Suchergebnisse

Pendidikan adalah pilar utama berdirinya sebuah bangsa. Pendidikan merupakan usaha untuk merancang masa depan manusia sebagai generasi yang memajukan sebuah bangsa. Konsep pendidikan yang diterapkan di Indonesia, tidak pernah lepas dari unsur politik dan kebijakan pemerintah. Pendidikan pada masa Orde Baru merupakan sistem pendidikan terpusat atau dengan istilah sentralilasi membuat kualitas pendidikan Indonesia semakin memburuk. Dengan demikian, pendidikan pada masa Orde Baru bukan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, apalagi untuk meningkatkan sumber daya manusia Indonesia, tetapi mengutamakan orientasi politik agar semua rakyat selalu patuh pada setiap kebijakan pemerintah. Doktrin Orde Baru pada sistem pendidikan kita yaitu putusan pemerintah adalah putusan yang tidak boleh dilanggar. Fokus kajian ini pada perkembangan Islam, kebijakan pendidikan Islam masa Orde Baru, serta dampak yang terjadi setelah lahirnya kebijakan tersebut. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi analitis. Studi analitis yang digunakan adalah analitis historis dan analitis kebijakan. Pendidikan Islam masa Orde Baru setahap demi setahap mengalami perkembangan di antaranya lembaga-lembaga pesantren mulai mendirikan madrasah dalam sistem pendidikannya. Dalam sistem ini jenjang jenjang pendidikan terbagi menjadi Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah. Pemerintah memberlakukan kebijakan bahwa pendidikan agama harus diajarkan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai universitas. Pendidikan Islam semakin berkembang dengan munculnya beberapa lembaga dan program kegiatan pengajaran agama Islam.

The research wants to describe the condition of press stifling in the New Orde. Then, it tries make a philosophical reflection about the condition of arangement and practical standart of jurnalism in Indonesia post New Orde.The research uses the "philosophical-hermeneutics" method. At the second stage, data are analyzed by philosophical reflection about the stifling of press in the New Orde. The data are collected by library inquiry.The result of this research are: at the end of New Orde regime, the stifling of press and the controling of press are still done. Threfore, there is no space for the press freedom at the time. The press freedom is the symbol of democration. The probelm of democration is really the only press freedom. It will be an agenda of probelm when we require the democratization in large scale. However, without some press freedom there is no ooportunity to get dome democration. It is the significant meaning of press freedom for attempting a democratization.

Education is the main pillar of the establishment of a nation. Education is an effort to design future generations to advance the human as a nation. Applied the concept of education in Indonesia, can never be separated from politics and policy elements. Education in the New Order is a centralized educational system or in terms of making quality education sentralilasi Indonesia is getting worse. Thus, education in the New Order is not to improve living standards, let alone to improve human resources in Indonesia, but give priority to political orientation so that all people always comply with any government policy. The Doctrine of the New Order in our education system is the government decision is a decision that should not be violated. This assessment focused on the development of Islam, Islamic education policy during the New Order, and the impacts that occur after the birth of the policy. The study used a qualitative approach to the study of analytical methods. Analytical studies used were of analytical historical and analytical policy. Islamic education under the New Order have evolved gradually among the institutions began to establish Islamic schools in the education system. In this system-level education is divided into elementary schools (Ibtidaiyah), junior high (Tsanawiyah), and Aliyah. Government imposed a policy that religious education should be taught from elementary school (SD) to the university. Islamic education is growing with the emergence of several agencies and programs of activities of Islamic teachings.

Hubungan Islam dengan pemerintah pada masa-masa awal pemerintahan terlihat kurang kompromi, namun dipenghujung kekuasannya, Orde Baru mulai melunak dengan Islam. Tulisan ini lebih lanjut, melihat kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap Islam, tentang kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap Islam dan faktor-fakktor apakah yang mendorong bagi semakin membaiknya hubungan Islam dan pemerintah. Islam yang bersifat substansialistik di masa Orde Baru telah meninggalkan kesan bahwa para praktisi politik Islam yang terlibat dalam proses penyelenggaraan negara pada dasarnya telah terkena politik kooptasi. Yang menyedihkan adalah adanya pandangan bahwa Islam telah dijadikan sebagai alat legitimasi rezim melalui proses-proses yang dianggap sebagai politisasi agama. Kesan demikian tidak dapat dihindari terutama karena semua itu berlangsung di dalam sebuah kehidupan politik yang tidak demokratis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap: 1) latar belakang terjadinya Peristiwa Malaria 1974; 2) Kronologi peristiwa Malaria 1974; dan 3) Dampak yang ditimbulkan dari peristiwa Malaria 1974 menyangkut kebijakan pemerintah terhadap kegiatan mahasiswa di kampus. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang tahapannya meliputi heuristik, kritik sumber (verifikasi), interpretasi dan penyajian (historiografi). Sumber yang akan dipakai dapat dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang digunakan adalah koran sejaman, sementara sumber sekunder adalah buku-buku yang ditulis oleh sejarawan berikutnya. Peristiwa Malari bisa dikatakan sebagai titik awal perlawanan terhadap Soeharto secara besar-besaran, ditandai dengan adanya aksi pembakaran, perusakan, dan kerusuhan yang menyebabkan beberapa korban meninggal dan luka-luka. Sebelum Malari memang telah ada aksi mahasiswa menggugat, aksi Golongan Putih dan sebagainya. Tetapi tidak mampu mengikutsertakan massa dalam jumlah yang cukup signifikan. Namun peristiwa Malari bagi generasi muda yang lahir pada tahun 1973 tidak cukup dikenal dengan baik. Bagi mereka, peristiwa Malari adalah "Peristiwa ribut-ribut di Monas". Ada juga yang melihat peristiwa Malari sebagai konspirasi para jenderal yang tidak memiliki sandaran politik dalam struktur kala itu, dengan memakai mahasiswa untuk dijadikan alat politik terhadap para petinggi Orde Baru saat itu. Apa pun yang dikatakan oleh generasi muda, namun bagi para pelaku Malari, peristiwa Malapetaka 15 Januari itu adalah momentum awal memanfaatkan kontradiksi di kalangan militer untuk mempertajam kekuatan-kekuataan pro status quo dengan kekuatan yang pro perubahan bagi kepentingan rakyat banyak.

Perkembangan krisis yang terjadi pada penghujung Orde lama dan akibat yang ditimbulkannya, yaitu berupa kelahiran era Orde Baru . Kita juga harus melihat respon umat Islam ketika melihat kejatuhan Orde Lama dan kelahiran sebuah orde yang sangat dinantikan oleh umat Islam, khususnya dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara atau politik. Di era Orde Baru nanti akan dilihat dinamika umat Islam ketika berhadapan dengan sebuah negara yang baru lahir. Tentu saja banyak harapan dan impian yang selama ini tersekat oleh beberapa faktor yang ada, tak terkecuali dari pihak umat Islam sendiri. Bab ini diharapkan nanti memberikan gambaran tentang respon politik umat Islam terhadap gerakan Orde Baru di Indonesia.

Many studies about women history, especially which of related to violence issues toward them, are strongly related to the issues of human rights and democratization. Along Indonesian history, the New Order era is assumed as the era that had high frequency of violence toward human rights, especially for women. The crucial issue of struggling for human rights and democratization is one of the issues related to social equity. This article tries to analyze some issues about women and violence during the New Order Era, especially that of related to the state policy of women in Indonesia, the violence opportunity of women, and the violence peak of women in the tragedy of Mei 1998. Kata Kunci: Perempuan, Kekerasan, Hak Asasi Manusia, Keadilan, Demokratisasi

This is a library research on the history and development of the Religious Court in Indonesia and its existence and competence which is unseparable from political will of the government. This article focuses on the New Order era and devides the discussion into three sub-sections: first, regulations, laws and competencies of the Religious Court, secondly position of the Religious Court based on the Law No 14 of 1970 and Law No 1 of 1974; and third, existence of the Religious Court after the Law No 7 of 1989

This research aims at exploring the dynamics of Islamic politics during Suharto's New Order Regime, particularly when the regime simplifies political parties into merely three parties. This political shift, then, caused Muslim figures in Palembang, who were initially involved in Islamic political parties, to move their political vehicles and began to take a role in the management of Golkar party in one side, andremained consistent with the struggle of Islamic political parties in another side. This involvement was a middle ground for bridging the political interests of Muslims in Palembang and in the same time following the political flow of the central government.

Narasi sejarah Indonesia hadir sebagai karya ilmiah para ahli sejarah melalui proses metodologi sejarah yang dapat di pertanggungjawabkan secara akademis. Buku teks Sejarah Nasional Indonesia yang terdiri dari enam jilid menjadi salah satu rujukan utama bagi penulisan buku teks Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Penulisan buku teks PSPB tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Orde Baru yang bersifat militeristik dan sentralistik untuk menamamkan semangat patriotisme, menanamkan nilai–nilai semangat '45 kepada generasi penerus bangsa mulai dari tingkat dasar dan menengah (SD, SMP dan SMA). Kehadiran PSPB sebagai bagian dari pendidikan Sejarah untuk siswa SD, SMP dan SMA adalah kebijakan politis pada masa Orde Baru karena secara formal masuk dalam GBHN. Artikel ini ingin menganalisis proses dekonstruksi atas tafsir Sejarah Indonesia pada masa Orde Baru melalui kebijakan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa yang hadir dalam bentuk buku teks PSPB yang secara faktual pernah diterapkan di tingkat sekolah dasar dan menengah pada masa Orde Baru. Dekonstruksi menjadi bagian dari upaya untuk bersikap kritis menginterogasi teks secara kritis sebagai bukti dalam pertanyaan itu, bukan hanya untuk menerimanya sebagai sumber informasi. PSPB sebagai buku teks sejarah bagi siswa SD, SMP dan SMA jika dilihat dari cara pandang dekonstruksi terdapat paradigma oposisi biner didalamnya. Pandangan dekonstruksi akan menolak oposisi biner yang memiliki hierarki —terpusat mengakibatkan penyempitan makna—hanya akan menghadirkan ketunggalan makna saja dan bersifat universal. Ketunggalan makna menuju pada eksistensi metafisika kehadiran transenden. Ketunggalan makna akan menyudutkan the other (dalam teks PSPB sulit dijumpai atau bahkan tidak ada didalam teks yang membahas tentang peran masyarakat sipil, perkembangan sosialisme di Indonesia, peran Seokarno sebagai penggagas Pancasila, Proklamator Bangsa atau peran para tokoh sipil lainnya dalam upaya diplomasi). The other dalam buku teks PSPB tidak akan mendapat tempat yang layak. Kehadiran the other tidak akan pernah masuk dalam pusat makna ia hanya akan menjadi catatan pinggiran saja.

Isu pembangunan pertanian di Kabupaten Simalungun merupakan topik yang menarik. Program masa Orde Baru melalui Repelita diharapkan mampu meningkatkan pertanian yang maju, efisien dan tangguh. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai program pembangunan pertanian masa Orde Baru serta pengaruhnya terhadap pembangunan pertanian di Simalungun. Adanya politik pembangunan pertanian pada masa Orde Baru dengan cara pengembangan irigasi, benih unggul, pupuk kimia, pestisida dan lembaga pendukung. Lembaga pertanian di Simalungun yang tercantum sesuai Repelita tumbuh dan berkembang dengan pesat ke seluruh wilayah. Rencana pembangunan pertanian di Simalungun berkembang dengan pesat, tetapi tidak berhasil menaikkan taraf kehidupan petani. Pada akhir pembangunan pertanian, banyak terjadi konversi lahan pertanian dari padi ketanaman non pertanian. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori politik pembangunan dengan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi.

Artikel yang berjudul "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru†ini membahas perkembangan positivisasi hukum Islam di Indonesia dan menganalisis kesesuaiannya dengan pembangunan hukum nasional di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan Jepang hingga masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Setelah dilakukan kajian, penulis berkesimpulan bahwa positivisasi hukum Islam di Indonesia pada masa-masa tersebut mengalami pasang surut sesuai dengan kebijakan politik dan hukum yang diterapkan. Pada masa penjajahan, hukum Islam diakui sebagai hukum positif dengan diterapkannya teori receptio in complexu yang kemudian ditentang dengan teori receptie. Pada masa Orde Lama, posisi hukum Islam suram. Kemudian posisi hukum Islam mulai membaik pada masa Orde Baru melalui lahirnya Undang-Undang tentang Perkawinan meskipun mengalami banyak tantangan karena kondisi pluralitas bangsa Indonesia.Â

This study discussed the development of political parties in Indonesia during the New Order era. During this time political freedom was restricted, mass participation is suppressed, the electoral process was controlled by the government and hardly provided the opportunity for public scrutiny. The only political parties are PPP (Development Unity Party), PDI (Indonesian Democracy Party) and Golongan Karya, which are government political parties. In the view of the government the failure of development so far has come from the political sector, especially political parties. The policy was adopted as part of an efforts to achieve political stability in order to realize national development. In other words democracy is sacrificed for the benefit of economic development.

Gerakan reformasi totalyang berujung pada pergantian rezim pemerintahan, padadasarnya merupakan wujud ketidakmampuan pemerintah sebelumnya dalam mengelola krisis yang beekepanjangan. Di samping itu, sebab lain adalah tidak adanya hubungan sosial-politik yang berkelanjutan antara pemerintah, masyarakat madani, dan sektor swasta. Akibatnya kebijakan pembangunan relatif lebih berpihak kepada golongan tertentu, dan ini membawa akibat yang sangat kritis terhadap kesehatan lingkungan, yang dianggap sebagai obyek eksploitasi oleh rezim pemerintah lama. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa fakta determinan keberlanjutan ( sustainability) proses pembangunan manusia yang utama, adalah terlindungi dan terpeliharanya kelestarian lingkungan beserta seluruh kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Inilah inti paham Sustainable Human Development.