This paper elaborates theoretical explanation of political ads phenomena, the image of the party and voting behavior. The use of political ads has been increasing in various political events such as legislative election, presidential elections and local election since the post new order era. Theoretical explanation suggests that political ads as a form of political communication has a role in the formation affect the image and the voter behavior.
AbstrakSistim dan Kelembagaan politik yang dibangun di tingkat nasional akan sangat berdampak pada dinamika politik lokal di Indonesia. Hal itu disebabkan karena aktor-aktor politik di daerah merupakan implementor keputusan-keputusan politik yang ditetapkan elit-elit politik nasional. Oleh sebab itu terbangunnya suasana kondusif politik lokal akan sangat tergantung pada peran partai politik di tingkat pusat. Semakin bagus partai politik menjalankan tugas dan fungsinya, maka tujuan politik untuk kemaslahatan publik akan tercapai.Key word : Politik, Lokal, Pemilu
General elections are a form of democracy organized by the government for the benefit of the people. With the general election, the people participate in providing their political aspirations which are intended to elect their representatives in the government. The general election is the right step taken by the government to implement the principle of people's sovereignty which has been stated in the provisional constitution. In order to perfect the provisional constitution and to elect representatives to sit in Parliament, the Indonesian government held the first general election in 1955. The type of research used in this research is classified as library research. namely research in which data is processed and extracted from various books, newspapers, magazines and several articles that are related to this research. Then the approach used is a historical approach (historical research). While the method used in the research is a descriptive qualitative research method. The results of the research show that Liberal Democracy in Indonesia was expected from 1950 to 1959, in practice the government system adheres to a parliamentary system. This democracy has a very strong characteristic regarding the multi-party system that is adopted, but there is no political party that has an absolute majority. In this system, the age of the cabinet in each government is very short, causing frequent cabinet changes. At this time the second major achievement after the proclamation was successfully obtained was the achievement of the General Election in 1955 whose participants came from various parties that existed at that time in Indonesia. This election was successfully carried out in two stages, namely the first stage on September 29, 1955 holding the election for the DPR and on December 15, 1955 holding the election for Members of the Constituent Assembly. The top four winners of the 1955 election included: PNI, Masyumi, NU and PKI.Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk demokrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk ...
Tulisan ini membahas tentang dinamika Nahdlatul Wathan Lombok Timur dalam pemilu pasca orde baru sampai pemilu 2014. Nahdlatul Wathan terbagi dalam Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani. Keduanya menggunakan memilih berafiliasi dengan partai politik apapun pada setiap pemilu. Karena dalam menentukan pilihannya, Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani menimbang-nimbang partai politik mana yang lebih memberi manfaat dan membawa kerugian yang minim karena partai politik yang dipilih oleh Nahdlatul Wathan Pancor danNahdlatul Wathan Anjani akan menentukan perkembangan Nahdlatul Wathan ke depan. Nahdlatul Wathan Pancor dan Nahdlatul Wathan Anjani dalam penyebaran ajarannya sebagai tujuan dari berafiliasi dengan partai politik dan jabatan di pemerintahan eksekutif dan legislatif, tetap menjunjung tinggi nilai syari'at Islam yaitu menggunakan asas keadilan, persamaan, toleransi, solidaritas dan kemerdekaan sesuai dengan konsep mabadi' syari'ah.
Studi ini bertujuan untuk melihat dinamika pemilu legislatif tahun 2014 di Indonesia, khususnya di Aceh. Selain itu untuk mengetahui bagaimana pola-pola pemenangan yang dilakukan oleh partai politik dan calon legislatif pada pemilu legislatif 9 April 2014 lalu, dimana kekerasan menjadi salah satu instrument untuk "menekan†pemilih agar memilih kandidat yang didukungnya. Penelitian ini menggunakan data hasil observasi media, dan laporan-laporan pemantau pemilu serta hasil wawancara (indept-interview) dengan pemangku kepentingan (penyelenggara dan peserta pemilu). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai dinamika berkembang dalam pelaksanaan di setiap tahapan pelaksaan pemilu di Aceh. Pada masa kampanye praktik kekerasan terhadap lawan politik serta politik uang kepada konstituen menjadi fenomena yang masif terjadi dan terstruktur.
This article aims to discuss how the New Order which was dominated by the army dimension used the Golkar Secretariat as a political machine in defending the interests of the government and the military. Initially, the Golkar Secretariat was only filled with around 64 organizations under it. However, along the way, the number of organizations under the Golkar Secretariat continued to swell. This then required the Golkar Secretariat to reorganize its entire structure, both at the national and local levels. This article uses a historical research method with four writing steps, namely: source search, source criticism, formulation of facts, and presentation of new ideas, a political approach. After various consolidations at the national and regional levels, the Golkar Secretariat which was previously only an organization has now turned into a political party with the name Golkar (Golongan Karya) which aims to become a government tool in the 1971 General Election. The main focus that the author will examine in this article is related to Golkar's political actions, especially those in Medan City in the 1971 elections. Another focus is, the author wants to explore and review issues related to Golkar's presence in Medan City. This is inseparable from Golkar's victory in Medan City in the 1971 General Election, even though at that time Golkar was considered a newcomer party.
Islam politik di Indonesia sudah berkembang sejak zaman pergerakan nasional. pada saat Sarekat Islam (SI) dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto, SI berhasil menjadi organisasi Islam yang memiliki pengaruh luar biasa dan dapat menarik masyarakat. Islam politik pada awal kemerdekaan masih bisa eksis dengan berdirinya partai Islam yakni Masyumi dan pada tahun 1952 partai Islam bertambah yakni NU yang berdiri sebagai partai politik. Pada zaman Orde Baru terdapat kebijakan penyederhanaan partai, dimana hanya ada tiga partai yakni PPP, PDI dan Golkar. Pada tahun 1998 ketika terjadi Reformasi, presiden Soeharto menyatakan mundur dan digantikan oleh B.J Habibie. Salah satu kebijakan Habibie yakni memberikan kebebasan didalam mendirikan partai atau organisasi. hal tersebut sangat dimanfaatkan oleh masyarakat dimana banyak berdiri partai-partai dengan beragam macam ideologi, salah satunya yakni partai yang bercirikan Islam seperti PKB, PAN, PKS, PBB dan PPP yang tetap berdiri setelah Reformasi. Pada masa Reformasi persaingan antar partai semakin terbuka didalam menarik suara rakyat dengan banyaknya partai pada saat pemilu. Kabupaten Rembang merupakan daerah yang mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam dan setiap harinya masih menerapkan nilai-nilai Islam. Selain itu banyaknya pesantren yang ada di Rembang dan keberadaan kyai-kyai kharismatik seperti Gus Mus dan KH.Maimun Zobeir, menarik untuk diteliti suara partai Islam didalam pemilu di Rembang.Permasalah yang diteliti dalam penelitian ini, antara lain (1) Bagaimana kondisi sosial-politik masyarakat Rembang pada masa Reformasi sampai setelah Reformasi? ; (2) Bagaimana kehidupan partai Islam di Rembang pada tahun 1998-2015?; (3) Bagaimana dinamika partai Islam di dalam Pemilu tahun 1998-2015?. Dalam penulisan sebuah penelitian dibutuhkan adanya metode. Karena metode merupakan sebuah proses dan prosedur yang ditempuh untuk memperoleh suatu keabsahan dalam penelitian. Metode penelitian bertujuan untuk menjawab masalah – masalah yang dihadapi dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini ada empat yakni pengumpulan sumber, kritik sumber, interpretasi sumber dan penulisan sejarah berdasarkan sumber yang sesuai dengan fakta. Sumber-sumber yang ditemukan antara lain berupa informasi dari petinggi partai di Rembang dan juga data pemilu dari KPUD.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dinamika partai Islam di Rembang didalam pemilu mendapatkan suara yang berbeda dengan apa yang didapat partai Islam di tingkat nasional. Kondisi partai Islam di Rembang juga berbeda dengan apa yang dialami oleh partai Islam di tingkat nasional, apabila ditingkat nasional partai Islam tidak pernah berhasil menjadi partai pemenang pemilu, di Rembang PPP pada pemilu 2014 berhasil menjadi partai pemenang pemilu. Sementara PKB dan PAN memeiliki suara yang stabil di Rembang sehingga didalam pelaksanaan pemilu mendapat suara yang cukup lumayan. PKS di Rembang harus mengeluarkan sebuah kebijakan yang berdampak ke masyarakat apabila masih berkeinginan eksi di Rembang, hal tersebut dikarenakan didalam pemilu 2014 PKS hanya berhasil meloloskan 1 wakilnya ke DPRD. Nasib yang tragis dialami oleh PBB karena pada pemilu 2014 tidak meloloskan wakilnya di DPRD, hal tersebut di perparah dengan di tingkat nasional PBB tidak lolos parlementery threshold. Dimika antar partai di Rembang lebih cair dibanding di tingkat nasional, dimana semua partai selalu berhubungan baik demi kemajuan masyarakat Rembang. Partai Islam harus selalu kreatif didalam mengeluarkan kebijakan yang mengena ke masyarakat dan tentunya selalu hadir didalam momen-momen penting ketika berhubungan dengan hari –hari penting Islam.Kata Kunci : Partai Islam, Rembang, Pemilu
Tahapan Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dimulai dari pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.Adapun para bakal calon anggota legislatif yang telah dipilih oleh partai politik untuk didaftarkan sebagai calon anggota DPR dan DPRD perlu melengkapi syarat-syarat sebagaimana telah ditetapkan oleh Undang-undang yang mana secara garis besarnya yaitu ada syarat calon dan syarat pencalonan. Dimana kedua syarat ini perlu didaftarkan oleh partai politik ke KPU sesuai dengan tingkatan nya. Namun, dalam melengkapi syarat-syarat, syarat calon dan syarat pencalonan ini ada indikasi terjadi keliru, dan perbuatan manipulasi syarat-syarat dan hal-hal lain yang dilakukan oleh Partai Politik pengusung maupun oleh bakal calon anggota legislatif ini untuk melengkapi syarat-syarat tersebut agar ditetapkan sebagai calon oleh KPU maupun KPUD.Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, observasi, dan wawancara. Pendaftaran bakal calon anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Partai Politik sesuai dengan tingkatan nya. Dalam rangkaian tahapan/proses pencalonan, ditemukan tindakan yang berkaitan dengan malpraktik pemilu atau pelanggaran pemilu, seperti pemalsuan/pengelabuan dokumen administrasi persyaratan calon maupun proses sengketa pemilu yang ditangani oleh badan pengawas pemilu (Bawaslu).lokus penelitian penulis adalah di kabupaten Solok, tepatnya di KPU Kabupaten Solok dikarenakan adanya kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh bakal calon dalam melengkapi syarat-syarat administrasi pencalonan. Kata kunci:Pencalonan, Daftar Calon Sementara (DCS), Daftar Calon Tetap (DCT)
Kajian ini diperuntukkan untuk mendiskusikam dinamika presidential threshold di Indonesia yang dilihat dari konsep sistem pemerintahan presidensial. Hal ini dirasa penting karena adanya pro-kontra ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu di Indonesia yang dianggap sebagai penguatan sistem presidensial dan proses untuk memperoleh calon presiden terbaik. Presidential threshold sebagai batas minimum untuk mencalonkan dalam pemilihan presiden ataupun sebagai tingkat keterpilihan menjadi presiden. Metode yang digunakan dalam kajian ini melalui penelitian library research. Hasil dari kajian yang diperoleh yakni penguatan sistem presidensial melalui presidential threshold kurang efektif dan cenderung menghilangkan hak warga negara untuk bisa memilih, mencalonkan diri dan mengajukan calon. Kedua, bentuk penguatan sistem presidensial dengan tujuan penyederhanaan partai politik setidaknya sudah diimplementasikan melalui pemilu serentak dan seleksi partai politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Maka solusi yang bisa diambil dengan menghapus presidential threshold yang ada di Indonesia karena tidak relevannya presidential threshold sebagai cara untuk memperkuat sistem presidensial.
Golkar mendapat kekuasaan penuh dalam pemerintahan Orde Baru dengan kemenangan Golkar secara berturut-turut pada pemilu era Orde Baru. Hal ini menunjukkan bahwa, tujuan Golkar dalam berpolitik telah tercapai, karena memperoleh kekuasaan merupakan suatu tujuan dalam kehidupan politik. Sejak Golkar ikut dalam pemilu era Orde Baru, perolehan suara Golkar selalu meningkat dan tidak pernah kalah, namun di pemilu 1992 perolehan suara Golkar mengalami penurunan sebanyak 5,06%. Penurunan suara yang dialami oleh Golkar ini terjadi di seluruh daerah di Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Gresik. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, 1) Bagaimana Kondisi Politik di Kabupaten Gresik Era Orde Baru? 2) Bagaimana Strategi DPD Golkar Kabupaten Gresik dalam Pemilu 1977 - 1997? 3) Mengapa perolehan suara DPD Golkar Kabupaten Gresik dalam Pemilu 1992 dan 1997 mengalami fluktuasi? Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian sejarah. Langkah pertama yang dilakukan adalah heuristic, data diperoleh berupa arsip atau dokumen, koran sejaman dan data hasil-hasil penelitian terdahulu selain itu juga terdapat data wawancara. Langkah kedua adalah kritik yaitu untuk menguji kredibilitas sumber. Ketiga yakni interpretasi, yaitu menganalisis sumber dari sumber primer dan sekunder yang telah dilakukan kritik sehingga dapat menghasilkan sebuah fakta sejarah. Keempat yaitu histiografi, pada tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penyusunan penulisan skripsi yaitu menyusun fakta-fakta sejarah secara kronologis/historis. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut, kondisi politik di kabupaten Gresik pada masa orde baru mengalami kemunduran dengan tidak konduksifnya situasi saat pemilu tahun 1971 dan pemilu 1977. Pada pemilu tersebut Babinsa diterjunkan di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mengawal jalannya pemilu dan bertugas memenangkan Golkar dengan cara mengintimidasi para pemilih. Strategi yang dilaksanakan DPD Golkar dalam pemilu 1997 dapat dikatakan berhasil yakni dengan pembentukan Badan Pengendali dan Pemenangan Pemilu 1997, Kaderisasi dan Konsolidasi, Sosialisasi, Memobilisasi Elit Lokal, Kampanye dan Operasi Daftar Masyarakat yang Tergalang. Perolehan suara DPD Golkar Kabupaten Gresik mengalami fluktuasi pada pemilu 1987-1997. Faktor penyebab terjadinya fluktuasi adalah munculnya Khittah NU 1926 pada tahun 1984, perekrutan elit politik oleh Soerjadi dari golongan ABRI, tionghoa,dan putra putri Soekarno, dan adanya konflik internal di tubuh PDI. KATA KUNCI: DPD Golkar, Pemilu, Strategi, Kabupaten Gresik.
This research illustrated the historical event in Indonesia, especially in 1990s period. The study examined the development of People Democratic Party as one of the political parties in the New Order regime. This research-based on the author's interest in the pro-democracy movement's widespread in Indonesia, evidenced by the resistance movement of peoples, in this case, is the People Democratic Party. The study aimed to identify programs and strategies of the People Democratic Party to build a pro-democracy movement in the 1996-1999 period. The author used the historical method. People Democratic Party was one of the political party which develop at that time and had a political movement to subvert a New Order regime. People Democratic Party often referred to as a radical political party, because of the political program that confronted the New Order regime namely to eliminate the Indonesian National Armed ForcesDual function, to eliminate a five-pack of Political Act and Timor-Timur referendum. The impact, People Democratic Party regarded as a forbidden party and accused as the actor behind July 27th 1996 tragedy. After the tragedy, the People Democratic Party arose with people's committees. The four elements of People Democratic Party namely (1) the urban poor, (2) workers, (3) youth people, (4) PDI-Megawati supporters. After 1998 Reformation, People Democratic Party declared as a legal party and has participated as a contestant of 1999 electoral. People Democratic Party argued that the Electoral system is a moment for campaigning political programs. Several thingsin the campaign was about amnesty for political prisoners, completion of Civil Rights violation cases, and people's political rights.
Permasalahan yang diajukan adalah untuk menjawab Dinamika Politik Pemilihan UmumLegislatif Tahun 2014 Di Desa Rokan Koto Ruang dan hubungan atau relasi dari aktor-aktor yangterlibat dalam pemilihan legislatif tahun 2014 di Desa Rokan Koto Ruang ditinjau dari friksi,konflik dandinamika kompetisi yang berlangsung selama pemilihan calon legislatif. Metode penelitian inimenggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana peneliti berperan sebagai instrumen penelitian.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat friksi dalam ruang lingkup elit pilitik di Desa RokanKoto Ruang,elit politik desa dengan calon legislatif diwarnai ketidak mampuan elit politik (Ninik Mamak)untuk mempengaruhi suara pemilih sehingga tidak satupun calon legislatif mampu meraih suara yangcukup untuk menduduki posisi sebagai anggota legislatif Kabupaten Rokan Hulu tahun 2014. Danhimbauan dari ninik mamak dengan selogan ''Suara Rokan Untuk Rokan'', faktor ini tidak berpengaruhkepada masyarakat Kecamatan Rokan IV Koto. Karena masyarakat mudah terpengaruh oleh calonlegislatif lain dengan janji-janji politik, konsekuensi elit politik dengan calon legislatif tidak terakomodirsecara tertata dalam mendukung dan mengarahkan masyarakat untuk memilih calon legislatif yangtelah didukung oleh Ninik Mamak dan para tokoh-tokoh di Desa Rokan Koto Ruang.
Berbicara tentang PKS seperti membahas jamaah tarbiyah yang ada di kampus-kampus dari segi gerakan dakwahnya dan kegiatan keagamaan yang ada dikalangan kaum terpelajar. Tetapi berbeda ketika berbicara PKS dari segi politik ini yang menjadi unik. Dikarenakan keberadaan PKS pasca orde baru sebagai bentuk gerakan politik jamaah tarbiyah untuk menaungi keinginan untuk ikut dalam memperbaiki bangsa dan Negara. Pada awalnya memang kebaradaan PK ketika itu sebagai partai politik yang menjunjung nilai-nilai Islam dengan gerakan politiknya masih tertup dan hanya dikenal oleh kalangan aktivis jamaah tarbiyah saja, makanya ketika pemilu 1999 PK hanya mendapatkan suara 1,6% hal ini menunjukan bahwa keberadaan jamaah tarbiyah dalam politik PKS memberikan sumbangsih perolehan suara walapun tidak signifikan. Oleh karenanya, PKS harus mampu melakukan upaya-upaya konsolidasi. Langkah dan strategi yang dilakukan PKS untuk mengambil hati masyarakat, partai ini membuat jargon-jargon yang menarik seperti amanah, anti korupsi, bersih, selain itu aksi-aksi politik yang dilakukan seperti dengan menunjukan aksi-asksi solidaritas terhadap Palestina, Santunan sosial untuk komunitas Aksi pelayanan kesehatan Aksi general ceck up kesehatan Gelar pasar rakyat, pasar murah dan juga membantu musibah bencana seperti banjir. Langkah ini ternyata menuai perhatian masyarakat dan simpati, dianggap PKS menjadi harapan partai masa depan bangsa, simpati dan harapan masyarakat tersebut ditunjukan dengan memilih para kader PKS pada pemilu 2004 dan akhirnya PKS berhasil menghatarkan kadernya untuk melenggang ke kursi DPR RI, dengan keberasilan PKS kinerja politik PKS dalam Pemilu 2004 tesebut maka kenaikan dari segi perolehan suara tingkat nasional PKS mengalaimi kenaikan yang cukup signifikan yaitu mencapai 500%. Bahkan presiden PKS pada saat itu bisa menduduki ketua MPR-RI.
In a democratic country the relationship between the state and the people must be a reflection of a mutualistic symbiosis. This means that these relationships must be mutually dependent and mutually beneficial. This relationship will be evident when the political system developed by a country provides sufficient space for political activities in the community. This space for political activity will give color to democratic life in a country. The principle of democracy and people's sovereignty requires people's participation in the life of the state administration. People or citizens are not only objects, but subjects and play an important role in the life of the state. For this reason, the existence of a representative institution is an absolute that must be fulfilled in a democratic country with people's sovereignty. According to modern democracy, political parties, general elections and representative institutions are three institutions that cannot be separated from one another. That every political party will always strive to gain large popular support during general elections so that the representative institution can be dominated by the political party concerned.Keywords: political parties, general elections, democracy.
Pemilihan Umum 2004 merupakan pesta politik yang paling menentukan pada era reformasi ini. Pemilihan Umum 2004 ini mempunyai makna strategis bagi perjalanan kehidupan bangsa kita selanjutnya. Melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum 2004 nanti bangsa kita memperoleh penyegaran kehidupan politik, dengan menyalurkan dinamika kehidupan politik dinamika kehidupan masyarakat dan menyerap aspirasi baru yang berkembang serta mengantisipasi kecenderungan-kecenderungan politik dimasa yang akan datang dalam rangka memberi arah pembangunan nasional yang memiliki era globalisasi di segala bidang. Karena itu hasil pemilu akan mempunyai pengaruh yang luas terhadap perkembangan bangsa kita di masa yang akan datang. Berdasarkan ketentuan undang-undang tentang pemilihan umum, pemilihan umum yang kita laksanakan didasarkan pada azas pemilihan yang bersifat umum, langsung, bebas dan rahasia. Azas pemilihan umum ini hendaknya benar-benar terwujud dalam praktek. Melalui jelajah sekilas terhadap berbagai sistem pemilu yang diteorikan maka dapatlah disimpulkan sebenarnya semua sistem pemilu adalah sesuai dengan prinsip negara hukum. Berbagai sistem pemilu itu sebenarnya merupakan upaya implementasi yang tepat atas prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum. Baik sistem mayoritas dan sistem distrik maupun sistem proporsional adalah sesuai dengan prinsip negara hukum. Artinya sistem manapun yang akan diterapkan oleh suatu negara hukum tetaplah baik sejauh pilihan atas sistem tersebut telah dilakukan menurut prosedur dan oleh lembaga yang benar.
