Suchergebnisse

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui adanya pengaturan terkait sampah upacara (adat) di Bali dengan memahami bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap pengelolaan sampah upacara (adat) untuk dapat melindungi lingkungan hidup berbasis Tri Hita Karana yang dilakukan oleh masyarakat, yang mana tertuang dalam "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah" pada pasal 20 ayat (1) dan "Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah", yang pada dasarnya diatur dalam Pasal 7 ayat (4), serta masih banyak peraturan pengelolaan sampah lainnya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama, dengan suatu pendekatan jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, bahan-bahan referensi lain yang berhubungan dengan pengelolaan sampah, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang menggunakan teknik bola salju (snow ball). Kemudian bahan-bahan hukum yang dihimpun dianalisis menggunakan teknik deskripsi selanjutnya diberikan evaluasi, kemudian dilakukan interpretasi dan disimpulkan dengan argumentasi. Kedua, Hasil studi menunjukkan bahwa belum dibentuknya suatu aturan hukum yang khusus dari Pemerintah Daerah maupun pararem dari masing-masing Desa Adat yang memiliki dasar dan kekuatan hukum mengikat agar menjadi landasan dasar hukum dalam penerapan sanksi bagi pelanggar pada masing-masing tempat. Sehingga tanggungjawab pemerintah hanya bisa menerapkan atau himbauan pada masyarakat dengan adanya sistem manajemen lingkungan. The purpose of this paper is to determine the existence of arrangements related to ceremonial (traditional) waste in Bali by understanding the form of government responsibility for ceremonial (customary) waste management to be able to protect the environment based on Tri Hita Karana carried out by the community, which is contained in "Law No. 18 of 2008 concerning Waste Management "in article 20 paragraph (1) and" Regulation of the State Minister for the Environment Number 13 of 2012 concerning Guidelines for the Implementation of Reduce, Reuse and Recycle through a Waste Bank ", which are basically regulated in Article 7 paragraph (4), as well as many other waste management regulations. This study uses normative legal research methods. The results of this research are, first, with a type of legal research approach obtained from literature studies, by analyzing a legal problem through legislation, other reference materials related to waste management, this study uses legal material collection techniques using the snow ball technique. Then the legal materials collected are analyzed using descriptive techniques, then evaluated, then interpreted and concluded with arguments. Second, the results of the study show that there has not been a specific legal rule from the local government or pararem of each customary village which has a binding legal basis and strength so that it becomes the legal basis for the application of sanctions for violators in each place. So that the government's responsibility can only apply or appeal to the community with the existence of an environmental management system.