Suchergebnisse

The strong fanaticism of Madurese society to issues of diversities on religious, beliefs, opinions to socio-religious affiliation makes it prone to any conflict like what occurred between Shiite-Sunni in Sampang. The minority group finds it hard to express their belief, such as building worship houses. This hegemony requires the right way to foster attitudes and understanding on values of tolerance and diversity. This article argues the importance of building public legal awareness through legal culture strengthening. The historical normative approach becomes the main foundation including the conception of tolerance in religious texts (the Qur'an and hadith), the Medina Charter, the conception of human rights in the Cairo Declaration, the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and several other laws governing religious tolerance and human rights in Indonesia. It reveals the importance of legal culture strengthening because public legal awareness can't only be built through legal substance and legal structure. Furthermore, legal culture strengthening also functions to maximize several existing legal products on the tolerance building. The strengthening program can be through massive socialization instruments in public spaces both in academic areas, such as universities and other social institutions.(Kuatnya fanatisme masyarakat Madura terhadap isu-isu perbedaan agama, keyakinan, pandangan, hingga afiliasi sosial keagamaan menyebabkan kerawanan munculnya konflik seperti konflik Syi'ah-Sunni di Sampang. Kelompok minoritas cenderung kesulitan mengekspresikan keyakinannya, seperti saat akan membangun tempat ibadah. Hegemoni semacam ini mengharuskan adanya cara yang tepat guna menumbuhkan sikap dan pemahaman tentang nilai-nilai toleransi dan keberagaman. Artikel ini memperlihatkan pentingnya membangun kesadaran hukum masyarakat melalui penguatan legal culture. Pendekatan normatif historis menjadi pijakan utama meliputi konsepsi toleransi dalam teks-teks keagamaan (al-Qur'an dan al-hadits), Piagam Madinah (Madinah Charter), konsepsi HAM dalam Deklarasi Kairo, Universal Declaration of Human Right (UDHR), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta beberapa Undang-Undang lain tentang toleransi beragama dan HAM di Indonesia. Artikel ini mengungkapkan pentingnya penguatan legal culture di masyarakat sebab kesadaran hukum tidak bisa dibangun hanya dengan legal substance dan legal structure. Selain itu, penguatan legal culture juga berfungsi untuk memaksimalkan beberapa produk hukum yang ada terkait upaya membangun toleransi. Penguatan legal culture dapat dilakukan dengan berbagai instrument sosialiasi yang masif melalui ruang-ruang publik, baik di lingkup akademik, seperti perguruan tinggi maupun lembaga-lembanga sosial kemasyarakatan lainnya.)

Abstract. This study aims to analyze and examine the causes of political parties to systemic corruption and efforts to save them from corruption. Political parties are important actors in democracy in a country. Democracy manifests in the form of election, the main actor of the election is a political party. If the main actor of corruption is confirmed, democracy and elections will fall. The result is a bad stigma in political parties: democracy yes political party no. Based on the research result that the cause of political party of corruption: First, the placement of political party as an important agent in state structure of Indonesia Post-amendment of 1945 Constitution, but it is not balanced with recruitment model of political party cadre that meritokratic, integrity and, responsibility to the public. Secondly, financing for running the organization of political parties is very expensive, especially if the political parties are projected to win the seats of DPR / D, governor/regent/mayor and president. Third, the choice of model of legislative election system in 2009 and 2014 based on Law Number 10 Year 2008 and Law Number 12 the Year 2012 on General Election of DPR, DPD, and DPRD (Indonesian Legislative Election) members are the most open-based voting proportional system. The recommendations for reforms to save political parties from corruption through party system and election system aspects are (1) to improve the recruitment model of political party cadre; (2) making alternative for financing model of political party organization; (3) tightening the requirements of political parties into election participants; (4) eliciting election costs by returning to open proportional systems with sequence numbers, and (5) designing alternative mixed-model electoral systems.Keywords: Arrangements, models, political parties, general elections and political corruptionAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji tentang penyebab partai politik (parpol) melakukan korupsi sistemik dan upaya menyelamatkannya dari korupsi. Parpol adalah aktor penting dalam demokrasi di sebuah negara. Demokrasi terwujud dalam bentuk pemilu, aktor utama pemilu adalah parpol. Jika aktor utamanya korupsi dipastikan demokrasi dan pemilunya terpuruk. Akibatnya muncul stigma buruk pada parpol: demokrasi yes parpol no. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirisis (sosiologis) yang bersifat diskriptif-eksplanatoris. Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka cara memperoleh data dilakukan dengan studi pustaka dan observasi. Teori yang digunakan adalah teori korupsi politik, teori sistem kepartaian dan teori sistem pemilu. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penyebab parpol korupsi: Pertama, ditempatkannya parpol sebagai agen penting bernegara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia Pascaamandemen UUD 1945, namun tidak diimbangi dengan model rekruitmen kader parpol yang meritokratis, berintegritas dan tanggungjawab pada publik. Kedua, pembiayaan menjalankan roda organisasi parpol sangat mahal, apalagi jika parpol diproyeksikan untuk meraih kursi DPR/D, gubernur/bupati/walikota dan presiden. Ketiga, pilihan model sistem pemilu legislatif tahun 2009 dan 2014 berdasarkan UU No.10/2008 dan UU No.12/2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD adalah sistem proporsional terbuka berbasis suara terbanyak. Adapun rekomendasi untuk reformasi menyelamatkan parpol dari korupsi melalui aspek sistem kepartaian dan sistem pemilu adalah, (1) memperbaiki model rekruitmen kader parpol; (2) membuat alternatif model pembiayaan organisasi parpol; (3) memperketat syarat parpol menjadi peserta pemilu; (4) mempermurah biaya pemilu dengan kembali ke sistem proporsional terbuka dengan nomor urut, dan (5) merancang alternatif sistem pemilu model campuran.Kata Kunci: Pengaturan, model, parpol, pemilu dan korupsi politik

The purpose of this study is to know the impacts of money laundering on Indonesianeconomy, and to know the government efforts to prevent it. This study used descriptivemethods with qualitative data analysis. Money laundering not only could decrease thenational income, but also could decrease Indonesia's reputation. To prevent it happened inIndonesia, bank must obey the Know Your Customer Principles. Besides, bank must obey theregulation of money laundering from Indonesian government. Keywords: Money Laundering, Bank, Know Your Customer Principles

Abstract: In falak study, hisab and ru'yah seems the two key terms that must be keyed to each other. Hilâl observation relies on the basis of astronomy computation. In fact, the accuracy of hisab method should be approved through the use of hilâl observation. However, the study arises various controvercy that cannot be denied. The controvercy of hisab inter-study results the application criteria. Furthermore, the the controvercy of ru'yah argues its effective if it is based on global ru'yah or the local one. The artical is about deeply to eleborate that various controvercies and its today's existency. Key Words: ru'yah, hisab, wujûd al-hilâl, imkân al-ru'yah dan matla'

Penelitian ini berjudul Pembinaan Seni Dan Budaya Warga Dukuh Ingasrejo, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar melalui Pendekatan Seni Teater. Penelitian dilakukan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dengan memantik daya kreatif warga Dukuh Ingasrejo menggunakan pendekatan intim kepada tokoh masyarakat terlebih dahulu. Peneliti meyakini bahwa penerapan keilmuan seni teater dapat menjadi metode untuk mempererat kembali sikap gotong-royong dan kerukunan dalam lingkungan Dukuh Ingasrejo sebagai tujuan dari penelitian. Dari kegiatan survei awal peneliti dengan tokoh masyarkat di Dukuh Ingasrejo, diketahui bahwa warga dukuh membutuhkan wadah baru di luar kegiatan PKK, Karang Taruna, atau perkumpulan formal lainnya sebagai tempat meningkatkan kegotongroyongan dan daya kreatif. Hal itu digunakan dalam rangka menguatkan sikat kerukunan antar warga di Dukuh Ingasrejo. Luaran dari penelitian ini adalah laporan karya tulis dan juga dokumentasi kegiatan. Kata Kunci: Warga Dukuh Ingasrejo, gotong-royong, kerukunan, daya kreatif, seni teater.This research is entitled Art and Culture Development for residents of Dukuh Ingasrejo, Desa Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar through the Theater Arts Approach. The research was conducted with a focus on community empowerment by igniting the creative power of residents of Dukuh Ingasrejo using an intimate approach to community leaders first. Researchers believe that the application of theater arts science can be a method to re-strengthen the attitude of mutual cooperation and harmony within the Dukuh Ingasrejo as the aim of the research. From the initial survey activities of researchers with community leaders in Dukuh Ingasrejo, it was found that residents needed a new forum outside the activities of the PKK, Karang Taruna, or other formal associations as a place to increase mutual cooperation and creative power. This was used in order to strengthen harmony between residents in Dukuh Ingasrejo. The output of this research is a paper report and documentation of activities. Keywords: Dukuh Ingasrejo residents, mutual cooperation, harmony, creative power, theater arts

Rumah Susun Pondok Benowo Indah adalah salah satu proyek Pemerintah Kota Surabaya. Dalam pekerjaan proyek rumah susun terdapat permasalahan yang sering dihadapi yaitu biaya material yang mahal serta penyelesaian pekerjaan yang kurang efisien sehingga menyebabkan pemborosan biaya pekerjaan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pekerjaan arsitektural yang memiliki biaya tinggi, mengarahkan rekomendasi item bahan alternatif, dan mengetahui nilai cost saving. Metode yang digunakan adalah Rekayasa Nilai dengan tahapan antara lain: tahap informasi, analisa fungsi, tahap kreatif, tahap analisa untung rugi, biaya siklus hidup, zero one, matriks evaluasi, dan rekomendasi. Hasil penelitian yang diperoleh: (1) pekerjaan arsitektural yang memiliki biaya tinggi adalah pekerjaan pekerjaan dinding; (2) hasil rekomendasi komponen bahan yang didapatkan antara lain semen dynamix, grand elephant, asia tile, dan pekerjaan keramik lantai 40x40 cm eksterior menggunakan keramik platinum sebagai alternatif menjadi keramik asia tile; (3) nilai cost saving yang di dapat dari hasil rekayasa nilai sebesar Rp. 682.233.571,00 (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) atau 69 % dari total pekerjaan nilai tertinggi pekerjaan arsitektural. Pondok Benowo Indah Flats is one of the Surabaya City Government projects. In the work of flats projects there are problems that are often faced, namely the cost of expensive materials and the completion of work that is less efficient, causing waste of work costs. The purpose of this study is to determine the architectural work that has a high cost, provide recommendations for alternative material items, and determine the value of cost saving. The method used is Value Engineering with stages including: information stage, function analysis, creative stage, profit and loss analysis stage, life cycle costs, zero one, evaluation matrix, and recommendations. The research results obtained: (1) architectural work that has a high cost is wall work; (2) the results of the recommendation of material components obtained include dynamix cement, grand elephant, asia tile, and 40x40 cm exterior floor ceramic work using platinum ceramics as an alternative to asia ceramic tiles; (3) the cost saving value obtained from the value engineering is IDR. 682.233.571,00 (Six Hundred Eighty Two Million Two Hundred Thirty Three Thousand Five Hundred Seventy One Rupiah) or 69% of the total highest value architectural work.

The COVID-19 pandemic has triggered a health emergency as a vaccine for it has not been found yet requiring the government to seriously manage it. Therefore, the government needs to effectively implement non-pharmaceutical measures. One of the measures to suppress the spread of the virus is public communication. The government's public communication in dealing with COVID-19 has faced problems resulted in low public discipline and awareness thus far. This study used a quantitative approach with descriptive statistics analysis. The analysis does not generalize the result but it can explain the characteristics of the sample to formulate the meaning of the result. The findings show that the public communication management of the government of Indonesia has not been effective because the dissemination of public information is diverse and inconsistent. This is because the government gives freedom to various media to provide information to the public, which creates a gap in the management of COVID-19 in Indonesia and results in low public discipline and awareness (mean value 2,97). Therefore, it is difficult for the government to deal with and manage health emergencies caused by the COVID-19 pandemic. Research has shown that the government must provide the public with consistent and valid information (mean value 3,51), monitor and supervise mass and electronic media, and use social media and online media to provide valid information from the government and disseminate positive and educative information to the public (mean value 4,06).

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) secara umum diatur dalam pasal 22E UUD 1945. Pemilu menjadi tolak ukur terhadap demokratisasi yang bermartabat dan sebagai salah satu sarana penyalur hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Hak memilih sebagai hak asasi manusia merupakan bagian penting dari prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin dalam prinsip demokrasi dan menjadi landasan utama dalam bernegara yang dituangkan dalam konstitusi. Tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat adalah penghargaan dan penilaian terhadap hak rakyat untuk memilih dan menentukan arah kehidupan bernegara dengan tujuan menjamin kesejahteraan bersama. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan olek Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan bagian dari serangkaian sistem pemilu yan memiliki posisi penting dalam pelaksaan Pemilu. Dimana kewenangan KPU diatas dipertegas dalam Undang-Undang Pemilu UU N0 7 Tahun 2017.

ABSTRACTThis article aims to explain the implementation of tax decentralization in Indonesia, in particular the study of the implementation of open list systems and closed list systems in the local tax collection of districts and municipality in the Daerah Istimewa Yogyakarta. In implementing tax decentralization, the Government of Indonesia implements an open list system and a closed list system in the collection of local taxes by autonomous regions. The research was conducted using qualitative strategy and enriched with quantitative analysis. More in-depth investigations conducted in districts and municipality in Daerah Istimewa Yogyakarta indicate that the implementation of this policy has not been able to reduce the income gap in local revenues derived from the components of local taxes received by districts and municipality. To reduce the revenue gap in local revenues from local taxes collected by district and municipality governments, it is necessary to transfer local taxation power on the basis of potential local taxes to district and municipality governments. The local tax base to be proposed must be owned by each local government. ABSTRAKArtikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan desentralisasi perpajakan di Indonesia, khususnya kajian tentang penerapan sistem daftar terbuka dan sistem daftar tertutup pada pemungutan pajak daerah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam melaksanakan desentralisasi perpajakan, Pemerintah Indonesia menerapkan sistem daftar terbuka dan sistem daftar tertutup dalam pemungutan pajak daerah oleh daerah otonom. Penelitian dilakukan dengan menggunakan strategi kualitatif dan diperkaya dengan analisis kuantitatif. Investigasi lebih mendalam yang dilakukan di kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini belum mampu mengurangi kesenjangan pendapatan dalam pendapatan asli daerah yang bersumber dari komponen pajak daerah yang diterima kabupaten dan kota. Untuk mengurangi kesenjangan penerimaan penerimaan daerah dari pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah kabupaten dan kota, maka diperlukan penyerahan kewenangan perpajakan daerah berdasarkan potensi pajak daerah kepada pemerintah kabupaten dan kota. Basis pajak daerah yang akan diusulkan harus dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah.

Abstrak: Konstitusi sebagai dasar negara memberikan petunjuk bahwa bangsa Indonesia seluruhnya memiliki hak yang sama, lihat pada pasal 27 (1) UUD 1945, termasuk posisi perempuan dan laki-laki. Namun dominasi budaya partiarki memposisikan perempuan sebagai subaltern dari laki-laki. Bagi paradigma Feminisme Legal Theory hukum merupakan produk laki-laki, sehingga menjadi barometer produk hukum adalah laki-laki, seperti penentuan upah dalam UU ketenagakerjaan, UU terkait Lingkungan dan UU tentang perkawinan. Belakangan ada peristiwa menarik yaitu ketika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Judicial Review terkait batas minimal usia perkawinan, dimana di UU perkawinan sebelum revisi ada perbedaan usia anak yang relatif cukup jauh, 16 tahun perempuan dan 19 laki-laki. Setelah adanya Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017, kemudian Pemerintah merevisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjadi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 ini mengatur batas usia untuk melakukan pekawinan, khususnya usia perempuan minimal 19 tahun bisa melakukan perkawinan, sama dengan laki. Apakah ini menandakan politik hukum Indonesia mengarah pada paradigma teori hukum feminisme atau Feminist Legal Theory (FLT). Sebenarnya masih banyak norma dalam undang undang yang bias gender, termasuk dalam UU No. 16 Tahun 2019. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan statute approach dan conseptual approach.Kata Kunci: Paradigma Feminisme Hukum; Hukum Perkawinan; Perempuan Abstract: The constitution as the basis of the state indicates that all Indonesians have the same rights, see Article 27 (1) of the 1945 Constitution, including the position of women and men. However, the domination of patriarchal culture places women as a subaltern of men. For the paradigm of Feminist Legal Theory, the law is a product of men, so that it becomes a barometer that legal products are men, such as determining wages in labor laws, laws related to the environment, and laws on marriage. Recently, there was an interesting incident when the Constitutional Court granted the Judicial Review request related to the minimum age of marriage, wherein the Marriage Law before the revision there was a relatively different minimum age for marriage between the couples, 16 years old for girls and 19 for boys. After the Constitutional Court Decision No. 22 / Puu-Xv / 2017, then the Government revised Law No. 1 of 1974 on marriage to become Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law 1 of 1974 regulates the age limit for marriage, especially women who are at least 19 years old can marry, same as men. It may indicate that Indonesian legal politics leads to the paradigm of feminist legal theory or Feminist Legal Theory (FLT). Many legal norms are gender-biased, including in Law no. 16 of 2019. The approach in this study uses a statute approach and a conceptual approach.Keywords: Legal Feminism Paradigm; Marriage Law; Women

This article analyzes the worldview of the memoir of H.G. Nahuys van Burgst, Resident of Surakarta, entitled Verzameling van officiele Rapporten, betreffende den Oorlog op Java in de Jarren 1825-1830, as a polemic with H.J.J.L. Ridder de Stuer. His memoirs represent a typical Dutch government worldview based more on colonial interests and power tendencies. The colonial interests made colonial goverment have a tendency and take a certain position from the start against Islam and the cultural and Islamic characterist resistance movements launched by Diponegoro and Kiai Modjo. The descriptive analysis of the memoirs about the Javanese War which is presented chronologically makes it easy for us to reveal how war figures put Islam as the motivation for war, the spirit, the basis for thinking, the strengthening of the support network, the basis for regulation, and the justification for starting or ending the war. Meanwhile, the colonial government saw Islam as being used as a foster for the character's socio-vertical mobility ambitions, as an identity, propaganda material, and procedures in oath-taking ceremonies.