Suchergebnisse

The existence of an ideal political party to activate and mobilise people, representing certain interests, a compromise of concurrent views and provide facilities for the succession of political leadership is legitimate and peace, the party also served to rational and effective link between individuals and the political system, and change the individual becomes a citizen and political system becomes a good government. PR is an important part in partisan politics, this is because political parties require support from the community in general. To gain support in the elections, then the PR carried out various activities to support the achievement of the objectives and voice to win elections. Regarding efforts to mobilize support in the vote of the party in the necessary electoral campaign strategy which can be maximum by their public relations.Keywords: Public Relations, Campaigns, Political Parties.

Partai politik menjadi salah satu instrument demokrasi di Indonesia,olehnya itu perlu adanya rambu-rambu yang jelas dalam menjalankannya maka melalui undang-undang nomor 2 tahun 2011 semua kebutuhan partai politik, baik dari hak dan kewajiban serta terkait dengan perselisihan partai politik melalui mekanisme penyelesaian internal yakni AD/ art. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah antara sesama partai politik berdasarkan undang-undang partai politik.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana data yang diambil oleh penulis berasal dari para responden yang diwawancara secara langsung oleh penulis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk menyelesaikan suatu perselisihan antara sesama partai politik harus mealui mahkamah partai politik dan apabila penyelesaian melalui mahkamah partai politik belum memuaskan salah satu pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan selanjutnya melalui Gugatan Perdata di Pengadilan negeri. Ketentuan Tersebut diatur dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik dan pula ditegaskan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2003 Perihal Perkara Perdata yang berkaitan dengan Pemilu.

AbstractPolitical party is alegal entityorganization. Itcan take legal actions through the organs of the political party.This writing intent on knowing whether political party belongs to law institution/body or not which can be asked for the criminal liability and also finding the conception of the criminal liability of political party that commit a crime. This writing has made according to normative research which used statute approach, historical approach, and conceptual approach. The result from this research shows that political party is a law institution/body which can be asked for the criminal liability because of the characteristic from political party which appropriate for law institution/body characteristics. It is in line with the criminal liability theory for corporation which mentions that an action or a delict and an individual default (political party management) who acts for and/or as a representative of that political party is automatically be a political party default. The criminal liability concept of political party shows that political party as a criminal law subject are the political party management as a subject of crime and the management who is responsible, political party as a subject of crime and the management who is responsible, political party as a subject of crime and the political party who is responsible.Key words: the criminal liability, political party, commit a crime Abstrak Partai politik adalah organisasi yang berbadan hukum. Partai politik dapat melakukan perbuatan hukum melalui organ-organ dari partai politik tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah partai politik termasuk badan hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana serta untuk menemukan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik yang melakukan tindak pidana. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik adalah badan hukum yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana karena dari karakteristik partai politik yang sesuai dengan karakteristik badan hukum, hal ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang menyatakan suatu perbuatan atau tindak pidana dan kesalahan seseorang individual (pengurus partai) yang bertindak untuk dan/atau atas nama badan hukum (dalam hal ini partaipolitik)secara otomatis menjadi perbuatan atau kesalahan dari badan hukum partai politik. Konsep pertanggungjawaban pidana partai politik menunjukkan bahwa partai politik sebagai subjek hukum pidana, yaitu pengurus partai politik sebagai pelaku dan pengurus yang bertanggung jawab, partai politik sebagai pelaku dan pengurus partai politik yang bertanggung jawab, partai politik sebagai pelaku dan partai politik yang bertanggung jawab.Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, partai politik, melakukan tindak pidana

Penelitian ini membahas tentang peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik di Kecamatan Campalagian. Penelitian ini dilatar belakangi dengan kurang pahamnya masyarakat mengenai budaya politik yang baik ditandai dengan banyaknya terjadi kecurangan dalam kegiatan politik, serta tidak terlihatnya peran partai politik sebagai pelaksana pendidikan politik di masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap bagaimana peran partai politik di kecamatan campalagian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Informan dalam penelitian ini adalah kader dan tokoh masyarakat yang paham mengenai politik. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik belum melakukan pendidikan politik sehingga pemahaman masyarakat tentang budaya politik yang baik menjadi kurang.

One of the functions of political parties in legislation is as a means of political education and socialization. Political parties are obliged to disseminate their political discourse to the public. However, in its implementation in the field, there are still political parties that have not maximized their function in providing political education to the public. This study discusses (1) What is the function of political parties in providing public political education and its influence on public participation in general elections? (2) What are the implications of political parties that do not implement public political education? This research was conducted by using normative legal research methods, primary and secondary sources of legal materials, methods of collecting legal materials using statute records and others, and analyzing legal materials using descriptive analysis methods. The results of this study indicate that according to Law No.2 of 2011, one of the functions of political parties is to provide political education as a means of education for the wider community to become Indonesian citizens who are aware of their rights and obligations in public. The importance of political education carried out by political parties to the maximum and in its actual essence will be able to have a very good impact on society, which means that people are able to become people who are aware of their obligations in giving choices to political parties or candidates who are true and sincere in terms of welfare. people. The implication of political parties that do not carry out public political education is to cause a decrease in public participation in general elections and this will also lead to apparently unhealthy political conditions and allow high abstention due to low levels of public participation.

Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa telah mengikrarkan diri sebagai sebuah negara yang menganut paham demokrasi sekaligus menganut paham nomokrasi. Hal tersebut tegas dinyatakan dalam konstitusi sebagai sebuah bentuk prasasti monumental bernegara. Perwujudan dari paham demokrasi tersebut adalah pengakuan dan pengaturan partai politik dalam konstitusi. Partai politik pada dasarnya merupakan pilar utama dalam sistem politik demokrasi. Kualitas demokrasi akan sangat ditentukan oleh eksistensi partai politik. Oleh karena itu, penting untuk segara menata ulang kelembagaan partai politik dengan cara memperkuat derajat kelembagaannya agar bebas korupsi. Hasil pembahasan dan penelitian ini berkesimpulan, pertama, bahwa model kelembagaan partai belum semuanya berorientasi pada upaya pemberantasan korupsi. Hal tersebut diketahui dari platform partai yang tertuang dalam konstitusi partai. Kedua, model kelembagaan partai politik yang bebas korupsi menggunakan pendekatan model meritokrasi sistem. Penerapan model meritokrasi sistem pada partai – agar dapat mewujudkan partai politik bebas korupsi – merujuk pada pola high involvement manajement.

AbstractPolitical parties can be classified as legal entities that can be criminally responsible if they commit a corruption. However, even though there is a flow of funds from corruption based on the Corruption Eradication Commission's Indictment Letter, until now no political party has been convicted of committing a criminal act of corruption. This research aims to determine the accountability of political parties suspected of committing criminal acts of corruption. The results said that political parties are considered as legal subjects (rechtspersoon) whose actions can be carried out by party managers or others as long as they have a relationship with political parties. Types of punishment that can be applied to political parties that are suspected of committing corruption are various. One of them is dissolution. In the dissolution of political parties must also follow the regulation of dissolution of political parties in Indonesia.IntisariPartai politik dapat digolongkan sebagai korporasi berbadan hukum yang dapat bertanggung jawab secara pidana apabila melakukan tindak pidana korupsi. Namun demikian, meskipun terdapat aliran dana hasil korupsi berdasarkan Surat Dakwaan Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi sampai saat ini belum ada partai politik yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban partai politik yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian mengatakan, partai politik dianggap sebagai subjek hukum (rechtspersoon) yang tindakan-tindakannya dapat dilakukan oleh pengurus partai atau lainnya sepanjang memiliki hubungan dengan partai politik. Jenis pemidanaan yang dapat diterapkan ke partai politik yang diduga melakukan tindak pidana korupsi bermacam-macam. Salah satunya adalah pembubaran. Dalam pembubaran partai politik juga harus mengikuti regulasi pembubaran partai politik di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara religiusitas dengan agresivitas pada partisipan partai politik. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan negatif antara religiusitas dengan agresivitas pada partisipan partai politikâ€. Subyek penelitian ini adalah partisipan partai politik yang pernah berkonflik di daerah Sampang Madura. Pengambilan data dilaksanakan dengan memberikan skala religiusitas dan skala agresivitas kepada 100 partisipan partai politik. Data yang diperoleh berdasarkan respon dari sampel pada penelitian ini dianalisis menggunakan Spearman Brown dengan bantuan SPSS versi 20. Analisa data untuk pengujian hipotesis dilakukan menggunakan teknik korelasi Spearman Brown. Hasil data penelitian menunjukan koefisien korelasi Spearman Brown (rho) sebesar -0,247 pada taraf signifikan p = 0,013 (p<0,05) yang berarti terdapat hubungan negatif yang signifikan antara religiusitas dengan agresivitas pada partisan partai politik. Artinya tingkat religiusitas dapat mempengaruhi agresivitas pada partisipan partai politik. Jadi, hipotesis yang diajukan diterima/terbukti.Kata kunci: religiusitas, agresivitas, partisipan parpol.

Koalisi Partai Politik Indonesia dalam sistem presidensil memberikan gambaran bahwa kekuasaan presiden bisa terkooptasi atau terbatas dikarenakan adanya kompromikompromi politik antarpartai politik dan Presiden yang tergabung dalam koalisi pemerintah. Koalisi yang dibentuk oleh pemerintah (Presiden beserta partai pengusung), dibagi berdasarkan komposisi kursi diparlemen dan dukungan partai selama Pilpres (Pemilu Presiden). Hal ini berimbas pada komposisi jumlah menteri di dalam kabinet pemerintah. Pembentukan koalisi diharapakan akan memberikan kestabilan terhadap agenda politik dan kerja presiden dikarenakan dukungan politik di parlemen yang kuat. Dengan demikian, solidnya koalisi dapat didasarkan pada kesamaan tujuan dan agenda politik bersama di antara koalisi partai politik.

Political parties as legal entities may be subject to criminal liability as they are seen from the characteristic of political parties in accordance with the characteristics of the legal entity. The dissolution of political parties becomes one of the legal issues governed by Indonesian legislation. The problem of this research is: 1) how is the Constitutional Court Authority in the dissolution of political parties in Indonesia? 2) How is the mechanism of dissolution of political parties? The type of research and approach problems used is normative legal research and statutory approaches. The source of the legal material used is the primary source of legal material and the source of secondary legal material. The technique of collecting legal materials is the technique of library study. The collected legal materials are processed and analyzed using legal arguments. The result of this research is the procedure of the dissolution of political parties in the Constitutional Court as follows: Application submission, application registration and trial schedule, preliminary examination, trial examination, meeting Judge, the verdict of the Constitutional Court. The result of the dissolution of political parties may result in external rights and obligations, due to elected positions, due to the status of managers and members and the consequences of internal rights and obligations.

ABSTRAK Perselisihan partai politik rentan terjadi dikarenakan perebutan kekuasaan sehingga tidak jarang menimbulkan dualisme kepengurusan. Akibat dari perselisihan tersebut dapat berdampak pada stabilitas politik secara nasional karena partai politik memiliki peranan sangat penting dalam sistem ketatanegaraan. Terdapat beberapa mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan perselisihan kepengurusan partai politik antara lain melalui mahkamah partai politik, pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Mekanisme penyelesaian perselisihan kepengurusan partai politik diawali melalui mahkamah partai, selanjutnya jika para pihak merasa tidak puas dengan hasil putusannya maka dapat melakukan upaya hukum ke pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara. Dampak yang ditimbulkan dari perselisihan kepengurusan partai politik maka partai politik cenderung tidak akan maksimal untuk menjalankan tujuan dan fungsinya. Hal itu juga akan berdampak pada menurunya elektabilitas partai politik Kata Kunci : Perselisihan, Kepengurusan, Partai Politik. ABSTRACT Political party disputes are vulnerable due to power struggles so it is not uncommon to cause dualism of stewardship. The consequences of such disputes can have an impact on political stability nationally because political parties have a very important role in the state system. There are several legal mechanisms that can be used to resolve disputes over the management of political parties, among others, through political party courts, public courts and state administrative courts. The research methods used in this research are normative juridical with a legal approach, a case approach and a conceptual approach. In this study, researchers used the source of legal materials in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and high-quality legal materials. The mechanism of resolving disputes over the management of political parties begins through the party court, then if the parties are dissatisfied with the results of the ruling then they can make legal efforts to the general court and the state administrative court. The impact of disputes over the management of political parties, political parties tend not to be maximal to carry out their goals and functions. It will also have an impact on the declining electability of political parties. Keywords: Disputes, Stewardship, Political Parties.

Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan kejahatan yang serius. Kejahatan ini terjadi dalam beberapa yurisdiksi yang membuatnya termasuk dalam kejahatan transnasional. Dampak yang disebabkan dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Tindak Pidana Pencucian Uang banyak terjadi karena terdapat kejahatan awal, seperti kejahatan Tindak Pidana Narkotika, Perdagangan Orang, Terorisme, Cukai, Penipuan, Korupsi, dll. Kejahatan yang sering terjadi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang merupakan tindak asal dari Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri dengan menyimpan, memberi, menguasai, memberikan janji. Korupsi yang kerap dilakukan penyelenggara negara terutama yang juga anggota dari Partai Politik. Hal ini didasari karena banyaknya biaya politik yang tidak sebanding dengan pendapatan yang didapat. Sedangkan uang yang digunakan untuk membiayai keikutsertaanya dalam dunia politik bukan selalu uang milik pribadi, bisa saja berasal dari utang untuk mendukungnya maju dalam pencalonan sebagai eksekutif dan legislatif. Biasanya uang hasil korupsi di tempatkan atau dialokasikan sebagian ke Partai Politik. Partai Politik sebagai tempat penyimpanan dari uang hasil korupsi ini dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Mengingat Partai Politik merupakan Korporasi yang berbentuk badan hukum.

This paper discusses critically the proposed law of political party (RUU Partai) Overall, the mentioned law has been advanced than that was applied previously. However, there are still several substantial weaknesses in it which needs some revisions in order to attain the making of independent political parties and democratic life in Indonesia.

In recent years, the failure of Islamic political parties in Indonesia has occurred as result of inability to make a good agenda setting. To solve this problem, this article highlights the importance of the pattern of political communication (including the communicator, message, media, communicant and its effects) for Islamic political parties. It must be a serious concern in arranging the agenda setting. The agenda setting must be based on the voters aspiration and rational values. By these ways, Islamic political parties will be independence from their big names (such as NU for National Awakening Party (PKB), Muhammadiyah for Mandate National Party (PAN). ; Beberapa­tahun­terakhir­ini,­kegagalan­partai-partai­politik­Islam­di­Indonesiaterjadi­sebagai­akibat­dari­ketidakmampuannya­untuk­membuat­agenda­settingyang baik. Untuk memecahkan masalah tersebut, artikel ini menggarisbawahi pentingnya pola komunikasi politik yang baik (termasuk komunikatornya, pesan, media, komunikan dan efek-efeknya) bagi partai politik Islam. Pola komunikasi politik­menjadi­penting­dalam­penyusunan­agenda­setting.­Agenda­setting­harusberbasiskan pada aspirasi pemilih dan nilai-nilai yang rasional. Dengan cara-cara ini­partai­politik­Islam­bisa­terbebaskan­dari­nama­besarnya­(seperti­NU­untuk­PKBdan Muhammadiyah untuk PAN). Kata-kata kunci: Partai politik Islam, komunikasi politik, agenda setting