Suchergebnisse

This research studied about reviewing women's rights to the implementation of general election regulations (PKPU) No. 7 2013 in Parepare. It also studied about female candidates in fighting to be the list of legislative candidates. This study was conducted with qualitative research with a focus on case studies, using in-depth interview data and supporting data from KPU. The result of the study shows the regulations guarantee women's political rights, but still have hampering on implementations because of both cultural values of society and technical constrains. Thus, the recommendations from the results of this study are (1) political parties must have a commitment in preparing their female cadres to fight on the legislative political stage. (2) An open proportional election system needs to be revised because it has an impact on the powerlessness of the party to carry out its qualified cadres who have no an established fund. ; Studi ini bertujuan untuk mengkaji akomodasi hak perempuan pada implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), No.7 Tahun 2013 di kota Parepare. Selain itu, mengidentifikasi kendala yang dihadapi bakal calon perempuan dalam memperjuagkan diri untuk masuk dalam daftar calon legislatif. Studi ini dilakukan dengan penelitian kualitatif dengan fokus pada studi kasus, dengan memakai sumber data wawancara mendalam dan data pendukung dari KPU. Hasil penelitian menunjukan bahwa, regulasi yang menjamin hak-hak politik perempuan dalam implementasinya masih ditemui banyak keterbatasan dan kendala baik itu dari nilai-nilai budaya masyarakat maupun kendala teknis di lapangan. Maka rekomendasi dari hasil penelitian ini yaitu (1) partai politik harus memiliki komitmen dalam mempersiapkan kader perempuannya bertarung dalam panggung politik legislative. (2) Sistem pemilu proporsional terbuka perlu peninjauan ulang karena berdampak pada ketidakberdayaan partai untuk mengusung kader berkualitasnya yang tidak memiliki modal dana yang mapan.