Suchergebnisse

Abstrak: Interpretasi Baru Konsep "Malo" dan Penegakan Karakter Kejujuran: Tafsir Budaya(wan) Madura Atas "Sisi Gelap" Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Bid'ah Hermeneutics). Riset ini bertujuan menggali tafsir budaya(wan) Madura terhadap multitafsir dari aparatur sehubungan dengan mekanisme "Dana Taktis" dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah pada temuan riset Setiawan, Irianto dan Achsin (2013) yang terejawantah dalam kalimat temuan system-driven (un)fraud. Berbasis metodologi bid'ah hermeneutics, sebuah bentuk perluasan dari hermeneutika, multitafsir dari pengelola keuangan daerah dicarikan tafsir dari nilai budaya Madura sebagai salah satu pegangan nilai yang dipegang kuat masyarakat pada situs di mana riset Setiawan, Irianto dan Achsin (2013) dilakukan. Nilai budaya dalam penelitian ini digali dari budayawan Madura terpilih yang juga memahami persoalan "Dana Taktis" ini. Riset ini menyimpulkan bahwa nilai kejujuran tidak memperkenankan adanya "penyiasatan" dalam bentuk apapun. Kejujuran adalah sendi nilai yang harusnya mewarnai segala hal ikhwal kehidupan, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Tafsir baru atas konsep "malo" dan penegakan budaya kejujuran adalah hal penting yang harus diajukan sebagai solusi jangka panjang secara kebudayaan guna mengeliminasi praktik nir-kejujuran ; The study aims to explore the (Madura) cultural interpretations over multiple interpretations of "Tactical Fund" in the local government financial managements namely "system-driven (un) fraud." By using bid'ah hermeneutics methodology, an extended form of the hermeneutic. Multiple interpretations of government apparatus criticized by interpretations of cultural values ??as an essential life guidance reference for Maduranese. Cultural values ??in this study were derived from a Madura cultural observer and relevant literature. The findings of this research concluded that honesty is a critical value that should be embodied by all Maduranese, government apparatus entailed. Reinterpretation of the "malo" concept is one of the important advices being proposed as solution based on the cultural perspective. Keywords: Regional fnancial manaement, bid'ah hermeneutics, "malo" value, honesty culture

AbstractThe aims of this study are to test the effect of financial statement pre-sentation, accessibility of financial statements, and government internal control system to the transparency and accountability in local government financial management. The population of the research is local government work unit in Lamongan Regency collected through survey questionnaires. The samples of this research are 128 respondents which choosen based on purposive sampling criteria. Analysis methods applied in hypothesis testing is multiple regression analysis by using f-test and t-test. The results show that the financial statement presentation and government internal control system do not affect the transparency. Further, accessibility financial statement affects the transparency and financial statement presentation; however, accessi-bility financial statement does not affect the accountability in local financial management. Moreover, government internal control system affects the accountability in financial management.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Populasi penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lamongan dengan metode pengu-pulan data survey melalui penyebaran kuesioner. Jumlah sampel adalah 128 responden yang diambil berdasarkan purposive sampling. Metode analisis data adalah regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan sistem pengen- dalian internal pemerintah tidak berpengaruh tehadap transparansi. Selanjutnya, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan penyajian laporan keuangan; namun aksesibilitas la- poran keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpenga- ruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Abstract: What Happens with Acrual-Based SAP? This article provides anoverview regarding SAP accrual-based and its problems. It compares information content of PP 24/2005's cash toward accrual and PP 71/2010's accrual-based toshow the urgency of accrual-based financial reporting requirements. The analysis borrows Abeysekara's accounting imperialism. Discussion also involves empirical evidence and evaluation of accrual-based implementation probability in Sumenep Regency. Findings show that accrual-based information is not an urgent need and tends to be difficult to be implemented. Reflecting the evidence in Sumenep, local governments are faced with the need of human resources, the question of the use-fulness of accrual information, and technical difficulties on implementation.Abstrak: Ada Apa dengan SAP (AADS) Akrual? Artikel ini memberikan gambaran mengenai SAP akrual dan problematikanya. Dimulai dengan telaah perbandingan konten informasi SAPPP 24/2005 berbasis cash toward accrual dan PP71/2010 berbasis akrual guna menunjukkan urgensi pemerintah daerah (pemda) tentang kebutuhan pelaporan keuangan berbasis akrual. Alur pembahasan meminjam alur pikir imperialisme akuntansi Abeysekera. Pembahasan meliputi telaah empiris dan menunjukkan bahwa informasi laporan akrual sejatinya bukan merupakan kebutuhan urgen dan memiliki kecenderungan sulit diterapkan. Berkaca pada bukti di Sumenep, pemda dihadapkan pada kebutuhan sumber daya manusia, pertanyaan tentang kebermanfaatan informasi akrual dan kesulitan teknis pelaksanaannya.

Abstrak Artikel ini menelaah tentang ketertindasan petani garam di Pamekasan Madura. Melalui pendekatan dramaturgi, terungkap kuasa tengkulak dan perusahaan di balik tengkulak mulai dari sebelum proses produksi hingga penjualan garam rakyat. Petani garam tidak mempunyai wewenang untuk menentukan harga jual garam. Tengkulak garam mempunyai otoritas untuk memasok garam ke perusahaan garam dan menekan harga dari petani atas dasar interaksi sosio-budaya. "Pahit"nya garam bagi petani turut dipicu oleh kebijakan pemerintah yang tidak pro petani garam, termasuk kebijakan garam impor yang semakin menekan harga garam rakyat. Abstract This article examines the oppression of salt farmers in Pamekasan Madura. Through discussing dramaturgy, it was revealed the power of middlemen and companies behind middlemen starting from the production process to selling salt of the people. Salt farmers do not have the authority to determine the selling price of salt. Salt middlemen have the authority to supply salt to salt companies and transfer prices from farmers on the basis of socio-cultural relations. The "bitter" salt for farmers is also triggered by government policies that are not pro salt farmers, including important salt policies that increasingly increase people's salt prices.