Suchergebnisse

1. The Arab Middle East / Martin Bunton -- 2. West Africa / David Owusu-Ansah -- 3. East Africa / Valerie J. Hoffman -- 4. Turkey / Markus Dressler -- 5. Iran / Elton L. Daniel -- 6. Central Asia / Devin DeWeese -- 7. Southeast Asia / Nelly van Doorn-Harder -- 8. Europe / John R. Bowen -- 9. The Diaspora in the West / Amir Hussain -- 10. The Qu'ran / Gordon Nickel and Andrew Rippin -- 11. Muhammad / Michael Lecker -- 12. Sunni law / Robert Gleave -- 13. Theology : freewill and predestination / Suleiman Ali Mourad -- 14. Ritual life / Zayn Kassam -- 15. Sufism / Art Buehler -- 16. Shi'ism / William Shepard -- 17. The Ibadis / Valerie J. Hoffmann -- 18. Relations with other religions / David Thomas -- 19. The Arabic language / Mustafa Shah -- 20. Philosophy / Oliver Leaman -- 21. The scientific tradition / George Saliba -- 22. Education / Jeffrey C. Burke -- 23. The transmission of knowledge / Paul L. Heck -- 24. Travel / David Waines -- 25. 'Abd al-Jabbar / Gabriel Said Reynolds -- 26. Nazam al-Mulk / Neguin Yevari -- 27. Al-Ghazali / Frank Griffel -- 28. Ibn 'Arabi / Sajjad H. Rizvi -- 29. Ibn Taymiyya / David Waines -- 30. Nasir al-Din al-Tusi / Zayn Kassam -- 31. Al-Suyuti / Suleiman Ali Mourad -- 32. Shah Wali Allah / Marcia Hermansen -- 33. Bediuzzaman Said Nursi / Zeki Saritoprak -- 34. Sayyid Qutb / William Shepard -- 35. Fazlur Rahman / Earle H. Waugh -- 36. Art / Hussein Keshani -- 37. Architecture / Hussein Keshani -- 37. Material culture / James E. Lindsay -- 39. Military organization and warfare / Niall Christie -- 40. Popular piety and cultural practices / Earle H. Waugh -- 41. Music / Michael Frishkopf -- 42. Cinema / Ganal Danmez-Colin -- 43. Civilization / Akbar Ahmed -- 44. Social change / Ebrahim Moosa -- 45. Secularism / Amila Buturovic -- 46. Public ethics / Amyn B. Sajoo -- 47. Marriage, family, and sexual ethics / Kecia Ali -- 48. Women, gender and human rights / Simonetta Calderini -- 49. Religious minority rights / Christopher Buck.

Dinasti Saljuk didirikan oleh Thugrul Bek pada tahun 429 H./1037 M. Nama dinasti ini dinisbahkan pada nama neneknya yaitu Saljuk bin Tugag yang berasal dari kabilah kecil Suku Ghuzz di wilayah Turkistan. Dinasti ini mendapat pengakuan dari khalifah Abbasiah di Bagdad pada tahun 432 H/1040 M. Dinasti Saljuk berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan merebut satu persatu wilayah, sampai pada tahun 447 H. pengaruh Salajika telah tersebar ke seluruh Persia. Bani Salajika memberikan kontribusi dalam peradaban Islam terutama di bidang pendidikan dan tasawuf. Pada masa Malik Syah yang dibantu oleh Nizham al-Mulk sebagai wazir, membuat kebijakan dengan pembangunan dan penghibaan sejumlah madrasah dan perguruan tinggi di dalam setiap kota-kota besar di wilayah Kekuasaan Saljuk. Selain bidang pendidikan, pemerintahan Saljuk juga mendukung Khanaqah yakni sebuah bangunan untuk kegiatan para sufi, biasanya seorang syaikh bertempat tinggal, menyampaikan pengajaran kepada muridnya dan menyelenggarakan peribadatan sufi. Bukan hanya pembangunan mental spritual, dalam pembangunan fisik pun dinasti saljuk banyak meninggalkan jasa. Malik Syah terkenal dengan usaha pembangunan di bidang yang terakhir ini. Banyak mesjd, jembatan,iri gasi, dan jalan raya dibangunnya.

The Policy is a literary work in Persian belongs to Saljuk period that is written by a famous Iranian minister named Nizam al-Mulk Tusi; a person due to his beliefs in the absolute monarchy seeks to promote an attitude that based on it, the acceptance of an autocratic king would be desirable. Therefore when we study his work, with respect to the psychological theories presented by Eric Berne, we will find traces of a type of ritual that can be called the keeper autocracy ritual. The ritual that tries to encourage people to transact from the position of adapted child to the king who shows activism from the position of the parent state, which in the long run leads to the autocracy acceptance among people, and gives power and strength to authoritarian governments. With such an approach, the present paper is going to show the components of Iranian culture rooted in its history, and throughout history has resulted in the acceptance of the autocratic governments by the people in this country.Keywords: policy, autocracy, Iranian society, Eric Bern, ritual.

Cover -- Book Title -- Copyright -- Contents -- Acknowledgements -- Introduction: What does it all mean? -- Emperors, Caliphs and Sultans -- 1 The Great Mosque of Cordoba, eighth totenth century -- 2 Carved Ivory Oliphant of the Fatimid Caliphate. Sicily, eleventh century -- 3 Turkish Composite Bows, created by twentieth-century master craftsmen -- 4 The Mausoleum of Sultan Sanjar, Merv, Turkmenistan, eleventh century -- 5 The Murder of Nizam al-Mulk from a fourteenth century illuminated manuscript of the Jami al-Tawarikh,the Compendium of Chronicles or World History ofRashid-al-Din Hamadani. Topkapi Palace Museum -- Popes, Kings and Emperors -- 6 Hagia Sophia and the Grave of Dandolo, Istanbul -- 7 The Temple Mount viewed from the Mount of Olives -- 8 The Kiss of Peace depicted in a relief sculpture in the tympanum of the church of Anzy-le-Duc, Saône-et-Loire, Burgundy. Probably eleventh century -- 9 The Bayeux Tapestry showing Duke William mustering and leading a charge of his Knights, eleventh century -- 10 William Marshal at a Joust unhorses Baldwin Guisnes, who survives the bout thanks to his chain-mail armour. From the Historia Major of Matthew Paris, c. thirteenth century -- A Youthful Venture -- 11 The Staronová Synagoga, Europe's Oldest Active Synagogue. Josefov, Prague. Completed c. 1270 -- 12 Trajan's Column, Rome, showing Roman siege artillery, 113-117 -- 13 Brass Pen Box showing scenes of Hunting and Falconry. Mamluk Period Syria, probably thirteenth century -- 14 The Catapulting of Ibrahim into the Fire in Edessa. Page from an unidentified Ottoman manuscript c. 1600 -- 15 Plaque from a Portable Altar Showing the Crucifixion and the piercing of Christ's Flank by Longinus' Lance. Germany, Lower Rhine Valley,eleventh century -- La Gerusalemme Liberata.

Penelitian ini berjudul simbol kekerasan politik di Irak era kepemimpinan Saddam Hussein dalam novel Ukhruj Minha Ya Mal'un Karya Saddam Hussein. Saddam Hussein adalah seorang presiden di negara Irak sekaligus sastrawan yang hebat. Ia menggunakan karya sastra sebagai alat pengkritik untuk melawan kekerasan-kekerasan yang dilakukan musuhnya. Seperti dalam novel Ukhruj Minha Ya Mal'un yang didalamnya banyak menceritakan kelicikan dan kejahatan yang dilakukan oleh musuhnya yaitu Amerika. Ia juga menciptakan beberapa karya sastra diantaranya novel yang berjudul Zabibah Wa al-Mulk, al-Qal'ah al-Hashinah, Rijal Wa Madinah dan Ukhruj Minha Ya Mal'un. Maka dari itu, peneliti menggunakan novel sebagai objek dalam penelitian ini.Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk memahami simbol kekerasan politik di Irak era kepemimpinan Saddam Hussein dan mendeskripsikan makna kekerasan politik yang terdapat dalam novel Ukhruj Minha Ya Mal'un karya Saddam Hussein. Sehingga dalam novel tersebut, dapat diketahui variasi kekerasan politik yang disimbolkan.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan sesuai dengan hasil menelaah dan mengkaji sumber data yang didapatkan dari novel Ukhruj Minha Ya Mal'un. Sedangkan kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep triadik Semiotika Charles S. Peirce, yaitu mengungkap Representamen (R), Objek (O), serta Interpretan (I).Berdasarkan analisis, penelitian ini ditemukan 20 data yang memberikan simbol-simbol kekerasan politik, diantaranya: (1) kekerasan tidak langsung (indirect violence); (2) kekerasan alienatif (alienative violence); (3) kekerasan refresif (represif violence); (4) peperangan; (5) revolusi. Kekerasan politik adalah suatu kondisi yang sangat tidak ingin dihadapi oleh sebagian besar dari masyarakat serta hanya menguntungkan bagi elit politik saja. Karena hal itu, dengan adanya analisis ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi dasar dalam mengenal dan mengetahui variasi dari kekerasan politik yang biasa terjadi disekelilingnya.

Introduction : The Umayyad World / Andrew Marsham -- Living Together : Social Perceptions and Changing Interactions of Arabian Believers and Other Religious Communities during the Umayyad Period / Fred M. Donner -- Prophetic Dominion, Umayyad Kingship : Varieties of Mulk in the Early Islamic Period / Sean W. Anthony -- Ethnicity, Power and Umayyad Society : The Rise and Fall of the People of Maʻadd / Peter Webb -- Umayyad Visual Culture and Its Models / Katharina Meinecke -- Aspects of Umayyad Administration / Marie Legendre -- The Social and Economic Background of Provincial Administrators in Egypt / Lucian Reinfandt -- The Umayyads and the Formation of Islamic Judgeship / Mathieu Tillier -- Al-Awzaʻi and the Umayyad Influence on Islamic Legal Development / Steven Judd -- The Surrender Agreements -- Origins and Authenticity / Milka Levy-Rubin -- The Umayyad North (Or : How Umayyad was the Umayyad Caliphate?) / Alison M. Vacca -- Elites in the Countryside : The Economic and Political Factors behind the Umayyad 'Desert Castles' / Denis Genequand -- The Umayyad Red Sea as an Islamic Mare Nostrum / Veronica Morriss and Donald Whitcomb -- The Umayyads and North Africa : Imperial Rule and Frontier Society / Corisande Fenwick -- Conquest and Settlement : What Al-Andalus can tell Us about the Arab Expansion at the Time of the Umayyad Caliphate / Eduardo Manzano Moreno -- Ecology, Economy and the Conquest of Khurasan / Arezou Azad -- The Transition from Late Antiquity to Early Islam in Western Arabia / Harry Munt -- Ibn al-Zubayr, the Kaʻba and the Dome of the Rock / Gerald Hawting -- Umayyad Jerusalem : From a Religious Capital to a Religious Town / Suleiman A. Mourad -- Arabic Rock Inscriptions up to 750 CE / Ilkka Lindstedt -- The Written Transmission of the Qur'an during Umayyad Times : Contextualising the Codex Amrensis 1 / Eléonore Cellard -- Christian Art and Visual Culture in Umayyad Bilad al-Sham / Basema Hamarneh -- Kharijism in the Umayyad Period / Hannah-Lena Hagemann and Peter Verkinderen -- Qurashi Marriage and the Roots of Revolt : The Rebellion of ʻAbd Allah b. Muʻawiya, 744 -- 747 / Majied Robinson -- How the West was Won : Unearthing the Umayyad History of the Conquest of the Maghrib / Edward Coghill -- Power, Law and Ideology in Umayyad Al-Andalus / Mateusz Wilk.

Avec l'avènement de la dynastie mérinide, un ensemble de facteurs contribuent à renouveller la question de la légitimité du pouvoir au Maghreb. Une nouvelle figure du souverain voit le jour, celle du mawlà (le maître). La diffusion de ce titre de proximité va de pair avec l'émergence d'une théologie politique associant les qualités et marques personnelles du souverain ('ilm, ḥilm, ma'rifa, šawka) en référence à un ensemble de figures validantes ('ulamā', šurafā' awliyā', ğund). Ce discours, que l'on voit poindre à travers le lexique et le formulaire des écritures emblématiques, trouve ses principales assises auprès de la pensée mystique, notamment sâdilite. Le verset LVII-3 des monnaies mérinides, qualifiant Dieu d'Apparent et de Caché, active une image de la royauté située entre ẓâhir et bâṭin. Le fond du discours, liant économie du Salut et économie de la prospérité, souligne la place spécifique du mawlâ. C'est dans la servitude adorative ('ubûdiyya) de son propre Maître (Dieu) que le souverain bénéficie de la grâce {ni'ma) et du soutien {naṣr) qui fondent sa souveraineté (rubūbiyya) et transforment la force animale (šawka) inhérente à la royauté (mulk) en force légitime au profit de la communauté. ; Con la llegada de la dinastía benimerín, un conjunto de factores contribuye a renovar la cuestión de la legitimidad del poder en el Magreb. Va a surgir una nueva figura de soberano, la del mawlā (señor). La difusión de este título es paralela al nacimiento de una teología política que asocia las cualidades y marcas personales del soberano ('ilm, ḥilm, ma'rifa, šawka), con referencia a un conjunto de figuras de validación ('ulamā', šurafā', awliyā', ğund). Este discurso, que asoma a través del léxico y las fórmulas de las escrituras emblemáticas, encuentra su principal apoyo en el pensamiento místico, especialmente en el šāḏilī. El versículo LVII-3 de las monedas benimerines, que califica a Dios como Aparente y Oculto, activa una imagen de la realeza situada entre z.àhir y bāṭin. El fondo de este discurso, que une economía de la salvación y economía de la prosperidad, subraya el lugar específico del mawlā. En la servidumbre y la adoración ('ubūdiyya) de su propio Señor (Dios), el soberano se beneficia de la gracia (ni'ma) y del amparo (naṣr) que fundan su soberanía (rubūbiyya) y transforman la fuerza animal (šawka) inherente a la realeza (mulk) en fuerza legítima en provecho de la comunidad.

Pemilihan Presiden dan wakil Presiden di Indonesia, diatur dalam Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi "Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ". Ashabiyah dalam pandangan Ibnu Khaldun merupakan perasaan satu kelompok, kekuatan kelompok atau solidaritas sosial, dimana Ashabiyah tersebut mempunyai tujuan untuk meraih Al-Mulk (kekuasaan). Pernyataan tersebut menjadi bahan bagi peneliti untuk mengkaji tentang relevansi antara konsep ashabiyah Ibnu Khldun dengan peran partai politik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Fokus penelitian adalah, pertama: bagaimana konsep Ashabiyah dengan Partai Politik yang ada di Indonesia, Kedua: Bagaimana relevansi Ashabiyah dengan sistem pemilihan Presiden dan akil Presiden di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum dengan cara membaca, menelaah dan mencatat dari sumber bahan hukum pustaka. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ashabiyah dan partai politik memiliki kesamaan dalam hal dukungan yang diberikan kepada kepala negara. Kedua, ashabiyah dan partai politik sama-sama dapat berkoalisi untuk meraih dukungan yang lebih dari rakyatnya. Berbeda halnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan di dalam konsep ashabiyah bahwa kepala negara terpilih dari golongan ashabiyah yang paling dominan dan berperan.

Ever increasing demand for food, electricity and domestic
water use due to rapid growth in population has remained a key challenge
for Pakistan since the 1950s. The country has invested heavily in water
engineering projects to establish the world's largest gravity-driven
irrigation network on the Indus [Bandaragoda (2006); Bengali (2009)].
Besides fulfilling a significant proportion of the country's energy
demand from hydro-power installations, the system irrigates about 14
million hectares of farmlands and supports agriculture sector to
contribute about 21 percent of the GDP, 60 percent of the exports and 45
percent of the labour force [Bhutta (2006); Pakistan (2012)]. Amidst its
development, the elaborated irrigation facility has left a deep
footprint on productivity and environment of the basin itself in the
form of the rising levels of water-logging and salinity and the
degradation of deltaic ecology [Briscoe and Qamar (2009); Memon and
Thapa (2011)]. By the 1960s, every year about 40,000 hectares of fertile
farmlands were turning into wastelands because of water-logging and
salinity in the basin [Bhutta (2006); Mulk (2009); Qureshi, et al.
(2008)]. Therefore, the country had no option but to develop a remedial
drainage network of thousands of kilometres of drains and numerous tube
wells parallel to the existing irrigation infrastructure.

Di dalam sejarah peradaban Islam, pembangunan bidang pendidikan mendapat perhatian yang sangat besar oleh penguasa dari berbagai daulah, tidak terkecuali pada masa daulah Gaznawiyah, Buwaikhi dan Salajikah. Meskipun ketiga daulah ini disebutkan berada pada fase kemunduran peradaban Islam itu sendiri, namun perhatian penguasa terhadap bidang pendidikan tidak berkurang, bahkan tetap berkembang cukup pesat. Materi sejarah yang mengungkapkan jejak-jejak peradaban di bidang pendidikan pada masa tiga daulah tersebut sangat terbatas dan perlu dilakukan eksplorasi data kesejarahan sehingga dapat disajikan dalam pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Melalui studi pustaka dengan pendekatan sosio historis, ditemukan fakta-fakta sejarah tentang perkembangan pendidikan pada masa daulah Gaznawiyah, Buwaikhi dan Salajikah, yaitu: (1) politik kekuasaan yang diterapkan oleh ketiga daulah tersebut mempengaruhi model lembaga pendidikan yang berkembang seperti terbentuknya sekolah-sekolah yang berorientasi kemazhaban maupun paham tertentu, dan semua itu tidak terlepas dari aliran atau paham yang dianut oleh sang penguasa seperti pada masa daulah Gaznawiyah dan Buwaikhi dengan paham syi'i. (2) Meskipun pengaruh paham aliran maupun paham mazhab sedemikian kuat dalam pembentukan lembaga pendidikan, namun model madrasah yang dikembangkan oleh Nizam al-Mulk pada masa Daulah Salajikah memberikan kontribusi yang besar pada perkembangan pendidikan masa selanjutnya terutama pembangunan Lembaga Perguruan Tinggi Islam; dan (3) Tokoh-tokoh yang menopang terselenggaranya pendidikan pada masa Dualah Gaznawiyah, Buwaikhi dan Salajikah adalah para penguasa dan para ulama/cendekiawan muslim. Sebagian besar dari tokoh-tokoh tersebut merupakan alumni dari lembaga-lembaga pendidikan yang berkembang pada masa dualah tersebut.

The first information about the use of the squares was reached at the time of the Gokturks and continued with the Seljuk Empire. In the cosmology of the Seljuk Empire period, the sky squares / (Gokmeydan) provided the four basic elements which were; economy, military physical education, socialization, and sport. One of the most important elements to be considered about the sport was the establishment and operation of Sky square / (Gokmeydan) institutions while Seljuks were urbanizing. Even, it is known that Nizam al-Mulk, vizier of Sultan Malik-Shah I, was working on this issue intensively (İşcan, 1988). In this way, the sport was organized by the state to organize the sports, as well as sportsman training, protection, and nutrition. The sport was also influenced by the changing urbanization culture. In particular, it played an active role in ensuring security and urbanization in rural areas. The most striking example of this was the establishment of sports lodges for various branches in rural areas where urbanization was possible. As urbanization began, these sports lodges and buildings belonged to those lodges became a district of the city. To become the best fighting society, the Seljuk Empire reached its goal using its all facilities through Sky squares and Sports lodges. In addition to military physical education (both man and horse in terms of the period), Sky squares/ (Gokmeydan) and Sport lodges, which were opened to the people living in the city on certain days of the week, caused the public to operate in various sports branches as well as the establishment of enterprises that produce sports instruments of their interest and contribute to Seljuk economy.

The first information about the use of the squares was reached at the time of the Gokturks and continued with the Seljuk Empire. In the cosmology of the Seljuk Empire period, the sky squares / (Gokmeydan) provided the four basic elements which were; economy, military physical education, socialization, and sport. One of the most important elements to be considered about the sport was the establishment and operation of Sky square / (Gokmeydan) institutions while Seljuks were urbanizing. Even, it is known that Nizam al-Mulk, vizier of Sultan Malik-Shah I, was working on this issue intensively (İşcan, 1988). In this way, the sport was organized by the state to organize the sports, as well as sportsman training, protection, and nutrition. The sport was also influenced by the changing urbanization culture. In particular, it played an active role in ensuring security and urbanization in rural areas. The most striking example of this was the establishment of sports lodges for various branches in rural areas where urbanization was possible. As urbanization began, these sports lodges and buildings belonged to those lodges became a district of the city. To become the best fighting society, the Seljuk Empire reached its goal using its all facilities through Sky squares and Sports lodges. In addition to military physical education (both man and horse in terms of the period), Sky squares/ (Gokmeydan) and Sport lodges, which were opened to the people living in the city on certain days of the week, caused the public to operate in various sports branches as well as the establishment of enterprises that produce sports instruments of their interest and contribute to Seljuk economy. Article visualizations:

Front Matter -- Copyright Page -- Preface -- Abbreviations -- Notes on Contributors -- Mamluk Diplomatics: the Present State of Research /Frédéric Bauden -- Mamluk Diplomacy: the Present State of Research /Malika Dekkiche -- Diplomatic Conventions -- Diplomatics, or Another Way to See the World /Malika Dekkiche -- Strong Letters at the Mamluk Court /Lucian Reinfandt -- Embassies and Ambassadors in Mamluk Cairo /Yehoshua Frenkel -- The Mongols and Their Successors -- Careers in Diplomacy among Mamluks and Mongols, 658–741/1260–1341 /Anne F. Broadbridge -- The Golden Horde and the Mamluks: the Birth of a Diplomatic Set-Up (660–5/1261–7) /Marie Favereau -- Mamluk-Ilkhanid Diplomatic Contacts: Negotiations or Posturing? /Reuven Amitai -- Baghdad between Cairo and Tabriz: Emissaries to the Mamluks as Expressions of Local Political Ambition and Ideology during the Seventh/Thirteenth and Eighth/Fourteenth Centuries /Hend Gilli-Elewy -- Between Iraq and a Hard Place: Sulṭān Aḥmad Jalāyir's Time as a Refugee in the Mamluk Sultanate /Patrick Wing -- The Timurids, the Turkmens, and the Ottomans -- Niẓām al-Dīn Shāmī's Description of the Syrian Campaign of Tīmūr /Michele Bernardini -- Diplomatic Entanglements between Tabriz, Cairo, and Herat: a Reconstructed Qara Qoyunlu Letter Datable to 818/1415 /Frédéric Bauden -- Fixed Rules to a Changing Game? Sultan Meḥmed II's Realignment of Ottoman-Mamluk Diplomatic Conventions /Kristof D'hulster -- The Western Islamic Lands -- Diplomatic Correspondence between Nasrid Granada and Mamluk Cairo: the Last Hope for al-Andalus /Bárbara Boloix Gallardo -- Entre Ifrīqiya hafside et Égypte mamelouke: Des relations anciennes, continues et consolidées /Mounira Chapoutot-Remadi -- Tracking Down the Hafsid Diplomatic Missions All the Way to the Turco-Mamluk Borders (892–6/1487–91) /Lotfi Ben Miled -- Arabia, India, and Africa -- Diplomatic Networks of Rasulid Yemen in Egypt (Seventh/Thirteenth to Early Ninth/Fifteenth Centuries) /Éric Vallet -- "Aggression in the Best of Lands": Mecca in Egyptian-Indian Diplomacy in the Ninth/Fifteenth Century /John L. Meloy -- Some Remarks on the Diplomatic Relations between Cairo, Delhi/Dawlatābād, and Aḥmadābād during the Eighth/Fourteenth and Ninth/Fifteenth Centuries /Stephan Conermann and Anna Kollatz -- The Ḥaṭī and the Sultan: Letters and Embassies from Abyssinia to the Mamluk Court /Julien Loiseau -- "Peace Be upon Those Who Follow the Right Way": Diplomatic Practices between Mamluk Cairo and the Borno Sultanate at the End of the Eighth/Fourteenth Century /Rémi Dewière -- The Latin West -- The European Embassies to the Court of the Mamluk Sultans in Cairo /Pierre Moukarzel -- In the Name of the Minorities: Lisbon's Muslims as Emissaries from the King of Portugal to the Sultan of Egypt /Maria Filomena Lopes de Barros -- Envoys between Lusignan Cyprus and Mamluk Egypt, 838–78/1435–73: the Accounts of Pero Tafur, George Boustronios and Ibn Taghrī Birdī /Nicholas Coureas -- Negotiating the Last Mamluk-Venetian Commercial Decree (922–3/1516–7): Commercial Liability from the Sixth/Twelfth to the Early Tenth/Sixteenth Century /Gladys Frantz-Murphy.

Durante la denominada "primavera árabe" (al-rabīʻ al-ʻarabī) las mayorías populares, al grito de "el pueblo quiere la caída del régimen" (al-shaʻb yurīd isqāṭ al-niẓām), se levantaron en rechazo a las elites tradicionales que durante décadas se beneficiaron del sistema político vigente (El-Katiri, 2014: 40). Sin embargo, la "primavera democrática" (al-arabīʻ al-dīmuqrāṭī) fue secuestrada por los grupos de mujāhidīn que desataron la violencia. En la región del MENA, salvo contadas excepciones es difícil ver hoy en el escenario más allá de los totalitarismos neo-islámicos, las proxy wars o los estados desintegrándose entre los enfrentamientos internos y la represión. En este contexto, las múltiples manifestaciones teológico-políticas islámicas adquieren una importancia creciente en el escenario ideológico contemporáneo, tanto en el mundo árabe como en el occidental. Se ha afirmado que el conflicto entre el mundo occidental y los mujāhidīn no es una disputa alrededor de territorio o recursos sino por modos de vida diametralmente opuestos (Raab, 2012: 10). Sin embargo, la disputa con las corrientes políticas o político-militares de mujāhidīn es simultáneamente "material" y "simbólica". Las razones instrumentales e ideológicas se complementan mutuamente. Es difícil plantear en qué medida la jihād es una amenaza más a la "identidad" que a los "intereses" del mundo occidental (Crenshaw, 2008: 79), como si ambos pudieran distinguirse fácilmente. Ciertamente, la ideología desplegada por Dāʿish no podrá cubrir por sí sola su creciente descalabro militar y económico (Hansen-Lewis y Shapiro, 2015: 151). Sin embargo, cuando más temprano que tarde Dāʿish sea derrotado militarmente el mundo occidental volverá a descubrir que su relevancia no es al nivel de la organización en sí misma sino en cuanto una ideología, una fuente de inspiración (Canadian Security Intelligence Service, 2012-2013: 53) y que es entonces hacia ella donde deben dirigirse los esfuerzos. Sin duda, los islāmiyyūn no son una causa sino un síntoma no sólo de una realidad material sino también de un contexto –y de una historia intelectual. En ese sentido, cualquier intento de comprender la dinámica política de la región del MENA debe partir de un profundo conocimiento de las ideas de los principales pensadores islámicos tanto medievales como contemporáneos (Müller, 2014: 68). Afirmar, como se hace frecuentemente, que Dāʿish "no es islámico" o "no representa al islam" tiene dos consecuencias no deseadas. Por un lado, dificulta comprender los motivos, las aspiraciones en última instancia teológicas –y no meramente ideológicas– que lo sostienen. Por otro lado, potencia su meta-narrativa apocalíptica, reforzando la idea de que, previo a la hora final, los verdaderos creyentes se separarán, y serán separados, radicalmente del resto del mundo. Es necesario abandonar esta perspectiva que supone que los mujāhidīn "son personas seculares, con concepciones políticas modernas, que aunque tengan una apariencia medieval en realidad aspiran a alcanzar ciertas concesiones políticas que solamente disfrazan bajo la idea de un supuesto ʿestado islámicoʾ" (Wood, 2015: 4). Es verdad que, buscando atraer a muchos musulmanes sunniyyūn que no comparten el núcleo de su visión del mundo pero sí los sentimientos anti-shīʿah, especialmente en ciertas zonas del mundo árabe donde las identidades sectarias son muy relevantes, en ocasiones la retórica de Dāʿish –dirigida específicamente al público local que consume las cadenas de televisión locales y los periódicos en árabe– hace hincapié en dichos motivos sectarios por sobre los específicamente religiosos. En un contexto donde una gran parte de la población ve a su gobierno como "secuestrado" por la shīʿah y en última instancia por Irán (Watts, 2015: 159), Dāʿish ha contado con la inesperada ayuda incluso de cadenas televisivas como Baghdad –perteneciente al al-Ḥizb al-Islāmī al-ʿIrāqī– y periódicos como al-Quds al-ʿArabī, desde donde en muchas ocasiones se "normaliza" a Dāʿish colocándolo como un actor más en un enfrentamiento sectario o en última instancia político (Sowell, 2015: 130-141). Ahora bien, es un error considerar que las creencias religiosas de Dāʿish esconden motivos políticos ocultos, más allá de esta retórica circunstancial. Dāʿish no persigue un agenda en última instancia ideológicamente secular. Las fuentes de inspiración de Dāʿish son las que lo han llevado a imaginar sus metas últimas, una determinada justificación del uso de la violencia, construir una estrategia exitosa de reclutamiento, desarrollar un cierto estilo de gobierno y en definitiva a lograr el alcance conocido. En este sentido, la investigación sobre las diversas facetas de Dāʿish debe continuar algunos de los puntos que –muy incipientemente– se ha intentado al menos poner de manifiesto a lo largo de esta investigación. En primer lugar, en lo que respecta a los estudiosos occidentales, debe basarse en fuentes primarias. Es la única forma de evitar los reduccionismos que, mediante simplificaciones, convierten involuntariamente a los actores políticos en meras caricaturas. En segundo lugar, y esto les compete especialmente a los académicos del mundo arabe, debe intentar comprender las narrativas propias de cada organización, buscando las razones propias que se esgrimen en cada caso y dejando lado la idea de que los mujāhidīn son una suerte de "patología" de las sociedades islámicas. En tercer lugar, los análisis deben ser lo más específico posibles, entendiendo los roles de los movimientos estudiados en el marco de sus distintos contextos, en relación con otras organizaciones de distinto tenor, vinculados de un modo u otro con el mundo occidental, y evitando aislarlos teóricamente para hacer grandes comparaciones que, por su abstracción, son en última instancia tan verdaderas como falsas (Utvik, 2011: 141-143). El objetivo de esta tesis ha sido analizar las narrativas construidas por Dāʿish en el marco de las estrategias de comunicación desplegadas por las organizaciones de mujāhidīn y a partir de su propia historia. El centro de la estrategia comunicativa de Dāʿish es una cierta narrativa –en sentido amplio– desplegada a partir de un núcleo identitario. Su objetivo es conectar las emociones políticas de esta identidad-en-construcción en vistas a modificar el balance de poder. Así, las identidades son utilizadas como una herramienta en la disputa política –pero esas mismas identidades crean luego realidades que se replican a sí mismas (Luomi, 2008: 48). La intención de la narrativa de Dāʿish es transformar las percepciones tanto del pasado como del presente, modificar la organización de los grupos humanos potenciando la creación de otros nuevos y alterar la cultura enfatizando ciertas formas de ver la realidad por sobre otras. Así, pone sobre la mesa una nueva interpretación del mundo en vistas a modificarlo (Martin, 1995: 13). Es necesario poder comprender profundamente esta intepretación para poder superar la instancia actual en la que sólo se aspira a buscar, más o menos desorganizadamente, una contra-narrativa para cada una de las narrativas de Dāʿish, aspirando a construir una narrativa radicalmente alternativa (Winter, 2015: 39). Esta tesis ha pretendido ser, modestamente, un paso en esta dirección. ; Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales