Search results

The tale of the Zimbo is one of folklore that can be found in ethnic Simalungun. Currently, in order to understanding character a group of people can also be done by reviewing content or substance of folk tales that they have. To study the value content of of social-cultural values in a folklore will be useful in identifying collective potential or characters the owners of the story. This article is written base on the document study by using content analysis method. The collection of data in this study is entirely done by studying a whole of Zimbo story. The written source of Zimbo tale retrieved from the publication of the Ministry of Education and Culture at 1996. The results of the analysis content done found that the story of Zimbo contain some social and culture values. genarally, the story of Zimbo shows that Simalungun ethnic was a religious community, keep the harmony of nature, very democratic, anti-imperialism and other socio-cultural values. Thus, dissemination of the values that exist in the content of the story of Zimbo will be very useful in the forming character Ke-Simalungunan on the young generation.

Tulisan ini ingin melihat lebih jauh bagaimana pola pembagian peran Utoh Peuraho di Lhokseumawe dalam dinamika perubahan lingkungan alam, dan kondisi sosial,ekonomi, politik dan budaya dan hubungannya dengan situasi industri kapal modern.dengan menggunakan pendekatan etnografi penulis ingin menunjukkan bahwa pembagian peran utoh peuraho sangat berkaitan dengan ketersediaan bahan baku serta proses komunikasi yang dibangun oleh pemodal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Utoeh Peuraho merupakan salah satu profesi yang masih sangat dibutuhkan di tengah masyarakat pesisir di Lhokseumawe. Pola pembagian peran utoh peuraho terbentuk saling berkaitan satu dengan lainnya. Dengan status kedudukan tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu : toke (pemilik kapal), kepala utoh (kepala tukang), dan utoh peuraho (awak pembuat kapal). Fungsi dari peran yang dimiliki oleh toke, kepala utoh, dan utoh peuraho berbeda-beda dan saling kerterkaitan satu sama lainnya. Dimana toke merupakan yang menyediakan modal dalam pembuatan kapal. Kepala utoh merupakan seseorang yang mendesain kapal dan mengatur pekerjaan utoh peuraho. Sedangkan utoh peuraho merupakan seseorang yang menerima perintah dari kepala utoh pada pembuatan kapal.

This paper aims to reveal the knowledge of the Gayo community about buffalo ethnotaxonomy so as to provide a good alternative for sustainability issues in maintaining local wisdom and identity. This research was conducted in Gayo Lues Regency using a qualitative approach because the main purpose of this study was to explore the knowledge and understanding of the Gayo community based on the emic perspective of the community regarding the classification of buffalo species. The data collection techniques used participatory observation, in-depth interviews, FGDs and document studies. The results showed that the knowledge of the Gayo community regarding the genetic ethnotaxonomy of buffalo can be seen from their ability to classify livestock types based on gender, skin color and horn shape owned by buffalo. There are six types of horns identified, namely: Caweng / Gaweng, Gonok, Gampang, Durung / Cakah, Rukup, Rebah, and Gope / Gupik. As for skin color, there are four categories, namely segem, jeged, impil-impil and sawak. The shape and characteristics possessed are indicators in determining the quality of the buffalo because it is correlated with the ability to endure, have energy and the quality of the meat produced. Knowledge of this matter is very useful for parties with an interest in the world of livestock to be used as a basis for policy making.

Artikel ini mengkaji tentang keberadaan Lembaga Wali Nanggroe dalam relasinya dengan masa depan perdamaian Aceh. Teknik pengumpulan data dalam studi ini adalah observasi, wawancara mendalam serta kajian dokumen yang relevan dengan topik. Hasil kajian menyatakan bahwa Wali Nanggroe adalah institusi khusus yang memang sudah berakar dalam kultur politik keacehan. Lembaga tersebut menjadi "media" penghubung dalam berbagai sistem tatanan sosial, budaya dan politik di Aceh serta memiliki otoritas dan legitimasi yang terbentuk dari basis formal maupun non-formal. Paska Helsinki, Lembaga Wali Nanggroe berperan penting dalam memproduksi stabilitas dan kohesivitas perdamaian Aceh. Posisi Lembaga Wali Nanggroe bukan saja aktor utama perdamaian, tetapi juga aktor penentu dalam merawat perdamaian Aceh. Oleh karena itu, posisinya dalam tatanan kepemerintahan Aceh harus lebih dipertegas sehingga kuat dan otonom untuk penguatan perdamaian serta penjaga kekhususan dan keistimewaan Aceh.

Artikel ini mengkaji tentang eksistensi dan transformasi Lembaga Wali Nanggroe dan perkembangannya dari peran dan fungsi Wali Nanggroe secara kultural kepada institusi formal dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Artinya tulisan ini ingin melihat lebih jauh bagaimana imajinasi sosiologis ideal Lembaga Wali Nanggroe dalam dualitas kedudukan saat ini antara hukum formil sebagai pemangku adat dan pemimpin ideologi dan politik secara sosiologis dalam meraih harkat , marwah dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti menemukan bahwa Lembaga Wali Nanggroe dapat menjadi salah satu pilar kelembagaan sosial politik dalam konsepsi kuadra politika sehingga tidak saja dapat berperan pada wilayah kultural tetapi juga pada wilayah sosial politik. Keywords: Eksistensi, Transformasi Kelembagaan,Wali Nanggroe, Dualitas Fungsi, Kuadra Politika.