Allotment and use of land in a regional area has been determined in such a way as to spatial planning, both regional areas at the level of Regency / City, Province and national level. But along with the development developments carried out in all fields, land functionalization is often carried out which is no longer appropriate to its designation and use, causing damage or other impacts, law enforcement and land use implementation have not really been done or implemented, because other than the equipment -the rules of law that are not yet available, are also caused by inconsistencies of the relevant government officials. The designation and use of the land should remain consistent with the established land use, and the need for the application of strict sanctions to those who violate the provisions in the land use. Keyword: Land Functionalization, Law Enforcement, Land Use
The Landreform concept experiences variations in development over time in line with the function of land as a factor of production, a source of wealth, a symbol of status, and a source of social or political influence. The commitment to run the Landreform program eventually returned to the state administrators to make it happen. Landreform agenda cannot run without state participation, because Landreform is a state agenda. Implementing land reform without effective state participation will only be an idea. The history of our nation is enough to prove that the ebb and flow of the implementation of land reform is strongly influenced by the ebb and flow of participation of state administrators. However, it cannot be denied that land reform in Indonesia whose aim is none other than the aim of the LoGA itself, has always been a reference for land law in our country including reform efforts in the field of land. The history of the Indonesian people, in line with or in line with the journey of land reform. Land reform in Indonesia has entered 3 (three) periods, namely: the Old Order, New Order and reformation periods. This proves that the land reform program is a required program. Keyword: Landreform, Development
Tujuan penelitian menganalisis nilai-nilai hukum adat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum kearifan lokal di Kabupaten Wajo dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian yang mempengaruhi nilai-nilai hukum adat sebagai sumber hukum kearifan lokal. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Rekomendasi yaitu nilai-nilai hukum adat yang dilestarikan dan dikembangkan menjadi sumber motivasi pemerintah Kabupaten Wajo yang dijadikan kearifan lokal. The research objective is to analyze the values of customary law as a source of local wisdom law in Wajo Regency and the factors that influence it. This research is a normative legal research. The results of research that affect the values of customary law as a source of local wisdom law. The legal factor itself (law). Law enforcement factors, namely the parties who form or apply the law, factors of facilities or facilities that support law enforcement, community factors, namely the environment in which the law applies and is applied, cultural factors, namely as a result of work, creativity and taste based on human initiative in in social life. Recommendations, namely customary law values that are preserved and developed become a source of motivation for the Wajo Regency government which is used as local wisdom.
Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap makanan yang mengandung zat berbahaya serta untuk mengetahui bagaimana BPOM mengawasi beredaarnya makanan yang mengandung zat berbahaya. Metode penelitian adalah tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap kosumen maka setiap produk pangan khususnya produk makanan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan, serta peranan BPOM dan pemerintah diperlukan untuk memberi perlindungan kepada konsumen dengan membuat suatu kebijakan dalam upaya pegendalian , pengawasan , pembinaan , dan penyuluhan termasuk juga dalam hal pemberian informasi bagi pelaku usaha agar tidak menyesatkan konsumen. The research objective was to analyze the consumer's legal protection against foods containing hazardous substances and to find out how BPOM supervises the distribution of foods containing hazardous substances. The research method is a type of empirical legal research. The results showed that in order to realize legal protection for consumers, every food product, especially food products, must meet food safety and quality standards, and the role of BPOM and the government is needed to provide protection to consumers by making a policy in an effort to control, supervise, foster, and counsel. including the provision of information for business actors so as not to mislead consumers.
Tujuan penelitian menganalisis proses pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan faktor-faktor yang di hadapi dalam proses pendaftaran tanah. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris. Hasil penelitian bahwa Prosedur pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dibedakan menjadi dua yaitu prosedur pendaftaran tanah secara sporadik dan yaitu prosedur pendaftaran tanah secara sistematik. Faktor-faktor yang di hadapi dalam proses pendaftaran tanah yaitu: Faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat, Faktor Kurang memahami fungsi dan kegunaan sertifikat, Faktor anggapan Masyarakat diperlukan biaya yang Mahal untuk melaksanakan pendaftaran tanah, dan Faktor Anggapan diperlukan waktu yang lama dalam pengurusan sertifikat. The research objective is to analyze the land registration process according to Government Regulation No. 24 of 1997 and the factors faced in the land registration process. This study uses the type of empirical normative research. The results showed that the land registration procedure according to Government Regulation No. 24 of 1997 is divided into two, namely the sporadic land registration procedure and the systematic land registration procedure. The factors faced in the land registration process are: the lack of legal awareness of the community, the factor of lack of understanding of the function and use of the certificate, the factor of the community's assumption that it takes an expensive fee to carry out land registration, and the factor of the assumption that it takes a long time to obtain a certificate.
Tujuan penelitian menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas pencantuman klausul eksonerasi dalam suatu perjanjian dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan klausul eksonerasi dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian menggunaka penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hal pencantuman klausula baku atau klausul eksonerasi dalam suatu perjanjian merupakan hal yang wajar yang dibuat oleh pelaku usaha sepanjang aturan tersebut tidak bertentangan dengan pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4) dan aturan mengenai klausula baku/klausul eksonerasi dalam perundang-undangan merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh setiap pelaku usaha dalam hal ini pelaku usaha dibidang jasa pengiriman barang sebab pada dasarnya Undang-undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang hak dan kewajiban pelaku usaha maupun konsumen. The research objective is to analyze the legal protection of consumers for the inclusion of an exonation clause in an agreement and to find out and analyze the arrangement of the exonation clause in statutory regulations. The research method uses normative juridical research. The results of this study indicate that the inclusion of standard clauses or exoneration clauses in an agreement is a natural thing made by business actors as long as these rules do not contradict Article 18 paragraphs (1), (2), (3), (4) and The rules regarding standard clauses / exoneration clauses in legislation are things that need to be considered by every business actor in this case business actors in the field of goods delivery services because basically the Consumer Protection Law regulates the rights and obligations of business actors and consumers.
Tujuan penelitian menganalisis pemahaman pada perjanjian pada pembangunan Project Rehabilitation and Reconstruction of Palu Coastal Protection, dan untuk mengetahui tanggung jawab kontraktor atau pemborong dalam melaksanakan pekerjaan di Kota Palu-Sulawesi Tengah. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa Tanggung jawab PT. Adhi Karya (Persero) Tbk berupa mengambil langkah berdasarkan SK Direksi Nomor 014-6/2020/055A Tanggal 14 Maret 2020 untuk mensubkontraktorkan pekerjaan tanggul dan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pasal 32 Ayat 4 tentang pedoman pelaksanaan barang/jasa pemerintah, dengan persetujuan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) telah memenuhi syarat – syarat doumen dan standar pekerjaan konstruksi. Output dari perjanjian pemborongan yang di rasakan sampai saat ini berupa belum dipenuhinya substansi pada kontrak, khusunya pada pekerjaan tambatan perahu. Solusi yang diberikan pekerjaan tambatan perahu dari pihak kontraktor itu sendiri berupa turut serta mendukung dan melakukan observasi dan pengamatan uji kadar lumpur dasar laut dengan dilakukan melalui tahap Uji Sondir dan pekerjaan tambatan perahu sementara yang dilakukan pihak kontraktor. The purpose of this study is to analyze the understanding of the agreement on the construction of the Project Rehabilitation and Reconstruction of Palu Coastal Protection, and to determine the responsibility of the contractor or contractor in carrying out the work in Palu City, Central Sulawesi. The research method uses empirical legal research. The results of the study that the responsibility of PT. Adhi Karya (Persero) Tbk in the form of taking steps based on the Decree of the Board of Directors Number 014-6/2020/055A dated March 14, 2020 to subcontract the embankment work and based on Presidential Decree Number 80 of 2003 Article 32 Paragraph 4 concerning guidelines for the implementation of government goods/services, with approval PPK (Commitment Making Officer) has complied with the document requirements and construction work standards. The output of the chartering agreement that has been felt so far is in the form of not fulfilling the substance of the contract, especially for boat mooring work. The solution provided by the boat mooring work from the contractor itself is in the form of participating in supporting and observing and observing the seabed mud content test by going through the Sondir Test stage and temporary boat mooring work carried out by the contractor.
Tujuan penelitian menganalisis aspek keadilan dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Luwu Utara. Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan pengadaan tanah dan pemberian ganti rugi dalam pembangunan jaringan irigasi D.I Baliase di Kabupaten Luwu Utara ini, panitia pengadaan tanah dalam menetapkan besarnya ganti rugi telah berpedoman pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berjalan dan harga pasar. Harga yang diberikan telah sesuai dengan harapan masyarakat yang di mana harga tersebut di atas harga NJOP dan harga pasar. Pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan jaringan irigasi D.I Baliase telah memenuhi asas keadilan dan pembangunan tersebut memberikan banyak manfaat bagi masyarakat; Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan khususnya dalam hal pengadaan /pembebasan tanah adalah disebabkan oleh faktor internal yaitu pemerintah dan masyarakat itu sendiri dan faktor eksternal warga masyarakat di luar pihak yang terkait dalam lingkaran pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan. The research objective to analyze.the aspect of justice in the implementation of Land Procurement for Development in the Public Interest in North Luwu Regency. The type of legal research used in this research is empirical legal research. The results of this study indicate that the procedures for implementing land acquisition and providing compensation in the construction of the Baliase D.I irrigation network in North Luwu Regency, the land acquisition committee in determining the amount of compensation has been guided by the current Tax Object Selling Value (NJOP) and market prices. The price given is in accordance with the expectations of the community where the price is above the NJOP price and the market price. The provision of compensation for land acquisition for the construction of the D.I Baliase irrigation network has fulfilled the principle of justice and the development has provided many benefits to the community; Factors that affect the implementation of development, especially in terms of land acquisition/acquisition, are caused by internal factors, namely the government and the community itself and external factors of community members outside the parties involved in the circle of land acquisition implementation for development purposes.
Tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas perlindungan hukum trehadap pembeli beridtikad baik di PT Indonesia Mitra Bersama Makassar. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari tata cara pembelian tanah yang dilakukan di PT. Indonesia Mitra Bersama Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik Masih kurang efektif dikarenakan beberapa dari oknum pemerintahan yang dengan mudahnya mengeluarkan surat keterangan tanpa adanya pengecekan terlebih dahulu apakah sipenjual yang menyerahkan legalitas kepemilikannya kepada pembeli benar adanya sehingga pembeli dikemudian hari tidak mengalami masalah yang tidak diinginkan. The research objective was to analyze the effectiveness of legal protection against good faith buyers at PT Indonesia Mitra Bersama Makassar. This type of research uses empirical legal research. The data source of this research comes from primary and secondary legal materials. This research is classified as a type of qualitative research, namely by managing primary data sourced from the procedures for land purchases carried out at PT. Indonesia Partners with Makassar. The results of this study indicate that the effectiveness of legal protection against buyers with good intentions is still ineffective because some government officials easily issue certificates without first checking whether the seller who submitted the legality of ownership to the buyer is correct so that the buyer in the future does not experience problems undesirable.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana kedudukan Pemeriksaan setempat sebagai pendukung Pembuktian terhadap perkara perdata di Pengadilan Agama Maros serta mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Maros dalam menilai kekuatan hasil pemeriksaan setempat sebagai pendukung pembuktian dalam perkara perdata. Pengumpulan data ditempuh dengan cara wawancara dan pengisian quisioner tertutup yang disediakan terlebih dahulu oleh peneliti, kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Bahwa Hasil pemeriksaan setempat dijadikan sebagai pendukung pembuktian terkait dengan gambaran keadaan letak objek sengketa, batas-batas objek sengketa, serta luas objek sengketa untuk menghindari putusan yang tidak dapat dieksekusi (non executable) dan hasil pemeriksaan setempat dijadikan sebagai dasar hakim pemeriksa memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, serta Hasil Pemeriksaan setempat berfungsi sebagai tambahan keterangan yang dapat dijadikan sebagai fakta persidangan, dan Hasil Pemeriksaan setempat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan utamanya yang terkait dengan letak objek sengketa, batas-batas objek sengketa, serta luas obyek sengketa.This study aims to examine government policies in land use in disaster-prone areas in Bone Regency. The type of research used is socio-juridical. The results showed that government policies related to land use in disaster-prone areas in Bone Regency consisted of policies and regulations for reducing the frequency and impact of flood disasters through the application of infiltration wells and biopores in disaster-prone areas, policies and regulations for protecting water catchment areas, namely reducing the frequency and impact of disasters. flood through protection of water catchment areas, Establishing a DAS Forum aims to reduce the frequency and impact of flood disasters through river restoration, policies and regulations for strengthening slopes in disaster-prone areas, namely reducing the frequency and impact of landslides, policies and regulations for management and monitoring of upstream watershed areas for detection and prevention of banjir bandang, policies and regulations for earthquake-resistant building permit systems in granting IMB in accordance with earthquake zoning rules, policies and regulations for the construction or revitalization of embankments, reservoirs, and city parks in prone areas flood. The factors that influence government policies related to land use in disaster-prone areas in Bone Regency are divided into three factors, namely, the main factor, the supporting factors for the policy and the factors inhibiting the policy.
