POLITIK ANGGARAN BELANJA DESA MASA PANDEMI DI KALURAHAN SUMBERMULYO, BAMBANGLIPURO, BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ; VILLAGE GOVERNMENT BUDGET POLITICS DURING THE PANDEMIC AT SUMBERMULYO WARD IN BAMBANGLIPURO, BANTUL, YOGYAKARTA
Perubahan APBDes tahun 2020 pada masa pandemi di Kalurahan Sumbermulyo, Bambanglipuro, Bantul dilakukan 3 kali, dengan realokasi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa secara prosentase mengalami perubahan paling sedikit. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan politik anggaran di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan metode interpretative kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, FGD dan dokumentasi. Informan berjumlah 13 orang. Hasil penelitian menunjukkan, deliberasi telah dilakukan karena pemerintah desa dihadapkan dengan berbagai kepentingan stakeholders desa, meskipun pemerintah supradesa menghendaki terjadinya depolitisasi dengan mengeluarkan berbagai aturan yang harus dilaksanakan oleh desa. Kontestasi terjadi dengan adanya upaya masing-masing pihak terutama para kepala dukuh untuk mempertahankan program pembangunan fisik tetap dilaksanakan di pedukuhan masing-masing. Partisipasi masyarakat relatif rendah, karena proses perubahannya langsung dimusyawarahkan di tingkat desa tanpa melalui musyawarah pedukuhan. Distribusi anggaran belanja terbesar pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Otoritas dan kapasitas para pihak di desa cenderung diperlemah dengan mengutamakan "kemanusiaan" dan "gerak cepat", untuk penanganan pandemi. ; Changes to the APBDes were observed to have occurred 3 times in 2020 during the pandemic at Sumbermulyo Ward in Bambanglipuro, Bantul, with reallocation of the field for village government administrations being the minority percentage-wise. The purpose of this research is to described the politics surrounding budgeting during the pandemic. This research using an interpretative qualitative method, and using observations, interviews, FDGs and documentation as data collection methods. Respondents consist of 13 informants. Results have indicated that deliberation had occurred because the ward government is faced of various conflicting interests by stakeholders, even though the supra-village government wants depoliticization by issuing various rules ...