Suchergebnisse

Prostitution is a perverted crime in society, with the development of information and technology online prostitutes use social media to peddle themselves. Online prostitution is carried out in an organized manner consisting of pimps, Commercial Sex Workers (CSWs) and users of CSW services. Positive legal rules in Indonesia in the Criminal Code (KUHP) only regulate pimps, commercial sex workers and service users there are no legal rules governing, so that the practice of prostitution remains in the midst of people's lives. This research aims to describe the legal politics of regulating prostitution through online transactions in Indonesia from Sadd Al-Dzariah's perspective. This research is a type of normative law research, using a statutory approach and a conceptual approach.This study uses the method of interpretation analysis (interpretation). The results of this study are : 1) Perpetrators of prostitution through online transactions in Indonesia are pimps, commercial sex workers (CSWs) and users of CSW services. The applicable settings only ensnare the pimps. PSK and PSK service users can not be snared. 2) The law politics of regulating online prostitution actors needs to be updated with regulations on prostitution so that online prostitution perpetrators can be snared and there is no discrimination. From a theoretical sadd al-dzari'ah perspective, prostitution is an act of adultery which causes damage to oneself, the state and society, so the need for prevention or renewal of prostitution regulations by looking at Islamic law. The presence of laws and regulations in a country serves as regulating and protecting the public. Prostitusi merupakan kejahatan yang menyimpang di masyarakat, dengan berkembangnya informasi dan teknologi para pelaku prostitusi memaanfaatkan media sosial untuk menjajakan dirinya. Prostitusi melalui transaksi online dilakukan secara terorganisir yang terdiri dari mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan pengguna jasa PSK. Aturan hukum positif di Indonesia dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) hanya mengatur mengenai mucikari, PSK dan pengguna jasa belum ada aturan hukum yang mengatur, sehingga praktik prostitusi tetap ada ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan politik hukum pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi online perspektif sadd al-dzari'ah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan penelitian Perundang-undangan (statute approach) dan Pendekatan Konseptual (conceptual approach), Serta metode analisis penafsiran (interpretasi). Hasil studi ini menunjukkan bahwa 1) Pelaku prostitusi melalui transaksi online di Indonesia yaitu Mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK) dan Pengguna jasa PSK. Pengaturan yang berlaku hanya menjerat mucikari. PSK dan Pengguna Jasa PSK tidak dapat dijerat. 2) Politik hukum pengaturan pelaku prostitusi melalui transaksi online, perlu dilakukannya pembaharuan peraturan mengenai prostitusi, sehingga pelaku prostitusi dapat dijerat dan tidak terjadinya diskriminasi. Menurut perspektif teori sadd al-dzari'ah, prostitusi merupakan perbuatan zina yang menimbulkan kerusakan bagi diri sendiri, negara dan masyarakat, sehingga perlu adanya pencegahan berupa pembaharuan peraturan prostitusi dengan melihat hukum islam karena kehadiran peraturan perundang-undangan di negara berfungsi sebagai mengatur dan melindungi masyarakat

The Covid-19 pandemic limits people's mobility and causes economic decline. To cope with the problem, the government has issued the pre-employment cards but still insufficient to increase people's incomes. This study aims to prove the contextualization of the meaning of hadith on work ethics during the pandemic using maudhū'i technique. The research is focusing on one hadith narrated by Ahmad bin Hanbal, since this hadith is the most relevant to the pandemic case. The quality of the hadith is analyzed descriptively based on the hadith book. The study found that the work ethic hadith narrated by Ahmad bin Hanbal is valid because it fulfills the continuity of his sanad and narrators 'adil and al-dlabt. The meaning contained in the hadith which is the focus of the study in this paper emphasizes the nobility of people who use their own hands and abilities to work so that they can provide a spirit for the Muslim ummah to continue working to support their families even during the Covid-19 pandemic. ; Pandemi covid-19 telah membuat ruang gerak masyarakat menjadi terbatas sehingga menyebabkan ekonomi masyarakat mengalami penurunan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam bentuk kartu Pra Kerja dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Masyarakat tidak bisa seterusnya berpangku tangan karena dalam Islam diwajibkan untuk bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan kontekstualisasi makna hadis tentang etos kerja dimasa pandemi covid-19. Penulis melakukan penelitian dalam bentuk literatur review dengan teknik maudhui terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan etos kerja. Penulis hanya membatasi pada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dengan pertimbangan bahwa hadis tersebut yang paling relevan dengan etos kerja dimasa pandemi covid-19. Hadis tersebut dianalisis kualitasnya secara deskriptif berdasarkan kitab hadis. Hasil penelitian menemukan bahwa hadis etos kerja yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal berkualitas sahih karena memenuhi ketersambungan sanad dan periwayatnya 'adul dan ...

Mural dalam perjalananan seni rupa tidak bisa dilepaskan dari jaman prasejarah kira-kira 31.500 tahun silam, ketika ada lukisan gua di Lascaux, selatan Prancis. Mural-mural abad pertengahan atau periode Baroque memperlihatkan lompatan besar pada tema dan teknik. Interior gereja-gereja di Italia, misalnya, diperindah dengan rerupaan bergaya surealis, karya Michaelangelo dan Leonardo da Vinci, yang bersumber pada kisah-kisah Al Kitab. Di negara-negara konflik, seperti Irlandia Utara, mural sangat mudah ditemui di semua dinding kota. Tercatat sekitar 2000 mural dihasilkan dari sejak tahun 1970 hingga sekarang dan dengan demikian Irlandia Utara-lah negara yang sangat produktif menghasilkan mural. Propaganda politik menjadi tema sentral dalam mural tersebut. Mural pada perkembangannya telah menjadi bagian dari seni publik yang melibatkan komunikasi dua arah. Seniman mural melakukan komunikasi secara visual kepada masyarakat terhadap apa yang ingin dicurahkannya, sedangkan masyarakat sebagai penikmat dalam praktiknya mampu berinteraksi langsung kepada seniman. Hal ini semakin menunjukkan dalam seni mural, bahwa interaksi tidak hanya dilakukan secara visual yang menganut pandangan 'seni adalah seni' tanpa pertanggungjawaban yang pasti, namun mural juga mampu mendekatkan dirinya sebagai seni yang berinteraksi juga secara verbal. Dalam hal ini, masyarakat memperoleh pencerahan dalam dunia seni rupa dan secara teknis, masyarakat awam dapat mengambil peran sebagai seniman juga. Faktor karakter inilah yang akhirnya belakangan ini membuat mural semakin mendapatkan perhatian dari masyarakat luas yang awam terhadap perkembangan maupun keberlangsungan hidup seni rupa, lebih khusus lagi adalah anak muda. Fakta inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan bentuk kegiatan workshop mural bagi siswa SMAN Garum dan SMAN Talun Kabupaten Blitar. Materi workshopnya sendiri tidak hanya praktik atau pengenalan teknik membuat mural tetapi juga sejarah, definisi, karakter, dan metode penciptaannya.Keyword : mural, seni publik, dan metode penciptaan seni       Â

Election is an important mechanism for one country to choose leaders in a safe and harmonious way. The position of non-Muslim candidates and women is enshrined in the Federal Constitution. The involvement of non-Muslim candidates is generally prohibited from the perspective of Fiqh Siyasah based on the Qur'an (5: 51); and female candidates based on the Qur'an (4:34). The objective of this study was to clarify the position of non-Muslim candidates and women in Fiqh Siyasah which needed to be reviewed from the perspective of the legislative or amendment of the deed according to Islamic values. This study was qualitative that was a library research which involved studies of Turath book and information from field interviews. This study found that the legal status was not in line with the policy of Fiqh Siyāsah under the Federal Constitution Article 47 (b) and the Election Act 1958 (Act 19 Section 13 (1). Therefore, it was a necessary for the Federal Constitution Article 40 (2) 'appointment of a Prime Minister' to be amended to 'appointment of a Muslim Prime Minister' to be consistent with the Federal Constitution of Article 3 which has constituted that Islam is the religion of the federation. Keywords: Non-Muslim Candidate, Woman Candidate, Fiqh Siyasah, Legislation and Election. Pilihan raya merupakan satu mekanisme penting dalam sesebuah negara bagi memilih pemimpin secara aman dan harmoni. Kedudukan calon non Muslim dan wanita sememangnya termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Penglibatan calon non Muslim secara umumnya adalah dilarang dari sudut fiqh siyasah berdasarkan al-Qur'an (5: 51) dan calon wanita berdasarkan al-Quran (4:34). Objektif kajian ini bagi menjelaskan kedudukan larangan calon non Muslim dan wanita dalam fiqh siyasah yang perlu diteliti semula dari sudut perundangan atau pindaan akta menurut nilai-nilai Islam. Kajian ini bersifat kualitatif iaitu penelitian perpustakaan yang melibatkan kajian kitab turath serta maklumat temu bual di lapangan. Dapatan kajian ini menjelaskan kedudukan perundangan tidak selari dengan dasar fiqh siyāsah di bawah Perlembagaan Persekutuan Perkara 47 (b) dan Akta Pilihan Raya 1958 (Akta 19 Seksyen 13 (1). Justeru, perlu kepada pindaan Perlembagaan Persekutuan Perkara 40 (2) (a) "melantik seorang Perdana Menteri" dipinda kepada "melantik seorang Perdana Menteri yang beragama Islam" agar ianya selaras dengan Perlembagaan Persekutuan Perkara 3 yang memperuntukkan bahawa agama Islam adalah agama bagi persekutuan. Kata kunci: Calon Non Muslim, Calon Wanita, Fiqh Siyasah, Perundangan dan Pilihan Raya.

ABSTRACTIslamic economics views that the market, the state and the individual are in balance (iqtishad), there can be no sub-ordinates, so that one of them becomes dominant over the other. The market is guaranteed freedom in Islam. The free market determines the methods of production and prices, there should be no disturbances that result in the disruption of the market balance. However, because it is difficult to find a market that runs on its own fairly (fairly) and market distortions often occur, so that it can harm the parties, Islam allows for market internevsi by the state to restore the market back to normal. The market, which is allowed to run alone (laissez faire), without anyone controlling it, has actually led to unilateral market control by the capitalist, the infrastructure authority and the information owner. Information asymmetry is also a problem that cannot be solved by the market. The state in Islam has the same role as the market, its job is to regulate and supervise the economy, ensure perfect competition in the market, equitable information and economic justice.The concept of market foodism in Islam can be referred to in the hadith of Rasululllah Saw. Thus, Islam is far ahead of the West in formulating the concept of market mechanisms. The concept of market mechanisms in Islam was further developed scientifically by scholars throughout history, starting from Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibn Taymiyah, Ibn Khaldun, etc. These scholars have discussed the concept of market mechanisms in a comprehensive manner. They have discussed the power of supply and demand. Their study has also reached the factors that influence the market. In an Islamic economy, prices are determined by the forces of supply and demand. If there is a market distortion, the government may intervene in the market. However, Islamic economics is opposed to government intervention with excessive regulations when market forces are free to work to determine competitive prices. Keywords: Mechanism, Market, Economy, Islam ABSTRAKEkonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan (iqtishad), tidak boleh ada sub-ordinat, sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar.Tetapi oleh karena sulitnya ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (fair) dan distorasi pasar sering terjadi, sehingga dapat merugikan para pihak, maka Islam membolehkan adanya internevsi pasar oleh negara untuk mengembalikan agar pasar kembali normal. Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri (laissez faire), tanpa ada yang mengontrol, ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal (capitalist) penguasa infrastruktur dan pemilik informasi. Asymetrik informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan dengan pasar, tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata dan keadilan ekonomi.Konsep makanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadits Rasululllah Saw . Dengan demikian, Islam jauh mendahului Barat dalam merumuskan konsep mekanisme pasar. Konsep mekanisme pasar dalam Islam selanjutnya dikembangkan secara ilmiah oleh ulama sepanjang sejarah, mulai dari Abu Yusuf, Al-Ghazali, Ibnu Taymiyah, Ibnu Khaldun, dsb. Para ulama tersebut telah membahas konsep mekanisme pasar secara konprehensif. Mereka telah membahas kekuatan supply and demand. Kajian mereka juga telah sampai pada faktar-faktor yang mempengaruhi pasar. Dalam ekonomi Islam harga ditentukan oleh kekuatan supply and demand.Jika terjadi distorsi pasar maka pemerintah boleh intervensi pasar Namun, ekonomi Islam menentang adanya intervensi pemerintah dengan peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menentukan harga yang kompetitif. Kata Kunci : Mekanisme, Pasar, Ekonomi, IslamDAFTAR PUSTAKAAbu Daud, Sunan No Hadits 3450, jilid III, Dar al-Hadits Syuriah,tt. Al-Assal, A.Muh. dan Abd.Karim,Fathi, "Hukum Ekonomi Islam" Jakarta:Pustaka Firdaus,1999 Ad-Darimy, Sunan Ad-Darimy, Darul Fikri Beirut , tt. Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Jilid III. Ash, Shiddiqy,Muhammad Nejatullah, Economic Though of Abu Yusuf, Aligarh, In Fikri wa Najjar, vol. 5 No 1, Januari 1964 At-Tirmizy, Al-Jami Shahih Sunan At-Tirmizy, No Hadits 1310, Juz III, Beirut: Dar al-Fikri ,tt, Frank, Robert Frank, Microeconomics and Behavior, 2 nd. Ed, New York: MC Graw Hill, 1994 Green, Marshal, The Economic Theory, terj. Ariswanto, Buku Pintar Teori Ekonomi, Jakarta: Aribu Matra Mandiri, 1997 Hamdani, Ikhwan, Sistem Pasar, Jakarta: Nurinsani, 2003 Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa Ibnu Taymiyah, jilid VIII. --- , Al-Hisbah fil Islam, Kairo, Mesir, tt.,Ibnu Khaldun, Muqaddimah, Edisi Indonesia, terj. Ahmadi Taha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000 ibn Abdur Rahim Al-Mubarakafuri, Muhammad Abdur Rahman, Tuhfah al-Ahwazy bi Syarah Jami' At-Tirmizy, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, Nomor Hadits 1310 Karim, Adiwarman, Kajian Ekonomi Islam Kontemporer, Cet.III; Jakarta: 2003 --- , Ekonomi Mikro Islami, Indonesia, The International Insitute of Islamic Thought Cet.III; Indonesia: 2002 Rahman, Rahman, Economic Doctrines of Islam, Edisi Indonesia, Doktrin Ekonomi Islam, jilid 4 Terj. Suroyo Nastangin, Dana Bhati Wakaf Yogyakarta: 1996 S.M.Yusuf, Economic Justice in Islam, Lahore: Muhammad Asyraf, 1971 Smith, Adam An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations, New Rochelle,, N.Y : Arlington House, 1966 Yusuf, Abu, Kitab Al-Kharaj, Beirut: Dar al-Ma'arifah, 1979 --- , The Economic Entreprise in Islam,Islamic Publication, ltd, Lahore, terj. Anas Sidik, Jakarta: Bumi Aksara,2007

At the end of December 2019, a pandemic of life-threatening disease known as COVID-19, caused by a virus that is highly infective and capable of damaging the respiratory system of a human body, to eventually causing death within a short span of time, has been reported in Wuhan, China. This virus has spread to hundreds of countries with hundred thousand positive cases of COVID-19, as well as thousands of death recorded until April 2020. Similarly, Malaysia also faces the pandemic of COVID-19 and recorded an increase of positive cases with more than 50 deaths until today. Multiple drastic preventive measures and steps have been implemented by the authorities in Malaysia to prevent the spread of the COVID-19 outbreak. Hence, this study is conducted to identify control measures that have been used globally, by looking into recent literature studies and focusing on the enforcement of Restriction of Movement Order (RMO) measure in Malaysia. Inevaluating the legality of the implementation, the concept of siasah syar'iyyah,which is an effective mechanism insafeguarding thepublic interest or common good as required in Islam, must be taken into consideration. Therefore, qualitative methodology was duly adopted to explore the jurisprudential approach of prior Muslim governments, by analyzing highly regarded principal references that addressed similar cases. The basic principles of Islam, as contained in the Quran and ḥadīth of Rasulullah PBUH, applied in the decision making process and the rationality of actions taken in addressing any pandemic of disease would also be observed through data analysis methodology (content analysis). The approach of Islamic jurispru-dencemethodologythat is relevant and its applicationto this issue is also very important to be elaborated tounderstand that the process used before arriving at each decision by the authorities should adhere to the concept ofmaqāṣid and main principles ofsharī'ah. The result of thestudy found that the preventivemeasures to control the pandemic outbreak currently implemented by Malaysian government as well as the policies being enforced in dealing with the life-threatening pandemic isconsistent withthe injunctions of Islamic lawthat should be obeyed by all parties. Abstrak Pada akhir Disember 2019, pandemik penyakit yang mengancam nyawa manusia dikenali sebagai COVID-19, sejenis virus yang mudah dijangkiti, mampu merosakkan sistem respiratori tubuh manusia seterusnya menyebabkan kematian dalam jangka masa pendek telah dilaporkan berlaku di Wuhan, China. Virus ini telah merebak ke ratusan buah negara dengan ratusan ribu kes positif COVID-19 beserta ribuan kematian telah dicatatkan sehingga April 2020. Malaysia turut berdepan dengan wabak COVID-19 dan merekodkan peningkatan kes positif dengan lebih 50 kematian setakat hari ini. Pelbagai langkah dan kaedah kawalan drastik telah dilaksanakan oleh badan berautoriti di Malaysia untuk mengawal penularan wabak COVID-19. Justeru kajian ini dibuat untuk mengenalpasti kaedah-kaedah pengawalan yang dilaksanakan di peringkat global dengan melihat kajian-kajian literatur terkini dengan penumpuan kepada penguatkuasaan kaedah Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) di Malaysia. Dalam menilai kesahan pelaksanaan, konsep siasah syar'iyyah yang merupakan satu mekanisme efektif dalam menjaga kemaslahatan awam seperti yang dituntut oleh Islam harus diambilkira. Oleh yang demikian, metod kualitatif digunapakai untuk meneroka pendekatan ijtihad kerajaan Islam terdahulu dengan menganalisis kitab-kitab muktabar dalam menangani beberapa kes yang sama. Prinsip-prinsip asas Islam yang terkandung dalam al-Quran dan sunah Rasululullah SAW dalam proses membuat keputusan dan kewajaran tindakan yang perlu diambil dalam menangani suatu wabak penyakit akan turut diteliti melalui kaedah analisis data (content analysis). Pendekatan kaedah-kaedah memastikan yang relevan serta pengaplikasiannya dalam isu ini juga sangat penting untuk diperhalusi bagi memahami bahawa proses setiap keputusan yang diambil tindakan oleh badan berautoriti perlu menepati konsep maqasid dan prinsip utama syariah. Hasil kajian mendapati, kaedah kawalan penularan wabak yang sedang dijalankan oleh kerajaan Malaysia berserta dasar dan polisi yang dikuat kuasakan dalam menangani pandemik yang mengancam nyawa masyarakat adalah bertepatan dengan perintah syarak yang wajib dipatuhi oleh semua pihak.

This paper discusses monogamy as a material in marriage agreements according to Islamic law and legislation. The focus of the study is on the rules regarding marriage agreements and monogamy as material in marriage agreements in Islamic law and legislation in Indonesia. The method used is normative juridical. Sources of legal materials, namely: Alquran, Hadith, classical fiqh, Civil Code, Republic of Indonesia Law Number 16 of 2019 Regarding Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning Islamic Legal Compilation. Technical analysis using prescriptive analysis. The results showed that marriage agreements in Islamic law are permissible if they do not conflict with Islamic law. Marriage agreements are also regulated in the Civil Code, Marriage Law and KHI, where marriage agreements are permitted if they do not conflict with decency, legislation and public order. Monogamy as a material in a marriage agreement is permissible in Islamic law and has a normative reference in the Qur'an, Hadith and fiqh scholars. Laws and regulations in Indonesia also provide opportunities regarding monogamy which can be used as material for marriage agreements, even wives can require monogamy as taklik talak. ; Paper ini membahas tentang monogami sebagai materi dalam perjanjian perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-undangan. Fokus kajiannya tentang aturan mengenai perjanjian perkawinan dan monogami sebagai materi dalam perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normative. Sumber bahan hukum, yaitu: Alquran, Hadist, fiqh klasik, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Teknis analisis menggunakan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa, perjanjian perkawinan dalam hukum Isalm dibolehkan jika tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perjanjian perkawinan juga diatur dalam KUH Perdata, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dimana perjanjian perkawinan dibolehkan jika tidak bertentangan dengan kesusilaan, perundang-undangan dan ketertiban umum. Monogami sebagai materi dalam perjanjian perkawinan dibolehkan dalam hukum Islam dan memiliki rujukan normatif dalam al-Qur'an, Hadis maupun ulama fiqh. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga memberikan peluang mengenai monogami yang dapat dijadikan sebagai materi perjanjian perkawinan, bahkan istri dapat mensyaratkan monogami sebagai taklik talak.

This article examines the translation of the Koran in the Java language with title Kitab al-Qur'an Tarjamah Basa Jawi "Assalaam" by H. Abu Taufiq S. The focus of study in this article is to disclose the background and motivation of the writing of Tarjamah Qur 'an Basa Jawi "Assalaam", revealing the methods used and analyze the advantages and disadvantages of the Book Tarjamah Qur'an Basa Jawi "Assalaam". In addition this article also reveals the community's response to the study of the Koran in the Book Tarjamah Qur'an Basa Jawi "Assalaam". The analysis of the conclusions in the can are: First, the background and motivation of writing / preparation of the book of the Qur'an Tarjamah Basa Jawi "Assalaam", in addition to the need for further efforts of the grounding of the Koran is based on impulse some Quran verses. In addition, the Book Tarjamah Qur'an Basa Jawi "Assalaam" was also inspired by the many customers Jum'ah Khutbah book series. Second, the preparation method is the translation of the book according to the methods specified scholars associated with the rules of interpretation as well as relevant rules that must be obeyed. Third, while the excess is technically a book has been systematically arranged, so as to facilitate the reading and searching the desired passages, the translation has been through the process of interpretation, referring to the various books of tafsir, making it easier for readers to understand the biological paragraph. While the drawbacks is that unfortunate book Tarjamah Qur'an Basa Jawi "Assalaam" has not been evenly distributed, the new focus on the region of Central Java and Yogyakarta, designations in the form of volumes according to juz-Juz sometimes cut relationship between the verse being translated. Then the functional advantages is that for the Javanese in particular, Tarjamah Qur'an Basa Jawi "Assalaam" become an important reference in the framework of the Islamic propaganda, which is close to the psychological and cultural basis. Fourth, since the release, the book Tarjamah Qur'an Basa Jawi "Assalaam" is a demand and a boost by the various parties, both from the congregation culturally and ulema officially through the government. It is not surprising presence responded very positively by the public.

ABSTRAKSebagaimana diyakini oleh umat Islam, bahwa Islam adalah agama yang sarat dengan ajaran yang bernilai dan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan kelangsungannya, sebagai bagian dari rahmatan lil-'alamien. Di antara yang terpenting adalah komitmen Islam terhadap pelaksanaan pendidikan. Berkaitan dengan upaya peningkatan aspek pendidikan, secara rasional, tidak seorangpun di dunia ini yang tidak menyetujui, mulai lapisan masyarakat kelas bawah hingga ke lapisan yang paling tinggi, yakni para pemegang pemerintahan.Perhatian Islam secara serius terhadap aspek pendidikan dapat diketahui secara pasti dalam lembaran-lembaran perjalanan sejarahnya. Hal ini dapat diketahui dari adanya kegiatan-kegiatan pembelajaran dari sejak munculnya Islam di Madinah di masa Nabi Muhammad SAW. Tradisi keilmuan ini berlanjut secara estafet mulai dari generasi Nabi-Sahabat, Tabi'ien, Tabi'it-Tabi'ien dan seterusnya. Di antara yang paling menonjol dan dicatat oleh tinta emas para sejarawan adalah kegiatan keilmuan (pendidikan) di zaman Kekhalifahan Abbasiyah di Timur (Baghdad) dan Kekhalifahan Islam di Barat (Spanyol). Pada masa-masa ini lahirlah banyak ilmuwan, seperti lbnu Sina, lbnu Rusyd dan lain-lainnya. Mengapa gerakan keilmuan (pendidikan) pada masa itu dapat berlangsung sedemikian hebat? Tentu banyak jawaban yang dapat dikemukakan. Di antaranya ialah karena adanya perintah mencari ilmu atas setiap muslim, baik yang tersirat maupun yang tersurat, yang termaktub dalam Kitab Suci Al-Qur'an dan al-Hadits. Hal ini, secara sadar yang didasari dengn keimanan yang kuat, telah diterjemahkan oleh para penguasa pemerintahan Islam dengan menyuruh setiap warga negaranya, tanpa diskriminasi, untuk belajar dan mereka (para penguasa) dengan penuh komitmen menyediakan berbagai kemudahan untuk para pembelajar.Kata kunci : Islam, Demokratisasi, Pendidikan56 IJurnal Tarbawi Vol. II. No. 2. Juli - Desember 2014ABSTRACTAs believed by Muslims, that Islam is a religion that is loaded with valuable teachings and beneficial to human life and its sustainability, as part of rahmatan lil-'alamien. Among the most important teachings is the Islamic commitment to the implementation of education. In connection with efforts to improve the educational aspect, rationally, no one in this world who does not approve, starting from the lower class to the highe ststratum, namely the rulers of government.The very serious concern of Islam to the educational aspect can be known with certainty in the pages of its history. It can be seen from the presenceof the teaming activities since the advent of Islam in Medina at the time of Prophet Muhammad SAW. The scientific tradition then continued in estafette from the generation of Prophet-Companions, Tabi'ien (the followers), Tabi'it-Tabi'ien (the followers of the followers) and so on. Among the most prominent and recorded by historians in gold ink is the scientific activities (education) at the time of the Abbasid Caliphate in the East (Baghdad) and the Islamic Caliphate in the West (Spain). In this period many scientists emerged, such as lbn Sina (Avicenna), lbn Rushd (AvetTOes) and others.Why movement of science (education) at that time could take place so great? Certainly there are a lot of answers that can be proposed. Among them is because of the religious command on every Muslim to seek knowledge, either expressed or implied, as contained in the Holy Book (Al-Qur'an) and Hadith. It is, consciously based with strong faith, has been translated by the rulers of the Islamic governments by asking every citizen, without discrimination, to team, and they (the authorities) with a full commitment to provide various facilities for learners.Keyword: Islam, Democratization, Education

ABSTRACTThis thesis discusses the Criminal Law Policy in Tackling the Crime of Defamation in Indonesia (Study on Gafatar Group). The approach method used in this research is sociological normatife approach. From the results of this thesis research, it can be concluded that the form of religious blasphemy done by Gafatar group at this time, Gafatar group is not obligated to pray five times, fasting Ramadan and pilgrimage and having different syahadat. The Gafatar group also disbelieves others who are not their group. Pillars of Islam for example there are five, they Gafatar Group claim Islam, but not praying, fasting, and not pilgrimage, Gafatar does not recognize the Prophet Muhammad as Prophet and Rasul and Sentences Syahadatain are taught are: Asyahadu An Laa Ilaaha illaallahu, Wa Asyhadu Annal Massih Al-Mau'uud Rasulullah (I testify that There is no right in worship except Allah, and I testify that Al-Masiih is promised is the Messenger of Allah). As for Al-Masiih which is promised here means Ahmad Musadeq. Should the legal arrangement of the Crime of Penidaan Religion in Indonesian legislation Arrangement in the Criminal Code (KUHP) in Article 156a of the Indonesian Penal Code reads entirely: "Sentenced to imprisonment for a maximum of five years whoever intentionally in Publicly expressed a feeling or act that is essentially hostile, abusive or defamatory of a religion held in Indonesia with the intention that people do not embrace any religion, which is contained Belief in the One Supreme God and Article 1 of Law No. 1 / PNPS / 1965 explicitly mentions the prohibition of seeking general support and for the interpretation of a religion. The provisions of this article read more fully: "Every person is forbidden to intentionally publicly recite, advocate or endorse general support for interpretation of a major religious thing in Indonesia or conduct religious activities that resemble those religious activities, which interpretations and activities Deviates from the points of the teachings of that religion Recommendation: Fostering the Gafatar Group according to the true teachings of Islam because religious awareness is essential in carrying out the teachings of worship in religion Roles, including religious institutions authorized by the state, provide guidance as the basis of belief (religious) In the pluralistic society of Indonesia Socializing the legal arrangements against the Crime of Defamation in the legislation in Indonesia, for the public to know more. Keywords: Policy, Criminal Law, Defamation of Religion. ABSTRAKTesis ini membahas Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia ( Studi Pada Kelompok Gafatar). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatife sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bentuk Penistaan Agama Yang Dilakukan Oleh Kelompok Gafatar Pada Saat Ini, Kelompok Gafatar Tidak wajib shalat lima waktu, puasa Ramadhan dan naik haji dan mempunyai syahadat yang berbeda. Kelompok Gafatar juga mengkafirkan orang lain yang bukan kelompok mereka. Rukun Islam misalnya ada lima, mereka Kelompok Gafatar mengaku Islam, tetapi tidak shalat, puasa, dan tidak naik haji, Gafatar tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul dan Kalimat Syahadatain yang di ajarkan adalah: Asyahadu An Laa Ilaaha illaallahu, Wa Asyhadu Annal Massih Al-Mau'uud Rasulullah (Aku bersaksi bahwa Tiada Illah yang hak di sembah kecuali Allah, dan Aku bersaksi bahwa Al-Masiih yang di janjikan adalah Rasulullah). Adapun Al-Masiih yang di janjikan di sini maksudnya adalah Ahmad Musadeq. Seharusnya pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia Pengaturan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 156a KUHP selengkapnya berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang maha Esa. Dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi: "Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu. Rekomendasi : Membina Kelompok Gafatar sesuai ajaran Islam yang benar karena penyadaran beragama adalah penting dalam melaksanakan ajaran beribadah dalam beragama. Peranpemerintah termasuk lembaga agama yang diberi otoritas oleh negara, memberikan pembinaan sebagai dasar keyakinan (keberagamaan) dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Mensosialisasikan pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk masyrakat lebih mengetahui. Kata Kunci: Kebijakan, Hukum Pidana, Penistaan Agama.

Qur'an memorizer or commonly known as Hafidz Qur'an is currently getting quite intense attention from Moslem society in Indonesia, especially Moslem society in Jember. This positive acceptance can be seen from the development of tahfidz Qur'an program in various educational institutions in Jember and the number of educational scholarship offered to students who memorized Qur'an. This study aims to explain the social construction of the Hafidzah Qur'an in Jember with the use of constructivism method. The theory used is social construction that explains the formation of a society based on the knowledge they have through three simultaneous processes, namely, externalization, objectivation, and internalization. The result of this study is that the social construction of the moslem community in Jember shows positive acceptance of hafidzah Qur'an. It began with an externalizing moment when people found out about hafidz Qur'an through Islamic studies and television programs. Then the community formed the acceptance through the construction of tahfidz institution and the provision of scholarship to hafidz students in objectivation process, and finally it inspires the community to become hafidz and send their children to tahfidz institutions in the process of internalization. Keywords: Hafidz Qur'an, social construction, externalization, objectivation, internalization Referensi: Ahmad, A. A. 2012. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Riyadh: Maktaba Dar-u-Salam. Terjemahan oleh Al-Khattab. 2012. English Translation of Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Cetakan Pertama. Riyadh: Maktaba Dar-us-Salam Anwar, Rosihan. 2008. Ulumul Qur'an. Bandung: CV. Pustaka Setia Bagong, Suyanti dan Sutinah. 2013. "Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan". Jakarta: Kencana Prenadamedia Group Barker, C. 2015. "Cultural Studies: Teori dan Praktik". Bantul: Kreasi Wacana Berger, P.L. 1991. Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial. Cetakan Pertama. Diterjemahkan oleh Hartono. Jakarta: LP3ES Berger, P. L dan Thomas Luckmann. 1990. Tafsir Sosial Atas Kenyataan. Cetakan Ke 1. Diterjemahkan oleh Hasan Basari. Jakarta: LPES Bungin. 2008. Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. 2009. "Handbook of Qualitative Research". Cetakan ke 1. Diterjemahkan Oleh: Dariyatno dkk. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Jaffer, Abbas & Masuma Jaffer. 2009. Quranic Sciences. London: ICAS Press Kemenag. 2014. Al-Qur'anulkarim Al-Ihsan. Bandung: Al-Hambar Nawawi, H. 1998. Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Paloma, M. M. 2004. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo Persada Ridder, HG. 2014. A Review Book of Qualitative Data Analysis. A Methods Sourcebook. Hannover: SAGE Publicatio Shihab, Q. 2003. Wawasan Al-Qur'an. Jakarta: Penerbit Mizan Suryana. 2010. "Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif". Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia. Skripsi: Ula, Nur Habibatul. 2016. Pengaruh Media Televisi dalam Acara Hafidzah Indonesia terhadap Menghafal al-Qur'an Siswa Kelas 3 SDIT Ghilmani Ketintang Surabaya. Skripsi. Surabaya: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nurnaini, K. 2014. Motivasi Berprestasi Mahasiswa Penyandang Tundakasa. Skripsi. Surabaya: Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Baehaki, A. 2009. Pemenuhan Kebutuhan Chatters dalam Program Chate Mate, O Chanel. Skripsi. Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Rosiawati, D. I. 2014. Konstruksi Realitas Sosial Anggota Multi Level Marketing Fashion di Kota Jember. Skripsi. Jember: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Iskandar, A. S. 2013. Konstruksi Identitas Muslimah Bercadar. Skripsi. Jember: Fakultas Imu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Disertasi: Bungin, B. 1990. Konstruksi Sosial Media Massa Makna Realitas Sosial Iklan Televisi dalam Masyarakat Kapitalistik. Disertasi. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga Jurnal: Manuaba, Putera. 2008. "Memahami Teori Konstruksi Sosial". Surabaya: Masyarakat Kebudayaan dan Politik Vol. 21 No. 3 pp. 221-230 Manshur, F. M. 1998. Budaya Pesantren dan Tradisi Pengajian Kitab. Yogyakarta: Humaniora No. 8 pp. 46-52 Mushtofa. 2015. Kedatangan Islam dan Pertumbuhan Pondok Pesantren di Indonesia Prespektif filsafat Sejarah. Madiun: An-Nuha Vol. 2 No. 1 pp. 1-15 Ngangi, Charles R. 2011. Konstruksi Sosial dalam Realita Sosial. Jakarta: ASE Vol. 7 No. 2 pp. 1-4 Romdloni, Ali. 2005. Tradisi Hafalan Qur'an di Masyarakat Muslim Indonesia. Jakarta: Journal of Qur'an and Hadith Studies Vol. 4 No.1 pp. 1-18 Zulva, Ngindiana. 2014. Sejarah Tahfidzul Qur'an Pondok Pesantren Al-Qur'an Nurul Huda Singosari Malang Tahun 1973-2007. Surabaya: AVATARA Vol. 2 No. 3 pp. 241-250 Internet: Avepress. 2010. "Budaya Malam Ganjilan di Jember" https://www.avepress.com/budaya-malem-ganjilan-di-jember/ [diakses tanggal 3 September 2018] Badan Pusat Statistik Jember. 2018. "Kabupaten Jember dalam Angka 2018" https://jemberkab.bps.go.id/publication/2018/08/23/ed0fddee041f0944344af43b/kabupaten-jember-dalam-angka-2018.html [diakses pada tangal 30 Agustus 2018] Tempo.co. 2017. "Setelah SNMPTN, IPB dan UNDIP Terima Mahasiswa Hafiz Al-Qur'an" https://nasional.tempo.co/read/869661/setelah-snmptn-ipb-dan-undip-terima-mahasiswa-hafiz-al-quran [diakses pada 16 Oktober 2017] Admin. 2016. "Apresiasi UNS untu Mahasiswa Hafiz" https://uns.ac.id/id/uns-update/mahasiswa-hafiz.html [diakses pada 16 Oktober 2017] PPA Putra. 2017. "Pendaftaran Santri Baru" http://ppa-putra.ibnukatsir.or.id/2017/02/28/pendaftaran-santri-baru/ [diakses pada 21 November 2017] Hajaroh, M. "Paradigma, Pendekatan dan Metode Penelitian Fenomenologi". staffnew.uny.ac.id/upload/132011629/penelitian/fenomenologi.pdf [diakses pada 27 November 2017] Redaksi Kampus Undip, "Hafidzah Qur'an Kini Bisa Masuk Undip Lewat SMBU" http://www.kampusundip.com/2016/07/hafizh-quran-kini-bisa-masuk-undip.html [diakses tanggal 24 Mei 2018] Solichah, Z. "Hafiz Al Qur'an Bebas Pilih Sekolah di Jember" https://www.antaranews.com/berita/567996/hafiz-al-quran-bebas-pilih-sekolah-di-jember [diakses tanggal 3 Juni 2018] Budiawati, A. D. "Bank Syariah Ini Buka Lowongan, Hafiz Qur'an Diutamakan" https://www.dream.co.id/dinar/bank-syariah-ini-buka-lowongan-hafiz-quran-silakan-masuk-1801291.html diakses tangggal 29 Juni 2018 [diakses tanggal 29 Juni 2018] Alaydrus, H. 2017. "Survei Membuktikan Generasi Milenial Lebih Suka Menonton TV" http://industri.bisnis.com/read/20171103/105/705870/survei-membuktikan-generasi-milenial-lebih-suka-nonton-tv [diakses tanggal 4 Juli 2018] Tempo.co. 2015. "90 Persen Orang Indonesia Doyan Nonton Ketimbang Baca Buku" https://nasional.tempo.co/read/713809/90-persen-orang-indonesia-doyan-nonton-ketimbang-baca-buku [diakses tanggal 4 Juli 2018] Hendri. 2017. "Sebelum Lulus, Siswa SMA Ini Wajib Hafal Alquran" https://www.jawapos.com/jpg-today/19/02/2017/sebelum-lulus-siswa-sekolah-ini-wajib-hafal-alquran [diakses pada 6 Juli 2018] PPPA. Daarul Qur'an. 2012. "Hadits Keempat" https://pppa.or.id/hadist/4/Hadits-Keempat [diakses tanggal 3 Sepember 2018]

The purpose of the study was to find out the title role of Pesantren believer Cooperative Mandiri Sidoarjo towards economic empowerment and independence employee boarding schools. The research method used is a descriptive qualitative approach to the case study method. Data collection was carried out by interviews and direct observation to informants, namely those in charge of pesantren, cooperative and cooperative employees (santri). And secondary data collection comes from journals, text books and other literature. The result of this study is the Mukmin Mandiri Pesantren Cooperative plays a major role in enhancing the empowerment of cooperative employees (santri) and playing an optimal role in supporting the independence of the cottage. The economic empowerment of pesantren employees conducted by the Mukmin Mandiri Pesantren Cooperative is by making the Cooperative a work field, a place to apply knowledge and a place to increase income. As for the independence of the cottage, that is to become the main source of funding for Islamic boarding schools in carrying out operations and the sustainability of Islamic boarding schools. Going forward, the Cooperative will further optimize the empowerment of union employees (santri) to print better students in the field of entrepreneurship and religion.Keywords: Cooperative Boarding School, Economic Empowerment, Independence of Islamic Boarding SchoolsREFERENCES Azyumardi, A. 1997. Pesantren, Kontinuitas, dan Perubahan Dalam Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan. Jakarta: Paramadina.Bakhri, Mokh. Syaiful. 2011. Sukses Ekonomi Syariah Di Pesantren: Belajar dari Kopontren Sidogiri, Koperasi BMT MMU, Sidogiri dan Koperasi BMT UGT Sidogiri. Pasuruan : Penerbit Cipta.Blanchard, K, PC John dan R. Alan. 1998. Pemberdayaan Memerlukan Waktu Lebih Dari Semenit (terjemahan oleh Zoelkifli Kasip) Jakarta: InteraksaBurhanudin. 2010. Prosedur Mudah Mendirikan Koperasi. Yogyakarta: Pustaka YustisiaDjumransjah, H. M. 2001. Pendidikan Pesantren dan Kemandirian Santri. Jurnal Ilmi Pendidikan, Jilid 8, Nomor 2Hutomo, Mardi Yatmo. 2000. Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi. Jakarta : Bappenas.Kartasasmita, Ginandjar, Ekonomi Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan; Jakarta: CIDES, 1995.Madjid, Nurcholish. 2009. Bilik-Bilik Pesantren. Jakarta: ParamadinaMastuhu. 1994. Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian Tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren. Jakarta: INISMaulana, Mirza, Al-Kautasari. 2014. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pondok Pesantren (Studi Pondok Pesantren ASWAJA Lintang Songo Desa Sitimulyo, Piyungan, Bantul). Skripsi. Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Sunan Kalijaga.Megarani, R. R. S. 2010. Strategi Pemberdayaan Santri di Pondok Pesantren Hidayatullah Donoharjo Ngaglik Sleman Yogyakarta. Skripsi. Fakultas Dakwah. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga YogyakartaMoleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelititan Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda KaryaMuhakamurrohman, A. 2014. Pesantren: Santri, Kiai, dan Tradisi. Jurnal Kebudayaan Islam. Vol. 12 (2), Juli-Desember. 109-118Muhammad. 2007. Lembaga Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Graha IlmuMuttaqin, R. 2011. Kemandirian dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia. Vol. 1(2): 65-94.Qomar, Mujamil. Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi, Jakarta Erlangga, 2006Qomar, Mujamil. Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokrasi Institusi, Jakarta Erlangga, 2008Rahmat, Ginanjar. 2014. Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Bagian Dari Pembangunan Ekonomi Lokal. Skripsi. Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Indonesia Depok JakartaRosyidi, S. (2006). Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro. Raja Grafindo Persada, Jakarta.Sabiq, As-Sayyid. 1993. Fiqh As-Sunnah. Beirut: Dar al-Kitab al-ArabySanin. 2008. Eksistensi Koperasi di dalam Pembangunan dan Pengembangan Pesantren (Studi Kasus di Pondok Pesantren An-Nur II Bululawang Malang). Skripsi. Jurusan Ilmu Pendidikan Sosial, Fakultas Tarbiyah.Shihab, Quraish. 2002. Tafsir Al-Mishbah. Jakarta: Lentera HatiSolichin, M.M. (2012). Kemandirian Pesantren di Era Reformasi. Jurnal Nuansa, Vol. 9, No. 1, Januari – Juni 2012.Subagyo, Ahmad. 2015. Manajmeen Operasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Jakarta: Mitra Wacana MediaSudjarmoko, Bedy. 2013. Identifikasi Faktor Penentu Dalam Peningkatan Adopsi Benih Unggul Kakao Oleh Petani. Jurnal TDIP 2(3), 123-132Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: AlfabetaSuhendi, Hendi. 2002. Fiqh Muammalah. Jakarta: PT Raja GrafindoSumodiningrat, Gunawan. Membangun Perekonomian Rakyat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998).Sutrisno, Edi. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Pertama). Jakarta: Kencana Prenada Media GroupWalsh, M. 2002. Pondok Pesantren dan Ajaran Golongan Islam Ekstrim: Studi Kasus di Pondok Pesantren Modern Putri 'Darur Ridwan' Parangharjo, Banyuwangi Jawa Timur. ACICIS Program Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Malang: Universitas Muhammadiyah MalangYin, Robert K. 2015. Studi Kasus : Desain dan Metode. Jakarta: Raja Grafindo Persada.Yusuf, C. dan Suwito, NS (2009). Model Pengembangan Ekonomi Pesantren. Purwokerto: STAIN PressZuhriy, M. Syaifuddien. 2011. Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren Salaf. Walisongo, Vol.19 No.2

Welcome to the current publication of Wawasan: Journal of Religious and Socio-Cultural Studies. It is a great challenge to publish high-quality manuscripts for Volume 6, No. 2, 2021. Wawasan is a peer-reviewed, open-access journal and free of charge to the authors dedicated to publishing articles and facilitating widespread dissemination and impact on the field.Pandemic Covid-19 should not prevent us from conducting high-quality research and disseminating the findings in a form of an article journal. Wawasan journal team members are dedicated to continuing support for providing open access and receiving articles for publications.In this issue, readers will find a diverse group of manuscripts and have something new and useful--and sometimes surprising--to say about a wide range of religious studies. Most of the articles in this volume are the result of the 3rd conference on Islamic and Socio-Cultural Studies (CISS) that we organised on November 17 to 18, 2021. We have very stimulating seven articles focused on religious and cultural studies. Dawam Multazami et.al. is investigating the interest pool of hashtag #IslamNusantara that spark hot debate in 2017 since promoted officially by one of the prominent Islamic organisation, Nahdlatul Ulama. The second article by M Naufal Waliyudin et. al. is discussing the experience of youth in the interfaith organisation to create the youth as an agent of peace and harmony in Indonesia. Santi Paramithan et.al. brought us to understand the content of the verse Tanha Vagga of the Dhammapada scripture through semantic analysis.The issue of radicalism is still around us and the article by Dzuriyatun Toyibah shows us the household arrangement of the terrorists convicted life. This article argues that the position of women, as wives and mothers, shows significance in deradicalising the family. The Balinese Hindu arts show not only interesting but also sacred. Abdullah Fuadi investigates these arts to prove their sacredness and challenge Hegel's theory of 'the death of arts.' Meanwhile, the two last articles identify the kitab written by prominent ulama in pesantren in Bandung and presented historically by Zulkarnain Yani. Its finding is important to show the Islamic scientific traditions and network of the ulama in pesantren in Bandung. The article by Puji Sulani et.al. investigates the sustainability of cultural identity held by the ex-adherents of Kawula Warga Naluri in Banjarnegara, Central Java. The ex-adherent struggle between keeping their cultural identity and government regulation to adhere to one of the state official religions.As you read throughout this volume of Wawasan journal, I would like to remind you that the success of our journal depends directly on the number of quality articles submitted for review. Accordingly, I would like to request your participation by submitting quality manuscripts for review.As the Editor-in-Chief of this journal, I would like to extend my gratitude to the Dean of the Faculty of Ushuluddin for continuous support in scientific publication, my managing editor, editorial board members, and reviewers for creating this issue. Most importantly, I am deeply grateful to all the authors for their excellent works and remarkable contributions.

Abstrack: Tjokroaminoto is a National hero and one of the pioneers of Indonesia's independence. He was born and raised in a religious family which, to some extent, has influenced his thought and political views and activities. One of the most prominent ideas of Tjokroaminoto is the concept of Islamic socialism that has been well illustrated in his monumental book entitled 'Islam dan Socialism'. The book is a response of Tjokroaminoto toward Karl Marx's socialism in the west and Pan-Islamism in Turkey. Tjokroaminoto, in his book, significantly cites Quranic verses and hadith as the argumentative foundation of Islamic socialism, particularly on the concept of equality, brotherhood, and discussion for convention (musyawarah) as the main value of democracy. Due to the significant amount of Quranic verses cited by Tjokroaminoto, one of Islamic universities in Jakarta classify 'Islam and Socialism' as an exegesis book in the region of Nusantara. This means that the author is a Mufassir (the writer of a commentary on Quran). However, this assumption needs a further research and investigation in order to assure that the work of Tjokroaminoto can be counted as Quranic exegesis book. The investigation may include testing the work toward the valid criteria of authentic and reliable Quranic exegesis work, in terms of its method, type, and other significant features.الملخص :كان جوكروامينوتو هو الرائد إبطال تحريرة جمهورية الاندونيسيا ، ولد ونشئ في بيئة أسرية دينية حتى تؤثر على أفكاره فى فعلية السياسية والأنشطة. إحداها من مؤلفته عن مفهوم الاشتراكية الإسلامية التى تصب في الرسالة المشهورة بعنوان "Islam dan Sosialisme" هذا الكتاب يتضمن استجابة جوكروامينوتو على الاشتراكية كارل ماركس (Karl Marx) التي عامت في الغربية والحركة الإسلامية (Pan-Islamisme ) في تركيا في وقت واحد. و نقل جوكروامينوتو في مؤلفته كثيرة من آيات القرآن والسنة فى حجته, خاصة فى الحوار المساواة والأخوة والمشاورة فى ممارسة الديمقراطية. ولأجل عدد كثير من الآيات التي نقلت في ذالك الكتاب كان إحدى كلية دراسة العليا بجاكرتا، والإسلام والاشتراكية يدخل في تأليف تفسير الإندونيسي (Tafsir Nusantara) إن كان هذا الكتاب يعد من كتب التفسير فالمؤلفه يسمى المفسر . لتحصيل إلى هذا المفهوم يحتج إلى التحقيق العلمية للتأكدة بأنه من كتب التفسير . وفقا نظرية كتاب التفسير من طريقته و منهجه و لونه ووشروط المفسر التي يجب إستوفيهاAbstrak: Tjokroaminoto adalah konseptor sekaligus pahlawan perintis kemerdekaan republik Indonesia, ia lahir dan dibesarkan di dalam lingkungan keluarga yang sangat religius sehingga mempengaruhi pemikiran dan aktifitas politiknya. Salah satunya adalah konsep sosialisme Islam yang ia tuangkan dalam sebuah karya monumental berjudul 'Islam dan Socialisme'. Buku tersebut merupakan respon Tjokroaminoto terhadap sosialisme Karl Marx yang berkembang di Barat, bersamaan dengan sosialisme tersebut, berkembang pula Pan-Islamisme di Turki pada masa itu. Tjokroaminoto di dalam bukunya tersebut banyak mengutip ayat-ayat al Qur'an dan Sunnah sebagai papan bantalan argumentasi sosialisme Islam, terutama dalam konsep persamaan, persaudaraan dan musyawarah sebagai praktik demokrasi. Banyaknya ayat-ayat yang dikutip tersebut sehingga di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta, Islam dan Sosialisme dimasukkan dalam deretan karya 'tafsir nusantara' yang berarti pengarangya adalah seorang mufasir. Perlu interogasi ilmiah lebih jauh untuk memastikan apakah karya tersebut sesuai dengan teori kitab tafsir dikaji dari perspektif metode, corak dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mufasir.

Tulisan ini mengkaji tentang prostitusi yang pada prakteknya selalu diidentikkan dengan perempuan. Prostitusi merupakan masalah sosial yang diwariskan turun temurun dari masa ke masa dengan berbagai modus yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan gaya hidup dan teknologi. Fokus kajian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis normatif terhadap persoalan perempuan dan prostitusi? Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode studi kepustakaan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penulis akan mengkaji persoalan prostitusi berdasarkan bahan hukum utama, yakni melihat dalil yang bersumber al-Qur'an dan hadis, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada bagian akhir penulis mencoba mengetengahkan upaya solutif untuk membendung praktek prostitusi. Dalam kajian ini ditemukan bahwa prostitusi di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan, berlanjut masa penjajahan Belanda dan Jepang. Prostitusi merupakan sebuah tindak pidana yang bertentangan dengan hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. Surat an-Nur (24):30-33 secara tegas melarang praktek pelacuran/prostitusi. Larangan ini berlaku untuk siapapun tidak hanya pada perempuan pelaku prostitusi. Secara yuridis normatif perundang-undangan di Indonesia yang menyangkut prostitusi adalah pasal 296, 506 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Upaya membendung prostitusi utamanya dimulai dari keluarga. Optimalisasi peran orang tua -baik ayah, ibu maupun guru sebagai perpanjangan tangan orang tua- kiranya dapat menjadi salah satu langkah solutif dalam upaya meningkatkan ketahanan moral anak, yang pada akhirnya dapat membendung berbagai perilaku negatif yang bertentangan dengan norma dan agama, termasuk perilaku prostitusi. ; This paper examines prostitution which in practice has always been identified with women. Prostitution is a social problem that is passed down from time to time with various modes that always develop along with the development of lifestyle and technology. The focus of this study is how is the normative juridical review of the issue of women and prostitution? The method used in this article is the library study method. Through a normative juridical approach, the author will examine the issue of prostitution based on the main legal material, namely to see the arguments originating from the Qur'an and hadith, as well as legislation in force in Indonesia. In the final section the author tries to present a solution to stem the practice of prostitution. In this study it was found that prostitution in Indonesia has existed since the kingdom era, continued during the Dutch and Japanese colonies. Prostitution is a crime that is contrary to Islamic law and legislation in Indonesia. Surat an-Nur (24): 30-33 strictly prohibits the practice of prostitution. This ban applies to anyone not only to women who are prostitutes. Juridically normative legislation in Indonesia concerning prostitution is article 296, 506 of the KUHP, UU No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, UU No. 44 of 2008 concerning Pornography, UU No. 21 of 2007 concerning Eradication of Criminal Acts on Trafficking in Persons and UU No. 23 of 2003 concerning Child Protection. Efforts to stem the main prostitution began with the family. Optimizing the role of parents -both father, mother and teacher as an extension of their parents' hand- can be a solution in an effort to improve children's moral resilience, which in turn can stem a variety of negative behaviors that conflict with norms and religion, including prostitution.