The Implications Of The Establishment Of New Autonomous Regions Based On Act 23/2014 ; Implikasi Pembentukan Daerah Persiapan Otonom Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Consequences of the implementation of the Act Number 23 of 2014 on Regional Government spawned extraordinary complexity of the problems in some areas. One of the problems that arise is a rampant discourse of regional expansion that occurs both at the provincial and district/city. In essence, the establishment, merger, and abolition of the area aim to improve public services to be more optimal, shorten the span of control, and accelerate the welfare of society in strengthening the integrity of the Unitary Republic of Indonesia. The purpose of this study was to determine the implications of the establishment of new autonomous regions in the frame of the Republic of Indonesia based on Act Number 23 of 2014 on Regional Government; and to understand the implications of the establishment of new autonomous regions preparation for improving people's welfare by Act Number 23 of 2014 on Regional Government. This type of research is a normative legal research. Methods and techniques of data collection through library studies or studies document. Mechanicalanalysis of legal material is a descriptive qualitative. Conclusions from this research are that the implications of the establishment of regional preparation of new autonomous within the framework of the Unitary Republic of Indonesia before Act Number 23 of 2014 on Regional Government due to the local communities feel there is an imbalance of equity and fairness between regions with each other in the local government areas. Implications of the establishment of new autonomous regions preparation for improving people's welfare by Act Number 23 of 2014 on Regional Government that in order to establish an area or region of the expansion needed a measure as the basis for the determination. Establishment and expansion of new areas should be based on the divisions that are objective with those aspects of the financing of Human Resources and other support facilities. ; Konsekuensi diterapkannya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014 melahirkan kompleksitas persoalan yang luar biasa di sejumlah daerah. Salah satu persoalan yang muncul adalah maraknya wacana pemekaran daerah yang terjadi baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pada hakikatnya pembentukan, penggabungan dan penghapusan daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik agar lebih optimal, memperpendek rentang kendali, dan mempercepat kesejahteraan masyarakat dalam memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi pembentukan daerah otonom baru dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan untuk memahami implikasi pembentukan daerah persiapan otonomi baru untuk peningkatan kesejahteraan rakyat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode dan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa implikasi pembentukan daerah persiapan otonom baru dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebabkan masyarakat daerah merasakan adanya ketimpangan pemerataan dan keadilan antara daerah yang satu dengan yang lain dalam satu wilayah pemerintahan daerah. Implikasi pembentukan daerah persiapan otonomi baru untuk peningkatan kesejahteraan rakyat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa dalam rangka pembentukan suatu daerah atau wilayah pemekaran diperlukan adanya suatu ukuran sebagai dasar penetapan. Pembentukan dan pemekaran wilayah yang baru harus didasarkan atas pembagian-pembagian yang bersifat objektif dengan memperhatikan segi pembiayaan Sumber Daya Manusia serta sarana penunjang lainnya.