Suchergebnisse

Abstrak: Semakin menurunya kepercayaan publik (Public Trust) terhadap kualitas kepemimpinan di Indonesia, mulai dari level nasional hingga ke daerah menunjukan bahwa kualitas kepemimpinan kita saat ini sedang mengalami krisis. Kepemimpinan yang banyak menawarkan janji belaka sehingga membuat masyarakat seolah-olah bosan terhadap demokrasi yang melahirkan para pemimpin yang tidak berkualitas. Banyaknya kasus yang menjerat para komandan kepala daerah menunjukan bukti nyata bahwa kualitas para pemimpin kita saat ini masih belum mampu membawa masyarakatnya kepada kesejahateraan baik itu secara ekonomi, sosial, politik dan buadaya. Artikel ini secara khusus menguraikan dimensi masalah tersebut dan juga memberikan wawasan terkait dengan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang Fauzan Khalid dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Lombok Barat, dimana ditengah keraguan dan krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan kepala daerah, sosok Fauzan Khalid mampu menepis rasa pesimistis itu dengan menorehkan banyak prestasi yang luar biasa dalam memimpin daerahnya.Kata Kunci: Kepemimpinan; Fauzan Khalid; Pemerintahan; Lombok Barat

Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut system demokrasi secara langsung, baik untuk pemilihan presiden, dewan perwakilan, serta untuk pemilihan kepala daerah dipilih oleh rakyat secara demokratis sebagai ciri khas dari Negara yang menganut system demokrasi terbuka. Salah satu daerah yang melaksanakan pesta demokrasi local adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 lalu untuk pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur. Tingginya tensi politik mengakibatkan banyak pelanggraan pemilu yang dilakukan oleh kontestan pemilu, penyelenggara pemilu serta masyarakat sebagai pemantau pemilu. Terdapat beberapa jenis dalam pelangarana pemilu, yaitu (1) pelanggaran Pidana (2) Pelangaran Kode Etik (3) Pelanggaran Administrasi serta (4) Pelanggran Pemilu lainnya. Kehadiran Bawaslu di dalam Sentra Gakkumdu adalah untuk menyelesaikan pelanggaran tindak pidana pemilu. Bawaslu sebagai badan yang diperintahkan untuk mengawasi pelaksanaan pemilu, jika didalam pengawasanya menemukan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, maka wajib untuk diselesaikan didalam Sentra Gakkumdu. Bawaslu memiliki peran dalam proses tahapan awal dugaan tindak pidana pemilu dari proses pertama, kedua, sampai kepada tahapan pembahasaan bersama-sama dengan unsur lembaga lain yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam proses kajian dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu Bawaslu memiliki batas waktu yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan (lice specialis).