Suchergebnisse

Crime is the shadow of civilization. Therefore, the crime will tend to increase in line with the increasingly rapid dynamics of community life. For this reason, it is necessary to take preventive measures or law enforcement intensively and consistently. One of the pieces of evidence that is required to be fulfilled in the law enforcement process is the testimony of a witness who testifies based on what he has heard, seen, and / or experienced himself. This law enforcement effort will not be successful if the community does not optimally participate in giving testimony. The role of witness and victims in supporting law enforcement has not been optimal due to various factors, including: Legislation regulating protection and victims in Indonesia which is still partial and well-known in various regulations and institutional structures are still limited at the central level, not yet at the regional level, including the legal awareness of the community to be witnesses, are still felt to be lacking.Efforts to increase protection and victims that need to be continuously evaluated and refined by relevant legislation, Development of protection and victim institutions (LPSK) up to the district level. For this reason, a strong commitment from the Government is needed to provide protection to witnesses and victims through strengthening the functions and roles of the Witness and Victim Protection Agency by fulfilling aspects of the legal structure and aspects of its legal substance in an effort to encourage changes in the legal culture of the community. Keywords: Optimization, Protection, Victims, Witnesses Abstrak Kejahatan memang pada hakekatnya merupakan bayang-bayang peradaban manusia. Oleh karenanya kejahatan itu akan cenderung mengalami peningkatan sejalan dengan perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin pesat. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya pencegahan maupun penegakan hukum secara intensif dan konsisten. Salah satu alat bukti yang dipersyaratkan harus dipenuhi dalam proses penegakan hukum adalah keterangan saksi yakni orang yang memberikan kesaksian berdasarkan apa yang ia dengar, ia lihat, dan/atau ia alami sendiri. Upaya penegakan hukum ini tidak akan berhasil dengan optimal manakala tidak melibatkan partisipasi masyarakat untuk secara aktif memberikan kesaksian. Belum optimalnya peran saksi dan korban dalam mendukung penegakan hukum selama ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya: Perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban di Indonesia yang masih bersifat parsial dan tersebar dalam berbagai peraturan serta secara struktural lembaganya masih terbatas di tingkat pusat, belum sepenuhnya sampai kedaerah, termasuk kesadaran hukum masyarakat untuk menjadi saksi masih dirasakan kurang. Upaya mengoptimalkan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban perlu terus dilakukan melalui evaluasi dan penyempurnakan Perundang-undangan terkait, Pengembangan LPSK sampai ketingkat kabupaten. Di perlukan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban melalui pemantapan fungsi dan peran LPSK dengan pemenuhan aspek struktur hukum dan aspek substansi hukumnya dalam upaya mendorong perubahan kultur hukum masyarakat. Kata kunci: Optimalisasi, Perlindungan, Korban, Saksi

The reform era has changed the paradigm of the state in viewing villages, especially villages based on customs. This can be seen in looking at the relationship between the village government and custom, as well as the relationship between the village government and the community, especially in customary laws and the government in this case the state. Then there will be a dialogue, compromise or negotiation is built and often even causes resistance by one part. This situation will forms a new social construct in the form of space struggles, debates and spaces to search for individual identities. Finally, the Ammatoa indigenous community as a local community (indigenous peoples) seems to be in a subordinated position by the state. Therefore, as the only way, they always look for spaces for negotiation or even compromise in dealing with the state in order to maintain an existence. ; Era reformasi telah merubah paradigma negara dalam melihat desa khususnya desa yang berbasis adat. Hal ini terlihat dalam melihat bagaimana relasi antara pemerintah desa dan adat, serta relasi antara pemerintah desa dan masyarakat khususnya dalam hukum-hukum adat dan pemerintah dalam hal ini negara. Pada saat inilah terbangun ruang dialog, kompromi atau negosiasi bahkan seringkali menimbulkan resistensi oleh salah satu pihak. Situasi ini kemudian membentuk sebuah konstruk sosial baru dalam bentuk perebutan ruang, perdebatan serta ruang-ruang pencarian identitas-identitas masing-masing. Akhirnya, komunitas adat Ammatoa sebagai komunitas local terlihat berada pada posisi tersubordinasi oleh negara. Oleh karena itu, sebagai jalan satu-satunya mereka selalu mencari ruang-ruang negosiasi atau bahkan kompromi dalam berhadapan dengan negara demi sebuah eksistensi untuk terus terjaga.

Di tengah pandemi covid-19, tensi politik tanah air semakin tinggi dengan identitas politik masing-masing. Pendemi ini berhasil membentuk sebuah polarisasi politik yang semakin tajam khususnya di kalangan umat Islam. Terbangun sebuah blok politik yang memperhadapkan antara revivalis Islam dan kelompok tradisionalis-moderat. Kelompok revivalis Islam ini cenderung mengusung isu penegakan Syariah dan khilafah, oleh ormas-ormas Islam seperti FPI (Fron Pembela Islam), eks HTI (Hizb Tahrir Indonesia), dan lain-lain termasuk alumni 212. Sedangkan kelompok tradisionalis-moderat Islam ini cenderung lebih pro-pemerintah. Dalam konteks kontestasi pilpres 2024, polarisasi ini akan terus berlanjut. Pertarungan ideologi dan sentiment identitas keberagamaan semakin memperlebar ruang polarisasi politik di tengah umat Islam. Ketegangan politik atas nama agama (Islam) akan berbanding lurus dengan fenomena menguatnya pragmatisme politik partai Islam dan ormas-ormas Islam di Indonesia. Implikasi dari fenomena ini, disampiing menuai gerakan membangun citra buruk pemerintah karena diangap gagal mengatasi covid-19 ini dengan segala kebijakannya, juga akan memperjelas peta politik umat Islam menuju 2024. Kata kunci: Polarisasi politik, peta politik 2024, Pandemic covid-19, Partai Islam.

Post-Islamism is a dynamic Islamic political phenomenon that spreads with various characters. Previously ideologically different groups tried to merge into the same movement and tried to compromise or even fight. Islamic groups or mass organizations that tend to compromise with the state are their way to continue to exist in political reality. Although actually some of them still do not abandon the goals or ideology of the organization totally. This is purely to maintain public sympathy and on the other hand, to exist in the dynamics of state politics. This phenomenon is in line with several main characteristics of post-Islamism, among others, they tend to be pragmatic, tend to compromise with the state without completely abandoning their ideological characteristics, and they tend to be more realistic in seeing the situation. It can be seen that post-Islamism tends to be less in tune with issues of secularism and on the other hand they also reject the application of Sharia law which looks rigid, including ideological-religious platforms in its application in several places. In general, the characteristics of post-Islamism tend to be the same, such as compromise with political realities, pragmatic tendencies in carrying out government programs, and a tolerant attitude towards groups that are considered different with them.

Assalamualaikum Wr. Wb.Jurnal Vox Populi merupakan jurnal berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Sejatinya jurnal ini terbit dua kali dalam setahun, yakni: Juni dan Desember. Namun karena beberapa kendala sehingga Vox Populi hanya terbit satu kali sejak 2010 dalam versi cetak, setelah itu vakum. Saat ini, Vox Populi dirasa perlu menerbitkan kembali karya-karya hasil penelitian yang khusus menerbitkan karya ilmiah mahasiswa yang dianggap penting untuk diketahui publik secara luas. Olehnya itu, dengan ucapan rasa syukur kepada Allah Swt. Vox Populi dapat kembali menyapa pembaca secara online.

Daerah Sulawesi Selatan dari Indonesia telah menjadi rumah dari empat kelompok etnis besar yaitu Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja. Hal ini disebabkan latar belakang politik di mana ada sejumlah kerajaan di masa lalu. Data empiris menunjukkan bahwa salah satu produk budaya dari budaya Makassar yang keberadaannya tidak terlepas dari posisi geografis dan kondisi sosial masyarakat dengan latar belakang maritim dan mountaineous adalah Pakarena. Citra dan penciptaan identitas banyak dipengaruhi oleh fakta bahwa itu lahir di daerah melting pot yang merupakan campuran dari maritim, mountaineous dan budaya luar. Pakarena Sere Jaga Ngandang, interpretasi simbolis estetika dan keberadaan sebagai salah satu dari identitas budaya dan wanita Makassar. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung, serangkaian wawancara dan studi pustaka untuk mendukung literatur. Pengamatan juga dilakukan oleh partisipasi peneliti dalam kinerja Pakarena sebagai salah satu penari. Ini berarti bahwa pendekatan etnologis menekankan pada analisis tekstual. Data diolah kemudian dianalisis. Disiplin pendukung lainnya seperti antropologi, sosiologi, humaniora dan sejarah digunakan untuk mendukung analisis tekstual.

In the scheme of organization, Prosperous Justice Party (PKS) and Hizb Tahrir Indonesia (HTI) are historically and ideologically bound in a solid emotional relationship. The two organizations are basically rooted in a transnational Islamic movement although in later devel- opment they ultimately develop their movements in different spheres; PKS focuses at the level of intra parliamentary with a formal political label whereas HTI concentrates at the level of extra parliamentary as a non-formal organizational movement. HTI, which openly refuses the system of democracy, as a matter of fact benefits significantly from de- mocracy in Indonesia as a "political blessing." HTI strongly criticizes the system of democracy in Indonesia and as a substitute proposes the system of Khilafah. Ironically, HTI gains freedom to perform its move- ment, to speak, and to campaign as Indonesia applies democracy.

Islamic politics always plays a key role in the formation of Indonesian national identity even though at certain points Islam had to compromise in the process of establishing the identity. In spite of this, Islam has noticeably brought about strong influence to a major part of Indonesian history. This in turn gives Islam a space to significantly take part in the development of Indonesian politics up to the present time. On the other hand, the role of political parties, particularly those of the Islamic parties, will always shape the discourse of Islamic party in Indonesia. This in turn will be an indicator for the ongoing involvement of Islamic politics in Indonesia, more specifically in South Sulawesi.

ABSTRAK Rumah Bahasa adalah program yang didirikan oleh Pemkot Surabaya yang bertujuan untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia di Surabaya untuk persiapan AFTA dan AEC, dimana dampak AFTA dan AEC akan menyebabkan arus globalisasi dan persaingan ekonomi global akan semakin kuat, maka dari itu pemerintah Surabaya mendirikan rumah bahasa. Pengembangan SDM dilakukan dengan memberikan masyarakat kursus bahasa asing, menyediakan klinik-klinik investasi, usaha, ketenagakerjaan dan klinik teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Program Rumah Bahasa Kota Surabaya dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program tersebut. Proses implementasi menjadi suatu hal yang dapat dikaji ada 6 variabel menurut Van Metter dan Van Horn yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktifis pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data penelitian. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif, yaitu proses analisis dengan menggunakan tiga komponen yang terdiri dari reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Rumah Bahasa Kota Surabaya belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik terdapat enam variabel yang menentukanantara lain: Ukuran dan Tujuan kebijakan belum menunjukkan kejelasan terkait indikator kualitas dan manfaat pelayanan Rumah Bahasa, Sumberdaya manusia sudah cukup memadai untuk Implementasi Program Rumah Bahasa Kota Surabaya tetapi sumberdaya informasi, keuangan dan fasilitas masih kurang memadai, Karakteristik Agen Pelaksana, respon yang diberikan terhadap program ini sudah cukup baik dan efektif. Namun, pemanfaat program kurang merespon program yang disediakan Rumah Bahasa, sikap atau kecenderungan para pelaksana yang telah terlibat masih kurang baik (tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya) khususnya masih ada pengajar yang terlambat datang, komunikasi yang dilakukan oleh pihak pelaksana program pada kelompok sasaran masih kurang efektif, dan lingkungan sosial masyarakat mendukung program karena merasa terbantu terkait pembelajaran bahasa asing. Lingkungan ekonomi dapat meningkatkan penghasilan maupun kegiatan usaha dengan penguasaan bahasa asing yang dimiliki dan lingkungan politik sangat berhubungan antar pemangku kebijakan serta saling mendukung dan pengawasan yang dilakukan terutama oleh legislatif komisi A bagian hukum dan pemerintahan dalam menyelenggarakan Program Rumah Bahasa Kota Surabaya. Berdasarkan kesimpulan saran yang direkomendasikanya itu Pemerintah Kota melakukan revisi bagi perbaikan kebijakan yang terkait Rumah Bahasa yang mencakup kejelasan ukuran dan manfaat Rumah Bahasa bagi masyarakat. Implementor melakukan strategi komunikasi yang efektif, sehingga Program Rumah Bahasa diketahui oleh masyarakat Surabaya seperti melalui media massa, dan lain-lain. Kata Kunci: Implementasi Program, Kebijakan Publik, Rumah Bahasa

This study purposed to find out local government oversight of the management of natural resources associated with illegal sand mining in Taamalatea Village. This study used descriptive qualitative with six informants. Data collection techniques were observations and interviews with informants. The results of this study showed that the supervision was not running optimally so that it could not minimize the occurrence of miners who could not get permits. Factors affecting supervision were human resources that were still less effective because the community had low education thus they chose to be miners while community participation had cooperated according to what the government wanted to protect the environment to prevent landslides.

Starting from proposition of 'Inna Al-Islam Ad-Dinn wa Ad-dawlah' that Islam does not only discuss religion but also the country. In this circumstance, Islam will always display new political forces with Islamic social origin such as religious social organizations in the form of civil society. Amanah Tabloid is having an ideological emotional closeness with certain organizations, so that, this Amanah Tabloid as a media of propaganda will be greatly affected by ideological closeness in the framing pattern of the news. This research seeks to look at the construction patterns of Amanah Tabloid coverage related to Islam and Politics and see in depth the influence of the news framing on Islamic social movements as well. Relevant theories in this study include Islamism, Islamic social movements and media framing.

[The influence of Housing Conditions Influence on Residents' Satisfaction at the Grand Tembalang Regency]. Providing residents' satisfaction on housing conditions is a goal carried by all stakeholders, including government, developers, and the residents of the housing itself. In order to achieve the goals, it needs a research to understand the residents' needs and wants as the means to evaluate the present condition and to plan the better housing in the future. Hence, this research aims to examine the influence of housing condition towards residents' satisfaction in the Grand Tembalang Regency. A questionnare based survey and interview were used in data collection followed by descriptive analysis, correlation analysisi, and ordinal regression analysis to determine the result. The results showed that housing conditions influence 70% of residents' satisfaction. In detail, the services of waste management and hygienic conditions are playing the most significant role to influence the residents' satisfaction.

Penelitian mengkaji tentang transmisi ideologi politik Islamisme dan Islam washatiyyah dalam penyebaran muballigh di Kota makassar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pola transmisi Idelogi politik Islamisme dan Islam Wasathiyah oleh para muballigh di Kota Makassar serta memahami apakah transmisi ideology politik Islamisme dan Islam Wasathiyah oleh para muballigh merupakan bagian dari politik keagamaan yang berimplikasi langsung dengan gerakan sosial Islam saat ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Framing dalam Teori Gerakan Sosial dan Islamisme serta konsep wasahtiyyah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gerakan Islam akan muncul dengan wajah baru tidak lagi bersifat konvensional. Ruang-ruang public akan menjadi rebutan yang tak terhindarkan termasuk antara IMMIM dan Wahdah Islamiyah. Kedua ormas ini dalam penyebaran gagasan sering berperang opini dengan memaksimalkan semua sumber daya yang dimiliki, seperti media dan pergerakan opini di mimbar-mimbar masjid. Klaim kepemilikan dan binaan jumlah masjid dan majelis Taklim oleh masing-masing ormas ini menjadi indicator bahwa telah terjadi rebutan ruang.

This study aims to investigate the effect of audit opinion and audit findings on the level of corruption in the Regional Government in Indonesia in 2017. The object in this study is the local government included in the Public Integrity Survey conducted by the Corruption Eradication Commission in 2017. The sampling technique used in this study was saturated sampling with a total sample of 19 local government institutions. The method used in this analysis is multiple linear regression using IBM SPSS 25. Based on the results of the test the significance of audit opinions and audit findings simultaneously evaluating the level of corruption. Partially, audit opinion variables and negative audit findings on the level of corruption

Provision of decent and affordable housing in Indonesia has been faced with difficulty due to lower level of housing accessibility from the housing schemes submitted to the free market. Limited access to housing presents a significant impact on low level of community welfare. Based on these problems, this study aims to analyze the proper housing provision policy scheme in improving the welfare of the community. This study raises the case of ASN as one of the with no home ownership, especially for ASN with low rank / class. Based on the results of descriptive statistical analysis, housing provision is advised to address the preferences of beneficiaries, including priorities such as: (i) easy access to public services; (ii) proximity to work location; and (iii) adjusted to the level of position. Based on the existing regulations, there are two relevant schemes, including: FLPP and Tapera schemes. However, both have limitations, particularly those related to the limitations of Low-Income Communities (MBR). If the government prefers FLPP or Tapera scheme, thus the regulation (PP) on Tapera is advised to be altered to increase the MBR income limit. The results of this study suggest the importance of further research on alternative schemes in developing the best housing finance schemes for the future.