Suchergebnisse

This paper discusses the position of religion and the implementation of its teachings in the construction of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution. Pancasila as the fundamental basis for the Republic of Indonesia makes the principle of 'Ketuhanan Yang Maha Esa' or translated as 'belief in the one and only God' as the main basis that animates the other four principles. As a consequence, the Republic of Indonesia must accept and put the values of the belief in the one and only God which is expressed in religious teachings, in all activities of the society, both in the private and in the public-country domain. In the private sphere, the state guarantees and protects citizens to embrace religion and worship based on religious teachings and beliefs. In the public sphere, the country gives an important religious position by placing religious values as the material source of all positive legal rules and as the ethical and moral foundation in the life of the nation and country hood. Also, the country must accommodate openly, freely, fairly, and in balance with religious-patterned aspirations to take part in country politics through social organizations and political parties. Religion does not integrate (fusion) into the country, but also the country does not separate from religion.

Abstrak: Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pembelajaran bahasa, sastra, mau-pun budaya Indonesia adalah melaksanakan perbaikan proses pembelajaran yang sesuai de¬ngan perkem¬bangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah masuk era disrupsi. Untuk memenuhi hal tersebut, diperlu¬kan adanya metode pembelajaran yang dapat men¬-ciptakan sistem belajar cepat, mena¬rik/menyenang¬kan, dan demokratis. Artikel ini didasarkan pada hasil penelitian pembelajaran menulis kreatif berbasis kuantum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan metode kuantum dalam pembelajaran bahasa, sastra, dan budaya di era disrupsi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantum (Rose dan Nicholl, 2003 dan Linksman, 2004) dan metode suggestology atau suggestopedia (dePor¬ter dan Hernacki, 2003) dengan langkah Tandur (tumbuhkan, alami, namai, demonstrasi, ulangi, dan rayakan). Subjek penelitian mahasiswa PBSI semester 6 FKIP Universitas Muhammadiyah Purworejo Hasil penelitian menunjukan bahwa Metode kuantum terbukti sangat tepat untuk digunakan dalam pembelajaran bahasa, sastra, dan budaya di era disrupsi ini. Kata kunci: metode kuantum, revitalisasi pembelajaran bahasa budaya, era disrupsi

Abstract This article is motivated by the existence of various laws and regulations that discredit and discriminate against believers to get their rights guaranteed by Article 29 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which affirms the right to freedom of religion and belief. The problem raised is what legal politics underlie legislation that prevents trustees from obtaining the same rights as other Indonesian citizens. The search results found that the legal politics underlying the discrediting legislation and discriminating against religious believers were the legal politics of the world religions paradigm which gave the majority the religious role to intervene in government policies to marginalize religious minorities. Keywords: legal politics, belief groups. Abstrak Artikel ini dilatar belakangi adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mendiskreditkan dan mendiskriminasi penghayat kepercayaan untuk mendapatkan hak-haknya yang sudah dijamin oleh Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan hak kebebasan beragama dan berkepercayaan. Permasalahan yang diangkat adalah politik hukum apa yang melandasi peraturan perundang-undangan yang menghalangi penghayat kepercayaan untuk memperoleh hak-hak yang sama sebagaimana warga negara Indonesia lainnya. Hasil penelusuran menemukan bahwa politik hukum yang melandasi peraturan perundang-undangan yang mendiskreditkan dan mendiskriminasi penghayat kepercayaan adalah politik hukum paradigma agama dunia yang memberikan peran agama mayoritas untuk mengintervensi kebijakan pemerintah untuk meminggirkan agama minoritas atau kepercayaan. Kata kunci: Politik Hukum, Penghayat Kepercayaan.

Mural dalam perjalananan seni rupa tidak bisa dilepaskan dari jaman prasejarah kira-kira 31.500 tahun silam, ketika ada lukisan gua di Lascaux, selatan Prancis. Mural-mural abad pertengahan atau periode Baroque memperlihatkan lompatan besar pada tema dan teknik. Interior gereja-gereja di Italia, misalnya, diperindah dengan rerupaan bergaya surealis, karya Michaelangelo dan Leonardo da Vinci, yang bersumber pada kisah-kisah Al Kitab. Di negara-negara konflik, seperti Irlandia Utara, mural sangat mudah ditemui di semua dinding kota. Tercatat sekitar 2000 mural dihasilkan dari sejak tahun 1970 hingga sekarang dan dengan demikian Irlandia Utara-lah negara yang sangat produktif menghasilkan mural. Propaganda politik menjadi tema sentral dalam mural tersebut. Mural pada perkembangannya telah menjadi bagian dari seni publik yang melibatkan komunikasi dua arah. Seniman mural melakukan komunikasi secara visual kepada masyarakat terhadap apa yang ingin dicurahkannya, sedangkan masyarakat sebagai penikmat dalam praktiknya mampu berinteraksi langsung kepada seniman. Hal ini semakin menunjukkan dalam seni mural, bahwa interaksi tidak hanya dilakukan secara visual yang menganut pandangan 'seni adalah seni' tanpa pertanggungjawaban yang pasti, namun mural juga mampu mendekatkan dirinya sebagai seni yang berinteraksi juga secara verbal. Dalam hal ini, masyarakat memperoleh pencerahan dalam dunia seni rupa dan secara teknis, masyarakat awam dapat mengambil peran sebagai seniman juga. Faktor karakter inilah yang akhirnya belakangan ini membuat mural semakin mendapatkan perhatian dari masyarakat luas yang awam terhadap perkembangan maupun keberlangsungan hidup seni rupa, lebih khusus lagi adalah anak muda. Fakta inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pengabdian masyarakat dengan bentuk kegiatan workshop mural bagi siswa SMAN Garum dan SMAN Talun Kabupaten Blitar. Materi workshopnya sendiri tidak hanya praktik atau pengenalan teknik membuat mural tetapi juga sejarah, definisi, karakter, dan metode penciptaannya.Keyword : mural, seni publik, dan metode penciptaan seni       Â

Role and function of library unit of medical faculty of Gajah Mada university prepares instrument and support facilities for student of medical education, namely preparing many kinds of information sources in health and medical unit. To fulfill the information need for student, it prepares information sources in various formats, either in printed form or digital form. Printed format is by preparing books, scholarly paper, government published, and magazine. Meanwhile, digital format includes books, scholarly paper, articles, even subscribe database in health and medical unit. Preparing this digital book collection is relevan with student tendency of medical education program in using collection. So that, this research will evaluate the utility of digital book collection by student of medical education of medical faculty of GajahMadaUniversity. The problem formulation is how the student of medical faculty of Gajah Mada university utilize the digital book collection. The purpose oh this research are: (1) knowing the utility of digital book collection by student of medical education of medical faculty of Gajah Mada University., (2) giving opinion to library unit of medical faculty of Gajah Mada University in taking policy to develop digital book collection, (3) giving opinion to the organizer of medical education of medical faculty of Gajah Mada University about the utility of book collection. The method in this research is by using quantitative approach with 94 respondents of medical education student. Based on result and discussion in this research , it is known that the evaluation of digital book collection utility can be categorized good, if the score average is 85,3975 %. Almost all of the indicators get category good., except interest indicator of user. Their category is sufficient because the question for respondents in minor question form. Meanwhile recommendation based on respondents suggestions of proposals are: (1) access of digital book collection can be done from home or beyond of medical faculty area ofGajahMadaUniversity, (2) update digital book collection always be done, (3) library unit of medical faculty ofGajahMadaUniversity intensively socializes to student about the utility of digital book collection.

Event study merupakan . suatu jenis penelitian yang kelahirannya diilhami oleh penelitian Dolley pada tahun 1930. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui reaksi pasar atas terjadinya peristiwa tertentu baik peristiwa ekonomis, politis, sosial, maupun peristiwa lainya. Dalam kaitannya dengan. efisiensi pasar . modal dan teknik analisis pasar, maka event study dapat digunakan untuk menguji hipotesis pasar efisien bentuk semi strong dengan teknik analisis fundamental. Event study dimulai ketika seorang peneliti berusaha 'mencari tahu apakah suatu peristiwa yang terjadi memiliki kandungan informasi ataukah tidak. Apakah peristiwa yang terjadi itu mengakibatkan pasar bereaksi baik reaksi positip atau negatip. Untuk itu seorang peneliti dengan model event study dituntut mampu melakukan identifikasi peristiwa baik peristiwa ekonomis maupun peristiwa nonekonomis secara benar. Walaupun jenis peneluian ini seeara material sudah lahir sejak 1930, namun aplikasi metodologinya tidak ada keseragaman, karena adanya perbedaan beberapa hal dalam penelitian yang menyangkut aspek jenis peristiwa, tujuan penelitian, jenis dan ukuran perusahaan, teknik sampling, jenis data, lingkungan, ketersediaan data dan sebagainya.

Abstract Law an order regulating ulayat rights have not been commposed systematically and they have the ego-sector nature, thus, their implementation becomes overlapping and prone to cause conflicts. Hierarchically, the future law and order shouldhave the level of an Act as orderedin Article 18 B verse (2) Conctitution, so that, they have only ministry ordinance level, which is, the Agrarian Minister Ordinance No.5/1999 and they are not included in Act No.12/2011 concerning the Composition of Law and Order, so that they tend to be not executed by regional government. The formulation should exists in the above Act at least includes:1) acknowledgment of traditional societies with their ulayat rights; 2) the use of FPIC (Free, Prior and Informed Consent)instrument; 3) measurement, mapping of the ulayat rights land,placement of post for borders; 4) improvement of propietary rights certificate of the ulayat land. Keywords: systematization, ulayat law and order, conflicts. Abstrak Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak ulayat belum dibuat secara sistematis, bersifat ego sektoral, sehingga dalam implementasinya menjadi tumpang tindih dan rawan konflik. Secara hierarkhi, peraturan perundang-undangan mendatang seyogyanya mempunyai tingkatan UU seperti diperintahkan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945, agar mempunyai kekuatan hukum sehingga semua pihak bersedia melaksanakannya. Tidak seperti sekarang ini yang hanya mempunyai tingkatan peraturan menteri, yaitu Permeneg Agraria/Ka.BPN No.5/1999 dan tidak termasuk salah satu dari dalam UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, sehingga cenderung tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Formulasi yang harus ada dalam UU tersebut minimal meliputi : 1) pengakuan masyarakat adat dengan tanah hak ulayatnya, 2). Penggunaan instrumen FPIC (Free, Prior and Informed Consent) sebagai syarat penggunaaan tanah hak ulayat oleh pihak luar, 3). pengukuran, pemetaan tanah hak ulayat, pemasangan patok sebagai batas, 4). penerbitan sertifikat tanah hak ulayat. Kata Kunci: Sistematisasi, Peraturan Per-UU-an Hak Ulayat, Konflik

The Legal policy of state recognition to the indigenous people during Guided Democracy period, New Order period ( Orde Baru ), until reformation period, carried out carefully by giving four terms as regulated in UUPA, UUD NRJ 1945 and The Act of Fore sty and Plantation Act. So that, the character of the product of the Jaw is not still responsive, because they have not base on to Pancasila ( as a fundamental norm) dan they have not accomodate the aspirations of indigenous peopleand also the International Law instrument. The legal policy of state recognitions to indigenous people in the future need to accomadate indigeneous people's aspirations, International Law instrument which it regulated the indigineous people, and state interest, which it still refferring to Pancasila as 9Jiding principle.

Recognize of the existence of traditional law society and their right including communal land is acknowledged, distributed in various regulations and laws. However, the existence of this regulation does not give much meanings because it is still underestimated by the regional government, proven that there are still many territorial right land conflicts. This research is conducted to findout solutions for the problems relating to the rearangement of territorial of communal right land with the purpose of being able to find out and formulate the appropriate arangement model both from the aspect of format and legal formulation. The research results conclude: firstly, horizontally and vertically, the are many laws and orders that are not synchronous, harmonious, overiaping to each other, and they prone to couse conflicts, especially the matters concerning the communal land. Secondly, the regulations that will be created would be better if they have an equal level to Acts as mandated in the Second Amendment of 1945 Constitution. Thirdly, the formulation that should exist in that Act should at least include: 1) acknowledgment of traditional law society with their communal right land from the government; 2) utilization of FPIC (Free, Prior and Informed Concent) instruments reflected in UNDRIP (United Nations Declaration on the Right of Indigenous Peoples) as the conditions of communal right land usage by outside parties; 3) measurement, communal right land mapping, and construction of pole s borders; 4) issuence of proprietary right certificatea or usage right upon the communal right land by paying attention to the characteristics of the traditional law society

FAKTOR DETERMINAN PROFESIONALISME GURUAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualifikasi pendidikan terhadap profesionalisme guru; sikap inovatif terhadap profesionalisme guru, etos kerja terhadap profesionalisme guru; dan pengaruh kualifikasi pendidikan, sikap inovatif, dan etos kerja secara simultan terhadap profesionalisme guru IPS SMP di Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian kausal-komparatif yang bersifat ex post facto dengan melibatkan 119 guru IPS tingkat SMP, baik sekolah negeri maupun swasta, yang mengajar di Kabupaten Gowa. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi pendidikan, sikap inovatif, dan etos kerja berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme guru. Besarnya sumbangan efektif kualifikasi pendidikan, sikap inovatif, dan etos kerja secara simultan terhadap perubahan profesionalisme guru IPS tingkat SMP di Kabupaten Gowa adalah 46,50%. Berdasarkan hasil penelitian ini, kualifikasi pendidikan guru, sikap inovasi, dan etos kerja perlu ditingkatkan agar profesionalisme guru meningkat melalui penyesuaian kualifikasi pendidikan yang dimiliki dengan standar minimum yang telah ditetapkan pemerintah dan melanjutkan pendidikan yang sesuai/linear dengan mata pelajaran yang diampu sehingga dapat lebih fokus/kompeten dalam bidang tersebut.Abstract This study was aimed at determining the effects of educational qualifications on teacher professionalism; innovative attitude on teacher professionalism, work ethic on teacher professionalism; and the influence of educational qualifications, innovative attitudes, and work ethic simultaneously on the professionalism of social science junior high school teachers in Gowa District. This study was an ex-post facto causal-comparative research involving 119 social science teachers of the junior high school, both public and private, teaching in Gowa District. The data were collected using questionnaires and research hypotheses were tested using multiple linear regression analysis. The results show that educational qualifications, innovative attitudes, and work ethic have significant effects on the teacher professionalism. The amount of effective contributions of educational qualification, innovative attitudes, and work ethic simultaneously to the change of professionalism of junior high school teachers in Gowa is 46.50%. Based on the results, teacher education qualification, innovation attitudes and work ethics need to be improved so that teacher professionalism increases through adjustment of educational qualification at the minimum standards set by the government and continuing education that is linear with the subjects that can be more focused/competent.

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pengaruh ajaran Islam dan pemisahan kekuasaan pada perumusan prinsip bone montete inda posala-sala. Penegakan hukum di Kesultanan Buton didasarkan pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang disebut bone montete inda posala-sala. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan historis serta menggu-nakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas bone montete yinda posala-sala pada Kesultanan Buton dipengaruhi oleh ajaran Islam. Ini tampak dari ilmu tasawuf yang mendasari perumusan asas tersebut. Pemisahan kekuasaan di Kerajaan Buton turut mendukung implementasi asas bone montete yinda posala-sala. Fungsi peradilan yang dilaksanakan oleh sultan sebagai lembaga eksekutif diawasi Siolimbona sebagai lembaga legislatif. Direkomendasikan bahwa pemerintah mengadopsi nilai-nilai lokal dalam perumusan asas kesetaraan di hadapan hukum dan intensif mengkaji nilai-nilai lokal yang dapat berkontribusi dalam pengembangan hukum nasional. Bone Montete Inda Posala-Sala: Equality Before the Law in Buton Sultanate This research aims to describe the influence of Islamic teachings and the separation of powers in formulating the principle of "bone montete inda posala-sala". Law enforcement in Butonese Sultanate is based on the equality before the law principle named "bone montete inda posala-sala". This research apply normative juridical method by using conceptual and historical research based on secondary data namely primary and secondary legal materials. The results indicates that the principle of bone montete yinda posala-sala is influenced by Islamic teachings. This can be seen from the sufism that underlies the formulation of the principle. The separation of powers also supported the implementation of the principle. Judicial function under Sultan as an excecutive is supervised by Siolimbona as an legislative agency. It is recommended that the government should adopts local wisdoms in the formulation of the principle and intensively studies local values that can contribute to the development of national law.

This service aims to analyze the regeneration conditions of palm juice penderes which are used as palm sugar. The youth population as the regeneration of palm sugar growers in Kayupuring village is the spearhead of sustainable palm sugar production. The interest of the community, especially the youth, in the production of palm sugar is very small. They prefer to work in other fields other than as a palm juicer. This community service was conducted in the village of Kayupuring, Petungkriyono District, Pekalongan Regency in March 2020. The data collection methods in this study were interviews, documentation, observation and data validity methods using the triangulation method of data sources which included sugar palm growers (producers), youth, and the government. Kayupuring village. The results of the study concluded that the condition of the regeneration of palm sugar palm growers in Kayupuring village was worrying. The lack of youth and youth awareness is the root of the problem in the regeneration of palm sugar palm growers in Kayupuring village. The role of youth is very important for the sustainability of palm sugar in Kayupuring village. However, the participation of the village government as the holder of the government needs to be carried out as a supporter so that youth awareness will grow and the regeneration of palm juice growers will be maintained. Supporting efforts in making youth aware are by holding workshops or socialization as well as trainings on more modern palm sap management as a form of empowerment to the community. Village funds are allocated for community empowerment so that the benefits of village funds can be felt in the long term.

This research aimed at analyzing the character education forms and values contained in the folklores of Brebes Regency including their relevance for the old literature learning materials at higher education institutions. This research used a qualitative method with an ethnographic approach. The data were collected using an observational study, in-depth interview, note-taking, and documentation. The results show that the folklores in Brebes Regency are in the form of legends and myths. Besides, the folklores of Brebes Regency also contain 13 educational character values consisting of religiousness, hard-working, nationalism and patriotism, appreciating achievements, friendly/communicative, environmental awareness, responsibility, curiosity, discipline, democracy, honesty, tolerance, and social awareness value. Thus, the folklores of Brebes Regency are considered relevant to use as the old literature learning materials at higher education institutions since they are not only appropriate and functional in providing adequate experiences for the students but also containing noble values to follow.

Truwai village, Pujut subdistrict, Central Lombok, is a village that has been designated by government of West Nusa Tenggara provincy as Poultry Village in December 2014. Truwai village has a strategic geographical position because it is close to the superior tourism area of Kuta and the Mandalika Special Economic Zone (KEK Mandalika). Based on the potential of the Truwai village, the Truwai village government has a program to increase the efforts to raise domestic poultry and promote the processing of domestic poultry to produce a superior commodity from Truwai that can be used as a souvenir for tourists. The assistance activities for poultry farming and chicken meat processing training in the Truwai village community aim to increase knowledge and skills in developing the business. The assistance and training activities were carried out for 5 days in the form of discussions and training in making shredded meat, Truwai grilled chicken, chicken satay and sausage and nuggets. The result of the activity showed the high enthusiasm of the community in following and processing chicken meat from the beginning to the packaging. The community expects this assistance activities to continue to be skilled and able to market their products independently

Community empowerment activities are carried out in Alor Regency - East Nusa Tenggara through the application of fish-based food processing technology in 2018 & 2019, aimed at improving the community's economy in the coastal area of Alor Island and building the concept of sustainable empowerment. The intervention stage is approached by the Community Capacity Building method. Community empowerment carried out through the transfer of knowledge and technology with continuous assistance has implications for improving coastal communities' skills and the use of technology to increase added value to get better income. In order for community empowerment to be sustainable, LIPI and the local government of Alor Regency have developed a community empowerment concept that local governments can implement to develop their areas and communities in a better and more competitive direction. By collaborating between R & D institutions, local governments, and business actors (triple helix) and the market, it is hoped that the economy of the people in the coastal area of Alor Island will run well and can be a lever in the development of areas based on the use of technology in the community.