Suchergebnisse

ABSTACT The purpose of this study is to analyze the similarities between Alibaba's economic policies during the Ali Sastroamidjojo 1 Cabinet and the policies of China's First 5-Year Plan. The research method used is historical research. The results show that there are similarities between Alibaba's economic policies and China's First 5-Year Plan economic policies. The equation studied is in the economy of the agricultural sector and medium industry. In the field of agriculture, China is making more modern agriculture for the advancement of its country's agricultural system, this is also done in Alibaba's cabinet, namely by modernizing the agricultural system in Indonesia. In the industrial sector, companies in China are granted credit licenses to nationalize industry in China. In addition, the procurement of taxes and a government system that is centralized to the center makes it easier for the government to regulate the process of nationalizing the economy in China. The conclusion of the study is that the policies in Indonesia and China have many similarities, including the similarity in the ideals of eliminating oppression and realizing social justice. Keywords: Alibaba, China, Economy, Policy

The backbone of the decentralization and democratization process in Indonesia is transforming to bring about participatory policy-making. In recognition of the degree of institutionalization left behind by the previous centralized authoritarian policy-making of the New Order Government, this article aims to identify the challenges that lie a head.

Kebijakan fiscal menjai hal yang sangat vital terhadap kelangsungan suatu negara. Karna pemilihan keputusan terhadap kebijakan-kebijakan yang berimbas pada belajuan suatu ekonomi suatu negara. Maka dari itu kebijakan fiscal harus di pikirkan matang-matang oleh pemerintah agar kedepanya tidak menjadi boomerang terhadap negara tersebut. Kebijakan ini juga bisa mempengaruhi laju ekonomi pemerintah beserta jual beli masa selanjutnya dimana akan menentukan tingkat konsumsi dan pengeluaran investasi. Jika sampai gagal juga akan menghasilkan fluktuasi ekonomi dan menciptakan gejolak besar dalam ekonomi suatu pemerintahan.

Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat teralisasi. Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi kebijakan termasuk di dalamnya kebijakan pendidikan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka (library research). Data penelitian berupa data kepustakaan terutama buku-buku yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pendidikan. Kemudian data yang terkumpul dipilih, disajikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil kajian menunjukan bahwa "implementasi" merupakan faktor terpenting dari sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang bersangkut paut dengan perilaku badan administratif sebagai penanggung jawab pelaksanaan program. Proses implementasi bersangkut paut juga dengan faktor hukum, politik, ekonomi, sosial yang langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari berbagai pihak yang terlibat dalam program. Dalam implementasi kebijakan terdapat proses yang harus dilalui di antaranya yaitu strategi dan pendekatan tertentu yang harus ditempuh, serta beberapa kelengkapan dan kecukupan yang harus dipenuhi. Hal ini tidak lain demi mewujudkan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan.

ABSTRAK: KUHP yang berlaku di Indonesia adalah Wetboekvanstrafrecht. Tuntutan akan adanya KUHP Nasional yang mencerminkan nilai-nilai ke-Indonesiaan sudah lama dirasakan dan sudah diupayakan, kini rancangan KUHP tersebut sudah dilimpahkan kepada DPR untuk dibahas. Di sini lain, perubahan paradigma dalam ketetanegaraan telah memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Provinsi Aceh yang memperoleh kekhususan berdasarkan beberapa Undang-undang dan terakhir dengan Undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah mengeluarkan beberapa Qanun syariat dan di dalamnya terdapat ancaman pidana yang tidak terdapat di dalam KUHP sebagai induk dari Hukum Pidana materil. Dalam perspektif pembangunan Hukum Pidana, maka kebijakan pidana Qanun NAD dapat dijadikan dasar bagi pembangunan hukum pidana nasional yang berwawasan Bhineka Tunggal Ika sebagai salah satu wawasan pembangunan hukum yang berwawasan nasional. Disarankan hendaknya pidana cambuk dijadikan sebagai pidana alternatif, bukan satu-satunya pidana, dan segera membuat hukum pidana formil serta segera melakukan revisi qanun syari'at dengan mencantumkan sanksi berupa tindakan. KUHP Nasional sebagai induk dari Hukum Pidana materil hendaknya memuat aturan yang dapat dijadikan payung hukum sehubungan dengan tuntutan beberapa daerah dalam menerapkan ketentuan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Criminal Law Policy on Qanun Aceh in the Criminal Law Prescriptive ABSTRACT: Aceh Province has been granted specificity bu several laws and the latest by the Act Number 11, 2006 on Aceh Government which has issued several Qanuns (local laws) and included criminal sanctions that does not exist in the Criminal Code as the main materiel of the Criminal Law. In the development perspective of the Penal Code, the criminal policy Qanun NAD can be the foundation for the development of national criminal law-minded unity in diversity as one of the legal development insights national vision. It is suggested that criminal whip should be used as an alternative punishment, is not the only criminal, and immediately mode a formal criminal law and immediately revise by stating qanuns shari'ah sanctioned action. The National Criminal Code as the main materiel of the Penal Code should contain rules that can be used as an umbrella law with respect to the demands of some areas in applying the laws of life in society.

This paper aims to show importance of the Urban Regime Theory in observing and analysing political dynamics in urban area development policies. Based on some research studies that done by some scholars, this paper shows fact that in context of the urban development policies, there is actor who playing very dominant roles more than others. Although there are various actors with different backgrounds and but the policy still dominate by the dominat actor. This actor is ultimately influences direction and inclination of a development policy in the urban area that is called as the Urban Regime.

Istilah kebijakan (policy) seringkali diterjemahkan dengan politik, aturan, program, keputusan, undang-undang, peraturan, ketentuan, kesepakatan, konvensi dan rencana strategis. Kebijkan itu lahir setelah dilakukan analisis lapangan mengenai kebutuhan di masyarakat istilah itu disebut perumusan masalah. Adapun perumusanmasalah kebijakan dapat dilihat dari: Pengindentifikasian masalah dan penyusunan agenda penyusunan skala prioritas, perumusan (formulasi) rancangan kebijakan, penetapan dan pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan.

Buku yang ditulis oleh Saudara Yusuf Adam Hilman, bersama Rekan – rekanmahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhamamdiyah Ponorogo, ini mempunyai persfektif yang konfrehensif dalammengulas pemahaman tentang Potensi Pajak Indonesia dalam Penguatan Otonomi Daerah. Buku ini patut dibaca dan menjadi rujukan bagi calon Ilmuwan SosialSerumpun baik itu Ilmu Pemerintahan maupun Ilmu Administrasi Negara, karenapembahasan yang disajikan merupakan irisan dari Ilmu manajemen dan IlmuPemerintahan/Adminsitrasi Negera, karena sesuai pendapat Bapak ManajemenModern (Peter Drucker) bahwa tidak ada Under Development Country (Negara Terbelakang) namun yang ada adalah Under Management Country (Yang terbelakang dari sebuah negara itu adalah manajementnya), termasuk manajemen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengelola Pajak sebagai sumber/potensi pendapatan Negara maupun daerah.

buku kebijakan publik ini diterbitkan sebagai bahan pengajaran dan bahan penambahan wawasan serta keilmuan khalayak umum,karena akan banyak berkontribusi, baik dibidang riset, pengetahuan , wasan dan keilmuan bagi para calon sarjana maupaun pembaca lainnya.

The backbone of the decentralization and democratization process in Indonesia is transforming to bring about participatory policy-making. In recognition of the degree of institutionalization left behind by the previous centralized authoritarian policy-making of the New Order Government, this article aims to identify the challenges that lie a head.

This study examined the conceptualization of public policy consisting of public policy concepts, public policy models; Public policy process; Policy actor; Transportation infrastructure policy. Through this article it will be known the role of the policy actor in giving birth to public policy especially the transportation infrastructure policy. The actor's role will help in the success and/or failure of a policy in the field of transportation infrastructure. This was a literature study. Data in this study were collected through reviewing the literature from various sources such as googlescholar.com; sciencedirect.com and other relevant sources. The literatures that were referenced came from a variety of published years and from various policy issues that came from various countries. The conclusion of this writing was that the public policy and policy actor were very urgent and had important role of in childbirth infrastructure policy especially in the field of transportation. In the future, this article becomes a conceptual reference for interested parties to examine the issue of policy actor role in formulating public policy.

Administrasi publik dan kebijakan publik seringkali digunakan sebagai dua term yang saling menggantikan. Bila ditinjau dengan seksama, kedua term tersebut tidak hanya saling menggantikan tetapi lebih pada saling menunjuk. Artinya, keberadaan administrasi bisa dilihat sebagai induk dan kebijakan pu�blik sebagai derivat. Dalam konteks ini, kita bisa melihat bahwa Kebijakan Publik menjadi salah satu konsentrasi dari Program Studi Administrasi Publik, bahkan menjadi kajian utama ilmu administrasi negara. Selain itu, kebijakan publik juga bisa dilihat sebagai produk, peran dan fungsi administrasi (administrator publik). Negara berkewajiban menciptakan basic social structure (John Rawls, A Theory of Justice) demi menjamin kepentingan semua pihak. Artinya, negara tidak berurusan langsung dengan kesejahteraan masing-masing individu, melainkan menciptakan kebijakan publik yang memungkinkan setiap orang mendapat kesempatan yang fair untuk memenuhi kepentingannya. Dalam konteks ini, negara berhak menerapkan Undang - undang atau kebijakan publik yang dipandangnya bermanfaat untuk memelihara tertib sosial. Atas dasar itu, fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak.

Kebijakan-kebijakan pemerintah, mulai dari pemerintah kolonial, awal dan pasca kemerdekaan hingga masuknya Orde Baru terkesan "menganak tirikan", mengisolasi, bahkan hampir saja menghapuskan sistem Pendidikan Islam hanya karna alasan Indonesia bukanlah negara islam. Namun berkat semangat juang yang tinggi dari tokoh-tokoh Pendidikan Islam, akhirnya berbagai macam kebijakan tersebut mampu "diredam" untuk sebuah tujuan ideal, yaitu "menciptakan manusia", seperti tercantum dalam UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003. Dengan demikian, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam Pendidikan Islam, baik dari aspek sosiopolitik maupun dari aspek religius. Kebijakan pemerintah pada masa reformasi dalam dunia Pendidikan Agama islam bukanlah produk baru. Kebijakan pemerintah pada masa reformasi merupakan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah sebelum masa reformasi (Orde Baru). Salah satu kebijakan pemerintah reformasi yang melanjutkan kebijakan pemerintah masa masa sebelumnya adalah kebijakan mengenai program wajib belajar sembilan tahun yaitu jenjang SD dan SMP atau sederajat.Pada reformasi Pendidikan Agama islam lebih diperhatikan dan disamakan kedudukannya dengan pendidikan umum. Salah satu buktinya adalah dengan dikeluarkannya UU No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS yang mengatur berbagai bidang pendidikan salah satunya adalah bidang Pendidikan Agama islam yang memiliki kedudukan sama dengan pendidikan umum. Dalam bidang kurikulum Pendidikan Agama diusahakan penyempurnaan-penyempurnaan, untuk itu dibentuk suatu kepanitiaan yang dipimpin K.H. Imam Zarkasi dari pondok Gontor Ponorogo. Kurikulum tersebut disahkan oleh Mentri Agama pada tahun 1952. Pada bulan Desember 1960 saat sidang pleno MPRS, diputuskan sebagai berikut: Melaksanakan Manipol Usdek dibidang mental/agama kebudayaan dengan syarat spiritual dan material agar setiap warga Negara dapat mengembangkan kepribadiannya dan kebangsaan Indonesia , serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudayaan asing (Bab II pasal 2 ayat 1). Dalam ayat 3 dan pasal tersebut dinytakan bahwa Pendidikan Agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah umum, mulai sekolah rendah (dasar sampai universitas).

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan buku ajar Advokasi Kebijakan Publik untuk mahasiswa program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), meskipun demikian tidak menutup kemungkinan juga buku ini akan bermanfaat pada program studi lain seperti Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Sosiologi, dan program studi rumpun sosial politik lainnya. Buku ajar ini disusun berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disepakati antara dosen pengampu dengan Kelompok Dosen Bidang Keahlian (KDBK) Ilmu Politik di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ajar ini. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ajar ini. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses penyelesain buku ajar ini, Istri dan anak saya, teman-teman di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga buku ajar ini tidak hanya bermanfaat untuk mahasiswa, lebih dari itu yaitu untuk pekerja sosial, pengamat sosial, pemerintah, politisi, dan masyarakat umum yang mempunyai perhatian khusus terhadap masalah advokasi kebijakan publik

Kebijakan komunikasi merupakan bagian yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan lainnya, seperti halnya pendidikan, kebudayaan, dan kependudukan. Komunikasi dapat memberikan kontribusinya dalam mendukung pelaksanaan program-program pembangunan nasional di setiap negara. Konsep kebijakan komunikasi internasional baru muncul pada tahun 1970-an setelah para pakar dari negara-negara yang sedang berkembang mengeluhkan adanya ketidakseimbangan dan tidak berkadilan dari negara-negara maju mengenai pengaliran informasi di dunia. Negara-negara maju tersebut cenderung memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan kerusuhan dan kemiskinan yang terjadi di negara-negara yang berkembang. Ketidakseimbangan pengaliran informasi dari negara-negara maju ke negara-negara yang berkembang membuat negara-negara yang bekembang kurang mampu untuk membeli teknologi informasi. Akhirnya negara-negara berkembang merespon kejadian tersebut. Berdasarkan Pancasila sila kedua, UUD 1945 (Alinea I dan IV) dan batang tubuh (pasal 11 dan 13), Indonesia sebagai salah satu negara berkembang akhirnya juga merespon kejadian tersebut dengan ikut terlibat langsung dalam hubungan internasiona melalui kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Bebas, bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Aktif, bahwa dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, Indonesia tidak bersikap pasif atas berbagai kejadian internasional, melainkan bersikaf aktif. Juga aktif dalam mendukung usaha-usaha yang diarahkan bagi terciptanya masyarakat dunia yang damai, aman dan tentram.