Suchergebnisse

ANALISIS IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP) NOMOR 07 (AKUNTANSI ASET TEPAT) DI SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU" Fajri Agustiandi Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura This study aims to determine how the implementation of Statement Governmental Accounting Standards (PSAP) No. 07 (Accounting Fixed Assets) in the Secretariat Regional Government Sanggau, and the factors that influence has not been the implementation Statement Government Accounting Standards (PSAP) No. 07 (Accounting Fixed Assets) in Secretariat Regional Government Sanggau. To realize good governance (good goverment) needed accountability and transparency from government institutions in carrying out its duties and functions to the public. The fixed assets are the largest component in most government entities, and therefore needs to be managed properly start recording until the maintenance and sustainability of the item. And depreciation is a necessary means so that the information provided more accountability and up to date, so it can be used as an indicator of policy makers with regard to fixed assets.The method used in this research is descriptive method. The author uses research techniques library (library reasearch) and field research (field research) in the form of Statament of Government Accounting Standard No. 07, Government Regulation No. 71 Year 2010 and the Technical Bulletin No. 05.The results of this study indicate that Secretariat Regional Government Sanggau yet fully adopted Statement Government Accounting Standard No. 71, but has carried out the process of classification, recognition and registration in accordance with the Statement Government Accounting Standard No. 07 of the Government Regulation No. 71 of 2010, but has not specified the accumulated value depreciation, so that the value recorded in the balance sheet and the inventory report is just the first time the value of fixed assets acquired. Keywords: Fixed assets, Statement Government Accounting Standard (PSAP) No. 07, Depreciation "Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 (Akuntansi Aset Tepat) Di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau" ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 (Akuntansi Aset Tetap) di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau, serta faktor-faktor yang mempengaruhi belum diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 (Akuntansi Aset Tetap) di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment) diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Aset tetap merupakan komponen terbesar pada sebagian besar entitas pemerintah, dan oleh karena itu perlu dikelola dengan baik mulai pencatatan hingga pemeliharaan dan keberlangsungan dari aset tetap tersebut. Dan penyusutan adalah suatu cara yang diperlukan agar informasi yang diberikan lebih akuntabilitas dan up to date, sehingga dapat digunakan sebagai indikator pembuat kebijakan berkenaan dengan aset tetap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penulis menggunakan teknik penelitian perpustakan (library reasearch) dan penelitian lapangan (field research) berupa Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Buletin Teknis Nomor 05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sekretraiat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau belum sepenuhnya menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 namun telah melaksanakan proses pengklasifikasian, pengakuan dan pencatatan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, akan tetapi belum dicantumkan nilai akumulasi penyusutan, sehingga nilai yang tercatat di neraca dan laporan inventaris hanyalah nilai pertama kali aset tetap diperoleh. Kata kunci : Aset tetap, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07, Penyusutan 1. Latar Belakang Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good goverment) diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada masyarakat.Dengan adanya akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan pemerintahan harus dapat dipertanggung jawabkan, serta memberikan hal positif kepada masyarakat sebagai wujud dari suatu negara maupun daerah.Salah satu media yang digunakan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik adalah menyajikan laporan keuangan yang handal dan dapat dipertanggung jawabkan.Dan salah satu bagian yang terdapat dalam laporan keuangan adalah aset tetap. Laporan keuangan pada hakikatnya merupakan sebuah alat unutk pertanggungjawaban sebuah entitas atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki.Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang relevan, handal, dan dapat dipercaya, pemerintah daerah harus memiliki sistem akuntansi yang handal.Sistem akuntansi yang lemah menyebabkan pengendalian intern lemah dan akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dan kurang relevan untuk pembuatan keputusan. Selain sistem akuntansi yang handal, dalam hal pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, maka diperlukan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah atau secara lebih luas Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik.Saat ini sudah diterapkan Standar Akuntansi Keuangan untuk pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Untuk instansi pemerintah laporan keuangan seharusnya disusun dan disajikan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang disusun dan dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) sedangkan untuk entitas komersil berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Hal ini dikarenakan tujuan penggunaan dari laporan keuangan tidaklah sama sehingga dalam pengakuan, pengukuran dan pencatatan untuk kedua entitas tersebut tidak sama. Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah menuju basis akrual akan membawa dampak walau sekecil apapun. Perubahan menuju arah yang lebih baik ini bukan berarti hadir tanpa masalah. Pertanyaan pro-kontra mengenai siap dan tidak siapkah pemerintah daerah mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual ini akan terus timbul. Hal yang paling baku muncul adalah terkait sumber daya manusia pemerintah daerah. Sumber daya manusia yang kurang memadai menjadi masalah klasik dalam pengelolaan keuangan negara.Hal ini meliputi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tidak kompeten dan cenderung resisten terhadap perubahan.Selanjutnya, infrastruktur yang dibutuhkan dalam penerapan akuntansi berbasis akrual penuh membutuhkan sumber daya teknologi informasi yang lebih tinggi. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual dikembangkan dari Perataturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan mengacu pada Internatonal Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2005 terjadi berbagai perubahan dan penyesuaian didalamnya. Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual terdapat pada lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual pada lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengakui pendapatan, beban, aset, hutang, dan ekuitas dalam pelaporan keuangannya menggunakan basis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis kas menuju akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas serta mengikuti aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan pemerintah pada masa tahun berjalan. Tentang penyusunan Neraca Awal Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang dimaksud dengan posisi keuangan adalah posisi tentang aset, kewajiban dan ekuitas. Penilaian awal aset tetap dilakukan dengan melakukan kualifikasi terhadap barang berwujud untuk dapat diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan, aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya disajikan dengan nilai wajar dalam hal terjadi perubahan harga secara signifikan, pemerintah dapat melakukan penilaian kembali atas aset tetap yang dimiliki agar aset tetap pemerintah yang ada pada saat ini mencerminkan nilai wajar sekarang. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 mendefinisikan penyusutan sebagai penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Pencatatan penyusutan ini merupakan salah satu tanda berlakunya basis akrual dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 mengatur penyusutan pada bagian pengukuran berikutnya terhadap pengakuan awal. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Dalam pencatatan aset tetap terdapat metode penyusutan yang merupakan alat untuk mendapatkan penyajian yang wajar atau nilai terkini dari aset tersebut yang tercantum didalam neraca dari tahun ke tahun. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode dicatat pada akun Akumulasi Penyusutan dengan lawan akun diinvestasikan dalam aset tetap dan disajikan sebagai pengurang aset tetap (Beams, 2007). Adanya penyusutan aset tetap akan memungkinkan pemerintah untuk setiap tahunnya memperkirakan sisa manfaat suatu aset tetap yang diharapkan masih dapat diperoleh dalam masa beberapa tahun kedepan. Di samping itu, penyusutan memungkinkan pemerintah mendapat suatu informasi tentang keadaan potensi aset yang dimilkinya. Hal ini akan memberi informasi kepada pemerintah suatu pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan berbagai belanja pemeliharaan atau bahkan belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah membutuhkan informasi tentang nilai aset tetap yang memadai.Hal tersebut dapat dipenuhi apabila pemerintah menyelenggarakan perlakuan akuntansi aset tetap yang tepat. Tanpa penyusutan aset tetap, nilai aset tetap yang disajikan dalam neraca akan terdiri dari harga perolehan atau nilai wajar saat aset tetap diperoleh dan tidak mengindikasikan potensi sisa manfaat aset. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesalahan interpretasi dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan aset tetap. Penyusutan akan sangat berpengaruh pada aset tetap berup tanah, bangunan peralatan dan mesin, serta jalan dan aset tetap lainnya. Dimana pos tersebut adalah jenis aset tetap yang memiliki harga perolehan yang cukup besar dan dibutuhkan untuk menunjang aktivitas dari sebuah entitas tetapi akan terjadi penyusutan yang membuat nilai dari pos tersebut semakin berkurang dan pada akhirnya akan dihapuskan. Hal ini akan sangat berpengaruh pada neraca yang mana perlakuan akuntansi penyusutannya kurang tepat sehingga dapat memberikan informasi yang kurang tepat karena tidak menunjukkan nilai yang seharusnya. Terdapat alasan mengapa penelitian mengenai penerapan akuntansi akrual pada pemerintah ini perlu dilakukan, terutama karena konsep akuntansi akrual di lingkungan pemerintah masih sangat baru, dan juga amanat undang-undang agar Pemerintah segera menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Pada Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa aset tetap memiliki persentase yang cukup besar, pada tahun 2013 aset tetap Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau mencakup 86,53% dari total keseluruhan aktiva yang dimiliki, sedangkan pada tahun 2014 aset tetap Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau mencakup 92,12% dari total keseluruhan aktiva Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau. Peningkatan jumlah aset yang terjadi dari tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 5,59% menunjukkan bahwa tidak adanya penyusutan yang menunjukkan barang tersebut mulai usang atau rusak karena telah dimanfaatkan. Seharusnya penyusutan berguna sebagai pengurang aset tetap sebagai konsekuensi dari pemanfaatan aset tetap, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dan PSAP Nomor 07 tentang aset tetap. Berdasarkan Tabel 1.2 pada tahun 2013 Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau memiliki jumlah aset yaitu: Tanah 4.654.647.000,00 (69,47%), Peralatan dan Mesin 1.660.878.603.00 (24,79%), Jalan, Jaringan dan Instalasi 374.385.000,00 (5,59%), Aset Tetap Lainnya 10.000.000,00 (0,15%). Dalam hal ini Tanah memiliki persentase lebih banyak sebesar 69,47% dari seluruh total aset tetap. Sedangkan pada tahun 2014 Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau memiliki jumlah aset yaitu: Tanah 10.452.890.000,00 (75,79%), Peralatan dan Mesin 3.085.306.500,00 (22,37%), Jalan, Jaringan dan Instalasi 254.100.000,00 (1,84%). Pada tahun 2014 sama seperti tahun 2013 tanah memiliki persentase lebih banyak sebesar 75,79% dari seluruh total aset tetap. Berdasarkan tabel di atas Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau pada tahun 2013 dan 2014 memiliki aset tetap yang terdiri dari : tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan instalasi; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan. Uraian di atas menunjukkan arti penting perlakuan akuntansi khususnya terhadap aset tetap berupa peralatan dan mesin yang berpengaruh pada penyajian laporan keuangan khususnya neraca yang menunjukkan posisi keuangan instansi pemerintahan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis ingin membahas perlakuan aset tetap pada Sekretatiat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan judul "Analisis Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 (Akuntansi Aset Tepat) Di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau". 2. Tujuan Pustaka 2.1. Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau Sekretariat Daerah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Sanggau merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah Kabupaten Pemerintah Kabupaten Sanggau membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten. 2.2. Definisi Akuntansi Pemerintah Ada beberapa pengertian tentang akuntansi yang dapat diungkapkan oleh penulis dalam penelitian ini untuk menambah pemahaman tentang akuntansi sebelum lebih jauh membahas mengenai akuntansi pemerintah, diantaranya adalah menurut Accounting Principle Board (APB) dalam Halim dan Kusufi (2012:36) bahwa "Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara alternative arah dan tindakan." Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 2 menyatakan "Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterprestasian atas hasilnya". 2.3. Definisi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 3 menyatakan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntasi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah serta didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 4 menyatakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 atau biasa disingkat PSAP Nomor 07 adalah mengenai aset tetap. Tujuannya adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap, yang meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap dan lainnya 2.4. Definisi Aset Menurut FASB (SFSC No. 6) menjelaskan bahwa pengertian aset disini ialah manfaat ekonomis dimasa yang akan datang yang cukup pasti atau diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas akibat transaksi yang terjadi dimasa lalu. Menurut Halim (2010:111) pengertian aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yag diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 2.5. Definisi Aset Tetap Aset tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan,bukan untuk diperjual belikan (Rudianto, 2012). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07, menjelaskan aset tetap adalah ; "Merupakan aset yang mempunyai manfaat ekonomi lebih dari (dua belas) bulan dan dipergunakan untuk oprasional pemerintahan atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.Aset ini meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan." Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07, Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Dengan pengertian di atas diketahui bahwa aset tetap adalah aktiva yang berumur panjang atau setidaknya lebih dari 12 bulan yang sifatnya relatif tetap yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah yang bertujuan untuk dimanfaatkan oleh pemerintah maupun masyarakat umum. 2.6. Klasifikasi Aset Tetap Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07, aset tetap dineraca diklasifikasikan sebagaimana dirinci dalam penjelasan berikut ini: TanahGedung dan bangunanPeralatan dan mesinJalan, irigasi, irigasi, dan jaringanAset tetap lainnyaKonstruksi dalam pengerjaan. 2.7. Pelakuan Aset Tetap Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07; 2.7.1.Pengakuan Aset Tetap Sesuai dengan klasifikasi Aset Tetap diatas, suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap apabilaberwujud dan memenuhi kriteria: a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 2.7.2.Pengukuran Aset Tetap Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Komponen biaya yang dapat dimasukkan sebagai biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari: Harga beli, Bea impor, Biaya persiapan tempat, Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost), Biaya pemasangan (instalation cost), Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, serta Biaya konstruksi 2.7.3.Penilaian Awal Aset Tetap Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 paragraf 24-25 dinyatakan bahwa Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi sebagai suatu aset tetap pada awalnya harus diukur beradsarkan biaya perolehan.Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi sebagai suatu aset tetap pada awalnya harus diukur beradsarkan biaya perolehan. Penilaian kembali ada hubungannya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 pada paragraf 58 bahwa bahwa pada penilaian pelaporan selanjutnya bukan pada saat perolehan awal. Jika aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya, pemerintah dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.Untuk penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. 2.7.4. Penyajian Aset Tetap Informasi yang harus di ungkapkan dalam penyajian aset tetap menurut Nordiawan & Ayuningtyas (2011:244): Kebijakan akuntansi untuk aset tetapDasar penilaian yang digunakan untuk mencatat aset tetapRekonsiliasi jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan mutasi aset tetap lainnya.Informasi penyusutan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, nilai manfaat, atau tarif penyusutan yang di gunakan. 2.7.5. Penyusutan Aset Tetap Total pengeluaran yang terjadi pada suatu periode akuntansi untuk memperoleh asset tetap tertentu tidak boleh dibebankan selurunya pada periode berjalan. Jika pengeluaran tersebut dibebankan seluruhnya pada periode berjalan, maka beban periode berjalan akan terlalu berat sedangkan beban periode berikutnya yang ikut menikmati dan memperoleh mamfaat dari asset tetap tersebut menjadi terlalu ringan. Penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati mamfaat dari aset tetap tersebut (Riahi, 2012). a. Penetapan Metode Penyusutan Berdasarkan Pernyatan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 paragraf 57 menyatakan metode penyusutan yang dapat dipergunakan oleh pemerintah sebagai berikut: 1) Metode Garis Lurus (Straight Line Method) Penyusutan Per Periode, rumusnya: 2) Metode Saldo Menurun Ganda (Double Declining Balance Method) Tarif Penyusutan diperoleh dengan rumus : 3) Metode Unit Produksi (Unit of Production Method) Tarif Penyusutan diperoleh dengan rumus : 2.8. Prosedur Penyusutan dan Contoh Jurnal Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 5 Tentang Akuntansi Penyusutan 1. Identifikasi Aset Tetap yang Dapat Disusutkan Langkah ini untuk meyakinkan bahwa Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau yang akan melaksanakan pencatatan penyusutan tidak akan memasukkan aset tetap berupa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan sebagai aset tetap yang akan disusutkan. 2. Pengelompokan Aseta. Aset Berkelompok Penyusutan dapat dilakukan terhadap aset tetap secara individual.Akan tetapi, penyusutan dapat pula dilakukan terhadap sekelompok aset sekaligus.Hal ini tentu memerlukan pemahaman tentang cara-cara pengelompokan aset.contohnya : Peralatan komputer lengkap yang dibeli 1 (satu) paket yang terdiri dari LCD monitor, CPU, UPS, mouse, dan lain-lain. Kemudian peralatan dapur seperti panci, kuali, sendok dan garpu. Peralatan tersebut harus digunakan bersamaan peralatan lainnya, harganya pun biasanya sangat kecil jika dibeli terpisah, jadi untuk mempermudah di kelompokkan, 1 set kursi tamu bersama meja yang terbuat dari kayu jati.Terutama untuk peralatan yang memiliki kesamaan jenis, sifat dan kegunaan. b. Aset Individual Aset tetap yang bisa disusutkan sendiri, karena memiliki nilai perolehan yang cukup besar dan tidak tergantung pada peralatan lainnya dalam penggunaannya, misalnya : kendaraan dinas, mesin genset, dan lain-lain. 3. Penetapan Nilai Aset Tetap yang Wajar Aset tetap harus menyajikan nilai perolehan atau nilai wajar yang memiliki bukti seperti akte sertifikat tanah, bukti kwitansi pembelian, surat kuasa atau hibah. 4. Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan Oleh karena aset tetap milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya digunakan sesuai tugas dan fungsi instansi pemerintah, maka nilai sisa/residu tidak diakui.Dengan demikian, setiap nilai aset tetap, baik yang bersifat individual maupun kelompok, langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan. 5. Penetapan Metode Penyusutan Sesuai dengan buletin teknis no. 5 tentang akuntansi penyusutan, dalam penetapan metode penyusutan, metode garis lurus adalah metode yang paling populer karena dirasakan paling sederhana.Yang paling dirasa rumit, adalah metode saldo menurun berganda. 2.9. Kerangka Pemikiran Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka yang diatas, maka peneliti mengindikasikan mekanisme dan karakteristik good governmentdalam hal ini dilihat dari penerapan kepatuhan perlakuan aset tetap terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor. 07. Menurut Idrus (2009:75) bahwa "Kerangka pikir adalah gambaran mengenai hubungan antar variabel dalam suatu penelitian, yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis." Dari landasan teori yang telah diuraikan di atas, kemudian dapat digambarkan ke dalam kerangka teoritis yang disusun sebagai berikut: Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran Untuk membantu dalam memahami implementasi perlakuan aset tetap terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 dalam meningkatkan good government yang mempengaruhi kualitas dan kinerja laporan keuangan khususnya bagian aset tetap di neraca Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau maka diperlukan suatu kerangka pemikiran seperti gambar di atas. Analisisi penelitian ini dilakukan untuk melihat keseriusan pemerintah Indonesia dalam penerapan good government karena menyadari bahwa sangat pentingnya pelaporan keuangan yang akuntabilitas dan transparansi harus sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 (Akuntansi Aset Tetap) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. 3. METODE PENELITIAN 3.1. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini, penulis mengunakan metode deskriptif, yaitupenelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari suatu gejala yang ada dengan maksud memberikan penjelasan sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang adapada saat penelitian dilakukan serta untuk memperoleh gambaran tentang perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan pada laporan Neraca Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau. Menurut Umar (2008) dalam Yani (2012) metode deskriptif bertujuan untuk menguraikan sifat dan karakteristik dari suatu fenomena tertentu. Jadi dalam penelitian dengan desain ini jangan melakukan kesimpulan yang terlalu jauh atas data yang ada karena tujuan dari desain ini hanyalah mengumpulkan fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan teliti sesuai dengan persoalan yang akan dipecahkan. 3.2. Sumber Data Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: Data Primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanyaData Sekunder, yaitu data yang bersumber dari berbagai referensi berupa literatur atau buku dan dokumen-dokumen yang ada serta tersedia ditempat penelitian didalamnya termasuk Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyusunan dan penyajian laporan keuangan 3.2.1.Cara Pengumpulan Data a. Penelitian Kepustakaan (Library Reasearch) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data sekunder dan untuk mengetahui indikator-indikator dari variabel yang diukur. b. Penelitian Lapangan (Field Research) Yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan penelitian langsung pada objek yang diteliti untuk kemudian dipelajari, diolah dan dianalisis. 3.2.2. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian di Kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. 3.3. Tahapan Penelitian Tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:91), yaitu sebagai berikut: Pengumpulan data, Reduksi data, Penyajian data, Pengambilan keputusan atau verifikasi, 3.4. Alat Analisis Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010.Lampiran Kedua.Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.Bulletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan.Wawancara 4. Hasil Penelitian 4.1. Implementasi Perlakuan Akuntansi Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 (Akuntansi Aset Tepat) Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang berbasis akrual menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 yang berbasis kas menuju akrual, berarti Standar Akuntansi Pemerintah telah mulai menggunakan basis akrual, akan tetapi pemerintah memberi 5 tahun masa transisi sebagai penyesuaian dan pembelajaran pemerintah untuk beralih ke basis akrual. Setelah 5 tahun maka semua entitas pemerintahan harus menggunakan basis akrual secara penuh pada laporan keuangannya. 4.2. Analisa Terhadap Laporan Inventaris Dan Neraca Tahun 2013 dan 2014 Laporan inventaris Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupeten Sanggau, sesuai dengan fokus utama dari penelitian ini adalah mengenai penyusutan aset tetap, berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 07 dan Buletin Teknis 05 yang mengatur tentang Akuntansi Penyusutan Aset Tetap, tetapi berdasarkan laporan inventaris tahun anggaran 2013 dan 2014 yang dibuat oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupeten Sanggau dapat dilihat bahwa aset tetapnya tidak disusutkan dan sehingga jumlah nilai dari aset tetapnya selalu meningkat tiap tahunnya. 4.3. Klasifikasi Aset Tetap Pengklasifikasian aset tetap oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07, aset tetap dineraca diklasifikasikan menjadi enam akun sebagaimana dirinci dalam penjelasan berikut ini: TanahPeralatan dan MesinGedung dan BangunanJalan, Irigasi, dan JaringanAset Tetap LainnyaKonstruksi Dalam Pengerjaan A. a. b. 4.4. Penyusutan Aset Tetap Berdasarkan penelitian yang saya lakukan di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau maka didapatkan bahwa metode yang digunakan dalam penyusutan aset tetap adalah metode garis lurus (straight line method) untuk setiap pos akun aset tetap. Rumus metodegaris lurus adalah sebagai berikut : 4.5. Analisa Untuk Kebijakan Akuntansi Aset Tetap di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau Kebijakan Akuntansi Aset Tetap yang digunakan Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau adalah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesiaNomor 219/PMK.05/2013TentangKebijakan Akuntansi Pemerintah. 4.6. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 (Akuntansi Aset Tepat) Di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau 1. Penetapan Metode Penyusutan Sesuai dengan Buketin Teknis nomor 5 tentang akuntansi penyusutan, dalam penetapan metode penyusutan, metode garis lurus adalah metode yang paling populer karena dirasakan paling sederhana. 2. Pengungkapkan Penyusutan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Paragraf 79 PSAP 07 menyatakan bahwa informasi penyusutan yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan adalah : 1) Nilai penyusutan 2) Metode penyusutan yang digunakan 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan 3. Perhitungan dan Jurnal Penyusutan Dalam contoh perhitungan penyusutan penulis mengambil sampel aset tetap yang akan disusutkan berupa aset tetap yang memiliki nilai yang sangat besar sehingga sangat berpengaruh dan juga aset tetap yang mudah rusak atau usang. 1. Kendaraan Dinas Roda Empat, Toyota Fortuner V A/T Tahun Perolehan 2014 Nilai perolehan Rp 534.613.415,32 Umur manfaat 8 tahun Berdasarkan nilai perolehan maka dapat di hitung penyusutan berdasarkan metode garis lurus untuk kendaraan dinas roda empat dengan rumus sebagai berikut: Penyusutan = = Rp 66.826.676,92 Berdasarkan hasil olahan data pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dengan penyusutan tiap tahunnya sebesar Rp 66.826.676,92 yang didapat dari harga perolehan Toyota Fortuner V A/T, yaitu Rp 534.613.415,32 dibagi masa manfaat yaitu 8 tahun, maka nilai bukunya akan habis pada tahun 2022.Jurnal untuk mencatat penyusutan: Diinvestasikan dalam aset tetap Akumulasi penyusutan – Rp 66.826.676,92 Kendaraan Dinas Toyota Fortuner V A/T Rp 66.826.676,92 2. Unit Transceiver SSB Stational dan E2210ry (Alat Komunikasi) Tahun Perolehan 2013 Nilai Perolehan Rp 125.637.576,49 Umur manfaat 4 tahun Berdasarkan nilai perolehan maka dapat di hitung penyusutan berdasarkan metode garis lurus untuk alat berupa Unit Transceiver SSB Stational dan E2210ry (Alat Komunikasi) dengan rumus sebagai berikut: Penyusutan = = Rp 31.409.394,2 Berdasarkan hasil olahan data pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa penyusutan Unit Transceiver SSB Stational dan E2210ry (Alat Komunikasi), dengan biaya penyusutan makin menurun dari tahun ke tahun, akuntansi penyusutan untuk akhir tahun 2018 yaitu Rp 0 pada akhir masa manfaat dilakukan penyesuaian penyusutan sesuai dengan nilai buku terakhir. Jurnal untuk mencatat penyusutan: Diinvestasikan dalam aset tetap Akumulasi penyusutan – Rp 31.409.394,12 Unit Transceiver SSB Stational dan E2210ry Rp 31.409.394,12 3. PC Unit Tahun Perolehan 2013 Nilai Perolehan Rp 58.537.347,37 Umur manfaat 4 tahun Berdasarkan nilai perolehan maka dapat di hitung penyusutan berdasarkan metode garis lurus untuk alat berupa pc unit dengan rumus sebagai berikut: Penyusutan = = Rp 14.634.336,8 Berdasarkan hasil olahan data pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa dengan penyusutan tiap tahunnya sebesar Rp 14.634.336,84 yang didapat dari harga perolehan PC Unit, yaitu Rp 58.537.374,69 dibagi masa manfaat yaitu 4 tahun, maka nilai bukunya akan habis pada tahun 2018.Jurnal untuk mencatat penyusutan PC Unit tahun pertama sampai tahun kelima adalah Diinvestasikan dalam aset tetap Akumulasi penyusutan – Rp 14.634.336,84 PC Unit Stational dan E2210ry Rp 31.409.394,12 4.7. Faktor-faktor Belum Diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 (Akuntansi Aset Tepat) Di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau Faktor-faktor yang mempengaruhi belum diterapkannya akuntansi penyusutan aset tetap sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau adalah sebagai berikut: a. Faktor Internal1. Menganggap belum wajib menggunakan basis akrual Adanya masa transisi untuk mempelajari hal-hal yang terdapat pada basis akrual mengakibatkan belum diwajibkan menggunakan basis akrual tersebut, seharusnya dimulai dari sekarang untuk mempelajari hal-hal yang terdapat pada basis akrual, agar pada saat wajib menggunakan basis akrual Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau sudah dapat beralih ke basis akrual. 2. Akuntansi penyusutan dipandang sebagai hal yang rumit Belum adanya Standar umum yang baku dan jelas terhadap penentuan masa manfaat terhadap suatu aset tetap yang membuat bingung untuk menerapkan akuntansi penyusutan serta belum adanya software atau aplikasi yang dapat mempermudah melakukan penyusutan. 3. Kualitassumber daya manusia yang belum memadai Persoalan ini sangat mendasar mengingat mekanisme perekrutan Pegawai Negri Sipil yang masih terpusat, meskipun kewenangan untuk pelaksanaan program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ada di pemerintah daerah. Apalagi dengan adanya pemekaran daerah, hal ini menjadi persoalan tersendiri ketika Sumber Daya Manusia yang terbatas kemudian harus dibagi lagi. Kesiapan Sumber Daya Manusiasangat penting karena instansi kita masih kurang tenaga ahli akuntansi. Kemudian secara sarana dan prasarana masih perlu dipersiapkan untuk menuju Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. b. Faktor Eksternal Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang peraturan-peraturan yang menyangkut akuntansi baik itu penerapan akuntansi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah maupun penyusutan yang terjadi pada aset tetap yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau.Kurangnya pelatihan terhadap tenaga pencatatan aset dari instansi-instansi pemerintah dan sosialisasi yang masih kurang memadai. 4.8. Dampak Diterapkannya Penyusutan Aset Tetap Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupeten Sanggau Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dapat berdampak pada jangka waktu penyelesaian dan penyampaian laporan keuangan serta dapat berpengaruh terhadap jangka waktu pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan mengingat laporan yang harus disiapkan lebih banyak dari Sistem Akuntansi Pemerintah sebelumnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Bagi sebagian besar instansi pemerintah, penyusutan adalah unsur beban operasi yang terbesar, sehingga patut diakuntansikan dan dilaporkan sebagai beban operasional. Bagi pemerintah yang bukan merupakan entitas bermotif laba, pertanggungjawaban penyajian aset tetap merupakan akuntabilitas utama. Pada bulletin teknis 05 tentang akuntansi penyusutan, besarnya penyusutan setiap tahunnya dicatat dalam neraca dengan menambah nilai akumulasi penyusutan dan mengurangi ekuitas dana dalam akun diinvestasikan dalam aset tetap. Ilustrasi penyajian nilai perolehan aset, akumulasi penyusutan dan nilai buku aset tetap dalam neraca sebagian pada buletin teknis nomor 05 tentang akuntansi penyusutan adalah sebagai berikut : Aset Tetap Tanah xxx Peralatan dan Mesin xxx Gedung dan Bangunan xxx Jalan, Irigasi, dan Jaringan xxx Aset Tetap Lainnya xxx Akumulasi Penyusutan (xxx) Nilai buku Aset xxx Konstruksi dalam Pengerjaan xxx Total Aset Tetap xxx Jika Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau dalam laporan keuangannya menerapkan penyusutan dan menyajikan akumulasi penyusutan sekaligus nilai perolehan aset tetap akan berdampak nilai buku aset tetap sebagai gambaran dari potensi manfaat yang masih dapat diharapkan dari aset yang bersangkutan dapat diketahui. Karena neraca yang tidak overstate, dimana lebih besar dari yang seharusnya, misalkan kendaraan dinas yang dibeli 5 tahun yang lalu dicatat nilainya sama setiap tahunnya padahal performa dan fisik kendaraan tersebut telah usang, sehingga menfaatnya telah berkurang seiring waktu dan pemanfaatannya. Penyusutan juga dapat membantu dalam membuat kebijakan yang berkenaan dengan pengelolaan aset tetap, karena tiap tahunnya pemeliharaan untuk aset tetap berupa mesin akan berbeda. Penyusutan di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau bukan untuk penciptaan dana pembelian aset tetap baru, namun sisa tahun ekonomis aset tetap yang baru akan menjadi pengingat bahwa manfaatnya akan habis dan lebih efektif dan efisien jika diganti yang baru. 5. Kesimpulan dan Saran 5.1. Kesimpulan 1. Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 (Akuntansi Aset Tepat)Walaupun telah melakukan pengakuan, pengklasifikasian, pengukuran, dan pencatatan aset tetap secara benar, namun Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau belum menerapkan akuntansi penyusutan. Jadi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau belum melakukan penerapan akuntansi penyusutan terhadap aset tetap yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tertuang di dalam Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07. Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau belum menerapkan akuntansi penyusutan aset tetap baik pada laporan inventaris maupun neracanya namun untuk pengakuan dan pengklasifikasian aset tetap sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07.Terdapat perbedaan antara jumlah total pada akun di pos akun tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, jaringan dan instalasi antara neraca dan laporan inventaris dikarenakan adanya salah perhitungan dan ada aset-aset yang rusak berat yang tidak dapat digunakan secara permanen sehingga aset tetap tersebut harus dipindahkan ke kelompok aset lain-lain atau telah dilakukan penghapusbukuan yang telah disetujui pejabat terkait terhadap aset tetap yang nilainya telah disusutkan seluruhnya tetapi masih belum dikeluarkan dari laporan inventaris.2. Faktor yang mempengaruhi belum diterapkannya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 (Akuntansi Aset Tepat) Di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau.a. Faktor InternalMenganggap Belum Wajib Menggunakan Basis Akrual Adanya masa transisi untuk mempelajari hal-hal yang terdapat pada basis akrual mengakibatkan belum diwajibkan menggunakan basis akrual tersebut, seharusnya dimulai dari sekarang untuk mempelajari hal-hal yang terdapat pada basis akrual, agar pada saat wajib menggunakan basis akrual Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Sanggau sudah dapat beralih ke basis akrual. Akuntansi Penyusutan dipandang sebagai hal yang Rumit Belum adanya Standar umum yang baku dan jelas terhadap penentuan masa manfaat terhadap suatu aset tetap yang membuat bingung untuk menerapkan akuntansi penyusutan serta belum adanya software atau aplikasi yang dapat mempermudah melakukan penyusutan. KualitasSumber Daya Manusia yang Belum Memadai Persoalan ini sangat mendasar mengingat mekanisme perekrutan Pegawai Negri Sipil yang masih terpusat, meskipun kewenangan untuk pelaksanaan program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia ada di pemerintah daerah. Apalagi dengan adanya pemekaran daerah, hal ini menjadi persoalan tersendiri ketika Sumber Daya Manusia yang terbatas kemudian harus dibagi lagi. Kesiapan Sumber Daya Manusiasangat penting karena instansi kita masih kurang tenaga ahli akuntansi. Kemudian secara sarana dan prasarana masih perlu dipersiapkan untuk menuju Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. c. Faktor Eksternal Kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang Peraturan-peraturan yang menyangkut akuntansi penyusutan. Kurangnya pelatihan terhadap tenaga pencatatan aset dari instansi-instansi pemerintah dan sosialisasi yang masih kurang memadai. DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat. Jakarta: 2011.Beams, Floyd A. et.al. Akuntansi Lanjutan. Edisi Kedelapan. Indeks. 2007.Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 05. Penyusutan Aset Tetap. Komite Estándar Akuntansi Pemerintah. Jakarta: 2007.Halim, Abdul. Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik. Penerbit. Salemba Empat. Jakarta: 2010.Halim, Abdul dan Kusufi, Muhammad Syam. Akuntansi Sektor PublikAkuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta: 2012.Horngren dan Harrison. Akuntansi Edisi Ketujuh Jilid 1, Penerbit Erlangga. 2007.Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Penerbit Erlangga. Yogyakarta: 2009.Mulyadi. Auditing Edisi 6. Penerbit Salemba Empat. Jakarta: 2008. Nordiawan, Deddy dan Ayuningtyas Hertianti. Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Penerbit Salemba Empat. Jakarta: 2011.Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan. 2010.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap. Jakarta: 2013.Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor. Lampiran II. 08 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Akuntansi Aset Tetap (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07). Jakarta: 2010.Putra, Andi Sanjaya. Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Sesuai PSAP No. 07 Pada Lembaga Teknis Daerah (LTD) Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013.Skripsi. Pontianak: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura. 2014.Riahi, Ahmed dan Belkaoui. Accounting Theory Edisi 5. Penerbit Salemba Empat. Jakarta: 2012.Rudianto. Pengantar Akuntansi. Penerbit Erlangga. Jakarta: 2012.Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Penerbit Alfabeta. Bandung: 2010.Yani, Ida. "Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui aplikasi SIMBADA berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pontianak".Skripsi. Pontianak: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura. 2012.

2006/2007 ; Inventario dei luoghi di culto della zona falisco-capenate. Sunto. La raccolta delle fonti relative alla vita religiosa della zona falisco-capenate è stata finalizzata, in primo luogo, all'individuazione di luoghi di culto sicuramente identificabili come tali. Dove questo non fosse stato possibile, soprattutto in presenza di documenti epigrafici isolati e di provenienza non sempre determinabile, si è comunque registrata la presenza del culto. Attraverso la documentazione raccolta si intende cercare di delineare una storia dei culti dell'area considerata, a partire dalle prime attestazioni fino all'età imperiale. La zona presa in esame, inserita nella Regio VII Etruria nel quadro dell'organizzazione territoriale dell'Italia augustea, è compresa entro i confini naturali del lago di Bracciano e del lago di Vico a ovest, del corso del Tevere a est, mentre i limiti settentrionale e meridionale possono essere segnati, rispettivamente, dai rilievi dei Monti Cimini e dei Monti Sabatini. I centri esaminati sono quelli di Lucus Feroniae, Capena, Falerii Veteres, Falerii Novi, Narce, Sutri e Nepi. La comunità capenate occupava la parte orientale del territorio, un'area pianeggiante, dominata a nord dal massiccio del monte Soratte, e delimitata a est dall'ansa del Tevere. Il suo fulcro era costituito dall'abitato di Capena, l'odierno colle della Civitucola, cui facevano capo una serie di piccoli insediamenti, ancora poco indagati, dislocati in posizione strategica sul Tevere, o in corrispondenza di assi stradali di collegamento al fiume. Il principale di essi risulta essere localizzabile nel sito della moderna Nazzano, occupato stabilmente a partire dall'VIII sec. a.C., e posto in corrispondenza dell'abitato sabino di Campo del Pozzo, sull'altra sponda del Tevere. Il comparto falisco si articola, invece, attraverso una paesaggio di aspre colline tufacee, incentrato attorno al bacino idrografico del torrente Treia, affluente del Tevere, che percorre il territorio in direzione longitudinale. Lungo il corso del fiume si svilupparono i due più antichi e importanti centri falisci di Falerii Veteres e Narce, un sito nel quale la più recente tradizione di studi tende a riconoscere, sempre più convincentemente, la Fescennium nota dalle fonti, l'altro abitato falisco, oltre a Falerii, di cui sia tramandato il nome; lungo affluenti del Treia sono ubicate Nepi e Falerii Novi. Pur nella specificità culturale progressivamente assunta da Falisci e Capenati, la collocazione geografica del territorio da essi occupato lo rende naturalmente permeabile a influenze etrusche e sabine, rilevabili attraverso la documentazione archeologica, e rintracciabili in alcune notizie delle fonti antiche, rivalutate dalla più recente tradizione di studi. Una posizione differente era, invece, maturata dopo le prime indagini condotte nella regione, tra la fine dell''800 e l'inizio del '900, che avevano portato a enfatizzare i caratteri culturali specifici delle popolazioni locali, sottolineando la sostanziale autonomia di queste rispetto agli Etruschi, soprattutto sulla base delle strette analogie tra la lingua falisca e la latina. Tale percezione fu dominante fino alla seconda metà degli anni '60 del '900, quando la pubblicazione dei primi dati sulle necropoli veienti mise in luce gli stretti rapporti con le aree falisca e capenate, tra l'VIII e il VII sec. a.C. Gli studi sul popolamento dell'Etruria protostorica condotti a partire dagli anni '80 del '900 hanno sempre più focalizzato l'attenzione su un coinvolgimento di Veio nel popolamento dell'area compresa tra i Monti Cimini e Sabatini e il Tevere nella prima età del Ferro, trovando conferma anche dalle recenti analisi dei corredi delle principali necropoli falische, che hanno evidenziato, nell'VIII e all'inizio del VII sec. a.C., importanti parallelismi con usi funerari veienti, ma anche aspetti specifici della cultura locale. Il corpus di iscrizioni etrusche proveniente dalle necropoli di Narce dimostra, per tutto il VII e VI sec. a.C., la continuità stanziale di etruscofoni, che utilizzano un sistema scrittorio di tipo meridionale, riconducibile a Veio, di cui Narce sembra costituire un avamposto in territorio falisco. Già dall'inizio del VII sec. a.C., tuttavia, si fanno evidenti i segni di una più specifica caratterizzazione culturale delle aree falisca e capenate, anche attraverso la diffusione di un idioma falisco, affine a quello latino, documentato epigraficamente per il VII e VI sec. a.C. soprattutto a Falerii Veteres. Un ulteriore elemento di contatto culturale col mondo latino è rappresentato, in questo centro, dal rituale funerario delle inumazioni infantili in area di abitato. Tale uso, che trova numerosi confronti nel Latium vetus, mentre risulta estraneo all'Etruria, è documentato a Civita Castellana, in località lo Scasato, da due sepolture di bambini, databili tra la fine dell'VIII e la prima metà del VII sec. a.C. A Capena sono state rilevate, a partire dal VII sec. a.C., notevoli influenze dall'area sabina, soprattutto attraverso la documentazione archeologica fornita dalle necropoli, mentre, da un punto di vista linguistico, un influsso del versante orientale del Tevere è stato colto, in particolare, attraverso un'analisi del nucleo più nutrito delle iscrizioni epicorie, che risale al IV-III sec. a.C. La ricettività nei confronti degli apporti delle popolazioni limitrofe e la capacità di elaborazioni originali, attestate archeologicamente sin dalle fasi più antiche della storia dei popoli falisco e capenate, possono offrire un supporto documentario alla percezione che già gli scrittori antichi avevano dell'ethnos falisco, trovando riscontro, in particolare, nelle tradizioni che definivano i Falisci come Etruschi, oppure come ethnos particolare, caratterizzato da una propria specificità anche linguistica, un dato, quest'ultimo, che tradisce il ricordo di contatti col mondo latino. Un terzo filone antiquario, che si intreccia a quello dell'origine etrusca, rivendica ai Falisci un'ascendenza ellenica, e più propriamente, argiva, e sembra, invece, frutto di un'elaborazione erudita maturata in un momento successivo. La notizia dell'origine argiva risale, per tradizione indiretta, alle Origines di Catone, e si collega a quella della fondazione di Falerii da parte dell'eroe Halesus, figlio di Agamennone, che avrebbe abbandonato la casa paterna dopo l'uccisione del padre. Ovidio e Dionigi di Alicarnasso attribuiscono all'eroe greco l'istituzione del culto di Giunone a Falerii, il cui originario carattere argivo sarebbe conservato nel rito celebrato in occasione della festa annuale per la dea. L'importanza accordata al culto di Giunone nell'ambito di tale tradizione ha portato a ipotizzare che questa possa essersi sviluppata proprio a partire dal dato religioso della presenza a Falerii di una divinità assimilabile alla Hera di Argo. Dall'esame linguistico del nome del fondatore, il quale non ha combattuto a Troia e non ha avuto alcun ruolo nel mondo ellenico, si è concluso che dovesse trattarsi di un eroe locale, e che la formazione dell'eponimo sia precedente alla metà del IV sec. a.C., quando è documentata l'affermazione del rotacismo in ambiente falisco. L'elaborazione della leggenda di Halesus deve essere collocata, dunque, in un momento precedente a questa data, che, si è pensato, possa coincidere con la presenza a Falerii di maestranze elleniche o ellenizzate, attive nel campo della ceramografia e della coroplastica, a partire dalla fine del V sec. a.C. Questa tradizione si collega a quella sull'origine etrusca attraverso la notizia di Servio, secondo cui Halesus sarebbe il progenitore del re di Veio Morrius. Il ricordo di una discendenza dalla città etrusca è comune anche a Capena, dove, secondo una notizia di Catone, riportata da Servio, i luci Capeni erano stati fondati da giovani veienti, inviati da un re Properzio, nel cui nome, peraltro, è stata ravvisata un'origine non etrusca, ma italico-orientale. A livello storico, l'accostamento tra Veio, Falisci e Capenati sarà documentato dalle fonti attraverso la costante presenza dei due popoli, al fianco della città etrusca, nel corso degli scontri con Roma tra la seconda metà del V e l'inizio del IV sec. a.C. Di tale complesso sistema di influenze partecipa anche la sfera religiosa dell'area in esame. È interessante notare, a questo proposito, che la massima divinità maschile del pantheon falisco-capenate, il dio del Monte Soratte, Soranus Apollo, costituisca l'esatto corrispettivo dell'etrusco Śuri, come da tempo dimostrato da Giovanni Colonna. La particolarità del culto del Soratte, tuttavia, è determinata dalla cerimonia annua degli Hirpi Sorani, che camminavano indenni sui carboni ardenti e il cui nome, nel racconto eziologico sull'origine del rito, tramandato da Servio, è spiegato in relazione a hirpus, il termine sabino per indicare il lupo, in perfetta coerenza col carattere "di frontiera" di questo territorio. Di origine sabina è la divinità venerata nell'unico grande santuario noto nell'agro capenate, il Lucus Feroniae. La diffusione del culto a partire dalla Sabina, già sostenuta da Varrone, è largamente accolta dalla critica recente, sia sulla base dell'analisi linguistica del nome della dea, sia per la presenza, in Sabina, dei centri principali del culto (Trebula Mutuesca, Amiternum), da cui questo si irradia, oltre che presso Capena, in Umbria e in area volsca. Le attestazioni di Feronia in altre zone, come la Sardegna, il territorio lunense, Aquileia, Pesaro sono generalmente da collegare con episodi di colonizzazione romana. Il carattere esplicitamente emporico del Lucus Feroniae, affermato da Dionigi di Alicarnasso e Livio, che lo descrivono come un luogo di mercato frequentato da Sabini, Etruschi e Romani già dall'epoca di Tullo Ostilio, rende perfettamente conto della varietà di frequentazioni e di influenze, che caratterizzano il santuario almeno dall'età arcaica. Pur in assenza di documentazione archeologica relativa alle fasi più antiche, sembra del tutto affidabile la notizia della vitalità del culto capenate già in età regia. Feronia, infatti, a Terracina, risulta associata a Iuppiter Anxur, divinità eponima della città volsca, il che sembra far risalire l'introduzione del suo culto all'inizio della presenza volsca nella Pianura Pontina, cioè ai primi decenni del V sec. a.C., fornendo, inoltre, un possibile indizio di una provenienza settentrionale, da area sabina, dell'ethnos volsco. È ipotizzabile, dunque, che la dea fosse venerata nel santuario tiberino, prospiciente la Sabina, ben avanti il suo arrivo nel Lazio tirrenico. Al di là della semplice frequentazione del luogo di culto e del mercato, un ruolo di primo piano rivestito dalla componente sabina presso il Lucus Feroniae, in epoca arcaica, sembra suggerito dall'episodio del rapimento dei mercanti romani, riferito da Dionigi di Alicarnasso. I rapitori sabini compiono una ritorsione nei confronti dei Romani, che avevano trattenuto alcuni di loro presso l'Asylum, tra il Capitolium e l'Arx, il che fa pensare che i Sabini esercitassero una sorta di protettorato sul santuario tiberino, e avessero, su di esso, una capacità di controllo analoga a quella che i Romani avevano sull'Asylum romuleo. La vocazione emporica del Lucus Feroniae è naturalmente legata alla sua collocazione topografica, nel punto in cui i percorsi sabini di transumanza a breve raggio attraversano il Tevere, tra i due grandi centri sabini di Poggio Sommavilla e Colle del Forno, per dirigersi verso la costa meridionale dell'Etruria. La dislocazione presso il punto di arrivo dei principali tratturi dell'area appenninica, popolata da genti sabelliche, è, peraltro, una caratteristica comune ai più antichi luoghi di culto di Feronia, come Trebula Mutuesca e Terracina, che condividono col Lucus Feroniae capenate anche la collocazione all'estremità di un territorio etnicamente omogeneo. È stato osservato come, in questi santuari, l'attività emporica marittima si intrecciasse con quella legata allo scambio del bestiame, e, nell'ottica di un'apertura verso l'economia pastorale dei Sardi, è stata inquadrata la fondazione romana, nel 386 a.C., di una Pheronia polis in Sardegna, presso Posada. Da questa località proviene, inoltre, una statuetta bronzea, databile tra la fine del V e i primi decenni del IV sec. a.C., raffigurante un Ercole di tipo italico, divinità di cui è noto il legame con la sfera dello scambio, anche in rapporto agli armenti. L'epoca dell'apoikia sarda ha portato a ipotizzare un collegamento col Lucus Feroniae capenate, dato che già tra il 389 e il 387 a.C. nel territorio di Capena erano stanziati coloni romani, misti a disertori Veienti, Capenati e Falisci. La filiazione del culto sardo da quello tiberino sembra, inoltre, perfettamente compatibile con le pur scarne attestazioni relative a una presenza di Ercole nel santuario capenate. A questo proposito è interessante notare che su una Heraklesschale, ancora sostanzialmente inedita, proveniente dalla stipe del santuario, il dio è rappresentato con la leonté e la clava nella mano sinistra, e lo scyphus di legno nella mano destra. Questi due ultimi attributi di Ercole erano conservati nel sacello presso l'Ara Maxima del Foro Boario, a Roma, e lo scyphus, usato dal pretore urbano per libare nel corso del sacrificio annuale presso l'ara, compare anche nella statua di culto di Alba Fucens, nella quale, per vari motivi, si è proposto di riconoscere una replica del simulacro del santuario del Foro Boario. Il richiamo iconografico a questi elementi, in un santuario-mercato ubicato lungo percorsi di transumanza, come era il Lucus Feroniae, non sembra casuale, ma potrebbe, in un certo senso, evocare il culto dell'Ara Maxima, e, in particolare, un aspetto fondamentale di esso, rappresentato dal collegamento con le Salinae ai piedi dell'Aventino. Queste, ubicate presso la porta Trigemina, e dunque prossime all'Ara Maxima, erano il luogo di deposito del sale proveniente dalle saline ostiensi, e destinato alla Sabina, e, in generale, alle popolazioni dell'interno dell'Italia centrale, dedite a un'economia pastorale. L'Ercole del Foro Boario, che tutelava le attività economiche collegate allo scambio del bestiame, sovrintendeva anche all'approvvigionamento del sale, e in questo senso va spiegato anche l'epiteto di Salarius, attestato per il dio ad Alba Fucens, dove, come è stato visto, il santuario di Ercole aveva la funzione di forum pecuarium. La dislocazione di santuari-mercati lungo i tratturi garantiva, dunque, ai pastori, dietro necessario compenso, la possibilità di rifornirsi di sale, e lo stesso doveva verificarsi presso il Lucus Feroniae. Questo sembra confermato dal fatto che, come è stato di recente dimostrato, la via lungo cui sorge il santuario, l'attuale strada provinciale Tiberina, vada, in realtà, identificata con la via Campana in agro falisco, menzionata da Vitruvio, in relazione a una fonte letale per uccelli e piccoli rettili. Il nome della via va spiegato, infatti, in relazione al punto di arrivo, costituito dal Campus Salinarum alla foce del Tevere, dove erano le saline. Nel comparto falisco, l'analisi della documentazione relativa ai luoghi di culto ha evidenziato una più marcata influenza di Veio rispetto all'area capenate. Questa risulta particolarmente rilevante in un centro come Narce, segnato, sin dall'inizio della sua storia, da una netta impronta veiente, e il cui declino coinciderà con gli anni della conquista della città etrusca. Per limitarci alla sfera del sacro, già da un primo esame dei materiali rinvenuti nel santuario suburbano di Monte Li Santi-Le Rote, di cui si attende la pubblicazione integrale, è stata segnalata, dall'inizio del V sec. a.C., epoca in cui comincia la frequentazione dell'area sacra, la presenza di prototipi veienti, che sono all'origine di una produzione locale di piccole terrecotte figurate. A un modello veiente sono riconducibili le cisterne a cielo aperto, che affiancavano l'edificio templare in almeno due dei principali santuari di Falerii Veteres, quello di Vignale e quello dello Scasato I, da identificare entrambi come sedi di un culto di Apollo. Più problematico risulta, invece, l'accostamento ad esse degli apprestamenti idrici rinvenuti presso un'area sacra urbana, recentemente individuata presso la moderna via Gramsci, nella parte meridionale del pianoro di Civita Castellana, e solo da una vecchia notizia d'archivio della Soprintendenza sappiamo di un'analoga cisterna rinvenuta presso Corchiano all'inizio del '900. Nei casi meglio documentati di Vignale e dello Scasato, tali impianti idrici risultano coevi alla fase più antica del santuario, e rispondono a uno schema che, a Veio, ricorre presso il santuario di Apollo al Portonaccio, presso il tempio a oikos di Piazza d'Armi, nel santuario di Menerva presso Porta Caere, e nel santuario in località Casale Pian Roseto. Non è facile determinare l'esatto valore da attribuire, di volta in volta, a tali cisterne, ma l'enfasi topografica ad esse accordata nell'ambito dei santuari non pare permetta di prescindere da un collegamento con pratiche rituali. Per gli impianti di Falerii si è pensato a un collegamento col santuario del Portonaccio, anche sulla base della corrispondenza cultuale incentrata sulla figura di Apollo, e la piscina è stata spiegata, dunque, in relazione a rituali di purificazione, legati a un culto oracolare. Dopo la sconfitta di Veio Falerii si trovò non solo a tener testa a Roma sul piano militare, ma dovette dimostrarsi non inferiore anche per prestigio e capacità autorappresentativa, essendo l'altro grande centro della basse valle del Tevere. Questo aspetto è stato colto, in particolare, sulla base della decorazione templare della città falisca, che conosce, intorno al secondo-terzo decennio del IV sec. a.C., un rinnovamento generalizzato, dovuto alla nascita di un'importante scuola coroplastica, la cui attività si riconosce anche nel frammento isolato di rilievo fittile rappresentante una Nike, da Fabrica di Roma. Una diversa reazione alla presa di Veio è attestata per l'altro importante centro falisco, quello di Narce, anche attraverso la documentazione fornita dal santuario di Monte Li Santi-Le Rote. Il luogo di culto continua a essere frequentato anche dopo la crisi dell'insediamento urbano, riscontrata attraverso una consistente contrazione delle necropoli a partire dal IV sec. a.C., ma nella prima metà del III sec. a.C. è attestata una contrazione del culto in vari settori del santuario, contestualmente all'introduzione di nuove categorie di ex-voto, quali i votivi anatomici, i bambini in fasce, le terrecotte raffiguranti animali. Questi mutamenti sono stati messi in relazione con la vittoria romana sui Falisci nel 293 a.C., mentre un secondo momento di contrazione del culto sembra coincidere con la definitiva conquista romana del 241 a.C. Dall'inizio del III sec. a.C. anche nei depositi di Falerii vengono introdotti nuovi tipi di votivi, cui si è fatto cenno precedentemente, e, come anche nel santuario di Monte Li Santi-Le Rote, si registra la presenza di monetazione di zecca urbana, che entra a far parte delle offerte. Tale dato diventa ancora più eloquente, se si considera l'assenza di monetazione locale nei contesti di epoca preromana, che sembra tradire l'indifferenza delle popolazioni falische verso tale tipo di offerta. È evidente, dunque, anche per Falerii, un'influenza del mercato romano dopo gli eventi bellici che segnarono la vittoria di Spurio Carvilio sui Falisci. La città, tuttavia, sembra fronteggiare la crisi, tanto da non mettere in pericolo le sue istituzioni, come dimostrano le dediche falische poste, nel Santuario dei Sassi Caduti, a Mercurio, dagli efiles, l'unica carica attestata per la città. Del resto, anche con la costruzione del nuovo centro di Falerii Novi, la documentazione relativa alla sfera religiosa attesta la conservazione, a livello pubblico, della lingua e della grafia falisca, tramite la dedica a Menerva posta dal pretore della città, nella seconda metà del III sec. a.C. (CIL XI 3081). Quanto sappiamo sui culti di età repubblicana di Capena e del suo territorio si limita al santuario di Lucus Feroniae, dove praticamente quasi tutti i materiali e le fonti epigrafiche sono inquadrabili nel corso del III sec. a.C., e a un paio di dediche di III sec. a.C. La capitolazione di Capena subito dopo la presa di Veio (395 a.C.) rende, in questa fase, la presenza romana ormai stabile da circa un secolo, dunque non sorprende che le iscrizioni sacre utilizzino un formulario specificamente latino, anche con attestazioni piuttosto precoci di espressioni che diventeranno correnti nel corso del II sec. a.C. Uno dei primi esempi attestati di abbreviazione alle sole iniziali della formula di dedica d(onum) d(edit) me(rito) è in CIL I², 2435, provenente dalla necropoli capenate delle Saliere. La documentazione archeologica più antica riguardo alla vita religiosa dell'area presa in esame proviene da Falerii Veteres. In ordine cronologico, la prima divinità attestata epigraficamente è Apollo, il cui nome compare inciso in falisco su un frammento di ceramica attica dei primi decenni del V sec. a.C. dal santuario di Vignale. È notevole che si tratti in assoluto della più antica attestazione conosciuta del nome latinizzato del dio, che indica la sua precoce assimilazione nel pantheon falisco, dove, già da quest'epoca, bisogna riconoscere come avvenuta l'identificazione con Apollo del locale Soranus. Il culto del dio del Soratte, attestato per via epigrafica solo in età imperiale, attraverso due dediche a Soranus Apollo, può essere coerentemente collocato tra le più antiche manifestazioni religiose del comprensorio falisco-capenate, e probabilmente la sede cultuale del Monte Soratte doveva fungere da tramite tra le due aree. Nel territorio falisco la presenza del dio lascia tracce più consistenti, attraverso la duplicazione del culto di Apollo a Falerii Veteres, e una dedica di età repubblicana da Falerii Novi, mentre sembra affievolirsi in area capenate, dove ne resta traccia solo in due dediche ad Apollo della prima età imperiale da Civitella S. Paolo, e in una controversa notizia di Strabone, che, apparentemente per errore, ubica al Lucus Feroniae le cerimonie in onore di Sorano, che si svolgevano, invece, sul Soratte. Anche questa notizia, tuttavia, si inserisce in un sistema di corrispondenze cultuali, che associa a una dea ctonia, della fertilità, un paredro di tipo "apollineo", cioè una divinità maschile, giovanile, con aspetti inferi e mantici. Non sembra casuale, in questo contesto, che il santuario per cui è attestata una più antica frequentazione a Falerii Veteres sia quello di Giunone Curite, una divinità che sembra rispondere allo schema di dea matronale e guerriera (era una Giunone armata, ma anche protettrice delle matrone) per la quale, pure, è attestata l'associazione cultuale con un giovane dio, della stessa tipologia di Sorano. Anche se non sono attestati direttamente rapporti tra Iuno Curitis e Sorano Apollo non sembra da trascurare il dato che l'unica statuetta di Apollo liricine, di IV sec. a.C., rinvenuta a Falerii Veteres provenga proprio dal santuario della dea; inoltre quando essa fu evocata a Roma dopo la presa di Falerii nel 241 a.C., insieme al suo tempio, in Campo, fu costruito quello di Iuppiter Fulgur, una divinità parimenti evocata dal centro falisco, e per la quale, pure, si possono istituire dei parallelismi con Soranus, attraverso l'assimilazione con Veiove. Nell'agro falisco, come in quello capenate, le più antiche attestazioni cultuali si riferiscano, dunque, a una coppia di divinità che, pur nelle differenze maturate in aspetti specifici del culto, sembra rispondere a esigenze cultuali piuttosto omogenee. Con l'età imperiale, infine, il panorama dei culti della zona considerata sembra diventare più omogeneo, inserendosi, peraltro, in una tendenza piuttosto generale. La manifestazione più appariscente è costituita, naturalmente, dal culto imperiale, attestato molto presto in Etruria meridionale. Da Nepi proviene la più antica testimonianza nota in Etruria, costituita da una dedica in onore di Augusto da parte di quattro Magistri Augustales (CIL XI, 3200). L'iscrizione è databile al 12 a.C., anno della fondazione del collegio di Nepi, e dell'istituzione, a Roma, del culto del Genius di Augusto e dei Lares Augusti, venerati nei compita dei vici della città. Altri esempi di una piuttosto precoce diffusione del culto imperiale vengono da Falerii Novi (CIL XI, 3083, databile tra il 2 a.C. e il 14 d.C.; CIL XI, 3076, età augustea); da Lucus Feroniae, dove intorno al 31 d.C. è attestato per la prima volta l'uso della formula in honorem domus divinae (AE 1978, n. 295). Il fatto che la diffusione del culto imperiale in agro falisco-capenate avvenga praticamente negli stessi anni che a Roma, sembra legato anche ai rapporti che legarono Augusto e la dinastia giulio-claudia a questo territorio. Dopo Anzio veterani di Ottaviano ottennero terre nell'Etruria meridionale, lungo il corso del Tevere, e non è un caso che l'Augusteo di Lucus Feroniae, l'unico in Etruria meridionale, che sia noto, oltre che epigraficamente, anche attraverso i suoi resti, sia stato eretto tra il 14 e il 20 d.C. da due membri della gens senatoria, filoagustea, dei Volusii Saturnini. Augusto stesso e membri della dinastia parteciparono direttamente alla vita civile dei centri della regione: Augusto fu pater municipii a Falerii Novi, Tiberio e Druso Maggiore furono patroni della colonia a Lucus Feroniae, tra l'11 e il 9 a.C. Inoltre la presenza, nel territorio capenate, di liberti imperiali incaricati dell'amministrazione del patrimonio dell'imperatore, fa pensare all'esistenza di fundi imperiali. La documentazione di età imperiale è costituita, inoltre, da una serie di iscrizioni che difficilmente possono farci risalire a specifici luoghi di culto, e dalle quali, in molti casi, si evince soprattutto una richiesta di salute e di fertilità alla divinità, come avveniva in età repubblicana, tra il IV e il II sec. a.C., attraverso l'offerta nei santuari di votivi anatomici. Sono note anche alcune attestazioni di culti orientali (Mater Deum e Iside, anche associate, da Falerii Novi e dal suo territorio; una dedica alla Mater Deum da Nazzano, in territorio capenate), che rientrano nell'ambito della devozione privata, tranne nel caso del sacerdozio di Iside a Mater Deum attestato a Falerii Novi. ; Inventaire des lieux de culte de la zone falisco-capenate. Résumé. Le recueil des sources historiques relatives à la vie religieuse de la zone falisco-capenate a eut comme but, tout d'abord, la localisation des lieux de culte identifiables avec certitude comme tels. Lorsque cela s'est avéré impossible, particulièrement en présence de documents épigraphiques isolés et d'origine incertaine, on a tout de même enregistré l'existence du culte. On veut reconstruire, au moyen de la documentation récoltée, une histoire des cultes de la zone considérée depuis les premières apparitions jusqu'à l'âge impérial. La zone considérée, insérée dans la Regio VII Etruria dans le cadre de l'organisation territoriale de l'Italie augustéenne, est comprise dans les limites naturelles du lac de Bracciano et du lac de Vico à l'ouest, du cours du Tibre à l'est, tandis que les limites septentrionale et méridionale sont délimitées, respectivement, par les reliefs des Monts Cimini et des Monts Sabatini. Les centres examinés sont ceux de Lucus Feroniae, Capena, Falerii Veteres, Falerii Novi, Narce, Sutri et Nepi. La communauté capenate occupait la partie orientale du territoire, un zone de plaine, dominée au nord par le massif du Mont Soratte, et délimitée à l'est par l'anse du Tibre. Son centre était constitué par l'habitat de Capena, l'actuel Col de la Civitucola, dont dépendaient une série de petits sites, encore peu étudiés, disséminés en position stratégique sur le Tibre, ou en correspondance d'axes routiers de liaison au fleuve. Le principal de ces derniers est localisé sur le site de l'actuelle Nazzano, occupé de manière permanente à partir du VIIIème siècle av. J.-C., et situé en correspondance de l'habitat sabin de Campo del Pozzo, sur l'autre rive du Tibre. La zone falisque s'articule, par contre, sur un paysage d'âpres collines de tuf, disposées autour du bassin hydrographique du torrent Treia, affluent du Tibre, qui parcourt le territoire en direction longitudinale. Le long du cours d'eau se développèrent les deux plus antiques et importants centres falisques de Falerii Veteres et Narce, un site que les plus récentes recherches tendent à reconnaître, et de manière toujours plus convaincante, comme la Fescennium connue dans les sources historiques, le deuxième habitat falisque, outre à Falerii, dont on reporte le nom; le long d'affluents du Treia sont situées Nepi et Falerii Novi. Malgré la spécificité culturelle progressivement développée par falisques et capenates, la situation géographique du territoire occupé le rend naturellement perméable aux influences étrusques et sabines, aspect relevé par la documentation archéologique et par quelques informations dans les sources antiques, réévaluée par les plus récentes études. Une position différente s'était par contre imposée après les premières recherches effectuées dans la région entre la fin du XIXème et le début du XXème siècle : celles-ci avaient mis l'accent sur les caractères culturels spécifiques des populations locales, en soulignant la substantielle autonomie de ces populations par rapport aux Etrusques, surtout sur la base des grandes similitudes entre les langues falisque et latine. Une telle perception fut dominante jusqu'à la deuxième moitié des années Soixante du Vingtième siècle, lorsque la publication des premières données sur les nécropoles de Véies mirent en lumière les rapports étroits avec les zones falisque et capenate entre le VIIIème et le VIIème siècle av. J.-C. Les études sur le peuplement de l'Etrurie protohistorique, conduites à partir des années '80 du XXème siècle ont focalisé l'attention sur une implication de Véies dans le peuplement de la zone comprise entre les Monts Cimini et Sabatini d'une part et le Tibre d'autre part, et cela au début de l'Âge du Fer, études confirmées par les récentes analyses des trousseaux des principales nécropoles falisques, qui ont prouvé qu'il existait au VIIIème et au début du VIIème siècle av. J.-C. d'importants parallèles avec les habitudes funéraires de Véies, bien que certains aspects spécifiques de la culture locale y fussent conservés. Le corpus d'inscriptions étrusques provenant de la nécropole de Narce démontre, pour tout le VII et le VIème siècle ac. J.-C., la présence continue de populations parlant la langue étrusque, qui utilisent un système d'écriture de type méridional, reconductible à Véies, dont Narce semble avoir constitué un avant-poste en territoire falisque. Déjà au début du VIIème siècle av. J.-C. cependant, on remarque les signes évidents d'une plus spécifique caractérisation culturelle des zones falisques et capenates, et cela au travers, entre autre, de la diffusion d'un idiome falisque, semblable au latin, documenté par des épigraphes au VIIème et au VIème siècle av. J.-C., surtout à Falerii Veteres. Ultérieur élément de contact culturel avec le monde latin est représenté, dans ce centre, par le rituel funéraire des inhumations infantiles dans la zone habitée. Une telle habitude, qui trouve de nombreuses comparaisons dans le Latium vetus, est étrangère à l'Etrurie, alors qu'elle est documentée à Cività Castellana, en localité «lo Scasato», par deux sépultures d'enfants datables entre la fin du VIIIème siècle et la première moitié du VIIème siècle av. J.-C. A Capena a été remarqué, à partir du VIIème siècle av. J.-C., une grande influence provenant de l'aire sabine, surtout à travers la documentation archéologique fournie par les nécropoles, tandis que du point de vue linguistique un influence du versant oriental du Tibre a été remarquée, en particulier par une analyse du noyau plus consistant des inscriptions relatifs aux nouveaux-nés, qui remonte au IV – IIIème siècle av. J.-C. La réceptivité vis-à-vis des nouveautés des populations limitrophes et la capacité d'élaborations originales, prouvées archéologiquement déjà depuis les phases les plus antiques de l'histoire des peuples falisques et capenates, peuvent offrir une aide documentaire à la perception que les écrivains antiques avaient de l'ethnos falisque, en trouvant un équivalent dans les traditions qui définissaient les Falisques comme des Etrusques, ou bien comme un peuple à soi, caractérisé par une spécificité propre, aussi linguistique. Cette dernière donnée trahit la mémoire de contacts avec le monde latin. Un troisième filon antique, qui se mêle à celui d'origine étrusque, revendique pour les falisques une ascendance grecque, plus précisément de l'Argolide et semble le fruit d'une construction d'érudits élaborée successivement. L'information de l'origine argolide remonte, par tradition indirecte, aux Origines de Caton, et se relie à celle de la fondation de Falerii de la part du héros Halesus, fils d'Agamemnon, qui aurait abandonné la maison paternelle après l'assassinat de son père. Ovide et Denys d'Halicarnasse attribuent au héros grec l'institution du culte de Junon à Falerii, dont le caractère originel argolide serait conservé dans le rite célébré en occasion de la fête annuelle de la déesse. L'importance accordée au culte de Junon au sein d'une telle tradition a amené à supposer que celui-ci se soit développé précisément à partir de la donnée religieuse de la présence à Falerii d'une divinité semblable à Héra d'Argos. Grâce à l'examen linguistique du nom du fondateur, qui n'a pas combattu à Troie et qui n'a eut aucun rôle dans le monde grec, on a conclu qu'il devait s'agir d'un héros local, et que la formation de l'éponyme ait été précédent à la moitié du IVème siècle av. J.-C., lorsque l'affirmation du rhotacisme est documenté dans la culture falisque. L'élaboration de la légende de Halesus doit donc être située à un moment précédent cette date qui, comme on l'a pensé, puisse coïncider avec la présence à Falerii d'artistes grecs ou hellénisés, actifs dans la céramographie et dans la choroplastique, à partir de la fin du Vème siècle av. J.-C. Cette tradition se relie à celle sur l'origine étrusque, par l'information de Servius, selon lequel Halesus serait le grand-père du roi de Véies Morrius. Le souvenir d'une descendance de la ville étrusque est commune aussi a Capena où, d'après une nouvelle de Caton, rapportée par Servius, les luci Capeni avaient été fondés par des jeunes de Véies, envoyés par un roi Properce, dans le nom duquel a été identifié une origine non étrusque, mais bien italico-orientale. Du point de vue historique, le rapprochement entre Véies, falisques et capenates sera documenté dans les sources par la présence constante des deux peuples au flanc de la ville étrusque au cours des luttes contre Rome entre la deuxième moitié du Vème et le début du IVème siècle av. J.-C. D'un tel système complexe d'influences participe aussi la sphère religieuse de la zone en question. Il est intéressant de noter, à ce propos, que la principale divinité masculine du panthéon falisco-capenate, le dieu du Mont Soratte, Soranus Apollon, constitue le correspondant exact de l'étrusque Śuri, comme l'a démontré Giovanni Colonna. La particularité du culte de Soratte, toutefois, est déterminée par la cérémonie annuelle des Hirpi Sorani, qui marchaient indemnes sur des charbons ardents et dont le nom, dans le récit étiologique sur l'origine du rite transmis par Servius, est expliqué en relation à hirpus, le nom sabin pour «loup», parfaitement cohérent avec la caractéristique frontalière de ce territoire. D'origine sabine est aussi la divinité vénérée dans le seul grand sanctuaire connu dans le territoire capenate, le Lucus Feroniae. La diffusion du culte à partir de la Sabine, version soutenue déjà par Varron, est largement acceptée par la critique récente, sur la base d'une part de l'analyse linguistique du nom de la déesse et d'autre part vu la présence sur le territoire sabin des principaux centres de culte (Trebula Mutuesca, Aminternum), d'où ceux-ci se diffusent, outre à Capena, vers l'Ombrie et le territoire volsque. Les attestations de Feronia dans d'autres zones, comme en Sardaigne, en territoire de Luni, à Aquilée et à Pesaro sont généralement à mettre en relation avec des épisodes de colonisation romaine. Le caractère explicitement commercial du Lucus Feroniae, affirmé par Denys d'Halicarnasse et par Tite-Live, qui le décrivent comme un lieu de marché fréquenté par les sabins, les étrusques et les romains déjà à l'époque de Tullius Ostilius, rend parfaitement compte de la variété des fréquentations et des influences qui caractérisent le sanctuaire à partir de l'Âge archaïque. Bien que n'ayant pas de documentation archéologique relative aux phases les plus antiques, l'information sur la vitalité du culte capenate déjà à l'époque royale semble fiable. Feronia, en effet, est couplée, à Terracina, à Iuppiter Anxur, divinité éponyme de la ville volsque, ce qui semble faire remonter l'introduction de son culte au début de la présence volsque dans la plaine pontine, c'est-à-dire vers les premières décennies du Vème siècle av. J.-C. Cela fournit, en plus, un indice possible d'une provenance septentrionale de l'ethnos volsque depuis la zone sabine. Il est donc envisageable que la déesse ait été adorée dans le sanctuaire tibérien, en face de la Sabine, bien avant son arrivée dans le Latium tyrrhénien. Au-delà de la simple fréquentation du lieu de culte et du marché, un rôle de premier plan joué par l'élément sabin pour le Lucus Feroniae en époque archaïque semble suggéré par l'épisode de l'enlèvement de marchants romains relaté par Denys d'Halicarnasse. Les ravisseurs sabins effectuent une rétorsion contre les romains, qui avaient enfermé certains des leurs sur l'Asylum, entre le Capitole et l'Arx, ce qui fait penser que les sabins exerçaient une sorte de protectorat sur le sanctuaire tibérien et qu'ils avaient sur celui-ci une capacité de contrôle semblable à celui que les romains avaient sur l'Asylum romuléen. La vocation commerciale du Lucus Feroniae est naturellement liée à son emplacement topographique, à l'endroit où les parcours sabins de transhumance à courte distance traversent le Tibre, entre les deux grands centres sabins de Poggio Sommavilla et Colle del Forno, pour se diriger vers la côte méridionale de l'Etrurie. La dislocation près du lieu d'arrivée des principaux sentiers de la zone apennine, habitée de peuplades sabelliques, est, en outre, une caractéristique commune aux plus anciens lieux de culte de Feronia, comme par exemple Trebula Mutuesca et Terracina, qui partagent avec le Lucus Feroniae capenate l'emplacement à l'extrémité d'un territoire ethniquement homogène. Il a été observé combien, dans ces sanctuaires, l'activité commerciale maritime était liée à l'échange du bétail et il faut prendre en compte l'ouverture à l'économie pastorale sarde pour comprendre la fondation romaine en 386 av. J.-C. d'une Pheronia polis en Sardaigne, près de Posada. De cette localité provient, en outre, une statuette en bronze, datable entre la fin du Vème et les premières décennies du IVème siècle av. J.-C., qui représente un Hercule de type italique, divinité dont on connaît le lien avec la sphère de l'échange, et surtout son rapport avec les troupeaux. L'époque de l'apoikia sarde a amené à envisager une relation avec le Lucus Feroniae capenate, vu que déjà entre 389 et le 387 av. J.-C. dans le territoire de Capena des colons romains s'étaient établis, unis à des déserteurs provenant de Véies, Capena et Falerii. La filiation du culte sarde à partir du culte tibérien semble, en outre, parfaitement compatible avec les rares attestations relatives à une présence d'Hercule dans le sanctuaire capenate. A ce sujet il est intéressant de remarquer que sur une Heraklesschale, encore inédite, provenant du dépôt votif du sanctuaire, le dieu est représenté avec la leonté et la massue dans la main gauche, et le skyphos en bois dans la main droite. Ces deux derniers attributs d'Hercule étaient conservés dans le sacellum près de l'Ara Maxima du Forum boarium, à Rome, et le skyphos, utilisé par le préteur urbain pour faire les libations au cours du sacrifice annuel auprès de l'Ara, apparaît aussi dans la statue de culte d'Alba Fucens, dans laquelle, en raison de nombreuses similitudes, on a proposé de reconnaître une réplique du simulacre du sanctuaire du Forum boarium. La répétition iconographique de ces éléments dans un sanctuaire-marché situé le long des voies de la transhumance, comme était le Lucus Feroniae, ne semble pas un hasard et pourrait d'ailleurs, dans un certain sens, évoquer le culte de l'Ara Maxima et en particulier un aspect fondamental de celui-ci, représenté par la liaison avec les Salinae aux pieds de l'Aventin. Celles-ci, situées près de la porta Trigemina, et donc proches de l'Ara Maxima, étaient le lieu de dépôt du sel provenant des salines d'Ostie destiné à la Sabine, et en général aux populations établies à l'intérieur de l'Italie centrale et vouées à l'économie pastorale. L'Hercule du Forum boarium, qui protégeait les activités économiques liées aux échanges de bétail, gouvernait aussi à l'approvisionnement du sel, et c'est en ce sens que doit aussi s'expliquer l'épithète de Salarius, attesté pour le dieu à Alba Fucens où, comme on l'a vu, le sanctuaire d'Hercule avait la fonction de forum pecuarium. La dislocation de sanctuaires-marchés le long des voies de transhumance garantissait donc aux pasteurs, après compensation nécessaire, la possibilité de se pourvoir en sel, et la même chose devait advenir au Lucus Feroniae. Ceci semble confirmé par le fait que, comme il a été démontré récemment, la route le long de laquelle se dresse le sanctuaire, l'actuelle route provinciale Tiberina, doive en réalité être identifiée comme la via Campana en territoire falisque, mentionné par Vitruve, en relation avec une source mortelle pour les oiseaux et les petits reptiles. Le nom de la route s'explique, en effet, en relation à son point d'arrivée, le Campus Salinarum situé à l'embouchure du Tibre, où se trouvaient les salines. Dans la zone falisque, l'analyse de la documentation relative aux lieux de culte a mis en évidence une influence majeure de Véies par rapport à la zone capenate. Cela résulte particulièrement important dans un centre comme Narce, marqué, depuis le début de son histoire, par une nette influence de Véies, et dont le déclin coïncidera avec les années de la conquête de la ville étrusque. Pour nous limiter à la sphère du sacré, déjà à partir d'un premier examen du matériel retrouvé dans le sanctuaire suburbain de Monte Li Santi – Le Rote, dont on attend la publication intégrale, on a signalé, à partir du Vème siècle av. J.-C., époque à laquelle commence la fréquentation de l'aire sacrée, la présence de prototypes provenant de Véies, qui sont à l'origine d'une production locale de petites terre cuites figurées. A un modèle de Véies sont reconductibles les citernes à ciel ouvert, qui flanquaient l'édifice templier dans au moins deux des principaux sanctuaires de Falerii Veteres, celui de Vignale et celui de Scasato I, tous deux à identifier comme lieux de culte dédiés à Apollon. Plus difficile est par contre le rapprochement de celles-ci aux citernes fermées retrouvées proche d'une aire sacré urbaine, récemment identifiée dans la moderne rue Gramsci, dans la partie méridionale du plateau de Civita Castellana, tandis que c'est seulement grâce à une vieille note des archives de la Surintendance que nous savons de l'existence d'une citerne semblable retrouvée près de Corchiano au début du Vingtième siècle. Dans les cas mieux documentés de Vignale et de Scasato, de tels systèmes hydrauliques résultent contemporains à la phase la plus antique du sanctuaire, et correspondent à un schéma qui revient à Véies dans le sanctuaire d'Apollon au Portonaccio, proche du temple à oikos de la Piazza d'Armi, dans le sanctuaire de Menerva près de la Porta Caere, ainsi que dans le sanctuaire situé en localité Casale Pian Roseto. Il n'est pas facile de déterminer la valeur exacte à attribuer, selon les cas, à de telles citernes, mais l'emphase topographique qu'on leur accorde dans le cadre des sanctuaires ne semble pas permettre de pouvoir exclure une relation avec les pratiques rituelles. Pour le site de Falerii on a pensé à une relation avec le sanctuaire de Portonaccio, entre autre sur la base d'une correspondance des cultes centrée sur la figure d'Apollon, et la piscine a ainsi été expliquée en relation à des rituels de purification liés à un culte oraculaire. Après la défaite de Véies, Falerii dut faire face non seulement à Rome du point de vue militaire, mais elle dut aussi se montrer non inférieure par prestige et capacité d'autoreprésentation, étant l'autre grand centre de la basse vallée du Tibre. Cet aspect a été noté, en particulier, sur la base de la décoration des temples de la ville falisque, qui connaît vers la deuxième – troisième décennie du IVème siècle av. J.-C. un renouveau général dû à la naissance d'une importante école choroplastique, dont l'activité se reconnaît aussi dans le fragment isolé de relief d'argile représentant une Nike, provenant de Fabrica di Roma. Une autre réaction à la prise de Véies est attestée dans l'autre important centre falisque, celui de Narce, aussi grâce à la documentation fournie par le sanctuaire de Monte Li Santi – Le Rote. Le lieu de culte continue à être fréquenté après la crise de la ville, comme le démontre une consistante contraction des nécropoles à partir du IVème siècle av. J.-C., mais dans la première moitié du IIIème siècle une ultérieure réduction du culte est prouvée dans de nombreux secteurs du sanctuaire, en parallèle à l'introduction de nouvelles catégories d'ex-voto, comme les ex-voto anatomiques, les nouveaux-nés enveloppés dans des bandes, les terre cuites représentant des animaux. Ces changements ont été mis en relation avec la victoire romaine sur les Falisques en 293 av. J.-C., alors qu'un deuxième moment de contraction du culte semble coïncider avec la définitive conquête romaine de 241 av. J.-C. Depuis le début du IIIème siècle av. J.-C., on assiste aussi dans les dépôts votifs de Falerii à l'introduction de nouveaux types d'ex-voto, dont on a parlé précédemment, et, comme pour le sanctuaire de Monte Li Santi – Le Rote, on enregistre la présence de pièces de monnaie romaines, qui commencent à constituer des offrandes. Une telle donnée devient encore plus éloquente lorsqu'on considère l'absence de monnaies locales dans les contextes préromains, qui semble trahir l'indifférence des populations falisques envers un tel type d'offrande. Il est donc évident aussi pour Falerii une influence du marché romain après les évènements belliqueux qui marquèrent la victoire de Spurius Carvilius sur les Falisques. La ville semble toutefois réussir à affronter la crise, au point de ne pas mettre en danger ses institutions, comme le démontrent les dédicaces falisques adressées à Mercure, dans le Sanctuaire dei Sassi Caduti, par les efiles, seuls magistrats attestés en ville. Par ailleurs, aussi avec la construction du nouveau centre de Falerii Novi, la documentation relative à la sphère religieuse prouve la conservation, au niveau public, de la langue et de la graphie falisque, par exemple dans la dédicace à Menerva effectuée par le préteur de la ville, pendant la deuxième moitié du IIIème siècle av. J.-C. (CIL XI 3081). Ce que nous savons sur les cultes de l'époque républicaine se limite au sanctuaire de Lucus Feroniae, où pratiquement tout le matériel et les sources épigraphiques peuvent être situés durant le IIIème siècle av. J.-C., et à deux dédicaces du IIIème siècle av. J.-C. La capitulation de Capena immédiatement après la chute de Véies (395 av. J.-C.) rend, à cette période, la présence romaine stable depuis environ déjà un siècle, et on ne se surprend donc pas du fait que les inscriptions sacrées utilisent un formulaire spécifiquement latin, avec même une présence plutôt précoce d'expressions qui deviendront courante au cours du IIème siècle av. J.-C. Un des premiers exemples attestés d'abréviations aux seules initiales de la formule de dédicace d(onum) d(edit) me(rito) se trouve dans CIL I, 2435, et provient de la nécropole capenate de Saliere. La plus antique documentation archéologique sur la vie religieuse de la zone prise en examen provient de Falerii Veteres. En ordre chronologique, la première divinité présente épigraphiquement est Apollon, dont le nom apparaît gravé en langue falisque sur un fragment de céramique attique remontant aux premières décennies du Vème siècle av. J.-C., qui provient du sanctuaire de Vignale. Il est intéressant de noter qu'il s'agit dans l'absolu de la plus antique attestation connue du nom latinisé du dieu, ce qui indique son assimilation précoce dans le pantheon falisque où, déjà à partir de cette époque, il faut reconnaître comme déjà effectuée l'identification entre Apollon et le dieu local Soranus. Le culte du dieu de Soratte, attesté épigraphiquement seulement à l'époque impériale, à travers deux dédicaces à Soranus Apollo, peut être situé de manière cohérente parmi les plus antiques manifestations religieuses du territoire falisco-capenate, et probablement le centre du culte du Mont Soratte devait servir de point de jonction entre les deux zones. Dans le territoire falisque la présence du dieu laisse des traces plus consistantes, à travers la duplication du culte d'Apollon à Falerii Veteres et une dédicace d'époque républicaine venant de Falerii Novi, tandis qu'elle semble s'affaiblir dans l'aire capenate, où on en trouve trace seulement dans deux dédicaces à Apollon, datant de la première époque impériale à Civitella S. Paolo, et dans un passage controversé de Strabon qui, apparemment par erreur, situe au Lucus Feroniae les cérémonies en l'honneur de Sorano, qui étaient au contraire célébrées sur le Mont Soratte. Cette information toutefois s'insère dans un système de correspondances cultuelles qui, associées à une déesse chtonienne, de la fertilité, et à un parèdre de type « apollinien », c'est-à-dire une divinité masculine, jeune, d'aspect infernal et mantique. Ce n'est pas un hasard, dans ce contexte, que le sanctuaire pour lequel est attestée une plus antique fréquentation à Falerii Veteres soit celui de Iuno Curitis, une divinité qui semble répondre au schéma de déesse matronale et guerrière (il s'agissait d'une Junon armée, mais aussi protectrice des matrones) pour laquelle, en outre, on a la preuve de l'association cultuelle avec un jeune dieu, de la même typologie que celle présente à Sorano. Même si on n'a pas d'attestations directes de l'existence de rapports entre Iuno Curitis et Sorano Apollo, il semble qu'il ne faille pas délaisser le fait que l'unique statuette d'Apollon jouant de la lyre, du IVème siècle av. J.-C., retrouvée à Falerii Veteres provienne justement du sanctuaire de la déesse; en outre lorsqu'elle fut évoquée à Rome après la prise de Falerii en 241 av. J.-C., en même temps que son temple situé in Campo, un autre temple fut construit, celui de Iuppiter Fulgur, une divinité du centre falisque pareillement évoquée, et pour laquelle on peut établir des parallèles avec Soranus, au travers de l'assimilation avec Veiove. Dans le territoire falisque comme dans celui capenate, les plus anciennes attestations cultuelles se réfèrent donc à un couple de divinités qui, tout en ayant des différences dans des aspects spécifiques du culte, semblent répondre à des exigences cultuelles plutôt homogènes. Durant l'époque impériale, enfin, le panorama des cultes de la zone considérée semble devenir plus homogène, en suivant par ailleurs une tendance générale. La manifestation plus évidente est formée, naturellement, par le culte impérial, présent très tôt en Etrurie méridionale. Le plus antique témoignage du culte impérial connu en Etrurie provient de Nepi, et il est constitué d'une dédicace en l'honneur d'Auguste de la part de quatre Magistri Augustales (CIL XI, 3200). L'inscription est datable à 12 av. J.-C., année de la fondation du collège de Nepi et de l'institution à Rome du culte du Genius d'Auguste ainsi que des Lares Augusti, vénérés dans les compita des vici de la ville. D'autres exemples d'une diffusion plutôt précoce du culte impérial viennent de Falerii Novi (CIL XI, 3083, datable entre 2 av. J.-C. et l'an 14 ; CIL XI, 3076, époque augustéenne); de Lucus Feroniae, où vers 31 av. J.-C. l'usage de la formule in honorem domus divinae (AE 1978, n. 295) est documenté pour la première fois. Le fait que la diffusion du culte impérial dans le territoire falisco-capenate ait commencé pratiquement dans les mêmes années qu'à Rome semble aussi lié aux rapports qu'eurent Auguste et la dynastie julio-claudienne avec ce territoire. Après Anzio les vétérans d'Octave obtinrent des terres en Etrurie méridionale, le long du cours du Tibre, et ce n'est pas un hasard si l'Augusteum de Lucus Feroniae, le seul en Etrurie méridionale connu outre que de manière épigraphique aussi grâce à ses vestiges, ait été érigé entre 14 et 20 apr. J.-C. par deux membres de la gens sénatoriale, filo-augustéenne, des Volusii Saturnini. Auguste lui-même et des membres de la dynastie participèrent directement à la vie civile des centres de la région: Auguste fut pater municipii à Falerii Novi, Tibère et Druse Majeur furent les patrons de la colonie à Lucus Feroniae, entre 11 et 9 av. J.-C. La présence, en outre, d'affranchis impériaux sur le territoire capenate, chargés de l'administration du patrimoine de l'empereur, fait penser à l'existence de fundi impériaux. La documentation d'époque impériale est formée d'une série d'inscriptions qui difficilement peuvent nous faire remonter à des lieux de cultes bien précis, et desquelles dans de nombreux cas, on déduit surtout une demande de santé et de fertilité à la divinité, comme il était fréquent à l'époque républicaine, entre le IV et le IIème siècle av- J.-C., qui s'exprime au moyen d'offrandes d'ex-voto anatomiques dans les sanctuaires. On connaît aussi quelques attestations de cultes orientaux (Mater Deum et Isis, parfois associées, provenant de Falerii Novi et de son territoire ; une dédicace à la Mater Deum de Nazzano, en territoire capenate), qui entrent dans le cadre d'une dévotion privée, sauf dans le cas du sacerdoce d'Isis à Mater Deum présent à Falerii Novi. ; The list of documentary sources concerning the religious life of the falisco-capenate area aim at findings the places of worship that can be identified with certainty. Whenever this has not been possible we have signalled the worship anyway. Through these documents we intend to reconstruct the history of the cults of the area examined, from its beginning to imperial age. The examined area, included in the Regio VII Etruria of the territorial organisation of Augustean Italy, is enclosed within the natural limits of the Bracciano lake and Vico lake at west, of the Tiber at east; the northern and southern limits are marked, respectively, by the Cimini mounts and Sabatini mounts. The sites considered are Lucus Feroniae, Capena, Falerii Veteres, Falerii Novi, Narce, Sutrium et Nepet. ; XIX Ciclo ; 1977

In einer Bevölkerung mit immer älteren und auch kränkeren Patienten nimmt die Zahl der Menschen mit Demenz deutlich zu. Damit stellen sie eine zunehmende Herausforderung an die Betreuung aller Beteiligten dar, sowohl in medizinischer als auch in pflegerischer sowie ethischer und sozialmedizinischer Sicht. Wie stellen wir uns dieser Herausforderung? Wie sehen wir diese Menschen in unserer Mitte? Inwieweit werden und können sie in unsere Gesellschaft integriert werden? Wie gehen wir mit ihnen in Praxis und Krankenhaus um? Wie behandeln wir sie, wie müssten, wie sollten wir sie behandeln? Der 6. Ärztetag am Dom will versuchen, aus medizinischer, medizinisch-psychologischer, sozialer und ethischer Sicht hierzu die Fragen einzugrenzen und erste Antworten zu geben.Grußworte (Bischof Dr. Franz-Peter Tebartz-van Elst, Limburg)Der Blick des Gläubigen führt die notwendige Differenzierung der wissenschaftlichen Fachdisziplinen wieder zusammen: Der ganze Mensch, in jedem Stadium des Lebens, ist einmalig; er besitzt einen Namen, nicht nur ein Krankheitsbild. Ungeachtet seiner körperlich-geistigen Einbußen besitzt er eine Würde, die in seiner Bundespartnerschaft mit Gott wurzelt. Alle Menschen sind aufgerufen, demente Personen als selbstverständlichen Teil unserer Gemeinschaft anzunehmen. Auch Demenz ist Leben.Medizinische Grundlagen und Behandlungsmöglichkeiten der Demenz (Prof. Dr. med. Johannes Pantel und Dr. rer. nat. Julia Haberstroh, Arbeitsbereich Altersmedizin mit Schwerpunkt Psychogeriatrie und klinische Gerontologie, Institut für Allgemeinmedizin der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main)Die Demenzen zählen zu den häufigsten neuropsychiatrischen Erkrankungen des höheren Lebensalters. Demenz ist ein klinisch definiertes Syndrom, dessen Leitsymptomatik eine chronische und zumeist im Alter erworbene organisch bedingte Beeinträchtigung der intellektuellen Leistungsfähigkeit darstellt. In den fortgeschrittenen Stadien geht diese mit einem erheblichen Verlust an Autonomie und der Fähigkeit zur ...

La evolución del trabajo y sus nuevas formas de organización han incidido profundamente en el poder de dirección. Los cambios en las organizaciones productivas, por la pérdida de centralidad del trabajo industrial de fábrica siguiendo al modelo taylorista, la aparición de nuevas formas de prestación subordinada de trabajo, deslocalizaciones empresariales, las externalizaciones y la tercerización, sumada al impacto de las nuevas tecnologías en la empresa, han transformando la idea de empresa con una unidad de mando, concentrada en su poder absoluto. Sumado a la abolición de la categoría profesional en el contexto flexibilizador en que se inserta el derecho laboral europeo y su antítesis la conservación de la categoría profesional en la legislación laboral latinoamericana, lleva al análisis y la búsqueda de nuevas limitaciones que centrarán el objeto de este estudio. Este contexto tiene estrecha relación con las prácticas flexibilizadoras que comenzaron en América Latina en la década de 1980 y que se encuentran hoy insertadas en el derecho laboral europeo. Sus consecuencias tuvieron gran repercusión en la Organización Internacional del Trabajo cuanto se intenta poner límites con la aprobación del Convenio 158 sobre terminación de la relación laboral, el cual tuvo como base restringir el arbitrio empresarial en este campo. La doctrina laboral fue conteste en estudiar cuatro categorías de límites a este impulso flexibilizador, a saber: límites sociales, sindicales, políticos y jurídicos. Con la finalidad de abordar un estudio comparativo donde se analicen los regímenes jurídicos laborales que refieren al poder de dirección y su relación con los derechos fundamentales de los trabajadores, el comportamiento de los operadores jurídicos en los dos modelos de relaciones laborales (español y uruguayo), es que se llega al estudio primero de los límites al poder de dirección para luego focalizar el análisis de la profesionalidad del trabajador como uno de los límites al poder de dirección del empleador. Se estudian dos regímenes distintos en su conformación, uno regulado con un estatuto de trabajadores (español) y otro con una discreta o liviana regulación de las relaciones laborales (el uruguayo). Este último conteste con sus orígenes de inmigración europea de principios del siglo XX y el sindicalismo anarquista de la época, pero contando actualmente con una activa participación del Estado en la conformación del diálogo social. Se estudia el ordenamiento jurídico laboral español que ve reforzado el poder de dirección del empleador, tanto en materia de derecho individual del trabajo como colectivo, por ejemplo dejando a la unilateralidad de la empresa la decisión del descuelgue de un convenio colectivo, y la antítesis a este sistema (uruguayo) que conforme a su contexto político social regional de América Latina, basado principalmente en la participación de las partes profesionales deja librado al diálogo social la conformación de los salarios, la descripción de las categorías, las condiciones laborales, y la actualización de los salarios. Sistema de relaciones laborales que se nutre del conflicto, pero se focaliza hacia la negociación y la apertura del diálogo entre las partes como fin para encaminar las relaciones laborales y reglamentar el trabajo. Las dificultades en la investigación se reflejan al describir las variaciones que tuvieron los regímenes jurídicos en los últimos años, uno con una tendencia flexibilizadora y otro con una significante estrategia protectora hacia el sector trabajador basada como se hizo referencia en el diálogo social. La dificultad es mayor al examinar el caso español al estar este ordenamiento en un permanente cambio normativo que ha hecho modificar las leyes más importantes prácticamente con frecuencia anual a partir de las reformas del 2010, 2011, la muy radical del 2012 y en fin sus posteriores desarrollos en 2013 y 2014. Además, el mandato legislativo de la Ley 20/2014 para la refundición en textos legislativos de las normas reformadas, ha culminado en la emanación de una serie de decretos legislativos de promulgación muy reciente y que por tanto no han podido ser recogidos en la presente tesis. En concreto, el Real decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. El texto no cambia el contenido normativo, pero en el presente trabajo de investigación no se ha podido reformular el apartado de citas sobre la base de este nuevo texto legal. II. ASPECTOS QUE ENCUADRAN EL OBJETO DE INVESTIGACIÓN Y LOS DESARROLLAN. El trabajo se divide en cuatro capítulos más un último capítulo (quinto) el que comprende las conclusiones. El capítulo PRIMERO trata sobre el poder de dirección del empleador y la regulación colectiva del mismo. Primero se hace referencia al concepto, contenido y fundamentos del poder de dirección del empleador. Seguidamente se hace referencia al poder de dirección del empleador y la regulación colectiva. Paso seguido se estudia la procedimentalización del poder de dirección, los derechos de información y consulta analizando el derecho comunitario, español y el enfoque latinoamericano desde la perspectiva uruguaya. En cuanto al concepto contenido y fundamentos del poder de dirección del empleador se ha remarcado el reconocimiento de un poder privado ejercido por el titular de la organización productiva. La generalización del trabajo asalariado como fórmula universal de aprovechar la fuerza de trabajo y aplicarla a los procesos de producción de bienes y servicios en un contexto de economía de mercado o de libre empresa, ha permitido que los juristas de todas las culturas jurídicas actuales - una vez desaparecido el llamado "bloque socialista tras la caída del muro en 1989 - reconozcan como un elemento característico de las relaciones de trabajo la existencia de un poder privado sobre las personas que es ejercido por el titular de la organización productiva. Este "poder privado" es regulado y configurado por las respectivas normas laborales de los ordenamientos nacional-estatales de manera muy semejante, lo que lógicamente ha repercutido de forma clara en el tratamiento doctrinal del mismo. En el presente apartado se pretende utilizar de forma conjunta las aportaciones de la doctrina laboralista tanto española como uruguaya sobre la definición del concepto y significado del poder de dirección empresarial, para de esta manera, remarcando la consideración homogénea de este poder, se pueda sin embargo resaltar las diferentes formas de aproximación al mismo a través de la forma en la que se conciben jurídicamente las relaciones laborales, estrictamente contractuales en España, de forma relacionista en Uruguay. Sin embargo, el resultado, como se puede ver, puede ser plenamente convergente en cuanto a las consecuencias, extensión y, especialmente, límites al mismo. Con referencia al poder de dirección del empleador y la regulación colectiva El ordenamiento jurídico establece límites de naturaleza colectiva que se ubican en la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva y la presencia de órganos de representación de los trabajadores en las empresas y centros de trabajo. Determinadas decisiones del empresario como la movilidad geográfica o la modificación sustancial de las condiciones de trabajo requieren previas consultas o acuerdos con los representantes de los trabajadores. La negociación colectiva puede establecer acuerdos y preceptos que delimitan la competencia del empresario y particularmente regulan su organización dentro de la empresa. Este es un tema que se entronca con la llamada promoción de la flexibilidad interna en las empresas y que constituye un denominador común de las últimas reformas laborales españolas. Consecuentemente se afirma que las limitaciones al poder de dirección presentan un carácter variable en el sentido que no están enmarcadas en un contexto solo jurídico, sino que conviven con variables económicas y políticas que hacen que sean más estrictas o no en función de momento histórico político que atraviesa el país. Esta afirmación contextualizadora sobre el tema puede comprobarse acudiendo a la experiencia latinoamericana en general y a las situaciones de cambio político que se vivieron con la llegada del siglo XXI, tras la terrible década privatizadora y neoliberal de finales del siglo pasado. En especial en Uruguay se vieron reforzadas con la apertura del diálogo social y el fortalecimiento de la negociación colectiva por rama de actividad. En Uruguay, el punto de partida es diferente, el diálogo social encauza el desequilibrio en las relaciones laborales. El derecho a la libertad sindical, la existencia de sindicatos realmente autónomos de las empresas y del Estado aparece como requisito fundamental para la existencia del diálogo social. Ejemplos convenios del sector de la industria de la alimentación en cuanto límites a procesos de tercerizaciones prohibiéndolos para el sector de producción y límites a la sustitución de puestos de trabajos permanentes por encargados o supervisores. La situación uruguaya es por tanto la opuesto a una reforma como la española que se basa en la descentralización negocial a nivel de empresa y la preferencia por este ámbito de negociación reforzado por la ampliación de las decisiones unilaterales del empleador para modificar las condiciones de trabajo. La doctrina es consecuente en señalar la influencia de la crisis económica del sistema capitalista que lleva a teorizar e imponer mecanismos de flexiseguridad en la relación de trabajo, supuestamente en defensa de la competitividad y del empleo, que residencian la viabilidad de las empresas en un efectivo reforzamiento de los poderes empresariales desde la capacidad de imponer condiciones contractuales hasta facilitar la extinción pasando por la ausencia de cautelas públicas o representativas de los trabajadores en las diversas vicisitudes de la relación de trabajo, e incluso debilitando el papel sindical en la negociación colectiva, impulsando la micro negociación de empresa y permitiendo la inaplicación unilateral de lo pactado en determinadas circunstancias, quebrando incluso por mandato legal la fuerza vinculante de los convenios, garantizada en España en su texto constitucional (art.37.1 CE). Pero en las relaciones laborales no solo existen limitantes relacionadas con lo sustancial de los actos de organización y gestión sino que actúan también sobre la forma como estos se canalizan, es decir de "condicionamientos al modo en que se deben ejercer estos, el compromiso de respetar determinados institucionalizados en los que intervienen los destinatarios del acto final o sus representantes para garantizar que se tenga en cuenta cualquier interés contrapuesto individual o colectivo sobre los que va a incidir el ejercicio del poder empresarial." Esto es lo que se ha denominado como procedimentalización del poder de dirección del empleador donde la toma de decisiones no es compartida por los trabajadores, sino que se racionaliza mediante procedimientos de información y consulta en la toma de decisiones de la empresa. La procedimentalización se resuelve en el reconocimiento de los derechos de información y consulta consagrados a favor de los representantes de los trabajadores en la empresa que, pretenden que la situación de desigualdad en la relación laboral sea menos distante. Se trata de un conjunto de "contrapoderes" del ordenamiento comunitario, además de su recepción en los ordenamientos nacionales y en el sistema de negociación colectiva. Los deberes y poderes de información suponen un proceso de democratización del poder empresarial a través de una transparencia creciente de su ejercicio. Se analizó la normativa comunitaria, la normativa española pero resulta de interés destacar el caso uruguayo donde la ley de negociación colectiva para el sector privado (ley 18566 de 2009) en su artículo 4to hace mención al derecho de información estableciendo el mismo. Esto no tendría mayor significancia sino es que las organizaciones de empleadores han presentado recurso de queja ante la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de OIT al entender que se está violando el CIT 98 sobre derecho de sindicalización y negociación colectiva, ratificado por Uruguay desde 1954. Según las organizaciones querellantes esta disposición no garantiza sanciones por eventuales excesos de los representantes sindicales y considera que todas las partes en la negociación, gocen o no de personería jurídica deber ser responsables ante eventuales violaciones del derecho de reserva de las informaciones que reciban en el marco de la negociación colectiva. El Comité de Libertad Sindical pidió al gobierno que vele por el respeto de este principio. Seguidamente en los capítulos SEGUNDO y TERCERO se estudian los límites al poder de dirección del empleador Para su mejor estudio siguiendo a la doctrina se ha clasificado los límites en internos y externos . Mientras que los límites externos hacen referencia fundamentalmente a obligaciones legales de carácter imperativo que restringen directamente la formas de ejercicio de las potestades empresariales, como clásicamente sucede con el necesario respeto por parte de los empleadores de los derechos fundamentales del trabajador y las libertades públicas, o de otras prescripciones legales de carácter imperativo, como en materia de salud laboral, o de otro tipo, los límites internos al poder de dirección del empleador son los que tienen que ver con el ámbito de la prestación debida y la forma de desarrollarla. Se trata de delimitar si frente a los frenos constitucionales, y legales, (además de los impuestos por los convenios colectivos), cabe también apelar a las instituciones civiles de la buena fe, abuso de derecho o fraude a la ley, así como a los criterios de razonabilidad y arbitrariedad como forma de ejercicio correcto del poder empresarial referido. En primer lugar, en vemos el capítulo segundo donde se estudian los límites internos al poder de dirección Se debe considerar la regularidad del poder en el sentido que las decisiones sobre el trabajo deben dictarse por quien tiene competencia para ello y que esta decisión debe estar enmarcada en las condiciones y circunstancias fijadas para el trabajo debido. Doctrinariamente se sostiene que "el poder de dirección tiene por base jurídica el contrato de trabajo; el compromiso contractual no solo lo legitima sino que también lo delimita, pues el trabajo debido condiciona la obediencia debida" , lo que implica que el contrato de trabajo limitaría la actuación del empleador, es decir plantea una renovación de instrumentos de tutela del trabajo desde la protección del contratante débil y el redescubrimiento del contrato como instrumento de limitación de los poderes empresariales. Este tipo de argumentos tendrían una difícil aceptación en el ordenamiento jurídico del Uruguay. En efecto, la doctrina uruguaya ha puesto un gran énfasis en señalar que el contrato de trabajo es considerado un contrato de adhesión, por tanto, inhábil para configurar un límite efectivo al poder empresarial, se señala que "corresponde poner acento en la circunstancia de que el contrato de trabajo es normalmente redactado por el empleador y que, por lo tanto, las ambigüedades o dudas deben entenderse en su contra Es decir que para la doctrina uruguaya podría afirmarse que son los límites externos los que debe exclusivamente tenerse en cuenta en forma a priori. Para proseguir con la línea argumental iniciada, me detuve, en el examen de la vertiente contractual de la relación de trabajo, analizando sus elementos más importantes LA PROTECCIÓN DEL TRABAJO A TRAVÉS DEL CONTRATO DE TRABAJO. Para su mejor estudio se subdivide en 1. Relación jurídico-bilateral entre dos sujetos: empleador y trabajador. 2. Relación entre autonomía y norma estatal y colectiva. En cuanto a la relación jurídica bilateral entre dos sujetos se dijo que: El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona, se obliga a prestar una actividad en provecho y bajo la dirección de otra y ésta a retribuirla. Constituye una relación jurídico-bilateral entre dos sujetos que se obligan recíprocamente: por una parte a trabajar (desarrollar una actividad o prestación en forma subordinada o bajo la dirección de otra), y por la otra a remunerar el trabajo prestado en las condiciones pactadas. Esta relación tendrá consecuentemente tres efectos: un efecto socio económico (la cesión ab initio de los frutos del trabajo); un efecto estrictamente organizativo, compuesto por las obligaciones entre las partes nacidas con el contrato (obligación de trabajar y remunerar el trabajo); la conformación de un acuerdo de voluntades que no significan voluntades negociadas en virtud de ser caracterizado el contrato de trabajo dentro de la figura: contrato de adhesión. En cuanto a la Relación entre autonomía individual y norma estatal y colectiva decimos que: La ley y el convenio colectivo son los determinantes del contenido del contrato de trabajo, este acuerdo y la propia negociación entre las partes (como se ha hecho referencia), se encuentra condicionado por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado y por el convenio colectivo. Es decir que el acuerdo individual de voluntades sobre el hecho de prestar un servicio remunerado se encuentra determinado "desde fuera" del mismo tanto por las disposiciones imperativas de la norma estatal como de las cláusulas de los convenios colectivos, que en el sistema español, constituyen el elemento regulativo central de las condiciones de trabajo y de empleo por ramas de actividad y por empresas, y a los que la ley otorga, si las partes firmantes reúnen determinados requisitos de representatividad, eficacia normativa y personal general, "erga omnes". Se establece la inderogabilidad por la autonomía individual de las condiciones -menos favorables o simplemente contrarias- de trabajo y empleo fijadas normativa o convencionalmente. El tema se ha suscitado en la práctica a través de la estipulación de acuerdos individuales entre empresario y trabajador modificativos de la regulación colectiva de las condiciones pactadas distintas de las reguladas en el convenio colectivo a cambio de una cierta mejora retributiva para los trabajadores que lo realizan. Es decir salvo que se den los supuestos o condicionamientos previstos en la normativa, no son admisibles "acuerdos derogatorios de convenios colectivos", y tales supuestos pueden comprender tres situaciones como sintetiza la doctrina: cuando así lo requiera la situación económica de la empresa en las llamadas cláusulas de descuelgue (Artículo 82.3 párrafo 3ro. ET). En su nueva redacción la modificación o inaplicación de las condiciones establecidas en los convenios estatutarios se rige por lo dispuesto en el art. 82.3 ET al que se remite el art. 41.6 ET. En principio cabe la modificación de cualquier tipo de convenio estatutario (sectorial de cualquier ámbito territorial o de empresa, grupo de empresas o pluralidad de empresas), incluso la admisión de la modificación del convenio de empresa permite pensar que este puede inaplicarse en parte de la empresa, por ejemplo, determinados centros de trabajo, si existen razones que lo justifiquen. En el mismo sentido la inaplicación, por ejemplo, del convenio de un grupo de empresas podría hacerse solo en alguna de las empresas del grupo. Serán las razones que justifiquen la medida las que determinarán el ámbito en el que deba producirse la inaplicación del convenio. El listado de materias lo proporciona el art. 41 , es aplicable a todos los convenios, no solamente a los sectoriales como en la regulación anterior. Conforme al procedimiento del art. 41 ET, las condiciones de trabajo establecidas en acuerdo o pacto de empresa o en convenios colectivos extra estatutarios podrán ser modificadas sin ningún tipo de restricción de manera unilateral por el empresario, siempre que dicha modificación posea carácter individual, es decir que dicha modificación no afecte un número de trabajadores superior al previsto en el art. 41.2 (diez trabajadores en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores en la inmensa mayoría de las ocasiones, dados los datos del sistema productivo español), corresponderá al empresario unilateralmente la decisión de la modificación, de aspectos tan importantes como la jornada, la cuantía salarial o el régimen de trabajo a turnos. En el caso de que la modificación supere los anteriores límites, la decisión también será, en última instancia unilateral, pero con el requisito de llevar a cabo un período de consultas de quince días previo a la toma de decisión empresarial. En cuanto a la indeterminación de las razones justificativas de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo podría estar encaminada a permitir la reducción unilateral del salario en aras de favorecer la competitividad de la empresa. Como afirma la doctrina en suma la reforma del 2012 parece dar cobertura normativa al dumping social, una interpretación del art. 41.1 ET en este sentido manifiesta una contradicción al espíritu del art. 151 TFUE que establece como objetivo de la UE y de los Estados miembros "la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación por la vía del progreso" hallándose subordinada a tal fin "la necesidad de mantener la competitividad de la economía del UE". Seguidamente se estudia EL PROYECTO CONTRACTUAL Y SU CUMPLIMIENTO EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO Una vez situado el papel del contrato en el sistema normativo laboral, conviene precisar el alcance de este instrumento en la determinación del contenido de la relación laboral. 1. El objeto del contrato de trabajo: obligaciones correlativas de trabajar y de remunerar el trabajo prestado. La obligación de trabajar se compone de dos grandes vertientes: una determinada cuantitativamente y otra determinada cualitativamente. Pero no podemos referirnos a estas vertientes sin antes hacer referencia al objeto del contrato en sí. Es decir, el objeto del contrato será válido si es lícito posible y determinado. A través de la determinación del objeto se facilita que las partes contratantes tengan sobre el mismo un cierto conocimiento, una noción inequívoca del contenido del acuerdo. En consecuencia, el consentimiento ha de ser dado sobre un elemento determinado, como poco, en cuanto a su especie. a. Determinación cuantitativa del objeto del contrato. Se compone por la cantidad de actividad a que se obligó el trabajador, es lo que se refiere al tiempo de trabajo. b. Determinación cualitativa del objeto del contrato: Precisiones sobre el sistema español y uruguayo El tipo de trabajo en concreto la categoría a desempeñar al que se compromete el trabajador, constituye lo que se denomina la determinación cualitativa del objeto contractual. Lo que se valora es el tipo de trabajo en concreto que el empleador requiere y al que se compromete el trabajador, tipo de trabajo que se delimita a partir de los rasgos profesionales objetivados en un oficio, en una profesión o en el conjunto de destrezas y habilidades que requiere la calificación profesional para un trabajo determinado para el que el contratante está capacitado por poseer la aptitud o titulación requerida. En la determinación cualitativa de la obligación de trabajar lo que se valora es la profesionalidad del trabajador a través del trabajo concreto que se obliga a prestar. Normalmente el "sistema de encuadramiento profesional vendrá dado por la negociación colectiva. El proyecto contractual individual "selecciona" la inserción de la capacitación profesional del trabajador en las competencias y destrezas clasificadas colectivamente. b. 1- El sistema de clasificación profesional en España Los sistemas de clasificación profesional se suelen agrupar en tipos comunes. Sin perjuicio de lo que luego se dirá, en España era común hablar de una clasificación por grupos profesionales o por categorías. La reforma del 2012 restringe la posibilidad hasta ahora en manos de la autonomía colectiva, de optar entre dos tipos de agrupaciones. Con la desaparición de las categorías profesionales se produce una determinación menos estricta de la prestación laboral, elemento que favorece la flexibilidad interna en las empresas e incrementa las facultades organizativas del empresario. Pasamos seguidamente a describir el nuevo funcionamiento a partir de la reforma del 2012. Los cambios en la movilidad funcional han tenido lugar sólo en la reforma del 2012 y se han articulado básicamente operando sobre el sistema de clasificación profesional. Los más destacados se encuentran en los arts. 22 y 39 del ET, la desaparición de la categoría profesional hace que el grupo profesional sea el elemento de referencia para la configuración del sistema de clasificación profesional. En la práctica el resultado será muy significativo posibilitando órdenes empresariales que lleven al límite la capacidad profesional de los trabajadores poniendo en cuestión peligrosamente la dignidad profesional. Esto es así no solo como consecuencia directa de los cambios normativos de los artículos 22 y 39 del ET sino también por los efectos derivados del conjunto de las modificaciones normativas impuestas. Implicará perseguir un aumento de la producción con menos puestos de trabajo. La cobertura de las lagunas funcionales justificará la exigencia de trabajadores más polivalentes en un nuevo espacio de flexibilidad interna funcional o mediante la aplicación del art. 39. 4 del ET que podría conducir a procesos de reclasificación. En el mismo sentido en la configuración legal del sistema de clasificación profesional desaparecen las referencias a las categorías profesionales (art. 22.1 ET), con el objetivo de sortear la rigidez de la noción de categoría profesional. En consecuencia, los grupos profesionales ya no podrán integrar tanto diversas categorías profesionales como distintas funciones o especialidades profesionales sino tareas, funciones, especialidades profesionales o responsabilidades. La abolición de la categoría profesional como elemento clasificatorio es una medida que se presenta para contribuir a la flexibilidad interna. Dado que el sistema de clasificación profesional está vinculado al contenido de la prestación laboral y por lo tanto a la movilidad funcional la desaparición de las categorías profesionales tiene como finalidad ampliar el objeto del contrato y al mismo tiempo los efectos prácticos de las órdenes empresariales relativas al cambio de funciones. En este sentido la reforma del artículo 22 del ET parece indicar que la categoría ya no podrá ser elemento clasificatorio que se utilice para acordar el objeto cierto que sea materia del contrato. Aunque la estructura de los sistemas de clasificación profesional suele ser bastante compleja necesariamente uno de sus elementos deberá ser un grupo profesional cuya utilización en el pacto contractual para el acto de clasificación determinará al mismo tiempo los límites del poder de dirección del empresario. Esto es lo que indica el art. 20 del ET al vincular, la dirección del empresario directamente al trabajo convenido. Por tanto, una ampliación del objeto del contrato conduce necesariamente hacia una extensión de las facultades empresariales elemento éste central de la flexibilidad interna referida a las funciones tal y como está concebida en esta reforma. El reforzamiento de los poderes empresariales se complementa con la modificación del art. 39 ET en lo relativo a los límites empresariales en la movilidad funcional. Ahora, el sistema de clasificación profesional tiene como único referente al grupo profesional ya no existe más la rigidez de la categoría profesional. La doctrina al respecto afirma que la expresión grupo profesional está teñida de una gran dosis de indeterminación, reveladora innegablemente de las propias dificultades de la clasificación profesional. Los grupos habituales son los de los operarios y de los subalternos, administrativos y técnicos que, a su vez, pueden dividirse en otros subgrupos, pero se revisa esa concepción y se tiende más a trabajar con fundamento en el grupo profesional como cuadro amplio de funciones que luego se acota en razón a valores como los de responsabilidad, iniciativa, mando, autonomía que vienen a representar una realidad polivalente del trabajo prestado. b. 2.- El sistema de clasificación profesional y el derecho uruguayo. Por su parte haciendo un comparativo el modelo latinoamericano en especial el uruguayo surge un total antagonismo siendo inviable de trasladar como consecuencia de su historia política sindical. Resultaría inviable su aplicación visto que es un modelo asentado en una negociación por rama de actividad con un marco jurídico y doctrinario arraigado en las categorías profesionales. Sería impensable instalar un sistema como el español, primero por su historia legislativa (ley de 1943), segundo porque la organización sindical tiene como bandera la defensa y respeto de las categorías profesionales, hoy es causa principal de conflictos colectivos y demandas judiciales. En especial contra empresas multinacionales y empresas de capital extranjero que organizan su forma de producción desde sus países. En cuanto a los LIMITES EXTERNOS al poder de dirección Un derecho fundamental es ante todo un derecho creado o reconocido por la Constitución y esto no significa otra cosa sino preexistencia del derecho mismo al momento de su configuración o delimitación legislativa, significa que la propia Constitución ha definido una determinada situación jurídica en términos que la hacen identificable o discernible para el intérprete y que, además la Constitución ha determinado también -o no ha excluido- la necesaria consideración de esa situación jurídica como derecho a partir de la entrada en vigor de la norma que lo enuncia. El reconocimiento de la eficacia de los derechos y libertades fundamentales en el marco del contrato de trabajo, se ha iniciado con una cronología variable en los países de régimen constitucional. El punto de arranque de la eficacia en las relaciones privadas de los derechos fundamentales también llamada eficacia horizontal se ha de situar en primer término en el principio de Estado Social de Derecho, cuya realización impone una concepción de las relaciones entre Estado y Sociedad, para la consecución de los intereses generales y de los principios y valores constitucionales. Los derechos fundamentales en general se caracterizan por ser derechos de aplicación inmediata, supone ante todo que el derecho preexiste a la ley, no podrá ser desfigurado por esta sin incurrir en constitucionalidad, desfiguración a la que la Constitución española llama quiebra o conculcación de un contenido esencial (artículo 53.1) que viene a declarar así que el derecho es anterior al momento de la intervención legislativa. Importa señalar que son derechos de aplicación inmediata también conforme al régimen jurídico uruguayo. El trabajador es poseedor de derechos fundamentales en razón de su persona, llamados derechos fundamentales inespecíficos, es decir son derechos que anteceden a la relación laboral y que forman parte de su personalidad por tanto no son suspendidos durante la ejecución del contrato de trabajo. Es decir, son derechos reivindicables ante el empleador en tanto se expresan en el marco de una relación laboral. Es también una constante en espacios supranacionales como la Unión Europea, aunque la carencia en el ordenamiento jurídico comunitario de un texto escrito con eficacia jurídica vinculante ha hecho que el Tribunal de Justicia de la CE tuviera una numerosa jurisprudencia al respecto, "habiendo configurado un régimen específico enfocado al reconocimiento y protección de los derechos humanos dentro del ámbito del derecho europeo". El Tribunal ha incorporado al ordenamiento jurídico comunitario los derechos fundamentales a través de tres fundamentos. En primer lugar mediante la utilización de concepto jurídico de principios generales de derecho, afirmando que tales derechos están comprendidos dentro de estos principios, significando que en el ordenamiento jurídico comunitario existen principios que exigen el respeto de los derechos fundamentales, en segundo lugar el TJ se va a dirigir hacia los ordenamientos nacionales, invocando como fuente de inspiración las tradiciones constitucionales comunes, y en tercer lugar el TJ ha utilizado en progresión cuantitativa y cualitativa los instrumentos jurídicos internacionales relativos a la protección de los derechos fundamentales, entre ellos el CEDH y la Carta Social Europea. . En el derecho latinoamericano se ha señalado la existencia de un bloque de constitucionalidad, los derechos fundamentales del trabajador en tanto persona forman parte de este bloque el cual se encuentra integrado por los derechos humanos y garantías expresamente reconocidos en la Constitución y por los derechos humanos implícitamente reconocidos por ser inherentes a la persona humana o a la forma republicana de gobierno y los reconocidos de fuente internacional. No obstante, se ha expuesto por parte de la doctrina laboral que el proceso de continuo crecimiento del bloque de constitucionalidad, por la suma de las disposiciones de fuente interna, internacional, regional y comunitaria, puede generar diversos problemas interpretativos. La doctrina laboral entre otros ha defendido la autoejecución y autoaplicabilidad de los derechos humanos laborales, en cuanto tales integran el bloque de constitucionalidad de cada Estado, tienen por tanto vocación de plenamente autoejecutables y además de crear obligaciones a los Estados, pueden producir efectos y ser invocados en los conflictos entre particulares. solución ajustada a derecho, es no considerar aplicable la norma que vulnera los derechos anteriormente reconocidos. La Constitución española también reconoce al trabajador determinados derechos como ciudadano lo cual son de aplicación inmediata no necesitando de ningún otro instrumento jurídico para incorporarlos a la legislación laboral. No obstante, lo expuesto se ha observado un cambio de paradigma en la jurisprudencia laboral del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De este modo y en un análisis pormenorizado moderna doctrina contemporánea ha podido comprobar este cambio en la labor garante de determinados Derechos Sociales, muy vinculada antes de 1986 a la independencia temática de la Política Social respecto de las políticas económicas, que ha dado lugar a un nuevo modo de reinterpretación de los Derechos Laborales a la luz de las exigencias económicas y mercantiles. El filtro económico con el que ahora el Tribunal de Justicia comienza a leer aquellos fallos de Derechos laborales indiscutibles y autónomos con los que se construyó el modelo social europeo, se ha convertido en un modus operandi natural que ha puesto en entredicho la solidez misma del entramado jurídico de este modelo. Así se puede ver en los fallos recaídos en la STJCE de 11.12.2007, Viking, STJCE de 18.12.2007 Laval, STJCE de 3.4.2008 Ruffert, vienen a cuestionar la dinámica separada del mercado de Derechos básicos para el funcionamiento del propio sistema de relaciones laborales en Europa. El capítulo cuarto estudia LA TUTELA DE LA PROFESIONALIDAD COMO LÍMITE DE LOS PODERES EMPRESARIALES. LA PROFESIONALIDAD COMO LÍMITE JURÍDICO AL PODER DE DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR. Tras la exposición de los límites del poder de dirección -internos y externos- nos centramos en el análisis concreto de la relación entre la profesionalidad del trabajador estudiado no sólo como un resultado del intercambio contractual sino como un dato previo al mismo ligado a la persona del trabajador y que como tal es manifestación de la dignidad de éste. Analicemos con más detalle: Si bien el estudio de la profesionalidad posee varias aristas, este trabajo se centra en el estudio de la profesionalidad dentro de la relación de trabajo, y como bien que posee el trabajador ligado a los derechos de la personalidad. Desde nuestro ángulo de estudio, la profesionalidad aparece como una cualidad inherente al sujeto, es decir constituye "un cúmulo de conocimientos, habilidad, experiencia, práctica o esfuerzo físico específico, que en la relación de trabajo resultan necesarios para realizar un tipo de actividad determinada". Siendo la profesionalidad como ha señalado la doctrina laboral española un patrimonio profesional , el cual forma parte de la persona, es este patrimonio que lo distingue de otros sujetos que puedan poseer la misma profesión u oficio. Es decir, la profesionalidad desde su aspecto objetivo se encuentra constituida por los conocimientos y habilidades que discierne una profesión de otra, pero en su aspecto subjetivo está compuesta por las cualidades personales del trabajador, sus expectativas de promoción y ascenso, sus habilidades y destrezas adquiridas en su vida laboral. Este patrimonio profesional que posee el trabajador no se ciñe a las aptitudes requeridas para un puesto de trabajo, o las adquiridas a través del propio trabajo. En él se contemplan todas las que el trabajador posee sean o no contratadas, en cada acto clasificatorio concreto. Estos derechos profesionales están ligados a la dignidad humana y contribuyen al desarrollo de la personalidad del individuo. Es así que la profesionalidad dice la doctrina laboral constituye "un bien del trabajador" y como tal deberá ser protegido, y es a través de los valores ligados a la dignidad de la persona (constitucionalmente establecidos), que se logra imponer esa protección, limitando así los poderes empresariales. La doctrina laboral española ha distinguido entre la profesionalidad estática y dinámica. En su aspecto estático se señala que cada trabajador posee una capacitación o formación adecuada para el puesto de trabajo que pretende desempeñar, esta cualificación requerida es la que el deudor (trabajador) se compromete a realizar al inicio de la relación contractual. En su aspecto dinámico conforma lo que se ha entendido como ese patrimonio profesional adquirido por el trabajador "lo que se traduce en el término de promoción profesional". Desde esta noción de la profesionalidad, se construye una dimensión político-ciudadana a través del engarce de ésta en el reconocimiento de un derecho cívico en la constitución española cuyo artículo 35 reconoce y tutela, dentro del derecho al trabajo. Desde esta perspectiva, pues son reconocidos constitucionalmente como derechos fundamentales: el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio y a la promoción profesional, derechos preexistentes a la norma, reconocidos en el texto constitucional y que deben encontrar su espacio y garantía en el ordenamiento jurídico todo. Este punto, el de la tutela de la profesionalidad derivada de esa vertiente político-ciudadana señalada, es el objeto de análisis. Como se ha dicho la profesionalidad ha recibido especial tutela en el ordenamiento constitucional español, consagrando el artículo 35 explícitamente el derecho fundamental "al trabajo", a "la libre elección de profesión u oficio" y a la "promoción a través del trabajo". Por tanto, el legislador no puede limitar este derecho a través de normas que afecten la efectividad del mismo, sino que toda normativa debe tener presente que estos derechos revisten la categoría de derechos fundamentales. Es decir, la acción tutelar del legislador tiene como efecto la reducción del ámbito obligacional del deudor de actividad. Supone que ciertas prestaciones exigibles al trabajador, cualquiera que sea su origen, y realizables por el mismo en base a su aptitud, devienen dispensadas de su cumplimiento cuando perjudiquen su profesionalidad. El objetivo es la tutela de un bien de carácter personal no valorable patrimonialmente. Esta perspectiva se explica adecuadamente si se integra en el análisis del alcance del reconocimiento del derecho al trabajo. En cuanto a su contenido existen varias posturas doctrinales relativas al contenido o alcance del derecho al trabajo, pero la más importante y de mayor adhesión la constituye aquella que considera que posee un alcance amplio. En un alcance amplio presentaría una pluralidad de manifestaciones e imbricaciones múltiples. Así la conexión con diversas materias es constante: tales como el ingreso al trabajo, ocupación efectiva, cláusulas de seguridad sindical, huelga, extinción del contrato, protección por desempleo. Cotejando la jurisprudencia y la doctrina científica española, el derecho al trabajo presentaría un contenido amplio, en primer lugar, porque estaría directamente ligado a los derechos de la personalidad, dado que el contenido de los derechos profesionales se encuentra directamente unido a la dignidad del trabajador (artículo 10.1 CE), en segundo lugar, porque este derecho se encuentra conectado con otros derechos como el derecho a la ocupación efectiva, consagrado en el artículo 4.2 a del ET. De modo que el derecho constitucional al trabajo proyecta su eficacia hacia un doble destinatario: 1. Los poderes públicos como garantes de una legislación orientada a su pleno desarrollo y fiscalizador de los posibles incumplimientos y 2. El empresario que, si bien no puede ser compelido a la asignación directa de un puesto de trabajo en la fase precontractual, una vez perfeccionado el contrato ha de abstenerse de cualquier actuación contraria al derecho comentado. Pasando por tanto a convertirse la ocupación efectiva en el presupuesto nuclear y existencial del derecho al trabajo, cuya vulneración vaciaría de contenido y operatividad al mandato constitucional, formando parte de su contenido esencial. Continuando con el estudio de la protección dinámica de la profesionalidad se encuentra reconocida en la promoción profesional y la libertad de elección de profesión u oficio. Se trata de un derecho ciudadano que requiere su formulación desde el contrato de trabajo mismo, de manera que dentro de este marco se ha de garantizar la promoción profesional, la expectativa de ascenso, el derecho a la carrera profesional. El reconocimiento de la promoción profesional implica también reconocer un derecho a una carrera profesional, no obstaculizar el mejoramiento de las cualificaciones profesionales, además la protección de la profesionalidad se lleva a cabo en el reconocimiento de la libertad de elección de profesión u oficio, dado que se trata de la protección del desarrollo de los conocimientos y habilidades que puede adquirir el trabajador y la posibilidad de ejercerlos. Cabe precisar que el estudio de la formación profesional implica ámbitos diversos multidisciplinarios, y aún desde una perspectiva laboral ofrece dos campos de acción, uno enmarcado en las políticas de empleo y capacitación para la obtención de mejores puestos de trabajo y otra dentro de la relación laboral. Será ésta última y su conexión con la profesionalidad del trabajador la que ocupó nuestro objeto de estudio. La formación a la que aludimos es aquella que se encuentra íntimamente con la profesionalidad del trabajador es decir la que conlleva a formar al trabajador para su mejor desempeño en el puesto de trabajo y la que se adquiere como consecuencia directa del desarrollo de las habilidades propias del cargo. De ahí que como se alude este derecho a la formación tiene relación directa con la expectativa de promoción dentro de la empresa, con el derecho a una carrera profesional, y con el derecho a la ocupación efectiva y a la ocupación convenida en el proyecto contractual. Es decir, existe otro tipo de formación profesional, donde es la misma empresa que obliga al trabajador a formarse e incluso a reciclarse a los efectos de dotar de los conocimientos necesarios para afrontar las nuevas tecnologías en la empresa, y es aquí donde el derecho a la formación profesional aflora como derecho en sí cuando algunos trabajadores son relegados en cursos de formación y sus expectativas de promoción decrecen. Por tanto, la formación del trabajador entendida como el proceso de adquisición de aptitudes a través de la práctica o desempeño de su profesión, se verá perjudicada también en la medida que le sean asignadas funciones al trabajador que lejos de potenciar sus cualidades profesionales vienen a degradárselas. A continuación, se avoca el estudio a la tutela de la profesionalidad del trabajador en el régimen jurídico uruguayo La doctrina y jurisprudencia en Uruguay menciona dentro de los elementos del contrato de trabajo a la profesionalidad. No se ha desarrollado, por tanto, la vertiente constitucional que relaciona la libre elección de profesión y oficio con un derecho ciudadano que debe orientar la estructura y la dinámica del contrato laboral. Además, ha recibido un tratamiento no muy importante al calificarlo como elemento residual para determinar la relación laboral. Es decir que para la doctrina y jurisprudencia uruguaya la profesionalidad ha sido estudiada como un elemento no esencial del contrato de trabajo de tal forma que debería darse todos los demás para conformar un contrato de trabajo. Sin embargo, si bien no es considerada un elemento esencial del contrato de trabajo, desde una óptica diferente se comienza a hablar de profesionalidad y certificación de competencias. Así que diversos programas de formación profesional contribuyen a expandir esta visión enraizada con el derecho de formación profesional, el derecho a la promoción y ascenso y así también la recualificación de trabajadores que se encuentren al amparo de seguro por desempleo. La industria de la construcción sector sensible frente a cualquier cambio económico financiero que afecta la estabilidad de puestos laborales que ha hecho su primer avance en materia de certificación de competencias. En el entendido de la empresa como órgano de formación de trabajadores especializados y como escuela técnica en algunas profesiones. La certificación de competencias alude a la profesionalidad en el sentido de distinción de competencias adquiridas en el desarrollo de la profesión u oficio, alude a la formación profesional dentro del sector empresarial, considerando las cualidades desarrolladas y aptitudes adquiridas durante la relación laboral. No obstante, creemos que la profesionalidad ha ocupado y ocupa un lugar relevante, aunque no haya sido enfocada como tal, numerosos son los juicios hoy en día que se presentan ante los estrados uruguayos cuyo objeto procesal se encuentra relacionado con la profesionalidad del trabajador. A título de ejemplo lo podemos constatar en sentencias nacionales las que son incorporadas al presente estudio, en donde la profesionalidad no se sustancia en la relación laboral como un mero elemento secundario. Sino que por el contrario pasa a ser un elemento decisivo, el perjuicio a la carrera profesional, la existencia o no de un daño al derecho al ascenso son elementos sustanciales en la decisión. Cabe precisar por otra parte que el sistema jurídico uruguayo carece de normativa reguladora de la movilidad funcional y geográfica, con lo cual se ha delegado un margen amplio a la doctrina científica y a la jurisprudencia de los tribunales de trabajo. La defensa del trabajador debe centrarse en su dignidad, en la profesionalidad como valor añadido a su personalidad. Cómo se inserta este concepto de profesionalidad en Uruguay? La profesionalidad va más allá de la categorización profesional, contiene elementos subjetivos que hacen que un trabajador se pueda diferenciar de otro que ocupa el mismo puesto o desempeña igual categoría, por tanto, el daño que pueda ocurrir en los cambios de función, o que llevan a la privación de la misma, y que lesionen su dignidad, el derecho al trabajo, el derecho a la promoción, a la formación, verán su amparo a través de lo dispuesto por los artículos constitucionales 72 y 332. Por lo que ese grupo de derechos profesionales preexiste a la intervención legislativa y son resistentes ante una intervención legislativa o de cualquier operador jurídico. Por tanto, aquellas órdenes que vulneren un derecho fundamental como la igualdad y no discriminación, el derecho al trabajo, el derecho a la formación profesional, y atenten contra la dignidad del trabajador, podrían ser declaradas nulas al haberse afectado un derecho integrante del bloque de constitucionalidad. III. Se han arribado a las siguientes CONCLUSIONES que a modo de síntesis se exponen: 1. El respeto de los derechos fundamentales del trabajador opera como límite infranqueable al poder de dirección del empleador. 2. La profesionalidad como ha señalado la doctrina laboral conforma el patrimonio profesional que posee todo trabajador, el cual no se encuentra limitado a las aptitudes requeridas para un puesto de trabajo, o las adquiridas a través del propio trabajo. Es así que la profesionalidad constituye "un bien del trabajador" y como tal deberá ser protegido, y es a través de los valores ligados a la dignidad de la persona, que logra imponer esa protección, limitando así los poderes empresariales. 3. En el ordenamiento español la profesionalidad posee un reconocimiento constitucional en el art. 35 que consagra el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, y a la promoción a través del trabajo. Estos derechos profesionales no se encuentran consagrados en la constitución uruguaya con la misma técnica legislativa que empleó el constituyente español, pero si se encuentran consagrados a través del art. 72 de la Carta magna en el entendido que estamos ante derechos fundamentales. Por tanto, se encuentran reconocidos en la constitución y gozan de toda la protección constitucional. 4. Es necesaria la intervención en el sistema español de la negociación colectiva en la delimitación de la estructura de la profesionalidad por sectores o ramas de producción. Mientras que el sistema uruguayo puede decirse que tiene las bases para sustentarla a partir de la convocatoria de los Consejos de Salarios, lo que ha derivado en un fuerte desarrollo de la negociación colectiva por rama de actividad y una creciente sindicalización. Por tanto, sigue siendo el convenio colectivo el instrumento necesario para canalizar esta construcción como limitativa del poder del empresario y como orientadora de las relaciones laborales.

20 años las naciones ricas pensando el Desarrollo; 20 años las naciones pobres defendiendo los recursos; 20 años, sin recursos y sin Desarrollo. 4. Movimientos sociales se resisten a la minería a gran escala en América LatinaAsí como se evidencia la relación entre conflictos mineros y violaciones a los derechos de las personas que cohabitan en zonas con recursos, podemos afirmar que existe una capacidad de organización social, que denuncia y defiende derechos con base en la universalidad (para todos), la inviolabilidad, en la no negociabilidad, en la imprescriptibilidad, en la indivisibilidad y en la irreversibilidad. Sin embargo esta protesta y resistencia por parte de los ciudadanos que están directamente involucrados en conflictos mineros en América Latina, presentan problemas de todo tipo que van desde la criminalización de la protesta hasta la expulsión de sus territorios (1) (Gráfico 6). El cuadro 3 demuestra los casos de criminalización, siendo esta la práctica más reiterada en los países con mayores recursos y también en donde sus poblaciones en buen porcentaje son comunidades étnicas (indígenas). Cuadro 3.PaísCasos de criminalizaciónMéxico1Nicaragua1Colombia1Brasil1El Salvador2Guatemala3Perú7Ecuador10Es importante resaltar que no se trata de una serie de protestas sociales de tipo reaccionario al sistema económico, como fueron los discursos anti-imperialistas de los años 70. Se trata de justas reclamaciones por la defensa de la Vida y la exigencia a las multinacionales a la extracción responsable; no solo con la naturaleza sino con las comunidades que conviven en ambientes llenos de recursos. En este sentido la organización social latinoamericana, se ha ido cuantificando y cualificado especialmente en aquellas regiones / países en donde se presentan más conflictos y a su vez mayor inversión externa al sector minero. (Cuadro 4) Cuadro 4. Matriz de organizaciones involucradas asuntos mineros según el Observatorio de conflictos Mineros de América Latina y el I Encuentro Nacional Minero, Colombia, 2012 (2) PaísOrganizacionesColombia (3)Censat Agua Viva / AICO Pueblo de los Pastos, AIDA, Asentamiento indígena wayuú de Tamaquito II, Asociaciones de Zonas de Reserva Campesina, ASOCOMUNAL (Caldono), Asociación Minga, ASAPAZ, ASOCAMPO, BIOSIGNO, FEDERACIÓN DE MINEROS DEL CHOCO (AFROS), Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAMAWARI Pueblo (Awá de Ricaurte Nariño), CEAT (UN) UNIVALLE, Cimarrón, CIMA, Cinep, CODHES, Colectivo C.A.M.P.O, Colectivo S.E.A.T., Comisión de Seguimiento a sentencia 072, CSJ, Consejos Comunitarios del Chocó, Corporación Arco iris, Corporación Compromiso – Bucaramanga, CRIHU (Huila), CRIR (Risaralda), Espacio Regional de Paz del Cauca, Fundación Natura, Gidca, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ, Informe de desarrollo humano PNUD, International Alert, Mesa joven minería, Mesa de Unidad Agraria – MUA, OIA (Antioquia), ONIC, PCN, Pensamiento y Acción Social, PAS, Planeta Paz, Pueblo PASTOS (Nariño), Pueblo Wayuú (GUAJIRA), Pueblo Piaroa de Vichada, Pueblo Nasa de Caquetá, Suippcol, Red de justicia ambiental, Resguardo indígena Wayuú de Provincial.EcuadorAcción Ecológica, Pastoral Shuar, Pueblo Shuar Arutam, FICSH, Coordinadora de mujeres Intag, CDNV, Fundación Vientos de VidaPerúGrufides, Cooperación, Vima, ConacamiBoliviaCEPA, CEDIB, Centro Vicente Cañas, SOPE, EcomujeresArgentinaAsamblea Patagónica por la vida y el territorio contra el saqueo y la contaminaciónChileOlca, Conferre, Justicia paz e integralidad de la creación de St Columbano, Defensa del Valle Chalinga, Pastoral Salvaguarda de la creación, OCAS, Consejo Ciudadano Salamanca, Grupo Atacama LimpiaFuente: Elaboración propia con base en información del Observatorio de Conflictos mineros de América Latina, disponible en http://www.conflictosmineros.net/quienessomos, mayo 2012 El trabajo que adelanta el Observatorio de Conflicto mineros es importante. Sin embargo existe otro cúmulo de organizaciones que realizan un trabajo similar y no hacen parte de él como por ejemplo la Asamblea Popular por el Agua en Argentina y en Colombia, el Consejo Nacional Indígena del Cauca, CRIC.En Argentina, La Asamblea Popular por el Agua es una iniciativa ciudadana que surgió en el año 2006 como una expresión de rechazo a los proyectos de la mega minería y por la defensa del agua. La Asamblea que reúne diferentes sectores sociales de la provincia de Mendoza, logro en junio de 2007 que se sancionara la ley 7722 la cual prohíbe la minería contaminante. Desde entonces, esta asamblea conformada por un cúmulo de organizaciones sociales y comunitarias de la provincia, trabaja por defender el ambiente libre de minería contaminante por medio de la movilización social, la pedagogía ciudadana entre otras (4). En Colombia existen muchos más colectivos y asambleas populares y sociales que de a poco se han ido organizando para debatir y hacer propuestas sobre el impacto y los costos de la mega minería. El ejemplo más reciente, fue el Primer Encuentro Nacional Territorio, productividad, ambiente y minería, La María- Piendamó, Cauca- Colombia, 27 de abril de 2012, convocado principalmente por el Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC. Este primer encuentro denotó la necesidad apremiante de las comunidades que se resisten a salir de sus territorios o permitir el uso indiscriminado de los recursos, dando paso a la contaminación del ambiente, la desigualdad económica, la ausencia de transparencia institucional entre otras.Conclusiones del Primer Encuentro Nacional Territorio, productividad, ambiente y mineríaa) que la política se orienta en beneficio de favorecer la privatización de empresas públicas mineras y el manejo exclusivo de las transnacionales; siendo declarada como actividad de utilidad pública e interés social lo que habilita un proceso de reforma y transformación del Estado por medio de una locomotora legislativa que facilita la expropiación de tierra e irrespeta el derecho fundamental a la consulta previa. Informando que se han protocolizado 156 procesos de consulta previa en el 2012 referidos a proyectos de inversión donde ha sido característico que su realización se hace desconociendo la participación de las organizaciones regionales.b) que hay especulación por parte de las compañías en las fases previas a la explotación, y que los recursos que pagan las compañías por concepto de regalías e impuestos sobre la renta, les son devueltos luego en exenciones fiscales y subsidios; facilitados por la corrupción de las instituciones locales, departamentales y nacionales.c) que se han ejecutado desalojos de comunidades, desplazamientos masivos y pérdida de territorios ancestralesd) que hay contaminación del aire por las explosiones para extraer el carbón, derrame de sustancias tóxicas, muerte de peces, contaminación de fuentes hídricas, deforestación y erosión de suelos, destrucción de las redes de acueductos comunitarios Se presentan fenómenos de transformación de las culturas, ruptura del tejido social, pérdida de usos y costumbres, afectación a las economías locales (trueques), invasión de tecnología que afecta a la población joven de los resguardos, llegada de programas asistenciales gubernamentales que afectan la cohesión de los pueblos indígenas, pérdida de medicina tradicional y de sabios indígenas cuidadores del territorio.f) que la amenaza minera se extiende en la mayoría de los territorios, utilizando nueva tecnología para adelantar las actividades de prospección y exploración en especial sobre territorios ocupados ancestralmente por comunidades indígenas, campesinas y afro descendientes; lo cual produce alteración de usos del suelo y de la productividad de la tierra, y que las empresas transnacionales, por medio de actos de corrupción estatal diseñan planes de ordenamiento territorial de los municipios. También que las zonas entregadas en concesión en territorios indígenas coinciden con sitios sagrados o con sus áreas circundantes. Se denuncia que muchos proyectos de infraestructura vial están al servicio de megaproyectos mineros.g) Que los conflictos mineros acrecientan la presencia de actores armados, fuerza pública, guerrilla, paramilitares, en particular la creación de unidades militares minero-energéticas especializadas en la custodia y protección de los proyectos y batallones de alta montaña en territorios indígenas; se intensifican los enfrentamientos entre grupos armados que afectan a la población civil con situaciones generadas por explosivos abandonados o minas anti persona.Fuente: apartes de las conclusiones Generales del Encuentro Nacional de Territorio, Productividad, Ambiente y Minería La María, Piendamó, Cauca, abril 27 de 20125. Desarrollo y sustentabilidadLa creciente complejidad de los distintos sistemas sociales y políticos contemporáneos, nos hacen reflexionar nuevamente sobre aquello que parecía claro y resuelto hace 20 años. Estuvimos en Rio 1992, debatimos ideas rectoras e imaginamos las recetas para conseguir el desarrollo sostenible. En el papel todo parecía quedar claro y de fácil consecución (4). 20 años después nos encontramos de nuevo en Rio (junio, 2012), con algunos deberes inconclusos y en muchos casos con problemas de desarrollo y sostenibilidad agravados. Entonces, la primera pregunta que se formula, es ¿qué paso en estos 20 años para no haber logrado los objetivos planteados en 1992? En estos 20 años, se ratifica que la especie humana no es una especie que actúa exclusivamente por intereses económicos; comprobamos lo anterior, porque algunas sociedades humanas conservan su componente espiritual y luchan por ello, lo cual las hace trascender para valorar otra realidad, que se desconoce al momento de trazar políticas de alcance social y político para el desarrollo sostenible. Todos los pueblos quieren alcanzar este desarrollo sostenible: el problema que sugiere esta premisa, es qué significa estos dos conceptos para ellos y como se realiza una construcción colectiva para lograrlo. Un ejemplo claro de lo anterior, es la explotación minera en América Latina. Sin entender esta relación, jamás podrá existir un proyecto minero sin conflictos sociales o políticos. O se realizará dicho proyecto sin que impliquen violaciones a derechos, si esa comunidad tiene antecedentes mineros, es decir, si históricamente tiene vínculos de ese tipo con su tierra. Al respecto, es importante trabajar y demostrar que los recursos son necesarios para el crecimiento económico de las naciones, pero que deben existir consensos sociales para el uso de estos y su relación con quienes auténticamente han cuidado de ellos. Presentamos algunas ideas que sirven para abrir un debate, que seguramente se dará y seguirá después de Rio +20. Primer asunto relevante: Confianza en el Estado. Una de las mayores razones por las cuales las comunidades locales se resisten a convivir con proyectos de mega minería, es por ausencia de confianza que existe hacia las instituciones del Estado; este es el caso de países como Bolivia o Argentina. Los indicadores de Percepción de Corrupción (Transparency International, 2011) señalan que la mayoría de países de América Latina registran una percepción media-alta de corrupción en sus instituciones (5). El país en donde los ciudadanos confían y tienen la mejor percepción es Nueva Zelanda que ocupa el primer lugar; el último lugar a nivel mundial lo tiene Somalia. Gráfico 8. Fuente: Corruption Perceptions, Index 2011. Disponible en:http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/ Existen vacios jurídicos y políticos para confiar en que las instituciones pueden controlar acciones de la mega minería y obrar con transparencia. Los Estados están en la obligación, dado sus mandatos constitucionales, de generar confianza a las comunidades y bienestar a las naciones. Esta situación se complejiza aún más, cuando en países como Colombia o Perú, sus gobiernos son llamados de manera informal por las empresas trasnacionales y el sector privado como 'gobiernos pro-mineros'. El discurso del presidente Santos en el primer congreso de Minería a Gran escala, que se realizó en Cartagena en febrero de 2012, así lo refleja: " Aquí hay todavía espacio –de sobra– para recibir a las grandes casas mineras –y a las junior, por supuesto– que estén dispuestas a trabajar en armonía con el desarrollo de Colombia". Segundo asunto relevante: la Generación y distribución de la riqueza, no de la pobreza. Los informes de la Consejo Económico para América Latina- CEPAL- 2011, señalan que los índices de pobreza en América Latina han disminuido, como lo presenta el gráfico 9. Sin embargo estos porcentajes no logran estar por debajo del diez por mil (10%), cifra que no es comparable con las obtenidas por economías de los países del báltico, la cual está por debajo del 5%. Con lo anterior, se mantiene premisa, que América Latina es el segundo subcontinente más pobre del planeta, con mayor diversidad y más conflictos sociales. Gráfico 9. Fuente: CEPAL, 2010. Recurso Disponible en:http://www.oecd.org/dataoecd/37/60/48157176.pdf La actividad minera requiere de grandes inversiones; a pesar de la generación de empleo informal (mano de obra no calificada en su mayoría) y la actividad económica que esta deja, es cortoplacista: se produce riqueza en forma rápida y fugaz; sin embargo, se plantea como problema, de un lado el retiro o la falta de garantías para la reinversión en países en dónde se han generado los beneficios para las empresas mineras; y de otro, la percepción social que el boom de la minería no va más allá del mediano plazo, acentúa la inestabilidad económica de las comunidades en dónde se desarrolla la industria extractiva a gran escala. Los complejos contenidos sobre la maximización de las rentas y la consolidación de las inversiones, es un asunto de la política macroeconómica de las naciones, que excede a la minería y en algunos casos no se plantea. Sería un error tener la visión que la minería es tan solo un negocio ilimitado en el tiempo, pues se estaría desconociendo la matriz productiva de muchos pueblos tradicionalmente agrícolas, ganaderos o industriales. Si el asunto de la mega minería no se percibe como una política de estado, la confianza y la estabilidad nunca hará parte de las bondades de las naciones. Tercer asunto: Viabilidad Social y Ambiental. En la división de Desarrollo Sustentable, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, 6 países -Colombia, Argentina, Chile, Guatemala, México y Costa Rica- presentan informe 'especifico' sobre las regulaciones jurídicas y socio ambientales de la minería. Mientras que países con altos índices de inversión minera como Perú, El Salvador, Bolivia y Brasil la actividad minera 'hace parte de los informes anuales' por país que archiva la organización (6). Podría inducir lo anterior, que la necesidad de socializar a nivel regional la legislación y regulación para esta industria es apenas incipiente y que se hace necesario compartir estudios y experiencias para trabajar de manera conjunta sobre este asunto específico. Es posible afirmar que los proyectos mineros en América Latina carecen de viabilidad social y ambiental; viabilidad que no se consigue por diversos intereses de tipo económico, sociales, políticos, pero principalmente porque la minería, altera las relaciones del hombre con la tierra. Recordemos que las poblaciones rurales la valoran mucho más allá de lo meramente económico. Al respeto surge uno de los debates cruciales y controvertidos como el uso de la energía o el uso del Agua. El agua es tal vez es la cuestión más conflictiva cuando se proponen o imponen proyectos mineros de gran envergadura. Creemos que es imposible que cuando se demanda un recurso vital como este y se pone el peligro el derecho adquirido, no surjan (7) conflictos. Entonces se replantean cuestiones como, el valor en el mercado del agua, sus usos, su propiedad, etc. Pero volvemos al punto de partida, la relación del hombre con su tierra, en gran parte depende del agua, de su calidad, cantidad y de su disponibilidad en el tiempo. En este sentido, nadie está dispuesto a poner en juego esta relación sin tener claro y garantizado que sus derechos, no serán vulnerados. Los estados que pretendan tener proyectos mineros en sus territorios, deben sin lugar a duda tener claridad social, política y jurídica sobre este balance: abastecimiento hídrico pertinente y garantía al derecho fundamental a este. ¿Qué esperamos de Rio +20? Una reconocida periodista Colombiana Marta Ruiz- afirmó en una columna de opinión lo siguiente: "Como si fuera poco, la "buena" noticia que trajo Santos de Asia es que los chinos están interesados en nuestro oro. Y uno no sabe si reír, llorar o salir a incendiar las dragas (…) Anuncio y premonición de los conflictos que va a desatar la minería" (8). Y no es insolencia. Como sugerimos en este escrito, es indudable que las sociedades contemporáneas necesitan los recursos naturales para mantener la forma de vida que desde la modernidad se ha encausado; sin embargo se hace urgente, necesario y justificable, en el marco de la exigibilidad de los derechos universales de las comunidades que han sostenido relaciones naturales, espirituales y económicas con la tierra llena de recursos, que el uso sea racional y sostenible. Son muchas las organizaciones sociales que trabajan por la defensa a la vida y el medio ambiente según lo reporta el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina; en ese sentido es posible hacer algunas sugerencias, de cara a la reunión de Rio+20 durante el mes de junio de 2012 y con el ánimo de visibilizar el debate, eliminar las tasas de violaciones a derechos fundamentales por causas relacionadas a la mega minería y de cara a disminuir las tasas de pobreza e inequidad que manifiestan las comunidades afectadas. Una cumbre que reafirme y reconozca los derechos individuales y los derechos de las naciones a hacer uso de sus recursos, buscando un desarrollo sostenible en el marco de las realidades culturales, sociales, políticas y económicas propias. Un espacio en donde se reflexione y se tomen decisiones sobre la promoción de políticas que prioricen la solución de problemas locales o micro regionales, en donde cada comunidad local pueda decidir qué tipo de desarrollo sostenible quiere y le conviene, en el marco del respeto a la soberanía y los derechos fundamentales. Un lugar de apoyo y financiamiento a los acuerdos transversales entre países en vía de desarrollo. Especialmente en lo concerniente a políticas públicas que atiendan problemáticas comunes como debería ser, el impacto de proyectos de mega minería en territorios étnicos y campesinos. Un espacio que abogue por la consulta previa, libre y transparente a los pueblos que tradicionalmente han cultivado y cosechado en estas tierras. Otra cumbre para la tierra y para quienes habitan en ella.Referencias: Conclusiones al Primer Encuentro Nacional Territorio, Producción, Ambiente y Minería, La María, Cauca, Colombia, 27 de abril de 2012. Disponible En: http://www.indepaz.org.co/?p=2028Corruption Perceptions, Index 2011. Disponible En: http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/Cumbre para la tierra, programa 21, 14 de junio de 1992, Rio de Janeiro. Disponible En: http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=52&ArticleID=49&l=en Dayton-Johnson, Jeff (2011). Perspectivas económicas para América Latina, 2011. Banco Central de la Reserva del Perú, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE-, México D.C. Declaración de Rió sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, del 14 de junio de 1992. Disponible En:http://www.pnuma.org/docamb/dr1992.php Escobar, Arturo (1996). La invención de tercer mundo. Construcción y deconstrucción del desarrollo, Ed. Norma, Bogotá González Posso, Camilo (2011). Renta minera, petróleo y comunidades. Ed. Indepaz, Bogotá Memorias al I Congreso de Minería a Gran escala, Cartagena de Indias, febrero de 2012. Disponible En: http://www.mineriaagranescala.org/smge/ Mingin Intelligence Series (2012). Business News Americas, En: http://www.bnamericas.com/news/mining Observatorio Latinoamericana de Conflictos Ambientales (2012). Observatorio de conflictos mineros de América Latina, En http://www.olca.cl/oca/index.htm Division for Sustainable Development, UN department of economic and social affair, En:http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ni/ni_natiinfo_costarica.shtml (1) Todos los casos que registra el Observatorio sobre desplazamiento forzado están en Colombia.(2) Las organizaciones políticas, sociales, ambientales y comunitarias que hacen parte de este Observatorio, no representan la totalidad de acciones colectivas que existen y que realizan un seguimiento y denuncia a las actividades mineras en América Latina.(3) Censat Agua Viva es la única organización colombiana que hace parte del Observatorio; sin embargo existen otras muchas organizaciones que participan en este proceso, las cuales se hicieron presentes en el Primer Encuentro Nacional Territorio, productividad, ambiente y minería, La María- Piendamó, Cauca- Colombia, 27 de abril de 2012(4) Más información disponible en: http://quienessomosasamblea.blogspot.com/ (5) La Declaración de Rio/92 fue una declaración de principios a los cuales los estados firmantes se comprometían a mejorar las condiciones de vida de todos los habitantes del planeta. Por ejemplo el principio 11 "Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las normas, los objetivos de ordenación y las prioridades ambientales deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo social y económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo". Según varios estudios, se ha demostrado que los países latinoamericanos con gran cantidad de recuros naturales como Colombia o Perú, la legislación es inoportuna.(6) Percepciones de Corrupción de 182 países de todos los continentes, Index 2011 de Transparencia Internacional(7) Los reportes nacionales que cada país entrega a división de Desarrollo Sustentable, del departamento de asuntos económicos y sociales de Naciones Unidas (búsqueda en Internet, junio 2012) solo los 6 países mencionados presentan un informe. No son informes estandarizados pero tienen características comunes como información sobre las políticas y regulaciones internas, situación actual de la minería en cada país, mecanismos de seguimiento y monitoreo, buenas prácticas en el sector. Fuente: http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_ni/ni_natiinfo_costarica.shtml(8) Romeo el Agresivo, En: Revista Arcadia, 25 de mayo de 2012. *Tathiana Montaña es Colombiana, asesora académica del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la paz (Colombia); profesora universitaria licenciada en Relaciones Internacionales, con estudios de perfeccionamiento en Desarrollo; Magister en Ciencia Política. Actualmente es candidata a Doctor en Política y Gobierno, mención en Relaciones Internacionales. Ha publicado libros y artículos en medios nacionales y latinoamericanos sobre asuntos de paz y postconflicto. José Carlos Pozzoli es Argentino, politólogo, especialista en Políticas Públicas; ha sido consultor para el BID y trabajó como asesor de la Comisión de Ambiente de la Honorable Cámara de Diputados de Mendoza; Coordinador General Tercera Conferencia ICID +19 Clima, Sostenibilidad y Desarrollo en Regiones Semi Aridas; Asesor de Gabinete, Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Mendoza.

A propósito de interés de las humanidades por el estudio del pasado, sin aparente finalidad práctica, reflexionaba Erwin Panofsky ¿Qué por qué habríamos de interesarnos por el pasado? La respuesta es… porque nos interesamos por la realidad. Nada existe menos real que el presente. Para poder captar la realidad tenemos que distanciarnos del presente. En este sentido, creemos en la vigencia y utilidad de la investigación de carácter historiográfico en nuestro ámbito docente, y en consecuencia nos sentimos identificados con el profesor Montes Serrano cuando afirma que "La praxis docente necesariamente ha de enmarcarse en una labor investigadora de doble dirección: el progreso de la propia disciplina y el retorno a los orígenes, para asentar las bases conceptuales y culturales que soporten el desarrollo futuro. Este retorno a los orígenes siempre ha supuesto la búsqueda -más o menos consciente- de una garantía de renovación, de una posible guía hacia el futuro; implica repensar lo que se hace habitualmente, en un intento de renovar la validez de las acciones o principios especulativos de uso cotidiano". Al igual que se ha hecho en otras materias, también constituye una línea de investigación propia del Área de Conocimiento al que pertenezco el trazar la visión historiográfica de nuestras disciplinas, en concreto, de la representación del terreno. Como afirma el profesor San Antonio Gómez "La investigación para la representación gráfica del territorio no sólo debe encaminarse hacia su progreso futuro con el desarrollo de los GIS, sino también hacia sus orígenes históricos". Efectivamente, la implantación de las llamadas nuevas tecnologías en las disciplinas relacionadas con la representación de la superficie terrestre ha acaparado la mayor parte de los esfuerzos en el ámbito investigador, quedando relegados a un segundo plano los estudios sobre la historia de la representación territorial, sus orígenes y evolución, así como los métodos e instrumentos utilizados en el pasado. Consciente de las limitaciones de una tesis y de las mías propias, entiendo que para centrar este trabajo se hace necesario acotar el tema tanto geográfica como cronológicamente. No se trata de hacer este estudio desde un punto de vista cartográfico genérico, en donde lógicamente habría que remontarse a la larga tradición en el Mediterráneo, en lo referente a las cartas que realizaron los cosmógrafos en Sevilla; o a las imágenes que las culturas prehispánicas plasmaron en sus códices, para las representaciones de factura indígena. Decidimos por tanto centrar nuestro estudio en Mesoamérica (espacio) y durante el siglo XVI (tiempo). Las razones de esta acotación se basan, por un lado, en la forma en que se llevo a cabo la Conquista, desde el Caribe como cabeza de puente hacia Centroamérica, y desde allí hacia el norte y el sur del continente. Esto supuso que durante el siglo XVI la producción de mapas y planos que conllevo el proceso de colonización procediera mayoritariamente de estos territorios, coincidentes con lo que posteriormente se denomino Mesoamérica, que comprende los actuales México, Guatemala, parte de Honduras, Nicaragua, Costa Rica y el sur de los Estados Unidos. Sin embargo, la acotación espacial en ningún momento deberá impedir que se deje de estudiar algún documento de interés para la investigación. Así por ejemplo, si hay un mapa en donde se representa una región del Amazonas o un plano de una fortaleza en el norte de La Florida o en La Habana, cuyo análisis se considere relevante para nuestros fines, esos documentos sin duda seran incluidos en el corpus a estudiar. La acotación temporal, además de necesaria en cualquier trabajo de este tipo, aquí está justificada al ser precisamente durante el primer siglo de la Colonia cuando se realiza la producción de mapas y planos en los que podemos rastrear los métodos empíricos utilizados para su medición, levantamiento y representación. Anteriormente apenas transcurren ocho años desde el Descubrimiento hasta el fin de siglo, y después –a partir del siglo XVII- las representaciones planimetrías en Hispanoamérica poseen ya, prácticamente, todas las características de las que se realizan en Europa, desapareciendo las influencias autóctonas que se mezclaron, en distinto grado, con las occidentales durante todo el siglo XVI. Ciñéndonos a los inicios de la época colonial española, son tres los estamentos que están realizando levantamientos planimétricos en este tiempo, los cosmógrafos de la Casa de la Contratación, los funcionarios locales de la administración indiana y los ingenieros reales: 1. Los primeros, cuyo título oficial era "cosmógrafo de hacer cartas de navegar y fabricar instrumentos", no se encontraban en ultramar, sino en Sevilla. Se encargaban principalmente de las cartas de navegación, acopiando la información geográfica e hidrográfica obtenida por los pilotos, que los cartógrafos vertían en el padrón real, modelo del que se sacaban las copias para el uso de descubridores y navegantes. Para poder realizar su labor, utilizaban cartas, planos, bocetos y apuntes trazados por los pilotos en sus viajes y que entregaban a su regreso en la Casa de la Contratación. Por tanto iban elaborando la imagen del Nuevo Mundo en cuanto a la definición de su contorno costero. La representación de la "tierra adentro" será precisamente la empresa encargada a los segundos intervinientes. 2. La necesidad de conocer y representar con precisión los nuevos territorios bajo el imperativo de su control y delimitación, así como lograr un mayor conocimiento de la disponibilidad de los recursos que ofrecían, llevo a que, el 25 de mayo del año 1577, Felipe II dictase una real cedula para que se enviase a América una "Instrucción y Memoria" para ser contestada por los oficiales de la Corona, principalmente los corregidores y alcaldes mayores. El objetivo de este cuestionario de 50 preguntas era conocer más sobre los territorios de ultramar. Las respuestas, mejor conocidas como Relaciones Geográficas de Indias, constituyen el mayor cuerpo de fuentes originales de la América española para el siglo XVI. Este conocimiento pormenorizado de los nuevos territorios también implicaba una descripción física de los mismos. Así, en varias preguntas del cuestionario se pedía, según los casos, la realización de mapas geográficos, planos de las poblaciones, delineación de las costas e islas, etc. Aunque los encargados de responder a la Instrucción eran los oficiales de la Corona, la elaboración de mapas y planos –pinturas como se conocían entones- tuvo que encomendarse también a dibujantes indígenas, dada la escasez de mano de obra cualificada para estas tareas durante el primer siglo de la Colonia. 3. Los ingenieros reales estaban designados por el rey para atender a las fortificaciones y edificios administrativos en todo el imperio. Algunos eran traídos de otros países, particularmente de Italia, pero otros eran producto de la rica tradición en la elaboración de mapas surgida en la España del siglo XVI. "Estas imágenes del Nuevo Mundo fueron suficientemente exactas para permitir a los monarcas españoles tomar decisiones sobre los sitios y la protección de las grandes bases militares, particularmente aquellas necesarias para proteger anualmente a las flotas. Cartógrafos como Cristóbal de Rojas y Juan Bautista Antonelli permitieron a la Corona hacer el máximo uso de sus escasos recursos". Los mapas y planos de los ingenieros Reales, dibujados de acuerdo con los principios desarrollados en la Italia del siglo XVI, no tenían nada que ver con las representaciones realizadas en las pinturas que acompañaban a las Relaciones Geográficas, en las que, debido a la mezcla de técnicas indígenas prehispánicas y europeas, se produjo una cartografía sincrética diferente a todo lo que se había realizado hasta ese momento. En muchos de los documentos gráficos que estos ingenieros elaboraron para la construcción de obras públicas civiles y militares también encontramos ejemplos de cómo representaron el terreno donde estas se emplazaban. La Corona española empleo un número importante de arquitectos militares e ingenieros en la construcción y mantenimiento de fortificaciones en todo el imperio, pero sobre todo en América. Estos hombres realizaban reconocimientos sobre el terreno, elaboraban informes y proponían proyectos de nuevas obras o reforma de las ya existentes, como consecuencia de lo cual, trazaban planos que eran enviados a España para su conocimiento y aprobación, de los que sobreviven un número considerable. Se ha articulado la tesis en dos partes, cada una dividida en tres capítulos, acompañada de la presente Introducción, las Conclusiones y las Fuentes Documentales. A continuación se expone someramente el contenido de cada capítulo, la relación de archivos y bibliotecas en las que se encuentran los documentos que constituyen el corpus sometido a estudio, así como los fondos bibliográficos consultados. Lógicamente, en un trabajo de estas características, las figuras (bocetos, mapas, planos,… dibujos en definitiva) que acompañan al texto escrito en absoluto tienen un carácter ornamental, ni siquiera una misión ilustrativa; más bien al contrario en su mayoría, constituyen el propio objeto de estudio. - En la primera parte del trabajo, como cuestión previa introductoria antes de abordar la representación territorial en Hispanoamérica en el siglo XVI, nos ha parecido procedente dirigir una mirada hacia los orígenes históricos de la representación del territorio, desde sus inicios hasta la época en la que centramos el objetivo principal de nuestro trabajo, que abarca todo el siglo XVI. Se ha tratado de seguir, a través del tiempo, el proceso de la representación del territorio y su relieve en las distintas civilizaciones, sobre todo del ámbito occidental, y por tanto antecedentes directos de la europea en general y la española en particular; incidiendo en aquellos conceptos eminentemente gráficos, que influyen en la representación del entorno natural. En esta revisión se ha verificado como el proceso para representar el terreno y su relieve ha seguido una evolución desde unos convencionalismos gráficos empíricos. "…mostrando cómo los mecanismos que intervienen en la representación gráfica están fundamentalmente basados, de hecho, en toda una serie de convenciones prácticas y de fórmulas o recetas de oficio paulatinamente perfeccionadas y codificadas por la experiencia" Esta primera parte se ha dividido en tres capítulos. ▪ En el Capítulo I, "Desde los orígenes hasta el descubrimiento de América" se repasa la representación del territorio desde los orígenes, con la aparición de los primeros mapas, hasta el descubrimiento de América. Revisaremos la forma en que "veían" la tierra, o sus territorios, los pueblos primitivos, las civilizaciones antiguas, el mundo clásico (civilizaciones griega y romana), la Edad Media (mapas T en O, mundo árabe y portulanos), para concluir con la representación en el Renacimiento, antes del descubrimiento del Nuevo Mundo. ▪ En el Capítulo II, "La representación del territorio en la era de los descubrimientos", se continua la revisión iniciada en el primero desde donde este termina hasta principios del siglo XVII. Veremos la revolución cartográfica que suponen los grandes descubrimientos, los más importantes centros de producción de mapas: la Casa de la Contratación de Sevilla, la de Indias de Lisboa, la escuela francesa en Dieppe y la de los Países Bajos. Por último, se realiza un recorrido por la cartografía nacional y regional de los principales reinos europeos. ▪ Finaliza esta primera parte con el Capítulo III, "Técnicas de levantamiento y representación del territorio en Europa", donde, tras exponer los principales sistemas y métodos de levantamiento, aun vigentes, se ofrece una panorámica del estado de la ciencia de la "mensura" en la Europa renacentista, como antecedente directo de los métodos que pudieron ser importados al Nuevo Mundo. Se ha realizado un análisis de los sistemas y métodos de medición y levantamiento de mapas y planos a través de los principales tratados sobre la materia, tanto de la rica tradición renacentista europea como de la española, en la que hemos tenido la satisfacción de encontrar magníficos ejemplos de tratados cuyo rigor científico en unos casos y vertiente practica en otros, nada tienen que envidiar a los de los más afamados eruditos alemanes, flamencos o italianos. - La segunda parte, "Representación gráfica en Hispanoamérica en el siglo XVI", afronta el objetivo principal de la tesis, la representación del territorio circunscrita a Hispanoamérica durante el siglo XVI. Se analizan los diferentes tipos de representaciones que se realizaron a raíz del descubrimiento y colonización del Nuevo Mundo, según los distintos agentes que intervinieron en su realización. A su vez se divide en tres capítulos. ▪ En el Capítulo IV, "Representación del territorio", tras una introducción sobre el proyecto cartográfico de Felipe II, se realiza un recorrido por los diferentes modos de representación del territorio en Mesoamérica durante el primer siglo de la Colonia, desde los antecedentes de tradición indígena prehispánica, hasta los mapas y planos que realizaron los pintores autóctonos o tlacuilos para la Corona española, así como un grupo funcionarios de la administración indiana, en el magno proyecto que significaron las Relaciones Geográficas de Indias; pasando por los mapas del Nuevo Mundo que realizaron los cosmógrafos de la Casa de la Contratación en Sevilla. En estas formas de representar el territorio subyacen en su concepción, toma de datos y elaboración, una dualidad entre empirismo y ciencia, siendo este uno de los criterios de clasificación que se han utilizado. Siguiendo la metodología propuesta, se realiza un estudio individualizado de cada mapa o plano de la muestra, con criterios objetivos. En primer lugar, se parte de una contextualización histórica de cada uno, a continuación, se realiza un examen grafico del plano como tal y, por último, un análisis geométrico tendente a su transcripción y obtención de conclusiones en cuanto los métodos utilizados para la representación del territorio, sobre todo las características graficas, los mecanismos y los recursos empleados en la realización de estos documentos. Siempre que este lo ha permitido, se ha tratado de abordar la conceptualización del lenguaje grafico y el contenido simbolizador del mismo. ▪ El Capítulo V, "La representación del territorio en los proyectos de ingeniería", completa el estudio realizado en el capitulo anterior, estudiando los mapas y planos que se hicieron a raíz de las obras de ingeniería y arquitectura militar en América, que necesitaban de la expresión de superficies extensas para su intervención. Estos documentos estaban dibujados de acuerdo con los principios desarrollados en la Italia del siglo XVI, y por tanto fuera de la cualquier influencia de la tradición pictórica prehispánica. Estas imágenes del Nuevo Mundo fueron suficientemente exactas para permitir a los monarcas españoles tomar decisiones sobre los sitios y la protección de las grandes bases, particularmente aquellas necesarias para dar cobijo anualmente a las "flotas" de Indias. Sin embargo, no se ha realizado un estudio sobre las obras de ingeniería, ni siquiera desde el punto de vista historiográfico, pues sería apartarnos del motivo principal de este trabajo. Se han tratado una serie de obras y sus artífices, pero desde la óptica de su representación grafica en general y de la que del territorio se hace en ellas, en particular. ▪ En el Capítulo VI, "Técnicas de levantamiento y representación del territorio en América", se han tratado de descifrar los métodos, técnicas e instrumentos que se emplearon en la realización de las representaciones del territorio que fueron estudiadas en los capítulos IV y V. Desde el punto de vista de su manufactura, este extenso corpus es de origen diverso: cartas náuticas, mapamundis y planisferios realizados por los cosmógrafos de la Casa de la Contratación, mapas y planos regionales y locales realizados, unos por autores españoles y otros por dibujantes indígenas y, finalmente, los mapas y planos que hicieron los ingenieros y arquitectos militares al servicio de la Corona. Por tanto se rastrean y estudian los métodos utilizados para su realización en cada uno de estos grupos, partiéndose de una primera división en científicos y empíricos. No obstante, dentro de cada uno de estos grupos ha sido necesario distinguir otras categorías al objeto de poder llevar a cabo su correcto análisis. Respecto a las fuentes documentales consultadas, gran parte de ellas son dibujos, mapas, planos y tratados de gran valor bibliográfico e histórico. En esta fase de la investigación nos hemos encontrado con dificultades inherentes a la localización de los fondos y del acceso a los mismos. Es evidente que la lectura de un mapa de gran formato, no resulta fácil si no se consulta directamente el original debido a las limitaciones que impone el manejo de copias reducidas o la escasa resolución cuando se trata de formatos digitales. Aunque desde hace anos se vienen realizando importantes esfuerzos por parte de las administraciones para digitalizar los fondos cartográficos y documentales de los principales archivos, tanto españoles como extranjeros, la tarea es ardua y supone afrontar multitud de problemas derivados de la variedad de formatos, de técnicas y del estado de conservación de los documentos cartográficos, que se suman a los propios de su localización, ya que es frecuente que los planos y mapas estén incluidos en legajos o carpetas y que su existencia en muchos casos se desconozca. El corpus cartográfico documental recopilado para la elaboración de la tesis se encuentra disperso, en su mayoría, por los siguientes archivos y bibliotecas españoles: Archivo General de Indias. Sevilla. AGI. Real Academia de la Historia. Madrid. RAH. Archivo General de Simancas. Valladolid. AGS. Biblioteca Nacional. Madrid. BNE. Archivo de la Casa de Alba. Palacio de Liria. Madrid. Museo Naval. Madrid. Museo Maritimo. Barcelona. Observatorio de la Marina. San Fernando (Cádiz). Servicio Histórico Militar. Madrid. Real Biblioteca de El Escorial. Madrid. Biblioteca Central de la Universidad de Sevilla. Fondo Antiguo y Archivo Histórico. Biblioteca de la Universidad de Valencia. Asimismo, en el extranjero se han consultado numerosos fondos que, cuando ha sido posible, se han examinado presencialmente y en otros se ha tenido que realizar a través de los procedimientos que establecen las distintas instituciones para la consulta bibliográfica o archivística a distancia (fotocopia, microfilm, diapositiva, fotografía o escaneado): Benson Latín América Collection, Universidad de Texas. Austin (USA). BLAC. Archivo General de la Nación. Ciudad de México (México). AGN. Biblioteca Nacional de Francia. Paris (Francia). BNF. Biblioteca Nacional de Viena. Viena (Austria). Biblioteca Laurenciana. Florencia (Italia). Biblioteca Apostólica Vaticana. Roma (Italia). Biblioteca Oliveriana. Pesaro (Italia). Biblioteca del Congreso. Washington (USA). Biblioteca Herzog August. Wolfenbuttel (Alemania). Biblioteca Palafoxiana. Puebla (México). Biblioteca Real de Copenhague. Copenhague (Dinamarca). Biblioteca Digital de Múnich. Múnich (Alemania). Real Biblioteca de Turin. Turin (Italia). Biblioteca Nacional Marciana. Venecia (Italia). Archivo de los marqueses de Castiglione. Mantua (Italia). Archivos Históricos de Guadalajara y Jalisco. (México). Galería Uffizi, Florencia (Italia). The John Carter Brown Library. Providence (USA). The Hispanic Society of America. Nueva York (USA). The Royal Library at Windsor. Londres (Reino Unido). Bodleian Library. Oxford (Reino Unido). The British Library Borrad. Londres (Reino Unido). The Newberry Library. Chicago (USA). Liverpool Museum. Liverpool (Reino Unido). Museo Histórico de la Baja Sajonia. Hannover (Alemania). Instituto y Museo de Historia de la Ciencia. Florencia (Italia). En cuanto a la amplia bibliografía utilizada a lo largo de la investigación, esta se ha ordenado según tres grupos que comprenden las fases en las que se ha ido desarrollando el trabajo, desde los conceptos generales hasta aquellos temas concretos o particulares, finalizando con una relación de los tratados consultados y utilizados como fuente: a. General: se agrupan en esta categoría las obras que aportan una visión genérica al problema de la expresión y representación grafica, y que han servido para fundamentar conceptualmente el discurso; así como aquellas que tratan de la Historia en general, de la historia del Arte y de la historia de la Cartografía. También se incluyen textos que tratan específicamente sobre los métodos y procedimientos históricos de levantamiento y representación del terreno, fuera del ámbito americano. b. Especifica: contiene aquellos textos que abordan la Historia en general, y la de la Cartografía en particular; relacionadas con el descubrimiento y colonización de América. También encontramos textos que inciden en los distintos métodos y técnicas de levantamiento y representación del territorio hispanoamericano durante el siglo XVI. Asimismo incluimos en esta categoría obras que tratan sobre el arte, la arquitectura y el urbanismo en América durante el periodo estudiado. c. Obras monográficas: que están mas directamente relacionadas con el estudio de un documento cartográfico concreto o bien un conjunto de ellos afines y que forman un corpus más o menos homogéneo. Salvo algunas excepciones, por lo general estas obras están enfocadas desde una óptica historiográfica, siendo uno de los objetivos de la tesis realizar el estudio de los documentos cartográficos atendiendo a los mecanismos gráficos de su representación, con especial hincapié en aquellos relativos a la expresión del relieve del terreno. d. Tratados: Ha sido necesario consultar una cantidad importante de tratados, tanto de la época en la que se centra el estudio (siglo XVI), como de fechas anteriores. Aunque en su mayoría tratan de los procedimientos de medición y levantamiento territorial que se desarrollaron y difundieron por Europa en el Renacimiento, también se han consultado obras dedicadas a otras disciplinas como geografía, astronomía, náutica, fortificaciones, etc. Aunque a veces puede resultar incomodo para la lectura, se ha procurado, en todo momento, fundamentar el hilo argumental con referencias bibliográficas, a pie de página, de los autores de los que nos sentimos más deudores en cuanto a las ideas que fluyen a lo largo de las páginas de este trabajo. Hemos intentado dejar patente la concepción de una tesis eminentemente grafica, pero no solo la cantidad de información grafica ha sido el objetivo principal, lo es, por el contrario, la selección y calidad de la misma, así como su sistematización y clasificación. Por último, señalar que un trabajo de investigación de estas características, se sabe que tiene un comienzo y ha de tener un final, pero en sus conclusiones la tesis no es concluyente, el ámbito en el que nace y está inmersa continúa abierto. No se trata por tanto de un producto acabado, cada ejemplo de los estudiados expone ante nosotros un universo propio, rico y complejo donde transcurren tantas sugerencias como son posibles. En ese sentido, esta investigación es en el fondo una provocación para que otras continúen.

Przedmiotem niniejszej publikacji jest analiza przedstawień kobiecego ciała w powieściach współczesnej algierskiej pisarki, Leïli Marouane. Przez okres kolonizacji, ciało kobiety, uznawane za symbol algierskości, było przedmiotem rozgrywek politycznych pomiędzy kolonizatorem a Algierczykami, w konsekwencji czego stawała się ona ofiarą podwójnej opresji. Wychodząc z tego założenia, autorka stawia sobie za cel zbadanie, w jaki sposób współczesna maghrebska kobieta pozycjonuje się w stosunku do tego podwójnego dziedzictwa kulturowego, zaś w centrum zainteresowania znajdują się kwestie związane z cielesnością i seksualnością kobiecą. Praca składa się z dwóch części, z których pierwsza stanowi swoiste wprowadzenie w badany krąg kulturowy i poświęcona jest historii społeczno-politycznej Algierii oraz historii maghrebskiej literatury kobiecej. W drugiej części, zasadniczej, autorka skupia się na wybranej pisarce oraz jej dziele powieściowym, a następnie poddaje analizie zagadnienia cielesności i seksualności kobiecej. ; MAROUANE Leïla, 1996 : La Fille de la Casbah. Paris, Éditions Julliard. ; MAROUANE Leïla, 1998 : Ravisseur. Paris, Éditions Julliard. ; MAROUANE Leïla, 2001 : Le Châtiment des hypocrites. Paris, Éditions du Seuil. ; MAROUANE Leïla, 2005 : La Jeune Fille et la Mère. Paris, Éditions du Seuil. ; MAROUANE Leïla, 2007 : La Vie sexuelle d'un islamiste à Paris. Paris, Éditions Albin Michel. ; BORDELEAU Francine, 1998 : « L'écriture au féminin existe-t-elle ? ». Lettres qué¬bécoises : la revue de l'actualité littéraire, 92, 14–18. Disponible sur : https://www. erudit.org/culture/lq1076302/lq1185148/37885ac.pdf (consulté le 14 décembre 2015). ; CIXOUS Hélène, 1975 : « Le rire de la Méduse ». L'Arc, 61, 39–54. ; CIXOUS Hélène, 1976 : « Le sexe ou la tête ? ». Les Cahiers du GRIF, 13, 5–15. ; DIDIER Béatrice, 1981 : L'Écriture-femme. Paris, Presses universitaires de France. ; KŁOSIŃSKA Krystyna, 2010 : Feministyczna krytyka literacka. Katowice, Wy¬dawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. ; LAFONTAINE Dominique, LORENT Geneviève, 1978 : « Si l'écriture des femmes ». Les Cahiers du GRIF, 23–24, 153–156. ; EL KHAYAT Rita, 2001 : Le Maghreb des femmes : les défis du XXIe siècle. Rabat, Éditions Marsam. ; EL KHAYAT Rita, 2008 : « La maternité aujourd'hui dans le monde ara¬bo-islamique. (Approche anthropologique et psycho-psychanalytique) ». Lectora: revista de dones i textualitat, 14, 31–49. ; FERHATI Barkahoum, 2007 : « Les clôtures symboliques des Algériennes : la vir¬ginité ou l'honneur social en question ». Clio. Femmes, Genre, Histoire, 26, 169– 180. Disponible sur : http://clio.revues.org/6452 (consulté le 25 avril 2014). ; FORTIER Corinne, 2010 : « Le droit musulman en pratique : genre, filiation et bioéthique ». Droit et cultures, 59, 15–40. Disponible sur : http://droitcultures. revues.org/1923 (consulté le 26 août 2014). ; HUUGHE Laurence, 2001 : Écrits sous le voile : romancières algériennes francophones, écriture et identité. Paris, Editions Publisud. ; THÉORET France, 1987 : Entre raison et déraison. Montréal, Les Herbes rouges. ; KATEB Kamel, 2011 : « Scolarisation féminine massive, système matrimonial et rapports de genre au Maghreb ». Genre, sexualité & société, 6, 979–995. ; KRÉFA Abir, 2011 : « Corps et sexualité chez les romancières tunisiennes: Enjeux de reconnaissance, coûts et effets des « transgressions ». Travail, genre et socié¬tés, 26(2), 105–128. ; LACHHEB Monia, 2012 : « Le corps voilé entre séduction et sédition. L'expé¬rience de femmes tunisiennes ». In : LACHHEB Monia (dir.) : Penser le corps au Maghreb, 171–180. Paris, Tunis, Éditions Karthala, IRMC. ; LACOSTE-DUJARDIN Camille, 1985 : Des mères contre les femmes. Maternité et pa¬triarcat au Maghreb. Paris, Éditions La Découverte. ; DETREZ Christine, 2012 : Femmes du Maghreb, une écriture à soi. Paris, Snédit La Dispute Éditeurs. ; LACOSTE-DUJARDIN Camille, 2008 : « La maternité en Islam ». Lectora: revista de dones i textualitat, 14, 13–29. ; LAGRANGE Frédéric, 2008 : Islam d'interdits, islam de jouissance. Paris, Éditions Téraèdre. ; LINANT DE BELLEFONDS Yvon, 1962 : « La répudiation dans l'Islam d'au¬jourd'hui ». In : Revue internationale de droit comparé, vol. 14, n°3, juillet–sep¬tembre 1962, 521–548. Disponible sur : https://www.persee.fr/doc/ridc_0035- 3337_1962_num_14_3_13419 (consulté le 19 avril 2014). ; MEDDEB Abdelwahab, 2009 : « La burqa et le cercle des idiots ». Le Monde, le 26 décembre 2009. Disponible sur : http://www.lemonde.fr/idees/ article/2009/12/26/la-burqa-et-le-cercle-des-idiots_1285142_3232.html (consulté le 19 avril 2014). ; MERCADER Patricia, HOUEL Annik, SOBOTA Helga, 2009 : « Le crime dit 'passionnel' : des hommes malades de l'appropriation des femmes ». Empan, 73(1), 40–51. Disponible sur : www.cairn.info/revue-empan-2009-1-page-40. htm (consulté le 10 octobre 2015). ; MERNISSI Fatima, 1983 : Sexe, idéologie, Islam. Trad. BROWER Diane, PELLETIER Anne-Marie. Paris, Éditions Tierce. ; WELTMAN-ARON Brigitte, 2015 : « 'Il y a de la différence' : Hélène Cixous et la différence sexuelle ». In : REGARD Frédéric, REID Martine (dir.) : Le rire de la Méduse. Regards critiques, 73–86. Paris, Honoré Champion Éditeur. Disponible sur : http://www.e-sorbonne.fr/sites/www.e-sorbonne.fr/files/colloque-me¬duse-en-sorbonne/Mises%20en%20ligne/3.Weltman.pdf (consulté le 7 avril 2014). ; MERNISSI Fatima, 1992 : Le Harem politique. Le Prophète et les femmes. Paris, Éditions Complexe. ; ALI BENALI Zineb, 2003 : « Le roman, cet archiviste de l'histoire ». Insaniyat, 21, 19–35. Disponible sur : http://insaniyat.revues.org/7320 (consulté le 22 no¬vembre 2015). ; ARNAUD Jacqueline, 1986 : La littérature maghrébine de langue française. Tom 1 : Origines et perspectives. Paris, Publisud. ; FEBEL Gisela, 1999 : « Préface ». In : TORRE Marie-Christine : Un Maghreb au féminin-pluriel : contexte d'un champ littéraire et analyse de deux romans contempo¬rains francophones, 9–12. Bremen, Universität Bremen. ; BAFFET Roselyne, 1999 : « Écriture de l'urgence – Urgence du lien social ». In : BONN Charles, BOUALIT Farida (dir.) : Paysages littéraires algériens des an¬nées 90 : témoigner d'une tragédie ?, 41–51. Paris, Éditions L'Harmattan. ; BENDJELID Faouzia, 2014 : « L'écriture en Algérie est tributaire de l'Histoire ». Interview accordée au quotidien algérien Liberté, le 15 avril 2014. Disponible sur : http://www.liberte-algerie.com/culture/lecriture-en-algerie-est-tribu¬taire-de-lhistoire-204191/print/1 (consulté le 30 mars 2016). ; BENDJELID Faouzia, 2017 : « La poétique du divers dans le paysage romanesque algérien actuel. Cas de quelques écrivains ». Didactiques, 10, 159–181. Dispo¬nible sur : http://www.univ-medea.dz/ldlt/web/_topic/enligne/02/dwn/12.pdf? (consulté le 18 septembre 2017). ; BONN Charles, KHADDA Naget, 1996 : « Introduction ». In : BONN Charles, KHADDA Naget, MDARHI-ALAOUI Abdallah (dir.) : Littérature maghrébine d'expression française, 5–21. Vanves, Edicef. ; BOUALIT Farida, 1999 : « La littérature algérienne des années 90 : 'Témoigner d'une tragédie ?' ». In : BONN Charles, BOUALIT Farida (dir.) : Paysages lit¬téraires algériens des années 90 : témoigner d'une tragédie ?, 25–40. Paris, Éditions L'Harmattan. ; BOUGUERRA Mohamed Ridha, BOUGUERRA Sabiha, 2010 : Histoire de la litté¬rature du Maghreb. Paris, Éditions Ellipses. ; CHEURFI Achour, 2004 : Écrivains algériens : dictionnaire biographique. Alger, Cas¬bah éditions. ; DUGAS Guy, 2001 : « Dix ans de littérature maghrébine en langue française ». Notre librairie, Revue des littératures du Sud, 146, 60–65. Disponible sur : www. berberemultimedia.fr/litterature/jeune%20liitt%20maghreb.rtf (consulté le 22 novembre 2015). ; FISHER Dominique, 2008 : Écrire l'urgence, Assia Djebar et Tahar Djaout. Paris, Éditions L'Harmattan. ; GHALEM Nadia, 2004 : « Le Maghreb ». In : NDIAYE Christiane (dir.) : Intro¬duction aux littératures francophones, 197–267. Montréal, Presses de l'Université de Montréal. ; FONTAINE Jean, 1994 : Écrivaines tunisiennes. Tunis, Éditions Gai Savoir. ; GOES Jan, 2002 : « Littératures francophones du monde arabe ». Romaniac, 86, 20–31. Disponible sur : http://www.vlrom.be/pdf/022goes.pdf (consulté le 29 décembre 2011). ; GOES Jan, 2003 : « Littératures francophones du monde arabe – 2 – La littérature beur ». Romaniac, 90, 2–8. Disponible sur : http://www.vlrom.be/pdf/032goes2. pdf (consulté le 2 octobre 2011). ; MILIANI Hadj, 2002 : Une littérature en sursis ? Le champ littéraire de langue fran¬çaise en Algérie. Paris, Éditions L'Harmattan. ; MOKHTARI Rachid, 2006 : Le nouveau souffle du roman algérien. Essai sur la litté¬rature des années 2000. Alger, Chihab Éditions. ; NOIRAY Jacques, 1996 : Littératures francophones. I. Le Maghreb. Paris, Éditions Belin. ; SALHA Habib, 2000 : « Une écriture exaltée : l'exemple de la littérature maghré¬bine de langue française ». In : SALHA Habib (dir.) : La Tentation du divers. Mélanges offerts au Professeur Abdelkader Mhiri, 177–186. Tunis, Publications de l'E.N.S. ; SOUHEKAL Rabah, 2003 : Le roman algérien de langue française, 1950–1990. Paris, Publisud. ; BARRADA Samia, 2007 : « La nouvelle féminine arabe ou les petites filles de Shérazade ». Synergies Monde arabe, 4, 91–102. ; BEKRI Tahar, 1999 : « Femmes écrivains de Tunisie ». In : BEKRI Tahar : De la littérature tunisienne et maghrébine, et autres textes, 31–41. Paris, L'Harmattan. ; BENAMARA Nasser, 2010 : Pratiques d'écritures de femmes algériennes des années 90. Cas de Malika Mokkedem (thèse de doctorat). Béjaïa, Université Abderrahmane Mira. ; GARCÍA VERDÚ Lydia, 2007 : « Redouane, Najib (2006) 'Écritures féminines au Maroc. Continuité et évolution' », Francofonía, 16, 262–268. ; BOUHASSOUNE Farida, 2000 : « La littérature marocaine féminine de langue française : la quête de nouvelles valeurs ». Littératures Frontalières, X,2, 47–53. ; BRAHIMI Denise. 1996 : « Sebbar, Leïla ». In : MAKWARD Christiane P., COTTENET-HAGE Madeleine (dir.) : Dictionnaire littéraire des femmes de langue française : de Marie de France à Marie Ndiaye, 553–556. Paris, Éditions Karthala-ACCT. ; BUENO ALONSO Josefina, 2004 : « Femme, identité, écriture dans les textes francophones du Maghreb ». Thélème. Revista Complutense de Estudios Franceses, 19, 7–20. ; CHAULET-ACHOUR Christiane, 1991 : « Femmes-écrivains d'Algérie. Corps, gestes, mémoires ». In : TOSO RODONIS Giuliana (dir.) : Le Banquet maghré¬bin, 37–57. Roma, Mario Bulzoni. ; CHAULET-ACHOUR Christiane (réd.), 1991 : Diwan d'inquiétude et d'espoir. La littérature féminine algérienne de langue française. Alger, ENAG. ; CHAULET-ACHOUR Christiane, 1998 : Noûn : Algériennes dans l'écriture. Biarritz, Atlantica. ; CHAULET-ACHOUR Christiane, 2000 : « Les stratégies génériques des écri¬vaines algériennes (1947–1999) conformités et innovations ». Palabres, Revue d'Études Africaines, III,1, 233–245. ; CHAULET-ACHOUR Christiane, 2003 : « Algérie – Littérature des femmes. Leur pesant de mots ». In : Europe, n° hors série : Algérie – Littérature et arts, 96–110. Disponible sur : http://christianeachour.net/images/data/telechargements/ articles/A_0133.pdf (consulté le 23 septembre 2015). ; DÉJEUX Jean, 1989 : « La littérature féminine de langue française au Maghreb ». Itinéraires et contacts de cultures, 10, 145–153. ; DÉJEUX Jean, 1994 : La littérature féminine de langue française au Maghreb. Paris, Éditions Karthala. ; GHEDIRA Aïcha, 2003 : « Le roman féminin tunisien d'expression française ». Littératures Frontalières, 26, spécial : Littérature maghrébine : interactions cultu¬relles et méditerranée, vol.3, 187–204. Disponible sur : http://www.openstarts. units.it/dspace/bitstream/10077/7017/1/Ghedira_LF_2003_2.pdf (consulté le 25 septembre 2015). ; DETREZ Christine, 2010 : « L'écriture comme résistance quotidienne : être écrivaine en Algérie et au Maroc aujourd'hui ». Sociétés contemporaines, 78(2), 65–85. Disponible sur : http:// www.cairn.info/revue-societes-contempo¬raines-2010-2-p-65.htm (consulté le 18 août 2015). ; LIMAM-TNANI Najet. 2013. : « Bouraoui, Nina ». In : DIDIER Béatrice, FOUQUE Antoinette, CALLE-GRUBER Mireille (dir.) : Le dictionnaire universel des créa¬trices, vol. 1, 619–620. Paris, Éditions des femmes. ; MOHAMMEDI-TABTI Bouba, 2003 : « Regard sur la littérature féminine algé¬rienne ». Algérie Littérature / Action, 69–70, 109–122. Disponible sur : http:// www.revues-plurielles.org/_uploads/pdf/4_69_11.pdf (consulté le 18 août 2015). ; MOSTEGHANEMI Ahlem, 1985 : Algérie : femme et écritures. Paris, Éditions L'Harmattan. ; NAHLOVSKY Anne-Marie, 2010 : La femme au livre : les écrivaines algériennes de langue française. Paris, Éditions L'Harmattan. ; REDOUANE Najib, 2006 : Écritures féminines au Maroc. Continuité et évolution. Pa¬ris, Éditions L'Harmattan. ; HADDAB Zoubida, 1999 : « En Algérie ». Clio. Histoire' femmes et sociétés, 9. Dispo¬nible sur : http://clio.revues.org/639 (consulté le 24 novembre 2014). ; SCHUCHARDT Beatrice, 2010 : « La langue de la chair comme lieu de rencontre de l'altérité dans Les Nuits de Strasbourg d'Assia Djebar ». In : DE TORO Alfonso, ZEKRI Khalid, BENSMAÏA Réda (dir.) : Repenser le Maghreb et l'Europe : hybri¬dations, métissages, diasporisations, 183–200. Paris, Éditions L'Harmattan. ; SEGARRA MONTANER Marta, 1996 : « Stratégies narratives et identité chez les romancières maghrébines ». In : MARTINEZ Jeronimo, PALACIOS Concep¬cion, SAURA Alfonso (éds) : Aproximaciones diversas al texto literario, 215–222. Murcia, Servicio de Publicaciones, Universidad de Murcia. ; SEGARRA Marta, 1997 : Leur pesant de poudre : romancières francophones du Maghreb. Paris, Éditions L'Harmattan. ; SEGARRA Marta, 2002 : « Le roman féminin en Algérie ». Littératures Frontalières, 24, spécial : Littérature maghrébine : interactions culturelles et méditerranée, vol. 1, 255–267. Disponible sur : https://www.openstarts.units.it/bitstream/10077/6997/1/ Segarra_LF_2002_2.pdf (consulté le 25 août 2015). ; SEGARRA Marta, 2010 : Nouvelles romancières francophones du Maghreb. Paris, Éditions Karthala. ; VAN DEVENTER Rachel, 2010 : L'Agentivité et la naissance de la femme-sujet dans la littérature algérienne contemporaine (thèse de doctorat). Université d'Ottawa. Disponible sur: https://www.ruor.uottawa.ca/bitstream/10393/20069/3/Van_ Deventer_Rachel_2010_these.pdf (consulté le 18 août 2015). ; EL NOSSERY Névine, 2012 : Témoignages fictionnels au féminin. Une réécriture des blancs de la guerre civile algérienne. Amsterdam, New York, Rodopi. ; EPSZTEIN Pierrette, 1997 : « Vient de paraître : «La fille de la Casbah» ». Algérie Littérature / Action, 7–8, 189–191. Disponible sur : http://www.revues-plurielles. org/_uploads/pdf/4_7_23.pdf (consulté le 4 janvier 2013). ; LONGOU Schahrazède, 2009 : Violence et rébellion chez trois romancières de l'Algérie contemporaine (Maïssa Bey, Malika Mokeddem et Leila Marouane) (thèse de doctorat). University of Iowa. Disponible sur : http://ir.uiowa.edu/cgi/ viewcontent.cgi?article=1586&context=etd (consulté le 27 août 2013). ; MERTZ-BAUMGARTNER Birgit, 2001 : « La violence et son contrepoids es¬thétique dans Ravisseur de Leïla Marouane ». In : BECHTER-BURTSCHER Beate, MERTZ-BAUMGARTNER Birgit (dir.), Subversion du réel : Stratégies esthétiques dans la littérature algérienne contemporaine, 185–196. Paris, Éditions L'Harmattan. ; HELLER Michel, 1990 : « Femmes au Maghreb ». Cahier d'études maghrébines, 2 : Littérature algérienne de femmes, 13–21. Köln, Romanisches Seminar der Uni¬versität Köln. ; MERTZ-BAUMGARTNER Birgit, 2003 : « 'Algérie sang-écriture' (A. Djebar) : violence et écriture(s) dans la littérature algérienne contemporaine ». Fran¬cofonía, 12, 93–108. Cadiz, Servicio de Publicaciones, Universidad de Cádiz. ; MERTZ-BAUMGARTNER Birgit, 2009 : « Leïla Marouane ou l'Art de la provo¬cation ». In : REDOUANE Najib (dir.) : Diversité littéraire en Algérie, 207–220. Paris, Éditions L'Harmattan. ; MOKHTARI Rachid, 2011 : « Leïla Marouane : la langue d'une femme libre ». Le Matin DZ, le 19 octobre 2011. Disponible sur : http://www.lematindz.net/ news/5893-leila-Marouane-la-langue-dune-femme-libre.html (consulté le 19 août 2014).214 ; REDOUANE Rabia, 2006 : « Reseña de La Jeune Fille et la Mère de Leïla Marouane ». Francofonía, 15, 275–277. ; TEMLALI Yacine, 2007 : « La vie sexuelle d'un islamiste à Paris de Leïla Marouane », le 8 octobre 2007. Disponible sur : http://www.babelmed.net/article/2234-la-vie-sexuelle-dun-islamiste-a-paris-de-leila-marouane (consulté le 5 janvier 2013). ; VAN DER POEL Ieme, 2001 : « Leila Marouane et Rachid Boudjedra : le ro¬man franco-algérien entre farce et tragédie ». In : BECHTER-BURTSCHER Beate, MERTZ-BAUMGARTNER Birgit (dir.) : Subversion du réel : Stratégies esthétiques dans la littérature algérienne contemporaine, 173–183. Paris, Éditions L'Harmattan. ; YACINE Rémi, 2007 : « Leïla Marouane : sans chaînes ni maître », interview avec Leïla MAROUANE. El Watan, le 13 août 2007. Disponible sur : https://www. elwatan.com/archives/france-actu-archives/leila-marouane-sans-chaines-ni-maitre-13-08-2007 (consulté le 5 janvier 2013). ; YACINE Rémi, 2009 : « Le bilan des femmes est triste mais la lutte ne doit pas s'arrêter », interview avec Leïla MAROUANE. El Watan, le 11 mai 2009. Disponible sur : https://www.elwatan.com/archives/entretien/le-bilan-des-femmes-est-triste-mais-la-lutte-ne-doit-pas-sarreter-11-05-2009 (consulté le 5 janvier 2013). ; YACINE Rémi, 2013 : « Leila Marouane-Mechentel. Écrivaine : 'J'ai embrassé le tarmac, c'était bon' », interview avec Leïla MAROUANE. El Watan, le 11 juin 2013. Disponible sur : https://www.elwatan.com/archives/france-actu-achives/ leila-marouane-mechentel-ecrivaine-jai-embrasse-le-tarmac-cetait-bon-11- 06-2013#main-content-section (consulté le 18 janvier 2019). ; AGERON Charles-Robert, 1999 : Histoire de l'Algérie contemporaine. Paris, Presses universitaires de France. ; HOURIA Sadou, 2007 : « Scolarisation – Travail et Genre en Algérie ». Afrique et développement, XXXII,3, 121–130. Disponible sur : http://www.ajol.info/index. php/ad/article/viewFile/ 57205/45594 (consulté le 19 janvier 2015). ; ALGÉRIE PRESSE SERVICE, 2019 : « Présidentielle du 12 décembre : premiers résultats préliminaires du scrutin », le 13 décembre 2019. Disponible sur : http://www.aps.dz/algerie/98918-presidentielle-du-12-decembre-premiers-resultats-preliminaires-du-scrutin (consulté le 13 décembre 2019). ; ALILAT Farid, 2014 : « Algérie : Bouteflika, un 4e mandat pour quoi faire ? ». Jeune Afrique, le 25 avril 2014. Disponible sur : http://www.jeuneafrique.com/133685/ politique/alg-rie-bouteflika-un-4e-mandat-pour-quoi-faire/ (consulté le 2 janvier 2015). ; DRIS Cherif, 2012 : « La nouvelle loi organique sur l'information de 2012 en Algérie : vers un ordre médiatique néo-autoritaire ? ». L'Année du Maghreb, VIII, Dossier : Un printemps arabe ?, 303–320. Disponible sur : http://anneema¬ghreb.revues.org/1506 (consulté le 1er août 2014). ; DRIS Nassima, 2005 : « Habiter le patrimoine : monde en marge et identité ur¬baine. La Casbah d'Alger ou le refuge des exclus ». In : GRAVARI-BARBAS Maria (dir.) : Habiter le patrimoine. Enjeux, approches, vécu, 93–104. Rennes, Presses universitaires de Rennes. ; ÉTIENNE Bruno, 1977 : L'Algérie, cultures et révolution. Paris, Éditions du Seuil. ; KHELIFI Ghania, 2008 : « Violences contre les femmes en Algérie : un calvaire qui n'en finit pas », le 17 avril 2008. Disponible sur : http://www.babelmed. net/cultura-e-societa/98-algeria/3150-violences-contre-les-femmes-en-alg-rie-un-calvaire-qui-n-en-finit-pas.html (consulté le 13 janvier 2015). ; LACOSTE Camille et Yves (dir.), 1994 : L'État du Maghreb. Paris, Éditions La Découverte. ; Loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille (JORA N° 24 du 12/06/1984). Disponible sur : https://www.joradp.dz/TRV/FFam.pdf (consulté le 22 novembre 2014). ; MAHIEDDIN Nahas M., 2007 : « L'évolution du droit de la famille en Algérie : nouveautés et modifications apportées par la loi du 4 mai 2005 au Code al¬gérien de la famille du 9 juin 1984 ». L'Année du Maghreb, II, Dossier : Femmes, famille et droit, 97–137. Disponible sur : http://anneemaghreb. revues.org/93 (consulté le 18 mai 2014). ; MELLAH Salima, 2004 : « Les droits de l'Homme dans la crise politique algé¬rienne ». Confluences Méditerranée, 51(4), 11–22. Disponible sur : www.cairn. info/revue-confluences-mediterranee-2004-4-page-11.htm (consulté le 5 avril 2015). ; IMACHE Djedjiga, NOUR Ines, 1994 : Algériennes entre islam et islamisme. Aix-en- Provence, Éditions Edisud. ; MONTAGNON Pierre, 2012 : Histoire de l'Algérie. Des origines à nos jours. Paris, Édi¬tions Pygmalion. ; RABIA Said, 2011 : « Que reste-t-il du "printemps algérien" ? ». El Watan, le 13 octobre 2011. Disponible sur : http://www.courrierinternational.com/ aticle/2011/10/13/que-reste-t-il-du-printemps-algerien (consulté le 30 juillet 2014). ; Rapport annuel 1998–1999 du Collectif 95 Maghreb Égalité : « Maghrébines entre violences symboliques et violences physiques : Algérie, Maroc, Tunisie ». Disponible sur : http://www.retelilith.it/ee/host/maghreb/htm/magh9.htm (consulté le 28 février 2016). ; RIDHA Khaled, 2014 : Le Capitalisme, l'Islam et le socialisme. Paris, Éditions Publibook. ; Statuts du Parti du Front de libération nationale 1980. Disponible sur : http://www. vitaminedz.com/ articlesfiche/1195/1195595.pdf (consulté le 22 novembre 2014). ; STORA Benjamin, 2004 : Histoire de l'Algérie depuis l'indépendance (1962–1988). Paris, Éditions La Découverte. ; ANDREZ Emmanuelle, 2001 : « Une reconnaissance de fait de la répudiation ? ». Plein droit, 51(4), 14–16. Disponible sur : www.cairn.info/revue-plein-droit- 2001-4-page-14.htm (consulté le 16 février 2016). ; BARSKA Anna, 2012 : Świat kobiet w krajach Maghrebu. Wokół tradycji i nowoczesności. Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. ; BEN ACHOUR Sana, 2007 : « Le Code tunisien du statut personnel, 50 ans après : les dimensions de l'ambivalence ». L'Année du Maghreb, II, 55–70. Dis¬ponible sur : http://anneemaghreb.revues.org/89 (consulté le 18 janvier 2015). ; GRABA Ghania, HADDAB Zoubida, 2007 : « Femmes-objets ou femmes-sujets : les enjeux du Code de la famille en Algérie ». In : SOW-SIDIBÉ Amsatou, BADJI Mamadou, MBONDA Ernest-Marie, OTIS Ghislain (dir.) : Genres, iné¬galités et religion, 37–48. Paris, Éditions des archives contemporaines. ; JURQUET-BOUHOUNE Baya, JURQUET Jacques, 2007 : Femmes algériennes. De la Kahina au Code de la famille. Pantin, Le Temps des Cerises Éditeur. ; GUILMOTO Christophe Z., 2015 : « La masculinisation des naissances. État des lieux et des connaissances ». Population, 70(2), 201–264. Disponible sur : www. cairn.info/revue-population-2015-2-page-201.htm (consulté le 25 février 2016). ; LALAMI Feriel, 2012 : Les Algériennes contre le code de la famille. La lutte pour l'égalité. Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques. ; LALAMI Feriel, 2013 : « Le combat des Algériennes pour un nouveau code de la famille, entre féminisme et syndicalisme ». Interview aaccordée à Camille Sarret pour TV5 Monde, le 15 avril 2013. Disponible sur : http://information. tv5monde.com/terriennes/le-combat-des-algeriennes-pour-un-nouveau-code-de-la-famille-entre-feminisme-et (consulté le 22 novembre 2014).217 ; LAMCHICHI Abderrahim, 1991 : Femmes et Islam : l'impératif universel d'égalité. Paris, Éditions L'Harmattan. ; LAMCHICHI Abderrahim, 2006 : « Une bataille ardente et obstinée ». Confluences Méditerranée, 59(4), 11–21. Disponible sur : www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2006-4-page-11.htm (consulté le 18 décembre 2014). ; PRUVOST Lucie, 2002 : Femmes d'Algérie. Société, famille et citoyenneté. Alger, Édi¬tions Casbah. ; SAINT-MARTIN Lori, 1997 : Contre-voix. Essais de critique au féminin. Québec, Nuit blanche. ; REBZANI Mohammed, 1997 : La vie familiale des femmes algériennes salariées. Paris, Éditions L'Harmattan. ; SAÏDI Kamel, 2006 : « La réforme du droit algérien de la famille : pérennité et rénovation ». Revue internationale de droit comparé, 58–1, 119–152. ; SURKIS Judith, 2010 : « Propriété, polygamie et statut personnel en Algérie co¬loniale, 1830–1873 ». Revue d'histoire du XIXe siècle, 41, 27–48. Disponible sur : http://rh19.revues. org/4041 (consulté le 7 janvier 2014). ; ABBASSI Zohra, 2012 : « La position du corps dans la doctrine musulmane ». In : LACHHEB Monia (dir.) : Penser le corps au Maghreb, 153–169. Paris, Tunis, Éditions Karthala, IRMC. ; AÏT SABBAH Fatna [pseudonyme de Fatima MERNISSI], 2010 : La femme dans l'inconscient musulman. Paris, Éditions Albin Michel. ; ALIX Florian, 2014 : « Isabelle Charpentier. Le Rouge aux joues. Virginité, inter¬dits sexuels et rapports de genre au Maghreb ». Afrique contemporaine, 250(2), 135–137. Disponible sur : www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2014- 2-page-135.htm (consulté le 6 décembre 2015). ; AOUATTAH Ali, 2007 : « De quelques résistances à la pratique psychanalytique dans la culture arabo-musulmane ». Cahiers de psychologie clinique, 29(2), 161– 191. Disponible sur : www.cairn.info/revue-cahiers-de-psychologie-clinique- 2007-2-page-161.htm (consulté le 13 décembre 2015). ; BENGHRIBIL Chams, 1999 : « La décomposition sociale du djihad dans un quar¬tier populaire d'Alger ». Annuaire de l'Afrique du Nord, XXXVIII, 137–147. Paris, Éditions du CNRS. ; BENKHEIRA Mohammed H., 1997 : L'amour de la loi. Essai sur la normativité en islam. Paris, Presses universitaires de France. ; BOUHDIBA Abdelwahab, 1982 : La sexualité en Islam. Paris, Presses universitaires de France. ; SLAMA Béatrice, 1981 : « De la 'littérature féminine' à 'l'écrire-femme' : différence et institution ». Littérature, 44, 51–71. Disponible sur : http://www.persee.fr/ doc/litt_0047-4800_1981_num_44_4_1361 (consulté le 16 octobre 2015). ; BOULARD Claude, 1976 : « Islam et sexualité ». Études, 344(3), 463–465. ; BOURDIEU Pierre, 1972 : Esquisse d'une théorie de la pratique, précédé de Trois études d'ethnologie kabyle. Genève, Paris, Droz. ; BOURDIEU, Pierre, 1998a : La domination masculine. Paris, Éditions du Seuil. ; BOUTIRA Elisabeth, 1993 : « Voile, Maghreb et amour ». Cahiers ethnologiques, 15 : L'amour, 25–31. ; BOZON Michel, 1999 : « Les significations sociales des actes sexuels ». Actes de la recherche en sciences sociales, 128, 3–23. ; BRION Fabienne, 2004 : « Introduction ». In : BRION Fabienne (éd) : Féminité, minorité, islamité : questions à propos du hijab, 7–16. Louvain-La-Neuve, Acade¬mia Bruylant. ; CEBULA Magdalena, 2015 : "Kobieta a seksualność w kulturze muzułmańskiej i w dyskursie o Islamie". In: JĘDRZEJEWSKI Przemysław, SZLĘZAK Karolina, SZUSTER Gabriel (red.) : Ciało, seksualność, pornografia – kontekst historyczny, 21–35. Kraków, Wydawnictwo Kasper. ; CHARPENTIER Isabelle, 2012a : « Les nouveaux habits du tabou de la virgi¬nité féminine en Algérie : oeuvres et témoignages d'écrivaines algériennes et franco-algériennes d'expression française ». Autrepart, 61 : Les nouvelles figures de l'émancipation féminine, 59–80. ; CHARPENTIER Isabelle, 2012b : « Rituel de protection de la virginité féminine et nuit de sang dans la littérature (franco-) algérienne ». In : LACHHEB Monia (dir.) : Penser le corps au Maghreb, 201–214. Paris, Tunis, Éditions Karthala, IRMC. ; CHARPENTIER Isabelle, 2013 : Le rouge aux joues : virginité, interdits sexuels et rapports de genre au Maghreb : une étude d'oeuvres et de témoignages d'écrivaines (franco)-algériennes et (franco)-marocaines d'expression française. Saint-Étienne, Publications de l'université de Saint-Étienne. ; STISTRUP JENSEN Merete, 2000 : « La notion de nature dans les théories de l''écriture féminine' ». Clio. Femmes, Genre, Histoire, 11, 165–177. Disponible sur : http://clio.revues. Org/218 (consulté le 15 mars 2014). ; CHARPENTIER Isabelle, 2015 : « De la difficulté (sexuelle) d'être une femme célibataire au Maghreb : une étude de témoignages et d'oeuvres d'écrivaines algériennes et marocaines ». Modern & Contemporary France, 23–4, 435–455. Disponible sur : http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09639489.2015 .1037726 (consulté le 15 novembre 2015). ; CHEBEL Malek, 2002 : « Sexualité, pouvoir et problématique du sujet en islam ». Confluences Méditerranée, 41(2), 47–63. Disponible sur : http://www.cairn.info/ revue-confluences-mediterranee-2002-2-page-47.htm (consulté le 17 mai 2014). ; CHEBEL Malek, 2003 : L'esprit de sérail. Mythes et pratiques sexuels au Maghreb. Paris, Éditions Payot et Rivages. ; CHEBEL Malek, 2012 : L'Islam, de chair et de sang. Paris, Éditions Flammarion. ; DENIEUIL Pierre-Noël, 2012 : « Avant-propos ». In : LACHHEB Monia (dir.) : Penser le corps au Maghreb, 9–11. Paris, Tunis, Éditions Karthala, IRMC.

La ricerca si è proposta di analizzare dal punto di vista del diritto costituzionale le limitazioni al giudicato nazionale provenienti dall'ordinamento dell'Unione europea e dal sistema di protezione dei diritti fondamentali che fa capo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La scelta di trattare il tema assumendo la duplice prospettiva del diritto dell'Unione europea e della CEDU è apparsa necessaria per via dell'elevato grado di integrazione con l'ordinamento interno che i due fenomeni hanno raggiunto e che non è paragonabile, quanto meno relativamente allo specifico tema in esame, ad altre esperienze di diritto internazionale. Questa scelta ha imposto il metodo di studio, o meglio i metodi, necessari per non tradire la differente natura dei due fenomeni. Si è ritenuto doveroso, infatti, quanto all'Unione europea, assumere il punto di vista del diritto dell'Unione stessa e analizzare sostanzialmente la giurisprudenza della Corte di giustizia che ha delineato casi e modalità in cui il diritto dell'Unione impone, con effetti diretti, il superamento del giudicato. L'analisi del diritto interno si è invece limitata ad alcune considerazioni circa i problemi applicativi che tali effetti diretti producono. Quanto alla CEDU, viceversa, è apparso necessario assumere principalmente il punto di vista del diritto interno. In particolare, si è in un primo momento cercato di ricostruire il contenuto dell'obbligo internazionale di introdurre limitazioni al giudicato per come tale obbligo è emerso nella giurisprudenza e nella prassi degli organi del Consiglio d'Europa. Successivamente, tale obbligo è stato esaminato dal punto di vista del diritto interno ai fini del suo recepimento. In particolare, il problema delle limitazioni al giudicato è stato ricondotto alla collocazione del diritto convenzionale nel sistema delle fonti, alle questioni concernenti l'esegesi del diritto convenzionale e delle sentenze della Corte di Strasburgo, ai rapporti istituzionali tra le Corti. Questa differenziazione è sembrata imprescindibile per via della diversa natura dell'ordinamento dell'Unione europea rispetto a quello che ordinamento – almeno allo stato – non è, ovvero il sistema CEDU, per come questa diversa natura è venuta emergendo sia nella giurisprudenza delle Corti di giustizia e di Strasburgo, sia nella consolidata giurisprudenza costituzionale. Obiettivo della ricerca è stato lo studio delle limitazioni al giudicato volto a comprenderne la ratio e le implicazioni, da un lato, ordinamentali e, dall'altro, relative alla tutela dei diritti. Inoltre, si è inteso verificare se esista uno statuto costituzionale del giudicato e se tali limitazioni siano con esso compatibili. All'esito della ricerca è emerso che le limitazioni al giudicato provenienti dall'ordinamento dell'Unione europea e dal sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo si muovono su strade fondamentalmente già percorse dagli ordinamenti statali all'indomani dell'introduzione delle Costituzioni del secondo dopoguerra. Anzitutto, né l'ordinamento dell'Unione europea né la CEDU impongono il superamento incondizionato del carattere di stabilità del giudicato. Le limitazioni all'irretrattabilità delle sentenze emesse dai giudici nazionali sono infatti puntuali e subordinate o al ricorrere di una serie di condizioni tutto sommato eccezionali o al riconoscimento, da parte dei competenti organi sovranazionali e convenzionali, dell'ineluttabilità di tale risultato in relazione alle specificità del caso concreto. Per quanto riguarda l'ordinamento dell'Unione europea, le limitazioni al giudicato nazionale godono dell'effetto diretto, perché mutuano tale carattere dalle norme dei Trattati da cui la Corte di giustizia le ricava in via ermeneutica in sede di rinvio pregiudiziale interpretativo. La loro efficacia erga omnes e la loro formulazione in termini generali e astratti permette di accostarle, a questi soli fini, a delle "norme" che intendano i) disciplinare in maniera più restrittiva di quanto previsto dal diritto interno le regole sulla formazione del giudicato e sulla sua estensione ovvero, direttamente, ii) travolgere i rapporti coperti da giudicato, imponendone un nuovo trattamento giuridico. Quanto alle limitazioni sub i), riconducibili alla disciplina del giudicato in sé considerata, l'opera della Corte di giustizia appare una sorta di limatura delle discipline processuali degli Stati membri. Essa è volta a eliminare le asperità dei singoli ordinamenti che non appaiono giustificabili alla luce di una rule of reason che intende soppesare le limitazioni alle possibilità di ripristino della legalità sovranazionale con l'effettivo perseguimento di ineludibili esigenze di certezza dell'ordinamento giuridico. In questo senso, la giurisprudenza della Corte di giustizia è certamente lontana dal possibile travalicamento dei cc.dd. controlimiti, se è vero, com'è, che un'ampia discrezionalità circa l'esatta conformazione dell'istituto del giudicato è pacificamente riconosciuta financo al legislatore ordinario. Quanto alle limitazioni sub ii), relative al giudicato non come istituto, ma come atto i cui specifici effetti devono essere espunti dall'ordinamento giuridico, la questione appare più delicata. Lo statuto costituzionale del giudicato impone al legislatore ordinario che il travolgimento intrinsecamente provvedimentale dei rapporti giuridici coperti dal giudicato debba trovare giustificazione nel perseguimento di ineludibili princìpi o valori di pregio costituzionale, nel rispetto del principio di proporzionalità tra il fine perseguito e i mezzi predisposti per la sua realizzazione. L'esigenza che il superamento dell'irretrattabilità delle sentenze definitive non costituisca esercizio arbitrario del potere pubblico è ascrivibile all'essenza stessa di uno Stato costituzionale di diritto ed è dunque opponibile anche al diritto dell'Unione europea. Infatti, la possibilità di individuare caso per caso quali specifici rapporti devono ricevere un nuovo trattamento giuridico sfocerebbe nell'arbitrio se non fosse saldamente ancorata al perseguimento di princìpi o valori di pregio costituzionale, nel rispetto del principio di proporzionalità. Il fatto di non riferirsi alla generalità dei consociati e dei rapporti giuridici, ma a fattispecie ben identificate nella loro individualità, è infatti massimamente lesivo della certezza del diritto, perché astrattamente qualsiasi rapporto giuridico, in qualsiasi momento, potrebbe essere rimesso in discussione per il solo fatto che il giudice di Lussemburgo non ne condivida il trattamento giuridico offerto nel merito dal giudice nazionale. Ciò calpesterebbe le legittime aspettative di stabilità che le parti hanno riposto nella perdurante efficacia delle norme sulla formazione del giudicato. In definitiva, l'essenza stessa del loro diritto di difesa sarebbe violato, perché l'agire o il resistere in giudizio sarebbe reso sostanzialmente vano dalla possibilità che il risultato raggiunto nel processo sia nuovamente messo in discussione. Occorre allora valutare se la Corte di giustizia si sia mantenuta entro gli stretti limiti entro cui la Costituzione tollera l'incidenza diretta su specifici rapporti coperti dal giudicato. La risposta, allo stato attuale, pare dover essere positiva, perché l'unica eccezione alla stabilità di un giudicato legittimamente formatosi è stata individuata nella grave violazione della ripartizione delle competenze tra Stati membri e Unione posta nei Trattati. Non vi è dubbio che, in un ordinamento che trova origine nell'accordo di un gruppo di Stati di creare un'entità giuridica sovranazionale cui demandare l'esercizio di alcune funzioni in cui tradizionalmente si esprime la loro sovranità, il rispetto del confine tracciato tra le competenze dei diversi livelli di governo è principio fondante. L'esigenza che il riparto di competenze sia osservato è insita nell'idea stessa di un sistema giuridico complesso in cui il potere pubblico è ripartito tra istanze locali e un'istanza centrale. Essa, inoltre, trova saldi appigli nell'esperienza storica, oltre che nel nostro diritto costituzionale positivo. La funzione svolta dalla Corte di giustizia è in questi casi assimilabile a quella di un giudice dei conflitti intersoggettivi. Poiché anche una sentenza definitiva può costituire oggetto di un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato o di competenza tra lo Stato e le Regioni innanzi la Corte costituzionale, la limitazione al giudicato nazionale derivante dalla necessità di porre rimedio a gravi violazioni della ripartizione delle competenze tra Stati membri e Unione pare perseguire un principio di pregio costituzionale. Essa, inoltre, rispetta il principio di proporzionalità perché non è imposta dalla Corte di giustizia se non nel caso in cui sia lo stesso giudice nazionale a indicare, in sede di rinvio pregiudiziale, di non avere altri strumenti a sua disposizione per ripristinare la corretta ripartizione delle competenze. Un discorso a parte meritano le limitazioni al giudicato che la Corte di giustizia trae dalla necessità che sia pienamente assicurata l'operatività del meccanismo pregiudiziale di cui all'art. 267 TFUE. Tali limitazioni vanno a incidere, come quelle analizzate sub i), sulla disciplina nazionale del giudicato complessivamente intesa e non sul giudicato come atto, perché si rivolgono a una serie indefinita di procedimenti giudiziari, accomunati soltanto dalla circostanza, peraltro meramente accidentale, che il dubbio sulla corretta interpretazione da dare a una (qualsiasi) norma UE sorga in un momento in cui tale interpretazione non potrebbe essere rimessa in discussione dal giudice nazionale per il vincolo che il diritto processuale interno gli impone al rispetto di quanto statuito da un giudice di grado superiore. Diversamente dalle ipotesi esaminate sub i), queste limitazioni non sembrano poter essere accostate, dal punto di vista costituzionale interno, alla scelta in favore di una disciplina della formazione del giudicato più attenta alle esigenze della legalità rispetto a quelle della certezza, ma che si muove pur sempre all'interno di un ventaglio di soluzioni tutte astrattamente aperte alla legge ordinaria. La Corte di giustizia, infatti, non si limita a smussare quelle che potrebbero apparire delle eccentricità locali agli occhi di un giudice il cui sguardo si estende al funzionamento di una trentina di diritti processuali nazionali diversi. Il contrasto tra disciplina nazionale del giudicato e diritto UE è qui invece immediato e diretto e opera tra due norme funzionalmente equivalenti, l'art. 267 TFUE, da una parte, e la norma processuale nazionale che vincola il giudice alla statuizione del tribunale di grado superiore, dall'altra. In definitiva, si intende far prevalere il rapporto tra giudice nazionale e giudice sovranazionale a quello tra giudici nazionali di diverso grado. Se allora, nei casi indicati sub i) e ii), il superamento dell'irretrattabilità del giudicato nazionale era funzionale a un più ampio dispiegarsi della legalità sovranazionale, l'ipotesi qui specificamente in esame pare porsi più sul piano istituzionale che su quello meramente normativo. Il giudicato entra in tensione non tanto con la legalità sovranazionale, che in ipotesi potrebbe addirittura non essere stata violata nel merito dal giudice di grado superiore, quanto con la piena operatività di uno strumento di raccordo istituzionale tra ordinamento interno e ordinamento sovranazionale. Di qui, la giustificabilità sul piano costituzionale della limitazione, in quanto già l'introduzione della giustizia costituzionale impose nel suo momento una ridefinizione dei rapporti tra giudici comuni e la Corte di recente istituzione. Nel nostro ordinamento, in particolare, ciò è avvenuto anche in relazione al problema del riconoscimento in capo a qualsiasi giudice della facoltà di sollevare una questione di legittimità costituzionale, ancorché la norma indubbiata fosse stata già interpretata (e ritenuta esente da vizi di costituzionalità) da parte di un tribunale di grado superiore. Occorre adesso valutare le limitazioni emerse nell'ambito del sistema di protezione dei diritti fondamentali facente capo alla CEDU. In assenza di effetto diretto, tali limitazioni costituiscono oggetto di un obbligo internazionale che penetra nel nostro ordinamento pel tramite della legge di ratifica ed esecuzione. La disciplina del loro regime giuridico all'interno dell'ordinamento statale, pertanto, è posta dal diritto nazionale. Ne deriva che il parametro rispetto al quale valutare la legittimità di tali limitazioni è più ampio di quello che opera nei confronti del diritto UE, perché, a differenza di quest'ultimo, si estende alla Costituzione nel suo complesso, e non soltanto ai cc.dd. controlimiti. Ciò chiarito, si passa ad analizzare le due macro ipotesi in cui si possono dare limitazioni al giudicato nazionale da parte del diritto convenzionale. La prima attiene al possibile contrasto tra la configurazione che l'istituto assume nel diritto nazionale e il diritto di accesso al giudice ai sensi dell'art. 6, par. 1, CEDU. La sua conformità al dettato costituzionale non desta particolari perplessità. Infatti, anche la disciplina sulla formazione e sugli effetti giudicato deve, al pari di qualsiasi altra norma dell'ordinamento, garantire un minimum di protezione al diritto di accesso al giudice e rispettare i princìpi di ragionevolezza e proporzionalità. I risultati cui la Corte di Strasburgo è giunta in materia di processo in contumacia possono accostarsi a quelle pronunce con cui la Corte costituzionale ha allargato le maglie della disciplina processuale delle impugnazioni, ritenendo che in eccezionali casi la formazione del giudicato si ponesse in contrasto con i princìpi di ragionevolezza e uguaglianza e con il nucleo duro del diritto di difesa. La seconda ipotesi di limitazione al giudicato proveniente dal sistema convenzionale attiene al procedimento di esecuzione delle sentenze di accertamento di violazione emesse dalla Corte di Strasburgo nei confronti dell'Italia. In questi casi non è la configurazione astratta dell'istituto, ma la singola sentenza passata in giudicato a risultare incompatibile con la Convenzione, perché la sua perdurante efficacia impedisce la restitutio in integrum del diritto violato. Il superamento dell'irretrattabilità del giudicato è dunque necessario per porre rimedio i) a una violazione di un diritto fondamentale riconosciuto dalla Convenzione europea, ii) ove tale violazione sia stata accertata dall'organo preposto a giudicare i ricorsi individuali promossi ai sensi dell'art. 34 CEDU. L'ipotesi qui in esame si caratterizza dunque per l'intreccio inscindibile tra profilo normativo e profilo istituzionale. Non tutte le volte che sia argomentabile, sulla base della giurisprudenza della Corte EDU, la violazione del catalogo dei diritti convenzionali potrà essere invocata la "riapertura" o il "riesame" del giudicato, ma solo in quei casi in cui alla necessità di ripristinare la legalità convenzionale violata si accompagni l'esigenza di dare concreta esecuzione a una sentenza del giudice convenzionale resa nei confronti dell'Italia. La prima domanda da porsi è dunque se la previsione a livello legislativo di ipotesi di superamento dell'irretrattabilità delle sentenze definitive sia compatibile con lo statuto costituzionale del giudicato quando sia stato accertato, da parte di un tribunale internazionale la cui giurisdizione è riconosciuta dallo Stato italiano, che tali sentenze sono state emesse in violazione di un diritto fondamentale di una delle parti. La risposta è in principio positiva, ma con alcune precisazioni. Il limite che l'efficacia delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale trova nei rapporti esauriti deriva dalla peculiare natura dell'invalidità della norma dichiarata incostituzionale e non da un bilanciamento costituzionalmente necessario tra certezza e legalità costituzionale. Il legislatore gode infatti di un certo margine di discrezionalità in merito ai casi di cedevolezza del giudicato applicativo di norma incostituzionale. Similmente, deve ritenersi che rientri nel ventaglio di possibilità offerte al legislatore la scelta di prevedere ipotesi di superamento dell'irretrattabilità del giudicato per porre rimedio a gravi violazioni dei diritti fondamentali, i cui effetti lesivi non potrebbero altrimenti cessare. La tutela della persona e dei suoi diritti fondamentali nei confronti di un esercizio (convenzionalmente) illegittimo del potere pubblico costituisce infatti un valore di sicuro pregio costituzionale, che legittimamente il legislatore può perseguire introducendo nuove ipotesi di superamento del giudicato. Non solo. Nei confronti del giudicato penale è la Costituzione stessa a imporre che il bilanciamento tra legalità costituzionale e certezza del diritto sia risolto in favore della prima. Ciò in quanto la tutela della libertà personale e lo statuto costituzionale della pena non tollerano che le conseguenze assai pregiudizievoli sulla vita del condannato possano continuare a prodursi una volta che sia stato accertato che la condanna fu pronunciata sulla base di norma poi dichiarata incostituzionale. Ebbene: le medesime esigenze di tutela paiono sussistere con riferimento alla condanna pronunciata in violazione della legalità convenzionale. Tanto, con la duplice conseguenza che deve ritenersi costituzionalmente necessario i) prevedere ipotesi di cessazione degli effetti del giudicato penale di cui la Corte EDU abbia accertato il contrasto con la Convenzione e ii) estendere tale cessazione a tutti i soggetti che si trovino nella medesima situazione sostanziale del ricorrente vittorioso a Strasburgo. Sebbene non si siano concretamente verificate fino ad oggi violazioni dello statuto costituzionale del giudicato, è necessario riflettere su alcuni punti di tensione che potrebbero facilmente accendersi con l'ulteriore evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte EDU. Questi profili problematici riguardano essenzialmente la tutela dei terzi nei giudizi civili e amministrativi e la protezione dell'imputato nei giudizi penali. I "terzi" sono coloro che, pur avendo preso parte al giudizio civile o amministrativo all'esito del quale è stata pronunciata la sentenza definitiva, non hanno partecipato al contraddittorio innanzi alla Corte di giustizia o alla Corte di Strasburgo. Essi sono terzi, pertanto, soltanto rispetto al procedimento in cui emerge l'obbligo sovranazionale o convenzionale di superare l'irretrattabilità della sentenza nazionale. Il problema, per la verità, difficilmente potrebbe porsi nei confronti della Corte di giustizia. Di norma, il procedimento pregiudiziale è incardinato nel corso di un giudizio in cui la perdurante efficacia di un precedente giudicato è oggetto di controversia tra le parti. In principio, pertanto, ai sensi del diritto interno i partecipanti al primo processo sono contraddittori necessari del secondo. Di conseguenza, ricevono la comunicazione di cancelleria circa il deposito dell'ordinanza di rinvio e posso costituirsi nel giudizio innanzi la Corte di giustizia. Quando invece l'identità di parti non si verifica, perché, ad esempio, il rinvio pregiudiziale trova origine in un procedimento per il risarcimento del danno che vede contrapposti il privato leso da una violazione del diritto UE e lo Stato inadempiente, la Corte di giustizia non richiede la cessazione degli effetti del giudicato, che continuerà ad avere forza di legge tra le parti, ma soltanto il pagamento da parte dello Stato – appunto – del risarcimento del danno. Ben più problematiche sotto questo profilo sono le pronunce della Corte EDU, sia per il meccanismo processuale di accesso alla Corte, sia per la struttura del giudizio convenzionale. Il ricorso individuale, infatti, è proposto nei confronti dello Stato e ha ad oggetto l'accertamento della violazione da parte di quest'ultimo dei diritti fondamentali del ricorrente. Nessun obbligo di notificazione è posto in favore delle altre parti del processo nazionale che pure potrebbero subire le conseguenze di una restitutio in integrum che ne imponesse la "riapertura" o il "riesame". Il loro intervento è infatti rimesso, ai sensi dell'art. 36, par. 2, CEDU, alla valutazione discrezionale del Presidente della Corte, il quale "può invitare […] ogni persona interessata diversa dal ricorrente, a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze". Così stando le cose, deve ritenersi che la tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. impedisca che il superamento dell'irretrattabilità del giudicato sia opponibile a coloro che non hanno potuto contraddire nel giudizio innanzi la Corte di Strasburgo. Né varrebbe sostenere che tale contraddittorio potrebbe essere "recuperato" nella nuova fase nazionale del procedimento giurisdizionale, in sede di revocazione o revisione della sentenza (ormai non più) definitiva. Il problema, infatti, è dato dalla possibilità stessa della "riapertura" o del "riesame", possibilità che prende forma all'interno del giudizio convenzionale. A ciò si aggiunga che, anche dal punto di vista del merito della controversia, i margini di scostamento dalla soluzione elaborata a Strasburgo sarebbero per il giudice della revocazione o revisione estremamente ristretti, se non del tutto inesistenti. La partecipazione della controparte soltanto in una fase processuale che si limita a recepire puntuali indicazioni aliunde formatisi sarebbe pertanto poco più che decorativa e certamente insufficiente a ritenere tutelato il diritto di difesa. Anche la Corte costituzionale ha recentemente osservato che l'introduzione di una nuova ipotesi di revocazione delle sentenze civili e amministrative quale strumento di esecuzione delle sentenze della Corte EDU potrebbe realizzarsi soltanto attraverso "una delicata ponderazione, alla luce dell'art. 24 Cost., fra il diritto di azione degli interessati e il diritto di difesa dei terzi". In un ideale dialogo con i giudici di Strasburgo, la Consulta ha suggerito che "l'invito della Corte EDU potrebbe essere più facilmente recepito in presenza di un adeguato coinvolgimento dei terzi nel processo convenzionale" e che "una sistematica apertura del processo convenzionale ai terzi – per mutamento delle fonti convenzionali o in forza di una loro interpretazione adeguatrice da parte della Corte EDU renderebbe più agevole l'opera del legislatore nazionale". Il secondo nodo problematico è quello relativo alla tutela dell'imputato. Il problema del superamento del giudicato penale non si è ancora mai posto in relazione al diritto dell'Unione europea. Tuttavia non sembra potersi escludere che la Corte di giustizia venga chiamata a occuparsi anche di norme processuali nazionali sulla formazione del giudicato penale. La materia penale, infatti, è stata recentemente al centro del citato caso Taricco, relativo alla compatibilità con il diritto dell'Unione del regime italiano della prescrizione. Ivi la Corte ha applicato i princìpi di equivalenza ed effettività in chiave repressiva, nel senso cioè di chiedere al giudice nazionale di verificare se la disciplina italiana i) provocasse "in un numero considerevole di casi, l'impunità penale a fronte di fatti costitutivi di una frode grave, perché tali fatti risulteranno generalmente prescritti prima che la sanzione penale prevista dalla legge possa essere inflitta con decisione giudiziaria definitiva" o ii) attribuisse alla frode in materia di IVA un trattamento penale non equivalente, perché meno repressivo, di quello previsto per i "casi di frode lesivi dei soli interessi finanziari della Repubblica italiana". La medesima ratio decidendi potrebbe dunque essere utilizzata, mutatis mutandis, nei confronti della disciplina italiana sulla formazione del giudicato. Dal punto di vista del diritto convenzionale, invece, la necessità di "riaprire" o "riesaminare" le sentenze definitive si è posta anzitutto proprio nei confronti dei procedimenti penali. Ciò è avvenuto per consentire all'imputato, ricorrente vittorioso a Strasburgo, di veder cessare le conseguenze pregiudizievoli di condanne pronunciate in violazione dei suoi diritti fondamentali. Tuttavia, a fronte dell'emergere nella giurisprudenza della Corte EDU di obblighi positivi di tutela penale dei diritti sanciti dalla Convenzione e della progressiva diffusione del riconoscimento alle vittime (persone offese dal reato o costituitesi parti civili nei procedimenti penali) del diritto di ottenere nell'ordinamento interno una punizione dei colpevoli "proporzionata" all'offesa subita, non può escludersi che la Corte di Strasburgo arrivi a individuare la riapertura delle indagini e dei processi passati in giudicato quale modalità di esecuzione delle sentenze di condanna per difetto di tutela penale delle vittime. Deve ritenersi che il superamento della stabilità del giudicato penale a detrimento della posizione dell'imputato costituisca un risultato costituzionalmente precluso dal divieto di bis in idem. Nel caso del diritto convenzionale, inoltre, violato sarebbe altresì il diritto di difesa e il principio del giusto processo, giacché le sorti del processo penale subito dall'imputato sarebbero decise nell'ambito di un giudizio, quello innanzi alla Corte EDU, al quale egli non ha potuto neanche prendere parte. In definitiva, la tutela dei terzi nei procedimenti civili e amministrativi e la protezione dell'imputato nei procedimenti penali segnano i confini che la Costituzione impone alle nuove limitazioni al giudicato nazionale emerse nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione europea e del sistema convenzionale. Sotto diverso profilo, deve ritenersi che le tensioni sul giudicato interno esaminate nel secondo e terzo capitolo vadano ricostruite come fenomeno tipico dell'introduzione di nuovi sistemi normativo-istituzionali, in assenza di adeguati meccanismi di pacificazione e razionalizzazione dei loro rapporti con il sistema giuridico sul quale vanno a innestarsi. In questo senso, si è cercato di dimostrare come le dinamiche osservate all'indomani dell'entrata in vigore della Costituzione siano in larga parte assimilabili a quelle cui si assiste oggi per effetto dell'evoluzione del diritto dell'Unione europea e della CEDU. Non può però sottacersi che, accanto al problema tecnico-giuridico di far convivere la stabilità degli accertamenti giurisdizionali con le esigenze della legalità di recente introduzione e con l'esercizio delle funzioni degli organi istituiti per l'interpretazione e applicazione del nuovo diritto oggettivo, emerge altresì, nella spinta verso il superamento dell'irretrattabilità del giudicato, il perseguimento dei fini latamente politici che ciascuno di questi sistemi normativo-istituzionali si propone. La definitività del giudicato costituisce infatti un limite all'esercizio del potere pubblico e può come tale essere percepito, dal detentore di quest'ultimo, come un ostacolo da abbattere. Il superamento del giudicato nazionale consente alla Corte di giustizia di perseguire l'uniformità e l'effettività dell'applicazione del diritto dell'Unione. Nel sistema convenzionale, tale superamento è strumentale a una più ampia protezione dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e a una maggiore incisività negli ordinamenti interni del meccanismo di ricorso individuale.

Después de años de «fatiga europea» respecto a la ampliación, la futura entrada de nuevos miembros ha vuelto a la agenda de la Unión Europea (UE). El objetivo es acomodar la Unión a los efectos derivados de la guerra en Ucrania y, en este contexto, los Balcanes occidentales adquieren una nueva importancia geopolítica. Sin embargo, para que el proceso sea creíble, es necesario proporcionar recursos adecuados, fortalecer la diplomacia en el frente suroriental y afrontar la reestructuración institucional de la UE a fin de articular una organización y funcionamiento ágiles y eficientes, desde la unidad de acción. La cumbre de Granada del 5 y 6 de octubre de 2023 ha sido un reflejo de esta voluntad potenciadora de la soberanía europea y de la seguridad colectiva, pero también una llamada a los estados candidatos para que obren en consecuencia e implementen las reformas necesarias.El 14 de septiembre de 2022, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaraba: «Así que quiero que los ciudadanos de los Balcanes occidentales, de Ucrania, de Moldavia y de Georgia sepan lo siguiente: formáis parte de nuestra familia, vuestro futuro está en nuestra Unión, y nuestra Unión no está completa sin vosotros». El debate sobre la ampliación de la UE vuelve a estar sobre la mesa de los veintisiete estados miembros, incluso en la de aquellos más reticentes. Francia, tradicionalmente remisa a las ampliaciones, sobre todo hacia el este europeo, ha tenido que reconocer su importancia para la seguridad colectiva de Europa. La invasión de Ucrania por parte de Rusia representa una amenaza al corazón de Europa. En este nuevo contexto de revisión de la política de defensa común, del concepto de seguridad estratégica y de la importancia de la vecindad, la agresión rusa también ha ejercido de catalizador para reestructurar la UE y su política de ampliación. Así, el presidente francés, Emmanuel Macron, declaraba en el Globsec Forum el 31 de mayo de 2023, en Bratislava, que la UE debía ampliarse «lo antes posible»1. El 28 de agosto, la propuesta fue, si cabe, más entusiasta. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se animó a decir en el Foro Estratégico de Bled, donde se reunieron diferentes líderes de Europa Central y del Este, que: «La ampliación ya no es un sueño (…) Es hora de seguir adelante», y agregó: «Creo que debemos estar preparados, por ambas partes, para una ampliación de aquí a 2030». Aunque Michel no tardó en puntualizar que el ingreso sería acorde con los méritos de cada Estado, el hecho de dejar caer una fecha ya tiene un peso específico.Esta predisposición de las autoridades europeas ofrece tres niveles de análisis. El primero revela que dicho impulso es un cambio de orientación respecto al rumbo tomado desde 2014 cuando, durante el mandato de Jean Claude Juncker, se oficializó la parálisis de los procesos de adhesión. Entonces se justificó por la llamada «fatiga europea» de la ampliación –en un momento de creciente escepticismo y contestación del proyecto europeo, tanto desde dentro como desde fuera de la Unión–, aunque también reveló la falta de preparación de los estados miembros para integrar nuevos socios. Desde el final del mandato de Juncker y, sobre todo, a partir del mandato de Ursula von der Leyen, el compromiso y la asertividad han cambiado.El segundo nivel está relacionado con una coyuntura bélica: el eje franco-alemán apuesta por la ampliación, porque la guerra en Ucrania ha generado una urgencia geoestratégica. Sin embargo, la entrada de nuevos socios hace necesaria una restructuración ambiciosa de la UE, y tanto en París como en Berlín hay preocupación, no solo sobre cómo proceder para garantizar la absorción de tantos países sin que las instituciones pierdan eficacia, sino también por la falta de avances en las reformas de los candidatos.Por último, el tercer nivel, se relaciona con los Balcanes occidentales, los llamados «WB 6»2, los cuales aunque candidatos3, también son aspirantes con fases diferentes de progreso, con escenarios particulares tanto a nivel de política doméstica como regional. En este caso, la última década ha estado marcada por el inmovilismo, las falsas promesas y los vetos de los países miembros, lo que ha hecho incrementar el escepticismo en torno a una efectiva ampliación hacia la región. Croacia, el último país en incorporarse a la UE, fue miembro de pleno derecho en 2013, y sus negociaciones para el ingreso duraron más de cinco años; por su parte, Rumanía y Bulgaria, que entraron en 2007, tardaron casi cinco años y Lituania, que lo hizo en 2004, más de tres. Montenegro lleva esperando 11 años (Knaus y Bender, 2022). La «fatiga europea»: lecciones aprendidas A pesar de ser impersonales, las instituciones aprenden de sus errores y, por ejemplo, una ampliación como la de 2007 –cuando entraron en el «club» comunitario Rumania y Bulgaria– destapó los problemas de una integración precipitada. Asimismo, el hecho de que Polonia y Hungría (que ingresaron en 2004) hayan demostrado que, incluso dentro de la Unión, los países miembros pueden no compartir valores cruciales o hacer primar sus intereses nacionales en perjuicio del proyecto común, también inspira desconfianza de sobresaturar la agenda con litigios y debates introspectivos.Durante la última década, los efectos de las políticas de austeridad con motivo de la crisis financiera de 2008, de la primavera árabe en 2011, del Euromaidan en 2014, de la crisis de gestión de los refugiados en 2015, del Brexit en 2016 o de la pandemia de la COVID-19 en 2020 exigieron muchos esfuerzos y recursos diplomáticos. Como resultado, la ampliación no ha sido una cuestión prioritaria para la UE, más allá del trabajo desarrollado en este sentido por la Comisión Europea y de las declaraciones propositivas en las cumbres europeas. Y ello por varios motivos: la integración pide consensos absolutos, la opinión pública europea no ha sido favorable y los Balcanes occidentales han planteado y plantean importantes retos para la absorción. Por otro lado, la existencia de tendencias antiliberales durante esta década en varios estados miembros ha cuestionado la capacidad de la UE de promover una política de ampliación que sea transformadora o creíble en la exportación de valores democráticos (Kmezić y Bieber, 2017).Sea como fuere, la parálisis de la ampliación derivó en toda una serie de consecuencias negativas para los intereses de la UE y de los países candidatos. En primer término, desvirtuó el principio de condicionalidad, ya que los gobiernos y los equipos de trabajo de los Balcanes occidentales dejaron de encontrar incentivos para las reformas. En su defecto, la UE y los estados miembros apostaron por la securitización de la región (la llamada estabilocracia), una de cuyasconsecuencias fue que las autoridades europeas se mostraron acríticas con la deriva autocrática de algunos líderes locales que, aunque afianzaban la seguridad regional, no impulsaban las reformas exigidas desde Bruselas. En un periodo de cuatro años, indicadores de democratización como Bertelsmann Transformation Index, EIU Democracy Index o Freedom House mostraron un creciente autoritarismo en la región (Lavrič y Bieber, 2020); por ejemplo, la concentración de poder en las élites políticas, la captura del Estado por parte de los partidos en el poder, niveles elevados de corrupción (y su sofisticación) y, en la mayoría de los casos, un descenso de los niveles de libertad de prensa.En segundo lugar, elrepliegue estratégico respecto a la ampliación generó un vacío de poder en los Balcanes occidentales, y países como China y Rusia han intensificado su presencia en la zona. Es cierto que la UE es el principal socio comercial de los Balcanes Occidentales y representa más de dos tercios del comercio total de la región. Sin embargo, China ha aumentado su actividad en la región sustancialmente. Según el Balkan Investigative Reporting Network, el gigante asiático invirtió 32.000 millones de euros en la región entre 2009 y 2021, de los que 10.300 millones fueron a parar a Serbia. En 2020, los préstamos de capital chino concedidos como porcentaje del PIB ascendían al 3% en Bosnia y Herzegovina; al 7% en Serbia, que tiene el mayor número de proyectos financiados; al 8% en Macedonia del Norte y, el caso más destacado, al 21% en Montenegro. En 2015 el Gobierno de Podgorica adquirió un préstamo para la construcción de una autopista cuyo valor ascendió a casi 1.000 millones de euros, deuda luego refinanciada por bancos occidentales. Se calcula que más de la mitad de las inversiones realizadas por las empresas chinas en territorio europeo van a parar a los Balcanes occidentales. Estas inversiones no son necesariamente negativas, ya que favorecen el empleo y el crecimiento económico, además de aumentar la integración regional como pasa con la autopista de Montenegro que llegará hasta Serbia. Sin embargo, representan una amenaza cuando atraen el intercambio opaco de favores entre líderes, carecen de los debidos controles regulatorios y abren la puerta a injerencias que afectan a la esfera de la seguridad de Europa y, por lo tanto, de la UE.Del mismo modo, la presencia de Rusia se ha incrementado en la zona desde el 17 de febrero de 2008, cuando Serbia, tras la declaración de independencia de Kosovo, estrechó sus lazos con el Kremlin. Ese mismo año se concedió una participación mayoritaria de la empresa serbia de gas y petróleo, Naftna Industrija Srbije, a la empresa Gazprom, controlada por Moscú. El apoyo de Putin a Belgrado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es clave en cuestiones centrales de la política doméstica serbia, y de enorme impacto regional, como puede ser el no reconocimiento de Kosovo o el no reconocimiento del genocidio de Srebrenica. Rusia procura desprestigiar a la OTAN y a la UE a través de sus medios de comunicación, dedicados a enfatizar las contradicciones de ambas organizaciones, y apoya la movilización del nacionalismo serbio, además de promover una agenda conservadora basada, por ejemplo, en la militarización (Bechev, 2017). El Kremlin tiene como estrategia ser influyente en Serbia y entre los serbios del norte de Kosovo, en la República Srpska (entidad de Bosnia y Herzegovina) o en Montenegro. A pesar de todo ello, también se pueden extraer lecciones positivas de esta última década tanto para la UE como para los países candidatos. El Proceso de Berlín –una iniciativa de varios estados miembros, liderada por Alemania, para reforzar el vínculo con los WB 6 y promover la cooperación regional y la adhesión a la Unión– y las cumbres de los líderes de la UE con sus homólogos de los Balcanes occidentales han tenido un papel útil en cuanto a la conectividad y las relaciones intergubernamentales, lo que ha dado como resultado importantes avances en transporte, comunicación o reconocimiento de documentos oficiales; teniendo en cuenta, sin embargo, que mucho de lo acordado aún debe ratificarse por los parlamentos nacionales.En cualquier caso, la principal lección aprendida es que la ausencia de una perspectiva clara de ampliación expone las debilidades, contradicciones y titubeos de la UE, lo que es aprovechado por sus rivales y competidores en la región de los Balcanes occidentales. Hacia una política real de ampliación A fin de avanzar en el proyecto de integración, las últimas iniciativas en cuanto a provisión de fondos y nuevos mecanismos de financiación de la UE para la región, prometidos por la presidenta Ursula von der Leyen en junio de 2023, en cuestiones tan centrales como el acceso al mercado único como motor de cambio, dan cuenta del compromiso de Bruselas. Pero de ello también se desprende que la disposición a la ampliación de la UE, incluso la profundización sectorial en materias como la digitalización, la transición energética o la agenda verde, no implican obligatoriamente un deseo de integrar nuevos miembros, al menos de momento. Los estados miembros no están preparados en la actualidad para una nueva ampliación. De hecho, como consecuencia de la voluntad de ampliarse manifestada por la Comisión Europea, han emergido preguntas sobre cómo consolidar este proceso sin dañar el futuro de la Unión.La UE carece de la maniobrabilidad de un Estado, y esto entorpece la acción institucional ante situaciones inadvertidas que exigen de una capacidad de reacción tenaz, cohesionada y eventualmente flexible. Existen aspectos decisivos que tratar antes de la ampliación, como los siguientes: cómo repartir el poder político derivado del aumento demográfico de la UE, cómo redistribuir los fondos de cohesión o cómo lograr consensos y unidad de acción cuando los países integrantes superen la treintena, habida cuenta de los problemas existentes para alcanzar la unanimidad con 27, sobre todo en materias tan sensibles como la fiscalidad o defensa. La misma reforma de los tratados constitutivos de la UE, necesaria para proceder a la reestructuración del funcionamiento de las instituciones europeas, ya obliga de por sí a la unanimidad, y en esa tarea hay países que pueden bloquear el proceso.Con tal efecto, el 19 de septiembre de 2023 fue objeto de debate en el Consejo de Asuntos Generales de la UE el informe titulado «Navegando en alta mar: reformar y ampliar la UE para el siglo xxi», presentado por un grupo franco-alemán de doce expertos, invitados por las ministras europeas de Francia y Alemania, Laurence Boone y Anna Lührmann, respectivamente. Una de las propuestas fundamentales del informe hace referencia a la toma de decisiones, al proponer redefinir la mayoría cualificada. En este momento, el sistema de doble mayoría que rige las votaciones en el Consejo de ministros requiere los votos del 55% de los estados miembros que representen a una mayoría del 65% de la población de la Unión. Los expertos defienden que una manera de hacer la extensión de la mayoría cualificada más «aceptable» sería elevar el listón hasta un 60% de los estados miembros que representen el 60% de la población de la UE. Las mayorías cualificadas no solo evitarán que una reforma de la Unión sea objeto del bloqueo de un Estado miembro, sino que también impedirán la desnaturalización del derecho de veto, como el que sufrió Macedonia del Norte con Grecia en su camino a la UE –para el cambio constitucional de su nombre– o con Bulgaria –para incluir a la minoría búlgara en su texto constitucional–. Los expertos también se pronunciaron a favor de «incrementar el presupuesto de la UE en el próximo período presupuestario tanto en tamaño nominal como en relación con el PIB», planteamiento que debería afectar positivamente a los países candidatos, ya que hasta ahora se viene produciendo una asimetría política, pero también económica, entre los estados que disfrutan de la pertenencia a la UE y los que no. Un capítulo importante del informe se refiere al método de las reformas de los países candidatos, que se plantean como un avance gradual: podrán participar en determinadas políticas antes de su adhesión formal, defendiendo el carácter reversible de las negociaciones si los candidatos no cumplen con los criterios objetivos de adhesión y una mayor sistematización mediante fases regidas por el principio de condicionalidad. Este planteamiento no es nuevo, al estar ya incluido en la nueva metodología de ampliación propuesta por la Comisión Europea.El informe también tiene una sección sobre el Estado de derecho, recomendando fortalecer el llamado procedimiento del Artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que permitiría sancionar a los países miembros que violen los valores fundamentales de la Unión de una manera rápida y resolutiva. El documento aborda otras cuestiones, pero hace especial énfasis en dos aspectos que inquietan respecto a los Balcanes occidentales: la democratización y el Estado de derecho. En el caso de Montenegro, el avance en las negociaciones no impide formas de involución, a pesar de llevar la delantera en la carrera por la integración. Así, el 20 de septiembre de 2023 el Parlamento Europeo hacía público un informe adoptado por el Comité de Asuntos Exteriores donde requería de Podgorica: «la urgente necesidad de estabilidad política, un progreso sustancial en las reformas para la UE, en particular reformas electorales y judiciales y la lucha contra el crimen organizado y la corrupción». El documento de los expertos pide disciplinar a los gobiernos de los países candidatos para que respeten el Estado de derecho y los valores de la UE, si quieren obtener financiación. De momento, la propuesta franco-alemana no es la única y ya ha recibido alguna mención crítica, por ejemplo desde Irlanda. Serán necesarias intensas discusiones para llegar a un consenso.En cualquier caso, la experiencia aprendida durante estos años de parálisis de la ampliación muestra que la preparación de los candidatos y la adecuación de la UE al nuevo reto de la ampliación deberían ser procesos compatibles. Es un enfoque imprescindible para garantizar el cumplimiento del último y olvidado requisito de los llamados criterios de Copenhague para toda ampliación (establecidos por el Consejo Europeo en 1993): preservar «la capacidad de la Unión de absorber nuevos miembros, sin dejar de mantener el impulso de la integración europea». La obligación de los países miembros y candidatos es que este proceso sea creíble. Los países de los Balcanes occidentales como eternos aspirantes Desde el inicio de la guerra en Ucrania, ha habido un replanteamiento de la relación de la UE con los Balcanes occidentales, y la política de ampliación forma parte de una nueva estrategia de seguridad. Bruselas, pero también Washington, quieren estabilizar la región y evitar conflictos y conatos de violencia que obliguen a desviar el foco de los esfuerzos políticos y militares que se están realizando en el frente ucraniano. No obstante, los Balcanes occidentales se han convertido en un laberinto político, donde todavía están por resolverse muchos escenarios complejos.Macedonia del Norte debe de aprobar por mayoría de dos tercios de su Asamblea Nacional la inclusión en el texto constitucional de la minoría búlgara para no sufrir nuevamente el veto de Bulgaria en la apertura de negociaciones con la UE. Después de la difícil negociación para resolver el veto griego, y las últimas exigencias búlgaras han convertido el largo proceso de adhesión en un recorrido humillante para la sociedad local macedonia. Los socialdemócratas, en el poder, presentan una escasa mayoría parlamentaria, y tienen que ratificar el cambio antes de noviembre. La Comisión Europea ha venido abrazando durante la última década con múltiples visitas diplomáticas ambas modificaciones, pero más allá de los vetos, el país necesita de un impulso renovado que alimente sus expectativas de integración europea, pero también demanda de incentivos para las reformas que exige el proceso de adhesión. La concesión a Skopje de la recomendación para ser capital europea de la cultura en 2028 es una de las noticias positivas de las últimas fechas.Por su parte, Bosnia y Herzegovina representa uno de los desafíos más ambiciosos de la ampliación. Los Acuerdos de Dayton (1995) constituyeron las bases de un sistema etnocrático donde el nacionalismo serbio y croata fracturan la soberanía bosnia a través del sistema de vetos. El líder serbobosnio Milorad Dodik, con una agenda prorrusa y secesionista, se encuentra auspiciado por la asistencia política y económica del presidente húngaro Viktor Órban. Hace unos días, el líder serbobosnio amenazaba con dictar una resolución para expulsar al Alto Representante para Bosnia y Herzegovina, Christian Schmidt, en el caso de que entrara en territorio de la República Srpska. Las autoridades serbobosnias han planteado recientemente aprobar una ley que impondrá una estricta supervisión sobre el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y obligará a quienes reciban fondos foráneos a registrarse como «agentes extranjeros», decisión que la UE y los Estados Unidos consideran inaceptable. Durante la última etapa, los vínculos de Dodik se han estrechado no sólo con Rusia (mediante sucesivas visitas diplomáticas a Moscú) y China (peticiones de financiación), sino también con el líder bosniocroata Dragan Čović, quien a través de su partido, el HDZ, ha sugerido la formación de una tercera entidad de mayoría croata, junto a la Federación de Bosnia y Herzegovina (de mayoría bosnia) y de la República Srpska (de mayoría serbia). De fondo, se manifiesta la idea de debilitar la centralización del poder político en Sarajevo para fortalecer la representación étnica aglutinada en torno a los partidos nacionalistas serbio (SNSD) y croata (HDZ) que dominan la agenda política del país, posición enfrentada con el nacionalismo bosníaco del SDA. Zagreb persigue asentar su influencia sobre Bosnia y Herzegovina a través de su papel de garante de la representación de los bosniocroatas en las instituciones bosnias. Una política, en cualquier caso, que agudiza la fragmentación y que es contraría a las sentencias de Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo («Finci y Sejdić» o «Kovačević»)4. Mientras tanto, el país todavía no está cerca de cumplir con las 14 prioridades enumeradas en la Comunicación de la Comisión Europea sobre la solicitud de adhesión de Bosnia y Herzegovina a la UE del 29 de mayo de 2019.Las negociaciones Belgrado-Pristina viven sus peores momentos desde la declaración unilateral de independencia de Kosovo. En noviembre de 2022, las autoridades serbo-kosovares dimitieron de sus puestos de trabajo. Y se rompieron los puentes entre la población serbia que vive en Kosovo y Pristina. Los electores locales boicotearon las elecciones municipales del norte de Kosovo el 23 de abril de 2023 y solo concurrieron un 4% de los electores, lo que llevó a unos resultados ilegítimos y a la victoria de cuatro alcaldes albaneses en las municipalidades de mayoría serbia. La toma de los cargos de los alcaldes apoyada por Pristina desató una fuerte movilización de la población serbia local, entre la cual había elementos del crimen organizado, produciéndose graves disturbios. Las fuerzas de la OTAN en Kosovo (KFOR) tuvieron que actuar para proteger los edificios públicos y a las autoridades, y fueron heridos decenas de soldados. Ello muestra que la organización atlántica sigue siendo fundamental para garantizar la paz en la zona. En un giro sin precedentes, las relaciones entre Estados Unidos y Kosovo pasan por una crisis de confianza por dos razones principales. Primero, el Gobierno de Pristina desde 2021 lleva aplicando una política de reciprocidad con Serbia con acciones no coordinadas con sus aliados occidentales; y, segundo, tanto Washington como Bruselas han vislumbrado una estrategia de acercamiento a Belgrado con la idea de reducir la influencia rusa sobre el nacionalismo serbio, que sigue atesorando una fuerte capacidad de desestabilización regional. El objetivo principal es integrar la zona en un espacio de seguridad europeo y blindarla de cualquier contagio derivado de la invasión rusa a Ucrania. ConclusionesEn 1983, las adhesiones de Portugal y España a la Comunidad Económica Europea (CEE) se demoraron para determinar los modos de financiación de la Política Agrícola Común (PAC). La Comisión Europea, a principios de la década de 1990, retrasó las conversaciones de adhesión con Austria, Finlandia y Suecia hasta que se aprobara la legislación para establecer el mercado único europeo. La práctica de llevar a cabo una reestructuración antes de una ampliación no es ajena a la UE, y tiene que ver con la consolidación institucional en una fase de movimientos políticos tectónicos. «Está claro que la ampliación y la reforma de la UE van de la mano. Y tenemos que empezar con esto ahora», dijo la ministra alemana de Asuntos Europeos, Anna Lührmann en septiembre de 2023.La reunión informal de los jefes de Estado y de Gobierno, del 5 y 6 de octubre de 2023 en Granada, bajo la presidencia española de la UE, estuvo marcada por la voluntad de garantizar la seguridad colectiva, profundizar en la interconexión y potenciar la soberanía europea, pero también fue una llamada a los estados candidatos para que se preparen «ante la perspectiva de la futura ampliación» y para que fomenten «los valores en los que se fundamenta la UE». Para abordar los nuevos desafíos, la UE debe apostar por una política cohesionada por parte de los estados miembros, pero también por un modelo que no obligue a la unanimidad para la unidad de acción. La UE adquirió un compromiso con los Balcanes occidentales hace dos décadas y, con la excepción de la deriva en Serbia de los últimos años, las sociedades balcánicas son eminentemente proeuropeas. Por eso, no se trata sólo de una concesión política y económica, sino de que la ampliación también es un mecanismo de seguridad y de proyección de futuro para la UE. Referencias bibliográficas Bechev, Dimitar. Rival Power: Russia's influence in Southeast Europe. New Haven and London: Yale University Press, 2017.Kmezić, Marko y Bieber, Florian «The Crisis of Democracy in the Western Balkans. An Anatomy of Stabilitocracy and the Limits of EU Democracy Promotion». Policy Study (marzo de 2017). Balkans in Europe Policy Advisory Group.Knaus, Gerald y Bender, Kristof. «Elephants in Skopje – Balkan turtle race and Ukraine». ESI Newsletter, n.º 6 (julio de 2022). European Stability Iniciative.Lavrič, Lavrin y Bieber, Florian. «Shifts in Support for Authoritarianism and Democracy in the Western Balkans». Problems of Post-Communism, vol. 68, n.º 1 (2020). Notas:1- Este viraje es significativo, teniendo en cuenta que él mismo, en octubre de 2019, había bloqueado el inicio de las negociaciones para la integración de Albania y Macedonia del Norte.2- Western Balkans (WB): Serbia, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, Albania y Kosovo.3- A excepción de Kosovo, que sólo es potencial candidato y aún no es reconocido por cinco estados miembros.4- La Constitución de Bosnia y Herzegovina solo reconoce a bosnios, serbios y croatas el derecho a ser elegidos para cargos políticos, y no en ambas entidades (República Srpska y Federación de Bosnia y Herzegovina). En Bosnia y Herzegovina solo un serbio de la entidad República Srpska puede ser elegido para la Presidencia de Bosnia y Herzegovina, y únicamente con los votos de esa entidad. La misma situación se aplica a la otra entidad (Federación de Bosnia y Herzegovina), donde solo los croatas y los bosnios pueden ser elegidos para la Presidencia de Bosnia y Herzegovina. El Tribunal Europeo de Estrasburgo en sucesivas ocasiones ha dictaminado que este sistema viola los derechos humanos.DOI: https://doi.org/10.24241/NotesInt.2023/295/es

El objetivo principal de nuestra tesis doctoral es presentar propuestas de regulación del régimen jurídico brasileño de evaluación de impacto ambiental, buscando fijar los elementos imprescindibles para que tal instrumento jurídico pueda funcionar eficazmente y coherentemente con el alto grado de protección ambiental que se desea lograr, ayudando a nuestro país a integrar la protección del medio ambiente en sus políticas de desarrollo económico. No obstante, para llegar a un esquema investigativo que nos permita el desarrollo de una propuesta institucional eficiente para Brasil, nos ocupamos también de describir los antecedentes, principios y objetivos de la política medioambiental brasileña en un intento de delimitar el tema específico objeto de nuestra tesis doctoral, a partir de consideraciones sobre el estado de derecho socioambiental instituido en Brasil con la promulgación de la Constitución Federal de 1988. Debemos poner de relieve que la utilización de la Unión Europea y en especial España y Francia como referencias obedece a supuestos comparativos estrictos, pues lo que pretendemos es determinar cómo se podrá perfeccionar la evaluación ambiental de proyectos e implantar en Brasil la evaluación ambiental estratégica, a partir de la experiencia exitosa de la Unión Europea, buscando la construcción de un corpus institucional que permita que Brasil logre un mayor desarrollo social, económico y político. Hay que dejar claro que no es la intención de este estudio usar el proceso europeo y las demás legislaciones nacionales como un modelo a implantar tal cual en Brasil sino más bien como una referencia a tener en cuenta, puesto que se tratan de Estados distintos, es decir, consideramos las disparidades y diferencias existentes entre Brasil y los países supra citados. Los avances tecnológicos realizados en los dos últimos siglos no fueron capaces de disminuir la incertidumbre acerca de los efectos de las actividades humanas en la naturaleza. Al contrario, en estos momentos, la sociedad teme más que nunca que los actuales modelos de producción y consumo generen, en un corto espacio de tiempo, efectos aún más devastadores e imprevisibles. El cambio climático, la escasez del agua, el agotamiento de fuentes energéticas y de otros recursos naturales son problemas que constituyen una amenaza real a nivel mundial . La necesidad de implantación y observancia de los principios de prevención y precaución, destacados en la Declaración de la Cumbre de Río, en 1992, es incontestable. En este contexto, la evaluación de impacto ambiental se presenta como un mecanismo indispensable para una actuación política capaz de conducir las actividades productivas en la perspectiva de la sostenibilidad. Aunque en el ordenamiento jurídico brasileño estén vigentes numerosas normas, tanto en el ámbito constitucional, legal o infra legal, para la regulación de la materia, id est, el régimen jurídico de protección del medio ambiente y en especial el sistema de evaluación de impacto ambiental de proyectos (EIA), ello no impide en Brasil la autorización administrativa de proyectos altamente impactantes (desde el punto de vista ambiental) y tampoco se exige a su promotor, ni la realización de las medidas de mitigación necesarias, ni se le imponen medidas compensatorias proporcionales a la magnitud de los impactos ambientales negativos generados por los proyectos y actividades objeto de la autorización. De la misma manera, en Brasil, los conflictos inherentes a la incorporación de lo condicionante ambiental al proceso de toma de decisiones públicas son frecuentes y exacerbados, lo que se debe, sobre todo, a la escasa transparencia del procedimiento administrativo de autorización ambiental y a la insuficiente participación ciudadana . Como consecuencia de la globalización, las normas de preservación del medio ambiente aparecen como óbices que retardan y dificultan el crecimiento económico del país, argumento este utilizado por el poder económico para obligar a los gobiernos a flexibilizar las normas de protección ambiental bajo la amenaza de invertir en otros países. Brasil ha cedido a estas presiones ejercidas por el capital, implementando políticas neoliberales que apoyan la flexibilización de las leyes de protección del medio ambiente . Con el objetivo de romper con ese movimiento irresponsable de regresión de la legislación de la protección ambiental, destacaremos la importancia de introducir mejoras en el régimen jurídico de la evaluación de impacto ambiental. En la presente tesis analizaremos el concepto de la evaluación de impacto ambiental, sus modalidades y su incorporación a diversos ordenamientos jurídicos a partir de finales de la década de los 60 del pasado siglo. En este sentido, estudiaremos el régimen jurídico europeo de evaluación de impacto ambiental y la transposición normativa realizada por el derecho español y francés, así como su repercusión, analizando los resultados obtenidos después de más de 40 años de experiencia en el uso de la evaluación de impacto ambiental en estos países con distintas tradiciones jurídicas y ambientales en relación a Brasil. El ejercicio comparativo nos llevará a presentar observaciones y sugerencias, consistentes en innovaciones metodológicas y mejoras procedimentales al régimen jurídico de la EIA vigente en Brasil, además de constatar la imprescindible y urgente necesidad de institucionalización de la evaluación de impacto ambiental de planes y programas, o lo que es lo mismo, la evaluación ambiental estratégica (EAE) en el ordenamiento jurídico brasileño. Mejoras estas que podrán conferir la necesaria transversalidad a las políticas públicas de preservación medioambiental, materializándose el principio de integración de la protección del medio ambiente en todas las políticas públicas, requisito indispensable para que se consiga un desarrollo económico que, de facto, pueda considerarse sostenible. El objetivo de este trabajo es, pues, apuntar medidas capaces de promover la mejora del régimen jurídico brasileño de la EIA y de la EAE, haciéndolo más completo, eficaz y eficiente. Con ello, en nuestra opinión, se evitará la producción de daños ambientales injustificables, a tenor de los beneficios económicos y sociales generados por la ejecución de las acciones planeadas, pues el carácter preventivo de la evaluación de impacto ambiental y su capacidad de orientar las acciones humanas para que estas se amolden a la necesidad de preservación del medio ambiente, son atributos necesarios para garantizar la utilización racional de los recursos naturales, de manera que el medio ambiente se integre armónicamente en el proceso productivo, evitando el desperdicio de recursos naturales y los daños ambientales. Asimismo, estos cambios que vamos a proponer conferirán, a nuestro juicio, mayor legitimidad a las leyes, a las políticas, planes y programas de gobierno implementados, una vez que la amplia participación ciudadana es un requisito intrínseco de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. CONTENIDO DE LA INVESTIGACIÓN La metodología que vamos a seguir en esta investigación es la que comúnmente se desarrolla en este tipo de estudios científicos jurídico-sociales, fundando nuestra investigación en la doctrina, legislación y jurisprudencia, que consideramos más autorizadas a la hora de proponer medidas para la mejora del régimen jurídico brasileño de la EIA y de la EAE. La metodología debe centrarse en los aspectos principales establecidos para una investigación relacionada con el ámbito del derecho ambiental, sobre todo por el carácter fragmentario del marco normativo e institucional que se encuentra en la producción y aplicación de las normas ambientales. En este sentido, deberán utilizarse métodos que permitan el análisis de la evolución de la normativa ambiental, específicamente de los principios generales del derecho ambiental y de los procedimientos de evaluación de impactos, dada su naturaleza obligatoria. Por lo tanto, el método histórico permitirá analizar cómo se desarrollaron los diferentes mecanismos de evaluación del impacto ambiental. También el método inductivo permitirá ver cuáles fueron los instrumentos de regulación incorporados por Brasil que efectivamente influyeron en la formación legislativa ambiental volcada hacia la creación de subsistemas específicos de evaluación de impactos. También se adoptará el método comparativo para establecer cómo es la adopción, aplicación y ejecución de las medidas relacionadas con la evaluación de impactos en España, en Francia y en la Unión Europea, aunque no se pretende crear ni adoptar un "modelo" específico, pues, como se ha señalado anteriormente, las diferencias existentes entre los sistemas jurídicos nacionales lo impide. Aún sobre los aspectos teóricos y metodológicos, buscamos seguir una vertiente critico-metodológica que, en las palabras de GUSTIN y DIAS : Supone una teoría crítica de la realidad y sostiene dos tesis de gran valor para repensar la ciencia del derecho y de sus fundamentos y objeto: la primera sostiene que el pensamiento jurídico es tópico y no deductivo, es problemático y no sistemático. Esa tesis trabaja con la idea de la razón práctica y de la razón prudencial para favorecer la decisión jurídica. La segunda tesis forma parte de la versión postulada por la teoría del discurso y por la teoría de la argumentación. Esa línea comprende el derecho como una red compleja de lenguajes y significados. Por supuesto, la multidisciplinariedad que siempre está presente en el tema de la protección del medio ambiente deberá abordarse desde el contexto de los temas transversales, tales como la ecología, la biodiversidad, los recursos hídricos, la gestión de los residuos, etc. Estos temas se vinculan, sin duda, a la aplicación de los principios generales del derecho ambiental y a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Tampoco podremos dejar de tratar su perspectiva histórica. Aunque se ha descrito brevemente, tuvo especial relevancia para el conocimiento de las circunstancias en las cuales se basaron las políticas medioambientales europea y brasileña. La estructura es el soporte de una investigación, siendo además la base que otorga coherencia al estudio. Los contenidos que se abordarán a lo largo de la presente tesis son ciertamente heterogéneos, por lo que se hace necesario encontrar el modo de conectarlos adecuadamente. Como nuestra tesis se fundamenta en un examen eminentemente comparativo, es menester realizar una precisión de orden metodológico con relación al derecho comparado que se utilizará a lo largo de la presente investigación. Para facilitar el ejercicio de comparación que presentamos, hemos dividido la presente tesis doctoral en dos partes, subdivididas en ocho capítulos. En este formato, la primera parte trata de la evolución de las políticas medioambientales de la Unión Europea y de Brasil. En el capítulo I nos dedicaremos al estudio de la evolución histórica y de la contextualización del concepto y de la definición del principio de desarrollo sostenible a fin de demostrar el camino recorrido hasta su concepción multidimensional actual. En el capítulo II, antes de adentrarnos en el tema de los principios generales del medio ambiente, presentaremos breves consideraciones sobre la distinción doctrinal entre principios y reglas jurídicas. A continuación, abordaremos el principio de ¿No Regresión¿, poniendo de relieve su importancia como principio rector del derecho ambiental. También destacaremos la interrelación entre la evaluación de impacto ambiental y los más importantes principios funcionales del derecho ambiental, además de señalar su conexión con el principio de integración ambiental y con el objetivo del desarrollo sostenible. En el capítulo III analizaremos brevemente la política medioambiental de la Unión Europea, destacando los aspectos que consideramos más relevantes para la comprensión de la evolución de la política medioambiental en el viejo continente, sobre todo intentando comprender porqué y de qué manera la UE está siendo capaz de lograr inserir la preservación ambiental en todas las acciones y políticas que repercuten en el medio ambiente. En el capítulo IV nos dedicaremos a describir y averiguar cómo se desarrolló la política medioambiental en Brasil. En este capítulo, presentaremos las bases del nuevo constitucionalismo ambiental brasileño, o sea, el estado de derecho socioambiental, instituido en Brasil por la Constitución Federal de 1988. La segunda parte es, indudablemente, el núcleo principal de la tesis doctoral, en la cual describimos la actual estructura del régimen jurídico brasileño de evaluación de impacto ambiental, analizándolo desde una visión crítica, a fin de determinar las vicisitudes que esta estructura comporta en aras de fijar los elementos que pueden ser modificados y perfeccionados. En el Capítulo V, realizaremos un análisis de la evolución histórica de la evaluación de impacto ambiental, abordando sus antecedentes y evolución en Europa. En seguida pasaremos al estudio de la evaluación ambiental de proyectos analizando los principales aspectos de esa herramienta jurídica en Brasil y en España y mencionando, aunque brevemente, el sistema francés de evaluación de impacto ambiental de proyectos. El capítulo VI se dedicará al estudio de la evaluación ambiental estratégica. Se pondrán de relieve las principales diferencias entre la EIA y la EAE, con el objetivo de comprobar que los dos instrumentos son complementarios e igualmente necesarios para el funcionamiento de un sistema de evaluación de impacto ambiental que se desee eficaz y eficiente. En este capítulo destacaremos la importancia de la evaluación ambiental estratégica de las leyes y de las políticas públicas. Aunque la aplicación de tales modalidades de evaluación estratégica no tenga carácter obligatorio en los Estados miembros de la UE es el objetivo de este estudio demostrar que son también necesarias para concretar el principio de integración ambiental, ya que es incontestable que las leyes y las políticas públicas pueden generar impactos significativos en el medio ambiente. En el capítulo VII trataremos de la participación ciudadana en la evaluación del impacto ambiental. A partir de consideraciones sobre la participación ciudadana en los regímenes jurídicos brasileño y español, intentaremos aportar sugerencias para ampliar la participación ciudadana en los procedimientos de evaluación del impacto ambiental. La propuesta institucional expuesta en el Capítulo VIII constituye la verdadera aportación de la tesis doctoral, al establecer las características, la naturaleza jurídica y los requisitos que deberán orientar la institucionalización de la evaluación ambiental estratégica en Brasil. Para conseguir este objetivo, analizaremos en primer lugar los efectos de las políticas neoliberales implantadas en Brasil en los últimos años. A partir de los errores identificados en la política medioambiental de nuestro país en una sociedad de riesgo, indicaremos las razones que nos llevan a considerar la evaluación ambiental estratégica como uno de los instrumentos más eficaces para garantizar la sostenibilidad, que solo se alcanzará poniendo en práctica el principio de integración de la protección del medio ambiente en todas las acciones públicas de desarrollo. Finalmente, destacamos que nuestra aportación se basa en la creación de un sistema que incremente el grado de protección volcada hacia la tutela anticipatoria de los riesgos que podrían causar daños al medioambiente. CONCLUSIONES PRIMERA: Se constata que en Brasil los efectos ambientales de las acciones de desarrollo económico no son sistemáticamente evaluados, ya sea en el ámbito federal, por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente (IBAMA), o ya sea en el ámbito estatal, por los distintos organismos estatales con competencia en materia medioambiental. En este sentido, se ha pronunciado una auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas de la Unión Federal ¿ TCU en 2009, que ha puesto de relieve que el IBAMA en el proceso de otorgamiento de licencias ambientales no tiene un sistema eficiente para evaluar los beneficios de la concesión de licencias y el impacto real de las obras o emprendimientos licenciados en el medio ambiente. Y, además, señala que no son utilizados por el citado instituto (IBAMA) instrumentos capaces de identificar y medir los beneficios, ni siquiera saber si las medidas de preservación del medio ambiente están siendo adoptadas por los responsables. Hay una falta sistemática de seguimiento de las licencias concedidas. La falta de seguimiento del impacto ambiental de las actividades licenciadas obstaculiza el desarrollo de normas y criterios para orientar a los promotores y a sus equipos técnicos en la preparación del estudio de impacto ambiental, lo que genera un círculo vicioso. Además, con mayor seguridad en torno a la falta de seguimiento de las licencias ambientales, se observa, asimismo, que, en Brasil, acarrea la ausencia de verificación y por tanto la imposibilidad de proponer medidas para disminuir los impactos ambientales negativos de la obra o actividad, permitiendo que ocurra graves e irreversibles daños ambientales. Además, se constata que en Brasil durante el procedimiento de otorgamiento de licencias ambientales se producen indeseables injerencias, como las presiones políticas para la concesión de licencias, como hemos visto ha tenido lugar con la autorización de la Central Hidroeléctrica de Belo Monte. SEGUNDA: Se constata la escasa efectividad del sistema de evaluación del impacto ambiental en Brasil. Las causas que motivan esta escasa efectividad pueden resumirse en las siguientes: a) La no vinculación del órgano ambiental responsable de la concesión de licencias ambientales a lo apuntado en los estudios técnicos realizados durante el procedimiento de licenciamiento ambiental. b) La no vinculación del órgano ambiental responsable de la concesión de licencias a lo discutido en las audiencias públicas, excluyéndose a los ciudadanos de la participación en el proceso de toma de decisiones. c) La baja calidad de los estudios técnicos y la inconsistencia de sus diagnósticos, dada la falta de una valoración adecuada de los proyectos, lo que lleva a resultados y conclusiones negligentes, contrarios a la teoría y estudios científicos existentes. d) La falta de imparcialidad de los técnicos contratados, que presentan análisis tendenciosos y de baja calidad técnica para apoyar los objetivos de los proponentes del proyecto. e) La vulneración del derecho de los ciudadanos de acceso a la información medioambiental. f) La ausencia de sanciones efectivas, tanto de naturaleza civil, como penal, a los funcionarios responsables de la expedición de licencias, así como a los técnicos responsables de la elaboración de los estudios medioambientales e incluso a los proponentes de los proyectos, por incumplimiento de las normas que regulan la evaluación de impacto ambiental en Brasil, cuando sea pertinente y esté prevista en el ordenamiento jurídico vigente. TERCERA: Como ha quedado expuesto, la evaluación de impacto ambiental de proyectos y la evaluación ambiental estratégica son instrumentos complementarios e interdependientes. Como hemos señalado, un sistema de evaluación de impacto ambiental para que sea completo, eficaz y eficiente necesita establecer la evaluación de los impactos ambientales desde la fase embrionaria del proceso de toma de decisiones, esto es, desde la fase del planeamiento estratégico del desarrollo, cuando, al menos en teoría, todas las opciones aún están abiertas, incluso, la opción cero, que significa no realizar la acción cuando los estudios ambientales realizados demuestren que sus potenciales beneficios no justificarían los perjuicios que su implementación traería al medio ambiente. Pues bien, en virtud de lo expuesto, concluimos que el sistema de evaluación de impacto ambiental brasileño es incompleto, ineficiente e ineficaz, ya que no determina, no contempla, la evaluación de impacto ambiental a partir de la fase del planeamiento estratégico. CUARTA: El crecimiento económico continua siendo el principal objetivo de las políticas públicas en Brasil, que posterga y desplaza a un segundo plano la protección ambiental. En este sentido, hemos podido comprobar cómo alcanza incluso al Poder Legislativo que ha dado origen a un movimiento de flexibilización de la legislación de protección del medio ambiente. Así pues, bajo la ¿justificación¿ (burda excusa) de que el rigor de las leyes ambientales está suponiendo un obstáculo para el crecimiento económico del país, se están promulgando leyes que permiten la ocupación irrestricta de áreas de protección ambiental, que amnistían de penalidades a los causadores de daños ambientales o que flexibilizan las normas procedimentales de protección ambiental, que están permitiendo autorizar obras y actividades sin que sus impactos ambientales sean previamente evaluados, causando un grave retroceso en materia de protección medioambiental y desarrollo sostenible. QUINTA: Además de lo anterior, también hemos puesto de relieve en nuestro estudio la ausencia de reglamentación jurídica de la EAE en Brasil. A nuestro juicio, ésta es la principal deficiencia del régimen jurídico brasileño de evaluación de impacto ambiental. Tal deficiencia le impide a Brasil hacer efectivo el principio de integración de la protección del medio ambiente en su proceso de crecimiento económico, sobre todo, ello es aún más grave si se tiene en cuenta que el desarrollo sostenible constituye un principio y un objetivo del Estado de Derecho Socioambiental establecido por la Constitución Federal de 1988. Por ello, ante esta grave deficiencia del ordenamiento jurídico ambiental brasileño, hemos propuesto (con la finalidad de suplir esta laguna jurídica) una metodología inspirada en el derecho comparado, en el derecho europeo y en la normativa de algunos de sus Estados miembros, para que, sobre todo (sin ánimo de exhaustividad en este momento) se someta a evaluación de impacto ambiental las decisiones públicas desde la fase de su planificación, gestionando los riesgos al medio ambiente, garantizando que la participación ciudadana sea real y efectiva en dicho procedimiento, lo que conferirá mayor legitimidad a las políticas públicas. Además, nuestra propuesta llega más lejos, pues, entendemos que en Brasil no solo los planes y programas capaces de generar impactos ambientales significativos deben ser sometidos a EAE, sino que también deben serlo las leyes que tengan tal potencialidad. Entendemos que de ser así, en Brasil se daría un gran paso para alcanzar el reto que supone avanzar hacia un verdadero ¿desarrollo sostenible¿. BIBLIOGRAFÍA MÁS RELEVANTE A. LIBROS BAUMAN Z. La globalización. Consecuencias humanas, Fondo de cultura económica, México, 2010. BAUMAN, Z. Modernidad líquida, Fondo de Cultura Económica de Argentina, Buenos Aires, 2002. BECK, U. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad, Paidós, Barcelona, 1998. BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Rumo a uma outra modernidade, 2a edición, Editora 34, São Paulo, 2011. CUYÁS PALAZÓN, M. M. Urbanismo Ambiental y Evaluación Estratégica, Atelier Libros Jurídicos, Barcelona, 2007. ESTEVE PARDO, J. El desconcierto del Leviatán. Política y derecho ante las incertidumbres de la ciência, Marcial Pons, Madrid, 2009. ESTEVE PARDO, J. Ley de Responsabilidad Medioambiental Comentario Sistemático, Marcial Pons, Madrid, 2008. ESTEVE PARDO, J. Derecho del medio ambiente, 2ª edición, Marcial Pons, Madrid, 2008. GALERA RODRIGO, S. Cuadernos de Urbanismo. La evaluación ambiental de planes y programas, Editorial Montecorvo, S.A. Madrid, 2006. GÓMEZ OREA, D. Evaluación Ambiental Estratégica. Un instrumento para integrar el medio ambiente en la elaboración de planes y programas, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 2007. GÓMEZ OREA, D. Evaluación de Impacto ambiental, 2ª edición, Ediciones Mundi Prensa, Madrid, 2002. JONAS, H. El principio de responsabilidad, Editorial Herder, Barcelona, 1995. LEME MACHADO, P. A. Direito ambiental brasileiro, 13ª edição, Malheiros, São Paulo, 2005. LOZANO CUTANDA, B. Derecho ambiental administrativo, Dykinson, Madrid, 2008. LOZANO CUTANDA, B. y ALLI TURRILLAS, J. Administración y legislación ambiental. Manual y materiales complementarios, 6ª edición, Dykinson, Madrid, 2008. MALJEAN-DUBOIS, S. Quel droit pour l¿ environnement? Hachette Supérieure, Paris, 2008. MARTÍN MATEO, R. Manual de Derecho Ambiental, 3ª edición, Thomson Aranzadi, Navarra, 2003. OST, F. La nature hors la loi l¿écologie à l¿épreuve du droit, Éditions la découverte, Paris, 1995. OST, F. Le temps du droit, Éditions Odile Jacob, Paris, 1999. PLAZA MARTÍN, C. Derecho Ambiental de la Unión Europea, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2005. PRIEUR, M. y LAMBRECHTS, C. Modèle cadre relatif à l¿ impact sur l¿environnement dans l¿ optique d¿un aménagement ou d¿ une planification intégrée du milieu naturel. Collection sauvegarde de la nature, n. 17, Conseil de l¿Europe, Strasbourg, 1980. PRIEUR, M. Droit de l¿Environnement, 6a edición, Dalloz, Paris, 2011. PRIEUR, M. O princípio da ¿não regressão¿ no coração do direito do homem e do meio ambiente. Estudos jurídicos. ISSN Eletrônico 2175-0491. Disponible en: . Consultado en: 15/11/2012. RAZQUIN LIZARRAGA, J. A., RUIZ DE APODACA, A. Información, participación y justicia en materia de medio ambiente. Comentario sistemático a la Ley 27/2006, de 18 de julio, Aranzadi, Navarra, 2007. ROSA MORENO, J. Régimen jurídico de la evaluación de impacto ambiental, Estudios Trívium Administrativo, Madrid, 1993. SACHS, I. Pour une économie politique du Développement. Études de planification, Flammarion, Paris, 1977. SACHS, I. Caminhos para o desenvolvimento sustentável, Garamond, Rio de Janeiro, 2009. SACHS, I. Desenvolvimento includente, sustentável, sustentado, Garamond, Rio de Janeiro, 2008. SÁNCHEZ, L. E. Avaliação de impacto ambiental. Conceitos e métodos, Oficina de Textos, São Paulo, 2010. SARLET, I. W. y FENSTERSEIFER, T. Direito Constitucional Ambiental. Constituição, Direitos Fundamentais e Proteção do Ambiente, 2ª edición, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2012. SERRANO LOZANO, R. El régimen jurídico de los residuos de envases, Dykinson, Madrid, 2007. B. CAPÍTULOS DE LIBROS BENJAMIN, A. H. ¿Direito Constitucional Ambiental Brasileiro¿, en Direito Constitucional Ambiental Brasileiro, dirs. J. J. Gomes Canotilho y J. J. Morato Leite, 5ª edição, Saraiva, São Paulo, 2012, pág. 84. CANOTILHO, J. J. G. ¿Direito constitucional ambiental português e da União Europeia¿, en Direito Constitucional Ambiental Brasileiro, dirs. J. J. G. Canotilho y J. R. Morato Leite, cit., págs. 32-33. CARBALLEIRA RIVERA, M. T. ¿El procedimiento de evaluación de impacto ambiental¿, en Comentario a la legislación de evaluación de impacto ambiental, dir. T. Quintana López, pág. 327. EIREXAS SANTAMARÍA, F. ¿La calidad de los estudios de impacto ambiental¿, en Evaluación de impacto ambiental, dir. A. Nogueira López, pág. 114-117. GARRIDO CUENCA, N. M., ¿Evaluación ambiental de proyectos, planes y programas¿, en Tratado de Derecho Ambiental, dirs. L. ORTEGA ÁLVAREZ y M. ALONSO GARCÍA, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 259-285. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, L. ¿Administración Local y Medio Ambiente¿, en Derecho del Medio Ambiente y Administración Local, coord. J. ESTEVE PARDO, Ed. Civitas, Madrid, 1996, pág. 36. MARTÍNEZ OROZCO, J. M. ¿Buenas prácticas en evaluación de impacto ambiental: un compendio de experiencias internacionales aplicables en España¿, en Evaluación de Impacto Ambiental en España: nuevas perspectivas. Libro de actas del IV Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (IV CONEIA), Asociación Española de Evaluación de Impacto Ambiental, Gráficas 4, S. A., Madrid, 2007, págs. 388-399. MARTÍNEZ OROZCO, J. M. ¿El modelo español de participación publica en la evaluación de impacto ambiental: el largo camino hacia Aarhus¿, en Evaluación de Impacto Ambiental en España: nuevas perspectivas. Libro de actas del IV Congreso Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (IV CONEIA), ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL, Gráficas 4, S. A., Madrid, 2007, págs. 423-430. MATA DIZ, J. B. y GOULART, R. ¿A aplicação do princípio da integração ambiental nas políticas setoriais europeias¿, en 25 anos da constituição cidadã: Os atores sociais e a concretização sustentável dos objetivos da república¿, vol. 01, FUNJAB, Florianópolis, 2013, págs. 88-112. MONÉDIAIRE, G. ¿Justice environnementale et pilier social du développement durable¿, en Instrumentos Jurídicos para a implementação do desenvolvimento sustentável, coords. C. Costa de Oliveira y R. Silveira da Rocha Sampaio, Ed. FGV Direito Rio, Rio de Janeiro, 2012, págs. 18-19 y 21. MORATO LEITE, J. R. ¿Sociedade de Risco e Estado¿, en Direito Constitucional Ambiental Brasileiro, dirs. J. J. G. Canotilho y J.J. Morato Leite, pág. 220. MORENO MOLINA, J. A. y ALONSO GARCÍA, M. C. ¿Técnicas jurídico-administrativas de protección ambiental¿, en Tratado de Derecho Ambiental, dirs. L. ORTEGA ÁLVAREZ y M. ALONSO GARCÍA, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 224-227. NOGUEIRA LÓPEZ, A. ¿¿Participación efectiva o quimera procedimental?¿, en Evaluación de impacto ambiental, dir. A. Nogueira López, págs. 136-138. ORTEGA ÁLVAREZ, L. ¿El concepto de Medio Ambiente¿, en Lecciones de Derecho del Medio Ambiente, dir. L. Ortega Álvarez, 4ª edición, Ed. Lex Nova, Valladolid, 2005, págs. 46-48 y 57. ORTEGA ÁLVAREZ, L. ¿Concepto de Medio Ambiente¿, en Tratado de Derecho Ambiental, dirs. L. Ortega Álvarez, y M. Alonso García, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 40-41. PLAZA MARTÍN, C. ¿La política y el derecho de medio ambiente de la Unión Europea: su desarrollo y evolución a través de los tratados¿, en Estudios de la Unión Europea, dirs. L. Ortega Álvarez, y S. De La Sierra Morón, Centro de Estudios de la Unión Europea, Universidad de Castilla-La Mancha, 2011, págs. 308 y 318-320. PLAZA MARTÍN, C. ¿Medio ambiente en la Unión Europea¿, en Tratado de Derecho Ambiental, dirs. L. Ortega Álvarez y M. Alonso García, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 79-142. PLAZA MARTÍN, C. ¿Comunidad Europea: objetivos, principios y condiciones de la acción ambiental comunitaria¿, en Diccionario de Derecho Ambiental, dirs. E. Alonso y B. Lozano Cutanda, Iustel, 2006, pág. 14. PRIEUR, M. ¿Les études d¿impact transfrontières, essai d¿étude comparée¿, en Mélanges en honneur de Henri Jacquot., dir. F. Priet, Presses Universitaires d¿Orléans, 2006, págs. 521-523. PRIEUR, M. O ¿Principio de `não regressão¿ em direito ambiental existe. Eu o encontrei¿, en Instrumentos jurídicos para a implementação do desenvolvimento sustentável, dirs. M. Prieur y J. A. Tietzmann y Silva, Editora da PUC Goiás, Goiânia, 2012, págs. 20-45. QUINTANA LÓPEZ, T. ¿La evaluación de impacto ambiental¿, en Comentario a la legislación de evaluación de impacto ambiental, dir. T. Quintana López, Civitas Ediciones, S. L., Madrid, 2002, págs. 35 y 38. QUINTANA LÓPEZ, T. ¿Aproximación a la evolución del marco normativo de la evaluación de impacto ambiental¿, en Evaluación de impacto ambiental, dir. A. Nogueira López, Atelier Libros Jurídicos, Barcelona, 2009, págs. 21-22. RASQUÍN LIZÁRRAGA, J. A. ¿La evaluación de impacto ambiental¿, Aranzadi, Navarra, 2000, en Comentario a la legislación de evaluación de impacto ambiental, dir. T. Quintana López, Civitas Ediciones, S. L., Madrid, 2002, pág. 327. ROSA MORENO, J. ¿La evaluación de impacto ambiental. Intervención de los entes locales¿, en Derecho del Medio Ambiente y Administración local, coord. J. Esteve Pardo, Ed. Civitas, Madrid, 1996, pág. 449. ROSA MORENO, J. ¿El ámbito de aplicación: los proyectos de obras, instalaciones y actividades sometidos a evaluación de impacto ambiental¿, en Comentario a la legislación de evaluación de impacto ambiental, dir. T. Quintana López, Civitas Ediciones S. L., Madrid, 2002, págs. 98, 100-101, 114, 126 y 187-189. SACHS, I. ¿Estratégias de transição para o século XXI¿, en Para Pensar o Desenvolvimento Sustentável, M. Bursztyn, Brasiliense, São Paulo, 1993, págs. 29-56. SANCHEZ, L. E. ¿Os papéis da avaliação de impacto ambiental¿, en Avaliação de Impacto Ambiental ¿ Situação atual e perspectivas, EPUSP, São Paulo, 1993, ápud LEME MACHADO, P. A. Direito ambiental brasileiro, 13ª edição, Malheiros, São Paulo, 2005, pág. 209. SÁNCHEZ, L. E. Avaliação ambiental estratégica e sua aplicação no Brasil. Texto preparado para la conferencia ¿Rumos da Avaliação Ambiental Estratégica no Brasil¿, realizada en 9 de diciembre de 2008, en el ¿Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo¿. Disponible en: . Consultado el: 22/11/2012. VARAS IBÃNEZ, G. ¿Control y Responsabilidades¿, en Comentario a la legislación de evaluación de impacto ambiental, dir. T. Quintana López, Civitas Ediciones S. L., Madrid, 2002, págs. 438 y 442-443. WATHERN, P. ¿An introductory guide to EIA¿, en Environmental impact assessment. Theory and Practice, dir. P. Wathern, Londres, 1988, págs. 07, 09 y 26. WATHERN, P. ¿The EIA Directive of the European Community¿, en Environmental Impact Assessment. Theory and Practice, dir. P. Wathern, Londres, 1988, págs. 203-204. C. ARTÍCULOS AGUILAR FERNÁNDEZ, S. ¿Hacia el desarrollo sostenible: evolución y tendencias de la política europea de medio ambiente¿, en Revista internacional de sociología, ISSN 0034-9712, N. 35, 2003, págs. 53-80. Disponible en: . Consultado el: 02/08/2012. AGUILAR FERNÁNDEZ, S. ¿El principio de integración medioambiental dentro de la Unión Europea: la imbricación entre integración y desarrollo sostenible¿. Papers 71, 2003. Disponible en: http://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/25756/25590. Consultado el: 20/11/2012. BECK, U. ¿La política de la sociedad de riesgo¿, en Estudos demográficos y urbanos, pág. 504. Disponible en: http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/1PHMSC35VTTUCGSPKD9NPV7M5U3Q34.pdf. Consultado el 24/02/2013. DOVERS, S. ¿Too deep a SEA: Strategic Environmental Assessment in the Era of Sustainability¿, en Strategic Environmental Assessment in Australasia (The Federations Press, 2002), S. Marsden y S. Dovers, pág. 43. Ápud MARSDEN, S. y DE MULDER, J., pág. 54. HAMBLIN, P. ¿Strategic Environmental Assessment: The Holy Grail for EIA?¿, en Environmental Law Network International (ELNI). International Environmental Impact Assessment. European and Comparative; Law and Practical Experience. Contributions of the International Conference held in Milan in October 1996. Cameron May, 1997, pág. 45. MARSDEN, S. y DE MULDER, J. ¿Strategic Environmental Assessment and Sustainability in Europe ¿ How bright is the future?¿ Review of European Community & International Environmental Law, RECIEL 14 (1) 2005, Blackwell Publishing, Oxford, 2005, págs. 50-62. MATA DIZ. J. B. y SILVA, C. R. V. ¿O tratamento jurídico dos impactos transfronteiriços pelo Direito Internacional Ambiental¿, en Revista Brasileira de Direito Ambiental, V. 29, Editora Fiuza, São Paulo, págs. 120-134, 2012. MORRISON-SAUNDERS, A., MARSHALL, R. y ARTS, J. ¿EIA Follow-Up International Best Practice Principles¿. International Association for Impact Assessment, Special Publication Series N. 6. Fargo, EE. UU., 2007. NIETO MORENO, J. E. ¿Elementos estructurales de la evaluación ambiental de planes y programas¿, en Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, N. 17, Thomson Reuters, Navarra, 2011, pág. 216.

E-COMMUNICATION AND DIGITAL CONTENTS IN THE XXI CENTURY ART MUSEUMS Resumen:El artículo busca mostrar las nuevas maneras de operar y los tipos de relación con los públicos que han generado las nuevas tecnologías de la información y la web 2.0 en tres museos de arte ubicados en Madrid. El artículo parte con una reflexión teórica sobre la cultura y la comunicación digital hasta ejemplificar de qué manera los museos han hecho uso y han aprovechado estas nuevas posibilidades para sus fines didácticos y de comunicación. Palabras clave: Cultura digital, comunicación, web 2.0, TIC, museos de arte. Abstract:This article aims to show the operation processes and types of relationships with the public that have been generated by the new information technologies and the web 2.0 in three art museums located in Madrid. The article starts with a theorical reflection about culture and digital communication until it exemplifies the way in which museums have made use of this possibilities for their didactic purposes and communication strategies. Keywords: Digital culture, communication, web 2.0, TIC, art museums * * * * * 1. Cultura digital y nuevas tecnologías Las sociedades actuales están caracterizadas por los cambios acelerados, la globalización, las migraciones, los problemas ambientales, los avances tecnológicos, las nuevas dinámicas de comunicación, las nuevas maneras de relacionarse. Estas sociedades contemporáneas, en los últimos años han pasado a conocerse como "aldeas globales", y se han convertido en contextos cambiantes, condicionadas por trasformaciones que generan nuevas necesidades y exigen diferentes maneras de operar. En este marco, surge un nuevo paradigma: las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en donde se desarrollan otras maneras de acceso a la información dando paso a un nuevo tipo de comunicación: la cultura digital. La cultura digital es entendida como una nueva forma de relacionarse y generar conocimiento. Hugo Lewin (2014), señala que nos encontramos en la era de la comunicación digital o e-comunicación, en donde la cultura digital se posiciona en un espacio de intercambios simbólicos y el usuario se convierte en el eje de la comunicación. La cultura digital ofrece plataformas en donde la interrelación es participativa, los usuarios no solo consumen información sino que contribuyen a la construcción de la misma. Estas plataformas se han convertido es un espacio importante para el diálogo ya que "[…] presentan poderosos espacios en red para la (re)construcción de la vida social, en la cual las motivaciones sociales, políticas y culturales prevalecen frente a otras basadas en el mercado". (Aleksandra Uzelac, 2014:32). Las nuevas tecnologías han impactado notablemente en el estilo de vida de las personas, ampliando las maneras para acercarse a la información. El ámbito digital ha permitido acceder a la gente más fácilmente a la cultura, educación, salud, etc., convirtiéndose en un medio para relacionarse entre las personas y el mundo, facilitando las posibilidades de acceso a distintos ámbitos que hasta el momento no estaban disponibles para todos. Marco Urresti (2014), en su artículo "La comunicación digital y las políticas del Estado como intervención cultural", explica, refiriéndose a la cultura digital, que la realidad social actual está compuesta de circuitos informativos contenedores de mensajes para transmitir órdenes y disposiciones. Estos circuitos se convierten en recursos fundamentales para el funcionamiento de las distintas instancias que componen la realidad. Por otro lado, destaca el importante rol que han adquirido las tecnologías de la información y la comunicación en el entorno digital para la gestión de cualquier institución, ya que además del alcance que tienen, acortan las distancias territoriales, ahorran tiempo de trabajo, maximizan el rendimiento de las fuerzas productivas y abaratan costos. La cultura digital e internet han modificado los modos de comunicación entre las personas y las formas de acceso a la información, convirtiéndose en un importante medio de difusión de contenidos. Sin embargo, es importante mencionar que para el acceso y uso de toda la sociedad de estas herramientas es necesario poner en marcha políticas públicas para la creación de infraestructuras para el acceso y formación de las tecnologías para todos los sectores de la sociedad. La cultura digital puede estar orientada a ser un espacio de comunicación activo y participativo. Como señala Insa Alba (2009), para explotar todas las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías es necesario implementar cuatro acciones para el desarrollo de las políticas de cultura digital: - La experimentación, para posibilitar a los creadores y agentes el acceso a las prácticas artísticas colectivas. - La producción discursiva, relacionada con creadores, gestores, público, (es necesario lograr una interacción entre todos, para mejorar la comprensión de los fenómenos y procesos artísticos). - La gestión a través de plataformas y redes para aumentar la participación de los públicos. - La divulgación tecnodigital, fundamentada sobre modelos de pensamiento crítico. En este sentido, visto el alcance de las nuevas tecnologías e internet a la hora de orientar gustos, opciones y valores, es importante recalcar el aporte de estos instrumentos como medio para la difusión de la diversidad cultural y el fomento del diálogo intercultural. Para fomentar la diversidad cultural en los contenidos digitales, según el informe de la UNESCO "Comunicación y contenidos digitales. Invertir en la diversidad cultural y en el diálogo intercultural", es necesario promover políticas que contribuyan al fomento del pluralismo y la libre circulación de ideas, aprovechando las posibilidades que ofrecen los nuevos medios y la participación de los usuarios. Así, es importante comprender que: Internet tiene potencial para apoyar la democracia comunicacional por medio de una serie de iniciativas culturales innovadoras que eluden las fuentes de información predominantes: el fomento de la identidad en el seno de las diásporas, el apoyo a estructuras que defienden los intereses de culturas minoritarias, comunidades en línea, grupos militantes y personas con intereses culturales comunes. (UNESCO, 2009:20) Este nuevo marco tecnológico no ha sido ajeno al mundo de la cultura que ha reconocido el impacto positivo de las nuevas tendencias de comunicación y se han ido adaptando a los nuevos códigos y hábitos de consumo en la red, aprovechando de esta manera la oportunidad para difundir sus contenidos, la información cultural, aumentar la participación del público en sus actividades y crear nuevas audiencias, otorgando a las nuevas tecnologías un papel importante en los procesos de producción y consumo cultural. Los contenidos digitales pueden contribuir a la diversidad cultural, para esto es necesario producir contenidos innovadores para garantizar la integración de la diversidad cultural en el sector cultural, ampliar el acceso y fomentar nuevas estrategias tanto de información como de comunicación y por último, obtener una representación equilibrada de las distintas partes de la sociedad. (UNESCO, 2014) La cultura digital e internet han ofrecido a las instituciones culturales la posibilidad de actuar como plataformas en donde los procesos de experimentación y producción son participativos, dando de esta manera la posibilidad de construir cultura de una manera colectiva. Insa Alba (2009), afirma que el verdadero reto de los gestores culturales al enfrentarse a la cultura digital consiste en "despertar una sensibilidad estética que desconecte para conectar" y tener la capacidad de transformar el espacio virtual a un espacio de aprendizaje y comunicación activo. Estas nuevas tecnologías además de haber cambiado la manera tradicional en que la cultura incide en la organización social y la experiencia artística, han sacado a la luz "[…] nuevos elementos de debate sobre aspectos que han estado en el centro de la definición de las políticas culturales contemporáneas, como son el acceso a la cultura y la participación cultural de la ciudadanía, los derechos culturales o la relación entre cultura, economía y sociedad". (Martínez, 2004: 3) Las instituciones culturales han tenido que adaptarse a este cambio de escenario, -resultado del desarrollo de las nuevas tecnologías y la cultura digital-, y han ido incorporando nuevas estrategias institucionales intentando establecer un diálogo con los nuevos públicos y de esta manera responder a este nuevo paradigma. Este hecho se ha visto en una serie de acciones reflejadas en estrategias de participación, promoción, comunicación y difusión de actividades culturales o contenidos como son: la edición y publicación de páginas web, las redes sociales, los blogs, chats, listas de correo, el streaming, las visitas virtuales a colecciones y bibliotecas, las convocatorias para proyectos artísticos en red, los dispositivos móviles, las apps, el crowdfunding, entre otros, todos esos instrumentos brindan la posibilidad de interacción y ofrecen la posibilidad de acrecentar la experiencia del visitante y cubrir las necesidades del público contemporáneo. Hugo Lewin (2014) se refiere a cinco aspectos propuestos por Carlos Scolari que conforman la nueva comunicación: la digitalización de los productos culturales, la multimedialidad donde conviven en un mismo soporte medios y lenguajes, la navegación hipertextual, la reticularidad, es decir, una configuración muchos-a-muchos y por último a interactividad. Desde hace varias décadas, se ha visto una evolución de enfoques en el ámbito museológico. Los museos a lo largo de la historia se han ido adaptando a su entorno y este fenómeno no es ajeno a los nuevos contextos de la era digital. A partir de la década de los noventa, el museo se ha ido integrado al mundo digital y ha ido incorporado la tecnología como herramienta para cumplir sus objetivos de comunicación, difusión y acceso a sus contenidos a través de una serie de estrategias digitales. Las demandas del público contemporáneo han exigido a los museos generar nuevas identidades e integrarse al mundo global. En la actualidad, las nuevas tecnologías, internet y la web 2.0 han supuesto un cambio de paradigma dentro del ámbito museístico, los museos han incorporado estas nuevas estrategias virtuales y se han ido apoyando en plataformas de la web 2.0 como: flickr, youtube, vimeo, facebook, twitter, entre otros, para acceder más fácilmente al público, de esta manera asegurar una participación más activa y ofrecer una experiencia complementaria a la visita física. Las páginas web interactivas, las pantallas tecnológicas táctiles, la geolocalización, la realidad aumentada, los códigos QR, los podcast, las redes sociales, la digitalización de documentos, el crowdfunding, son estrategias que han conseguido que el museo traspase sus muros, convirtiéndolo en un lugar más social y dinámico. Con la innovación tecnológica y la web 2.0 las posibilidades de comunicación y de difusión del museo se multiplican, así como la participación del público para la interacción y la construcción de contenidos, en este sentido, la web 2.0 da la posibilidad al público además de la participación directa, generar información y ser parte del proceso informativo. Debido al alcance global y social de estas herramientas se han convertido en un medio fundamental para la comunicación, difusión de los contenidos y la participación de los públicos en los museos. Como explica Lewin: "los sistemas de comunicación actuales van más allá; aumentan la interconexión entre los usuarios y las posibilidades de modificar los objetos culturales". (2014:125) Las redes sociales reportan una serie de ventajas al sector cultural, permiten la participación directa de la sociedad civil y generan intercambios de contenidos, las instituciones culturales a través de las redes sociales pueden conocer mejor a sus usuarios, interactuar con ellos y a través de esta relación se puede obtener evaluaciones de su gestión, opiniones de las actividades propuestas, además se pueden obtener estadísticas. Las redes sociales son un tipo de marketing eficaz y mucho más económico que el tradicional, la información nos llega filtrada y a través de un "marketing de recomendación", tienen gran capacidad de convocatoria y movilización, contribuyen a una participación más accesible, incluso se han convertido en fuentes de financiación y micro-mecenazgo. El mantenimiento habitual de las redes sociales es una tarea fundamental, es importante crear una plataforma interactiva, novedosa y cercana con los usuarios para garantizar el éxito de las mismas. Uno de los problemas fundamentales a los que se enfrentan las instituciones culturales es la falta de asistencia del sector juvenil a sus actividades, en ese sentido, las redes sociales en la red constituyen una importante herramienta para atraer a las nuevas generaciones a los espacios culturales. Los museos se han ido adaptando paulatinamente a los cambios propuestos por la cultura digital e internet, varios de los museos más representativos del mundo han ido integrando la tecnología y los dispositivos para la difusión de sus contenidos. Además, han apostado por la creación de entornos de experiencia centrados en el público, direccionando su acción de acuerdo a los nuevos retos que requieren las nuevas tecnologías y las nuevas necesidades de los usuarios y públicos. Uno de los objetivos fundamentales de los museos es acercar sus contenidos a la sociedad, en ese sentido, la comunicación y difusión en el museo tiene una función primordial. Los museos en la actualidad enfocan la comunicación como parte principal en su estrategia organizativa, ellos han ido incorporando las nuevas tecnologías, internet y los nuevos modelos de relaciones para mejorar y lograr una comunicación directa con los públicos. Adaptarse a estos cambios no ha sido una tarea fácil, sin embargo; ya se han visto resultados positivos de los procesos de creación de comunidades culturales en los museos más representativos en el mundo, a través de redes como facebook, twiter, o youtube y de la incorporación de las nuevas tecnologías para la difusión de los contenidos del museo y el enriquecimiento de la visita del público. La razón fundamental para utilizar las redes sociales como estrategia comunicativa en los museos consiste en crear comunidades para compartir experiencias culturales y artísticas, como resultado de este proceso de interacción se pueden obtener "[…] dos efectos inmediatos: por una parte, compromiso y cercanía (engagement en la terminología del marketing) y por otra, difusión, más allá de lo que otros medios de comunicación son capaces de conseguir y a mucho menor precio". (De la Peña:2014:103). 1.1 Museos de arte, nuevas tecnologías y web 2.0 El Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía (MNCARS)[1] de Madrid constituye uno de los ejemplos paradigmáticos en cuanto a buenas prácticas en el uso los nuevos contenidos digitales, la estrategia de comunicación propuesta para las redes sociales y el uso de su página web como plataforma de distribución de los contenidos del Museo. El Museo Reina Sofía en lo que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías y la presencia en la red ha planteado a través del Plan General de actuación 2014-2017, los siguientes objetivos y proyectos: - Dinamizar el diálogo entre el Museo y sus públicos a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a través de la investigación y desarrollo de aplicaciones (apps) para dispositivos móviles y otras tecnologías de comunicación, que ofrezcan acceso a contenidos del Museo y el aumento de la presencia del Museo en las redes sociales y de su capacidad de interacción y expansión, desarrollo de programas online, web, y otras herramientas digitales. - Fomentar la edición y distribución digital de las publicaciones para ampliar y facilitar su difusión. - Desarrollar un programa de acción educativa para los diversos públicos con discapacidad, y mejora de la accesibilidad teniendo en cuenta los nuevos recursos tecnológicos. El Museo desde el 2004 con la aparición de las redes sociales ha buscado diversificar su acción online y responder a las necesidades de los usuarios y los nuevos públicos, obteniendo resultados positivos, en primer lugar ha logrado crear una potente comunidad en la red y en segundo lugar ha logrado un importante acercamiento e interacción con el público. Para el contacto en red con los usuarios el Museo utiliza las redes de facebook y twiter, a través de su cuenta propone las distintas actividades que organiza el museo, como inauguraciones de exposiciones, información sobre talleres, las conferencias se suelen transmitir en directo a través de twiter, de esta manera ofrece la posibilidad de producir un feedback entre el conferenciante, el público virtual y presencial. La cuenta de facebook del Museo, es una página activa, en donde se ofrece información y se debate sobre la actividad del Museo, la comunidad es participativa y se percibe una constante interrelación entre el público y la institución. La página cuenta con más de 37.000 seguidores. Además, el Museo usa las plataformas de twiter, delicious y flircks. Los nuevos canales de comunicación del museo han conseguido cubrir sus propósitos logrando establecer una plataforma virtual en donde convergen la comunicación y la participación activa del público. Esta comunicación interactiva y cercana se convierte en una ventaja para el Museo ya que el aporte de "Los nuevos sistemas de recomendación de contenidos culturales basados en la satisfacción real de anteriores visitas permitirán a los gestores culturales recomendar visitas de forma muy personalizada ya que conocerán las afinidades reales de sus clientes, así como el grado de satisfacción de las mismas". (Dosdoce.com Museos en la era digital, 2013:4) El Museo del Prado de Madrid[2] en su Plan estratégico 2013-2016, cuenta con el apartado "Prado online" en donde se proponen los lineamientos para el desarrollo de los recursos web y de los canales digitales del Museo. El Plan propone las líneas de actuación para el desarrollo de los canales y plataformas digitales para el cumplimiento de los siguientes objetivos: incrementar el conocimiento sobre la Colección y las actividades del Museo a través de internet; optimizar y facilitar el acceso online a contenidos e información sobre el Museo independientemente del lugar, dispositivo y plataforma de acceso y crear comunidad a través de las redes sociales participando en el diálogo actual sobre arte y museos. Las líneas de actuación se ejecutarán a partir de tres programas: el primero es el "Prado Web", consiste en incrementar el acceso, utilidad y conocimiento de la colección a través de su página web, para esto propone un nuevo diseño, estructura y funcionalidad de la página web a través de la reestructuración y ampliación de los contenidos del canal y la actualización tecnológica, otra propuesta dentro de este programa es la creación del nuevo website del canal Prado database por el cual se podrán acceder al catálogo actualizado y completo de la base de datos documentales de la colección del Museo; el segundo programa es el "Prado mobile" que tiene como objetivo la ampliación de la disponibilidad on line para el visitante y el usuario de contenidos multimedia. Una de las acciones prioritarias en este programa consiste en la creación de un programa para el desarrollo de las apps específicas para diferentes usos y públicos, diversos dispositivos y plataformas, el último programa propuesto es el "Prado. Redes Sociales", el programa tiene el objetivo de ampliar la presencia del museo en las redes sociales para ampliar la comunicación, cooperación e interacción del museo con los usuarios e instituciones interesadas. El Museo propone un plan de coordinación de las actividades de las distintas áreas del museo para los gestores de las redes sociales orientado a la difusión diaria de la actividad y los contenidos científicos y educativos de la institución y para promover la implicación de los usuarios con la institución por medio de concursos, encuentros on line, etc. Por último, el Museo del Prado hace la evaluación constante de la pertinencia en el uso de las redes sociales, el perfeccionamiento de las estrategias de comunicación on line y el monitoreo de las nuevas tendencias en redes sociales. El Museo del Prado tiene un apartado en su página web para el acceso directo a las páginas de las redes de facebook, twiter, instagran, pinterest, spotify y los canales rrss desde donde destaca las noticias más relevantes de las redes. De la Peña, explica en su artículo la importancia de las redes sociales para crear, financiar, impulsar y dar futuro a la cultura, al mismo tiempo señala sobre la creación de la cultura en las sociedades actuales que: La creación cultural ha de diseñarse tomando en cuenta esta nueva realidad, sabiendo que existe una cultura digital en la que confluir para encontrarse con su público más activo. Hay que abrir la cultura a esta nueva cultura digital y al mismo tiempo aprovechar lo que puede aportar y el ahorro que puede suponer en todo lo que suponga difusión. Hacerlo bien precisa de estrategia, de objetivos claros y de medición constante. (De la Peña, 2014:104). En cuanto a los contenidos digitales el Prado cuenta con la página web que potencia la interactividad directa y participativa con los usuarios y permite abarcar la actividad educativa, investigativa y científica el Museo, las aplicaciones para teléfonos celulares y tablets: La guía del Prado que proporciona información acerca de los contenidos del Museo y fomenta la interacividad. "Second cavas" que ofrece un estudio detallado de 14 obras en formato gigapixel de la colección del Museo, además ofrece radiografías e infrarrojos de los cuadros. Por último, tenemos a la aplicación "Photo Prado" es una aplicación de realidad aumentada que permite la realización de fotografías, el dispositivo reconoce puntos específicos y se crea una foto entre los visitantes y las obras, superando de esta manera los límites del Museo. Como hemos visto, además de las redes sociales los Museos se han decantado por incorporar a su estrategia de comunicación y educación las aplicaciones digitales para los dispositivos móviles conocidas como las "apps", disponibles por lo general para los smartphones y las tablets. Estos recursos se han convertido en una de las tendencias más importantes dentro de la comunicación y difusión del museo debido a las posibilidades que ofrecen para enriquecer la visita del público y por la facilidad que brindan para acceder a los contenidos desde cualquier parte del mundo. En los últimos años los museos se han ido posicionando como importantes espacios de cultura y aprendizaje, son espacios en los que han surgido proyectos que han significado verdaderas revoluciones didácticas. El área educativa de los Museos no ha desaprovechado la oportunidad que ofrecen los recursos digitales y la web, han surgido varios propuestas didácticas on line aportando varios proyectos educativos innovadores. Una iniciativa interesante para atraer la atención de los nuevos públicos de la red es a través de la gamificación, este es un recurso que toma los planteamientos de los juegos para involucrar a los usuarios, varios museos han realizado esta práctica con éxito, algunos de ellos han compartido los juegos en las redes sociales para acrecentar la difusión de la colección o las exposiciones temporales, el crecimiento de la comunidad y aumentar de interés de los "fans" por el mundo del arte. Existen varias propuestas del uso de este recurso en los museos españoles, el Museo del Prado cuenta con la sección llamada "Mi Prado", en este canal se pueden diseñar recorridos temáticos potenciado las cualidades curatoriales de los usuarios, de la misma manera están disponibles juegos que tienen el propósito de presentar las obras de colección a los usuarios a través de técnicas lúdicas. El Museo Thyssen-Bornemisza[3] de Madrid ha realizado una verdadera innovación tecnológica experimentando nuevas formas de transmitir conocimiento a través de las diferentes posibilidades que aportan las nuevas tecnologías e incorporado los recursos de la red y de la web 2.0 con fines educativos. En este sentido el Museo ha propuesto un programa de educación conocido como Educathyssen, es un proyecto del área de educación que cuenta con su propio espacio virtual, y a su vez está conectado con la página web principal. En esta página encontraremos los diferentes programas educativos y las acciones de apoyo interpretativo, divulgativo y de mediación entre el público y el Museo. El programa debido a su carácter innovador se ha convertido en uno de los referentes metodológicos en educación a nivel Iberoamericano. Educathyssen.org[4], es un portal que usa las tecnologías de la información y la comunicación como recurso educativo, está concebido como un espacio de reflexión y encuentro para el aprendizaje, el disfrute del arte y el intercambio del conocimiento de los contenidos del Museo a través de las nuevas tecnologías y las posibilidades que ofrece la red y los diferentes canales. En esta página web, que en si constituye un recurso didáctico, encontramos varios proyectos educativos que usan las tecnologías de la información y comunicación como medio y herramienta de apoyo para el aprendizaje, como son los juegos y los videos educativos e informativos. Dentro del área de los juegos tenemos a uno de los más importantes proyectos de la estrategia digital propuesta por el área de educación, se trata de Nubla, es un juego estudiado y cuidado metodológicamente por especialistas, con el propósito de desarrollar acciones educativas en torno a la tecnología y los videojuegos. El videojuego es un laboratorio de innovación que tiene el objetivo de potenciar la creatividad de los usuarios por medio del arte y de acercarlos al Museo a través de la tecnología. El juego consiste en descubrir el pasado y la relación con las obras de arte, de un personaje que vive en el interior de los cuadros a través de diferentes rompecabezas. Estos rompecabezas tienen que ver con conceptos como el arte, la conservación, en un contexto de diferentes disciplinas. El juego ha sido diseñado por un equipo multidisciplinar de jóvenes programadores, diseñadores, ilustradores, historiadores, entre otros. Cuenta con disponibilidad además de la web, para dispositivos móviles con apps compatibles para tablets y smartphones. Como recursos educativos, además del área de juegos podemos encontrar propuestas como: Viaje al Oeste, es un viaje interactivo protagonizado por pintores amantes de la aventura, especialmente los norteamericanos del siglo XIX, es una experiencia que a través de los relatos de los artistas nos permite conocer sus biografías y los mapas de contexto. Experiment now!, a través de la participación lúdica de los participantes da a conocer las obras más importantes del Museo y las exposiciones temporales a través de un punto de vista didáctico. Publicaciones educativas "Quiosco Thyssen", son publicaciones digitales con carácter educativo. Itinerarios artísticos: son cuatro itinerarios propuestos para conocer la evolución del espacio en la pintura y la historia de las técnicas artísticas. En cuanto a los recursos de la web 2.0 para la comunicación y difusión de las actividades, el Museo cuenta con un canal en youtube donde publica toda la información de las actividades en formato video, el registro fotográfico de todas las actividades del Museo se puede encontrar en la cuenta de flickr, la presencia en las redes sociales y en la web 2.0 la encontramos en el perfil de twiter y la cuenta de facebook, que es usada con carácter sobretodo informativo. Todos estos canales han tenido gran aceptación y cuentan con un número importante de participación en Iberoamérica. Como hemos visto, la cultura digital y las nuevas tecnologías ofrecen numerosas posibilidades para enriquecer la comunicación, la investigación y la educación en un museo. Los resultados de la investigación del equipo de Dosdoce.com realizado en el año 2013, "Los Museos en la era digital. Uso de nuevas tecnologías Antes, Durante y Después de visitar un museo, centro cultural o galería de arte", muestran que existe un alto porcentaje de acceso por parte del público a las redes sociales y a los dispositivos móviles antes de la exposición, sin embargo; el nivel va disminuyendo durante la visita y después de la visita los índices son bajos por lo que recomienda potenciar las actividades y propiciar la interacción para el momento y después de la exposición. Por otro lado, la investigación antes citada, sugiere una serie de acciones para optimizar el desarrollo de las estrategias de comunicación y difusión de las colecciones y actividades de los museos como establecer una retroalimentación entre las acciones analógicas y digitales para enriquecer la experiencia del visitante, relacionar la estrategia digital a la estrategia global de la organización y extenderse a todos los departamentos de la institución para la captación de nuevas audiencias. Por último destaca que tanto la experiencia virtual como la analógica se complementan mutuamente. Conclusión Los Museos se han ido adaptando a las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, además de lograr una integración de una comunidad para los fines del museo, han incorporado las tecnologías 2.0 como pilares fundamentales para el desarrollo de las estrategias de comunicación, difusión, educación e investigación de las instituciones. Las herramientas de las redes sociales y los recursos digitales han contribuido a lograr una participación del público más accesible y han permitido que la experiencia de la visita al museo se convierta en una interacción comunitaria. Varios estudios han constatado que el impacto del uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales en los Museos ha sido positivo, por esta razón, consideramos que es importante adaptarse y hacer uso de las posibilidades que nos brindan las nuevas tecnologías y la web 2.0 pero sin perder la esencia del Museo. [1] Página web del Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía (España), disponible en: http://www.museoreinasofia.es/en[2] Página web del Museo del Prado (España), disponible en: https://www.museodelprado.es/en[3] Página web disponible en: http://www.museothyssen.org/thyssen/home[4] Página web disponible en: http://www.educathyssen.org/

IntroducciónA fines de los cincuenta, el escritor argentino Jorge Abelardo Ramos comenzaba su libro Revolución y contrarrevolución en la Argentina con las siguientes palabras: "Somos un país porque no pudimos integrar una nación y fuimos argentinos porque fracasamos en ser americanos. Aquí se encierra todo nuestro drama y la clave de la revolución que vendrá…La Nación, que hasta 1810 era el conjunto de América hispana, y en cierto sentido, también España, se disgrega en una polvareda difusa de pequeños estados… En el siglo que presencia el movimiento de las nacionalidades, la América indo-ibérica pierde su unidad nacional. En nuestros días se festeja dicha tragedia: esta monstruosidad no hace sino iluminar sombríamente la pérdida de la conciencia nacional latinoamericana. Recobrarla por un acto de reposesión de nuestro pasado histórico, será el primer paso de nuestra revolución…" (Ramos, 1957:13-14). El texto suena más como bandera de lucha que como verdad histórica; sin embargo, el argumento fue tomado a pie juntillas por varias generaciones de latinoamericanos, en particular en los años setenta del siglo pasado. La idea de América Latina como una región unida y luego fragmentada por los imperios, las oligarquías nativas, los militares, los nacionalistas, los conservadores o los liberales es un mito fuertemente arraigado en la región, que ha logrado instalarse de nuevo en la mente de mucha gente. Otra literatura, tan profusa como la anterior, presenta en un sentido opuesto a la desunión latinoamericana como un problema de origen. Con motivo de la celebración del Bicentenario en varios países de la región, el escritor chileno Carlos Franz escribió lo siguiente: "América Latina entra en su tercer siglo más invocada que vista, más virtual que real, más literaria que literal. No en balde, la narrativa es uno de los pocos sitios en los que América Latina llegó a existir como imagen conjunta. Nuestros bicentenarios conmemoran, sobre todo, doscientos años de soledad" (Franz, 2010: 19). Este texto, como tantos otros, remite a la idea de América Latina como una mera geografía, a una región formada por varias subregiones, a un continente con realidades diversas, a la desunión como una condición histórica inicial que se transforma con el tiempo en un aspecto estructural. Esta visión de América Latina también se ha reforzado en la última década con el fin de la homogeneidad "rara" de los noventa –más propia del acomodamiento de un área periférica a las realidades internacionales de la inmediata posguerra fría que de nuevas condiciones endógenas- y, en particular, con la aparición de fuerzas políticas y sociales muy críticas de las ideas liberales que reinaron en aquellos años.Sepultados el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en su versión continental y el Consenso de Washington, cuestionada en muchos lugares la democracia liberal, avivados viejos y nuevos conflictos entre países y profundizadas las brechas sociales la mentada mayor homogeneidad de los noventa dio paso a la noción de "creciente heterogeneidad" de los 2000. Las dificultades de los procesos de integración también alentaron la idea de que América Latina tendía más a acentuar sus divisiones que a construir un proyecto político y económico común, incluso a escala subregional. Alianzas que habían sido definidas como estratégicas –el caso más notorio, fue la formada por la Argentina y Brasil- no mostraron en los hechos tal carácter. La relación bilateral careció de las formas de cooperación estrechas, la confianza mutua, la colaboración prolongada y la comunidad de intereses propias de toda alianza. Así, la idea de heterogeneidad de la región, el fracaso de la integración y la amenaza de polarización signaron la forma predominante de acercarse a los temas de América Latina en la década de 2000. Más aún, la oposición integración/polarización se convirtió en el recurso heurístico principal para abordar las relaciones entre países o grupos de países en la región. Cientos de artículos y numerosas reuniones académicas que han convocado a reflexionar sobre el futuro de la región a partir de estas opciones polares son la evidencia más clara de que el asunto no es banal y que expresa dilemas o dicotomías que están en el ambiente de nuestro tiempo. La espiral de conflictos entre Colombia y Venezuela, sus diferentes modelos de política interna y estrategias opuestas de política exterior se han citado hasta el cansancio como la mejor muestra de la diversidad y polarización regional.Debo confesar de entrada que no me siento cómodo frente a preguntas del tipo América Latina ¿integrada o fragmentada? o ¿dónde está y hacia dónde va América Latina en materia de relaciones intrarregionales? Nos colocan frente a un universo demasiado agregado en el que es fácil despistarse o terminar diciendo trivialidades. Más aún, me cuesta pensar que alguien pueda plantearse seriamente contestarlas. Sí creo entender o, al menos, vislumbrar el rumbo internacional de algunos de sus países, al igual que ignoro el de otros, por ejemplo, el de mi propio país, la Argentina. Así como tengo numerosas dudas sobre el futuro de la región, creo tener algunas certezas directamente referidas a las oposiciones polares en boga y, en consecuencia, las expongo de una vez: los caminos que transita la región no van en dirección de la integración ni de la polarización. Ni una ni otra han de ser los procesos dominantes en los próximos años, otros procesos de afuera y de adentro definirán el carácter de los vínculos intrarregionales. No sé muy bien como lo harán, pero hasta aquí me atrevo a llegar.Si estoy en lo cierto, tampoco vale, como suele hacerse, enlazar a la integración y la polarización con una conjunción disyuntiva, presentando a ambos procesos como alternativas opuestas, al estilo "unidos o dominados", "liberación o dependencia". Se trata, como éstas, de una oposición falsa y reduccionista y, además, sin ninguna clase de appeal: integración o polarización no vibra como un buen slogan para sacar una muchedumbre a la calle. Advierto finalmente que nada hay en este artículo de carácter normativo. Mi propósito se limita a comentar el alcance de los dos procesos identificados en el título del trabajo como así también a señalar otros fenómenos que considero más relevantes para pensar el futuro de las relaciones intrarregionales. I. La integración: ¿de qué estamos hablando?Una primera aclaración se impone en este punto. Digo que América Latina "no se integrará" si entendemos la integración como un proceso de ahondamiento de las opciones de integración subregional por las que optaron en su momento los países de la región teniendo como espejo a la Unión Europea. El rumbo seguido por América Latina en las dos últimas décadas en materia de integración es un libro abierto sobre las dificultades de procesos relativamente exitosos que terminan empantanados –la Comunidad Andina de Naciones (CAN)- y de otros que han experimentado sucesivas situaciones de crisis, retrocesos y fugas hacia delante que ponen seriamente en duda su realización como una unión aduanera –el caso del Mercosur-. A estas alturas del partido, sabemos que no hay un solo texto para la integración y que ella puede incluso frustrarse. América Latina o algunas subregiones dentro de ella tampoco reunirán en los años venideros los atributos que desde ópticas más políticas se identifican como constitutivos de un bloque integrado de países: la posibilidad de actuar en equipo y la formación una "comunidad pluralista de seguridad" en el marco de una cultura de amistad (Wendt, 1999: 297/307).Es fundamental hacer esta puntualización porque el término integración se usa de modo frecuente para referirse a procesos de naturaleza bien diferente. Por ejemplo, a la "integración hemisférica" mediante la constitución del ALCA (un proyecto que se frustró en la Octava Reunión Ministerial de Comercio celebrada en Miami en el mes de noviembre de 2003 y que no tiene posibilidades de resucitar con un alcance interamericano) y, en sus antípodas, a la "integración de los pueblos" como promesa de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). 2La parálisis de los procesos de integración subregionales influyó en la utilización del término integración para referirse a vínculos políticos y militares, a lazos culturales y entre actores de la sociedad civil, a políticas sociales, a proyectos para la construcción de obras de infraestructura y de energía entre países. Así, toda vinculación transfronteriza entró en esta amplia y difusa categoría de la integración. Solo faltó poner bajo el rótulo de la integración latinoamericana a las redes transnacionales del crimen organizado y el narcotráfico, esto es, al lado oscuro de la luna en materia de relaciones intrarregionales. En principio, no es incorrecto extender el concepto integración a gran parte de los procesos que menciono; el problema es que esta práctica habitual se convierta –como de hecho sucede- en un recurso para disimular o velar reveses al tiempo que la llama de la idea original de integración se mantiene viva a la manera de un rito. La ceremonia se celebra con frecuencia irregular pero el oficio siempre convoca a relanzar procesos cada vez más alejados de las metas fijadas y de las expectativas creadas en el momento de su fundación. No es mi propósito explayarme sobre los factores que dan cuenta de este fenómeno: vacío o incompatibilidad de objetivos estratégicos, exceso de nacionalismo, déficit de liderazgo, fuertes asimetrías entre los socios, falta de voluntad política para cumplir los compromisos asumidos, ausencia de mecanismos de trade off que generen incentivos para una cooperación estable, adopción de medidas de política comercial unilaterales, estrategias diversas y aun divergentes de inserción internacional, fracturas y conflictos políticos, factores externos a la región que operan como fuerzas centrífugas. La literatura especializada los ha tratado de manera extensa y convincente. Sí me importa señalar su impacto negativo sobre el resultado y las perspectivas de los procesos de integración regional, cuyo principal objetivo de origen fue la integración económica de los países el área, independientemente de la retórica más o menos colorida que siempre ha acompañado a esta empresa. Como concluyen Bouzas, da Motta Veiga y Rios: "De hecho, la "pérdida de foco" ha sido una característica reiterada de los procesos de integración en América del Sur, lo que ha contribuido a hacerlos crecientemente irrelevantes desde el punto de vista económico. Si la integración regional es concebida como un instrumento para promover los proyectos nacionales de desarrollo, un criterio fundamental para la construcción de la agenda debería ser la identificación del aporte que la integración económica puede hacer y de los instrumentos concretos para hacerla efectiva" (Bouzas, da Motta Veida y Ríos, 2008: 340/1).En los hechos, se ha seguido el camino inverso y los temas económicos quedaron en la trastienda para no obstaculizar la "nueva" agenda de la integración de América Latina, mucho más ambiciosa y extensa que la "vieja". Ella incluye, entre otros temas, la "interconectividad", la cultura, la ciencia y la tecnología, el vínculo entre los "pueblos", la cooperación en temas de seguridad y de defensa, la búsqueda de acuerdos y la coordinación de políticas para resolver problemas o crisis regionales. Esta manifiesta alteración de las jerarquías en los temas de la agenda, como ha sucedido en los últimos años, es la mejor muestra de las penurias y tropiezos de la integración realmente existente en América Latina. Además, integración, cooperación y concertación se pusieron en una misma bolsa como si fueran conceptos similares. En medio de esta confusión bastante generalizada, la única expresión reciente de un avance meritorio en materia de integración regional fue la firma del demorado Código Aduanero del Mercosur, la eliminación del doble cobro de arancel y la distribución de la renta aduanera durante la 39 Cumbre del bloque, realizada de San Juan, Argentina, a principios de agosto de 2010. Por cierto, todas estas decisiones deben completar el ciclo de su aprobación en cada país miembro. Como advierte acertadamente Félix Peña, hay que tener en cuenta que el Mercosur tiene varios "cadáveres legales", por ejemplo, importantes acuerdos en materia de defensa de la competencia y de tratamiento a las inversiones que no pudieron atravesar exitosamente ese ciclo. También advierte que el propio Código Aduanero ya había sido aprobado en 1994 en una versión anterior (Peña, 2010: 2) Retomo el tema de la integración más adelante.II. Ahora la polarizaciónDigo en segundo lugar que América Latina "no se polarizará" si entendemos por polarización un acrecentamiento de las diferencias políticas y económicas existentes que lleve a la división en partes o direcciones contrarias entre los países de la región. No se trata de negar las diferencias, que existen y son importantes. El error frecuente en los análisis de moda es el de exagerarlas, por ignorancia o interés, o el de presentarlas en forma simplista e ideologizada, como cuando se habla ligeramente de buena y mala izquierda (Castañeda, 2006). Mi punto es que estas diferencias no concluirán en la polarización de América Latina, entendida la idea como lo acabo de hacer, esto es, como una región conformada por polos opuestos y enfrentados. Los problemas y conflictos están a la orden del día, pero también pesan numerosas fuerzas de moderación, históricas y nuevas. Además, estos conflictos y problemas no son necesariamente una consecuencia de las diferencias políticas, a veces lo son de las similitudes políticas. No se me escapa que la idea de polarización se estructura en torno a otra noción, de fuerte presencia en la región y con la que se establece una dudosa correlación: la así referida "mayor heterogeneidad de América Latina". Una frase repetida por puro hábito y que por lo general se reduce solo a este enunciado, sin que se aclare, por consiguiente, cual es la circunstancia anterior en la que la región habría sido más homogénea. La idea solo puede aceptarse si hace referencia a la homogeneidad de los noventa –que es la que en general se observa para hacer comparaciones con la década actual- en la que tuvo mucho que ver el fin de la Guerra Fría y la victoria de Estados Unidos en ese conflicto. También podría aceptarse si se hace referencia a que los "diferentes" -antes bien, yo diría, los "históricamente relegados"- no solo son más visibles desde el punto de vista político sino que también gobiernan algunos países. Fuera de esto, la noción de mayor heterogeneidad no es más que una muletilla. ¿Cuándo fue América Latina homogénea política y económicamente? ¿Acaso cuando convivieron en la década de 1910 revoluciones como la mexicana, dictaduras tradicionales, repúblicas bananeras y democracias que ampliaban la participación popular? Y en los años setenta ¿qué homogeneidad mostraron las dictaduras militares del Cono Sur con regímenes políticos como los de Costa Rica, Colombia y Venezuela o el de México, bajo los gobiernos del PRI? ¿Qué años o qué década pueden citarse como ejemplo de homogeneidad? Siempre se apela, pero como excepción a la regla, a la fugaz homogeneidad relativa de principios de los sesenta que posibilitó anudar con Washington la Alianza para el Progreso en respuesta a la "heterogénea" Cuba. Por otra parte, ¿Cuándo tuvo América Latina un proyecto político estratégico regional o actuó con una sola voz? El Consenso de Viña del Mar del año 1969 y el Grupo de Contadora junto a su Grupo de Apoyo en los años ochenta suelen citarse más como casos singulares que como muestra de la capacidad de la región para la acción colectiva. América Latina en su totalidad o segmentos de ella como región unida y relevante en el mundo ha sido hasta aquí una aspiración de buena parte de los latinoamericanos, una idea movilizadora cuyo tiempo está por verse si alguna vez llegará.La diversidad política, económica, geográfica, cultural y social de América Latina salta a la vista y, en consecuencia, no es materia de discusión; más aun, su variedad es, en muchos aspectos, un capital extraordinario. La región fue, es y será heterogénea, aunque probablemente menos que muchas otras áreas del mundo. ¿Qué es entonces lo que hoy inquieta o da pie al debate cuando se habla de heterogeneidad? Claramente, dos cosas: el vínculo entre heterogeneidad y polarización y, en una versión más atenuada, entre heterogeneidad y fragmentación. La heterogeneidad varía de condición a problema para que América Latina o partes de ella se unan, se integren, cooperen, se expresen al unísono. En el primer caso, la polarización sería, en lo fundamental, la consecuencia esperable de las diferencias políticas e ideológicas que hay en América Latina. En el segundo caso, la fragmentación sería el producto de una gama de factores más complejos, aunque las variables políticas también ocupan un lugar de relevancia en el análisis.El asunto que tenemos entre manos es resbaladizo y requiere algunas aclaraciones. Primero, estimo altamente improbable que las diferencias políticas existentes terminen dividiendo a la región en partes (de nuevo, los polos) que se aíslen o se enfrenten. No hay evidencia empírica para sustentar esta tesis. Las fuerzas políticas con mayores credenciales para polarizar a la región serían las distintas corrientes que integran o se consideran cercanas al "socialismo del siglo XXI". Pongo el acento en estas fuerzas porque son las que más se mencionan como principal fuente de "polarización" y porque la "izquierda buena" hace rato que aprobó el examen en la asignatura "no polarización". La acción "polarizadora" de la derecha liberal en América Latina tiene un viejo linaje y es un argumento clásico de los sectores nacionalistas tanto de derecha como de izquierda, tan usado como el de la obra "balcanizadora" de los imperios en la región. 3Los "albistas" tienen mucho en común, constituyen en buena medida una alianza y aparecen a primera vista como lo más cercano a un bloque en América Latina y el Caribe. No debe subestimarse su capacidad de reunir adeptos, dentro y fuera del espacio que ocupan sus países miembros en una región con profundas cesuras sociales como la nuestra. Pasar de esto a un polo que se separe o enfrente a otro u otros es algo bien improbable. También lo es que una escalada bilateral entre un país bolivariano y otro del ambiguo resto obligue a los demás a partirse en dos bandos. 4Cuba y Venezuela han establecido en la década de 2000 la alianza más estrecha que existe en América Latina. La Habana la buscó para asegurar la subsistencia del régimen y para obtener beneficios económicos, Caracas consideró a la experiencia revolucionaria de la isla como una fuente de inspiración y de ayuda vital para implantar su propio proyecto revolucionario. Como bien destaca Carlos A. Romero: "La puesta en marcha del ALBA, a fines de 2004, y el tránsito venezolano de una revolución nacionalista hacia una revolución socialista permitieron darle un giro a las relaciones entre a los dos países hacia un plano más regional" (Romero, 2009: 3 y 4). Sin embargo, es poco probable que la epopeya revolucionaria que promueven se expanda y asiente mucho más allá de su alcance actual. El libreto bolivariano se opone a la mayor parte de las ideas en materia de democracia, desarrollo económico, defensa y política exterior que prevalecen en la región. También es visto en muchas capitales como una forma indebida de injerencia en asuntos internos o en proyectos subregionales acuñados con anterioridad. La salida de Venezuela de la CAN para acceder con anhelos fundacionales a un "nuevo Mercosur" encontró una rápida respuesta por parte del canciller de Brasil; Celso Amorín: "No es el Mercosur el que tiene que adaptarse a Venezuela, sino Venezuela la que tiene que adaptarse al Mercosusr". Es asimismo poco probable que los miembros del ALBA sean capaces de unirse en torno a un proyecto colectivo en condiciones de realizarse. Encuentran resistencia en sus propios países, aunque de diferente magnitud, y dentro y fuera de la región. Sus "aliados" externos son pocos y con fuertes límites, ningún actor extrarregional (salvo Irán) procura alianzas "agresivas" en la región que aviven el fuego de la discordia o que hostiguen a Estados Unidos. En consecuencia, la posibilidad de que las fuerzas que impulsan el ALBA logren construir un "nuevo mapa geopolítico" en la región, como suele ponerlo Hugo Chávez, y que a este mapa se oponga un "eje" de la derecha es a mi juicio remota. Que estas mismas fuerzas sean al mismo tiempo una fuente de polarización doméstica es discutible, ya que la evidencia empírica es contrastante. Chavistas y opositores pueden terminar ahondando gravemente las fracturas políticas en Venezuela. Por su parte, "polarizadores" como Evo Morales y Rafael Correa se han mostrado capaces de brindar estabilidad política a dos países signados por la debilidad y fragilidad de los gobiernos y por crisis institucionales crónicas, enfrentando fuerzas de fragmentación internas, sobre todo en Bolivia.En su gran mayoría, las distintas expresiones de la derecha latinoamericana tampoco cuentan con condiciones o se proponen la formación de un bloque activo que confronte a los albistas o a otras formas de la izquierda en la región. Los gobiernos de derecha no han cerrado filas con la Colombia de Uribe en sus conflictos con la Venezuela de Chávez ni los gobiernos de izquierda han corrido en apoyo de este último, más allá de sus declaraciones de solidaridad con Caracas y sus críticas al Uribismo y a Washington. Si bien apunta a contrarrestar la iniciativa del ALBA, el principal objetivo del "Acuerdo del Pacífico" impulsado por Alan García en 2006, es el de ampliar el comercio y las inversiones de los países que lo integran con las naciones de Asia-Pacífico. En breve, las intenciones de los actores, en su gran mayoría, no van en sentido de la polarización. Tampoco ella sería el resultado no querido de la competencia entre las fuerzas políticas y sociales que más gravitan en América Latina o de factores que podrían operar en ese sentido desde el exterior. Estados Unidos, siempre el primer imputado en la asignatura "divide y reinarás", no parece estar particularmente ocupado en agrietar la región. Los intereses y energías de Washington vis-a-vis su vecinos del sur están más puestos en los problemas transnacionales que le llegan de América Latina (crimen organizado, narcotráfico, migraciones ilegales), en los que Estados Unidos es claramente co-responsable, que en derrotar la causa de los bolivarianos y de otros movimientos afines.Cabe recordar que en los setenta se señalaba a la geografía, al tipo de vínculo establecido con los Estados Unidos y al grado de diversificación de las relaciones exteriores como las causas principales de la separación "irremediable" entre la América Latina del Norte y la del Sur. Es correcto situar a esta idea como la primera versión fuerte de una forma de polarización regional al norte y sur del Canal de Panamá, una visión que perdura hasta hoy por razones fáciles de entender: las "dos" Américas Latina viven realidades diferentes y sus vínculos con Estados Unidos tienen distinto carácter e importancia relativa. México, el Estado más importante de la América Latina del Norte, concentra el 90% de su comercio exterior con Estados Unidos de donde proviene el 90% de las inversiones y del turismo que llegan al país. Como se ha dicho tantas veces, México tiene su corazón en América Latina pero su cabeza y cartera en Estados Unidos, un dilema que también viven la mayoría de los países de América Central y el Caribe.La idea de la separación de América Latina en dos partes diferenciadas es una construcción intelectual valiosa para explicar un proceso que debe atenderse cuidadosamente en todo análisis de las relaciones interamericanas e intrarregionales. Sin embargo, cuando se toma esta lectura al pie de la letra se corre el riesgo de no captar otros fenómenos que nos permiten plantear algunos interrogantes sobre la profundidad, límites geográficos, magnitud y evolución probable de esta "fractura". La América Latina del Norte estrechará cada vez más sus lazos con Estados Unidos al tiempo que establecerá nuevas formas de relación con la del Sur. Estos dos procesos, a pesar de la incuestionable menor relevancia del segundo, ponen en entredicho las visiones que apuestan a una separación creciente de la brecha entre el norte y el sur de América Latina. Me valgo de algunos ejemplos muy a la mano para sostener mis dudas. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) está integrada por países de las dos Américas Latinas –Bolivia, Ecuador y Venezuela por la del Sur y Antigua y Barbuda, Cuba, Dominica, Nicaragua y San Vicente y Granadinas por la del Norte-. La estrecha alianza entre Bogotá y Washington parece situar a Colombia en la América Latina del Norte o, dicho de otro modo, parece ampliar la frontera austral de esta subregión introduciendo una cuña importantísima en el territorio disminuido, por consiguiente, de la América Latina del Sur. Los países del Cono Sur juegan un papel de primer orden en la operación de mantenimiento de la paz en Haití, conocida como MINUSTAH. También lo jugaron, sobre todo la Argentina y Brasil, en la crisis de Honduras tras el golpe de estado contra Zelaya; luego de la elección de Porfirio Lobo, las posiciones a favor y en contra del reconocimiento del nuevo gobierno salvadoreño no obedecieron al clivaje geográfico norte-sur que dividiría a las dos Américas Latinas. El comercio entre los países que componen el Mercosur se retrajo a mediados de los 2000 mientras aumentaba la importancia de México como mercado de destino para las exportaciones sudamericanas, especialmente para la Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Uruguay. Las inversiones mexicanas han crecido notablemente en los últimos veinte años en Venezuela, Brasil, la Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. La "complementariedad natural" entre México y Colombia en el combate al crimen organizado y el narcotráfico ha llevado a los dos países a buscar nuevas formas de cooperación en este campo. México y Chile han forjado un estrecho vínculo a partir de enfoques e intereses comunes en el plano bilateral, al igual que en el regional y global. Los dos países unieron fuerzas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para oponerse a la decisión del gobierno de George W. Bush de invadir militarmente a Irak en 2003. Por último, los gobiernos de México y Brasil acordaron en febrero de 2010 iniciar un proceso de trabajo para alcanzar un acuerdo comercial amplio y estratégico entre los dos países. Todo esto sin la grandilocuencia que suele acompañar a los anuncios y empeños formales de integración y cooperación regional. La noción de polarización en América Latina reapareció en los noventa, la causa esta vez era el proyecto ALCA promovido por Washington y las reacciones favorables y adversas que generaba. Como ya apunté, la iniciativa de alcance hemisférico se fue debilitando para terminar diluyéndose, aunque siguió avanzando mediante la firma de tratados de libre comercio bilaterales o por grupos de países. Es mucho lo que se puede decir sobre este proceso, pero no que su resultado haya sido la polarización de la región entre quienes firmaron y quienes se opusieron. Simplemente, no se conformaron dos bloques (Pacífico y Atlántico, como se los construía), ni siquiera uno. En realidad, este proceso incidió negativamente en la integración subregional, como la entiendo aquí, en especial en la CAN. Puede considerarse un factor de fragmentación pero no de polarización. * Ph.D. en Relaciones Internacionales, The Paul Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), The Johns Hopkins UniversityDirector de la Maestría en Estudios Internacionales, Universidad Torcuato Di TellaPresidente de la fundación Grupo Vidanta1. El presente artículo es una versión reducida de un trabajo preparado para el German Institute for International and Security Affair2. A pesar de la forma teatral en la que Hugo Chávez decretó la muerte del ALCA en la III Cumbre de los Pueblos, una reunión paralela a la IV Cumbre de las Américas de Mar del Plata que tuvo lugar en noviembre de 2005, este proyecto de integración hemisférica había sido herido de muerte en la reunión de Miami citada. En esta oportunidad, el proyecto original, estructurado sobre la base del consenso continental y del "single undertaking", fue reemplazado por un ALCA-light, de compromisos vagos y pocos profundos.3. Me refiero aquí al argumento de uso generalizado y no a la actuación de los imperios en la región, que sin duda produjo divisiones y acentuó o alentó varios conflictos entre países.4. Durante el último pico de tensión entre Colombia-Venezuela, que sucedió a la ruptura de relaciones bilaterales por parte de Hugo Chávez en julio de 2010, los países latinoamericanos, sin distinción de banderas políticas, procuraron moderar el conflicto y no azuzarlo. Néstor Kirchner, en su calidad de Secretario General de la UNASUR, con la ayuda de Lula y de los hermanos Castro, logró que los gobiernos de Bogotá y Caracas restablecieran sus lazos y que se abriera un espacio de diálogo entre las partes.BibliografíaBouzas, Roberto; da Motta Veiga, Pedro y Ríos, Sandra (2008): "Crisis y perspectivas de la integración en América del Sur." En Lagos, Ricardo (compilador) (2008): América Latina ¿integración o fragmentación? Buenos Aires: Editorial Edhasa. Castañeda, Jorge (2006): "Latin America's Left Turn." En Foreign Affairs, Vol: 85, No. 3 (May - Jun., 2006). Franz, Carlos (2010): "Doscientos años de soledad." En La Nación, 27 de mayo.Hirst, Monica (2008): "La política sudamericana de Brasil: entre el peso de las asimetrías y la incidencia de nuevas coyunturas." En Escenarios Políticos en América Latina: cuadernos de gobernabilidad democrática 2: Trabajos del Observatorio Regional / coordinado por Fernando Calderón, Primera Edición. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.Peña, Felix: "¿Una nueva etapa del Mercosur?: Horizontes abiertos tras la Cumbre de San Juan." Disponible en: http://www.felixpena.com.ar/index.php?contenido=negociaciones&neagno=informes/2010-08-horizontes-abiertos-cumbre-san-juan. Ramos, Jorge Abelardo (1957): Revolución y contrarrevolución en la Argentina. Las masas en nuestra historia. Buenos Aires: Editorial Amerindia.Romero, Carlos A. (2009): "Venezuela y Cuba. Una seguridad diferente." Disponible en: http://nuevomundo.revues.org/55550 Wendt, Alexander (1999): Social Theory of International Politics. Cambridge: Cambridge University Press.

El lunes 21 de julio de 2009 fui invitado a exponer en la Jornada "Violencia en el deporte: prevención o represión", organizada por el Club Nacional de Football bajo los auspicios de la Universidad Católica del Uruguay, El Derecho Digital, El Observatorio del Deporte, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Turismo y Deporte.No fue mi condición de simpatizante tricolor, ni la de profesor de Universidad ORT en materias como "Ética y libertad de expresión" o "Cultura y sociedad contemporánea" lo que me animó a cumplir con mi compromiso y concurrir en medio de una tarde peculiarmente fría y bajo una lluvia torrencial.Ocurre que el encuentro me resultaba sumamente atractivo. Y no solo por la calidad de los expositores, provenientes de todos los ámbitos de la realidad nacional, o por la presencia de altas jerarquías de gobierno y personalidades de distintas empresas y organizaciones, sino por el tema de fondo y en esencia, por la estrategia elegida para abordarlo.Menciono apenas los títulos de los distintos paneles para que el lector comprenda a qué me refiero: "Violencia en el deporte: un enfoque multidimensional", "Causas de la violencia: mitos y realidades", "Violencia en el fútbol: responsabilidades compartidas" y por último, la mesa que tuve el honor de integrar, "Periodismo ante la violencia: los poderes del lenguaje".En una oportunidad próxima y espero que cercana, ofreceré aquí lo dicho aquella tarde, donde entre otras cosas rechacé cualquier sugerencia de controlar la prensa cualquiera fuese la excusa, declaré que la prevención y la represión legal son caras de una misma moneda, invité al autocontrol verbal por parte de los periodistas y analicé –muy respetuosamente, aclaro –, dos casos de desborde del lenguaje periodístico, uno algo remoto y otro reciente: el de Martín Reyes, cuando elogió y comparó el cabezazo del argelino Zidane en el pecho de un adversario comparándolo con la rebeldía y la dignidad de un Albert Camus, y el de Sánchez Padilla, cuando en su programa Estadio Uno –ante el asesinato de dos jóvenes hinchas–, declaró que en el Uruguay se precisaba una cárcel como la de Guantánamo.A cuenta de esas reflexiones hechas aquel martes con la gabardina empapada, por ahora reproduzco aquí una versión condensada de un artículo con similar talante sobre el mismo tema, que publiqué hace casi una década en el último número histórico de la revista "Cuadernos de Marcha", con el título de "Reflexiones sobre la violencia".Lenguaje y proximidadVoy a comenzar un poco al azar, recordando que en tiempos de paz –póngale comillas si lo desea– los mandatos culturales y ciertas preprogramaciones biológicas obran en el sentido del respeto del semejante. Para poder remontarlos y librar el camino para el uso de la fuerza física –sea para someter, neutralizar o suprimir un semejante–, es preciso un preámbulo de segregación que procure legitimar la acción violenta.Dice, por ejemplo, Ana María Fernández, en un texto titulado "Las violencias cotidianas también son violencia política" (Instituciones estalladas): "Solo se victimiza a aquel que es percibido como inferior; de este modo se legitiman todo los actos de discriminación". La autora recogió el testimonio de una mujer golpeada que decía: "nadie te da un sopapo sin decirte ¡idiota! y sin hacerte sentir tonta".Por su parte, en El capitán por su boca muere. Ensayo sobre la mentalidad de un torturador, el psicoanalista Daniel Gil examina las manifestaciones de un militar uruguayo que reconoció y justificó públicamente los métodos degradantes que fueron utilizados durante la dictadura. En particular, es inquietante recordar determinado momento de esta obra¸ cuando el autor encuentra ciertos rasgos comunes entre las declaraciones del Capitán Tróccoli y las realizadas por algunos nazis después de la Segunda Guerra Mundial y los soldados norteamericanos después la guerra de Vietnam.En una conferencia en el Instituto Goethe, titulada "Diferenciación, violencia física y éticas incluyentes" - ciclo Los diferentes. La discriminación en la construcción del 'nosotros y ellos' –(y del yo y el tú), organizado por la revista Relaciones -, me permití utilizar esa línea de argumentación para fundamentar filosóficamente la interrupción excepcional del embarazo sobre nuevas bases, distintas a las utilizadas por los defensores tradicionales del aborto. Sostuve entonces que el embrión es un diferente, pero cuanto más diferente querramos verlo más legitimada -en apariencia- quedará nuestra decisión de suprimirlo. El enfoque correcto, a mi juicio, reside en elegir, entre dos males, el menor, a pesar de que se pierda algo valioso, en los excepcionales casos en que la razón y la conciencia dicten practicar un aborto. Además, dije que la prohibición es contraproducente, que no es el Estado el que debe decidir (como en China comunista), ni la madre o su compañero (como en algunos países de Occidente), sino que el eje de la decisión debe desplazarse hacia unos "mediadores en salud reproductiva".Pero impidamos que el árbol oculte el bosque, y no nos tentemos por algunos de sus senderos.Hay dos aspectos que quiero retener del libro de Daniel Gil. Uno refiere al uso del lenguaje. El preámbulo de diferenciación, que legitimará las acciones violentas posteriores, ya comienza con el lenguaje. Dice Daniel Gil que en todos los casos se produce "una modificación del lenguaje para referirse a los prisioneros. En él desaparece la condición humana: [y se habla] de 'pichis', 'paquetes'. o se habla de las víctimas como números. Ya en el lenguaje comienza el proceso de diferenciación. Este fenómeno yo lo generalizaría para muchas escaladas de violencia, cualquiera sea su signo ideológico. Por ejemplo, los seguidores de Fidel Castro tildaban de "gusanos" -algunos tildan todavía, en presente-, a todos los que se oponían a la revolución.El otro aspecto interesantísimo es el que refiere a las experiencias de Stanley Milgram sobre obediencia a la autoridad. Una variante en ellas, muy particular, es la "proximidad". Al parecer, cuando se hace necesario el contacto físico, o la cercanía visual o auditiva de la posible "víctima", se hace más difícil provocar un daño a otro ser humano. Desde luego, en las situaciones de guerra, algunos individuos logran desaprender esta característica. Pero para vencer el efecto inhibitorio de la "proximidad" tanto más necesario se hacen los preámbulos de diferenciación.De cara al encuentro de políticas que busquen atenuar o extinguir los fenómenos violentos, es fundamental retener estos dos aspectos: el del cambio en el lenguaje para convertir al otro en un "otro", precisamente, y el del efecto de la proximidad física, sea mediante un contacto visual, táctil o auditivo. Porque provisoriamente, a partir de esos elementos, podríamos adoptar dos recomendaciones para prevenir, contener o amortiguar los conflictos.En primer lugar, los partidarios no ingenuos de la paz deberían cuidar el lenguaje para referirse a un "adversario", o procurar que los demás así lo hagan. Numerosos especialistas coinciden en este punto. En segundo lugar, deberían promover las reuniones de carácter informal, o entrevistas distendidas –sin agenda rígida–, entre potenciales bandos en pugna. Por lo menos eso es lo que sugiere Rolf Denker, en un libro breve pero abarcador titulado Elucidaciones sobre la agresión.Por cierto que las sociedades contemporáneas plantean problemas de escala para la realización de medidas preventivas como ésas. Basta pensar en el lenguaje que utilizan algunos medios de prensa o algunos periodistas para hablar de instituciones, políticos o empresas, o en el hecho de que la TV, a distancia del telespectador, sin proximidad física alguna, convierte en persona no grata a cualquiera respecto del cual se pueda hablar con o sin fundamento, y el lector podrá extraer por sí mismo las consecuencias. En otras palabras, las medidas preventivas inspiradas en los conocimientos acumulados hasta ahora sobre la violencia, encuentran desde el pique muchas dificultades -sean las dos mencionadas hasta ahora, o cualquiera de las restantes que vamos a comentar-.Un prisma que giraAhora bien, después de todo, ¿cuál es el alcance de aquéllas recomendaciones? ¿Valen para el hogar y los parientes enemistados lo mismo que para los liceos con jóvenes conflictivos? ¿Valen para el trato entre diferentes sectores sociales? ¿Tendrán alguna aplicación en los conflictos entre naciones o entre bloques de naciones?Lamento desilusionar al lector, pero no me propongo desglosar mi tema en tantos capítulos. Y no es porque yo crea que los distintos tipos y dimensiones de la violencia posean todos la misma causa o sean susceptibles del mismo tratamiento: no es lo mismo el psicokiller con una posible falla en su neuroquímica que dos comunidades enfrentadas por un trozo de tierra. Ocurre que prefiero una aproximación al tanteo, ensayística, para que quede a su cargo el "gestaltizar" en alguna figura los puntos que algo caprichosamente voy marcando en el papel. Igual que en los entretenimientos de las revistas y los diarios, usted tiene que trazar la línea punteada para ver el dibujo, o buscar las semejanzas y las diferencias. No pretenda que yo lo haga todo -no soy su papá, ni me financia el BID-.¿Qué otros datos y qué otras interpretaciones puedo arrimar al lector?Recuerdo algunas tesis sobre la violencia -para preparar lo que vendrá después-, incluidas en un libro del psicoanalista Friedrich Hacker, latoso pero sugerente:"Los problemas que sólo pueden resolverse con violencia deben ser planteados de nuevo"."La violencia, prohibida como delito, es preceptuada, rebautizada y justificada como sanción"."La legitimación de la violencia se sirve de la trampa de las denominaciones: la propia violencia se describe y se siente como derecho natural, deber, defensa propia y servicio a objetivos superiores".Por último, esta tesis es la que me gusta más de todas: "La violencia es simple; las alternativas a la violencia son complejas".Friedrich Hacker -no confundirlo con el economista Hayek ni con los hackers informáticos- realiza sobre el final de su obra una afirmación también muy compartible: "Tengo la opinión de que la tolerancia para la complejidad y la facultad de soportar las tensiones de problemas no resueltos -en lugar de caer en la tentación de dar soluciones precipitadas y casi siempre violentas- demuestran madurez, tanto individual como colectiva".Esas tesis de Hacker sugieren que estamos ante un fenómeno complejo, por cierto, que desafía nuestra capacidad de ampliar el "foco" de nuestra atención. Para tener una somera idea de la existencia de los múltiples factores que inciden en el problema, podríamos pensar en interrogar a los sociólogos. Con toda seguridad, ellos acudirán a ciertas estadísticas. Por ejemplo, aquellas que señalan la correlación entre un alto porcentaje de jóvenes entre 15 y 29 años y la existencia de conflictos armados. Esto ocurre en Camboya, Somalia, Uganda, Iraq, Ruanda, Congo, Gaza, Argelia y Colombia, pero no en países como Canadá y Suecia. Si a una población más joven se le añade una alta tasa de desempleo, puede esperarse alguna forma de estallido social.Pero esos elementos no actúan con carácter lineal, y los propios sociólogos advierten que no se trata de los únicos factores. Y todo eso sin olvidar el espinoso asunto de definir adecuadamente los términos -¿qué es violencia? ¿qué es agresión? ¿qué es paz y qué es guerra? ¿qué niveles, qué dimensiones importa distinguir?-, o todas las dificultades inherentes que involucra la investigación, o las que implica la adopción de políticas preventivas - sobre la base de una información incompleta siempre-.Si faltaban manos en el plato para hacer mucho garabato, basta recurrir a la genética. ¿La violencia no estará en nosotros? ¿La violencia no estará en nuestros genes? ¿Qué dice al respecto el genoma humano, cuyas líneas generales han sido recientemente desentrañadas?El genoma humano está diciendo muchas cosas a los investigadores, quizá demasiadas. Y puede que no sea prudente reflexionar o actuar sobre bases algo inciertas, pero tampoco lo sería ignorarlas. Por ejemplo, en un libro reciente de Matt Ridley se afirma: "Las personas con niveles de serotonina anormalmente bajos en el cerebro tienden a ser impulsivas. Las que cometen crímenes violentos, o se suicidan, son a menudo las que tienen menos serotonina". Al parecer, las características genéticas de ciertas personas tienen como consecuencia, que "tales personas tienen más transportador de serotonina, lo que significa que circula más serotonina. Es mucho menos probable que estas personas sean neuróticas y algo más probable que sean más amables que la media, cualquiera sea su sexo, raza, educación o renta".En resumen, las cuestiones que suscita nuestro objeto temático –la violencia–, recuerdan las molestas características de un problema filosófico. Un problema filosófico es un prisma que gira ante nuestros ojos. Y no alcanza con reconocer las múltiples dimensiones y admitir retóricamente que es un problema "muy complejo", porque a veces eso es sinónimo de claudicación. Eso a veces es una forma elegante de desertar a la tarea de profundizar una cuestión, para terminar aceptando tales o cuales mitos o lugares comunes sobre la misma.Educar para la sensibilidadAsí que voy a seguir haciendo girar el prisma. Y ahora voy a señalar otra faceta diferente de la cuestión. La frase evangélica "Perdónalos Señor. No saben lo que hacen" puede tener también mucha aplicación aquí. Es el conocimiento -entendido en sentido muy amplio, como lo que las personas creen de la realidad, sin excluir lo que sienten o son incapaces de sentir acerca de ella-, y el aprendizaje de ciertas cosas, lo que puede ser definitorio. En cierta ocasión le pregunté al Dr. Ricardo Bernardi, en un marco no filosófico especulativo sino pragmático político, acerca de los resortes íntimos de los asesinos. Mi inquietud era elemental: ¿por qué algunas personas matan o injurian a otras?Su comienzo de respuesta me condujo a un sugerente trabajo, titulado Reflective-Functioning Manual. For Application To Adult Attachment Interviews de Peter Fonagy, Mary Target, Howard Steele y Miriam Steele. Después de una lectura rápida de ese texto, uno puede sospechar que la tendencia de ciertas personas a adoptar conductas criminales se vincula de algún modo con algo que se denomina "función reflectiva", la construcción del otro como un semejante, que tiene sentimientos como nosotros.Hace algunos años, en medio de noticias sobre menores que habían sido victimarios en episodios violentos, y en la misma pista de las investigaciones sobre la "función reflectiva", un funcionario del INAME me sugirió muy sutilmente la necesidad de ser cautelosos al interpretar ese tipo de casos. Palabras más o menos, me manifestó: "Muchos de esos niños no saben todavía qué significa la muerte de otra persona. Yo mismo lo entendí recién a los 13 años, cuando se me murió un abuelo muy querido. Antes no había sentido nada, o por lo menos, no había sentido nada semejante, con la desaparición física de otras personas conocidas, vecinos o familiares lejanos".Educar para la prevención, educar para la paz, supone educar para que "sepan lo que hacen", es decir, educar para un conocimiento moral que no sea exclusivamente racional, y no consista en un mero conocimiento de reglas de juego, o de normas de convivencia, sino en algo que involucre la experiencia, los sentimientos, las emociones, la sensibilidad humana.La conclusión provisoria sobre estos enfoques apuntan a la educación y a la sensibilización con el prójimo. En particular, todo parece conducir a la planificación del estímulo y el desarrollo de habilidades específicas en los niños y adolescentes, habilidades concernientes a la empatía, a la ejercitación de procesos psicológicos identificatorios, a la ejercitación de las "capacidades lectoras" de las intenciones de los otros. Y dicho sea de paso, también a reclamar a los planificadores educativos y a los profesores de arte, literatura y filosofía, un desempeño menos unilateral y más enérgico de sus vocaciones respectivas, habida cuenta de las imprevisibles consecuencias que podría tener priorizar las matemáticas, el lenguaje y la informática, en desmedro de todo lo que la moda hoy denomina la "inteligencia emocional".En esa misma dirección concurrían las insuficientemente atendidas sugerencias de Rodolfo Tálice -quién supo nutrirse largamente de las investigaciones de Konrad Lorenz, Niko Tinbergen y Karl von Frisch-, en su estupendo trabajo sobre El hombre: agresión y vinculación. Según Tálice, la clase política debería recordar que los ciudadanos que procura gobernar son mamíferos humanos que arrastran más de 80 millones de años de herencia biológica. Y que por lo tanto, "sus medidas y resoluciones puramente culturales (sociales, técnicas, administrativas, económicas) han de ser completadas con las biológicas o etológicas". Resumo aquí algunas de ellas:- Dosificar la masificación urbana.- Evitar los hormigueros habitacionales que conspiran contra el instinto espacial individual.- Fomentar los deportes competitivos, frenadores o derivativos del comportamiento agresivo, pero no para aumentar la cantidad de espectadores sino la de participantes activos.- Reducir mediante ordenanzas los estímulos agresógenos, especialmente el ruido en las grandes ciudades.- Favorecer los comportamientos lúdicos, derivativos y sustitutos del comportamiento agresivo.- Estimular el temprano comportamiento vinculatorio madre-hijo.- Educar para desestimular la agresión natural, recompensando el buen comportamiento espontáneo (aprendizaje "operante") y rehuir los castigos (inoperantes).- Facilitar el intercambio internacional suprimiendo trabas para la circulación de personas, documentos, obras etcétera.- Promover los encuentros deportivos internacionales.El "tercer lado" por la pazLíneas arriba dijimos que nuestras reflexiones en torno de la violencia enfrentaban una cuestión que posee un inocultable parecido con cualquier problema filosófico tradicional y lo comparamos con un prisma que gira ante nuestros ojos. Esto pone en evidencia la necesidad de discernir aspectos. Distinguir niveles, o planos, parece ineludible en este caso. En palabras de Hacker, es menester alcanzar "la tolerancia para la complejidad y la facultad de soportar las tensiones de problemas no resueltos".Por ello hemos alejado hasta este momento esos planteos peligrosos, por lo polisémicos, que denuncian "la violencia del sistema". Expresiones como ésa, o similares, poseen una generalidad que las vincula al lenguaje poético y literario. Son propias de personas que están peleadas con la vida, o que están en pose histriónica de denuncia, o bien buscan un efecto catártico en su público. En ciertas ocasiones, afirmar que "la violencia está en el sistema" es condenarse a perder la propia condición de agentes de cambio. Si en realidad el "sistema" lo abarca todo, nuestros brazos agitados, nuestras propuestas, o nuestras protestas, también serán reabsorbidas por el sistema, y no habrá nada para hacer.Eso suena tan absurdo como decir "el planeta llueve", en vez de hablar con mayor precisión y referirnos a tales o cuales zonas donde se producen determinadas condiciones meteorológicas. Por motivos análogos, a un cirujano no le alcanza con que se le diga que el paciente está enfermo, porque esa obviedad nada aporta y deberá circunscribirse con precisión y exactitud mucho mayores dónde está localizado el problema. Dejando las metáforas y volviendo a nuestros términos, digamos que, ya se trate de la defensa de los derechos de la mujer, de la promoción de minorías sexuales, o de la protección del ambiente, todos los movimientos por los derechos civiles se comportan de una manera mucho más práctica, ignorando de hecho las declaraciones del tipo "la violencia está en el sistema", a pesar de que en algunos casos formen parte de sus discursos proselitistas.Esos movimientos han logrado en muchos casos mejoras drásticas en las condiciones de vida de muchas personas, o en la protección del ambiente, porque se han concentrado en un determinado corte o segmento - o subsistema-, y sobre él han trabajado. Saben que "aunque lo deseable y definitivo sería cambiar el sistema" -así parecen razonar-, de todos modos también creen en que los cambios graduales pueden ser, y suelen ser sustanciales para la vida de muchas personas concretas.Apenas hemos señalado las principales dificultades que poseen ese tipo de expresiones generales y confusas, como las del ataq ue al "sistema". Muchas otras podrían señalarse. Un ejemplo es el de las personas que sin ninguna alternativa visible atacan modos de producción, o modelos sociales, como si tuvieran a disposición una solución diferente real, no ideal, y como si fuera fácil conducir a la humanidad entera hacia otros caminos -habida cuenta de las experiencias trágicas del llamado socialismo real y las de la Alemania nazi-. Por otra parte, muchas de las denuncias contra "el sistema" ilustran el error de antropomorfizar entidades colectivas. Quienes las formulan, sugiriendo que se refieren a algo más ominoso y todopoderoso que nos sobrevuela a todos, olvidan que su utilidad reside en que constituyen vigorosas formas retóricas, pero que pueden alejarnos de un enfoque más operativo y transformador de la realidad. El denominador común de esas actitudes consiste en perder el tiempo en insultar la tormenta, en vez de conducirse hacia un refugio y proteger a aquellos que estén a su alcance.Para finalizar, diré que hemos recorrido muchos senderos para abordar la violencia desde "la complejidad" -en el sentido de Friedrich Hacker y también, por cierto, en el de Edgar Morin-. Pero no ha sido en vano. Claro que omitimos muchas nombres que se suelen incluir en este tipo de aproximaciones, como el de Mahatma Gandhi o el de Martin Luther King. Pero no hemos caminado en círculo, compañero lector. Porque compartimos muchos elementos, ausentes con excesiva frecuencia de las mesas de trabajo de los responsables en estos temas, que podrían convertir los análisis sobre la violencia en algo diferente de un mero lamento, o de una expresión de nobles deseos. Por ello reflexionamos sobre la importancia del lenguaje y la proximidad física. Por ello nos referimos a la "función reflectiva" y a la educación para la paz, como educación para la empatía. Y por ello mencionamos posibles factores genéticos, atendimos las recomendaciones surgidas de la etología, y descartamos las "explicaciones" generales en exceso, como las socorridas apelaciones al "sistema".Ahora me gustaría culminar, con un autor que se ha ocupado pragmáticamente de la cultura de la paz. Me refiero a William Ury, autor de obras como Alcanzar la paz, y copartícipe en la creación de la metodología de Harvard para la resolución de conflictos. Las afirmaciones de Ury son harto provocativas, pero sólidamente fundadas en experiencias de la asistencia social, las mediaciones en conflictos internacionales y los hallazgos recientes de la antropología. Según el autor, los 5.000 años de guerras y violencias de todo tipo que hemos conocido hasta el presente, representan apenas el uno por ciento de toda la historia de la humanidad.Según el autor, el homo sapiens no es una especie "asesina por naturaleza", porque sus miembros otrora han sabido coexistir con sabiduría. En sus libros, Ury ha denunciado con extraordinario detalle y solvencia profesional los errores técnicos cometidos al evaluar restos humanos, por parte de antropólogos y arqueólogos demasiado apresurados en demostrar que la violencia está en nuestra historia como especie. La posibilidad de responder a determinados estímulos con una conducta violenta posee una base antropológica, y puede que en cierto sentido llevemos eso en nuestros genes. Pero eso es tan cierto como el otro hecho complementario: también posee base biológica la potencialidad de desplegar conductas cooperativas –a la larga más adaptativas que las violentas-.No es un pacifismo ingenuo el del autor. Muy por el contrario, William Ury cree que ciertos conflictos son inevitables y además que hay derechos que no se conquistan sin lucha. Sin embargo, para el autor los conflictos guardan ciertas similitudes con el agua –o la lluvia-. Si se mantienen dentro de ciertos límites y se contienen, puede ser benéficos. Pero si se deja llegar el momento en que los ríos –o los conflictos- se desbordan, sin haber tomado ninguna precaución, ya nada habrá para hacer. Sobre la base de sus investigaciones de campo como antropólogo, Ury ha encontrado que la prevención y la resolución eficiente de conflictos, ya se trate de pequeñas comunidades, organizaciones empresariales, familias o naciones enteras, reside en la fortificación del "tercer lado".El "tercer lado" es un concepto que refiere a las actitudes de los terceros que contemplan un conflicto entre personas o grupos. Es todo lo contrario de la pasividad. En ocasiones, puede aludir a una autoridad que interviene, pero en otras puede designar la presencia de mediadores voluntarios, honestos y competentes. El "tercer lado" puede adoptar un carácter de negociación formal, o puede ser la reacción espontánea de las personas que contemplan una discusión para impedir que llegue a mayores.Las reflexiones de Umberto Eco sobre la guerra son completamente funcionales al paradigma del "tercer lado": la guerra algún día se convertirá en tabú, igual que el incesto, una vez que se adviertan sus efectos devastadores; en un planeta globalizado, los dos bandos pierden; es como jugar un ajedrez de un solo color, y donde no importa qué pieza de qué lado se suprima; la humanidad demoró en relacionar el coito con la procreación, y luego demoró en vincular la endogamia con la muerte o las enfermedades de los descendientes, pero al cabo la humanidad aprendió. Ahora bastan dos semanas para que la opinión pública advierta que un conflicto en cualquier parte pueda llevar a la bancarrota de una compañía aérea.En sus palabras: "Sin duda, un tabú no se proclama: se autoproclama. Pero hay aceleraciones de los tiempos de crecimiento. Para darse cuenta de que al unirse a la madre o a la hermana se bloqueaba el intercambio entre los grupos, se necesitaron decenas de millares de años, tal y como parece que se necesitó mucho tiempo antes de que la humanidad determinara una relación de causa y efecto entre acto sexual y embarazo. Pero para darse cuenta de que con una guerra las compañías aéreas cierran han sido suficientes dos semanas. Es compatible, pues, con el deber intelectual y con el sentido común anunciar la necesidad de un tabú, que, aun así, nadie tiene la autoridad de proclamar, fijando sus tiempos de maduración. Es deber intelectual proclamar la imposibilidad de la guerra. Aunque no hubiera solución posible".Luego agrega de modo muy sugerente: "A lo sumo, recordar que nuestro siglo ha conocido una excelente alternativa a la guerra, es decir, la guerra «fría». Ocasión de horrores, injusticias, intolerancias, conflictos locales, terror difuso, la historia al final deberá admitir que ha sido una solución muy humana y porcentualmente blanda, que ha visto incluso vencedores y vencidos. Pero no es competencia de la función intelectual declarar guerras frías. (.) En términos de derechos de la especie, [la guerra] es peor que un delito: es un despilfarro inútil".Regresemos a William Ury para culminar este breve viaje sobre la violencia, donde hemos procurado mostrar otros elementos y otras aproximaciones. Hemos procurado construir un enfoque no más optimista, sino más realista, precisamente: "Es posible que el conflicto sea inevitable, pero no lo son la pelea, la violencia y la guerra. Podemos escoger entre manejar nuestros conflictos de manera destructiva o constructiva (.) Se necesita paciencia para escuchar y buscar un acuerdo. Intervenir en los conflictos de otras personas puede ser igualmente difícil. A nadie le gusta ser acusado de 'entrometido'. Nadie quiere correr el riesgo de tensar las relaciones con sus amigos, parientes y aliados. Da miedo quedar involucrado en una situación cargada de violencia, o abiertamente violenta. Asumir el tercer lado no es una tarea fácil. (.) La paz es más difícil de alcanzar que la guerra. La paz a la que podemos aspirar no es entonces la paz armoniosa de los cementerios, no es la paz sumisa del esclavo, sino la paz construida por los valientes".FUENTESCourtoisie, Agustín, Una propuesta sobre el aborto. Mediadores en salud reproductiva, Cuadernos de Marcha, Tercera Epoca, Año XIII, N° 145, noviembre de 1998, pág. 11-15.Denker, Rolf, Elucidaciones sobre la agresión, Amorrortu, orig. 1971, B.Aires, 1973, trad. Ana Ma. S. de Peisker y revisión de Ricardo MontiEco, Umberto, "Pensar la guerra", en Cinco escritos morales. Bompiani Ed., versión castellana Ed. Lúmen, traducción Helena Lozano Miralles, 1997.Eibl-Eibesfeldt, Irenäus, El hombre preprogramado, Alianza Universidad, trad. Pedro Gálvez, pub. orig.1973, ed. castellana Madrid, 1987.Fonagy, Peter, et al., Reflective-Functioning Manual. Version 5. For Application To Adult Attachment Interviews, Psychoanalysis Unit, Sub-Department of Clinical Health Psychology, University College London (material circulado vía Internet).Gil, Daniel, El capitán por su boca muere o la piedad de Eros. Ensayo sobre la mentalidad de un torturador, ed. Trilce, Montevideo, 1999.Hacker, Friedrich, Agresión, ed. Grijalbo, Barcelona, 1973.Hasler, Alfred, El odio en el mundo actual, Alianza Ed., trad. Federico Latorre, orig. 1969, ed. Castellana, Madrid 1973.Ridley, Matt, Genoma. La autobiografía de una especie en 23 capítulos, Taurus, Madrid, 2001.Tálice, Rodolfo, El hombre: agresión y vinculación, Librerías Papacito, Editores, 1976.Ury, William, Alcanzar la Paz. Diez caminos para resolver conflictos, Editorial Paidós, Buenos Aires, 2000. * Profesor de Cultura y Sociedad Contemporánea en la Licenciatura de estudios Internacionales, FACS, Universidad ORT Uruguay.

El objeto de estudio comprende varios temas; 1. Se refiere a la vasta utilidad que tiene el enfoque funcional dentro del método comparativo en el Derecho Constitucional Comparado (DCC), considerado como disciplina de estudio autónoma, que comprende el examen de la problemática lingüística, histórica, sociológica y política; 2. Enseguida trata de la importancia y trascendencia que tiene la función jurisdiccional en la evolución teórica-práctica del constitucionalismo democrático; enfatizando el peso que tienen la independencia y autonomía con que deben gestionarse el gobierno y la administración del Poder Judicial, en mérito del principio de la división del poder político; 3. Se examina qué tan factible es ejercer el derecho a la información, junto al debido cumplimiento de actuar con transparencia, la obligación de rendir cuentas y, el grado de satisfacción ciudadana, expresado acerca del desempeño de los órganos colegiados encargados de su gestión en Italia, España y México. El foco de observación se centra en el periodo que va de la promulgación de la Constitución de la República Italiana en 1948, y su influencia en la nueva Constitución Española de 1978, y -a partir de esta- en las reformas a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1994 y 1999; con referencia especial a la vigencia del principio de la división del poder político y su eficacia en el correcto desempeño de la función jurisdiccional; la defensa de la autonomía funcional de los órganos del Poder Judicial, y la independencia de los juzgadores -individual y colectivamente-; así como la aprobación de su presupuesto, el gasto; la transparencia y rendición de cuentas; selección, nombramiento, capacitación y disciplina del personal. De manera resumida adelanto que indago sobre la posibilidad de comparar la institucionalización de la forma del gobierno y administración del Poder Judicial, que prácticamente se ha generalizado en los países que adoptan la forma del Estado Constitucional Democrático (incluida en esta la forma del Estado Social y Democrático de Derecho); centrando la visión en la concepción, estructura, funcionamiento, eficacia y transparencia con que actúan los organismos conocidos como Consejo General del Poder Judicial, Consejo de la Judicatura Federal y Consejo Superior de la Magistratura. Insisto en afirmar que se equivocan quienes creen que, para hacer DCC, basta comparar varios ordenamientos. Naturalmente esto es estudiar el Derecho desde una perspectiva más amplia; pero no por ello se está creando Derecho Comparado. Quedarse sólo con la referencia del derecho extranjero, no agota la realización científica del DCC. No es lo mismo describir el derecho extranjero, que hacer su comparación jurídica. Es pertinente reconocer que la instrucción comparativa no reside solo en hacer referencia al derecho extranjero; es necesario profundizar en el análisis de las anomalías a que da lugar su recepción en contextos culturales diferentes. No puede dejarse al margen la nota de que una cosa es comparar estructuras constitucionales (y/o bloques de constitucionalidad), otra es comparar el funcionamiento de sus órganos, y otra más es comparar la eficacia que tal estructura y modo de funcionar alcanzan en la solución de la problemática jurisdiccional que se pretenda resolver. En buena medida la importancia del Poder Judicial en la actualidad, es consecuente con su proceso de evolución, iniciado a partir del nacimiento de esta forma de organizar políticamente a la sociedad que llamamos El Estado, desde la perspectiva del empoderamiento imperioso del aparato jurisdiccional y del control de la constitucionalidad, bien pudiera aceptarse a grandes rasgos y de manera generalizada, para toda forma de organización política de la sociedad que adopta la fórmula de la Democracia Constitucional; lo cierto es que, en tanto expresión abreviada del neo-constitucionalismo, caracterizado por las circunstancias inherentes al devenir histórico y uso lingüístico de cada Nación, no reporta un mismo desarrollo institucional y, por tanto, justifica su estudio y deslinde comparativo. En síntesis, la cuestión que nos ocupa se concreta en los aspectos que me parecen medulares en cada uno de los siguientes objetos a comparar, según se reseña en el siguiente cuadro resumen: Aspectos a comparar Objetos a comparar Definición Contenido 1).- El contexto político Diferencias en la conformación del sistema político Formas de Estado, de gobierno y régimen político, en relación con las cualidades e intereses de la ciudadanía. 2).-Estructura organizacional Modelo organizacional conforme al cual se institucionalizan los órganos del gobierno y la administración del PJ. Institucionalización centralizada, descentralizada, mixta o autónoma Unidad o dispersión de la judicatura Conformación y procedimiento de integración de los órganos de gobierno y administración. 3).- Funcionamiento de los órganos operativos Procedimientos para la toma de decisiones en los órganos de autoridad del Poder Judicial. Grados de autonomía funcional ¿Quién elabora, aprueba, ejerce y fiscaliza el gasto del Poder Judicial? Selección, nombramiento, capacitación, disciplina y remuneración del personal que labora en el PJ. Gestión de recursos materiales, financieros, de la construcción y el mantenimiento de instalaciones. 4).-Eficacia y transparencia en el ejercicio de atribuciones Eficacia en desempeño y transparencia en el funcionamiento de los órganos de gobierno y administración del Poder Judicial. Deber de transparentar todas sus actuaciones. Obligación de rendir cuentas públicamente de su gestión. Percepción de los colectivos de sus miembros integrantes, el foro profesional y la opinión pública, acerca del desempeño del Poder Judicial. 3. Objetivos e interrogantes de la investigación Objetivo principal: "Demostrar la utilidad del enfoque funcional del método del Derecho Constitucional Comparado, con la evaluación del desempeño de los órganos encargados del gobierno y la administración del Poder Judicial; examinando su autonomía operativa, la independencia de sus jueces y el grado de transparencia con que ejercen la función jurisdiccional en Italia, España y México". Objetivos instrumentales: " Precisar en qué consiste el método del Derecho Constitucional Comparado, concebido como disciplina científica; su deslinde del Derecho Comparado Privado y Público, y ¿cuáles son las ventajas que ofrece su utilización? " Especificar el significativo valor que tiene en la Teoría de la División del Poder Político en el surgimiento, evolución y praxis del Estado Constitucional Democrático. " Evidenciar la importancia y trascendencia que tiene la acreditación de la autonomía del Poder Judicial y la independencia de sus jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte; en el ejercicio de la función jurisdiccional. " Ofrecer parámetros para evaluar la eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas del desempeño de los diferentes órganos integrantes del Poder Judicial; a la vista de la institucionalización jurídico-política de la democracia. Interrogantes de la investigación: a. ¿Qué trascendencia tiene para la epistemología política-jurídica el debate sobre si el Derecho Constitucional Comparado es Ciencia o es método? ¿Acaso son excluyentes y afectan sin remedio el resultado de su aplicación? ¿Cuáles son los parámetros necesarios para el uso del método comparativo con enfoque funcionalista, más que institucionalista, en el ámbito del derecho constitucional? b. ¿Deben respetarse las tradiciones culturales en todo intento de reforma constitucional tendiente a incorporar instituciones jurídico-políticas de un Estado en otro? ¿pueden incorporarse con éxito desde las cúpulas del poder, aun cuando impliquen cambios sobre los patrones culturales? c. ¿Pueden hacerse tales incorporaciones sin identificar las realidades inherentes, indispensables para evitar riesgos en la adopción de nuevas instituciones; es decir, sin analizar los valores comunes al Estado Constitucional Democrático, según su grado de desarrollo interno, a la vista de la juridicidad y justiciabilidad de los derechos humanos; el ejercicio popular de la soberanía; el control jurisdiccional de la Constitución, y la división razonable y equilibrio ecuánime del poder político? d. ¿Es posible hacer el análisis de los procesos de reforma a la configuración y funcionamiento del Poder Judicial y de la praxis de la justicia, con toda su complejidad organizacional, comparando realidades político-culturales tan disparejas? ¿Cuáles son los criterios para el análisis de los países objeto del presente estudio? e. ¿La coincidencia en la ideología del constitucionalismo democrático, permite -lisa y llanamente- trasladar instituciones jurídico-políticas de un Estado de forma unitaria, con gobierno monárquico y régimen parlamentario, a otro de forma federal, con gobierno republicano y régimen presidencialista? f. ¿La exigencia de transparencia y rendición de cuentas sobre la actuación de los integrantes tanto del aparato de gobierno y administración, como de quienes ejercen la función jurisdiccional, son elementos de juicio idóneos -prima facie- para evaluar el cometido del Poder Judicial a la luz del constitucionalismo democrático? 4. Aspectos metodológicos En relación con los aspectos metodológicos, se abordan los puntos relativos a las diferencias entre el DCC y hacer una simple referencia al Derecho extranjero, así como la idoneidad de la perspectiva funcional; los niveles de investigación comparativa y el aprovechamiento del método comparativo. Un aspecto prioritario está en abocarse al examen de la lingüística, que pueda resultar equívoca antes de introducirse al estudio del DCC. Sin duda puede afirmarse que la precisión terminológica es condición ineludible para alcanzar el entendimiento y llegar a acuerdos. Un ejemplo de terminología imprecisa convertida en tópico relacionado con el Poder Judicial, está en el uso indistinto de las nociones de administración judicial y/o administración de justicia, que en la actualidad se evita en razón del equívoco a que da lugar, toda vez que la judicatura en todo caso no administra sino imparte. Estoy convencido de que la realización de todo trabajo de investigación sobre este tema, no alcanza a prepararse de manera adecuada, si -en principio- no se presenta el método comparativo a que alude Paolo Biscaretti en la Premisa Metodológica de su libro: Introduzione al Diritto Costituzionale Comparato, en el que plantea la necesidad de consolidar esta disciplina, dentro del conjunto de las disciplinas que estudian el Derecho Constitucional. En el caso se busca que, mediante la investigación sobre los puntos de coincidencias y sobre las diferencias específicas, se pueda dar luz sobre la evolución y desarrollo de las instituciones encargadas de gestionar el gobierno y la administración del Poder Judicial, a fin de encontrar elementos apropiados para profundizar su conocimiento y apreciación, a la vez que subrayar las carencias y deficiencias susceptibles de ser solucionadas. Ciertamente el objeto específico a seguir con el uso del método comparativo, se determina en relación con la naturaleza de la investigación, la cual puede orientarse tanto al ordenamiento constitucional en su conjunto, como a ciertas funciones e instituciones de éste. Otro aspecto imprescindible fue el relativo a la ubicación y profundidad del nivel de examen que debe realizarse en el DCC, está en el tema de los diferentes niveles en que suele clasificarse la investigación comparativa, fundamentalmente por el conjunto de instrumentos de análisis que dispone para cada uno de esos niveles, los cuales varían en razón de las finalidades que se persiguen: a)Comparación interna versus comparación externa; b)Comparación nacional versus comparación internacional; c)Comparación en sentido restringido versus comparación en sentido amplio; d)Comparación horizontal versus comparación vertical; e)Comparación sincrónica versus comparación diacrónica; f)Macro-comparación versus micro-comparación. En esta búsqueda, no pueden dejarse de aprovechar las reflexiones que hace al respecto Léontin-Jean Constantinesco, sin duda uno de los precursores más seguido por los estudiosos del derecho comparado; especialmente en lo que se refiere a su interesante teoría de los elementos determinantes, los que identifica como generadores de la identidad del ordenamiento jurídico; esto es, los elementos que trazan la forma de un sistema, fijando incluso su estructura fundamental. Es en este entendido que la secuencia de las reflexiones acerca del uso del método comparado se organiza en cuatro planos: En un primer plano tenemos la comparación propia del discurso común al campo de estudio de la ciencia jurídica, prácticamente desplegados inicialmente en los ámbitos del Derecho Privado. En un segundo plano habrá que identificar los principios, reglas y demás aspectos característicos de la comparación, propios del estudio del Derecho Público. En tercer plano habrá que abordarse el estudio de la materia constitucional; de modo que puedan deslindarse los campos específicos entre el Derecho Constitucional y el Derecho Comparado; y, en un cuarto plano, encontramos precisamente al examen del Derecho Constitucional Comparado y su metodología específica. Me parece del mismo modo pertinente mencionar las que considero puntualizaciones básicas para el estudio del Derecho Constitucional Comparado: La primera es que su origen corresponde a una creación científica; esto es, no resulta de las relaciones sociales sino de una construcción teórica, que llega a formar parte relevante de la dogmática jurídica; La segunda puntualización que creo oportuno mencionar, reside en el reconocimiento de la tradición comparatista de los juristas alemanes, franceses e italianos, iniciada entre los estudiosos del derecho privado, y enseguida desarrollada por los juspublicistas; Una tercera puntualización, está en mi convicción de que siempre será una necedad pretender demostrar la autonomía del derecho constitucional, respecto de la historia política; Como cuarta puntualización sostengo que nuestro acercamiento al Derecho Constitucional Comparado, más que obedecer a la intención de describir ordenamientos jurídicos existentes, ajusta su análisis al tenor del derecho que tienen los ciudadanos a saber y la obligación que tienen los funcionarios de transparentar sus actos y rendir cuentas; La quinta puntualización alude nada menos que a la selección del método comparativo, a seguir en la Ciencia del Derecho Constitucional Comparado; mismas que resumo en los siguientes pasos básicos: a)Cotejar normas e instituciones; b)Evidenciar características distintivas, similares o diferenciales; c)Alcanzar la determinación de principios y reglas que resulten de su aplicación; y d) Construir o elaborar una doctrina con la finalidad de: satisfacer exigencias de orden cultural apropiadas para la Teoría General del Derecho; mejorar la interpretación y valoración de las instituciones Jurídicas del ordenamiento nacional; especialmente si provienen de la misma cepa genealógica; mejorar la política legislativa, considerando la utilidad que brinda el buen conocimiento de las instituciones de estados semejantes; alcanzar la meta de unificación legislativa, que resulta de los cada vez más estrechos vínculos que se dan entre numerosos estados nacionales, con los cuales constituyen estructuras supranacionales. Por último, y con el propósito de adentrarnos en el estudio que permita acreditar la ventaja del enfoque funcional en el método comparativo, creo conveniente rescatar la opinión del profesor Giuseppe De Vergottini, en relación con lo que identifica como las tres cuestiones fundamentales que orientan el discurso científico de la comparación jurídica, a saber: ¿Para qué se compara? Esto es, despejar el problema de la función; ¿Qué se compara? Esto es despejar el problema del objeto; y, ¿Cómo se hace la comparación? Esto es despejar el problema del método. Se trata de ofrecer una investigación sistemática de la función, el objeto y la metodología del estudio comparativo del derecho constitucional; reconociendo prácticamente dos niveles de análisis; uno primario, el cual tiene que ver con la generación de conocimiento; de ahí la concepción del Derecho Constitucional Comparado como ciencia. Otro nivel, secundario, que concierne al aprovechamiento de los resultados obtenidos en el nivel primario, con el fin de cumplir diversos objetivos, como serían: a) las elaboraciones doctrinales; b) los fines prácticos en el ejercicio profesional; c) el apoyo en la interpretación constitucional; d) la preparación de textos normativos; y, e) la elaboración de resoluciones judiciales y/o jurisprudenciales. 5. Evolución del constitucionalismo y función jurisdiccional Estoy convencido de que toda intención de asomarse al estudio del Derecho Constitucional Comparado, para examinar y evaluar el desempeño del gobierno y la administración del Poder Judicial, debe contener una revisión y deslinde -aunque sea de manera sucinta- de las concepciones que le contextualizan, las cuales en nuestro caso conciernen a la doctrina del Constitucionalismo, la Teoría de la Constitución y el propio Derecho Constitucional, así como las que le dan marco en la actualidad, como las del neo-constitucionalismo; la constitucionalización del sistema de valores superiores del ordenamiento jurídico; las peculiaridades en la interpretación de la Constitución; la teoría de la supra-constitucionalidad, el denominado bloque de constitucionalidad, y las mutaciones constitucionales; habida cuenta de que todos estos conceptos tienen significados bien delimitados entre sí, aun y cuando sean -a la vez- complementarios respecto de su fuente, y de que en no pocos fragmentos -incluso- compartan contenidos propositivos. De ahí que sea imprescindible, más que oportuna, la reflexión sobre estas nociones, de cuya familiaridad conceptual alineamos el lenguaje modélico del Derecho Constitucional Comparado; y con las cuales configuramos el contorno epistémico del objeto de nuestra investigación jurídico-constitucional comparada. 6. Independencia, autonomía y legitimidad de la judicatura Se tiene por bien sabido que en toda obra literaria que se escriba sobre el Estado Constitucional Democrático, hay dos temas que no pueden eludirse: la juridicidad y justiciabilidad de los Derechos Humanos y la división del poder político; habida cuenta de que ambos componen el elemento inherente genérico del propio bastimento constitucional. Si bien el tema medular de nuestra investigación exige concentrarnos en la transformación que ha tenido aquella idea originaria de la separación de los poderes, hasta alcanzar lo que hoy significa propiamente la división del poder político, y dentro de ésta el papel que corresponde cumplir al Poder Judicial; me parece pertinente reconocer la aprobación -prácticamente universal- que ha ganado la idea de dividir el poderío del Estado, en tres poderes correspondientes a la manifestación soberana de crear, ejecutar y definir el derecho; pero, sin dejar de tener claro que sus términos no son necesariamente adaptables a toda sociedad, de la misma manera y en todo tiempo. Desde luego, tengo la convicción de que al tema de la división del poder político no sólo debemos aproximarnos enfocando su contenido dogmático, como principio, sino también en razón de su importancia funcional, en tanto componente fundamental del sistema político. Esto sin dejar de lado que nuestro examen se despliega del ámbito de la política al ámbito del derecho y, de este, al de la especificidad de la interpretación constitucional; tratándose del tema del Derecho Constitucional Comparado, con aplicación específica al funcionamiento del gobierno y administración del Poder Judicial; considerando de manera especial el transcurso mediante el cual las instituciones judiciales alcanzan a ejercer sus funciones con independencia y autonomía; pues, en efecto, la evolución del Poder Judicial como tercer poder integrante del Estado Constitucional Democrático o el Estado Social y Democrático de Derecho, sobreviene de modo diferente en lo que -a mi juicio- son las dos etapas, conocidas y demarcadas en estricta correlación con la historicidad del concepto, expresado inicialmente como separación o división de poderes -el rey equiparado con el Poder Ejecutivo versus el Parlamento equiparado con el Poder Legislativo-, para expresarse posteriormente como división del poder político, convertido en principio fundamental a verificar en la distribución del ejercicio del supremo poder del Estado, propio de los estados americanos. Podemos afirmar que se trata de un principio que trasciende diferencias nacionales, épocas y lugares; es el principio que reconoce la importancia de tener una judicatura con la fuerza suficiente para hacer efectivo el derecho, y que ésta radica esencialmente en la independencia de quienes están encargados de hacerlo. Es la característica esencial del Poder Judicial, absoluta, incondicional e irrenunciable. Sin independencia no cabe hablar de juez justo. No es un fin, sino el medio para alcanzarlo. Es la médula del imperio de la ley que da a la ciudadanía la confianza en que las leyes se aplicaran justa e igualmente. Hace posible que los jueces adopten decisiones poco populares, incluso contrarias a los intereses de otras ramas del gobierno. Esto es así, de tal manera que independencia e imparcialidad judicial vienen a ser valores inseparables. 7. Gobierno y administración del PJ en Italia, España y México El replanteamiento del modelo de administración judicial en el Estado Constitucional, vigorizó el principio de la independencia de la Magistratura italiana, en tanto institución constitucional, así como de los jueces dentro de ella, no solo frente a los otros poderes políticos, sino frente a cualquier sujeto de poder formal o fáctico; de suerte que su estructura y funcionamiento terminaron por quedar al margen del Poder Ejecutivo, para ubicarse en un órgano completamente nuevo: Il Consiglio Superiore Della Magistratura (correctamente traducido como El Consejo Superior del Poder Judicial), presidido por el Presidente de la República e integrado, en dos terceras partes, por magistrados ordinarios electos mediante sufragio interno entre todos los pertenecientes a las diversas categorías, y otra tercera parte por juristas de prestigio elegidos por el Parlamento en sesión conjunta, entre catedráticos titulares de universidades en materias jurídicas y abogados con 15 años de ejercicio. Así mismo forman parte del mismo el primer Presidente y el Fiscal General del Tribunal Supremo. Todos los integrantes eligen al vicepresidente de entre los componentes elegidos por el Parlamento. La nueva Constitución Italiana de 1948, que establece e impulsa la independencia del Poder Judicial, se despliega en un contexto histórico marcado por cambios vertiginosos que fueron consolidando su importancia y trascendencia republicana, al grado que llegan a transformar la realidad de la política en Italia. En los años cincuenta del siglo pasado el desempeño del Poder Judicial apenas llamaba la atención pública; en la década de los años setenta empieza a aparecer en las portadas de los diarios y, en los ochentas, los casos judiciales ocupan grandes espacios en los medios masivos de comunicación como objeto de discusión pública, y los jueces aparecen entrevistados a menudo. En los noventa la acción combinada de jueces y fiscales impactó en el sistema político-jurídico italiano, como consecuencia de la lucha anticorrupción iniciada desde la oficina del fiscal de Milán, bajo la identificación del movimiento conocido como Manos Limpias (Mani Pulite), a causa del cual desaparecieron los dos partidos políticos que dominaban el escenario italiano: el Demócrata Cristiano y el Socialista; dando margen para el surgimiento de un nuevo movimiento político de centro-derecha, encarnado en el partido Forza Italia, que encabeza el empresario Silvio Berlusconi, quien vino a elevar al sistema político italiano a su nivel más alto de corrupción durante la primera década del siglo XXI. En este contexto histórico se despliega la judicatura italiana, prevista desde la Constitución de 1948 que establece e impulsa la independencia del PJ. La estructura y el funcionamiento del gobierno del Poder Judicial en España, se entiende a partir del estudio del Título VI de la Constitución Española, aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978; complementado con los estudios correspondientes de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial 1/1980, y la Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985; misma que ha sido reformada mediante Ley Orgánica 2/2001 del 28 de junio; Ley Orgánica 4/2013 de 28 de junio, y la más reciente Ley Orgánica 7/2015 de 21 de julio. Además naturalmente con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En efecto, la Constitución Española establece en el artículo 122 -especialmente en el segundo punto- la institución de El Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno del mismo; anticipando que La ley Orgánica establecerá su estatuto y el régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario; la cual no puede asimilarse cabalmente sin considerar a la vez el artículo 117.1 de la propia Constitución Española, por cuanto establece que La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. En principio atrae la atención el hecho de que el título VI de la Constitución Española se denomine positivamente Del Poder Judicial, contrastando con los enunciados constitucionales de los otros poderes del Estado, a los que denomina como De las Cortes Generales, en el caso del Poder Legislativo, y Del gobierno y de la administración, respecto del Poder Ejecutivo. Por su parte el enunciado Del Poder Judicial se reafirma en el apartado 1 del artículo 117; así mismo, corrobora tal noción de Poder Judicial en el apartado 2 del artículo 122 constitucional. Una observación pertinente sobre las bases constitucionales del CGPJ que no puede soslayarse, está en el apartado 3 del mismo artículo 122 de la Constitución, por cuyo contenido el Presidente del Tribunal Supremo será quien presida a su vez el Consejo General, el cual estará integrado además por veinte miembros nombrados por el Rey para un período de cinco años. De éstos, doce deberán ser seleccionados entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales (civiles, penales, contencioso-administrativos y laborales o sociales); otros cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro más a propuesta del Senado; elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintas partes de sus integrantes, entre abogados y juristas de reconocida capacidad y con más de quince años de ejercicio profesional. Según el artículo 123.2 de la Constitución Española el Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determina la ley y de conformidad con el artículo 124.4 de la misma Constitución, el fiscal general del Estado también será nombrado por el Rey, pero a propuesta del gobierno y, simplemente, oído del Consejo General del Poder Judicial. Asimismo, en términos del artículo 159.1 de la CE, dos de los doce magistrados del Tribunal Constitucional han de ser designados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. La transformación del Consejo General del Poder Judicial, al abrogarse la LO 1/1980 por la LO 6/1985 del Poder Judicial, sin duda inició uno de los debates políticos más encendidos y duraderos desde la promulgación de la Constitución Española en 1978; motivada con el argumento repetitivo de que su actualización era imperiosa para mejorar el gobierno y la administración del Poder Judicial, dando lugar a varias modificaciones y adiciones; todas las cuales han sido consideradas de manera que los cambio aplicados en la elección de los vocales y posterior funcionamiento del CGPJ, en la realidad responden, a intereses de carácter político-partidista. Hay consenso prácticamente unánime en considerar que la partidocracia ha sido nociva para la independencia del Poder Judicial. El proceso de transición del sistema jurídico mexicano contemporáneo, a partir de la asamblea constituyente de 1916-17, va de un contenido normativo claramente autoritario a otro de carácter democrático, ciertamente se ha resuelto de manera pacífica cumpliendo los requerimientos de la vía jurídica ordinaria establecida por la misma Constitución. En casi 100 años de vigencia todas sus disposiciones relativas al Poder Judicial, contenidas en el Capítulo IV, artículos 94 a 107, han sido modificadas -al menos en una ocasión-; aunque algunos artículos como el 94 y el 107 han sido reformados en diez y trece ocasiones respectivamente. En todas estas reformas se encuentra lo que bien puede llamarse el proceso de transición del Poder Judicial de la Federación Mexicana; aunque, en realidad este proceso se identifica mejor en el período que va de 1987 a 1999, habida cuenta de que de 1917 a 1987 el gobierno y la administración del Poder Judicial se mantuvieron inalterables a cargo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es común encontrar el reconocimiento de que en México, el Poder Judicial jugó un papel de poca importancia en el esquema de división de poderes hasta 1987, en que comenzó su reforma sustancial orientada a lograr la independencia judicial, como potestad conferida a los jueces en virtud de la cual se encuentran en la posibilidad de administrar justicia de acuerdo con su ciencia y su conciencia, sin que estén sujetos a consignas o directrices de los órganos de los demás poderes del Estado, o de los órganos superiores del poder a que pertenecen. De suerte que la independencia vino a ser considerada como requisito inexcusable para el ejercicio de la función jurisdiccional. Fue hasta mediados de los años noventa cuando el tema del Poder Judicial dejó de ser una cuestión intrascendente para explicar el funcionamiento del sistema político. En México se hizo realidad la aseveración, de que si bien en el siglo XIX florecieron los órganos parlamentarios, especialmente en los EUA y en Europa Continental; y el siglo XX se caracterizó por el empoderamiento de los titulares de los poderes ejecutivos, inclusive en los regímenes parlamentarios; en el XXI gozaríamos de la eficacia de los organismos jurisdiccionales, como parte esencial del fenómeno que comparten las nuevas democracias constitucionales, mismas que en el momento reportan una creciente expansión del Poder Judicial. En efecto, el 31 de diciembre de 1994 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que modificó sustancialmente la composición orgánica y funcional de la SCJN e incorporó la figura del Consejo de la Judicatura Federal; legislándose con inusitada rapidez la actualización de la reglamentación secundaria correspondiente; misma que facilitó la instalación del primer Consejo de la Judicatura Federal el 2 de febrero de 1995; en principio mediante una adición a la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente desde 1988, para finalmente quedar contenido en una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el DOF el 26 de mayo de 1995. Aunque a menos de 5años se produjo la enmienda, que un sector de la doctrina jurídica reconoce como la contrarreforma constitucional de 1999. Ciertamente la instauración del CJF del Poder Judicial de la Federación con atribuciones en materia de gobierno y administración -que antes correspondían lisa y llanamente a la SCJN- ha sido, sin duda, uno de los acontecimientos más destacado de esta -bien llamada- gran reforma de la CPEUM en materia judicial. Nuevo órgano integrado por siete consejeros propietarios, bajo la presidencia del mismo presidente de la SCJN; que vino a transformar la organización y el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. Por cierto no exento de contradicciones y complicaciones, como las que resultan de ese doble papel que asume el presidente de ambos órganos a la vez, en cuanto que le queda la responsabilidad de revisar los actos en que ha participado. Ciertamente esta reforma se inspiró en la creación del CGPJ español y, en consecuencia, del CSM italiano, aunque con diferencias importantes, sobre todo en cuanto al tamaño de su estructura, la cual trasciende - desde luego- a su funcionamiento. 8. Conclusiones, recomendaciones y propuestas Acaso en la configuración de manera secuenciada de unas y otras, podría darse la impresión de duplicidad, opté por considerar que la reiteración, si bien abunda innecesariamente, afecta menos que la ausencia. Con el propósito de abreviar, me resulta difícil escoger unas de las 50 conclusiones-recomendaciones. En cuanto a las interrogantes que formulé desde que presenté el protocolo de la investigación, procedo a darles respuesta con fundamento en las reflexiones y demás información contenida en el desarrollo temático de los siete capítulos que conforman la tesis, en los siguientes términos: a) Me he alineado entre los estudiosos del derecho público que impulsan el carácter científico, más que metodológico, de la disciplina de estudio denominada Derecho Constitucional Comparado, que tienen su asiento principal en la Universidad de Bolonia, encabezados por el Dr. Lucio Pegoraro. Inmerso en esta corriente concluyo que no son necesariamente excluyentes ambas conceptualizaciones, de manera que su uso indistinto tampoco afecta el resultado de su aplicación. b) En cuanto a los parámetros necesarios para el uso del método comparativo desde un enfoque eminentemente funcionalista más que institucionalista, en el ámbito del derecho constitucional, es pertinente reconocer que el devenir histórico del constitucionalismo en cada Nación ocurre de manera desigual, presentando tanto analogías como diferencias, que terminan por generar dificultades, sobre todo al momento de pretender instaurar nuevas instituciones; de manera que el respeto a sus tradiciones, siempre se hace presente, sobre todo cada vez que se intenta una reforma constitucional tendiente a adoptar instituciones jurídico-políticas de un Estado en otro. c) En cuanto a si pueden hacerse -con éxito asegurado- tales incorporaciones, desde las cúpulas del poder, aun cuando impliquen cambios sobre sus patrones culturales, sostengo que sí pueden hacerse, pero cuidándose de identificar las diferencias más que las semejanzas, que cada realidad inherente exhibe, lo cual es indispensable para evitar riesgos en la adopción; es decir, cuidándose de analizar los valores comunes a la formulación del Estado Constitucional Democrático, según su grado de desarrollo interno, y a la vista de la juridicidad y justiciabilidad de los derechos humanos; el ejercicio popular de la soberanía; el control jurisdiccional de la Constitución, y la división razonable y equilibrada del poder político. d) Por lo demás, alego en favor de que si puede ser meritorio verificar el análisis de los procesos de reforma constitucional y legal, relativos a la configuración y funcionamiento del Poder Judicial y la praxis de la justicia, con toda su complejidad organizacional, comparando realidades político-culturales tan disparejas; siempre y cuando tales diferencias puedan dejarse de lado, ante la evidencia de la similitud de la misión que están llamadas a cumplir. e) Me parece pertinente dejar claro que en cuanta ocasión he mencionado la necesidad de identificar las diferencias estructurales, de organización y funcionamiento, a lo largo del contenido de la tesis, estas aluden evidentemente a las diferencias en las formas de Estado, de gobierno y de régimen político, mismas que comprenden a cada uno de los sistemas políticos respectivos a Italia, España y México; pero insistiendo que tal identificación de diferencias se haga dentro de la doctrina de la democracia constitucional. f) Es así que, entre los principales criterios para llevar a cabo un análisis adecuado de los órganos que gobiernan y administran el Poder Judicial, en los países objeto del presente estudio, tenemos -desde luego- a la coincidencia en la ideología del constitucionalismo democrático; la cual permite -en principio y según la argumentación expuesta- trasladar instituciones jurídico-políticas de un Estado de forma unitaria, con gobierno monárquico y régimen parlamentario, a otro tipo federal, gobierno republicano y régimen presidencialista. g) Ciertamente el reconocimiento y la puesta en práctica del derecho a la información, junto a la exigencia de transparencia y rendición de cuentas, sobre la actuación de los integrantes del aparato de gobierno y administración, así como de quienes llevan a cabo la función jurisdiccional, llegan a ser elementos de juicio idóneos -prima facie- para evaluar el cometido del Poder Judicial a la luz del constitucionalismo democrático, sobre todo ante los indicadores desarrollados por diversos organismos internacionales afiliados a las Naciones Unidas, la Unión Europea, como The Office of Democracy and Governance, USAID, UNODC-VIENA, ENCJ, CEJA, OCDE, CIEJ, CJI, Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales y de Promoción y Difusión de la Ética Judicial, CEPEJ, Centre for Law of Democracy, Access Info; entre otros.

Desde hace algún tiempo (aproximadamente un par de décadas atrás) y con más intensidad en los últimos años, progresivamente, cada vez mayor cantidad de juristas, académicos, profesores e investigadores, que conforman la comunidad académico-científica del área del derecho y de lo jurídico (entendido como algo más abarcativo que el derecho positivo vigente), se preocupan por la práctica cotidiana, el contexto, las opciones y los efectos de la disciplina. El derecho en práctica, en acción, en conflicto, en funcionamiento. En ese derrotero despiertan interés epistémico, en primera instancia, los conflictos sociales, económicos, políticos que merecen intervención de las agencias estatales y, más específicamente, las agencias vinculadas al mundo del derecho. La visibilidad de algunos de los conflictos, la invisibilidad de otros y las razones de ello. Luego, el interés se dirige a las opciones y variadas soluciones posibles, que se pueden pergeñar normativamente para esos conflictos, y para detectar porqué se opta por una u otra vía normativa resolutiva. Después la preocupación se orienta a diseñar la estructura institucional adecuada para que la creación normativa opere sobre la realidad y por designar al personal más idóneo y pertinente en su formación, a fin de obtener eficacia en los resultados de la aplicación de las soluciones jurídicas propuestas. Finalmente, el interés deriva en los efectos de todas las operaciones anteriores, sus resultados, para corroborar si los problemas se han encaminado en vías de las soluciones previstas. Lo que los investigadores del área, principalmente pero no exclusivamente, en los Estados Unidos y Canadá, denominan the everyday of law o, de otro modo, law in practice, not law in the books. Y no exclusivamente porque los cambios de paradigma, en la generación de conocimiento científico en la disciplina jurídica, se van expandiendo con relativa rapidez, tecnología disponible mediante, y programas de formación, especialización e investigación que se extienden y que cuentan con una gran demanda de expertos y estudiosos de distintas latitudes que buscan su perfeccionamiento, si es necesario, fuera de sus países de origen. En España y Latinoamérica el análisis del derecho suele emprenderse, tradicionalmente, y aún hoy con frecuencia, de una manera prescriptiva y filosófica más relacionada al campo del "deber ser". Se privilegia el discurso abstracto y normativista en desmedro de la generación de datos e insumos de conocimiento básico para, a partir de allí, plantearse prospectivas, recomendaciones o intervenciones sobre las instituciones. En países anglosajones, en particular Estados Unidos y Canadá, se producen una gran cantidad de estudios empíricos sobre derecho, la mayoría de ellos estudios cuantitativos. Se interesan particularmente por las relaciones interpoderes a partir de datos e insumos materiales sobre la producción de las agencias estatales, la performance de instituciones y del personal que desempeña los roles institucionales, por ejemplo tribunales y jueces, los sesgos, tendencias o comportamientos más comunes y/o repetidos de esas producciones, y luego, detectados esos patrones, se orientan a la búsqueda de las variables explicativas de esos comportamientos. A partir de allí, los análisis agregados y cualitativos, las hipótesis complejas e interrelacionadas, las prospectivas y recomendaciones operativas o de intervención estatal. Este tipo de mirada, más desagregada y microscópica, sobre el quehacer cotidiano de las agencias y los funcionarios judiciales, permite ver cosas no visibles para doctrinas demasiado generalistas, o prescriptivistas, o en exceso sesgadas a lo filosófico.1 La generación de conocimiento riguroso, en términos empírico-cuantitativos, nos aproxima a la realidad de los conflictos sobre los que opera el derecho y sus agencias. Situarnos frente a la realidad nos enfrenta a otras perspectivas que nos indican que los conflictos suelen decidirse por cuestiones que no se relacionan con los tópicos filosóficos, prescriptivos y doctrinarios o, al menos, no sólo por ellos y que, más aún, suelen disimularse los verdaderos motivos que existen detrás de una decisión, normativa o judicial, con argumentos eufemísticamente jurídico- técnicos y/o filosóficos. Es que si se sabe poco sobre las instituciones y agencias estatales, sobre lo qué producen, sobre el personal que desempeña los roles decisorios en ellas y sobre las características de los conflictos en los que operan, no se sabrá qué cambiar para mejorarlas o, peor aún, basados en diagnósticos errados, sólo sustentados en intuiciones, creencias, impresiones, principios ideológicos o prejuicios de cualquier tipo, se promoverán reformas, acciones y decisiones que producirán efectos institucionales y sociales no queridos e imprevisibles.2 1 Barrera Leticia, La Corte Suprema en escena. Una etnografía del mundo judicial, págs. 14 y 15, Siglo XXI, Buenos Aires, 2012. 2 En este sentido, Molinelli N. Guillermo, Valeria Palanza y Gisela Sin, Congreso, Presidencia y Justicia en Argentina. Materiales para su estudio, pág. 21, Temas, 1999. El derecho constitucional, y las disciplinas afines, no son ajenas a estas preocupaciones. El estudio de la constitución no puede ser entendido al margen de las teorías sobre el Estado, o ignorando el conocimiento sobre la producción de sus agencias e instituciones, y sin el auxilio inter y multidisciplinario de perspectivas politológicas y de sociología jurídica sobre los fenómenos en los que opera. A tal fin, resulta muy importante la generación de conocimiento y el análisis crítico de la jurisprudencia constitucional, como producto final del juicio de constitucionalidad de la actividad de los poderes públicos y los particulares, y como referencia de interpretación y aplicación de la Constitución por los jueces, los cuales resultan actores principalísimos del proceso.3 La investigación que se presenta ha generado conocimiento estadístico y cuantitativo complejo y relacionado, en torno a la actividad y producción del Tribunal Constitucional de España (TC) en el ejercicio del control de constitucionalidad. El conocimiento básico generado y los insumos recolectados y sistematizados permiten la detección de comportamientos, sesgos y tendencias específicos en la performance del TC, y la enunciación de hipótesis explicativas certeras y relevantes relacionadas a esa producción, para su verificación o refutación total o parcial articulando variables diversas, y el desarrollo posterior de análisis agregado teórico sustentable y consistente respecto al ejercicio efectivo del control de constitucionalidad y a las características del mismo por parte del TC. Como forma plausible para la recolección y captura de datos y para el conocimiento del comportamiento de la institución, se ha adoptado una metodología empírico-cuantitativa- descriptiva-comparatista, con análisis cualitativo agregado. Ello, pues la investigación ofrece una cantidad de variables y desagregaciones que permiten adquirir a los datos estadísticos un nivel explicativo-cualitativo, que define el carácter mixto, descriptivo-explicativo, del trabajo. La existencia de datos sobre el ejercicio del control de constitucionalidad y la desagregación de sus características, permite también establecer las características de la relación existente entre el TC y los otros poderes políticos del Estado. Como variada doctrina sostiene y recomienda, el análisis de la jurisprudencia de los tribunales es la unidad analítica adecuada para abrir juicios objetivos sobre la performance de las agencias judiciales. A tal fin, el desafío es diseñar un proyecto de investigación sólido y sustentable, que sistematice el conocimiento generado, de modo tal que permita realizar análisis retrospectivos y recomendaciones prospectivas consistentes, verificables y explicativas sobre el objeto de estudio de la investigación. 3 De Esteban J., Curso de derecho constitucional español, III, Madrid, pág. 28, 1994. Además de las clásicas lecciones dogmáticas de los constitucionalistas, se conocen trabajos teórico-históricos y también existen análisis casuísticos del accionar del TC a través del hilo conductor de sus decisiones más salientes. También se han producido algunos trabajos muy rigurosos sobre aspectos muy desagregados y específicos de la producción del TC, y que han sido consultados, utilizados y citados debidamente en los apartados pertinentes de este trabajo. Aun así, no se conocen estudios empíricos cuantitativamente suficientes -ya sea por la cantidad de casos consultados y recolectados para recoger información, ya sea por la cantidad de años-períodos tomados en series diacrónicas extensas- que permitan desarrollar criterios de valoración y análisis objetivos y sistemáticos, basados en el comportamiento y accionar concreto del TC, a partir del análisis de sus decisiones, de sus sentencias. El presente trabajo analiza la producción que ha tenido el TC, desde su creación en 1980 hasta Diciembre de 2011, fecha en la que se cerró la etapa de recolección de datos, a través de la verificación empírica de su accionar, consultando todas las sentencias que sobre control de constitucionalidad ha emitido resolviendo las impugnaciones interpuestas por las vías procesales conducentes a tal fin. La compulsa y construcción de la base de datos se llevó a cabo revisando las resoluciones que están publicadas y disponibles en la página-web del TC. Para ello, se han revisado todas las sentencias y resoluciones producidas por el TC en materia de recurso de inconstitucionalidad, cuestión de inconstitucionalidad y conflicto positivo de competencia.4 El control de constitucionalidad es la facultad-atribución más política y relevante en términos de relaciones institucionales que desarrolla el TC, por la cual puede inhibir y, con efectos erga omnes, anular la validez y aplicabilidad de una decisión normativa de los otros poderes políticos del Estado. A partir de la compulsa de autos y sentencias realizado en esta investigación, se ha construido una base de datos cuantitativos suficientes, en una significativa serie diacrónica que abarca desde el propio origen del TC, y que permite como objetivo principal, en vía exploratoria y descriptiva, observar si, efectivamente, ese control de constitucionalidad se ha llevado a cabo. Y en el caso afirmativo, en el que el TC haya ejercido debidamente su función de control, detectar: en qué medida y con qué frecuencia, sobre qué tipo de normas, en qué períodos con 4 De acuerdo a las pautas metodológicas debidamente explicitadas en el Capítulo 1, b.- Qué información y cómo se la buscó, capturó y sistematizó. Especificaciones metodológicas. Se han detectado 81 sentencias, declarando normas inconstitucionales, por la vía procesal del conflicto positivo de competencia. Se hace esta aclaración pues, prima facie, no es un instrumento procesal de control constitucional mayor o menor intensidad, en relación a qué materias jurídicas, sobre qué jurisdicción, para normas nacionales o autonómicas, y con qué actitudes por parte de los magistrados, con sentencias unánimes o con disidencias, sobre qué bienes jurídicos tutelados por la Constitución española (CE) con más asiduidad; entre otras características y variables plausibles de ser cuantificadas, detectadas y analizadas, merced al estudio empírico-cuantitativo producido. Además podrán realizarse análisis cualitativos, generando hipótesis explicativas sobre el sensible tema de las relaciones interpoderes del Estado, de la independencia del TC respecto de los otros poderes políticos institucionales o, como actualmente se propone en la comunidad académica, sobre los niveles posibles y alcanzados de diálogo, cooperación e interdependencia del sistema político e institucional. El aporte de insumos y materiales objetivos de conocimiento básico sobre el comportamiento efectivo del TC, permite producir análisis e hipótesis más objetivas, superando el sesgo "prescriptivista" en la crítica de su performance, ante la falta de referencias empíricas suficientes para el estudio del ejercicio del control de constitucionalidad y de las características de las relaciones de independencia y/o cooperación e interdependencia entre el TC y los poderes ejecutivo y legislativo, tanto estatales como autonómicos. La base de datos y cuadros estadísticos generados con variada información aportan material objetivo para que el análisis no sólo se base en especulaciones políticas, ideológicas o históricas, o en opiniones subjetivas, intuiciones, creencias o juicios impresionistas. Por supuesto que la investigación no se agota aquí, más bien se inicia, ya que este estudio de tipo descriptivo, exploratorio, cuantitativo, podrá ser refinado y profundizado por otros investigadores mediante análisis más cualitativos, sustentados en la información y cuadros generados en este trabajo o en articulación con otros. Pues, además de las conclusiones o comportamientos del TC suficientemente verificados en este trabajo, existen otras vías sugeridas de profundización que deben continuarse por expertos de otras áreas del derecho, aprovechando la información producida. Por ello, estimo que este trabajo presenta el valor de las verificaciones e hipótesis corroboradas, pero, tan valioso como ello, son las vías posibles de investigación a desarrollar con el material generado y puesto a disposición de la comunidad académico-científica del área. 5 5 Modelo de investigación compatible y adecuado, a efectos de estudios comparados, con el desarrollado por el autor en, Bercholc Jorge O., La independencia de la Corte Suprema a través del control de constitucionalidad. Respecto a los otros poderes políticos del Estado (1935-1998)", Ediar, 2004, Buenos Aires. También es el esquema y modelo de trabajo de un estudio mayor, que contempla la performance de tribunales de similar relevancia en otros países. Se trata del proyecto de investigación UBACyT, acreditado por la Universidad de Buenos Aires, Secretaría de Ciencia y Técnica, convocatoria 2010/2012 y 2013/2016, n° Proyecto 20020120100031, Resolución Conclusiones. Verificación de hipótesis Se presenta aquí un listado de conclusiones e hipótesis debidamente verificadas y consistentes, como inventario y síntesis de lo ya desarrollado en profundidad en los capítulos y apartados pertinentes de esta investigación. Las conclusiones e hipótesis verificadas se sustentan en los insumos básicos generados en la investigación que conforman a su vez la información y cuadros estadísticos vertidos en el capítulo anterior. Por ello, todas las conclusiones que se enumeran adquieren solidez científica sustentable en datos empíricos- cuantitativos. En su caso, refutables pero con instrumentos de similar rigurosidad y solidez. Por supuesto que el nivel de análisis cualitativo agregado de los datos que reflejan la producción del TC pueden transitar vías diferentes a las aquí transitadas, pero la agenda de temas y datos emergentes, como característicos de la producción del TC resultan insoslayables. 1.- Se ha verificado debidamente la hipótesis principal de la investigación. El TC ha ejercido activamente la facultad del control de constitucionalidad de los actos normativos de los otros poderes políticos del Estado. Se sustenta tal conclusión, en el análisis agregado de los cuadros estadísticos generados donde se verifica que, i) se han declarado inconstitucionalidades en importante cantidad y proporcionalidad, tanto considerando la variable resoluciones (autos y sentencias), como la variable normas; ii) durante todos los gobiernos desde la existencia del TC, aunque con variados matices desagregados y con distinto grado de intensidad; iii) sobre todo nivel de normas -leyes y decretos-; iv) tanto de jurisdicción nacional como autonómica; v) sobre normas sancionadas contemporáneamente y con anterioridad a la formación del TC que dictó la resolución; vi) sobre normas patrimoniales en mayor medida, pero también en otro tipo de normas, vii) sobre normas de materias variadas, aunque autonómicas y administrativas en una notoria mayor proporción, lo que demuestra que el TC es más activo y con menor self restraint ante los gobiernos autonómicos; viii) con un alto porcentaje de sentencias unánimes. 2.- Dado lo expuesto en el punto anterior, también se verifica la hipótesis accesoria; el TC ha tenido durante el período investigado, un nivel relativo importante de independencia respecto de los otros poderes políticos del Estado. En especial, se sustenta esta conclusión, en los resultados comparados obtenidos tanto interna como externamente al objeto de estudio, que demuestran que la producción del TC muestra datos similares a los tribunales comparados de otros sistemas político-jurídicos en declaraciones de inconstitucionalidad, tanto considerando sentencias como normas. 3.- Corroborada la existencia de las hipótesis principal y accesoria, se observa que el cruce de la información obtenida, a través de las variables compulsadas y las diversas verificaciones de las hipótesis secundarias, permiten sustentar los enunciados más desagregados que detallamos a continuación, y que resultan conclusiones independientes suficientemente probadas. a.- Sobre la actividad del TC: La excesiva carga de trabajo del TC, provocada, en especial, por la ola de amparos, que en su amplísima mayoría son inadmitidos por carecer de fundamentos, implican un dispendio de actividad jurisdiccional del TC irracional en términos materiales, y una exposición pública innecesaria que lesiona su legitimidad social, la que debería resguardarse a efectos de que el TC confronte eficazmente y con poder decisorio intacto, casos muy conflictivos y politizados que hacen a la naturaleza de su rol institucional. No resulta gratuita para el TC la sobrecarga de trabajo estéril que implica rechazar miles de recursos de amparo, retrasando así el tratamiento y la resolución de otros asuntos de alta importancia jurídico- política e institucional. La accesibilidad a la justicia y a la alta instancia del TC, implicada en la política visible y transparente del tribunal a efectos del acceso a la protección de los derechos fundamentales, se transforma en frustración jurídica, pérdida de legitimidad y autoridad de la institución, cuando se verifica que la inmensa mayoría de los amparos son inadmitidos. b.- El ejercicio del control de constitucionalidad: El TC ha hecho un ejercicio intenso y consistente del control de constitucionalidad. Ello nos lleva a la constatación de que el TC ha tenido una producción con un nivel relativo importante de independencia respecto de los otros poderes políticos del Estado. Obsérvese que declaró inconstitucionalidades en 331 decisiones, un 24% del total de las decisiones capturadas y se declararon inconstitucionales 304 normas distintas. b.i.- También se ejerció control por parte del TC sobre normas contemporáneas: Refuerza lo expuesto en el apartado precedente que el TC declaró inconstitucionales, 54 leyes y reales decretos nacionales contemporáneos (sobre un total de 142), ello implica que el 38% del total de normas nacionales inconstitucionales fueron contemporáneas. Debe tenerse en consideración que esa performance se produjo, principalmente, entre 1980 y Diciembre de 1998. Ello sin perjuicio de que utilizó el polémico mecanismo de las sentencias interpretativas, para salvar de la inconstitucionalidad a otras 36 normas nacionales contemporáneas, el 53% del total de sentencias interpretativas emitidas sobre normas nacionales. b.ii.- Más sentencias sobre normas nacionales, más inconstitucionalidades sobre normas autonómicas: El TC declara en mucha mayor proporción inconstitucionalidades sobre normas autonómicas que nacionales, a pesar de que los planteos de inconstitucionalidad cuestionan en mucha mayor proporción y cantidad a normas nacionales. El TC se muestra más activo en declarar inconstitucionalidades de normas autonómicas que de normas nacionales. b.iii.- ¿Qué clase de normas se cuestionan ante el TC, patrimoniales o no patrimoniales? Ello depende de la vía procesal utilizada: A mayor legitimación activa de los ciudadanos, y a mayor receptividad jurisdiccional directa de las demandas de los recurrentes, mayores equerimientos de tipo patrimonial a los tribunales. A mayores filtros jurisdiccionales de admisibilidad, y/o, a mayores restricciones de legitimación para acceder a los más altos tribunales, disminuyen las demandas patrimoniales y se observa mayor producción en el control de normas no patrimoniales. Es la hipótesis que se corrobora observando las performances comparadas de varios tribunales considerando la variable patrimonialidad de las normas cuestionadas. Dicho de otro modo, los ciudadanos, individual y subjetivamente, tienen como principal preocupación que los impulsa a demandar la vía jurisdiccional del Estado, los temas económicos y patrimoniales que los afectan. b.iv.- Las normas sobre temas administrativos han sido las más conflictivas, tanto en la jurisdicción nacional como en la autonómica: Notoriamente la materia administrativa es ampliamente mayoritaria entre las normas cuestionadas por inconstitucionalidad ante el TC. El 47% de los autos y sentencias se emitieron respecto de normas sobre temas administrativos. Se trata de 579 sentencias. El resto de las materias sobre las que tratan las normas quedan en un rango a partir del 12%, para el caso de las de materia tributaria y, en orden decreciente, normas sobre temas penales, civiles, comerciales. Considerando como unidad de análisis las normas declaradas inconstitucionales, 188 fueron en materia administrativa, el 62% del total general de 304 normas, lo que indica también, mediante otra unidad de análisis, que el conflicto constitucional predominante en el TC fue, para el período relevado, en torno a la materia administrativa. Queda claramente corroborado, a través de diferentes unidades de análisis y considerando distintas variables, que las normas de materia administrativa son las más de mayor conflictividad constitucional sobre las que debe resolver el TC. El conflicto constitucional administrativo resulta de absoluta relevancia en su producción y evidencia las aristas salientes, en términos jurídicos, del conflicto político e institucional español. Los datos estadísticos analizados muestran al TC como una institución con una enorme responsabilidad en el rediseño de la ingeniería institucional estatal española, en la distribución de competencias entre el Estado central y las CCAA y en el desarrollo de las autonomías. b.v.- El Artículo 149.1 C.E. es el más frecuentemente invocado como violado por las normas cuestionadas: Prácticamente todas las competencias exclusivas del Estado enumeradas en el art. 149.1 han sido invocadas ante el TC como violadas. Pero, claramente el más invocado es el 149.1.1ª que se repite en decenas de sentencias como materia supuestamente violada de la CE por las normas cuestionadas. b.vi.- Se ha registrado un alto grado de sentencias unánimes en la performance del TC: El TC mantuvo una performance muy pareja en los porcentajes de unanimidades obtenidos en las sentencias durante toda su existencia. Siempre se ha mantenido en un piso alto de unanimidades en torno del 80%, y dentro de un rango máximo de hasta el 92%, salvo en un período del TC en el que las unanimidades bajaron notoriamente a un 64%, entre el año 2004 y 2010, por diversas causas que se analizan en el capítulo pertinente. Esa crisis de consenso en el TC se hace más notoria cuando se trata la inconstitucionalidad de normas nacionales, en particular durante los años 1980 a 1989 y 1998 a 2010. c.- Las características técnicas y personales de los magistrados del TC: i.- Los académicos han sido y son clara mayoría en el TC por sobre los magistrados de carrera. ii.- Los magistrados académicos han sido mayormente progresistas (de acuerdo a la caracterización que se ha hecho para esta variable), los provenientes de la carrera judicial (jueces o magistrados de carrera) han sido mayormente conservadores. iii.- El dominio de los magistrados publicistas es manifiesto, han sido absoluta mayoría en el TC. iv.- Si bien se observa un dominio de administrativistas y constitucionalistas, se detecta un déficit en el tipo de especialidad verificado en los magistrados en relación a la producción del TC en el control de constitucionalidad. v.- Hay tendencia progresista entre los magistrados del TC. Los magistrados progresistas son mayormente académicos y expertos en derecho constitucional. Los magistrados conservadores son mayormente jueces de carrera y provenientes del fuero contencioso administrativo o expertos en derecho administrativo. vi.- El déficit de representación femenina es evidente. Sólo 5 magistradas mujeres han sido designadas en el TC. Todas ellas académicas y publicistas, ninguna conservadora. vii.- La procedencia regional ha sido variada en los magistrados del TC. Pero se observa una fuerte influencia de la Universidad Complutense de Madrid como alma mater. viii.- El identikit del magistrado del TC español arroja que: es por amplia mayoría varón y publicista. Predominantemente son académicos, progresistas y expertos en derecho administrativo y constitucional. De variada procedencia regional, pero con una impronta e influencia madrileña a través, como alma mater, de la Universidad Complutense. d.- La performance de los Magistrados del TC a través de sus voto s: i.- Se verifica que los magistrados emiten más votos por la constitucionalidad de las normas cuestionadas cuando están más identificados ideológicamente con el gobierno. A contrario sensu, se observan menos votos constitucionalistas cuando están menos identificados ideológicamente con el gobierno. Una relación directamente proporcional ii.- Por el contrario se da una performance inversamente proporcional en el caso de los votos por la inconstitucionalidad. Los magistrados emiten más votos inconstitucionalistas cuando menos identificados ideológicamente con el gobierno. Otra vez, a contrario sensu, son menos inconstitucionalistas cuando más identificados ideológicamente con el gobierno. iii.- Las inadmisiones en casos impulsados para obtener una inconstitucionalidad mediante las vías procesales pertinentes, pueden ser utilizadas como un modo encubierto de rechazo a fin de evitar pronunciamientos comprometedores para el TC, evitando producir una declaración de inconstitucionalidad que pudiera provocar rispideces con el ejecutivo y/o el legislativo, dada la eventual trascendencia política de la norma en cuestión, y/o necesidad del gobierno de turno de que la misma no sea invalidada. iv.- Se verifican datos muy contundentes que nos muestran, en general, una producción muy prudente y cuidadosa de los magistrados del TC, en orden a producir sentencias unánimes. Solo 6 magistrados (sobre un total de 50) han votado en disidencia por sobre el 10% de los votos que emitieron durante sus estancias en el TC. Los indicadores responden satisfactoriamente a los datos comparados externos al TC. v.- El rol de los presidentes del TC en la obtención de sentencias unánimes : Los presidentes del Tribunal Constitucional español han asumido ese papel de liderazgo y procuran las sentencias unánimes. Por ello no registran votos en disidencia durante sus presidencias o disminuyen notoriamente esos votos si se compara su performance como magistrados, con la que les cupo como presidentes. Salvo el llamativo caso de Casas Baamonde, única magistrada que accedió a la presidencia, que tiene la mayoría de sus votos en disidencia durante el período de su presidencia. Ello, sin duda, es un reflejo de una compleja etapa en la vida del TC y de un deficitario liderazgo de Casas Baamonde en su rol de presidente. vi.- El Great Dissenter del TC: Jorge Rodriguez Zapata, magistrado entre 2002 y 2010, fue el Great Dissenter del TC. Su performance fue de 84 votos en disidencia, el 24% del total de sus votos emitidos. Los otros magistrados que lideran el ranking de disidencias del TC fueron: Conde Martín de Hijas, Rodríguez Arribas, Garcia Calvo, Delgado Barrio y Fernández Viagas. Presentan disidencias superiores al 10% de los votos emitidos durante sus estadías en el TC. e.- El TC y las CCAA: i.- El 64% de las sentencias sobre normas de jurisdicción autonómica, se emiten en el marco de recursos de inconstitucionalidad, incoados a través de los órganos políticos legitimados por el 162.1.a CE, a contrario sensu de lo que se observa en la jurisdicción nacional. Lo que también permite corroborar que la conflictividad constitucional en normas de jurisdicción autonómica está fuertemente influenciada por la puja política y competencial entre las CCAA y el Estado central. Sólo el 28% de las sentencias del TC sobre normas autonómicas se emite ante cuestiones de inconstitucionalidad. ii.- Sin perjuicio del desarrollo autonómico sostenido y de la conflictividad competencial creciente, la legislación nacional continúa siendo el sustento mayoritario y dominante del derecho común en el sistema jurídico español. Ello es también demostrativo de que las competencias administrativas, jurisdiccionales y políticas continúan con preponderancia en manos del Estado central. iii.- La puja competencial entre el Estado central y las CCAA es el conflicto más relevante que debe resolver el TC, por lo que su performance se ve envuelta en una conflictividad de alto voltaje político. Del total de inconstitucionalidades (tanto en jurisdicción nacional como autonómica) declaradas por el TC, el 68% fue en recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia, esto es, en conflictos competenciales donde confrontan los órganos políticos legitimados por el 162.1.a CE. Sólo el 32% de declaraciones de inconstitucionalidades se produce ante cuestiones de inconstitucionalidad. iv.- Refuerza sólidamente lo expuesto que el 72% de las sentencias para normas autonómicas se producen en recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencia, porcentual que aumenta al 82% en sentencias que declaran inconstitucionalidades, ello significa que la conflictividad autonómica es mayoritariamente competencial y entre los órganos políticos legitimados por el 162.1.a CE. v.- Tanto en recursos de inconstitucionalidad como en conflictos de competencia, el Gobierno fue el más activo órgano impulsor (art. 162.1.a CE) de los procesos, lo fue en un 57% y un 46% respectivamente. En los conflictos de competencia siguen como impulsores Cataluña con el 28% y el País Vasco con el 22%. vi.- Las declaraciones de inconstitucionalidades de normas autonómicas que son, proporcionalmente, casi el doble que para las nacionales, demuestra que esa puja competencial y política entre las CCAA y el Estado nacional se resuelve, mayoritariamente, a favor del Estado nacional. Esta conclusión es también sustentable de acuerdo a lo observado a través del índice de conflictividad y éxito autonómico (ICEA) que demuestra que el Gobierno posee un índice de éxitos ante el TC muy superior a las CCAA. vii.- El País Vasco y Cataluña, como es sabido, son las CCAA más conflictivas en su relación con el Estado central y reivindicativas de sus competencias y su autonomía. Las estadísticas no hacen más que confirmar la especie. País Vasco y Cataluña son las CCAA que han sufrido mayor cantidad de declaración de inconstitucionalidades. También se diferencian claramente del resto de las CCAA, por la mayor cantidad de casos en los que fueron cuestionadas sus normas. El País Vasco y Cataluña tuvieron casi un centenar de autos y sentencias del TC en que fueron cuestionadas sus normas autonómicas. viii.- El conflicto político-competencial-jurídico-constitucional entre el Gobierno nacional y Cataluña se ha judicializado notoriamente por una serie de acciones de ambos actores. Y se ha judicializado en medida mayor que cualquier otro conflicto entre el Gobierno nacional y las CCAA, incluso el que involucra al País Vasco, que parece transitar por canales más políticos que jurídicos, al menos en comparación a las opciones catalanas. ix.- Lo expuesto nos lleva a esgrimir otra hipótesis sólida, de tipo secundario, en el marco de la judicialización del conflicto entre el Gobierno y Cataluña. El Gobierno basó su estrategia en la actividad del TC vía recursos de inconstitucionalidad y el uso de lo dispuesto por el art.161.2 CE. Cataluña también fue activa en el uso del TC vía recursos de inconstitucionalidad, pero con una actitud del poder judicial ordinario en Cataluña muy sugestiva, hiperactiva en plantear ante el TC cuestiones de inconstitucionalidad sobre normas nacionales, y muy pasiva en hacerlo sobre normas de la propia Cataluña. x.- El TC ha sido restrictivo en declarar inconstitucionalidades por la vía procesal de las cuestiones de inconstitucionalidad, vía mayoritariamente utilizada por tribunales autonómicos. xi.- El País Vasco proporcionalmente, y Cataluña nominalmente, son las CCAA que han logrado con más suceso, la declaración de inconstitucionalidades por el TC cuando han impulsado el cuestionamiento de normas. xii.- Todas las CCAA han tenido declaraciones de inconstitucionalidad de sus normas, mayoritariamente, en materia administrativa. xiii.- Cataluña tiene el mejor índice de éxitos considerando las variables computadas, con una diferencia notoria respecto a las demás CCAA. Además es también la CA que muestra la mayor actividad judicial ante el TC, de una intensidad muy superior en relación al resto de las CCAA, incluso al País Vasco. El índice -ICEA- refleja un coeficiente que relaciona los éxitos y la densidad e intensidad de la actividad judicial ante el TC en pos de dirimir los conflictos que involucran al Gobierno y a las CCAA. Ello implica que la judicialización del conflicto le ha significado a Cataluña un relativo éxito, en términos comparados al resto de las CCAA, en su puja político-competencial-jurídico-constitucional con el Gobierno nacional. xiv.- El Gobierno presenta un ICEA muy superior a todas las CCAA, incluso notoriamente más exitoso que Cataluña, lo que demuestra, a su vez, que la jurisdicción constitucional le resulta muy favorable como ámbito de resolución del conflicto político-competencial-jurídico- constitucional, que lo confronta con las CCAA. f.- La performance del TC desagregada por Formaciones: i.- Formación TC nº 1. Período 1980-1986 (Presidencia García Pelayo) a.- A este período fundacional del TC suele atribuírsele una gran fecundidad pues, el TC se enfrentó a una tarea excepcional, que excedió lo estrictamente jurídico y aún la normal carga política que, se sabe, debe soportar un tribunal que ejerce el control de constitucionalidad. La transición democrática, las incertidumbres políticas, sociales y culturales, las ambigüedades juridicas de la CE, producto de las limitaciones políticas del momento constituyente, generaron un marco de excepcionales desafíos para el TC y para los magistrados pioneros de aquel entonces. b.- El TC en sus primeros años estuvo conformado mayoritariamente por magistrados de centro y otros sin definición detectada. Hubo también una buena porción de magistrados del sector conservador. También fueron mayoría, desde el inicio del TC, los publicistas y los académicos. c.- Esta formación del TC, resulta la más inconstitucionalista de todo el período (cuadros n° 6 y 7), entiéndase, la que más declaraciones de inconstitucionalidad produjo. También registra un uso activo de las suspensiones del art. 161.2 CE, y de las SI (sentencias interpretativas).Todos ellos indicadores de una formación activa, creativa, y que asumió con vigor la fuerte carga política que implicaba poner en funcionamiento la jurisdicción constitucional. ii- Formación TC nº 2 y 3. Período 1986-1992 (Presidencia Tomás y Valiente) a.- Estas dos formaciones, bajo la presidencia de Tomás y Valiente, presentan tres indicadores muy relevantes que corroboran el activismo, creatividad, independencia y carácter fundacional que, a la jurisdicción constitucional, le imprimió el TC en sus primeros años. Entiéndase en sentido descriptivo, no axiológico, pues ello implicaría otros análisis y valoraciones, pero es consistente la información que verifica el carácter de actor institucional muy activo del TC, en su compleja tarea de dar andamiento a su jurisdicción, y de completar los vacios y ambigüedades de la flamante CE. b.- Sustentando lo anterior, se verifica que estas formaciones presentan: 1) la mayor cantidad de normas nacionales contemporáneas declaradas inconstitucionales, y en el marco político de un gobierno con mayorías parlamentarias sólidas; 2) también la mayor cantidad de suspensiones de normas autonómicas decretadas según el procedimiento del art. 161.2 CE; y, finalmente, 3) la mayor cantidad de sentencias interpretativas. El uso de las tres variables por el TC, en sus formaciones n° 2 y 3, fue el más activo e intenso de todo el período investigado. c.- Paulatinamente fue aumentando, desde fines de los ´80 y en la década del '90, el sector de magistrados progresistas, conviviendo con un sector minoritario conservador y debilitándose el sector de centro más alejado de los "extremos" del sistema político español. iii.- Formación TC nº 4. Período 1992-1995 (Presidencia Rodríguez Piñero) a.- Fue la formación con mayor cantidad de normas autonómicas declaradas inconstitucionales. b.- A partir de este período aumentó la cantidad de magistrados de carrera. A su vez, aumentaron los magistrados de filiación ideológica progresista a un 75%, el porcentual más alto de todas las formaciones del TC. iv.- Formación TC nº 5, 6 y 7 Período 1995-2004 (Presidencias Rodríguez Bereijo, Cruz Villalón y Jiménez de Parga) a.- Han sido las formaciones n° 5 y 6 las de menor porcentual de constitucionalidades, 29% y 31% respectivamente. También las formaciones que registran menor porcentual de declaración de inconstitucionalidades de todo el período investigado, 17%, 22% y 19% para las tres formaciones (n° 5, 6 y 7) respectivamente. Bajan notoriamente las normas inconstitucionales contemporáneas, especialmente durante la formación n° 6, iniciando una tendencia marcada de escaso porcentaje en esta variable. Paulatinamente, bajan también las sentencias unánimes cuando se declaran inconstitucionalidades, del 77% en la formación n° 5, al 53% en la formación n° 7. La tendencia se observa, particularmente, en las sentencias que declaran inconstitucionalidades y también para inconstitucionalidades de normas nacionales (cuadros n° 61 y sigtes.). Además, el porcentaje de inadmisiones durante esas formaciones, duplica el porcentual promedio de todo el período y triplica a casi todas las otras formaciones consideradas individualmente. Semejante disparidad amerita análisis más cualitativos pues son diferencias notables, que ocurren en períodos bien delimitados. Parece haber operado, en este período, un exceso de judicialización en el conflicto por el reparto territorial del poder, vía los planteos de cuestiones de inconstitucionalidad incoados por jueces ordinarios que correspondieron mayoritariamente a jueces autonómicos contra normas nacionales. Ante ese activismo, el TC puede haber utilizado la inadmisión como mecanismo de auto-restricción y defensa. b.- La combinación de las siguientes variables: a) bajos porcentuales de inconstitucionalidades, b) altos porcentajes de inadmisiones, y c) escasas declaraciones de inconstitucionalidad de normas contemporáneas, nos está indicando una tendencia notoria hacia una pérdida de activismo por parte del TC y una producción en la que aumenta el self restraint, evitando confrontar con los otros poderes políticos del Estado. Ello es indicativo de una relativa debilidad del TC o, dicho de otro modo, de una pérdida de legitimidad o autoridad política del TC, y de un avance sobre la institución por parte de los otros poderes políticos del Estado, y/o de los partidos políticos a través de las vías institucionales que puedan utilizar a tal fin. c.- Una lectura ex post facto de lo ocurrido en los años venideros, permite identificar a estas formaciones n° 5, 6 y 7, para el período 1995-2004, como las de un período de transición en la historia del TC; desde los inicios, con marcado protagonismo, autoridad jurisdiccional, activismo, creatividad y fuerte incidencia en el diseño institucional dejado pendiente por la CE; hacia un periodo marcado por las disidencias entre los magistrados, la excesiva "partidización" del TC, la judicialización de temas eminentemente políticos, la pérdida de legitimidad política y social, y los alineamientos partidarios de los magistrados. v.- Formación TC nº 8. Período 2004-2010 (Presidencia Casas Baamonde) a.- Promediando esta década, el TC se polarizó entre un sector progresista mayoritario y un sector conservador minoritario, pero consistente y más concentrado en detrimento del centro. En especial durante esta formación, el empate de fuerzas se hizo evidente y entorpeció el proceso de decisiones generando serios conflictos en el seno del TC. b.- Los académicos fueron, en esta formación, el 50% de los magistrados, el porcentual más bajo de académicos de todo el período investigado. Los publicistas, como en toda la historia del TC, fueron amplia mayoría. c.- En el conflictivo período 2004-2010 de la formación n° 8, hubo un alineamiento por filiación ideológica que produjo una performance diferenciada con un sesgo de votos por la mayoría y por la constitucionalidad en los magistrados progresistas, y en disidencia y por la inconstitucionalidad entre los magistrados conservadores. Esta formación fue contemporánea del gobierno de Rodriguez Zapatero por ello, el sesgo referido, responde a las hipótesis formuladas en el apartado 4.a.- del capítulo 2: d.- Las unanimidades bajaron, para esta formación, notoriamente a un 64% (cuadros n° 61 y 64). Un indicador de ello es la inédita y llamativa performance de la presidenta en materia de disidencias pues, Casas Baamonde ha sido, de los magistrados que han llegado a la presidencia del TC, la única que tiene la mayoría de sus votos en disidencia durante el período de su presidencia. Ello nos indica escaso liderazgo. Es una época compleja para el TC por varias razones que tienen un hilo conductor, su excesiva "partidización" o judicialización de cuestiones de alto voltaje político. vi.- Formación TC nº 9. Período 2011 (Presidencia Sala Sánchez) a.- El TC en la formación n° 9, hasta fines del 2011, subió notablemente su performance de votos unánimes. Aún mucho más que el promedio histórico. Esta formación presenta un piso-promedio del 90% de sentencias unánimes, que es aún superior, 95% y 90%, en las dos variables mensuradas que contemplan sentencias por la inconstitucionalidad en general y para normas nacionales. b.- La formación n° 9 muestra una conformación mayoritariamente progresista y una sólida minoría conservadora, manteniendo una conformación polarizada aunque menos confrontativa que en la formación anterior (cuadro n° 60). Prácticamente todos los magistrados registrados en este período fueron publicistas, y se mantuvo muy equilibrado, el plantel de magistrados, entre académicos y magistrados de carrera, con predominio de los primeros. 4.- En relación a estas conclusiones deben aclararse los siguientes aspectos metodológicos: a.- La solidez en la corroboración de las hipótesis se sustenta en la cantidad de datos capturados, las diversas mediciones y desagregaciones efectuadas, y la aplicación del método comparado tanto interna como externamente, respecto al objeto de estudio. Así se obtienen juicios objetivos relativos a los parámetros comparables. b.- El control comparativo interno al objeto de estudio se satisface con la cantidad de datos recolectados y cuadros estadísticos generados, -aproximadamente 3.630 resoluciones consultadas; 1.341 autos y sentencias capturadas y de ellas extraídos las distintas variables útiles ya enumeradas- y la secuencia temporal extendida de la investigación -abarcativa de treinta y un años de actividad del TC, 1980 a 2011-. Ello permite diferentes estadísticas comparadas sobre el propio objeto de estudio. c.- El control comparado externo se satisface con los datos comparados de Tribunales Constitucionales y Cortes Supremas pertenecientes a sistemas políticos extranjeros (Alemania, Argentina, Canadá y EEUU). Por supuesto, esta vía del método comparado presenta no pocas dificultades, ya que requiere buscar estudios que hayan generado estadísticas metodológicamente compatibles a efectos de la comparación o, como en este caso, elaborar las pautas de medición específicas que compatibilicen los datos detectados en trabajos comparados con los que fueron generados para éste. d.- Respecto a la hipótesis accesoria, se ha transitado una de las vías propuestas por los autores que sustentan el método de determinación relativo de independencia judicial a través del examen de las sentencias. Recuérdese que, tal cual la doctrina citada, el examen de las sentencias es la más definitoria a tal fin. En su caso esta vía es condición necesaria para la corroboración de la hipótesis, sólo puede ser refutada por insuficiente en tanto el tránsito por otras demuestre tal cosa.