Suchergebnisse

Kemiskinan menjadi persoalan global disebabkan oleh multidimensi persoalan sehingga melahirkan beragam pendekatan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasinya. Program MDGs yang digantikan dengan SDGs menjadi bukti bahwa kemiskinan menjadi persoalan serius bangsa dalam menata pembangunannya, namun belum mampu menyentuh akar persoalan yang dialami oleh masyarakat. Oleh sebab itu penelitian yang dilakukan ini menggunakan pendekatan social inclution untuk menguatkan kelembagaan sosial masyarakat pedesaan dalam menanggulangi kemiskinan. Artikel ini akan mendiskusikan tentang model penyelesaian masalah kemiskinan di Pedesaan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Metode penelitian. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Data primer dikumpulkan dari interview dan observasi, sementara data sekunder dikumpulkan dari dokumen-dokumen relevan, dan untuk mendapatkan validitas data digunakan tranggulasi dengan FGD. Data analisis. Data dianalisis dengan teknik analisa interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Haberman. Hasil dan Pembahasan. Aspek penting dalam penanganan kemiskinan local adalah pendekatan kelembagaan sosial secara otonom dilakukan untuk mendorong seluruh sumberdaya sosial masyarakat yang digerakkan dengan kesadaran bersama. Melalui kesadaran bersama dalam menanggulangi kemiskinan, akar persoalan kemsikinan local dapat diatasi sehingga jaringan lintas actor dapat diwujudkan dalam menjalankan program-program penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan oleh Pemerintah. Masyarakat pedesaan yang kaya dengan nilai-nilai sosial serta norma-norma sosial dapat dijadikan sebagai instrument pembentukan tatanan sosial baru dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Tatanan kelembagaan sosial dengan spirit local akan menjadi penggerak implementasi kebijakan nasional, dan bahkan kebijakan global dalam memerangi kemiskinan. Kesimpulan dan Saran. Khazanah kekayaan sosial yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan bukan saja dapat dijadikan sebagai perekat kebersamaan dalam interaksi sosialnya, melainkan dapat membentuk sebuah tatanan kelembagaan yang kokoh untuk memerangi kemiskinan ditataran local dengan semangat kebersaan. Kebijakan politik - ekonomi global dan nasional akan mempengaruhi penetapan standar kemiskinan sehingga hal ini sangat penting untuk diteliti dimasa akan datang. DOI : https://doi.org/10.33005/jdg.v10i1.1639

An important point in good governance is essentially the provision of excellent service to people who have citizenship rights that must be provided by the government. Globalization has encouraged paradigm changes in government in carrying out its distributive function to the community. As much as developed countries have done, public encouragement accompanied by public participation in all governance processes leads the country to "virtual" spaces with sufficient coverage to facilitate its citizens to participate in all national and state affairs, the autonomy space given to the region is able to make local governments self-reliant, innovative, and creative in providing services to the community. The research conducted in Integrated Licensing Service Agency of Malang Regency shows that the satisfaction of the society is good enough to the service product given, if it is categorized the assessment from public perception of the service given is A (very good). To achieve that, of course, the integrated licensing agency of Malang regency through a long way to reach it starting from building a mutual commitment to change the more autonomous institution in carrying out the service function to the society.

This article discusses the strengthening of the science of public administration in achieving the goals of the state by building an empirical model of the interaction and relations of civil society organizations with the government in the development of decentralization. The concept of collaborative governance that was raised was intended to overcome public problems, implemented by involving multi-stakeholders in planning, implementation, and evaluation through integrated collective agreements in a governance system. This study uses a qualitative approach, and the data are analyzed interactively to answer the issue of interaction and relations between civil society organizations and local governments, especially in Malang Regency, East Java, which has a high level of development dynamics with the heterogeneity of the population. The initiation of cross-stakeholder collaboration in development policy shows the openness of the government in the context of autonomy which can be used as basic capital to improve the quality of services to the community, especially in basic services. The existence of civil society organizations is not only a regional strategic partner but as an agent of development. Interaction and relationships that are built can strengthen the distributive role of government in public affairs. The involvement of civil society organizations as a node of local democracy in regional development can strengthen public administration based on values to realize social equality. Therefore, good collaborative governance which is held must uphold local values as a locomotive driving the formation of strong institutions in implementing the country's vision.