Suchergebnisse

Abstract Legal protection for the people is not only found in written legal provisions, but also in unwritten laws which in Administrative Law are commonly referred to as General Principles of Good Administration ((in Indonesia it is called AUPB). Recognition of AUPB as part of the legal norms of government and norms of legal protection for citizens is a consequence of the development of the rule of law concept. AUPB thus no longer merely acts as a legal principle in general, but turns into a legal norm that is formulated into law or made by judges through their decisions in resolving administrative disputes. Consistency and seriousness of judges in formulating legal facts, compiling legal considerations in order to identify and formulate AUPB is very much needed in practice. The way judges relate and interpret the indicators in each AUPB in each of their decisions, starting from the examination of the case to making a decision, is carried out at least through 3 stages, namely the stage of collecting facts, the stage of identifying the law, and the stage of formulating the law and the AUPB. Keywords: Administrative Dispute, General Principles of Good Administration (AUPB), Judicial Practice. AbstrakPerlindungan hukum bagi rakyat tidak hanya terdapat pada ketentuan hukum tertulis saja, tetapi juga terdapat pada hukum tidak tertulis yang dalam Hukum Administrasi lazim dikatatan sebagai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Pengakuan terahadap AUPB sebagai bagian dari norma hukum pemerintahan dan norma perlindungan hukum bagi warga merupakan konsekuensi dari berkembangnya konsep negara hukum. AUPB dengan demikian tidak lagi sekedar berperan sebagai asas hukum pada umumnya, tetapi berubah menjadi norma hukum yang dirumuskan ke dalam undang-undang maupun dibuat oleh hakim melalui putusan-putusannya dalam menyelesaikan sengketa administrasi (sengketa TUN). Konsistensi dan kesungguhan hakim dalam merumuskan fakta-fakta hukum, menyusun pertimbangan hukum guna mengidentifikasi dan merumuskan AUPB sangat diperlukan dalam praktik. Cara hakim dalam menghubungkan dan memaknai indikator pada masing-masing AUPB dalam setiap putusannya, maka diawali dari pemeriksaan perkara sampai pada pe-ngambilan keputusan paling tidak dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu tahap pengumpulan fakta, tahap mengidentifikasi hukum, dan tahap merumuskan hukum dan AUPB.Kata Kunci : Sengketa TUN, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Praktik Peradilan.

Abstract This study aims to determine the components, concepts and legal approaches of state administration. This research is a legal research that uses a normative theoretical approach. The results showed that menunjukan administrative Law norms include three components, namely law for government administration (het recht voor het bestuur), law by / from the government (het recht van het bestuur) and law against the government (het recht tegen het bestuur). Based on a comparative study of Administrative Law, there are three basic concepts of Administrative Law, namely the United States concept, the British concept, and the French concept. The concept of French Administrative Law was also adopted by the Dutch. Because the legal system in Indonesia is affiliated with the concept of Dutch law, the concept of Administrative Law also affects to the legal system in Indonesia. Furthermore, through comparative studies there are also three approaches in Administrative Law, namely the government power approach, the rights based approach, and the functionary approach. Keywords: Components, Concepts and Approaches to Administrative Law. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komponen, konsep dan pendekatan hukum administrasi negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan teoritik normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hukum administrasi meliputi tiga komponen, yaitu hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan (het recht voor het bestuur), hukum oleh/dari pemerintah (het recht van het bestuur) dan hukum melawan pemerintah (het recht tegen het bestuur). . Berdasarkan studi banding Hukum Administrasi, terdapat tiga konsep dasar Hukum Administrasi, yaitu konsep Amerika Serikat, konsep Inggris, dan konsep Perancis. Konsep Hukum Administrasi Perancis juga diadopsi oleh Belanda. Karena sistem hukum di Indonesia berafiliasi dengan konsep hukum Belanda, maka konsep Hukum Administrasi juga mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Selanjutnya melalui studi banding juga terdapat tiga pendekatan dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu pendekatan kekuasaan pemerintah, pendekatan berbasis hak, dan pendekatan fungsional. Kata kunci: komponen, konsep dan pendekatan hukum administrasi.

Abstract Administrative authority can be obtained by means of attribution, delegation and mandate. Attribution is a way of obtaining the authority given or assigned to a particular position. Delegation authority is a form of transfer of authority, and mandate authority is the assignment authority. The limits of the use of administrative authority are measured based on the legality principle, both formal legality and material legality. Formal legality relates to powers and procedures and material legality relating to the purpose of granting authority by laws and regulations. Flaw in power will result in government actions being null and void, while procedural defects can be invoked, but not by law. Keywords: governmental authority, obtained by means , limitations

AbstractThis study aims to determine the concept of government power in an administrative law perspective. Specifically, it aims to determine how government power is exercised from the perspective of administrative law; and what are the legal limitations and consequences for the exercise of governmental power. The research method used in this paper is normative legal research that uses a conceptual approach. The results show that government power in the perspective of administrative law is not an unlimited power, but is limited by law based on the principle of legality, clear power distribution, guarantee of human rights by the constitution and supervision by judicial authorities. The use of governmental power brings legal consequences, which are based on the concept of personal error and wrongdoing in office can be the basis for determining whether the error is personal responsibility or office responsibility. Personal mistakes are not related to public services and become personal responsibility related to maladministration and have consequences for criminal responsibility.Keywords: Concept, Administrative Power, Administrative Accountability. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep kekuasaan pemerintahan dalam Perspektif hukum administrasi. Secara spesifik bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kekuasaan pemerintahan dijalankan menurut perspektif hukum administrasi; dan apa batasan-batasan dan konsekuensi hukumnya terhadap pelaksanaan kekuasaan pe-merintahan. Metode penelitian yang diguankan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normative yang menggunakan pendekatan konseptual approach. Hasil penelitian menujukan bahwa Kekuasaan pemerintahan dalam perspektif hukum administrasi bukanlah suatu kekuasaan yang tanpa batas, tetapi dibatasi oleh hukum berdasarkan prinsip legalitas, pembagian kekuasaan secara jelas, jaminan hak asasi oleh Undang-Undang Dasar dan pengawasan oleh kekuasaan kehakiman. Penggunaan kekuasaan pemerintahan membawa konsekuensi hukum, yang berdasarkan konsep kesalahan pribadi dan kesalahan jabatan dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah kesalahan itu menjadi tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab jabatan. Kesalahan pribadi tidak berkaitan dengan pelayanan publik dan menjadi tanggung jawab pribadi yang berhubungan dengan maladministrasi serta membawa konsekuensi kepada tanggung jawab pidana.Kata Kunci: Konsep, Kekuasaan Administrasi, Pertanggungjawaban administrasi.

This research aims to determine the use of authority by government agencies is legality. Specifically, to find out more about the prohibition of Ultra Vires (Exces De Pouvoir) in Government Actions (Comparative Study of Concepts between the Anglo Saxon Law System and the Continental Legal System). The results of the study indicate that First, the form of government agency action prohibition in the form of excès de pouvoir (ultra vires), both in the Anglo Saxon legal system (Britain, USA, Australia, etc.) and Continental especially France includes also the prohibition of abuse of authority (abuse of power, detournement de pouvoir). Second, the Prohibition of abuse of authority (detournement de pouvoir) in France has been developed into 3 (three) variants, namely the Administrative Agency has the purpose / aims to achieve goals that are entirely other than the public interest, and as a personal goal. Keywords: Prohibition of Ultra Vires, Government Actions, Legal System. Abstrak Penelitian inimbertujuan untuk mengetahui Larangan Ultra Vires (Exces De Pouvoir) dalam Tindakan Pemerintahan (Studi Komparasi Konsep Antara Sistem Hukum Anglo Saxon Dan Sistem Hukum Kontinental). Hasil penelitian menjukan bahwa Pertama, Bentuk larangan tindakan badan pemerintah yang berupa excès de pouvoir (ultra vires), baik dalam sistem hukum Anglo Saxon (Inggris, USA, Australia, dll) maupun Kontinental khususnya Prancis meliputi juga larangan penyalahgunaan wewenang (abuse of power, detournement de pouvoir). Kedua, Larangan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) di Prancis telah dikembangkan ke dalam 3 (tiga) varian, yaitu Badan Administrasi memiliki tujuan/bertujuan untuk mencapai tujuan yang sepenuhnya selain bagi kepentingan umum, dan sebagai tujuan pribadi. Kata Kunci: Larangan Ultra Vires, Tindakan Pemerintahan, Sistem Hukum.

Abstract: The Gegesikkidul Village Government organizes a population registration service using the SINTREN website, in order to provide convenience for the community in the village and to apply the principles of efficiency and effectiveness in services in order to realize good governance. The purpose of this study is to find out how to apply the principles of efficiency and effectiveness and to find out the inhibiting factors contained in population registration through the SINTREN website at the Gegesikkidul Village Government. The research method used is juridical empirical. The results of the study indicate that policy making regarding Gegesikkidul Village Government as a facilitator between the community and the SINTREN website to provide and improve services for village communities. The existence of indicators that have not been met and the existence of inhibiting factors in the implementation of services causes the application of the principles of efficiency and effectiveness in population registration through the SINTREN website as the embodiment of good governance in the Gegesikkidul Village Government that cannot be implemented perfectly. Keywords : efficiency, effectiveness, population registration, Sintren website Abstrak: Pemerintahan Desa Gegesikkidul menyelenggarakan suatu pelayanan pendaftaran penduduk dengan menggunakan website SINTREN, guna memberikan kemudahan bagi masyarakat di desa serta untuk menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan agar terwujudnya pemerintahan yang baik. Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas serta untuk mengetahui faktor penghambat yang terdapat dalam pendaftaran penduduk melalui website SINTREN di Pemerintahan Desa Gegesikkidul. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan mengenai Pemerintahan Desa Gegesikkidul sebagai fasilitator antara masyarakat dengan website SINTREN untuk memberikan serta meningkatkan pelayanan bagi ...