Suchergebnisse

AbstrakPutusan Pengadilan Negeri Nomor: 236/Pdt.G/2013/PN.Sby adalah putusan yang menceraikan perkawinan antara penggugat dan tergugat. Putusan ini menarik karena menceraikan perkawinan antara penggugat dan tergugat menggunakan testimonium matrimonii. Testimonium matrimonii merupakan bukti perkawinan yang dikeluarkan oleh gereja Katolik. Hakim memutus perceraian didasarkan atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Dasar peraturan perundangan yang digunakan hakim dalam pertimbangan hakim menimbulkan konflik norma dengan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). Putusan ini selain menimbulkan konflik norma juga menimbulkan akibat hukum terhadap penggugat dan tergugat.Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 236/Pdt.G.2013/PN.Sby dan mengetahui akibat hukum yang timbul bagi penggugat dan tergugat terkait putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian dilakukan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menyeleksi peraturan perundangan dan buku-buku terkait pada kasus putusan pengadilan negeri nomor: 236/Pdt.G/2013/PN.Sby. Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan mengklasifikasikan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknik preskriptif Dasar peraturan perundangan dalam pertimbangan hakim kasus putusan pengadilan negeri nomor: 236/Pdt.G/2013/PN.Sby dapat disimpulkan bertentangan dengan undang-undang sehingga menimbulkan konflik norma. Konflik norma terjadi antara Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan dengan Pasal 36 UU Adminduk. Penyelesaian konflik norma dilakukan dengan menggunakan asas preferensi yakni asas lex specialis derogate legi generali. Peraturan perundangan Pasal 36 UU Adminduk bersifat lebih khusus dalam mengatur mengenai bukti perkawinan sehingga menyisihkan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan yang bersifat umum. Kekeliruan dalam putusan pengadilan negeri nomor: 236/PDT.G/2013/PN.Sby menimbulkan akibat hukum terhadap penggugat yang berprofesi sebagai anggota kepolisian negara Republik Indonesia karena harus tunduk dengan ketentuan kewajiban untuk melakukan izin perceraian kepada instansi sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Kepolisian Republik Indonesia. Perceraian dalam putusan ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena keabsahan perceraian non Islam dilakukan dengan mendaftarkan perceraian di Kantor Catatan Sipil. Pendaftaran perceraian tidak dapat dilakukan karena penggugat dan tergugat tidak memiliki akta perkawinan sebagai syarat untuk melakukan pendaftaran.Kata Kunci: Testimonium Matrimonii, Perceraian Non Islam, Anggota Kepolisian.AbstractThe decision of Surabaya district court number: 236/Pdt.G/2013/PN.Sby is decision to divorce the plaintiff and the defendant. This decision is interesting because of divorcing marriage between the plaintiff and defendant using testimonium matrimonii. Testimonium matrimonii marriage evidence issued by the Catholic church. The judge is deciding the divorce based on Article 2 Paragraph (1) Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage. These legislation used by the judges in his consideration arouses norm conflict against Article 36 Law Number 23 Year 2006 Concerning Population Administration. The purpose of this research is to analiysis in consederation of the decision of Surabaya district number: 236/Pdt.G/2013/PN.Sby and to knowing the legal consequences of the plaintiff and defendant. The research method used is normative juridical. The research approach is using statute approach and case approach. Legal materials consist of primary legal materials and secondary legal materials. The technique of legal materials collection used by selecting the regulation and books related to the decision of Surabaya district courtnumber: 236/Pdt.G/2013/PN.Sby. Legal materials processing techniques is done by classyfying the primary and secondary legal materials. Analysis technique of legal material used is prescriptive technique.Cause of action in consederation of the decision of Surabaya district court number: 236/Pdt.D/2013/PN.Sby can concluded contradict with the law so it is causing a norm conflict. Norm conflict occur between Article2 Paragraph (1) Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage. And Article 36 of Law Number 23 Year 2006 Concerning Population Administration. The settlement of the norm conflict is done by using the principle of preference that is principle if lex specialis derogate legi generali. Article 36 of Law Number 23 Year 2006 Concerning on Population Administration is specifically regulate the marriage evidence, so it is put aside Article 2 Paragraph (1) Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage wich is general. Defects in this decision creates legal effect against the plaintiff who is a part of state police officer of The Republic of Indonesia because it has to comply with the obligation to divorce permit to the instance according to Article 18 of Regulation of Chief Police of the Republic of Indonesia Number 9 Year 2010 Concerning Procedures of Marriage, Divorce and Refer To Marriage for Indonesian National Police. The divorce in this decision evoked legal uncertainty since the validity of divorce for non-moslem is done by registering the divorce to the Civil Registry Office. The divorce registration cannot be done because the plaintiff and the defendant did not have a marriage certificate as a requirement to register.Keywords: Testimonium matrimonii, Non-Islamic divorce, Police Officer.