eine Gruppe von "Kulturträgern" der Westmächte aus aller Herren Ländern. Gefangene aus den Kämpfen in der Champagne. (2) Deutsche Tonnenbarrikade an der Aisne. (195) [Abb.]: Gegenstoß deutscher Sturmtruppen im flandrischen Trichtergelände. ([196 - 197]) [Abb.]: Aus dem Überschwemmungsgebiet in Flandern. (198) Illustrierte Kriegsgeschichte. (199) Versöhnungsfriede. (199) [Abb.]: Die vollkommen zerschossene Stadt Loos, zwei Kilometer hinter der feindlichen Front, aus 2000 Metern Höhe von einem deutschen Flieger aufgenommen. (199) [Abb.]: Besuch des Generalfeldmarschalls v. Hindenburg bei dem General der Artillerie v. Gallwig, dem als Anerkennung für die siegrieche Abwehr der feindlichen Angriffe im Westen das Großkreuz des Roten Adlerordens mit Eichenlaub und Schwertern verliehen wurde. (200) [Abb.]: Württembergische Artillerie bei der Windmühle von Warneton. ([201]) [2 Abb.]: (1)Oberleutnant Ritter v. Tutschek, erfolgreicher deutscher Kampfflieger, erhielt den Orden Pour le Mérite. (2)Marsch amerikanischer Truppen durch die Straßen von Paris. (202) Die Befreiung Ostgaliziens und der Bukowina. (202) 1. Der deutsche Durchbruch. Von Zborow bis nach Tarnopol. (202) [3 Abb.]: Zum feindlichen Fliegerangriff auf die offene Stadt Trier. (1)Die zerstörte Kapelle des Franziskanerklosters. (2)Der zerstörte Dachstuhl des Franziskanerklosters. (3)Ein zerstörtes Haus mit zwei aus den Trümmern geborgenen Kindern. (203) 2. Bis an den Zbrucz und bis nach Czernowitz. (204 - 205) Finnische Bauern im Kampf mit russischen Soldaten. (204 - 205) [Abb.]: Finnische Bauern im Kampfe mit plündernden russischen Soldaten. (204 - 205) Der Krieg in Ostafrika im Juni und Juli 1917. (206) [Abb.]: Der Grenzfluß Rowuma im Süden von Deutsch-Ostafrika, der Schauplatz kleiner Gefechte mit den Portugiesen. (206) [2 Abb.]: (1)Heliographenabteilung der deutschen Schutztruppe in Daresalam. (2)eine militärische Beobachtungstation auf freiem Felde in Deutsch-Ostafrika. (207) Die Kriegsbeschädigtenfürsorge in den Lazaretten. (208) [Abb.]: Aus einem deutschen Lazarett bei Sedan. Hüftwiege zur Stärkung verheilter Muskelpartien. (208) die Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Heft 164 (Heft 164) ([209]) [Abb.]: Kaiser Karl nimmt im befreiten Czernowitz auf dem Rathausplatz Nachrichten vom Kriegschauplatz entgegen. ([209]) [Abb.]: K.u.k. Generaloberst Baron v. Rohr, dessen Truppen sich der Oitospaß-Straße bis Grozesci bemächtigten, so daß den Rumänen ebenso wie ihre rückwärtigen Verbindungen nach Osten auch die nach Norden verlegt wurden. (210) [2 Abb.]: (1)Beim Durchbruch in Ostgalizien gefangene Russen werden in einer Reservestellung gesammelt. (2)Deutsche Truppen auf dem weiteren Vormarsch hinter Tarnopol. (211) [Abb.]: Die Wiedereinnahme von Czernowitz am 3. August 1917. ([212 - 213]) [Abb.]: Französisches Gebirgsgeschütz und Maschinengewehr in Stellung in einer Athen beherrschenden Bresche der Pelasgischen Mauer. Im Hintergrund die Höhe von Lycabette. (214) [Abb.]: Französisches Feldgeschütz auf dem Musenhügel von Athen, nahe dem Grabmal des Philoppapos. Im Mittelgrund die Akropolis. (215) [2 Abb.]: (1)Blick auf das Sumpfgelände der Donau an der beßarabischen Front in Rumänien. (2)Stellung im Sumpfgelände der beßarabischen Front. (216) [Abb.]: Kosakenhorden bei der Plünderung einer Branntweinbrennerei in Radautz in der Bukowina. ( - ) [Abb.]: Rumänische Flüchtlinge. ([217]) [Abb.]: Kriegerischer Beduinenstamm am völlig versandeten Tigrisufer bei Assur, der Residenz des alten assyrischen Weltreiches, im mesopotamischen Wüstengelände. (218) Illustrierte Kriegsberichte. (218) Bomben auf Southend. (218) [Abb.]: Arabische Stadtmauern in Mosul, nördlich von Bagdad, im mesopotamischen Wüstengelände. (219) Die Befreiung Ostgaliziens und der Bukowina. (220) [3 Abb.]: (1)Flugzeugführer Oberleutnant Falke. (2)Flugzeugbeobachter Oberleutnant Felmy. (3)K.u.k. Kampfflieger Hauptmann Heyrowsky, der nach dem österreichisch-ungarischen Heeresbericht an einem Tag zwei italienische Flieger abschoß. (220) [Abb.]: Russische Truppen verweigern ihren Offizieren den Gehorsam und verlassen ihre Gräben. ([221]) [Abb.]: Exzellenz v. Litzmann überschreitet die neugeschlagene Brücke über den Dnjestr. (222) [2 Abb.]: (1)Von den Russen auf ihrem Rückzug gesprengte Brücke von Zaleszczyki. (2)Eine der beiden von den Russen zerstörten Dnjestr-Brücken von Czernowitz. (223) Der Meldehund. (223) [3 Abb.]: Deutsche Meldehunde. (1)Oberes Bild: Meldehündin "Lucie" mit ihrem Führer. Sie hat durch Zurückbringen wichtiger Meldungen über Sperrfeuerverlegungen an der Westfront bereits ungemein wichtige Dienste geleistet. (2)Mittleres Bild: Einem aus der Vorpostenstellung zurückgekommenen Meldehunde wird die Meldung abgenommen. (3)Unteres Bild: Der Meldehund als Kabelträger. Der Draht wird an dem Hund befestigt, so daß das Kabel abrollt. (224) Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Heft 165 (Heft 165) ([225]) [Abb.]: Granattrichterfeld an der Front in Flandern. Die Granatlöcher füllen sich sofort mit Grund- und Regenwasser und verschlammen. ([225]) [Karte]: Übersichtskarte zur Schlacht in Flandern. (226) [Abb.]: Bahnhof von Langemark. (226) [Abb.]: Munitionsübernahme aus einem Eisenbahnzug zur Beförderung nach der Front zwischen Lens und Arras. (227) [Abb.]: Nach Vergasung der deutschen Linien durch die Franzosen brechen diese mit vorgebundenen Gasmasken aus ihren eigenen Gräben zum Sturm vor. ([228 - 229]) [Abb.]: Gewehrgranate, fertig zum Abschießen. Das Gewehr liegt auf einem Ständer, der beliebig eingestellt werden kann. (230) [Karte]: Übersichtskarte zu den Kämpfen bei Verdun im Sommer und Herbst 1917. (230) [Abb.]: Französische Befestigungswerke vor Verdun. (231) [Abb.]: Wie die Franzosen ihre eigenen historischen Kulturdenkmale vernichten: Das Trümmerfeld der durch die französischen Granaten zerstörten Umgebung der Kathedrale in St. Quentin. Der Dachstuhl der Kathedrale ist eingestürzt, das Innere ausgebrannt. (232) Illustrierte Kriegsberichte. (232) Unsere Schütte-Lanz-Luftschiffe. (232) [Abb.]: Ein Schütte-Lanz-Luftschiff im Fluge über die Alpen. ( - ) [Abb.]: Artilleriegefecht zwischen deutschen Wachfahrzeugen und englischen Seestreitkräften am 16. August 1917 vor Helgoland. ([233]) Die elfte Isonzoschlacht. (234) [Abb.]: Deutsche Truppen verteidigen sich auf einer Bergspitze in den Alpen. (234) [Karte]: Übersichtskarte zur elften Isonzoschlacht. (235) [2 Abb.]: (1)Hauptmann Godwin Brumowsky. (2)Kaiser und König Karl bei den österreichisch-ungarischen Fliegern in Tirol. (236) [Abb.]: Österreichisch-ungarische Kanoniere verteidigen sich und ihre aus den Deckungen nach vorn gerissenen Geschütze gegen anstürmende Italiener. ([237]) Flieger über Rußland. (238) [2 Abb.]: (1)Die Festung Iwangorod am 3. August 1915, als sie sich noch in russischem Besitz befand. (2)Dieselbe Festung zwei Tage später. (238) [2 Abb.]: (1)Eisenbahnbrücke bei Kowno. (2)Von den Russen in Brand gesteckte Fabrikanlagen. (239) Die Treffsicherheit beim Bombenabwurf. (239) [3 Abb.]: (1)Fig. I Vorfallstrecken von Abwurfmunition für gebräuchlichste Verhältnisse. (2)Fig. II (3)Fig. III Flugzeug in links- u. rechtsschiefer Lage. (240) [Gedicht]: Nach der Schlacht. (240) [Abb.]: Die "Erlöser". Italienische Flieger bewerfen die offene Stadt Triest mit Bomben. ( - ) Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Heft 166 (Heft 166) ([241]) [Abb.]: Auf der Hochfläche von Vrh vorgedrungene Italiener werden im Kampf Mann gegen Mann von österreichisch-ungarischen Truppen aufgehalten. ([241]) [Abb.]: Waldüberreste und Geschoßkrater auf dem Gipfel des San Marco bei Görz. (242) [Abb.]: Italienische Brückenbauabteilung am Isonzo. (243) [Abb.]: Österreichisch-ungarische Artillerie entzündet ein italienisches Munitionslager am Monte Majo. ([244 - 245]) [Abb.]: Eine Luftverflüssigungsanlage an der Karstfront zur Herstellung aller Arten von Gasen für den Kriegs- und Spitalgebrauch. (246) [Abb.]: Italienischer Pionier in seiner Schutzrüstung beim Durchschneiden eines feindlichen Drahtverhaus. (247) Illustrierte Kriegsberichte. (248) Mit einem Stiefel. (248) [Abb.]: Russischer Zerstörer, der bei den Angriffen deutscher Flugzeuggeschwader im Gebiet des Rigaischen Meerbusens zum Sinken gebracht wurde. (248) [Abb.]: Am Nordhang des Monte San Gabriele eingedrungene feindliche Abteilungen werden von den österreichisch-ungarischen Truppen in die Flucht geschlagen. ([249]) [Abb.]: Ungarische Honvedinfanterie wird von der rumänischen Bevölkerung auf dem Marsch ins Gefecht mit Lebensmitteln beschenkt. (250) [2 Abb.]: (1)Im Donauhafen von Giurgiu. Umladen von Weizen aus Eisenbahnwagen in Schleppkähne nach Deutschland. (2)Das von den Russen zerstörte Podhajce: Einwohner vor den Trümmern ihrer Häuser am Markt. (251) [2 Abb.]: (1)Der ehemalige russische Kriegsminister Suchomlinov, dessen Zeugenaussagen in dem großen Unterschlagungsprozeß die aufsehenerregenden Enthüllungen über die Irreführung des Zaren seitens seiner Minister und den dadurch herbeigeführten Ausbruch des Weltkriegs erbrachten. (2)Vormarsch in den Bereczker Karpathen an der rumänischen Grenze. (252) Charakterköpfe der Weltkriegsbühne. 7. Achmed Dschemal Pascha. (252) [Abb.]: Erstürmung des Dorfes Muncelul am 28. August 1917. ([253]) [Abb.]: Exzellenz Dschemal Pascha, türkischer Marineminister u. Oberbefehlshaber der 4. Armee. (254) Die siebente Leipziger Kriegsmesse. (254) [2 Abb.]: (1)Deutsche Kamelreiterpatrouille in der Wüste an der Front von Gaza. (2)Eine von den Türken wähend des Krieges erbaute Wüstenbahn mit Etappenstation an der Front von Gaza. Auf dem Hügel im Hintergrund ein deutsch-türkisches Lazarett. (255) [2 Abb.]: (1)Während der siebenten Kriegsmesse in Leipzig: Beim Mittagskonzert auf dem Markte. (2)Während der siebenten Kriegsmesse in Leipzig: Leben und Treiben auf dem Markte. (256) Russen, die im Elsaß waren. (256) [Abb.]: Riga am Tage der Eroberung, 3. September 1917. ( - ) Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Heft 167 (Heft 167) ([257]) [Abb.]: Blick auf das erobert Riga vom Turm der Petrikirche aus. ([257]) [Karte]: Von Riga bis Reval. (258) [6 Abb.]: Führer der deutschen Truppen bei der Eroberung von Riga. (1)General v. Sauberzweig. (2)General der Infanterie v. Kathen. (3)Generalleutnant v. Berrer. (4)General der Infanterie Riemann. (5)General v. Hutier, der Eroberer Rigas. (6)Im eroberten Riga. (259) [Abb.]: Blick auf den Kathedraleplatz in Riga während der Ansprache des Deutschen Kaisers an die siegreichen Truppen. (260) [Abb.]: Der Übergang deutscher Truppen über die Düna beim Dorfe Uxküll am 1. September 1917. ([261]) [Abb.]: Deutsche Truppen überschreiten die von den Russen bei ihrem Abzuge gesprengte Eisenbahnbrücke bei Riga. (262) [3 Abb.]: (1)Im eroberten Dünamünde. Deutsche Infanterie- und Marineposten an der Hafeneinfahrt von Dünamünde. (2)Bei der Verfolgung der Russen von den Deutschen auf der Straße nach Wenden erbeutete russische Minenwerfer. (3)Im eroberten Dünamünde. Eine der von den Deutschen erbeuteten Batterien schwerer Festungsgeschütze. (263) [Abb.]: Ein Tank auf dem Marsche. (264) Illustrierte Kriegsberichte. (264) Am Rande der Verdunschlacht: August 1917. (264) [9 Abb.]: (1)-(9)Zu den schweren Verlusten der Engländer in Flandern. Truppen von gefangenen englischen Soldaten. ([265]) [Abb.]: General der Infanterie v. Soden. Kommandierender General eines preußischen Reserve-Armeekorps, erhielt den Orden Pour le Mérite. (266) [2 Abb.]: (1)Kampfflieger Leutnant Max Müller, der wegen seiner Kampfleistungen vom Vizefeldwebel zum Offizier befördert wurde, hat anläßlich seines 27. Luftsieges den Orden Pour le Mérite erhalten. (2)Dun, nördlich von Verdun, als Lazarettstadt während der Kämpfe bei Verdun. (267) [Abb.]: Französische Sturmtruppen werden im Hohlweg von Vaux vor Verdun durch das deutsche Sperrfeuer vernichtet. (268 - 269) Im Kanonenlazarett. (268 - 269) [Abb.]: Erbeutete und ausbesserungsbedürftige Geschütze in einer Sammelstelle hinter der deutschen Front. (270) [Abb.]: Im Hofe einer Reparaturwerkstätte für Geschütze hinter der deutschen Front. (271) Die elfte Isonzoschlacht. (271) [Abb.]: Blick vom Monte Santo auf die Conca di Gargaro. (272) [Abb.]: Abweisung italienischer Anstürme auf dem Monte San Gabriele. ( - ) Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Heft 168 (Heft 168) ([273]) [Abb.]: Österreichisch-ungarische Patrouille auf dem Tonalepaß. ([273]) [Abb.]: Wasserversorgung im Karstgebiet durch Wasserkraftwagen, die so nahe wie möglich an die Front fahren. Vom Halteplatz aus erfolgt die Weiterbeförderung durch Tragtiere. (274) [2 Abb.]: (1)Prinz Emanuel, Herzog von Aosta. (2)Das heiß umstrittene Kampfgebiet an der Isonzofront: Der Monte San Gabriele in der Mitte zwischen den Bäumen, rechts von ihm der Monte Santo, links im Hintergrund die steile Wand des Monte Sabotino und vorn links ansteigend der Monte San Daniele. Die Steine im Vordergrund stammen von aufgewühlten Granatlöchern. (275) [Abb.]: Aus der 11. Isonzoschlacht: Österreichisch-ungarische Mannschaftsunterkunftstelle in Tolmein. (276) [Abb.]: Italienische Vorposten werden im Gebiet des Ortlers von einer österreichisch-ungarischen Patrouille überwältigt und gefangen genommen. ([277]) [Abb.]: Einbringen von Motorkampfzeugen im Kriegsgebiet Südalbanien. (278) [Abb.]: (1)Gefangene Serben und farbige Franzosen werden durch Usküb geführt. (2)Deutsche Soldaten durchwaten einen angeschwollenen Gebirgsbach an der albanischen Grenze. (279) [Abb.]: Junger Beduine am Tigrisufer. (280) [3 Abb.]: (1)Ein Beduinenzeltlager am Euphrat. (2)Stadttor in Mosul. (3)Beduinenposten in Assur. ([281]) Illustrierte Kriegsberichte. (282) Am Rande der Verdunschlacht; August 1917. (282) [2 Abb.]: (1)Von den Deutschen erbeuteter russisch-belgischer Panzerwagen. (2)Generalleutnant v. Wenninger, bayrischer Divisionskommandeur, Ritter des Ordens Pour le Mérite und des bayrischen Militär-Max-Joseph-Ordens, mit seinem Stab des 18. Reservekorps in Rumänien, fiel im Alter von 57 Jahren beim Begehen der deutschen Stellungen. (282) [Abb.]: Rumänen werden von einer deutschen Streifpatrouille überrascht. (283) Eine deutsche Stellung im Osten. (284 - 285) [Abb.]: Eine deutsche Stellung im Osten. (284 - 285) Wie Riga deutsch wurde. (286) [Karte]: Kartenskizze zum deutschen Durchbruch an der Dünafront. (286) [8 Abb.]: Zur Einnahme von Riga. (1)Blick auf die von den deutschen Pionieren geschlagene Dünabrücke bei Uxküll. (2)Übergang deutscher Kolonnen über die Düna bei Uxküll. Im Vordergrund verlassene russische Stellungen. (3)Ankunft des Deutschen Kaisers (X) in Riga. Prinz Joachim (XX) von Preußen. (4)Deutsche Truppenabteilungen ziehen nach der Eroberung Rigas in die Stadt ein. (5)Blick auf Riga von der Düna aus. (6)Die Eisenbahn- und die Straßenbahnbrücke von Riga. (7)Parade deutscher Truppen vor dem Oberbefehlshaber v. Hutier auf dem Kathedraleplatz in Riga. (8)Prinz Leopold von Bayern und Oberst Hoffmann vor dem Hotel de Rome beim ersten Einzug in Riga. ([287]) [Abb.]: Im eroberten Riga: Von den Einwohnern Rigas mit Blumen geschmückte deutsche Regimenter am Dünakai auf dem weiteren Vormarsch gen Osten. (288) Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Heft 169 (Heft 169) ([289]) [Abb.]: Vorgehen im Schutze von Nebelbomben. ([289]) [Abb.]: Oberleutnant Otto v. Rompf, vom König Ludwig von Bayern wegen hervorragender Tapferkeit vor dem Feinde mit dem bayrischen Militär-Max-Josephs-Orden ausgezeichnet, mit dem der persönliche Adel verbunden ist, fiel an der Spitze seiner Kompanie. (290) [3 Abb.]: Beim Marinekorps in Flandern. (1)Oberes Bild: In Stellung gehende Truppen in den Dünen. (2)Mittleres Bild: Minenwerfer bei der Arbeit in den Dünen. (3)Unteres Bild: Minenwerfertrupp geht in Stellung. (291) [2 Abb.]: (1)Ansicht des Dorfes Braye, bei dem andauernd die heftigsten Kämpfe im Gebiete der Aisne stattfanden. (2)Soldaten einer deutschen Sturmtruppe bringen vor Verdun ein Maschinengewehr in Stellung. (292) [Abb.]: Zufuhr von Kriegsbedarf und Lebensmitteln auf einer Etappenstraße im Westen. ([293]) [2 Abb.]: (1)Deutsches Einsitzer-Jagdflugzeug, von einem deutschen Flieger aufgenommen. (2)Deutscher Aviatik-Doppeldecker (Zweisitzer); rechts neben dem Beobachtersitz das Maschinengewehr. (294) [Abb.]: Kampfflieger Oberleutnant Dostler, Führer einer Jagdstaffel im Westen, erhielt den Orden Pour le Mérite. (295) Illustrierte Kriegsberichte. (295) Ein Kampftag des "roten Richthofen". (295) [3 Abb.]: Erfolgreiche deutsche U-Bootführer. (1)Kapitänleutnant Marschall. (2)Oberleutnant z.S. Reinhold Salzwedel. (3)Kapitänleutnant Gerlach. (296) Wie Riga deutsch wurde. (296) [Abb.]: Abfeuern eines Schusses von einem deutschen U-Boot, das einen feindlichen Dampfer zum Stoppen bringt. (296) [Abb.]: Deutscher Sturmtrupp überrennt einen französischen Graben. Ein erbeutetes französisches Maschinengewehr wird gegen den zweiten französischen Graben gerichtet. ( - ) [Abb.]: Englische Neutralitätsverletzung gegen Dänemark: Überfall überlegener englischer Seestreitkräfte auf deutsche Wachtschiffe am 1. September 1917. Englische Granaten schlagen auf dänischem Boden ein. ([297]) [Abb.]: Italienische Unterseebootjäger, die bestimmt sind, zur Abwehr des deutschen U-Bootkrieges auf die deutschen und österreichisch-ungarischen Unterseeboote im Adriatischen Meer Jagd zu machen. (298) [4 Abb.]: Amerika im Kriege. (1)Londoner "Ballettratten" als Werber in Amerika. (2)Die amerikanische Auffassung vom Kriege. (3)Ein Indianerhäuptling als Soldatenanwerber. (4)Gepanzerte Soldaten. (299) Die deutschen Internierten in der Schweiz. (300 - 301) [Abb.]: Chemische Werke im Kriege. (300 - 301) [3 Abb.]: (1)Professor Heise aus Bochum bei der deutschen Internierten-Bergschule in Chur. (2)Generalmajor Friedrich. (3)Deutsche Internierte der Landwirtschaftlichen Schule auf Schloß Hard in Ermatingen in der Schweiz bei Erntearbeiten. (302) [3 Abb.]: (1)Schnitzereiwerkstätte der deutschen Internierten in Beckenried. (2)Ein Geschäftszimmer der Bücherzentrale für deutche Kriegsgefangene in Bern. (3)Maschinensaal der deutschen Interniertendruckerei in Bern. (303) [Abb.]: Ehrendenkmünze, die vom preußischen Kriegsministerium an solche Schweizer Persönlichkeiten verliehen wird, die sich um die in der Schweiz internierten Deutschen besonders verdient gemacht haben. (304) [Abb.]: Rückzug der Russen aus Livland. ( - ) Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Heft 170 (Heft 170) ([305]) [Abb.]: Ein deutsches Fluzeuggeschwader belegt russische Seestreitkräfte bei der Insel Ösel mit Bomben. ([305]) [Karte]: Übersichtskarte zum deutschen Vorstoß bei Jakobstadt. (306) [2 Abb.]: (1)Beförderung eines auf dem versumpften Gelände des südöstlichen Kriegschauplatzes eingesunkenen 21-cm-Mörsers. (2)Vorgehende deutsche Truppen in einem galizischen Dorf. (307) [Abb.]: Abweisung rumänischer Angriffe auf den Mt. Casinului. (308) [Abb.]: Unter dem Armeekommando des Grafen Bothmer kämpfende deutsche und österreichisch-ungarische Sturmtruppen und Maschinengewehrabteilungen übersetzen bei der Verfolgung der geschlagenen Russen einen Fluß im Raume Tarnopol-Brzezany. Im Hintergrunde erbeutete russische Panzerkraftwagen und sonstiges Fahrgerät. ([309]) [2 Abb.]: Die Anarchie in Rußland. (1)Wilde Flucht eines russischen Regiments. (2)Ein englischer Offizier versucht auf einer Etappenstraße den russischen Rückzug zum Stehen zu bringen. (310) [Abb.]: (1) Die Anarchie in Rußland. Friedenskundgebung in Moskau. (311) Illustrierte Kriegsberichte. (311) Die Brieftaube. (311) [Abb.]: K.u.k. Feldmarschalleutnant Baron v. Zeitler. (312) [Abb.]: Straßenkämpfe in Turin anläßlich der Hungersnot in Italien. ([313]) [Abb.]: Die Bainsizza-Hochfläche an der Isonzofront. (314) Die Militärkleinbahnen im Feindesland. (314) [Abb.]: Österreichisch-ungarisches Feldartillerieregiment bezieht eine Stellung im Südtiroler Kampfgebiet. (315) [Abb.]: Bau einer Argonnenbahn. ([316 - 317]) Etwas über die Herstellung von Handgranaten. (318) Der Tag von Jakobstadt. (318) [6 Abb.]: Herstellung von Handgranaten in einer großen deutschen Munitionsfabrik. (1)Das Modellieren der Handgranaten zum Guß. (2)Blick in eine Gießerei für Handgranaten. (3)Die gegossenen Handgranatengehäuse werden der Form entnommen. (4)Die gegossenen Handgranaten werden mittels Luftpumpen vom letzten Staub befreit. (5)Das Putzen und Abwiegen der Handgranaten. (6)Das Ausbohren der Eierhandgranaten. ([319]) [Abb.]: Das bei Gumbinnen in Ostpreußen errichtete Denkmal für die am 20. August 1914 Gefallenen des Infanterieregiments Nr. 61. (320) Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Heft 171 (Heft 171) ([321]) [Abb.]: Zum Besuch des deutschen Kaisers in Flandern. Der Kaiser auf dem Wege zur Begrüßung der tapferen Flandernkämpfer. ([321]) [2 Abb.]: (1)Deutscher Maschinengewehr-Panzerturm in einer zerstörten Ortschaft in Flandern. (2)Deutsche Fliegeraufnahme von den schweren Kämpfen an der flandrischen Front: Die Reste des Dorfes Becelaere. (322) [Abb.]: Deutsche Fliegeraufnahme von den schweren Kämpfen an der flandrischen Front: Trichterfeld und zerschossene Häuser bei Poelcapelle. (323) [Abb.]: Deutsche Feldartillerie, in vorderster Kampflinie. ([324 - 325]) [Abb.]: Völlig zusammengeschossener französischer Panzerkraftwagen in einem deutschen Schützengraben, den er nicht zu überfahren vermochte. (326) [Abb.]: Infanterieflieger unterstützen vorgehende deutsche Sturmtruppen, indem sie in geringer Höhe der Infanterie voranfliegen und mit ihren Maschinengewehren die feindlichen Gräben beschießen. ([327]) [Abb.]: Die Kirche St. Etienne in St. Mihiel (200 Meter von dem Feinde entfernt). (328) Illustrierte Kriegsberichte. (328) Die Brieftaube. (328) [2 Abb.]: (1)Wie die Engländer ihre belgischen Verbündeten behandeln. Wirkung einer englischen Fliegerbombe an einem von Belgiern bewohnten Hause in der flandrischen Stadt Kortryk. (2)Abtransport vor Verdun gefangener Franzosen über eine von deutschen Pionieren gebaute Maasbrücke. (329) [4 Abb.]: Die Führer des deutschen Luftschiffgeschwaders, das in der Nacht vom 24. zum 25. September 1917 befestigte Plätze der englischen Küste erfolgreich angriff. (1)Kapitänleutnant d.R. Proelß. (2)Kapitänleutnant Ehrlich. (3)Kapitänleutnant Stabbert. (4)Hauptmann Manger. (330) Gefecht im Mitauer Kronforst. (331) [4 Abb.]: (1)Kampfflieger Leutnant Wüsthoff (X) mit einem von ihm abgeschossenen feindlichen Dreidecker. (2)Leutnant d.R. Anslinger, Kampfflieger. (3)Leutnant Tuy, Führer einer Jagdstaffel im Westen. (4)Leutnant Hans Adam, Führer einer Jagdstaffel im Westen. (331) [2 Abb.]: (1)Heimkehrendes deutsches Lazarettschiff. (2)Deutsche Torpedoboothalbflotille im Hafen. (332) Die Zentraleinkaufsgesellschaft m.b.H. in Berlin. (332) [Abb.]: Deutsche Truppen im Gefecht im Mitauer Kronforst. (333) [3 Abb.]: Lagervorräte der Zentral-Einkaufs-Gesellschaft in Hamburg. (1)Kaffeelager. (2)Lager für Grieß, Reis und Graupen. (3)Klippfischlager. (334) Fliegerkampf gegen Fesselballone. (334) [3 Abb.]: Lagervorräte der Zentral-Einkaufs-Gesellschaft in Hamburg. (1)Zuckervorräte. (2)Specklager. (3)Käsevorräte. (335) [Abb.]: Absprung mit dem Fallschirm. (336) [Abb.]: Ausschiffung deutscher Sturmtruppen zur Besetzung der Insel Ösel im Rigaischen Meerbusen. ( - ) Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Heft 172 (Heft 172) ([337]) [Abb.]: Schwierige Auffahrt auf den verwahrlosten Wegen Ostgaliziens. ([337]) [2 Abb.]: Die Einnahme von Jakobstadt. (1)Deutsche Kolonnen überschreiten die versumpften russischen Stellungen vor der Einnahme von Jakobstadt. (2)Gestürmte russische Stellungen vor Jakobstadt. (338) [2 Abb.]: Die Einnahme von Jakobstadt. (1)Russische Bauern flüchten aus dem Feuerbereich von Jakobstadt. (2)Deutsche Patrouille in den Straßen von Jakobstadt am Tage der Einnahme. (339) [Abb.]: Gefangene Rumänen und Russen aus den Kämpfen an der rumänischen Grenze. (340) [Abb.]: Deutsche Truppen erobern eine rumänische Stellung an der Höhe Odobesci im Sturm. (341) Illustrierte Kriegsberichte. (342) Die Eroberung von Ösel. (342) [Abb.]: Vizeadmiral Erhard Schmidt. Leiter der Unternehmungen der deutschen Marine bei dem Vorgehen in der Bucht von Riga, wurde mit dem Orden Pour le Mérite ausgezeichnet. (342) [8 Abb.]: Die Vorbereitung der deutschen Transportflotte im Heimathafen zur Abfahrt nach dem Rigaischen Meerbusen. (1)Infanterie vor dem Einschiffen am Kai im Heimathafen. (2)Truppen gehen im Heimathafen an Bord eines Transportdampfers. (3)Einschiffen der Truppen in die bereitgestellten Schiffe. (4)Trainkolonne vor ihrer Einschiffung am Kai im Heimathafen. (5)(6)Verladen von Lastkraftwagen. (7)Im Verschiffungshafen. (8)Vor der Ausfahrt der Transportflotte. ([343]) [2 Abb.]: (1)General Luigi Capello, Kommandant der gegen die österreichisch-ungarische Hermadastellung eingesetzten italienischen Truppen. (2)Österreichisch-ungarische (X) und italienische (o) Stellungen bei Görz. (344) [Abb.]: Zerstörung eines italienischen Luftschiffes in der Halle bei Ancona durch Bombenabwurf aus österreichisch-ungarischen Seeflugzeugen am Abend des 27. Septembers 1917. ([345]) [Abb.]: Am Ufer des Tigris. Deutsche Lastkraftwagen bei Mosul auf Flößen, Keleks genant, die aus aufgeblasenen Ziegenhäuten mit darüber gelegten Baumstämmen bestehen. (346) Die Brieftaube. (346) [2 Abb.]: (1)Türkische Kavallerie auf dem Marsche vor Gaza. (2)Bei Gaza gefangene Engländer in Jerusalem. (347) [Abb.]: S.M.S. "Möwe", Kommandant Burggraf und Graf zu Dohna-Schlodien, versenkt die französische Viermastbark "Asnières" mit einer Ladung von 64 381 Sack Weizen für Frankreich. ([348 - 349]) Die "Möwe" versenkt die französische Viermastbark "Asnières". (350) Sterbende Städte. (351) [3 Abb.]: Von den Engländern zerstörte flandrische Stätten. (1)Die Reste der Kirche von Gheluvelt östlich von Ypern; vorn ein deutsches Kriegerdenkmal. (2)Ansicht der von den Engländern häufig beschossenen Stadt Comines. (3)Die traurigen Überreste des einstigen Schlosses von Hollebeke im Ypernbogen. (351) [Abb.]: Zum Besuch des deutschen Kaisers in der bulgarischen Hauptstadt. Der Kaiser im Gespräch mit Offiziersabordnungen am Schloß von Sofia. Hinter ihm König Ferdinand von Bulgarien. (352) [Abb.]: Sturm auf ein Franzosennest an der Westfront. ( - ) Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Heft 173 (Heft 173) ([353]) [Abb.]: Belebte Etappenstraße hinter der englischen Front. Englische Truppen und Fahrzeuge auf einer Straße nach Pilkem in Flandern. ([353]) [Abb.]: Deutsche Sturmtruppen besetzen Granattrichter im Westen. (354) [2 Abb.]: (1)Englische Pioniere bauen Brücken durch eine flandrische Sumpfgegend. (2)Englische Pioniere im Westen beim Bau einer neuen Straße nach der Front. (355) [Abb.]: Ausgebauter deutscher Sprengtrichter, der mit unterirdischen Minenstollen für eine etwa notwendige Sprengung versehen ist, in der La-Folie-Stellung bei Vimy im Norden von Arras. (356) [Abb.]: Volltreffer in einem feindlichen Munitionslager an der Westfront. ([357]) [Abb.]: Zweiundzwanzig in der Champagne gefangene französische Offiziere auf dem Bahnhof in Vouziers. (358) [Abb.]: Der deutsche Späher in der Luft. Die Festung Verdun, in großer Höhe von einem deutschen Beobachtungsflugzeug aus aufgenommen. Man erkennt deutlich Straßenzüge, Häusergruppen, Wasserläufe, Brücken und die Bäume der Parkanlagen. (359) Illustrierte Kriegsberichte. (360) Die Brieftaube. (360) [Abb.]: Sturm nach einer Handgranatensalve. (360) [Abb.]: Auf einer Straße in der Nähe von Flabas bei Verdun. ([361]) [Abb.]: Ein von deutschen Fliegern und durch Artilleriefeuer vernichteter französischer Munitionszug und ein gesprengtes Munitionslager. (362) [8 Abb.]: Bewährte Führer deutscher Luftschiffgeschwader. (1)Kapitänleutnant Waldemar Kölle. (2)Kapitänleutnant Schwonder. Neue Ritter des Ordens Pour le Mérite. (3)Generalleutnant Freiherr Hermann v. Stein. (4)Generalleutnant Otto Rauchenberger. Erfolgreiche deutsche U-Bootkommandanten. (5)Oberleutnant z.S. Korsch. (6)Kapitänleutnant Georg. (7)Kapitänleutnant Rohrbeck. (8)Kapitänleutnant Jeß. (363) Chemische Werkstätten im Kriege. (363) [Abb.]: Vernichtung eines aus dreizehn Schiffen bestehenden englischen Geleitzuges durch zwei deutsche Schiffe nahe den Shetlandinseln. ([364 - 365]) [4 Abb.]: 80 000 Tonnen in 28 Tagen. (1)Vor Perasto an der dalmatinischen Küste. (2)Im Hafen von Spalato an der dalmatinischen Küste. (3)Festmachen nach erfolgreicher Unternehmung längseits des Wohnschiffes. (4)Die Offiziere von U35". Von links nach rechts: Leutnant z.S. de Terra, Kapitänleutnant v. Arnauld, Marine-Ingenieur Göhrs, Oberleutnant z.S. Loyck. (366) Mit Kapitänleutnant v. Arnauld de la Perière auf "U 35" im Mittelmeer. (367) [4 Abb.]: 80 000 Tonnen in 28 Tagen. Mit Kapitänleutnant v. Arnauld de la Perière auf "U 35" im Mittelmeer. (1)Übungen vor dem Auslaufen im Hafen. Nach dem Auftauchen. (2)Versenkung des italienischen Dampfers "Giuseppe Accamo". (3)Versenkung des englischen Schoners "Miß Morris". (4)Die Besatzung des versenkten Dampfers "Parkgate" kommt längseits. (367) Der deutsche Militärkrankenträger. (368) [Abb.]: Eine neue, im deutschen Sanitätswesen benützte Tragbahre, die den Vorzug hat, durch ihr leichtes Gewicht und ihre Kürze auch in den engen Schützen- und Verbindungsgräben gut verwendbar zu sein. (368) Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Heft 174 (Heft 174) ([369]) [2 Abb.]: (1)Generalleutnant v. Estorff, der Führer der siegreichen deutschen Truppen, die die Insel Moon im Rigaischen Meerbusen einnahmen. (2)Deutsches Wasserflugzeug überbringt den auf der Insel Ösel gelandeten deutschen Truppen Meldungen. ([369]) [Abb.]: Ein abgeschossenes russisches Flugzeug wird an der Küste Kurlands eingebracht. (370) [2 Abb.]: (1)Ausschiffen von deutschen Truppen vor Ösel. (2)Ausschiffen von Pferden deutscher Landungstruppen vor Ösel. (371) [Abb.]: Italienische Transportkraftwagen werden auf einer Bergstraße an der Isonzofront von einer österreichisch-ungarischen Abteilung überfallen. (372 - 373) [Karte]: Übersichtskarte zur Offensive der Mittelmächte gegen Italien. (374) [3 Abb.]: Helden vom Isonzo. (1)Generalmajor Lequis, Kommandeur der 12. Infanterie-Division, erhielt für besondere Verdienste an der Isonzofront den Orden Pour le Mérite. (2)General der Infanterie Alfr. Kraus, dessen Truppen die erste Bresche in das befestigte Lager von Gemona schlugen und sich durch Handstreich des Panzerwerks auf dem M. Lanza bemächtigten. (3)Leutnant Schnieber, der Führer der Kompanien, die am 25. Oktober 1917 den Monte Matajur erstürmten, erhielt für seine Heldentat den Orden Pour le Mérite. (375) Illustrierte Kriegsberichte. (375) Die Brieftaube. (375) [2 Abb.]: (1)In dem gestürmten Santa Lucia im Isonzotal. (2)Rastende österreichisch-ungarische Truppen vor Santa Lucia. (375) [Abb.]: Räumung von Vermiglio im Tonalegebiet. (376) [Abb.]: Die zweite italienische Armee, am 24. Oktober 1917 in voller Auflösung auf der ganzen Linie weichend, unter dem Kreuzfeuer österrichisch-ungarischer Artillerie und von Fliegern angegriffen. ( - ) [Abb.]: Wegschaffen von Verwundeten im zerklüfteten Karstgebirge durch eine österreichisch-ungarische Sanitätskolonne mittels Gebirgsponys, Maulesel und Gebirgskarren. ([377]) [Karte]: Vogelschaukarte des Gebietes vom Rombongebirge bis nach Görz. (378) [6 Abb.]: Vom Vormarsch der siegreichen deutschen und österreichisch-ungarischen Truppen im Isonzogebiet. (1)Beschießung und Sturmreifmachen der italienischen Stellungen bei Tolmein. (2)Deutsche Kavallerie auf dem Vormarsch durch Tolmein. (3)Deutsche Radfahrerabteilung am Isonzo vor Tolmein. (4)Im Isonzotal vorgehende deutsche Truppen. (5)Verwundete Italienier werden von ihren gefangenen Kameraden hinter die Front der Verbündeten gebracht. (6)Mit Straßenbauarbeiten beschäftigte Soldaten der verbündeten Truppen im Isonzotal. (379) [2 Abb.]: (1)Das Durchbruchsgebiet der deutschen Isonzoarmee zwischen Flitsch und Tolmein. In der Mitte der Monte Matajur, den Leutnant Schnieber vom oberschlesischen Infanterieregiment Nr. 63 mit vier Kompanien am 25. Oktober 1917 stürmte. (2)Der Angriffsraum im Isonzotal und um Tolmein. (380 - 381) Die Eroberung von Ösel. 2. Der Siegeszug durch die Insel. (382) [Abb.]: Zwei deutsche Grüße an England. (382) [2 Abb.]: (1)Französische Brandpfeile, die von Fliegern gegen Fesselballone verwendet werden. (2)Fertigmachen eines deutschen Flugzeuges zu einem Bombenangriff. Einhängen der Bomben in die Abwurfvorrichtung unter dem Rumpf. (383) Die Fliegerwaffen. (384) [Abb.]: Beobachter in einem deutschen Flugzeug mit seinem drehbaren, luftgekühlten Maschinengewehr. (384) [Abb.]: Deutscher Flammenwerfer bei einem Angriff im Westen. ( - ) Die Geschichte des Weltkrieges 1914/17. Heft 175 (Heft 175) ([385]) [Abb.]: Exzellenz Dr. Georg Graf v. Hertling, deutscher Reichskanzler. ([385]) [Abb.]: Wohnlich gebaute Unterstände an der flandrischen Küste. (386) [Abb.]: Eine deutsche Matrosenabteilung mit erbeuteten belgischen Hundegespannen, die sich bei der Beförderung von Maschinengewehren und kleinen Munitionswagen bewährt haben. (387) [Abb.]: Ein durch Sprengung eines englischen Grabenstückes entstandener, von den Engländern wieder ausgebauter Minentrichter wird unter deutsches Artilleriefeuer genommen und durch Sturmtruppen angegriffen. ([388 - 389]) [Abb.]: Deutsche Erkundungspatrouille in Granatlöchern vor Soissons. (390) [Abb.]: Blick durch eine deutsche Schießscharte auf Soissons am linken Ufer der Aisne. Rechts der 66 Meter hohe Turm der Kathedrale links die ehemalige Abteikirche St. Leger. (391) Illustrierte Kriegsberichte. (391) Ein Flug um die Wolken. (391) [2 Abb.]: (1)Der Beobachter eines von einem deutschen Flieger angegriffenen englischen Fesselballons rettet sich mittel Fallschirms. Da der Schirm in einer Baumkrone hängen blieb, mußte der Beobachter längere Zeit auf Befreiung warten. (2)Ein ausgehöhlter Baumstamm als Unterkunft für einen englischen Beobachtungsposten im Westen. (392) [Abb.]: Ostfriesische Sturmabteilungen erobern die französischen Stellungen auf der Höhe 326 südwestlich von Beaumont. ([393]) [Abb.]: Schwerer deutscher Mörser wird von Mannschaften durch eine Ortschaft in Stellung gebracht. (394) S.M.S. "Breslau" ("Midilli") und andere türkische Seestreitkräfte landen Truppen auf der Schlangeninsel. (395) [2 Abb.]: (1)Kapitänleutnant d.R. Julius Lauterbach. (2)Maschinengewehrstand in der vordersten deutschen Linie zur Bekämpfung feindlicher, die Front überfliegender Flugzeuge. (395) [2 Abb.]: (1)Der Deutsche Kaiser in Begleitung des Sultans Mohammed V. und des türkischen Kriegsministers Enver Pascha begrüßt in Konstantinopel den Scheich ul Islam. (2)Der Deutsche Kaiser an Bord eines Motorkanonenbootes während der Fahrt durch die Dardanellen. (396) Bulgarenwacht an der Ägäis. (396) [Abb.]: S.M.S. "Breslau" ("Midilli") und andere türkische Seestreitkräfte landen am 24. Juni 1917 nach Beschießung der Küste Truppen auf der Schlangeninsel bei der Donaumündung. ([397]) [Abb.]: Blick auf das alte Kastell von Kavalla. Rechts die wohlerhaltene römische Wasserleitung. (398) Ritterlichkeit im Felde jetzt und früher. (398) [Abb.]: Ankunft einer Kamelkolonne vor den Tabaklagerhäusern in Kavalla. (398) [2 Abb.]: (1)Blick auf Kavalla vom alten Kastell aus. Im Vordergrunde bulgarischer Ausguckposten. (2)Türkische Soldaten beim Einkauf in Kavalla. (399) Erfolgreiche deutsche Kampfflieger und die Zahl ihrer Luftsiege bis zum 1. November 1917. (399) Die Eroberung von Ösel. 3. Moon und Dagö. (400) [Abb.]: Erbeutetes russisches Riesengeschütz englischer Herkunft von der Batterie "Zerel" auf der Insel Ösel. (400) Einband ( - ) Einband ( - )