Search results

Abstract: This article analyzesthe Islamic political thought of Ahmad Hasan within the political perspective of Indonesia Islam. According to Hassan's point of view, Islam is a complete religion which regulates all aspects of human life ranging from spiritual to politics. For the sake of establishing an Islamic state in accordance with the will of God, Muslims should carry out all of the Islamic teachings in every situation of life. Laws and regulations in accordance with al-Qur'an should be implemented. Islam, for him, is another option of a national ideology that considers no place for religion. He wants Islam to regulate all aspects of human life, based on the belief that Islam is the absolute truth. Islam is seen as something of the highest and widest beyond national boundaries and lines. Thus, Hassan is considered a fundamentalist thinker. In the struggle for the enforcement of Islamic Shari'ah, he wants to transform the Islamic community to its original root. He firmly believed that Muslims in Indonesia are infected by spiritual disease which ought to be cured with a radical revolutionary way. Thus, he suggested, that at personal level, a Muslim should apply the Islamic law in every place and every time. Keywords: Ahmad Hassan's thought, concept of political Islam, Islamic political development in Indonesia Abstrak: Artikel ini mempresentasikan tentang pemikiran politik Islam menurut Ahmad Hasan dalam perspektif politik Islam Indonesia. Dalam pandangan Ahmad Hassan, Islam adalah agama yang lengkap yang mengatur sendi-sendi kehidupan manusia mulai dari karohanian sampai masalah politik kenegaraan. Demi mewujudkan suatu negara Islam yang sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, maka kaum muslimin harus melaksanakan seluruh ajaran agama Islam di setiap sendi kehidupan. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang sesuai dengan al-Qur'an harus dilaksanakan. Pemerintahan Islam baginya adalah pilihan lain dari faham kebangsaan yang dianggapnya sebagai tidak memberikan tempat bagi agama. Ia menginginkan Islam memasuki seluruh aspek kehidupan manusia, sesuai dengan keyakinan bahwa kebenaran ajaran Islam adalah mutlak. Islam dipandang sebagai sesuatu yang tertinggi dan terluas menerjang batas-batas kebangsaan dan ketanah-airan. Ahmad Hassan adalah seorang pemikir yang fundamentalis, dalam memperjuangkan tegaknya syari'at Islam, Ahmad Hassan ingin mengubah masyarakat Islam sampai ke akar-akarnya, dan ingin menghancurkan penyakit umat Islam dengan cara yang radikal secara revolusioner, secara jelas, tanpa samar-samar dan penuh kepastian. Suka atau tidak suka, menurut Ahmad Hassan, seorang muslim harus menggunakan hukum Islam di setiap tempat dan setiap hal.

Tulisan ini akan menjelaskan tentang polemik tentang sistem pemerintahan yang beragam mulai dari masa Rasulullah SAW. yang hingga masa sekarang. dalam konteks siyasah/politik Islam muncul pula tarik-menarik pemikiran konsep kekuasaan yang mengkutubkan antara hak Allah dan Hak manusia. Pemi­kiran politik Islam yang direduksi dari konsep kesejarahan dan penafsiran terhadap teks-teks wahyu syarat dengan multi tafsir dan perdebatan, sehingga berujung pada tipologi paradigma ilmu politik Islam. Oleh karena itu, tulisan ini secara ringkas akan memaparkan bagaimana dinamika pemikiran tentang politik Islam dalam ranah fiqih al-syasah.

Prinsip bernegara disebutkan dalam Alquran terkadang dalam bentuk kisah umat terdahulu, terkadang pula dalam bentuk dialog langsung. Begitu globalnya prinsip-prinsip bernegara dalam risalah beliau sehingga tidak ada pembicaraan tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, pengangkatan kepala negara, dan sebagainya. Itu semua diserahkan kepada manusia untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman dengan catatan, tidak menyimpang dari prinsip umum, seperti, keadilan, kerukunan tolong menolong dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam sejarah politik Islam terjadilah perbedaan bentuk pemerintahan seperti masa khulafa al-rasyidun dengan sistem "demokrasi" dengan generasi sesudahnya dengan sistem monarchi. Ketegangan dalam bernegara muncul manakala tradisi yang sudah mapan mulai bergeser, apalagi prinsip-prinsip di atas diabaikan. Pasang surut pengamalan prinsip-prinsip berpolitik Islami mendorong para ulama untuk mengemukakan pendapat tentang berbagai hal, seperti pengangkatan kepala negara, pemilahan kekuasaan, dan bentuk pemerintahan.

Politic has been defined simply by Harold Laswell as who gets what, when, how?Many people say that politic is synonymous with power. The "power" is the ability of agroup to influence other groups according to the subject wishes. Furthermore, thepolitical experts see the power as a political core and also assume that politic is all amatter of fight and maintain activities power. It has a purpose related to the interests of the entire community. On the other hand mentioned that politic is the process offormation and distribution of a power in society such as decision-making process,particularly in countries. This understanding is the incorporation effort between manydifferent definitions of the political nature which is known in political science. Politic is the art and science to gain power constitutionally and unconstitutionally. Principally political Islam is to actualize Islamic law as the supreme source of lawin the national legal order. All laws and regulations applicable in a country should refer to the highest legal source Shari'a. If there is any conflict with the shari"a, then it is automatically canceled regulations. Politics that do not have a mission like this can not be classified as political Islam.

Abstrak: Theologi Filsafat Politik Islam. Theologi merupakan sesuatu yang erat kaitannya dengan ketuhanan. Tuhan telah memberikan fasilitas bagi manusia untuk menjadi manusia yang bijak dan bermoral. Kedamaian kemungkinan akan hadir pada suatu negeri jika orang-orang di dalamnya terkhusus para pengambil kebijakkan mengindahkan hal-hal yang menjadi pokok dalam hidup manuisa. Manusia, negara, agama, politik merupakan bagian-bagian yang sulit untuk dipisahkan yang memang keempatnya merupakan sesuatu pertalian yang mengait antara satu sama lain. Singkat kata untuk menjadikan suatu negara menjadi yang lebih baik maka tentunya diawali dengan pemimpin yang bijak dalam bersikap. Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan teologi politik dalam dunia islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjabarkan bagaimana filsafah dunia politik dalam Islam. Penelitian ini menggunakan Metode metode deskriptif kualitatif, sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research). Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu mencari data atau variable yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Pengumpulan data dapat berupa buku, artikel, majalah, jurnal dan lain sebagainya. Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan proses pengelolaan, mereduksi dan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Theologi politik Islam dapat dikatakan secara singkat bahwa bagaimana mekanisme dan aturan bernegara ini dihiasi dengan nilai-nilai agama. Para politisi dalam mengambil berbagai macam kebijakkan hendaklah didasari atas kepentingan rakyat, kepentingan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sementara itu, filsafat adalah sebuah ilmu yang digunakan untuk memperoleh kebenaran rasional. Dalam hal ini sangat penting dipahami, Islam sebagai agama yang terakhir dibawa oleh nabi Muhammad Saw telah mengajarkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kepedulian, nilai-nilai kearifan, nilai-nilai keindahan, nilai-nilai kebersamaan. Persamaan derajat dan martabat manusia lebih penting dari manusia itu sendiri. Filsafat politik Islam hendaknya mewarnai pola hidup yang baik bagi para politisi dalam menjalankan tugas untuk kepantingan rakyat, mengemban amanah rakyat hendaklah didasari oleh nilai-nilai keberagamaan yang matang sehingga nantinya memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dalam hidup bernegara, berbangsa, beragama, bermasyarakat yang hidup di negara.

Abstrak Mendengar nama Sicilia mungkin hanya sedikit orang yang tau, terutama tentang sejarah Islam di di Sicilia. Tapi siapa sangka, nama ini pada zaman dahulu begitu terkenal terutama ketika Islam berkembang di daerah ini. Karena keberadaan pulau ini adalah merupakan jalur penghubung antara daratan Afrika dan Eropa. Melalui jalur ini-lah kemudian Islam dapat berkembang di dua daratan tersebut. Di pulau ini-lah Islam pernah "menginjakan kaki" agak cukup lama sebelum pada akhirnya dengan tragis Islam harus hengkang dan terusir kembali dari Sicilia dengan beberapa faktor. Tulisan yang sederhana ini akan mencoba mengungkap sejarah masuk, perkembangan, dan terusirnya Islam dari Sicilia. Kata Kunci: Politik, Islam, Sicilia

ABSTRACTWhen discussing the principles of Islamic politics, of course, it refers to the source of Islamic law, namely the Koran and the Hadith as a source of law that is used as the basis for establishing law. In Islam, as a religion that regulates all lines of life including politics. Although the dynamics of Islamic political history do not establish a similar system, so that in the modern age there was a fierce debate about the government system even though it had previously happened, but in this modern age the debate was hotly discussed among scholars. In the debate there are three schools of Islamic thought including religious schools, these schools are always looking for a foundation that in Islamic teachings is a universal religion that discusses all aspects of life both worldly and ultimately including political issues. Secular school, this school is of the view that in Islamic teachings there is no explaining political issues, Muslims must westernize, imitate the West and use Western idioms in matters of state. Synthetic schools are of the view that in a state, Muslims must use Western idioms.Keywords: Principles, Thought, Politics, Islam ABSTRAKJika membahas prinsip-prinsip politik Islam tentunya merujuk kepada sumber hukum Islam, yakni al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum. Dalam Islam, sebagai agama yang mengatur segala lini kehidupan termasuk di dalamnya berpolitik. Walaupun dinamika sejarah politik Islam tidak menetapkan suatu sistem yang sama, sehingga di abad modern terjadi perdebatan sengit mengenai system pemerintahan walaupun sebelumnya pernah terjadi, akan tetapi di abad modern ini perdebatan itu hangat di diskusikan dikalangan terpelajar. Dalam perdebatan tersebut terdapat tiga mazab pemikiran Islam diantaranya, Mazhab religius, mazhab ini selalu mencari landasan bahwa dalam ajaran Islam adalah agama yang universal yang membahas segala aspek kehidupan baik dunia maupun akirat termasuklah di dalamnya persoalan politik. Mazhab sekuler, mazhab ini ...

This article talks about Islam and politics are twointeresting words to be discussed Islamic literatures. Many of themodern Islamic thinkers and modern neo, which tries to give anexplanation of the relationship between Islam andpolitics. Religious and political discourse, particularly powermanagement (religio-political power) has actually been growingsince the middle of the century.In this article will discuss thecontemporary Islamic thinkers view sperti Jamaluddin AlAfghani, Rashid Rhido, al-Maududi, Hasan Al-Bana etc.Besides,in this article see the political developments in the Islamic world,including the political history of Islam in Indonesia.

Ternyata pemikir politik menganggap politik sebagai amanah dari Sang Pencipta untuk menjadikan kehidupan umat manusia dan alam sekitarnya damai dan makmur. cita-citanya adalah kejayaan hidup di bawah naungan Rahmat dan Ampunan Sang Pencipta yang penyelenggaraannya diwarnai oleh istiqamah dalam memegang amanah dalam bingkai akhlak al karimah.

Mohammad Natsir merupakan tokoh yang mempunyai reputasi Nasional maupun Internasiona, memiliki wawasan yang luas tentang ajaran Islam. Partai politik Islam menurut M. Natsir merupakan sarana menyampaikan aspirasi dalam pemerintahan. Tujuan dari partai politik Islam menurut Natsir adalah untuk ibadah dan menjadi hamba Allah yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia, yang ber-asas-kan al-Qur'an dan sunnah. Tiga alasan yang dijadikan M. Natsir mengusung agar Islam dijadikan sebagai dasar negara (ideologi): watak holistik (kesempunaan) Islam, keunggulan Islam atas semua ideologi dunia dan kenyataan bahwa Islam anutan mayoritas warga negara Indonesia. Adapun Kontribusi Muhammad Natsir terhadap perkembangan politik Islam di Indonesia : pertama menanamkan tauhid dalam diri manusia yang ada dalam Partai Islam yang marak bermunculan saat ini, kedua memerdekakan para politikus dari berbagai macam intervensi penguasa dan hanya takut kepada Allah SWT. Ketiga tidak terlalu berambisi untuk memiliki jabatan dalam pemerintahan.

Krisis multidimensi 1997-1998 yang ditandai dengan kenaikan mata uang dollar antara Rp.10.000 hingga Rp.15.000/dollar berakibat hancurnya fundamental ekonomi Indonesia. Kondisi ini menjadi triggered Muslim Islam untuk membangun orientasi-orientasi Islam politik.Islam politik dan politik Islam berbeda dalam pemaknaannya. Islam politik merupakan perjuangan kelompok Muslim garis keras untuk mendapatkan dimensi kekuasaan, dan ketika dimensi kekuasaan telah teraih, al-Qur'an, al-Hadits, dan Fiqh sebagai philosophische grondslag. Sementara itu politik Islam merupakan perjuangan meraih kekuasaan politik dengan menggunakan simbol Islam sebagai basis recruitmentmassa.Ketika kekuasaan dapat diraih, mereka menggunakan Pancasila sebagai philosophische grondslag. Karena itu perkembangan Islam politik pada awal reformasi sangatlah kuat, tetapi selama lima belas tahun pasca reformasi justru orientasi Islam politik menjadi sangat radikal, dan orientasi politik mereka mengikuti pola politik yang bersifat "teror". Melihat kondisi partai politik Islam pasca reformasi yang begitu lebar variannya, dan ada kecenderungan elit politik partai politik Islam belum 100 persen menjadikan Pancasila sebagai philosophische grondslag dapat memicu rendahnya partisipasi pemilih. Partai politik Islam yang banyak variannya itu ada gagasan untuk menyederhanakan. Keberhasilan Soeharto menyederhanakan partai politik dalam tiga mainstream sosial-demokrat (Golkar), nasionalis (PDI), dan Islam (PPP) sangat baik. Bila tiga mainstream itu dihidupkan kembali dalam bentuk baru, dan diletakkan pada fase lima belas tahun reformasi, maka partisipasi pemilih terhadap partai politik Islam berbanding lurus dengan kekuatan pemilih mayoritas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang persepsi politik Islam dan urgensi pendidikan politik Islam pada siswa sekolah menengah atas. Penelitian ini menggunakan mix metode yakni penelitian yang menggabungkan atara penelitian kualtatif dan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada rumusan pasti tentang politik Islam, namun pemilih pemula tingkat SMA memiliki persepsi bahwa Rasulullah SAW bukan politisi dalam kegiatan dakwahnya. Di sisi lain terdapat anggapan bahwa partai Islam sebagai representasi politik Islam. Pendidikan politik Islam dirasa urgen diberikan kepada siswa baik melalui mata pelajaran yang sudah ada ataupun pada mata pelajaran tersendiri.

Pemikiran politik Islam kontemporer merupakan kajian politik tentang isu-isu aktual seperti persoalan hubungan Islam dan politik, demokrasi, hak asasi manusia, negara-bangsa, pluralisme, feminisme, dan masalah-masalah mutakhir lainnya yang menggunakan banyak perspektif keilmuan Islam. Perspektif yang dikembangkan tidak hanya menggunakan pendekatan ilmu-ilmu keislaman yang bersifat sintesis antara klasik dan kontemporer, tetapi juga menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dari tradisi Baratdalam kerangka kerja epistemologis dan metodologis yang bersifat interkoneksi. Tulisan ini mengelaborasi keniscayaan kajian politik Islam kontemporer yang multidisipliner dimaksud

The main purpose of this research is to suggest that theoritically there is no specific and standard methodology to be used in the study of fiqh (Islamic jurisprudence) siyasah. It is because fiqh siyasah is more a part of a social science, where the methodology that might be used always changes and grows. As a part of fiqh, the study of fiqh siyasah needs to accommodate various methods of ijtihad as in the science of fiqh in general, such as qiyas, istihsan, istishab, maslaha mursalah, 'urf, and others. The study of fiqh siyasah can also use the five approaches such as philosophical, legal, empirical, bureaucracy, and ethics approach. Because the study of fiqh is quite complex and dynamic, then in the assessment and development of which need to be equipped with supporting sciences, such as sociology, anthropology, history, political science, economics, and others.The two fundamental questions to be answered in this research are; what is the methodology and approach of the Islamic political studies / fiqh siyasah and what are its characteristics. The method used in this research is descriptive and historical method. Descriptive method is used to describe a systematic, factual and accurate as well as the characteristics of the population in a particular region. While the historical method is used to reconstruct the past systematically and objectively by collecting, assessing, verifying, and synthesizing evidence to establish facts and to reach a strong conclusion ; Temuan utama dari penelitian ini adalah pada prinsipnya tidak ada metodologi khusus dan baku yang harus digunakan dalam pengkajian dan pengembangan fiqh siyasah. Karena fiqh siyasah merupakan kategori ilmu-ilmu sosial, maka metodologi kajiannya dapat menggunakan metodologi yang tumbuh dan berkembang di dunia ilmu sosial. Hanya saja, karena ia bagian dari fiqh, maka mau tidak mau harus juga menggunakan metode ijtihad sebagaimana dalam ilmu fiqh pada umumnya. Metode tersebut, antara lain; qiyas, istihsan, istishab, maslahah mursalah, 'urf, dan lain-lain. Pendekatan kajian fiqh siyasah, minimal dapat digunakan lima model pendekatan, yaitu; filsafat, hukum, empiris, borokrasi, dan etis. Karena kajian fiqh itu sedemikian komplek dan dinamis, maka dalam pengkajian dan pengembangannya perlu dilengkapi dengan ilmu-ilmu pendukung, misal sosiologi, antropologi, sejarah, ilmu politik,ilmu ekonomi, dan lain-lain yang dipandang relevan. Temuan di atas menjawab rumusan maslah tentang bagaimanakah metodologi dan pendekatan kajian politik Islam/fiqh siyasah serta bagaimanakah karakteristiknya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode historis. Metode deskriptif digunakan untuk melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat atau karakteristik populasi atau daerah tertentu. Sedangkan metode penelitian historis digunakan untuk merekontruksi masa lalu secara sistematis dan obyektif dengan mengumpulkan, menilai, memverifikasi, dan mensintesiskan bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang kuat.

Abstrak: Gerakan Politik Islam Versus Belanda. Sejak awal abad ke 17 Bangsa Indonesia masuk kedalam masa penjajahan yang di awali oleh bangsa Portugis dan bangsa Spanyol dalam rangka mengadakan penjajahan keliling dunia, maka sampailah bangsa-bangsa tersebut di Asia. Dengan ditemukan kompas, mesin uap, dan berdasarkan teori Copernicus bahwa bumi ini bulat, maka dimulailah penjelajahan dunia. Dari kedua bangsa itu, pertama kali muncul adanya Imperalisme kuno. Mereka bersemboyan gold (emas lambing kekayaan), gospel, (agama sebagai usaha untuk penyebaran agama dan meneruskan Perang Salib), dan glory (kekayaan yang berarti ingin menguasai daerah-daerah yang didatanginya). Hal tersebut terjadi sejak abad ke-15 dan ke-16.