Suchergebnisse

Abstract Kaltim Prima Coal (KPC) Contract of work with Indonesia Government named PKP2B declare 10 year periode of the contract has to be stock divestment due to Indonesian Government but the implementation lated from the maturity, caused wrest of the divestment by Indonesia Gevernment, Province Government and district government impact by act of district government. In 2003 agreemnet of divestment allocation has be approve. Conclude from that, how the mecanisme of the divestment due ti contract of work? and how the penal resolution by 5% stock that missing by KTE persero ?. The purpose of this joernal is knowing, analyizing andexpalined the mecanisme of divestment and penal resolution of missing 5% stock byKTE Persero. Metode of the journal is normatif. Contract of work regenoziation has to be implemented after act no 22/1999 of district government has been overt, so that can make share of the divestment has been cleared to Indonesia Government, Provincial government, District government and not breaking the contract of work (PKP2B).Penal resolution for the 5% missing stock from the KTE Persero is corporation criminal offense so that can trap all the subject which is the person and/or the the corporation who makes all the stock not been owned by the government anymore.Key words: contact of work, divestment, corporation, penal responsibility AbstrakSesuai perjanjian kontrak karya PT KPC dengan Pemerintah Indonesia yang disebut dengan PKP2B menyatakan bahwa dalam jangka waktu 10 tahun dilaksanakan divestasi saham PT KPC kepada Pemerintah Indonesia Tetapi Pelaksanaan divestasi terlambat dari jadwal jatuh, dikarenakan perebutan hak divestasi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, setelah lahirnya Undang-undang tentang Pemerintah Daerah. PT Bumi membeli saham 18,6% dengan kompensasi 5% saham. Tahun 2008 PT KTE menjual kembali 5% saham, tetapi hasil penjualan saham tidak dilaporkan PT KTE kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan tidak membagi dividen atas hasil dana penjualan saham. Rumusan masalah yaitu bagaimana eksistensi divestasi setelah adanya otonomi daerah ? dan bagaimana pertanggungjawaban pidana PT KTE terhadap hasil dana penjualan saham yang hilang ?. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui, menganalisa dan memamparkan mengenai eksistensi divestasi dan pertanggungjawaban pidana PT KTE. Metode yang digunakan adalah normatif. Hasil dari penelitian adanya renegosiasi kontrak karya harus dilakukan setelah adanya otonomi daerah sehingga hak divestasi dibagi sesuai peraturan dan tidak melangar PKP2B. Pertanggungjawaban pidana yang harus dilakukan adalah tindak pidana korporasi sehingga menjerat semua pelaku dan korporasi yang turut serta melakukan pemufakatan jahat dan bersama dalam hilangnya saham yang dimiliki pemerintahan.Kata kunci: kontrak karya, divestasi, korporasi, pertanggungjawaban pidana

Competition to become the sole owner of Newmont Nusa Tenggara shares is very intense. Central government, local government, and house of representative are participating to obtain 31% shares of Newmont Nusa Tenggara, multinational corporation that operates in copper and gold mines. House of representatives is try to blocked the purchase of Newmont shares by government, with asking help from supreme audit agency (BPK) to support their claim. Specifically, based on this case, new tendency emerges in state capitalism in Indonesia, which is the emergence of capitalist and local government. This fierce competition between these actors proves that in Indonesia, the struggle to manage resource is not run by economic sense, but also political one.

Divestment of PT NNT is located in the province of NTB, involving three Local Government ie Province, KSB, and Sumbawa regency, and have collaborated to form PT DMB is partnering with PT MC to acquire PT NNT. As a result of that happening is disagreement between the three regions in issuing policies on regional cooperation. To that end, the synchronization policy research cooperation between the three parties, including the central government needs to be done to avoid disharmony between regions that are not infrequently involve the community. Divestasi saham PT NNT yang berlokasi di NTB, melibatkan tiga Pemerintah Daerah yaitu Provinsi NTB, KSB, dan Kabupaten Sumbawa, dan telah bekerjasama membentuk PT DMB yang bermitra dengan PT MC untuk mengakuisisi saham PT NNT. Akibat yang terjadi adalah pertentangan antar ketiga daerah tersebut dalam mengeluarkan kebijakan menyangkut kerjasama daerah. Untuk itu, penelitian sinkronisasi kebijakan kerjasama antara ketiga pihak tersebut termasuk dengan Pemerintah Pusat perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya disharmonisasi antara daerah yang tidak jarang melibatkan masyarakat.

Abstract The research analyzes about how the Indonesian Law regulates on shares divestment and how the divestment practice conducted by Local government of West Nusa Tenggara.Through the normative approach (normative study) and case approach. It was concluded that the law in Indonesian has not regulated, the process of shares divestment by the Government (Local Company). However Trough the Legal analogy method so the Acts Number 1 Year 2004 on State treasury and some of its implementation regulations applicable to the investments and divestments process. Likewise, as long as the divestment cooperation aims to build the public infrastructure so that the President Regulation Number 65 Year 2005 refers to President Number 13 Year 2010 could be umbrella of law.In the process of shares divestment of PT. NNT, it is found that there were procedural mistakes by the Government of West Nusa Tenggara, as well as there was collaboration agreement contain a conflict of norm, so that it has potential of loss to the state. Keywords: the Cooperation Agreement, Divestiture Shares Abstrak Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum di Indonesia mengatur tentang divestasi saham dan bagaimana praktek divestasi saham itu dilakukan oleh pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat. Dengan melalui pendekatan normatif (studi normative) dan pendekatan kasus, maka disimpulkan bahwa hukum di Indonesia belum mengatur tentang proses divestasi saham oleh pemerintah ( Perusahaan Daerah). Akan tetapi melalui metode analogi hukum maka UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan beberapa peraturan pelaksanannya dapat diterapkan terhadap proses investasi dan divestasi. Begitupula sepanjang yang menyangkut kerjasama divestasi itu bertujuan untuk membangun infrastruktur publik maka Perpres No.67 tahun 2005 jo Perpres No.13 Tahun 2010 dapat dijadikan payung hukum. Ditemukan kesalahan prosedur dalam proses divestasi saham PT.NNT oleh Pemerintah NTB dan adanya perjanjian Kerjasama yang mengandung konflik norma sehingga berpotensi merugikan Negara (daerah) Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Divestasi Saham

Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.Upaya divestasi saham ini dilakukan sepenuhnya oleh pemeritah pusat tanpa melibatkan pemerintahan daerah yang menjadi daerah eksplorasi perusahaan tambang.Berlakunya sikap pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang tidak mencerminkan tujuan hukum dalam upaya divestasi saham perusahaan tambang . Penulisan Paper ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren. Untuk menganalisisnya permasalah ini penulis menggunakan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruc dikaitkan dengan sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Penulis menemukan bahwa Norma hukum yang ada pada dasarnya tidak mengehendaki pembagian yang tidak adil akan tetapi di dalam norma-norma hukum yang lain terdapat ketentuan mengenai tindakan-tindakan khusus yang dapat dilakukan pemerintah pusat khususnya di dalam bidang pertambangan yang dapat dijadikan celah pemerintah pusat dalam memonopoli divestasi saham. Upaya hukum juga pada dasarnya mengupayakan sikap pemerintah pusat yang berimbang kepada pemeritnah daerah untuk memajukan masyarakat daerah.Penulis menyarankan bahwa legislatif harus membentuk undang-undang yang mengatur lebih detail mengenai divestasi saham yang dilakukan pemerintah pusat dimana juga megedepankan pemerintah daerah. Jika keuangan pemerintah daerah tidak mampu melakukan upaya divestasi saham perusahaan tambang seharunsya pemerintah wajib meberikan hibah divestasi sahamnya, walaupun pemerintah kehilangan sahamnya tetapi pada prinsipnya hibah tersebut digunakan untuk kemakmuran rakyat di daerah. ; Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.Upaya divestasi saham ini dilakukan sepenuhnya oleh pemeritah pusat tanpa melibatkan pemerintahan daerah yang menjadi daerah eksplorasi perusahaan tambang.Berlakunya sikap pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang tidak mencerminkan tujuan hukum dalam upaya divestasi saham perusahaan tambang . Penulisan Paper ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan meneliti pada data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren. Untuk menganalisisnya permasalah ini penulis menggunakan teori tujuan hukum dari Gustav Radbruc dikaitkan dengan sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman. Penulis menemukan bahwa Norma hukum yang ada pada dasarnya tidak mengehendaki pembagian yang tidak adil akan tetapi di dalam norma-norma hukum yang lain terdapat ketentuan mengenai tindakan-tindakan khusus yang dapat dilakukan pemerintah pusat khususnya di dalam bidang pertambangan yang dapat dijadikan celah pemerintah pusat dalam memonopoli divestasi saham. Upaya hukum juga pada dasarnya mengupayakan sikap pemerintah pusat yang berimbang kepada pemeritnah daerah untuk memajukan masyarakat daerah.Penulis menyarankan bahwa legislatif harus membentuk undang-undang yang mengatur lebih detail mengenai divestasi saham yang dilakukan pemerintah pusat dimana juga megedepankan pemerintah daerah. Jika keuangan pemerintah daerah tidak mampu melakukan upaya divestasi saham perusahaan tambang seharunsya pemerintah wajib meberikan hibah divestasi sahamnya, walaupun pemerintah kehilangan sahamnya tetapi pada prinsipnya hibah tersebut digunakan untuk kemakmuran rakyat di daerah.

AbstractIn the Timika area, Papua, Indonesia has a Freeport mine which is one of the largest mines in the world. Freeport is managed by PT Freeport Indonesia, a mineral mining company which is an affiliate of Freeport-McMoRan and Mining Industry Indonesia (MIND ID). This mining company, which became the beginning of foreign investment in Indonesia, at the end of 2019, a 51.23% stake has officially become the owner of the Indonesian government. The acquisition of these shares is expected to be a new beginning for Indonesia to regain the 'rights' that should have been obtained long ago. In the acquisition of shares of 51%, observers have seen indications of losses in the success, so the authors are interested in examining how much the comparison of the profits obtained with the threat of future losses is. In this research method, the author uses a descriptive research method by analyzing the profit and loss of the acquisition of Freeport shares. The conclusion of the analysis states that Indonesia gains greater benefits from the threat of losses obtained after the acquisition of shares. Keywords: Freeport, Papua, Share Divestment, Share Acquisitions AbstrakDi daerah Timika, Papua, Indonesia memiliki tambang Freeport yang merupakan salah satu tambang terluas di dunia. Freeport dikelola oleh PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang mineral yang merupakan hasil afiliasi dari Freeport-McMoRan dan Mining Industry Indonesia (MIND ID). Perusahaan tambang yang menjadi awal mula adanya investasi asing di Indonesia ini pada akhir tahun 2019, saham sebesar 51,23% telah resmi menjadi pemilik pemerintah Indonesia. Akuisisi saham ini diharapkan dapat menjadi awal baru bagi Indonesia untuk mendapatkan kembali 'hak-hak' yang semestinya bisa didapatkan sejak dulu. Dalam akuisisi saham sebesar 51%, para pengamat telah melihat adanya indikasi kerugian dalam keberhasilan tersebut, sehingga penulis tertarik untuk meneliti seberapa besar perbandingan keuntungan yang diperoleh dengan ancaman kerugian di masa depan. Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan menganalisis mengenai untung rugi akuisisi saham Freeport. Kesimpulan analisis tersebut menyatakan bahwa Indonesia mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari ancaman kerugian yang didapat pasca akuisisi saham. Kata Kunci: Freeport, Papua, Divestasi Saham, Akuisisi Saham DOI : https://doi.org/10.33005/jgp.v9i2.3009