Suchergebnisse

Abstrak -- Program TMMD sebagai bagian dari Bakti TNI, merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI bersama – sama dengan instansi pemerintah lainnya, untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat di daerah – daerah yang masih belum sejahtera. Dalam pelaksanaanya, program TMMD yang dilaksanakan oleh TNI untuk membantu pemerintah RI dalam percepatan pembangunan Indonesia dari daerah pinggiran, untuk memperkokoh kemanunggalan TNI rakyat, dan mewujudkan pertahanan wilayah, menjadi terhambat karena banyak mengalami kesalahan dalam pengimplementasiannya. Tujuan dari penelitian yaitu untuk menganalisis implementasi Perkasad Nomor Perkasad/36-02/XII/2012 mengenai program TMMD dan dampaknya terhadap percepatan pembangunan, kemanunggalan TNI – Rakyat dan pertahanan wilayah di Kab. Kuningan. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari para informan yang ditetapkan yang selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Perkasad Nomor Perkasad/36-02/XII/2012 mengenai program TMMD belum terlaksana secara maksimal, ditinjau baik segi isi kebijakan (content of policy) maupun dari konteks implementasinya (contex impelementation). Hal ini berdampak terhadap lambatnya percepatan pembangunan di wilayah yang masyarakatnya belum sejahtera, melemahkan kemanunggalan TNI – Rakyat, serta menghambat proses terwujudnya pertahanan wilayah. Upaya – upaya yang dapat dilaksanakan, adalah dengan menambah anggaran pembangunan fisik dari Pemda maupun penambahan uang makan dan uang saku bagi Satgas TMMD oleh Penanggung Jawab TMMD, penentuan sasaran TMMD yang harus bottom up planning sesuai dengan kriteria, pemberian pengetahuan dan keterampilan kepada personel Kodim 0615/Kuningan bekerjasama dengan Pemda, peningkatan peran Kementerian RI/LPNK dengan menyiapkan beras untuk masyarakat dilokasi TMMD dan sarana kontak dapat dikirim sebelum pelaksanaan TMMD.Kata kunci: implementasi, pembangunan, dan pertahanan Abstract -- The TMMD program as part of Devotion Indonesia National Army, is an activity carried out by the Indonesia National Army together with other government agencies, to help overcome the difficulties of the people in areas that are still not prosperous. In its implementation, the TMMD program implemented by the Indonesia National Army to assist the Indonesian government in accelerating Indonesia's development from the periphery, to strengthen the unity of the Indonesian people, and realize regional defense, has been hampered because many experienced errors in their implementation. The purpose of the research is to analyze the implementation of Perkasad Number Perkasad / 36-02 / XII / 2012 concerning TMMD program and its impact on the acceleration of development, the unity of the Indonesia National Army - People and regional defense in District Kuningan. Research uses qualitative methods. Data were obtained from the informants determined which were then analyzed by qualitative analysis techniques. The results show that the implementation of Perkasad Number Perkasad / 36-02 / XII / 2012 concerning TMMD program has not been implemented optimally, in terms of both the content of policy and the context of its implementation (contex implementation). This has resulted in the slow pace of development in areas where the people have not prospered, weakened the unity of the Indonesia National Army - People, and hampered the process of the realization of regional defense. Efforts that can be implemented are by increasing the physical development budget of the Regional Government as well as adding food and pocket money to the TMMD Task Force by the TMMD Person in charge, determining TMMD targets that must be bottom up planning in accordance with criteria, providing knowledge and skills personnel to Kodim 0615 / Kuningan cooperates with the local government, enhances the role of the Ministry of Republic of Indonesia / LPNK by preparing rice for the community in the TMMD location and the means of contact can be sent before the TMMD implementation.Keywords: implementation, development and defense

There are many regions in Indonesia that should be paid more attention by the government. Without us knowing and realizing, apparently there are still many people who really need it, whether it's clothing, food and shelter, and proper education. This study uses descriptive qualitative data in the eastern part of Indonesia, namely the village of Tooboun, Amarasi Barat, NTT. The houses are also not as good as in the area of Java. The existence of NTT communities like this, will cause a dehumanization of its own, due to lack of access to all needs, and ultimately lead to a decrease in Human Resources (HR) from the community itself. The existence of demographics like this, makes them feel discriminated from certain groups. So, in this study, the writer wants to do how to develop the human resources of the village community of Tooboun, Amarasi Barat, NTT by using Media Literacy as the feasibility of life as social beings, each of whom has independence in life. This research was created to provide a basis, evaluate media literacy efforts and contextualize them relative to the current scope of media. Keywords: NTT Society, Media Literacy, Socio-Cultural Values

Perang siber, dimana ranah teknologi informasi, pertahanan, diplomasi, dan politik domestik diracik pada barisan-barisan skrip komputer, tidak hanya stabilitas keamanan internasional, namun, stabilitas keamanan nasional pun menjadi sasaran utama dalam perkembangan teknologi ini. Bukan menjadi fenomena baru di dalam ilmu pertahanan maupun ilmu hubungan internasional mengenai dinamika dan sinergi dari teknologi, pertahanan, diplomasi, dan politik dalam negeri yang sering disebut Revolution in Military Affairs, namun, siber-lah yang memberikan ruang baru untuk sinergi tersebut dapat berkembang lebih pesat, dan leluasa. Terdapat sebuah pola perlombaan senjata di setiap era hubungan teknoloi, pertahanan, diplomasi, dan politik domestik, pertanyaan mengenai apakah pola ini juga terjadi dalam ruang siber dan senjata-senjatanya yang tidak kasat mata atau tidak, dan bagaimana Indoensia menghadapi perang siber yang tidak kunjung surut? Dengan menggunakan metode Kualitatif, dengan desain Studi Kasus, kasus perlombaan senjata yang diteliti antara Amerika dan China. Hasil penelitian yang dihitung mealalui Richardson Model of Arms Race menunjukkan bahwa terdapat perlombaan senjata siber yang tengah terjadi diantara Amerika dan China.

Abstrak-- Keamanan Informasi di era perkembangan teknologi saat ini telah menjadi kebutuhan yang wajib di penuhi. Pemerintah sebagai salah satu pemanfaat teknologi telah melahirkan sistem elektronik procurement yang merupakan bentuk dari elektronik goverment. Beralihnya proses pengadaan ke dalam sistem elektronik justru menimbulkan kerentanan terhadap keamanan sistem informasi tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya serangan hacker pada sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) Provinsi Lampung tahun 2015 yang mengakibatkan ratusan paket yang sedang proses tander harus tander ulang. Maka dari itu dibutuhkan suatu strategi keamanan informasi yang dapat mencegah terjadinya serangan hacker maupun ancaman siber tersebut. Untuk membangun strategi keamanan informasi tersebut menggunakan model keamanan informasi defense in depth sebagai teori atau pisau analisis. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode penelitinan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi keamanan informasi dalam menghadapi ancaman siber pada sistem pengadaan secara elektronik Provinsi Lampung belum memenuhi aspek-aspek pada model keamanan informasi defense in depth yaitu: governance, people, processes, dan technology.Kata Kunci: keamanan informasi, ancaman siber, strategi, spse provinsi lampung Abstract-- Information security in the current era of technological development has become a necessity that must be fulfilled. The government as one of the technology users has produced a procurement electronic system which is a form of electronic government. The shifting of the procurement process into an electronic system actually creates vulnerability to the security of the information system. This led to a hacker attack on Lampung's Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) in 2015 which resulted in hundreds of packages being tandered to have to be restarted. Therefore we need an information security strategy that can prevent hacker attacks and cyber threats. To build an information security strategy using the defense in depth information security model as a theory or analysis knife. The implementation of this study used a qualitative research method with a case study approach. The results showed that the information security strategy in dealing with cyber threats in the electronic procurement system of Lampung Province had not fulfilled aspects of the defense in depth information security model, that are: governance, people, processes, and technology.Keywords: information security, cyber threat, strategy, spse provinsi lampung

Abstrak -- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, memuat tentang profesi guru ataupun dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Lembaga pendidikan dalam institusi TNI memiliki posisi strategis dalam meningkatkan profesionalisme personel. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai kompetensi tenaga pendidik militer di lingkungan Wingdiktekkal Kalijati pada tahun 2017 dalam mempersiapkan SDM pertahanan TNI AU untuk menganalisis proses implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen terkait dengan kompetensi tenaga pendidik militer di Wingdiktekkal dan model implementasi kebijakan kompetensi tenaga pendidik militer di Wingdiktekkal dalam mempersiapkan Sumber Daya Manusia TNI AU. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, dimana teori yang digunakan terkait dengan ilmu pertahanan, strategi dalam penyiapan Sumber Daya Manusia dan teori implementasi kebijakan dalam hal ini peneliti menggunakan model teori Goerge C. Edward. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan bahwa tenaga pendidik militer di Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan tersebut belum memiliki tingkat kompetensi yang baik, sarana dan prasarana Skadik masih kurang, dan pembagian tugas untuk tenaga pendidik terutama dalam pengajaran tidak merata. Kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah bahwa proses Implementasi berupa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi masih kurang optimal sedangkan model atau upaya implementasi kebijakan tenaga pendidik militer baik faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik.Kata Kunci: Implementasi, guru militer, kompetensi Abstract -- The Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers, contains the profession of teachers or lecturers must have academic qualifications, competencies, educator certificates, physically and mentally healthy, and have the ability to realize educational goals. Educational institutions within TNI institutions have a strategic position in increasing professionalism of personnel. The purpose of this study was to obtain complete information about the competence of military educators in the Wingdiktekkal Kalijati environment in 2017 in preparing the Human Resource of The Indonesian Air Force to analyze the implementation process of the Republic of Indonesia Law Number 14 of 2005 concerning teachers and lecturers related to the competence of educating staff military in Wingdiktekkal and a model for implementing the competency policy of military educators in the Wingdiktekkal in preparing the Indonesian Air Force Human Resources. The researcher used descriptive analysis method, where the theory used was related to defense science, strategy in preparing Human Resources and policy implementation theory in this case the researcher used the theory of Go C. C. Edward's theory. The results of this study were found that the military educators in the Wingdiktekkal did not yet have a good level of competence, the facilities and infrastructure of the Squad were still lacking, and the division of tasks for educators especially in uneven teaching. Conclusions from the results of research and discussion about the Implementation of the Republic of Indonesia Law Number 14 of 2005 concerning teachers and lecturers is that the implementation process in the form of communication, resources, disposition, and bureaucratic structures is still not optimal while the model or efforts to implement policies of military educators are good factors of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure have gone well.Keywords: Implementation, military teacher, competence

The presidential election held on April 17, 2019 shows the success of the democratic system in Indonesia. However, in the process, the actors who ran for the 2019-2024 period encouraged them to win political competition. This desire indirectly caused conflict against the community triggered by differences in the interests of each elite group of political parties. On May 22, 2019, the General Election Commissioner (KPU) officially announced the results of the 2019 presidential election which appointed Joko Widodo and Ma'aruf Amin as winners. political contestation for the next five years. On the other hand, the Prabowo and Sandi couples also declared victory and did not recognize the vote count results issued by the KPU due to a number of fraudulent evidence by the National Winning Body 02. Constitutionally, pair 02 may file an appeal to the Constitutional Court for a period of 3 days after the announcement KPU results. On 21-22 May 2019 there was violence in Jakarta which showed disagreement with the announcement of the vote count results by the KPU. Writing this journal, the author develops the nature of descriptive and non-experimental writing. This journal tries to analyze the level of conflict caused by the 2019 presidential election until conflict resolution can be offered. This study uses secondary data types. Methods of data collection carried out by the author using a systematic method, referring to some literature, literature review and identifying various inputs and information. In resolving this conflict, a mediator is needed that is able to unite political elite leaders so that the conflict does not extend to the community which allows internal security instability. Conflict resolution must also be carried out until the achievement of positive peace that resolves conflicts to the root of the problem. Keywords: Conflict Resolution, 2019 Presidential Election

Ancaman perang kognitif yang terjadi pada penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta 2017 telah mengancam sistem demokrasi di Indonesia. Perang kognitif menjadi suatu ancaman yang menempatkan manusia sebagai medan perangnya dengan menyerang opini dan kognisi publik sehingga mengakibatkan polarisasi dan perpecahan di tatanan masyarakat dan berpotensi menjadi sebuah konflik sosial di masa penyelenggaraan pilkada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perang kognitif yang terjadi di Indonesia dengan studi kasus pilkada DKI Jakarta 2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang berfokus pada perang kognitif yang terjadi pada penyelenggaraan pilkada DKI Jakarta 2017 dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan pilkada di indonesia di masa yang akan datang. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa perang kognitif terjadi karena adanya upaya memanipulasi pesepsi publik dengan cara mendistribusikan pesan-pesan politik yang dikemas menjadi informasi dan isu publik sehingga dapat mempengaruhi opini dan kognisi publik. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi terjadinya perang kognitif yaitu kemampuan siber, informasi, psikologis dan rekayasa sosial. Berdasarkan penelitian ini, faktor perang kognitif yang dapat diterapkan kembali di pilkada mendatang, adalah faktor kemampuan siber, dan persebaran informasinya. Hal itu sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan prediksi pemanfaatan informasinya khususnya di bidang politik di masa mendatang.