Suchergebnisse

This research about cultural manipulation in local politic, Toraja, South Sulawesi. The purpose of this study was to determine the local cultural forms are manipulated by local political elites to achieve their political objectives. The methodology used in this study is descriptive qualitative, with the determination of key informants through snowball sampling. The research results showed there has been manipulation of culture by utilizing culture (traditional parties, burial ceremonies, traditional houses, houses of worship, and cultural symbols) as a political instrument to achieve political goals and is used as one reasons in regional expansion.

An exploration of policy changes and learning and interest negotiation in formulating policy are useful for mapping the process of compromising between the authorities and citizens. The study aims to explore the relations of external actors and local governments as a reflection of the state in the formulation of 2017-2022 DIY development planning policies to ensure no policies that favor the interests of certain groups. This research was conducted in qualitative research methods. This research was framed by a case study method. The research was conducted in agencies/ companies/ academics/ donor institutions/ parliament and the community involved and affected in the process of formulating DIY development planning policies. Research showed that there were some disadvantages of ACF model. The first disadvantage related to the inability of the ACF to explain the position of one of the "plural-faced" parties. The next disadvantage was the fact that ACF could not explain in detail the exact reason behind the formation of a coalition. The last disadvantage was that the ACF could not explain the dispersal of movements in a coalition. Keywords: RPJMD DIY 2017-2022, Advocacy Coalition Framework, Policy Coalition Abstrak Penggalian policy change and learning serta negosiasi kepentingan dalam perumusan kebijakan berguna untuk memetakan proses kompromi penguasa dan warga. Studi untuk menggali dan mendalami relasi aktor eksternal dan pemerintah daerah sebagai cerminan negara dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan DIY 2017-2022 menjadi penting untuk memastikan tidak adanya kebijakan yang berpihak pada kepentingan kalangan tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dibingkai dengan metode studi kasus. Penelitian dilakukan di instansi/perusahaan/kalangan akademisi/lembaga donor/parlemen serta kalangan masyarakat yang terlibat dan terdampak dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan DIY. Penelitian menunjukan bahwa dalam model ACF terdapat beberapa kekurangan. Kekurangan pertama berkaitan dengan ketidakmampuan ACF untuk menjelaskan posisi salah satu pihak yang "berwajah majemukâ€. Kekurangan berikutnya adalah ACF tidak dapat menjelaskan dengan detail alasan terbentuknya sebuah koalisi secara pasti. Kekurangan terakhir yaitu ACF tidak dapat menjelaskan terpencarnya gerakan dalam suatu koalisi. Kata Kunci : RPJMD DIY 2017-2022, Advocacy Coalition Framework, Koalisi Kebijakan

Penelitian ini mencoba menggali secara kritis dan mengevaluasi proses perumusan kebijakan dengan empat pendekatan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yakni pendekatan politis, pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif dan pendekatan top down serta botttom-up yang akan digunakan untuk memahami proses perumusan kebijakan RPJMD DIY 2017-2022 dan sinkronisasinya dengan RPJMN 2014-2019. Penggambaran teoritis dengan rational-comprehensive menitikberatkan pengedepanan perumusan kebijakan secara rasional dengan menggunakan data secara komprehensif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan purposive sampling, serta teknik dokumentasi dengan melacak laporan riset, hasil kajian pemerintah dan hasil kajian LSM. Penelitian ini menunjukan bahwa pendekatan teknokratis masih dominan dalam proses perumusan kebijakan RPJMD DIY 2017-2022. Mekanisme birokratis masih menjadi primadona dalam upaya penyelesaian perencanaan pembangunan di DIY.