Zoning Policy and Character Education Strengthening are government policies in the education sector. Zoning policy aims at efforts to restore national education and strengthen character education aimed at developing religious values which then accelerate the strengthening of individual character so that they are able to control themselves and develop noble character in society and nationhood. Mass reasoning contained in the qawa'id fiqhiyyah and usul al-fiqh is used as an instrument to measure the weight of maslahat contained in government education policies. Zoning policies and strengthening character education are considered as media to achieve goals. The mass content contained in the zoning policy shows maximum weight than the mafsadah (something bad or potentially bad). National education arrangement that prioritizes citizenship character has triggered the government to issue a policy to strengthen character education with the maslahat (something good, potentially good) weight with consideration of the sociological, cultural and political aspects of the local government. The manifestation of strengthening character education is full day school allowing it to be applied in urban school areas and vice versa will increase the heavy burden of parents and students in various schools in rural areas so that full day school is not forced but chosen.
Teori maslahat dapat menjadi model strategis. Implementasi teori maslahat dapat menjadi metode ijtihad paling tepat untuk kebutuhan hukum. Maslahat juga dianggap sebagai sistem nilai yang berkeadilan dan relevan dengan situasi dan konteks zaman. Sementara aplikasi teori maslahat sebagai strategi integrasi hukum pidana Islam ke dalam hukum pidana nasional punya relevansi yang kuat dan relatif jauh dari resistensi sosial-politik dibandingkan dengan formalisasi syariat Islam dengan labelisasi Islam yang memiliki resistensi sosial-politik yang tinggi dan menuai banyak kritik.
ABSTRAK Latar belakang penelitian ini adalah bahwa ada pihak yang berusaha memembenturkan pancasila dengan ajaran Islam. Mereka menganggap Indonesia dengan menjadikan pancasila sebagai dasar negara adalah sesat. Doktrin seperti itu sudah merambah pada institusi institusi negara yang telah terpapar dengan doktrin tersebut tidak terkecuali pada institusi pendidikan milik negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Sumber referensi diperoleh dari artikel dalam suatu jurnal ilmiah, buku dan referensi terkait dengan topik yang diangkat. Teknik analisis data penggunakan pendekatan reflektif terhadap nilai-nilai maqasid al syariah yang terkandung dalam Pancasila. Kesimpulan penelitian ini yaitu usaha untuk membenturkan pancasila dengan Islam adalah sesuatu yang sia sia karena secara kontektual antara Islam dan pancasila tidak saling bertentangan dan justru dengan melaksanakan pancasila sama halnya dengan mengamalkan ajaran Islam. Pancasila pada dasarnya merupakan implementasi dari nilai nilai Maqasid Al Syariah yang merupakan inti ajaran Islam. Sila sila dalam pancasila yaitu: 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, 5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. merupakan implementasi dari nilai maqasid al syariah dari Maslahat kulliyah, Maslahat al-juz'iyyah al-khashshah dan maqasid al syariah dharuriyyat. Kata Kunci: Maqasid Al Syariah, Pancasila, Dasar Negara. ABSTRACT The background of this research is that there are those who try to bang Pancasila with Islamic teachings. They consider Indonesia by making Pancasila as the basis of the state is misguided. Such a doctrine has penetrated the state institutions which have been exposed to the doctrine, including state-owned educational institutions. This research uses a qualitative approach. The data collection method uses library research. Reference sources were obtained from articles in a scientific journal, books and references related to the topics raised. The data analysis technique uses a reflective approach to the values of maqasid al sharia contained in Pancasila. The conclusion of this research is that the effort to clash Pancasila with Islam is something that is futile because contextually between Islam and Pancasila is not in conflict with each other and precisely by implementing Pancasila as well as practicing Islamic teachings. Pancasila is basically an implementation of the values of Maqasid Al Sharia which is the core of Islamic teachings. Precepts in Pancasila, namely: 1) Godhead, 2) Fair and Civilized Humanity, 3) Indonesian Unity, 4) Democracy Led by Wisdom in Consultation / Representation, 5) Social Justice for All Indonesian People. is an implementation of the value of maqasid al syariah from Maslahat kulliyah, Maslahat al-juz'iyyah al-khashshah and maqasid al syariah dharuriyyat. Keywords: Maqasid Al Syariah, Pancasila, State Basis.
Religion and culture are two inseparable things. Grounded religious values require traditions and culture that develop in society. This article aims to analyze the religious and cultural understanding of multiculturalism in the people of Manado City. This research is a qualitative descriptive study with data sources coming from the literature and interviews. The data were analyzed using the maqâshid al-syarî`ah approach. The results of the study show that the city of Manado as an area with a multicultural population strongly adheres to the religious understanding that every religion in principle loves, respects, and respects each other. The philosophy of sitou timou tumou tou, torang samua basudara, mapalus, democracy, anti-discrimination and friendship are believed and guided in carrying out all social activities in Manado society. If viewed from the perspective of maqâshid al-syarî`ah, then it is included in the category of maslahat al-'ummah.Agama dan budaya adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Nilai-nilai agama yang membumi membutuhkan tradisi dan budaya yang berkembang di masyarakat. Artikel ini bertujuan menganalisis paham keagamaan dan budaya multikulturalis pada masyarakat Kota Manado. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan sumber data berasal dari kepustakaan dan hasil wawancara. Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan maqâshid al-syarî`ah. Hasil penelitian menujukkan bahwa Kota Manado sebagai daerah yang berpenduduk multikulturalis sangat berpegang pada pemahaman keagamaan bahwa setiap agama pada prinsipnya saling menyayangi, saling menghormati dan saling menghargai. Falsafah sitou timou tumou tou, torang samua basudara, mapalus, demokrasi, antidiskriminasi dan silaturrahim diyakini dan dipedomani dalam melakukan segala aktifitas sosial dalam masyarakat Manado. Jika ditinjau dari perspektif maqâshid al-syarî`ah, maka masuk dalam kategori maslahat al-'ummah.
AbstrakPartai politik merupakan salah satu lembaga penting yang memiliki peranan dan fungsi strategis dalam keberlangsungan kegiatan perpolitikan di Indonesia. Terlebih lagi pasca dibukanya "kran" reformasi yang memberikan kebebasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk menggagas dan membentuk sebuah partai politik. Akan tetapi, dengan dibukanya ruang tersebut semakin memberikan peluang akan terbentuknya paham primodialisme sempit yang justru lebih mengedepankan kepentingan sekelompok atau segelintir orang, ketimbang harus memikirkan kepentingan bersama dan tentunya akan mempengaruhi rasa persatuan dan kesatuan yang termaktub pada sila ke-3. Political threshold selama ini dianggap sukses sebagai langkah upaya penyederhanaan keberadaan multi partai politik di Indonesia secara alami dan normatif. Namun, dalam penyelenggaraannya seringkali dilakukan cenderung tidak berorientasi pada kemaslahatan umum (public oriented), terutama oleh kelompok pemenang pada saat ini. Padahal, kajian politik Islam kontemporer memiliki perinsip dengan kaidah tasharruful imami 'ala ro'iyyatihi manutun bi al-maslahat, yang berarti bahwa segala kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pemimpin haruslah sarat dengan nilai kemaslahatan bersama demi terbentuknya masyarakat madani dan baldan thayyibah.Kata kunci: Political Threshold, Politik Islam, Partai Politik
