Suchergebnisse

1.PendahuluanDalam kesempatan ini akan disajikan sebuah uraian yang menjelaskan pembangunan ekonomi yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 Bab III ditegaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan titik berat pembangunan jangka panjang, yang dilaksanakan bangsa Indonesia dalam perjoangan dan pembangunan nasionalnya. Di dalam UUD-45 pasal 33 telah digariskan ketentuanketentuan yang menguraikan makna demokrasi ekonomi. Yang perlu diuraikan lebih lanjut adalah penerapan demokrasi ekonomi itu dalam arah, langkah-langkah dan kebijaksanaan pembangunan ekonomi.Uraian tentang pembangunan dapat mencakup lingkup yang luas serta cakrawala pelaksanaannya yang berbeda-beda jangkauannya. Untuk dapat menyajikan uraian yang bermakna, analitis dan operasional, dalam kesempatan ini hanya akan diulas pembangunan ekonomi yang menjangkau cakrawala yang dicakup dalam Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, seperti dimuat dalam Bab III Ketetapan MPR No. IV/MPR/ 1978. Kecuali itu, dalam uraian ini, hanya diulas penerapan demokrasi ekonomi dalam arah dan langkah-langkah pembangunan yang strategis dan konsepsional. Penjabarannya lebih lanjut perlu dirumuskan secara lebih terperinci dalam Pola Umum Pelita, maupun dalam Repelita itu sendiri

AbtracThis research was conducted in order to provide information about the integration of the Pancasila economic system and Islamic economics. An economic system based on Pancasila values is a joint effort based on family and mutual cooperation. Article 33 of the 1945 Constitution aims to maximize people's prosperity by means of the economy must be arranged based on economic democracy, where the prosperity of the people takes precedence over the prosperity of individuals or small groups. The purpose is in line with the word of God in sura QS Al-Hujurat verse 10 and QS. Al Maidah verse 2 and at-Taubah verse 71. Then in the Islamic view, Pancasila economy is an economic system that is in accordance with the spirit of Islamic Economics. Both systems have the same goal to realize social justice and economic prosperity for all humanity. Keywords: Pancasila Economy, Religion and Islamic Economy. Abstrak Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan informasi tentang integrase sistem ekonomi Pancasila dan ekonomi islam. Sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai pancasila, merupakan usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan. Dalam Pasal 33 UUD 1945 bertujuan untuk kemakmuran rakyat secara maksimal dengan cara Perekonomian harus disusun berdasar demokrasi ekonomi, di mana kemakmuran masyarakat lebih diutamakan dari pada kemakmuran individu atau kelompok-kelompok kecil. Tujuan tersebut sejalan dengan firman allah dalam surah QS Al-Hujurat ayat 10 dan QS. Al Maidah ayat 2 dan at-Taubah ayat 71. Kemudian dalam pandangan Islam, ekonomi pancasila merupakan sistem perekonomian yang sesuai dengan semangat Ekonomi Islam. Kedua sistem tersebut memiliki kesamaan tujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh umat manusia. Kata Kunci : Ekonomi Pancasila, Agama dan Ekonomi Islam.

Since the monetary and economic crisis in mid-1997 there has never been agreement, or serious debate, on how to measure economic recovery. Is it when foreign exchange rate can be stabilized or after banking recapitalization and business restructurization can be fully implemented? Even when economic growth has resumed mid-1999 and the beginning of 2000, some economist argued that it is still an artificial growth when investment has not recovered to the pre-crisis level.The article proposes different view: that is, because of the important role the Ekonomi Rakyat (estimated about 50-60% of total Indonesian economy), the economic recovery has taken place, and the ekonomi rakyat has made adjustment to the changing situation relatively easily. The argument has been strengthened by our research findings in the regions (provinces, kabupaten, and villages) which shows much smaller rate of economic contraction in 1998. It is expected that regional autonomy to be implemented in the beginning of 2001 will speed up the process of the development of ekonomi rakyat and the realization of economic democracy in the regions and the country as a whole.Keywords: economic recovery, conglomeration, ekonomi rakyat, and regional autonomy.

Menurut pendapat umum di kalangan pemerintah, walaupun tidak sering dinyatakan secara terbuka, Indonesia menganut Sistem Ekonomi Pancasila (SEP). Nama tersebut baru muncul di akhir masa Demokrasi Terpimpi (1959-1965), mula-mula lewat tulisan Dr. Emil Salim pada tahun 1965, dan ditulis ulang pada tahun 1979 di Majalah Prisma.

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya ketimpangan pemerataan pendapatan yang berujung pada kesejahteraan masayarakat yang masih rendah. Tujuan dari artikel ini untuk memberikan gambaran mengenai penerapan staregi politik ekonomi Islam serta mengeloaborasinya untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan Kesejahteraan dan Pemerataan Pendapatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan lieratur review yang di ambil dari beberapa referensi terkait berupa jurnal maupun kitab kitab klasik. Hasil dari kajian ini yaitu menjelaskan Pertumbuhan ekonomi menurut ekonomi Islam, bukan sekedar terkait dengan peningkatan terhadap barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Islam tidak melihat pertumbuhan kekayaan sebagai sesuatu yang terpisah dengan cara distribusinya (pemerataan) dan tuntutan realisasi keadilan. Pertumbuhan Ekonomi yang ideal akan mampu terwujud dengan optimal dan memiliki dampak terhadap pemerataan ekonomi jika menggunakan politik ekonomi Islam. Melalui Strategi langsung dan tidak langsung mampu mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Islam sebagai sistem kehidupan yang universal, integral, dan komprehensif telah menetapkan tatanan yang utuh untuk kehidupan manusia. Sebagai way of life, Islam menata segala hal yang berkaitan dengan kehidupan, dari hal yang paling sederhana hingga urusan yang paling rumit sekalipun. Baik dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, seni, sosial, budaya, dsb. Islam merupakan agama yang sempurna, yang mengatur hal yang berkaitan dengan ekonomi. Apabila perekonomian suatu negara (ekonomi nasional) menerapkan dasar Al-Quran dan Hadist sebagai dasar penerapannya, tentunya suatu perekonomian nasional akan berjalan dengan baik dan terarah sesuai aturan. Namun kenyataanya memang belum semua negara muslim di dunia menerapkan dasar tersebut. Selanjutnya, di dalam artikel ini dijelaskan tentang bagaimana Ekonomi Islam berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya Indonesia sebagai negara dengan basis muslim terbesar se-Asia. Kata kunci: Ekonomi Islam, Pembangunan Ekonomi Nasional

Islamic economy is an economy based on divinity. There is afundamental difference in the paradigm of Islamic economics and conventional economics. Conventional economic as sumes an economic system that provides considerable freedom to everyone to carry out economic activities but with government intervention. While the Islamic economy is based on religious principles. Islamic Economic System distinguish between the economic point of view the production of goods and services covered from the perspective of the way to get it, touse and todistribute goods and services as an inseparable unit.

The purpose of this study is to examine the effect of economic development on economic growth. Economic freedom as an indicator of the progress of a country's welfare level consisting of 10 constituent components namely Property Rights, Freedom from Corruption, Fiscal Freedom, Government Spending, Business Freedom or Regulatory Freedom, Labor Freedom, Monetary Freedom, Freedom Trade, Investment Freedom and Financial Freedom. This study uses annual quantitative data in the span of time between 2001-2012 with the object of research in developed countries in Asia (Japan, China, South Korea and Singapore) and developing countries in Asia (Indonesia, Malaysia, Laos, Thailand, Philippines, Singapore and Vietnam ) The results obtained that in ASEAN countries the variables that affect economic growth are variables of right property, business freedom, trade freedom and financial freedom while in developed countries in Asia, the components of influential economic freedom are property right, freedom from corruption, government spending, monetary freedom , business freedom, and financial freedom.