Suchergebnisse

ABSTRACT Village Consultative Body hereinafter called ( BPD ) is the embodiment ofdemocratic institutions in village governance . Inside the Law Number 12 Year2008 on the changes in both the Law Number 32 Year 2004 on RegionalGovernment ranging set of chapter 200 s / d 219 . Formulation of the problemnamely how the implementation the constraints and the efforts made by theGovernment in the implementation of the Mentawai district functions and dutiesof the Village Consultative Body ( BPD ) . The method used is the juridicalsociological supported by accurate data . There are several obstacles in theimplementation of the functions and duties of BPD is the Human Resources ( HR) or education level Consultative Board members remains low , as well as thebudget or allowance Village Consultative Council member who is still minimal .Mentawai Islands Government efforts to overcome these obstacles , one of whichis to provide specialized training and handbooks on village governance . Whilebudget constraints problems or allowances Village Consultative Board memberscome from the Village Fund Allocation (ADD ) as set in the Mentawai IslandsRegulation Number 10 Year 2010 on Resource Revenue Village.Keywords : Village Consultative Body, the Governing Village The functions and duties of the Village Consultative Body . Daftar PustakaAmiruddin, Zainal Asikin,2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Ateng Syafrudin, 1989, Menjelang 10Tahun Berlaku Undang-undangNomor 5 Tahun 1979Pemerintahan Desa, MakalahFakultas Hukum UniversitasTujuh Belas Agustus, Semarang. Bayu Surianingrat, 1981, Pemerintahan dan Administrasi Desa, Aksara Baru, Jakarta ., 1984, Desa danKelurahan menurut UU No. 5Tahun 1977, Aksara Baru,Jakarta. Daeng Sudirwo, 1985, Pokok-pokokPemerintahan Di Daerah dan Pemerintahan Desa, Angkasa,Bandung.Haw Widjaja,2012, Otonomi Desa,Rajawali Pers, Jakarta. Joeniarto. R, 1992, PerkembanganPemerintahan Lokal, Bumi Aksara,Jakarta. Soetardjo Kartohadikoesoema, 1965, Desa, Sumur Bandung. Unang Soenardjo, 1984, PemerintahanDesa dan Kelurahan, Tarsito, Bandung. Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia 1945 Undang-Undang Negara RepublikIndonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia No.72 Tahun 2005 TentangDesa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah Peraturan Bupati Kabupaten KepulauanMentawai Nomor 6 Tahun Tentang Pemerintahan Desa Peraturan Daerah Kabupaten KepulauanMentawai Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pemerintah Desa Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 4 Tahun Tentang Badan Permusyawaratan Desa Peraturan Daerah Kabupaten KepulauanMentawai Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Sumber PendapatanDesa Darmizi Roza, Tesis UNPAD, AkibatHukum Perubahan PemerintahanNagari Menjadi Desa di ProvinsiDaerah Tingkat I Sumatera Barat UUNo.5 Tahun 1979 Kamus Lengkap Bahasa IndonesiaPenerbit Amelia Surabaya 2003