Suchergebnisse

This study aims to answer the discourse of an Islamic organization, namely Muhammadiyah, in response to a female governor in an Islamic society in Yogyakarta who the Indonesian Constitutional Court overthrew. The study used a qualitative descriptive method. The theory used in this research is perception, discourse, leadership, gender, and power. The data in this study are in the form of documents, information based on interviews with Muhammadiyah residents and women activists who are the Governor's discourse. The researcher also uses the Nvivo 12 Plus Application to support this analysis. This study describes that Muhammadiyah as the most influential Islamic group in the Special Region of Yogyakarta does not issue a policy regarding the Governor's discourse and women's resistance, which is relatively closed. This research will be helpful for researchers in the fields of sociology, anthropology, and political science. Also, it will help policymakers to understand their justification for the policy. ; Penelitian ini bertujuan untuk menjawab wacana sebuah organisasi Islam, yaitu Muhammadiyah, dalam menanggapi seorang gubernur perempuan dalam masyarakat Islam di Yogyakarta yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi, wacana, kepemimpinan, gender, dan kekuasaan. Data dalam penelitian ini berupa dokumen, informasi berdasarkan wawancara dengan warga Muhammadiyah dan aktivis perempuan yang menjadi wacana gubernur. Untuk mendukung analisis ini, peneliti juga menggunakan Aplikasi Nvivo 12 Plus. Hasil Penelitian ini menjabarkan bahwa Muhammadiyah sebagai kelompok Islam paling berpengaruh di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengeluarkan kebijakan mengenai wacana gubernur dan perlawanan perempuan yang relatif tertutup. Penelitian ini akan bermanfaat bagi para peneliti di bidang sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Juga, ini akan membantu pembuat kebijakan untuk memahami pembenaran mereka untuk kebijakan tersebut.

This study aims to answer the discourse of an Islamic organization, namely Muhammadiyah, in response to a female governor in an Islamic society in Yogyakarta who the Indonesian Constitutional Court overthrew. The study used a qualitative descriptive method. The theory used in this research is perception, discourse, leadership, gender, and power. The data in this study are in the form of documents, information based on interviews with Muhammadiyah residents and women activists who are the Governor's discourse. The researcher also uses the Nvivo 12 Plus Application to support this analysis. This study describes that Muhammadiyah as the most influential Islamic group in the Special Region of Yogyakarta does not issue a policy regarding the Governor's discourse and women's resistance, which is relatively closed. This research will be helpful for researchers in the fields of sociology, anthropology, and political science. Also, it will help policymakers to understand their justification for the policy. ; Penelitian ini bertujuan untuk menjawab wacana sebuah organisasi Islam, yaitu Muhammadiyah, dalam menanggapi seorang gubernur perempuan dalam masyarakat Islam di Yogyakarta yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi, wacana, kepemimpinan, gender, dan kekuasaan. Data dalam penelitian ini berupa dokumen, informasi berdasarkan wawancara dengan warga Muhammadiyah dan aktivis perempuan yang menjadi wacana gubernur. Untuk mendukung analisis ini, peneliti juga menggunakan Aplikasi Nvivo 12 Plus. Hasil Penelitian ini menjabarkan bahwa Muhammadiyah sebagai kelompok Islam paling berpengaruh di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mengeluarkan kebijakan mengenai wacana gubernur dan perlawanan perempuan yang relatif tertutup. Penelitian ini akan bermanfaat bagi para peneliti di bidang sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Juga, ini akan membantu pembuat kebijakan untuk memahami pembenaran mereka untuk kebijakan ...