Suchergebnisse

Civil society is a socio-political construct that places Islam and the State in a state of mutual need, namely, Islam, on the one hand, as a moral guide for state management, and the State, on the other, as a foundation for Islamic values. This conception refers to the significant amount of the Medina-built society of the prophet Muhammad and Khulafaurrasyidin, which consists of five key pillars: monotheism, humanism, deliberations, justice, and Brotherhood. This research aims to investigate how civil society interacts with the growth of political democracy in Indonesia. The researcher used descriptive qualitative techniques in this investigation by analyzing primary data collected from library studies. The data were processed using discourse analyzes and hermeneutic analysis techniques. Besides, the researchers used the historical, sociological, philosophical, and theological convergence approach. The research result revealed that the process of consolidating and improving political democracy in Indonesia remained bureaucratic and did not wholly represent civil society characteristics ; Masyarakat Madani merupakan suatu konsep social politik yang memposisikan Islam dan Negara dalam keadaan saling membutuhkan, yakni; Islam sebagai panduan moral bagi pengelolaan negara disatu sisi, dan negara sebagai sarana pembumian nilai-nilai Islam pada sisi yang lain. Konsepsi ini merujuk pada nilai subtansial yang mewakili kecenderungan masyarakat Madinah yang dibangun oleh nabi Muhammad saw dan khulafaurrasyidin yang mencakup lima pilar utama, yakni; tauhid, humanisme, musyawarah, keadilan, dan persaudaraan. Artikel ini bertujuan mengkaji bagaimana korelasi Masyarakat Madani degan pembangunan demokrasi politik di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriftif, dengan menelaah data primer yang diperoleh melalui studi pustaka (library research). Data tersebut diolah dengan teknik analisis wacana (discourse analysis) dan teknik analisis hermeneutic (harmeneutic analisys). Selanjutnya dalam proses interpretasi, penulis menggunakan pendekatan historis, sosiologis, philosofis, dan teologis konvergensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proseses konsolidasi dan penguatan demokrasi politik di Indonesia sejauh ini masih sebatas procedural dan belum sepenuhnya mencerminkan karakteristik Masyarakat Madani

Artikel ini menganalisis potret pemikiran politik Islam dalam merespon isu demokrasi dan politik kontemporer di Indonesia, kaitannya dengan sejauh mana Islam memberi arah dan platform moral bagi proses demokratisasi di Indonesia pascareformasi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis data primer dan sekunder yang diperoleh melalui metode studi pustaka (Library research), yang kemudian diolah dengan teknik analisis wacana (Discourse analisys) dan teknik analisis hermeneutic (Harmanautic analisys). Selanjutnya, proses interpretasi menggunakan pendekatan historis, sosiologis, philosofis, dan teologis konvergensi. Hasil analisa tersebut menunjukkan bahwa Konstruksi konsepsional tentang relasi Islam dan Negara di Indonesia pascareformasi muncul dalam beragam perspektif sebagai positioning Islam dalam merespon isu politik dan demokrasi Indonesia kontemporer; [1] Pemikiran politik yang bersifat integratif, yakni Islam dan politik (negara) dipahami sebagai suatu kesatuan yang utuh, [2] pemikiran politik yang bersifat sekularistik, yakni; Islam dan negara tidak terkait baik secara politik maupun hukum, [3] pemikiran politik yang bersifat simbiotik-mutualistik, yakni pemikiran yang memposisikan Islam sebagai spirit dan panduan moral bagi pengelolaan negara di satu sisi, dan negara menjadi sarana pembumian nilai dan ajaran Islam pada sisi yang lain. Penulis berpandangan bahwa model pemikiran politik Islam yang simbiotik-mutualistik menjadi karakter politik Islam yang adaptif dengan kultur dan sistem politik yang berkembang di Indonesia pascareformasi. Gagasan ini pada prakteknya memposisikan agama memerankan dua peran sekaligus, yakni; [1] menjadi kekuatan penyeimbang dan kritik terhadap negara dan pasar, [2] menjadi agenda pemberdayaan rakyat, sekaligus gerakan alternatif di tengah pergulatan Islamisme dan liberalisme yang saling berseberangan.