Search results

As an open corpus, al-Qur'an speaks depending on readers. None has authority over al-Qur'an. Consequently, al-Qur'an is often taken by a group of Islamists as a socio-political legitimacy of their movement.Islamist group of Bangladeshi women -BICSa- are ideologizing an interpretation of the Koran which in doctrine to their women cadres to expedite their political missions under Jemaate Islami party (JI) of Bangladesh. BICSa successfully mobilized the women resources as a counterweight to the government by providing an education and a service to the lower levels of society, developing a relationship with the public, and recruiting also mobilizing the political support as the power of women.[Sebagai open corpus, al-Qur'an berbicara tergantung pembacanya. Tidak ada satu pun otoritas yang berkuasa penuh atasnya. Konsekuensinya al-Qur'an sering kali dibawa oleh sekelompok Islamis sebagai bentuk legitimasi gerakan sosial-politis mereka.Sekelompok Islamis perempuan Bangladesh–BICSa– melakukan ideologisasi tafsir al-Qur'an yang diajarkan kepada kader-kader perempuan mereka untuk memperlancar misi politik mereka di bawah partai Jemaate Islami (JI) Bangladesh. BICSa berhasil memobilisasi sumber daya perempuan sebagai penyeimbang pemerintahan dengan menyediakan pendidikan dan jasa bagi masyarakat level bawah, mengembangkan kontak dengan publik, merekrut dan menggalang dukungan politik sebagai kekuatan perempuan]

Beberapa pemikir Islam sebenarnya mencoba menawarkan alternatif penafsiran terhadap al-Qur'an sebagai jawaban atas perubahan zaman. Salah satunya adalah Fazlur Rahman. Ia menawarkan cara baca terhadap al-Qur'an yang berbeda dengan tradisi penafsiran Islam sebelumnya. Tujuannya adalah agar Islam mampu memecahkan persoalan yang mengganggu kehidupan umat yang meliputi aspek sosial, ekonomi, maupun politik, tanpa harus bersikap reaktif terdahap ide-ide Barat. Buku ajar al-Qur'an dan hadis ini, ternyata masih menggunakan pola penafsiran tradisional. Buku-buku ajar al-Qur'an dan Hadis disusun dengan menggunakan pola tahlili. Metode ini menampilkan teks-teks al-Qur'an dengan penjelasan makna yang dikaji secara global. Berdasarkan tradisi penulisan tafsir tahlili, yang merupakan ciri metode tafsir abad pertengahan, nalar yang dikembangkan bersifat ideologis. Ideologisasi semacam ini tentunya akan menghilangkan nalar kritis siswa, sebab nalar ideologis lebih bersifat indoktrinatif. Penutup berisi tentang kesimpulan yang ditarik secara induktif dari pembahasan serta tafsir yang terdapat pada bagin kedua. Penarikan kesimpulan, sebagaimana telah dijelaskan di atas, dilakukan secara logis dan sistematis. Penarikan ini tidak menggunakan kesimpulan berdasarkan otoritas teks maupun produk-produk otoritatif ortodoksi Islam masa lalu.

Tulisan ini membahas pemikiran Abdulkarim Soroush tentang agama dan pemikiran keagamaan dengan menguraikan teori Qabdh wa Bast (penyempitan dan perluasan interpretasi agama). Gagasan Soroush adalah refleksi dari situasi politik di Iran yang dikuasai oleh Wilayatul Faqih mereka menafsiri agama seolah tafsir itu adalah agama sendiri. Pada sisi lain terjadi dekonstruksi klaim kebenaran agama, dengan teorinya, Soroush menawarkan gagasan untuk menolak ideologisasi pemahaman religious terhadap lingkungan politik dan kekuasaan. Tulisan ini akan menjawab : mengapa klaim kebenaran agama muncul, dan bagaimana cara mendekonstruksi klaim kebenaran agama? Mengapa Soroush menolak paradigma ideologisasi agama, dan memperjuangkan demokratisasi hubungan antara agama dan politik? Tulisan ini mengungkapkan bahwa klaim kebenaran agama muncul karena posisi Wilayatul Faqih begitu dominan dalam pemerintahan Iran, fungsunya sebagai penjaga akhlak namun otoritasnya merenggut kemerdekaan berfikir masyarakt Iran, tidak ada kesadaran untuk membedakan antara pemahaman agama yang bersifat temporal dan profan dan agama yang abadi dan sakral. Upaya untuk ideologisasi agama mewakili kurangnya kesadaran untuk membedakan agama dan politik, karena kekurangan ini dapat menurunkan nilai ilahiah agama ke unsur duniawinya dan manusiawinya. Ideologisasi agama dapat mengakibatkan tirani atas nama agama, dan mencampurkan antara agama dan politik tidaklah tepat.