Suchergebnisse

Abstract:The national defense system requires systematic management which is required to be able to answer the dynamic challenges of the times. This defense system synergizes military and non-military components with both skill and cultural backgrounds. In the current era of globalization and the advancement of information technology, as well as the interaction between nations and countries that result in the exchange of cultural values, Indonesia needs national leadership who are competent and able to balance the threats facing the country. In the context of Indonesia-ness, this country needs national leadership that is able to bring the nation and state to national goals. With proportional defense policies taken by current state leaders, and the leadership style inherent in the leader, it is expected to be able to prioritize deliberation and participatory policies in Indonesia, so as to be able to provide Defense operations that are universal by involving all elements owned by the Indonesian nation. Indonesia needs leaders who have the ability to multi-skills and good communication skills in transforming policies that can accommodate diversity in managing the national defense system. Thus this paper tries to explain based on the consideration of various developments in the strategic situation. The state needs national leadership that is able to bring Indonesia through all forms of threats of interference, obstacles and challenges in delivering the Indonesian people and nation to enter a just and prosperous global era in the unity of the sovereignty of the Republic of Indonesia.Keywords: National Defense, Strategic Leadership, Leadership Style, Asymmetric Threats. Abstrak: Sistem pertahanan negara memerlukan pengelolaan sistematis yang diisyaratkan mampu menjawab tantangan dinamis zaman. Sistem pertahanan ini mensinergiskan komponen militer dan non militer dengan latar belakang skill maupun kultural. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, serta interaksi antar bangsa dan negara yang menghasilkan pertukaran nilai-nilai budaya, Indonesia memerlukan kepemimpinan nasional yang kompeten dan mampu mengimbangi ancaman yang dihadapi negara. Dalam konteks keindonesiaan, negara ini membutuhkan kepemimpinan nasional yang mampu membawa bangsa dan negara kepada tujuan nasional. Dengan proposional kebijakan pertahanan yang diambil pemimpin negara saat ini, dan gaya kepemimpinan yang melekat pada diri pemimpin diharapkan mampu mengedepankan musyawarah dan partisipatif dalam kebijakan Pertahanan Indonesia, sehingga mampu memberikan operasional Pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh elemen yang dimiliki bangsa Indonesia. Indonesia memerlukan pemimpin yang memiliki kemampuan multi skill dan kemampuan komunikasi yang baik dalam mentransformasikan kebijakan yang dapat mengakomodir keberagaman dalam mengelola sistem pertahanan negara. Dengan demikian tulisan ini mencoba menjelaskan berdasar atas pertimbangan berbagai perkembangan situasi strategis. Negara membutuhkan kepemimpinaan nasional yang mampu membawa Indonesia melalui segala bentuk ancaman gangguan, hambatan dan tantangan dalam menghantarkan masyarakat dan bangsa Indonesia untuk memasuki era global yang adil dan makmur dalam kesatuan kedaulatan Negara Kesatuan republik Indonesia.Kata Kunci: Pertahanan Negara, Kepemimpinan Stratejik, Gaya Kepemimpinan, Ancaman asimetrik.

Insurgensi merupakan salah satu wujud peperangan asimetris. Fenomena gerakan insurgensi pada prinsipnya adalah perjuangan politik yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam suatu wilayah negara terhadap pemerintah yang memiliki suatu otoritas yang berdaulat. Insurjensi merupakan pergerakan politik sebagai hasil dari ketidakpuasan dan penolakan dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh suatu pemerintah atau negara. Gerakan insurjensi juga memiliki akar permasalahan yang kompleks dan berbeda-beda serta dilakukan dalam berbagai bentuk.

Abstract:A country that has internal problems tends to be faced with problems of its citizens' loyalty and nationalism. There are some citizens in an area of state sovereignty who in fact do group and organized activities against the legitimate government, or make efforts to seize power, or want to be part of an independent region or full autonomy. In order to overcome this, the government established an Intelligence agency (state secret agent) to monitor and spy on and find information about opponents. In Indonesia itself, in several ministries, they have their own intelligence agencies, as well as the Philippines, which has the world's best secret agents. In this paper, the role of Intelligence (secret agent) will be answered in eradicating the insurgency or rebellion movement. This study uses qualitative analysis methods, so it is expected to be able to contribute and input for the next government stakeholders.Keywords: Intelligence, Rebellion, Indonesia, Philippines Abstrak:Negara-negara yang memiliki problem internal Dalam Negeri biasanya dihadapkan pada permasalahan loyalitas dan nasionalisme warganya. Ada sebagaian warga negara dalam suatu wilayah kedaulatan negara yang ternyata malah melakukan kegiatan berkelompok dan terorganisir untuk melawan pemerintahan yang sah, atau melakukan upaya perebutan kekuasaan, atau menginginkan sebagaian wilayah merdeka atau otonomi penuh. Guna mengatasi hal tersebut, maka pemerintah membentuk Lembaga Intelijen (agen rahasia negara) untuk mengawasi dan memata-matai serta mencari informasi pihal lawan. Di Indonesia sendiri di beberapa kementerian telah memiliki lembaga intelijennya sendiri-sendiri, begitu pula halnya dengan Filipina yang ternyata memiliki agen rahasia terbaik dunia. Dalam tulisan ini ingin menjawab peran Intelijen (agen rahasia) dalam memberantas gerakan insurjensi atau pemberontakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi pemangku kendali pemerintahan berikutnya.Kata Kunci: Intelijen, Insurjensi, Indonesia, Filipina Аннотация:Страны, имеющие внутренние проблемы, обычно сталкиваются с проблемами лояльности и национализма своих граждан. В государстве существуют граждане, которые фактически проводят групповые и организованные действия для борьбы с законным государством, или пытаются захватить власть всей страны или части независимого региона или отдельной автономии. Для преодоления подобных проблем, государство создало спецслужбу (секретного агента государства) для наблюдения, шпионажа, и поиска информации о противниках. При нескольких министерствах Индонезии существуют свои спецслужбы, а также они есть в Филиппинах, где работают лучшие в мире секретные агенты. Эта статья посвящена вопросу о том, какую роль играет агентура (секретные агенты) в ликвидации движения неповиновения (мятежных действий). В данном исследовании используется метод качественного анализа. Мы полагаем, Мы полагаем что это исследование поможет внести вклад в познания на данную тему для будущих лидеров государств заинтересованных сторон. Ключевые слова: Разведка, Неповиновение, Индонезия, Филиппины