Suchergebnisse

Tulisan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai perjalanan panjang ilmu administrasi publik dari waktu ke waktu, di mana akan terlihat pergeseran sudut pandang mengenai posisi pemerintah terhadap masyarakat maupun sebaliknya. Dalam tulisan ini tergambar bagaimana awal mula munculnya konsep administrasi yang secara jelas terpisah dari induknya yaitu ilmu politik hingga paradigma terakhir yaitu New PublicService. Tidak dapat dipungkiri bahwa tulisan ini berakar dari pemikiran Denhardt dan Denhardt (2004) yang termuat dalam bukunya The New Public Service: Serving, Not Steering yang membagi paradigma administrasi publik menjadi 3 (tiga) yaitu Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), dan New Public Service (NPS) dan tulisan ini juga memuat kritik-kritik terhadap masing-masing paradigmatersebut.

Historically, the study of public administration starts with the endeavors to establish the effective and efficient administration. This followed by the notions of equity values in managing public administration that lead to the idea of the new public administration. Recent challenges such as privatization, multiculturalism, democratization, decentralization and various disasters that occur have produced the demands to pay attention the new look of public administration. This article discusses the history and contemporary issues of public admihistration in order to reformulate the scope of public administration study.

Sebagai satu disiplin ilmu modern, ilmu administrasi publik lahir dari khazanah sistem pemerintahan (di) Amerika Serikat. Meskipun sebelum Amerika Serikat berdiri—dan kemudian memposisikan dirinya sebagai salah satu negara yang berpengaruh di dunia—telah tumbuh, berkembang, mencapai masa kejayaan dan tenggelam banyak sistem administrasi publik di dunia dalam berbagai variannya, namun administrasi publik yang dikenal masyarakat hari ini adalah administrasi publik yang lahir dari rahim sistem politik Amerika Serikat. Untuk itu artikel ini mencoba mendedah karakteristik dan paradigma administrasi publik di Indonesia sebagai upaya memperkaya literatur epistemologi administrasi publik di tanah air.

Sebagaimana yang terjadi di Indonesia. Arah dan kecendrungan administrasi publik di Bali tidak terlepas dengan latar belakang keilmuan yang dimiliki dan tradisi yang terbangun dari asal perguruan tinggi yang notabena berafiliasi pada perguruan tinggi di Jawa,. Sehingga dari sisi "wadah" ada yang bernaung pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, seperti di UNUD, Warmadewa, Ngurah Rai, Undiknas, Mahendradata, Panji Sakti, Stipol Wirabakti, dan yang lainnya, ataupun ada yang di bawah Ilmu Administrasi seperti STIA. Merubah dan/atau menyesuaikan nomenklatur untuk keseragaman "wadah", tentu sangat menyulitkan secara administratif. Akan tetapi, menyesuaikan isi menjadi keharusan sehingga teks tentang konsep, teori, pendekatan dan metodologi ilmu administrasi publik menjadi relevan untuk menjawab persoalan dan kepentingan publik. Dengan demikian, arah dan kecendrungan administrasi publik di Bali, mengacu pada konsep dan teori administrasi publik yang bersifat hibrid-interdisipliner, dengan mengangkat nilai-nilai kearifan lokal yang sudah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat seperti Tri hita karana (keseimbangan dan harmonisasi), yadnya (pengorbanan suci), tatwam asi (penghargaan, pelayanan), desa, kala patra (otonomi), inovasi, kolaborasi. Nilai-nilai tersebut sangat relevan dengan focus dan orientasi administrasi publik pada manajemen dan kebijakan publik dan manajemen pemerintahan darah dan paradigma mutakhir administrasi publik yakni NPS.

Relasi antara birokrasi (atau administrasi publik) dengan politik dalam pemerintahan (governance) bersifat komplementer. Bahkan ilmu administrasi publik lahir sebagai respons terhadap perilaku politik dalam pemerintahan. Ilmu Administrasi Publik lahir dari kejengahan Woodrow Wilson Guru Besar Ilmu Politik Amerika Serikat terhadap perilaku politik Presiden Amerika ke-7 Andrew Jackson (1767-1845). Sesaat setelah terpilih Jackson mengganti semua jabatan birokrasi dengan orang-orang dari partainya. Kondisi ini menyebabkan birokrasi tidak netral yang berpotensi menyebabkan salah urus negara (Thoha, 2006: 85). Artikel ini membahas mengenai etika dan akuntabilitas sektor publik.Kata kunci: Akuntabilitas, Birokrasi, Etika

The number of complaints and complaints from the public on government services, both directly and indirectly, or through the mass media, such as complaints about convoluted service procedures, lack of certainty in the period of settlement, the amount of costs to be incurred, the absence of requirements transparency, and the attitude of officers or employees who are less responsive is a program faced in public services. The formulation of the problem in this study is how the application of responsibility and transparency in the Bengkulu Province Regional Financial Management Agency To obtain answers to the research problems, researchers used qualitative research methods. From the results of the study it was found that Transparency in the Office of the Regional Financial Management Agency of Bengkulu Province has implemented the principle of transparency to assist in the provision of services to the public that is helping to facilitate payments. The application of the principle of responsibility in the Office of the Regional Financial Management Agency of Bengkulu Province can be seen from the extent of the implementation of the activities of the Office of the Regional Financial Management Agency of Bengkulu Province in carrying out its duties and responsibilities to the community, for example with the satisfaction of service to the community, the constraints obtained in this responsibility, namely the service given is not satisfactory for the community because it has not yet completed the office facilities of the Bengkulu Province Regional Financial Management Office in accordance with applicable principles. Keywords: responsibilitas, transparansi, layanan publik

Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publikditerbitkan oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret (UNS). Jurnal ini menyajikan hasil penelitian dan artikel dalam lingkup kajian kebijakan dan manajemen publik. Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik terbit 2 (dua) edisi dalam satu tahun pada Edisi April dan Oktober. Jurnal telah memiliki e-issn 2580-3875 dan p-issn 1907-0489.

Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publikditerbitkan oleh Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret (UNS). Jurnal ini menyajikan hasil penelitian dan artikel dalam lingkup kajian kebijakan dan manajemen publik. Spirit Publik : Jurnal Administrasi Publik terbit 2 (dua) edisi dalam satu tahun pada Edisi April dan Oktober. Jurnal telah memiliki e-issn 2580-3875 dan p-issn 1907-0489.

Kata publik sebagai suatu istilah yang berseberangan atau berlawanan dengan konsep – istilah individu atau privat atau perseorangan. Sehingga dari kata publik bisa terkait dengan berbagai konsep kata lain dalam bidang kehidupan sosial, Administrasi Publik mengandung makna bahwa fenomena administrasi yang menjelaskan terhadap kehidupan bersama atau masyarakat, Ketika konsep kebijakan berubah menjadi konsep frasa Kebijakan Publik, maka maknanya adalah Pihak yang berwenang dalam membuat keputusan tersebut adalah " Penyelenggara Negara ". Dengan demikian kebijakan publik diartikan secara singkat keputusan penyelenggara negara untuk menyelesaikan masalah publik dan merealisir tujuan publik yang yang telah disepakati. Bertolak latar belakang masalah dirumuskan masalah kajian yakni : Faktor- faktor apa yang harus diperhatian Penyelenggara Negara sebagai landasan dalam perumusan, implementasi dan kinerja Kebijakan publik yang dapat dipertanggung jawabkan secara agamis, etis, politis dan yuridis. Sejalan dengan topik tulisan tentang Administrasi Publik dan Kebijakan Publik, maka alasan utama yang melatar belakangi tulisan ini adalah diperolehnya pemahaman yang komprehensif tentang konkritisasi suatu negara, sudah barang tentu dengan fokus negara kita Indonesia, melalui mekanisme kerja dan hasil kerja para Penyelenggara negara dalam memecahkan masalah dan mewujudkan tujuan masyarakatnya melalui pembuatan berbagai kebijakan yang tepat waktu, tepat sasaran dan dapat dipertanggung jawabkan secara agamis, etis, politis dan yuridis. Memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :a. Terdapat 3 (tiga ) faktor- faktor yang harus diperhatian penyelenggara negara sebagai landasan dalam perumusan, implementasi dan kinerja kebijakan publik yakni : Landasan Spiritualis; Landasan Filosofis; Landasan Etis; b. Terdapat 7 (tujuh ) asas penting administrasi publik dalam pengelolaan kebijakan publik yakni : Asas Kepastian Hukum; Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Kepentingan Umum; Asas Keterbukaan; Asas Proporsionalitas; Asas Profesionalitas; Asas Akuntabilitas, yang dipahami dan diimplementasikan secara komprehensif simultan

This study explains the trajectory of public administration (PA) time to time. Public Administration has experienced many significant developments since the writing of the study of administration by Wilson in 1887. Starting from the identity crisis, the re-recognition of the study of public administration to the emergence of new public administration was increasingly growing when the new public management was introduced. The journey of PA has found its own way as a science that must be interpreted as a science that cannot stand alone but has its own character, especially how to look at the affairs of the public sector or everything related to the public in general. PA is not a science that has no clear boundaries or has a high degree of blurring. As long as the criticism shows the dynamics that actually employs PA studies instead of shutting down PA studies themselves. PA experiences patterns from the past to the future can be conceptualized into an PA trajectory. This trajectory certainly cannot be considered full and absolute effect, of course there are several loopholes and really in need to be criticized. The development and change of the PA study has reached an encouraging stage when in the current era the PA study has been considered as a tool to achieve a better society and country life, if the government is considered bad government then the PA is used as a guide to reform as well as being used to review current government performance through various kinds of PA theories that already exist.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gaya Kepemimpinan Direktur RSUD Sayang Rakyat Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang didukung oleh data kualitatif dan teknik analisis data adalah deskriptif. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah metode kuesioner, wawancara dan observasi. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Adapun data dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan tabel-tabel frekuensi yang menggunakan teknik pengukuran skala likert. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Direktur RSUD Sayang Rakyat menjalankan gaya kepemimpinan yang demokratis.