Suchergebnisse

Perdebatan mengenai batas usia perkawinan tidak berhenti dengan disahkannya UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Rekomendasi batas usia perkawinan yang diajukan berbagai kalangan berbeda-beda, baik dikaitkan dengan UU Sisdiknas, BKKBN, maupun UU Perlindungan Anak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa politik hukum dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terbagai dalam dimensi subyektif dan obyektif. Dalam dimensi subyektif UU No. 16 Tahun 2019 menceminkan produk hukum yang bersifat demokratis dengan membuka peluang bagi berperannya potensi rakyat secara maksimal untuk turut aktif menentukan kebijakan negara. Sedangkan dalam dimensi obyektif nilai keadilan peraturan batas usia perkawinan diwujudkan dengan menyamakan batas minimal usia perkawinan 19 tahun bagi pria dan wanita. Nilai kepastian hukum dalam peraturan batas minimal usia perkawinan di Indonesia belum terwujud karena tidak adanya sanksi bagi pelanggar dan adanya celah dispensasi tanpa persyaratan yang jelas, langkah tersebut diambil dengan memperhatikan norma (living law) di masyarakat, hingga dalam praktiknya masih banyak perkawinan di bawah umur yang diberikan dispensasi oleh Pengadilan Agama. Dalam nilai kemanfaatan, peraturan batas minimal usia perkawinan di Indonesia perlu disempurnakan karena belum sepenuhnya mempertimbangkan resiko perkawinan pada batas minimal usia yang ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis fungsi lurah dalam penyelenggaraan otonomi daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 serta mengetahui dan menganalisa faktor-faktor berpengaruh. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tamalate dengan mengambil sampel pada Kelurahan Mannuruki, Maccini Sombala, Parangtambung, Tanjung Merdeka dan Barombong. Dengan jumlah populasi 50 responden yaitu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat 1 orang, Camat dan staf 8 orang, Lurah dan staf 20 orang, dan 21 orang tokoh masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Lurah di Kota Makassar kurang efektif, hal ini disebabkan karena kurangnya pelimpahan wewenang sebagian kewenangan Walikota kepada Lurah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah termasuk enam fungsi Lurah yang sangat mendasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan. Walaupun menurut hukum pelimpahan wewenang tersebut sudah berjalan sesuai dengan prosedur hokum yang ada. Lurah selaku pengambil kebijakan dikelurahan selalu dihadapkan pada situasi dimana kebijakan harus selalu selaras dengan kebijakan Walikota, demikian pula dengan dukungan sumber daya manusia di tingkat kelurahan yang belum memadai karena masih ada tenaga sukarela dan honorer dari pada pegawai negri sipil dalam setiap kepengurusan administrasi pemerintahan kelurahan. This study aims to identify and analyze the functions of village heads in the implementation of regional autonomy by Government Regulation No. 73 of 2005 as well as identify and analyze the influential factors. The research was conducted in the district Tamalate by taking samples at Village Mannuruki, Maccini Sombala, Parangtambung, Tanjung merdeka and Barombong. With a population of 50 respondents, namely The Head Of Community Development 1 person, district head and staff of 8 people, village heads and staff of 20 people, and 21 Community leaders. From the result showed that the village chief in the District Tamalate function less effectively, it is caused due to lack some of the authority delegated to the ward district to handle most matters of regional autonomy, including six of the very basic functions of village heads in accordance with Government Regulation Number 73 year 2005 about village. Although by law the delegation of authority has been run in accordance with existing legal procedures. Headman in the village as policy makers as always faced with situation in which the policy must be in harmony with regents policy, as well as support for human resources at village level is not adequate because there are many volunteers from the civil administration in the management of each urban village.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui efektivitas pemberian bantuan hukum oleh Advokat di terhadap perempuan korban kekerasan Kota Makassar serta untuk mengetahui apa saja hambatan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Advokat terhadap perempuan korban kekerasan di Kota Makassar. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris menggunakan data primer dan sekunder dan di samping itu penelitian ini memfokuskan perhatian pada sumber utama yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Perundang-undangan lainnya yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan peran advokat belum/kurang efektif sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor subtansi hukum, faktor struktur hukum, faktor budaya hukum, faktor sarana dan prasana, dan faktor ketidaktahuan masyarakat tentang bantuan hukum. Rekomendasi penelitian diharapkan advokat dan lembaga bantuan hukum maupun masyarakat agar saling mengerti dan memahami, serta diharapkan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peran advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dibenahi. This study aims to determine the effectiveness of providing legal aid by advocates to women victims of violence in Makassar City and to find out what are the obstacles in the implementation of providing legal assistance by advocates to women victims of violence in Makassar City. This research is an empirical juridical research using primary and secondary data and in addition this research focuses attention on the main source, namely Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid and other legislation relevant to the research. The results of this study indicate that the role of advocates in providing free legal aid to women who are victims of violence in Makassar City has not been/less effective while the influencing factors are legal substance factors, legal structure factors, legal culture factors, facilities and factors. infrastructure, and people's ignorance of legal aid. The research recommendation is that it is hoped ...

Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindugan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasaan fisik yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Takalar serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasaan fisik yang dilakukan oleh anak di kepolisian resort takalar masih kurang maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasaan fisik yang dilakukan oleh anak di kepolisian resort takalar yaitu; keluarga, ketiadaan balai pemasyarakatan dan keterbatasan sarana dan prasarana. Perlu ditingkatkan Koordinasi dan Kerjasama antara Pihak Kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Pemerintah dalam penanganan kasus/perkara yang berhubungan dengan Anak pada tahap penyidikan sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak. The Research objective to analyze the form of legal protection against the process of investigating crimes of physical violence committed by children at the Takalar Police Resort and to find out the factors that influence it. This study uses the type of empirical research. The results of the study that legal protection against the process of investigating crimes of physical violence committed by children at the Takalar resort police is still not optimal. The factors that influence the legal protection of the process of investigating crimes of physical violence committed by children at the Takalar Resort Police are; family, the absence of a correctional center and limited facilities and infrastructure. It is necessary to improve coordination and cooperation between the Police, Correctional Centers, District Prosecutors, District Courts and the Government in handling cases/cases related to children at the investigation stage in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Act.