Suchergebnisse

Mengambil sistem hukum yang berasal dari negara lain yang dikembangkan menjadi model hukum di negeri sendiri, bukanlah sesuatu yang baru bagi Negara Indonesia. Hal ini sangat dipengaruhi oleh Asas konkordansi yang dianut sebagai politik hukum Indonesia pada masa Hindia Belanda dan terus dikembangkan pada masa kemerdekaan menjadikan sebuah contoh nyata, Transplantasi hukum terus berlangsung yang dimulai dari zaman pra Kolonial Belanda, hingga sekarang. Begitu juga mengenai Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diamanatkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001 tentang Pembentukan BPSK pada beberapa kota di Indonesia. Konon Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ditransplantasi dari Common Law System dengan model The Small Claims Court (SCC) dan The Small Claims Tribunal (SCT). Small Claims Court (SCC) dan The Small Claims Tribunal (SCT) berhasil ditransplantasikan dalam hal substansinya tapi gagal dalam penerapannya karena terjadi benturan perbedaan sistem hukum, dimana sistem hukum Indonesia memiliki struktur, substansi dan budaya tersendiri yang berbeda dengan sistem hukum yang lain.

Penelitian mempunyai tujuan menelaah apakah rumusan Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan tepat jika dituangkan pada ketentuan peralihan dan bagaimana perubahan paradigma perluasan objek sengketa TUN yang terdapat dalam UU PTUN dan UU AP. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang mengumpulkan bahan hukum primer serta sekunder. Penelitian ini mempergunakan pendekatan perundang-undangan dan menganalisis terdapatnya konflik norma lalu dihubungkan ke pendekatan konseptual, dan penelitian ini mempergunakan sifat penelitian deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang ada dan dilakukan dengan akurat dan jelas berdasarkan fakta-fakta yang ada, serta mempergunakan teknik analisis kualitatif penulisan dengan cara narasi lalu terbentuk suatu simpulan. Hasil menunjukan ketentuan peralihan tersebut tidak dapat dibenarkan sebab sudah mencakup revisi dengan cara diam-diam terhadap aturan pada Pasal 1 angka 9 Perubahan II UU PTUN serta adanya perubahan paradigma perluasan objek sengketa TUN sesuai UU PTUN serta UU AP. Perluasannya yaitu terdapat pada objek sengketa TUN yaitu khususnya pada unsur-unsur dari Keputusan TUN yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 9 UU PTUN jo. Pasal 87 UU AP. Yang dimana Undang-Undang tersebut sebaiknya di revisi agar lebih jelas lagi dalam memberikan pemaknaan dalam Keputusan TUN khususnya pada unsur-unsurnya. Kata kunci: Peradilan Tata Usaha Negara, Perubahan Paradigma, Objek Sengketa TUN ABSTRACT The research aims to examine the whether of Article 87 of the Government Administrration Law is appropriate if it is stated in the transitional provisions and how paradigm shift in the expansion of the object of the State Administrative Court dispute contained in the Administrative Court Law and the AP Law. This study uses a normative juridical method, which collects primary and secondary legal materials. This study uses a statutory approach and analyzes the existence of a conflict of norms and then is connected to a conceptual approach, and this study uses the nature of descriptive research that is used to describe the existing factors and is carried out accurately and clearly based on the existing facts, and uses techniques qualitative analysis of writing by means of narration and then formed a conclusion. The results show that the transitional provision cannot be justified because it includes a secret revision of the rules in Article 1 point 9 Amandement II of the Administrative Court Law as well as paradigm shift in the expansion of the object of state administration disputes in accordance with the Administrative Court Law and the AP Law. The expansion is found in the object of the State Administrative Court dispute, namely specifically the elements of the State Administration Decree which are described in Article 1 point 9 of the Administrative Court Law jo. Article 87 of the AP Law. Which is where the Law should be revised so that it is even clearer in providing meaning in the TUN Decision, especially on its elements.

This study aims to understand and analyze what is potential for corruption in village funds, and how Prevention Efforts Against Village Funds Irregularities to develop mechanisms and observe symptoms that appear to have a tendency to indicate danger as an effort to prevent irregularities in village funds that can cause losses to the state so it needs to watch out. This study uses normative legal research methods supported by empirical research. In an effort to approach using the statutory approach which has links to issues of financial oversight, corruption, villages and related to the management of village funds. The results of this study are that several things could potentially lead to corruption in village funds that can harm state finances, including the first being the village government's unpreparedness in managing village funds, second is in terms of planning that does not involve the community and the lack of involvement of the Village Consultative Agency, third implementation, in this case, the implementation of the use of village funds is still many do not follow the existing procedures and the politicization of the budget, and the fourth is accountability. In the case of efforts to prevent misuse of village funds, a preventative effort is needed so that a regulatory regulation is needed to avoid undesirable things that can disrupt and harm state finances.

Tuntutan hak merupakan cara untuk memperoleh perlindungan terhadap hak seseorang maupun badan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim (eigenrichhting). Dalam kehidupannya manusia memilih beberapa hak untuk dipertahankan diantaranya: pertama hak sipil dan politik, kedua hak ekonomi dan sosial dan yang ketiga adalah hak solidaritas atau persaudaraan. Salah satu jenis hak asasi manusia yang belum terelaborasi adalah hak atas lingkungan. Hak ligkungan (environmental right) adalah salah satu hak yang perlu untuk kita perjuangkan mengingat lingkungan tidak dapat memperjuangkan kepentingannya sendiri karena sifatnya yang in-animatif (tidak dapat berbicara) sehingga diperlukan pihak lain yang memperjuangkan. Perlu suatu perluasan akses keadilan dalam penegakan hukum lingkungan mengingat pengajuan tuntutan hak pada hukum acara perdata di Indonesia hanya mengandalkan ketentuan pada Het Herzeine Indonesich Reglement (HIR), Sejauh ini telah berkembang mengenai mekanisme pengajuan tuntutan hak di luar Het Herzeine Indonesich Reglement (HIR), seperti class action, legal standing dan citizen lawsuit. Tulisan ini akan membahas mengenai perbedaan karakteristik masing-masing tuntutan hak tersebut dalam hal penegakan hukum lingkungan. Gugatan class action merupakan sebuah mekanisme pengajuan tuntutan hak yang diajukan oleh wakil kelompok yang memperjuangkan kepetingannya dan kelompoknya, Gugatan LSM atau legal standing merupakan mekanisme pengajuan gugatan oleh LSM, gugatan tersebut diajukan apabila bertentangan dengan anggaran dasar dari LSM tersebut. Gugatan citizen adalah gugatan yang diajukan oleh seorang atau lebih warga negara atas nama seluruh warga negara yang ditujukan kepada Negara.Kata Kunci : Tuntutan Hak, Penegakan Hukum, Hak Lingkungan

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan memberikan sudut pandang baru dalam penyelesaian sengketa asuransi bagi pemegang polis asuransi. Di dalam penulisan penelitian ini, metode penelitian hukum bersifat normatif diaplikasikan dengan menggunakan cara pendekatan atas peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa metode yang dapat ditempuh oleh pemegang polis guna menyelesaikan sengketa. Mulai dari pengaduan kepada perusahaan asuransi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) POJK 1 / 2014 dan Pasal 32 ayat (1) POJK 1 / 2013, pengaduan kepada OJK sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) POJK 1 / 2013, penyelesaian sengketa dengan penggunaan lembaga alternatif penyelesaian sengketa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (5) POJK 1 / 2014 serta penyelesaian sengketa melalui proses kepailitan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri sesuai ketentuan pasal 52 ayat (1) POJK 28/2015. Kata Kunci: Mekanisme, Sengketa Asuransi, Pemegang Polis ABSTRACT The purpose of this research is to share knowledge and provide a new perspective in insurance dispute resolution for insurance policy holders. In writing this research, normative legal research methods are applied by using an approach to legislation and a conceptual approach which is then presented in the form of a descriptive report. The results of the study show that there are several methods that can be taken by policyholders to resolve disputes. Starting from complaints to insurance companies in accordance with the provisions of article 2 paragraph (1) POJK 1 / 2014 and article 32 paragraph (1) POJK 1 / 2013, complaints to the OJK in accordance with the provisions of article 40 paragraph (1) POJK 1 / 2013, dispute resolution by using alternative dispute resolution institutions in accordance with the provisions of article 2 paragraph (5) of POJK 1 / 2014 as well as dispute resolution through the bankruptcy process at the Commercial Court at the District Court in accordance with the provisions of article 52 paragraph (1) POJK 28/2015. Keywords: Mechanism, Insurance Dispute, Policy Holder

Crime Radicalism-terrorism occurs across nations, involves very large networks, making it very difficult to prevent. Indonesia is one of country that vulnerable occur radicalism-terrorism. The purpose of this study is to analyze the urgency of the function of the Community Awareness Forum in an attempt to capture or observe emerging symptoms that tend to have indications of harm or damage and disturb public order and peace in society. In addition, it aims to make efforts in conducting early detection of threats that can damage the unity and unity of the Indonesian nation. This research was conducted by using normative legal research supported by empirical data, with statute approach, conceptual approach and historical approach. The result of the study shows that the Community Awareness Forum strived to work effectively to capture, collect, coordinate and communicate and inform the public about potential security threats, symptoms or catastrophes. The context of early preventive measures can provide recommendations to the government as a government consideration of policies related to public awareness Kejahatan Radikalisme-terorisme terjadi lintas negara, melibatkan jaringan yang sangat besar, sehingga sangat sulit dicegah. Indonesia adalah salah satu negara yang rentan terjadi radikalisme-terorisme. Tujuan studi ini untuk menganalisa urgensi fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam upaya menangkap atau mengamati gejala-gejala yang muncul yang cenderung ada indikasi membahayakan atau menimbulkan kerugian serta mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Selain itu bertujuan menyusun upaya dalam melakukan deteksi dini terhadap ancaman yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normative yang ditunjang dengan data empirik, dengan pendekatan the statute approach, conceptual approach dan historis approach. Hasil studi menunjukkan bahwa Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat diupayakan berfungsi secara efektif untuk menangkap, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan dan memberi informasi kepada masyarakat tentang potensi ancaman keamanan, gejala atau kejadian bencana. Konteks tindakan pencegahan dini dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah sebagai pertimbangan pemerintah mengenai kebijakan yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat.

Mediation has been a typology of civil dispute settlement through negotiation process to obtain agreement from the parties assisted by mediator. The Court implements mediation which is a process of civil disputes settlement that must be taken as an instrument to fulfill the four purposes of the Supreme Court, such as addressing the problem of the accumulation of cases; faster and cheaper dispute resolution; expanding access for the parties to a sense of justice; and strengthening and maximizing the function of the courts in dispute settlement. The focus of this study lies in the investigation of the extent to which effective mediation is applied as an alternative of civil disputes settlement at the District Court of Bali. The method used is empirical law research method. The nature of this research is descriptive. There are two types of data, namely primary data and secondary data with the location of research is the District Court in Bali Province. Data collection was done by using interview techniques; Data processing and analysis were carried out by applying qualitative data analysis method. The result of the research shows that the implementation of mediation in the District Court in Bali has been in accordance with the legislation and has been capable of decomposing cases. However, obstacles in the implemention are still other significant problems that need concern of resolution. The obstacles are those relating to legal substance, legal structure and legal culture.