Suchergebnisse

Proses dan hasil Pemilihan Umum tahun 2019, telah selesai. Semua anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), telah dilantik, termasuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Namun permasalahan mengenai Pemilu serentak 2019, masih menjadi keprihatinan publik. Salah satunya adalah maraknya Hoax dan Hate Speech pada pemilihan presiden dan wakil presiden Pemilu 2019. Tulisan ini, mencoba mengkaji efek Post Truth yaitu Hoax dan Hate Speech, terhadap partisipasi pemilih pada Pemilu 2019. Metode yang digunakan adalah kualitatif desktiptif, dan data yang diolah yaitu data sekunder dan data primer. Penelitian ini berawal identifikasi dan perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data meliputi klasifikasi dan reduksi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil studi menggambarkan, efek post truth pada Pemilu serentak 2019 tidak hanya menimbulkan permasalahan negatif seperti; (1) telah terjadi sekat-sekat sosial dalam masyarakat akibat perbedaan dukungan; (2) dihalalkannya semua cara-cara propaganda dalam kampanye, sehingga kelompok-kelompok pendukung kehilangan kesadaran dan moralitasnya; (3) meningkatnya Issu Politik Identitas, SARA, dan lain-lain, dan; (4) Daya kritis masyarakat melemah dan masyarakat makin permissif dengan sesuatu yang belum tentu benar bahkan cenderung tidak benar. Sehingga antara kebenaran dan kebohongan, semakin sulit dibedakan oleh masyarakat. Tetapi Post Truth juga berkontribusi pada hal-hal yang positif, antara lain; (1) Post truth telah menciptakan sikap pemilih yang fanatik, sehingga mereka takut dan kecewa jika calonnya kalah; (2) Fanatisme ini kemudian diwujudkan dengan berbondong-bondong mendaftaran diri memilih dan datang ke TPS untuk mencoblos, dan; (3) Post Truth telah mendorong tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 meningkat melebihi Pemilu tahun 2014 dan melebihi dari target yang ditetapkan KPU. Walaupun demikian, disarankan perlu direvisi Undang-Undang tentang Pemilu,agar efek negatif post truth dapat diminimalisir agar tidak sampai mengganggu keharmonisan sosial, persatuan dan kesatuan bangsa. Kata Kunci; Post Truth, Partisipasi, Pemilih, Pemilu 2019

The purpose of this study is to determine the social conditions of street vendors after the covid-19 pandemic and describe the impact of covid-19 on the welfare of street vendors in Maros Culinary Tourism. The subjects in this study were the street vendors in Maros Culinary Tourism as many as 6 people and 1 from the Department of Culture and Tourism of Maros Regency. The research approach used was qualitative, which starts with the data and leads to conclusions. The purpose of the research used was descriptive, namely to make a systematic, factual and accurate description of the existing phenomena, or the relationship between the phenomena studied without any special treatment. The research base used was the case study method which aims to collect and analyze a certain process related to the research focus. Therefore, it can find a certain scope. The results of the study showed that the social conditions of the street vendors after the COVID-19 pandemic have changed greatly as a result of policies made by the government, namely the lack of income that affects the fulfillment of daily needs. In strong social relations when working together, supporting each other, while weak when unhealthy competition arises, there is jealousy regarding the implementation of policies that are not comprehensive. The process of adaptation occurs related to the schedule of opening and closing in culinary tourism areas, that is the occurrence sales arrangements issued by authorities and the integration process. The social impact of the closure and social restriction policies is the limited socialization process that creates problems and social relations even become competition and conflict between traders because of these policies The impact of culture on changing habits is from conventional (face to face) to online with delivery policy. The economic impact is a condition of reduced income and narrowing the space to work in culinary tourism because they are no longer able to open so they are forced to lay off employees or close street vendors' stalls so they look for other alternative jobs such as vegetable sellers, online shops, and barbers. Keywords : Social Impact, Covid 19, Welfare, Street Vendors

The number of voters is an essential element in the legitimacy of a democratic regime. There are various factors that may influence voter turnout in elections; among other factors particularly is electoral management in voter's registration. The problem of voters' data has always been a scourge in every general or local election due to poor population data management in Indonesia. Hence, the General Elections Commission (KPU) responded to this issue with a number of policies to increase the number of voter participation in all elections, especially for those who have not been registered properly. The Commission made a specific regulation to allow voters who were not registered in the voter lists (DPS) to use their ID card (KTP) or other legal documents in voting. This study used qualitative methods in five regions in the South Sulawesi Province that conducted the 2015 local election. This study explores the dynamics of voters using ID card or other legal documents by identifying their reasons and characteristics in using KTP as well as examining the responses of the local election institutions regarding this policy. This condition tends to apply to countries in the transitional period of democracy where the electoral administration system has not been properly regulated. The causes include the failure of administrative systems of management and population data collection with e-KTP card system in Indonesia.

Pengelolaan konflik yang telah banyak dilakukan cendrung bersifat reaktif dan jangka pendek karena hanya cendrung merespon permasalahan konflik yang nampak dipermukaan dan bersifat sekunder saja sehingga secara sporadis dapat muncul kembali. Oleh karena itu, penanganan konflik yang bersifat jangka panjang untuk bisa mencegah dan meredam konflik yang terjadi merupakan suatu hal yang sangat urgen untuk dilakukan oleh semua pihak termasuk lembaga perguruan tinggi. Secara umum di Kabupaten Bone telah terjadi konflik yang dilatar belakangi berbagai macam faktor seperti permasalahan tanah, politik bahkan terkait dengan nilai agama dan kepercayaan. Sebagai mitra dalam kegiatan ini adalah pemerintah dan masyarakat Desa di Kabupaten Bone. Sehingga melalui pelatihan pengelolaan konflik ini akan menghasilkan suatu dokumen pengelolaan konflik. Kegiatan ini dilaksanakan mulai bulan April sampai dengan September 2019 yang dimulai dari perumusan proposal sampai dengan penyusunan laporan akhir kegiatan. Solusi dan metode yang digunakan dalam pelatihan ini adalah pemberian pengetahuan dan pemahaman melalui ceramah dan tanya jawab, praktek melakukan pemetaan potensi konflik dengan alat yang disiapkan serta merumuskan langkah-langkah pengelolaan konflik yang berpotensi terjadi di masyarakat.