PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN

Open Access

Abstract

ABSTRACTThis thesis discusses the problems Review by the Public Prosecutor against the decision of the Judge who already have permanent legal force to ensure legal certainty and justice. From the results of research conducted juridical sociological research methods, obtained kesimpuln that: 1). Authority Prosecutors filed a reconsideration request has been closed due to formal juridical entitled to apply for judicial review was convicted person or their heirs, however, yet vaguely have a legal basis that is contained in the: a. Article 263 paragraph (1) of the Law of Criminal Procedure, b. Article 263 paragraph (3) Book of the Law of Criminal Procedure, the judge contains logical consequence mistakes need correction and perbaiakan the decision, request reconsideration of an application not only to the rights of the convicted or ahliwarisnya alone, but also the right of the public prosecutor in terms of representing the interests of the public and the state. 2). imposition of punishment more severe than in previous criminal decisions have a legal basis Article 263 paragraph (3) Book of the Law of Criminal Procedure. 3. we have to admit there are still many non sinkronan occurred in bernbagai legislation so that it encourages the parties to interpret these provisions, for which interpretation is opened wide in the science of law in order to avoid a legal vacuum. Philosophically, logically if the public prosecutor filed a judicial review if they find a reason that can be used as the basis of proposal review, and the result of that, the decision handed down by the judge not to convict a criminal penalty will be subject to more severe penalties than the previous decision. That is more imposing heavier emphasis on realizing sense of justice in particular of crime victims who require a criminal worthy of criminal offenses committed by the perpetrator.Keywords: Judicial, Law and Justice CertaintyABSTRAKTesis ini membahas masalah Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap dalam menjamin kepastian hokum dan keadilan. Dari hasil penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, diperoleh kesimpuln bahwa: 1).Kewenangan Jaksa penuntut umum mengajukan permintaan peninjauan kembali secara juridis formil telah tertutup karena yang berhak mengajukan permintaan peninjauan kembali adalah terpidana atau ahli warisnya, namun demikian namun demikian secara samar mempunyai landasan hukum yaitu terdapat pada :a. Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ; b. Pasal 263 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kekhilafan hakim mengandung konsekwensi logis perlu koreksi dan perbaiakan terhadap keputusan tersebut, maka pengajuan permintaan peninjauan kembali tidak hanya menjadi hak dari pada terpidana atau ahliwarisnya saja, akantetapi juga menjadi hak penuntut umum dalam hal mewakili kepentingan umum dan negara. 2). penjatuhan hukuman yang lebih berat dari pada putusan pidana sebelumnya mempunyai landasan hukum pasal 263 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3.harus kita akui masih banyak terjadi ketidak sinkronan dalam bernbagai peraturan perundangan sehingga hal ini mendorong para pihak untuk menafsirkan ketentuan tersebut, hal mana penafsiran tersebut memang dibuka luas dalam ilmu hukum untuk menghindari kekosongan hukum. Secara filosofis, logis apabila jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali apabila dikemudian hari ditemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pengajuan peninjauan kembali, dan akibat dari hal tersebut maka keputusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terpidana yang tidak dikenai hukuman pidana akan dikenakan hukuman yang lebih berat daripada putusan yang terdahulu. Bahwa penjatuhan lebih berat tersebut lebih dititik beratkan pada mewujudkan rasa keadilan masyarakat khususnya dari korban tindak pidana yang menghendaki adanya pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Pelaku.Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Kepastian Hukum dan Keadilan