Suchergebnisse

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan terhadap pekerja migran berdasarkan UU No.18 Tahun 2017 untuk mengetahui peran pemerintah terutama pemerintah Provinsi Bali dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran terutama krama Bali. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan terhadap pekerja migran berdasarkan UU No.18 Tahun 2017 diberikan dalam beberapa tahapan yakni tahapan sebelum pekerja bekerja (pra penempatan); tahapan selama pekerja bekerja (saat penempatan); dan terakhir tahapan setelah pekerja selesai bekerja (purna penempatan). Kemudian, peran pemerintah Provinsi Bali dalam melindungi pekerja migran dimana berdasarkan PERGUB Bali No.12 Tahun 2021, Pekerja Migran Indonesia Krama Bali lebih diutamakan dalam pemberian vaksinasi covid-19 dan terdapat perlindungan yang diberikan oleh Dinas Ketenagakerjaan dengan menerima laporan dari masyarakat terkait permasalahan pekerja migran dan terdapat sistem "Sisnaker" yakni suatu perlindungan dalam pendataan pekerja migran. The purpose of this study was to determine the protection of migrant workers based on Law No. 18 of 2017 to determine the role of the government, especially the Bali provincial government in providing protection to migrant workers, especially Balinese manners. The approach used in this research is a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that protection for migrant workers based on Law No. 18 of 2017 is provided in several stages, namely the stage before workers work (pre-placement); stages during the worker's work (during placement); and the last stage after the worker has finished working (post-placement). Then, the role of the Bali Provincial government in protecting migrant workers where based on the Bali PERGUB No. 12 of 2021, Indonesian Krama Bali Migrant Workers are prioritized in giving Covid-19 vaccinations and there is protection provided by the Manpower Office by receiving reports from the public regarding migrant worker problems. and there is a system of "Sisnaker" which is a protection in data collection of migrant workers.

ABSTRAK Dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yakni untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana proses atau implementasi dan pelaksanaan proses mendapatkan izin berusaha melalui "Online Single Submission Risk Based Approach" (OSS-RBA) yang secara hukum telah diatur di dalam "Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko". Disamping itu, penelitian ini pula bertujuan agar pembaca dapat mengetahui efektivitas OSS-RBA yang merupakan perizinan berbasis online jika dibandingkan dengan perizinan terdahulu sebelum adanya OSS-RBA. Penelitian ini menggunakkan metode penelitian empiris dimana dengan melakukan wawancara langsung kepada "Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar". Adapun hasil melalui penelitian ini menunjukkan bahwaa pelaksanaan OSS-RBA sudah dijalankan dan masuk dalam taraf efektif sebagai upaya mempercepat proses perizinan di Kota Denpasar sesuai dengan landasan peraturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko namun Sistem "Online Single Submission" tetap menjadi suatu sistem yang mengikuti zaman dan terus dikembangkan seiring berjalannya waktu untuk meminimalisir permasalahan yang berkaitan dengan perizinan. Kata Kunci : Perizinan, Penanaman Modal, "Online Single Submission" (OSS) ABSTRACT In this study, the author has the goal to provide an understanding of how the process or implementation and implementation of the process of obtaining permission to strive through the "Online Single Submission Risk Based Approach" (OSS-RBA) which is legally regulated in "Government Regulation No. 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing". In addition, this study also aims so that readers can know the effectiveness of OSS-RBA which is an online-based licensing when compared to previous permits before the existence of OSS-RBA. This research uses empirical research methods where by conducting a direct interview to the "Head of Investment Control and Implementation and Investment Information of the Investment Office and Integrated Services One Door Denpasar City". The results through this study show that the implementation of OSS-RBA has been carried out and entered in an effective level as an effort to speed up the licensing process in Denpasar City in accordance with the foundation of regulations, namely Government Regulation No. 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing but the "Online Single Submission" System remains a system that follows the times and continues to be developed over time to minimize the problems that are needed. related to licensing. Key Words: Licensing, Investment, "Online Single Submission" (OSS)

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui adanya pengaturan terkait sampah upacara (adat) di Bali dengan memahami bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap pengelolaan sampah upacara (adat) untuk dapat melindungi lingkungan hidup berbasis Tri Hita Karana yang dilakukan oleh masyarakat, yang mana tertuang dalam "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah" pada pasal 20 ayat (1) dan "Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah", yang pada dasarnya diatur dalam Pasal 7 ayat (4), serta masih banyak peraturan pengelolaan sampah lainnya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu pertama, dengan suatu pendekatan jenis penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, bahan-bahan referensi lain yang berhubungan dengan pengelolaan sampah, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang menggunakan teknik bola salju (snow ball). Kemudian bahan-bahan hukum yang dihimpun dianalisis menggunakan teknik deskripsi selanjutnya diberikan evaluasi, kemudian dilakukan interpretasi dan disimpulkan dengan argumentasi. Kedua, Hasil studi menunjukkan bahwa belum dibentuknya suatu aturan hukum yang khusus dari Pemerintah Daerah maupun pararem dari masing-masing Desa Adat yang memiliki dasar dan kekuatan hukum mengikat agar menjadi landasan dasar hukum dalam penerapan sanksi bagi pelanggar pada masing-masing tempat. Sehingga tanggungjawab pemerintah hanya bisa menerapkan atau himbauan pada masyarakat dengan adanya sistem manajemen lingkungan. The purpose of this paper is to determine the existence of arrangements related to ceremonial (traditional) waste in Bali by understanding the form of government responsibility for ceremonial (customary) waste management to be able to protect the environment based on Tri Hita Karana carried out by the community, which is contained in "Law No. 18 of 2008 concerning Waste Management "in article 20 paragraph (1) and" Regulation of the State Minister for the Environment Number 13 of 2012 concerning Guidelines for the Implementation of Reduce, Reuse and Recycle through a Waste Bank ", which are basically regulated in Article 7 paragraph (4), as well as many other waste management regulations. This study uses normative legal research methods. The results of this research are, first, with a type of legal research approach obtained from literature studies, by analyzing a legal problem through legislation, other reference materials related to waste management, this study uses legal material collection techniques using the snow ball technique. Then the legal materials collected are analyzed using descriptive techniques, then evaluated, then interpreted and concluded with arguments. Second, the results of the study show that there has not been a specific legal rule from the local government or pararem of each customary village which has a binding legal basis and strength so that it becomes the legal basis for the application of sanctions for violators in each place. So that the government's responsibility can only apply or appeal to the community with the existence of an environmental management system.

Tujuan penulisan artikel ini untuk memberikan pemahaman mengenai manfaat bila suatu produk hukum daerah (Peraturan Daerah) telah memiliki, mengadopsi karakter/konsep Green Constitution dan untuk mengetahui bagaimana bentuk/karakteristik suatu produk hukum daerah (Peraturan Daerah) dapat dikatakan telah menerapkan atau mengadopsi prinsip Green Constitution. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan digunakannya pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan Teknik studi literatur. Hasil studi ini menunjukkan bahwa manfaat prinsip Green constitution jika di implementasikan kedalam produk hukum daerah (peraturan daerah) dapat menjadikan lingkungan hidup tetap lestari dan terjaga, karena dianggap memiliki kedaulatan lingkungan dan hak asasinya tersendiri sehingga meningkatkan derajat dari lingkungan hidup serta dapat mewujudkan pemerintah daerah yang ecocracy dan dapat mencapai tujuan nasional dalam pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Karakteristik jika suatu peraturan daerah telah menerapkan prinsip Green Gonstitution dapat dilihat pada saat penyusunan peraturan tersebut dengan menggali aspek-aspek lingkungan hidup dalam naskah akademik usulan suatu peraturan daerah dan setiap pasal yang menghormati aspek kedaulatan lingkungan seperti halnya hak asasi manusia. The purpose of writing this article is to provide an understanding of the benefits if a regional legal product (Regional Regulation) already has, adopts the character / concept of the Green Constitution and to find out how the form / characteristics of a regional legal product (Regional Regulation) can be said to have implemented or adopted the Green principle. Constitution. This writing uses a normative legal research method with the use of a statutory approach (statue approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The technique of collecting legal materials uses literature study techniques. The results of this study show that the benefits of the Green constitution principle if implemented into regional legal products (regional regulations) can make the environment sustainable and preserved, because it is considered to have environmental sovereignty and its own human rights so as to increase the degree of the environment and can create a regional government that is ecocracy and can achieve national goals in environmentally sustainable development. The characteristics if a regional regulation has applied the principle of Green Gonstitution can be seen when drafting the regulation by exploring environmental aspects in the academic text of the proposed regional regulation and each article that respects aspects of environmental sovereignty such as human rights.

Penelitian hukum ini memiliki tujuan yaitu untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai keabsahan dari perjanjian yang dilakukan secara digital pada saat debitur terjadi permasalahan sengketa yang mengakibatkan wanprestasi. Dan untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa secara keperdataan yang timbul akibat wanprestasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan dalam peraturan perundang-undangan serta konseptual hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai keabsahan dari suatu perjanjian yang dilakukan secara digital yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 17 UU ITE yang mengarah pada Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdata. Penelitian ini menunjukan bahwa penyelesaian sengketa secara keperdataan dalam sebuah perjanjian yang dilakukan secara digital/elektronik yang dapat diselesaikan melalui litigasi (pengadilan) maupun non litigasi (di luar pengadilan). Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi melalui metode mediasi merupakan cara yang menguntungkan para pihak yang bersangkutan dengan mencari jalan keluar dari penyelesaian sengketa sehingga para pihak dapat menerima setiap hasil keputusan yang telah dirundingkan. Penyelesaian sengketa secara keperdataan ini bersumber dari hasil kesepakatan Bersama antara kedua belah pihak. This legal research has a goal, namely to examine the legal arrangements regarding the validity of agreements made digitally when the debtor has a dispute that results in default. And to analyze how to resolve civil disputes that arise as a result of default. The method used is normative legal research with an approach to legislation and legal conceptualization. The results of the study show that the regulation regarding the validity of an agreement made digitally is regulated in Article 1 Paragraph 17 of the ITE Law which leads to Article 1320 to Article 1337 of the Civil Code. This study shows that civil dispute resolution in an agreement is carried out digitally/electronically which can be resolved through litigation (court) or non-litigation (outside court). Settlement of disputes out of court or non-litigation through the mediation method is a way that benefits the parties concerned by finding a way out of dispute resolution so that the parties can accept every decision that has been negotiated. The settlement of this civil dispute comes from the result of a mutual agreement between the two parties.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui korporasi ketika menjadi subyek hukum pidana dalam Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh pembuangan limbah produksi ke sungai. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang- undangan. Penulisan jurnal ini menggunakan dengan cara mengkaji dari bahan hukum primer yakni peruu serta bahan hukum sekunder yaitu doktrin atau teori yang didapatkan dari literatur hukum dan penelitian ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik korporasi sebagai subyek hukum pidana adalah di dirikan oleh perorangan, memiliki kekayaan sendiri terpisah dengan kekayaan yang mendirikan maupun pengurusnya, memiliki hak dan kewajiban disamping hak dan kewajiban pendiri dan pengurusnya. Bentuk dari pertanggungjawaban korporasi jika terbukti melanggar izin lingkungan dengan membuang limbah ke sungai akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif paksaan pemerintah, dibekukannya izin lingkungan atau dicabutnya izin lingkungan sesuai pasal 76 Undang- Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. The objective to be achieved in this legal research is to identify corporations when they become criminal law subject in Environmental Preservation and Management Constitution as well as to know corporate criminal liability for environmental destruction caused by disposal of production waste into rivers. The method used in writing this journal is a normative legal research method using a statutory approach. The writing of this journal uses primary legal materials, namely peruu and secondary legal materials, namely doctrines or theories obtained from legal literature and scientific research. The results show that the characteristics of a corporation as a subject of criminal law are that it is established by individuals, has its own separate assets from the assets of the founder and management, has rights and obligations in addition to the rights and obligations of its founders and managers. The form of corporate responsibility if proven to have violated environmental permits by dumping waste into the river will be subject to sanctions in the form of administrative sanctions imposed by the government, freezing of environmental permits or revocation of environmental permits in accordance with Article 76 Environmental Preservation and Management Constitution.

ABSTRACT This paper specifically examines the concept of law in a sociological study to find out how the law develops and how the law implemented or enforced as a unity in the legal system. This paper-based on the normative juridical method, using legal materials collected and analyzed using qualitative methods. The results show that the sociological of law studies as part of the activities of drafting legal products and the preparation of legal products is not just a juridical process. The processes of transformation from social desires into laws and regulations both in political and sociological contexts do not only occur during the formation of a regulation, continue and continually correct the legal products that produced. Law enforcement related to the sociology of law that observes the reality of how the law is working on different social structures, this scientific approach is expected to not only provide advice related to the development of legal science alone, but also must be applied, but unfortunately in the development of this science itself is not able to develop dynamically because observations that are not equally displayed in providing input to the development of legal protection in Indonesia.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah vaksin Covid-19 dilindungi atau tidak dalam pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia dan untuk mengetahui kelemahan dan keunggulan pengaturan perlindungan vaksin Covid-19 dalam perspektif hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual hukum yaitu. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa vaksin Covid-19 mempunyai sisi hukum yang wajib diberikan perhatian dikarenakan vaksin Covid-19 adalah hasil olah pikir manusia yang dalam ilmu hukum bisa mendapatkan perlindungan hak eksklusif melalui Hak Kekayaan Intelektual yaitu dengan rezim paten ataupun rahasia dagang. Berdasarkan salah satu hal itu masing- masing mempunyai kelemahan serta kelebihan, sehingga perlunya pertimbangan secara matang oleh inventor. Eksklusivitas vaksin Covid-19 dalam hak kekayaan intelektual bukan merupakan suatu hal yang bisa dieksploitasi tanpa batas, tetapi Negara bisa hadir sebagai bentuk tanggung jawabnya melalui penerapan lisensi wajib serta pengungkapan informasi yang memilki sifat rahasia. The purpose of this research is to find out whether the Covid-19 vaccine is protected or not in regulation of intellectual property rights in Indonesia and to find out the weeknesses and advantages of regulating the Covid-19 vaccine protection in the perspective of intellectual property law in Indonesia. The research method used in this paper is normative legal research, namely by reviewing legislation and used method legal concepts. The results of the article show that the Covid-19 vaccine has legal aspects that must to be considered because the Covid-19 vaccine is the result of human thought which in law can get exclusive rights protection through Intellectual Property Rights, namely through the patent regime or trade secrets. Based on that, each of these options has disadvantages and advantages, so it needs to be considered carefully by ...

Collective Labor Agreement (CLA) is one of the main pillars that can be used in resolving disputes that occur in the company, However, there are problems concerning the implementation of CLA. The purpose of this research is to find and identify factors that can trigger disputes in the implementation of CLA, the probability of amendment of the CLA, identify the position of CLA in resolving Industrial Relation Disputes and find a mechanism of settlement in the implementation of the CLA. The research was carried out using empirical legal methods and analyzed using qualitative methods. The results are presented in a descriptive analysis report. The results of this research showed differences in interpretation, when unclear validity arrangements and adjustments of the new legislation happen were triggering disputes in the implementation of the CLA. Based on goodwill from the CLA parties, amendments could be made through negotiations in accordance with the mechanism stipulated in the Laws and Regulations. The position of CLA is an autonomous law that applies to the company and is an important element in preventing and resolving Industrial Relation Disputes. Finally, the settlement through bipartite, tripartite and Industrial Relation Court are the mechanism that can be taken for interest disputes.

After the enactment of the Law of Government Administration implied the regulation concerning the execution of the Administrative Court Judgment. Some pro-cons academic and practice discourses, arguing that the enactment of the Law of Government Administration is the culminating point from the limited role of the Administrative Court on enforcing the administrative law and the argument that the regulation of the Law of Government Administration contains various ambiguities norms in concern with implementation in the Administrative Procedural Law System. This study aims to analyze and discuss concerning the regulation of the provisions of the Administrative Court Ruling execution, constrains in judgment execution and the legal certainty for the justice seekers in the provisions of the Administrative Court Ruling execution after the enactment of the Law of Government Administration. This paper is using a normative and empirical method. The data that using consisted of primary and secondary data, were analyzed using qualitative methods. This study result is presented in a descriptive analysis paper.

The presence of the omnibus law of the Employment Cluster of Job Creation Law haven't consider to solve the crucial problems in the Manpower Law, but its further away from the purpose of the welfarestate concept and leads to the purpose of the nachtwakerstaat. The aims of this research to determine position omnibus law of the Job Creation Law after it's passed within in the scope of welfarestate concept or nachtwakerstaat concept and to analyse the construction of labour law concept in accordance to concept of welfarestate in the future. This research used a normative legal research method with a statute approach and elaborated with a legal concept analysis approach. The results show there are crucial problems in the Employment Cluster of the Job Creation Law such as the elimination of several principal provisions in Manpower Law that indicates the role and presence of the state in labour law is getting minimum and also the Job Creation Law point out many things that returned the agreement mechanism by the parties. This show that, Employment Cluster of the Job Creation Law tends to the nachtwakerstaat concept and far away from welfarestaat concept. The solutions of the issues by doingrevision to the Employment Chapter of the Job Creation Law by adjusted the welfarestate concept, alsorestore and strengthen the function of the government as a part of industrial relations as a regulator and supervisor

The protection of traditional knowledge (TK) and traditional cultural expression (TCE) of underprivileged indigenous communities is threatened due to frequent exploitation attempts by commercial actors for economic benefits. The literature highlighting the legal gaps and necessities to support such legal reforms to protect those communities are scarce in the literature, which has been studied in the current research. The current study aims to provide insightful recommendations for policymakers to help protect the legal rights of underprivileged communities scattered in various parts of the world. Indonesian study setting provided a perfect case to achieve the study objectives. Using a qualitative doctrinal legal research design, the secondary data were collected, and content was analyzed using phenomenological and linguistic analysis. The results revealed that the protection of TK and TCE in Indonesia and several underprivileged communities in various countries need serious legal amendments in local legislation considering international laws. Contextually, the Indonesian Copyright Law is inadequate to accommodate the full protection for TCE. Meanwhile, Indonesian laws that regulate traditional knowledge are overlapping and immature to protect national cultural heritage comprehensively. A new regulation is recommended to ensure that all international legal instruments related to traditional knowledge should help the community of traditional knowledge copyrights in Indonesia with affirmative action towards indigenous communities. Policy recommendations and future research directions are suggested to protect Traditional Cultural Expression and Traditional Knowledge of underprivileged communities in general and Indonesia in focus.

The establishment of Government Administration Law brings significant change to the competence of the previously restricted Administrative Court to become expanded. This study aims to find the philosophical considerations from the extension of Administrative Decision meaning on Government Administration Law, to classify the legal implication arising from the regulation of the expansion of administrative decision meaning towards dispute submission process in Administrative Court and to formulate ideal attitude of the State Administrative Judge in resolving State Administrative Disputes. This is a combination of normative and empirical legal research. The study indicated that the legislator main consideration in regulating the expansion of administrative decision meaning on Government Administration Law is to expand the absolute competence of Indonesian Administrative Court which previously felt very narrow. The implication arises after new regulation consists of: the expansion of Administrative Court adjudicate authority for factual actions, subject expansion that have the authority to issue Administrative Decision, the expansion of the Administrative Court adjudicate authority over Administrative Decision which has a legal consequences although still need the approval from above instance, the regulation that Administrative Decision can be sued through the Administrative Court of any potential loss that may arise by the issuance of its Administrative Decision and the expansion towards the parties who have a chance to field a State Administrative accusation. The ideal attitude of State Administrative Judge is the judge should remain based on the strong theoretical concepts of the law so can create understanding and attitude in handling a case in Indonesian Administrative Court.