Suchergebnisse

Abstrak - Kemhan adalah salah satu dari tiga kementerian utama yang menjadi leading sektor dalam hal pembinaan kemampuan pertahanan negara namun masih belum memiliki instansi vertikal di daerah sebagaimana dua kementerian utama lainnya. Tujuan penelitian ini untuk : pertama, menganalisis bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas Perwakilan PTP Kemhan DKI Jakarta, kedua, menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas, dan ketiga, bagaimana upaya untuk meningkatkan efektivitas dalam melaksanakan tugasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriftif dimana data dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka. Dalam penelitian menunjukkan bahwa setelah hampir lima tahun dibentuk, PTP Kemhan hingga saat ini masih bersifat adhoc atau sementara dan belum efektif dalam melaksanakan tugasnya bila dihadapkan pada Kepmenhan/Permenhan yang mengatur tentang Desk PPKP/Perwakilan PTP Kemhan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No 3 tahun 2002. Hal ini mengakibatkan Perwakilan PTP Kemhan belum dapat melaksanakan sinkronisasi kebijakan pertahanan negara Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Daerah dalam membangun sistem pertahanan negara yang kuat dengan baik. Kondisi tersebut disebabkan oleh faktor eksternal1) belum didapatnya persetujuan tertulis dari Kempan dan RB terkait organisasi PTP Kemhan di daerah, 2) belum dilibatkannya pejabat Kepala Perwakilan PTP Kemhan dalam Forkopimda dan faktor internal berupa; 1) program kerja, 2) keterbatasan jumlah personel yang mengawaki 3) dan fasilitas pendukung. Upaya yang dilaksanakan adalah; 1) mengupayakan Perwakilan PTP Kemhan menjadi PTP Kemhan 2) Berkoordinasi dengan Pemda DKI Jakarta serta 3) melaksanakan optimalisasi pelaksanaan tugas. Untuk mencapai efektivitas yang diinginkan dan percepatan pembentukan PTP Kemhan, agar Kemhan menyiapkan negosiator dan publikasi media massa, memprioritaskan upaya masuk ke Forkopimda, melaksanakan penguatan sisi program kerja, personel dan fasilitas. Kata kunci: Efektivitas, Perwakilan PTP Kemhan, Kebijakan Pertahanan NegaraAbstract - Kemhan is one of the three main ministries that are the leading sectors in terms of the country's defense capacity building but still do not have vertical agencies in the region as well as the other two ministries. The purpose of this study is to: firstly, analyze how the effectiveness of the implementation of the duties of PTP Kemhan DKI Jakarta Representative, secondly, to analyze what factors affect the effectiveness, and thirdly, how to increase effectiveness in carrying out its duties. This research uses qualitative descriptive approach where data collected through interview and literature study. In the research shows that after almost five years of establishment, PTP Kemhan until now still adhoc or temporary and not yet effective in carrying out its duties when faced with the Minister / Minister of Finance which regulates the Desk PPKP / Representative PTP Kemhan as mandated by Law No. 3 In 2002. This resulted in the PTP Kemhan Representative not being able to implement the synchronization of the central government's defense policy with the policy of the Regional Government in building a strong state defense system well. This condition is caused by external factors 1) the lack of written approval from Kempan and RB related to the organization of PTP Kemhan in the region, 2) the inclusion of the officers of PTP Kemhan Representative in Forkopimda and internal factors in the form of; 1) work program, 2) limited number of personnel manning 3) and supporting facilities. Efforts are implemented are; 1) to seek Representative PTP Kemhan PTP Kemhan 2) Coordinate with the Government of DKI Jakarta and 3) implement the optimization of the implementation of the task. To achieve the desired effectiveness and acceleration of the establishment of PTP Kemhan, Kemhan should prepare negotiators and mass media publications, prioritize efforts to enter Forkopimda, strengthen the work program, personnel and facilities.Keywords : Effectiveness, Representative of PTP Kemhan, National Defense Policy