Suchergebnisse

The implementation of the regional autonomy system aims to improve people's welfare, equity and justice, as well as respect for local culture and pay attention to regional potential and diversity. With this regional autonomy system in place, the Regent has broad authority in implementing the APBD. This shows the flexibility to develop existing regional potentials, but the role of DPRD as a partner for government in the regions is also very much needed to control and supervise, which hopes that the policies issued do not deviate from the established lines. The purpose of this study was to determine the supervisory function of the DPRD in implementing the Regional Revenue and Expenditure Budget in Buton Regency. The research method used is to use qualitative research methods, namely research procedures that produce descriptive data in the form of written or spoken words from people or observed behavior. Data were collected by conducting interviews with several members of the Buton Regency DPRD, observation, and documentation. The method of data analysis in this study was carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and verifying data. The result of this research is that the function of DPRD in supervising the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget in the Regency is in accordance with the theory of supervision and APBD functions as regulated by Law Number 27 of 2009 concerning the MPR, DPR, DPD, and DPRD. The implementation of the supervisory function carried out by the Buton Regency DPRD is carried out in 3 stages, namely: the planning stage, the implementation stage, and the accountability stage. ; Penyelenggaraan sistem otonomi daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, serta penghormatan kepada budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Berlakunya sistem otonomi daerah ini, Bupati mempunyai wewenang yang luas dalam pelaksanaan APBD. Hal ini menunjukkan adanya keleluasaan untuk mengembangkan potensi daerah yang ada, namun peran DPRD sebagai mitra kerja pemerintahan di daerah juga sangat dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi, yang mengharapkan agar kebijakan yang dikeluarkan tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Buton. Metode penelitian yang digunakan adalah mengunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Data dikumpulkan dengan melakukan wawancara kepada beberapa anggota DPRD Kabupaten Buton, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap- tahap mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa fungsi DPRD dalam pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten sudah sesuai dengan teori pengawasan dan fungsi-fungsi APBD yang diatur oleh Undang- Undang Nomor 27 tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Buton dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pertanggungjawaban.

The pathology of the State Civil Apparatus, in this case is the teachers, if they are allowed to do so, it will create an excessive negative image and stick in the minds of the people. The State Civil Apparatus who postscript are public servants in terms of education seems far from that attitude. The purpose of this study was to determine the implementation of the policy for the development of the State civil apparatus at the 37 State Junior High Schools of Makassar City. This research was conducted by using this type of research using a qualitative descriptive survey with reference to field research data collection, interviews and questionnaires. While this research design is a descriptive research because all the variables to be observed will be described in accordance with the existing phenomena. The results of the research are the results of the research show that the implementation of the Republic of Indonesia Government Regulation No. 53/2010 concerning the Discipline of State Civil Servants at the 37 Makassar State Junior High School has been implemented since the enactment of the Government Regulation, but its implementation has not been maximized. ; Patologi Aparatur Sipil Negara dalam hal ini adalah para guru jika dilakukan pembiaran akan menimbulkan citra negatif yang berlebihan dan melekat dibenak Masyarakat, Aparatur Sipil Negara yang nota bene adalah abdi masyarakat dalam hal pendidikan nampaknya jauh dari sikap itu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pembinaan aparatur sipil Negara pada Sekolah Menengah pertama Negeri 37 Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan penggunaan Jenis penelitian menggunakan Survey Deskriptif Kualitatif dengan mengacu pada pengumpulan data penelitian lapangan, wawancara dan kuesioner. Sedangkan desain penelitian ini termasuk penelitian deskriptif sebab semua variable yang akan diamati akan diskripsikan sesuai dengan fenomena yang ada. Hasil penelitian adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 37 Makassar sudah sudah diimplementasikan sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah tersebut, namun pengimplementasiannya belum maksimal.

Basic education and training are seen as a form of investment in human resource development. Anticipating various changes in the national development order in this reform era, many changes have occurred in various aspects of national development including a new paradigm of implementing a local government system that emphasizes more on the principle of decentralization. The purpose of this study is to determine the analysis of the implementation of education and training for the careers of state civil servants in the Department. Youth and Sports in Takalar Regency. This research uses the type of research is qualitative with a descriptive analysis approach. This research describes and analyzes the implementation of education and training in the career development of the apparatus of the Youth and Sports Office of Takalar Regency. The number of informants of all employees who work at the Youth and Sports Office of Takalar Regency is 23 employees plus 2 people related to the Education and Training program. The data collection techniques used in this study were interviews, observation and documentation. The results showed that the education and training organized by the Takalar District Youth and Sports Office had an effect on employee career development. This can be seen from the 19 people who have attended education and training (LATPIM IV) 12 people have occupied positions. ; Pendidikan dan pelatihan dasar yang dipandang sebagai salah satu bentuk investasi pengembangan sumber daya manusia. Mengantisipasi berbagai perubahan tatanan pembangunan national dalam era reformasi ini, banyak perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek pembangunan bangsa termasuk paradigma baru penyelenggaraan sistem pemerintah daerah yang lebih menekankan azas desentralisasi.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahuianalisis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan terhadap karir aparatur Sipil Negara di Dinas Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Takalar.Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Dalam penelitian ini digambarkan dan dianalisis pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam pengembangan karir aparat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar. Jumlah informan seluruh pegawai yang bekerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar yang berjumlah 23 orang pegawai dan ditambah 2 orang yang terkait dengan program Diklat. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Takalar berpengaruh pada pengembangan karir pegawai. Hal itu terlihat dari 19 orang yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (LATPIM IV) 12 orang telah menduduki jabatan.