Suchergebnisse

Muhammad is a great human figure, the messenger of God who was given the mandate to deliver the message, or teachings of God, which became known as the teachings of Islam. His noble character attracted the sympathy of the Arab community at that time, even though some people were uneasy about his existence. As a chosen human, he is equipped with knowledge and abilities. God also gave him a noble position among humans by giving him the title of prophecy. This noble position shows that he is truly the messenger of God. In addition, the expertise of the Prophet Muhammad and his belief in the eyes of the people in regulating, maintaining, developing the territory, building cities, giving attention, peace, welfare and progress of society, made him worthy of being called a "statesman". In implementing teachings, regulating the wheels of life and government, he applies the values of Islamic teachings and also the principle of compassion for all nature. Abstrak Muhammad adalah sosok manusia agung utusan Tuhan yang diberikan amanah menyampaikan risalah, atau ajaran Tuhan, yang kemudian dikenal dengan ajaran Islam. Akhlaknya yang mulia menarik simpati masyarakat arab kala itu, meskipun sebagian kalangan resah dengan keberadaannya. Sebagai manusia pilihan, ia dibekali dengan ilmu dan kemampuan. Tuhan pun memberikan kedudukan mulia di antara manusia dengan memberikannya gelar kenabian. Kedudukan mulia ini menunjukkan bahwa ia adalah benar-benar sang utusan Tuhan. Selain itu, kepiawaian Nabi Muhammad dan kepercayaannya di mata masyarakat dalam hal mengatur, menjaga, mengembangkan wilayah kekuasaan, membangun kota-kota, memberikan perhatian, kedamaian, kesejahteraan serta kemajuan masyarakat, menjadikannya layak disebut sebagai "negarawan". Dalam mengimplementasikan ajaran, mengatur roda kehidupan dan pemerintahan, ia menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dan juga prinsip kasih sayang terhadap seluruh alam.

It was proven that the letter format of the Prophet delivered to the kings during his da'wah was astounding. His letters being written by Zaid bin Thabit were always preceded by Basmalah word, whereas the letters were sent to unbelievers. This study is a kind of descriptive qualitative research that used a historical approach. The result shows that there were some reasons behind the Prophet messages as a medium of da'wah to the kings: a) it was a result of the Hudaybiya Peace Treaty and the success of the Prophet on establishing Muslims force in Medina. It was influenced by the conflict between King Heraclius and King Kisra Abrawaiz. b) the Prophet's letters were likely to show that the Prophet Muhammad was the Medina leader. c) it was triggered by the universality of Muhammad prophet-hood as a leader of mankind, as well as the crisis of confidence experienced by Najasyi and Muqouqis.***Format surat dakwah Rasulullah saw yang dikirimkan kepada para raja sangatlah menkajubkan. Surat-surat Rasulullah saw yang ditulis oleh sekretarisnya yakni Zaid bin Tsabit selalu didahului kalimat Basmalah, padahal surat-surat itu akan dikirimkan kepada orang-orang kafir. Jenis penelitian ini kualitatif dengan menggunakan pendekatan historis, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu ada beberapa latar belakang pengiriman surat sebagai media dakwah: a) akibat Perjanjian Perdamaian Hudaibiyah, keberhasilan Rasulullah saw membentuk kekuatan umat muslim di Madinah, dan konflik yang terjadi antara Raja Heraclius dan Kisra Abrawaiz. b) surat Rasulullah saw. yang bernuansa politik ingin menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin Madinah. c) universalitas kenabian Muhammad saw sebagai pemimpin umat manusia, serta krisis kepercayaan yang dialami Najasyi dan Muqouqis

This study focuses on the socio-political influence on the formation of Islamic law and vice versa. The establishment of Islamic law or tarikh al-Tasyri has begun since the early days of prophethood, the Khulafauurasyidin, Umawiya, Abbasid, Ottoman-era until entering the era of the Nation-State in the 15th century Hijriah. This research is a library research-based by tracing various references related to the discussion. This study found that the formation of Islamic law was marked by the birth of several products of Islamic law legislation that had existed from the late 80s until the early 90s. The birth of Islamic law products cannot be separated from the socio-political influences. The continuity of the existence of Islamic law and the state socio-politics influence and reinforce each other. In fact, this phenomenon is not only in Indonesia but also in many Muslim-majority countries. ; Kajian ini difokuskan pada pengaruh sosial politik terhadap pembentukan hukum Islam atau sebaliknya. Pembentukan hukum Islam atau tarikh al-Tasyri telah dimulai sejak masa awal kenabian, masa Khulafauurasyidin, Umawiyah, Abbasiah, Utsmaniyah hingga memasuki era Nation State (Negara Bangsa) di abad ke 15 Hijriah. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka dengan menelusuri berbagai referensi terkait pembahasan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pembentukan hukum Islam ditandai wujudnya dengan lahirnya sejumlah produk perundangan hukum Islam yang telah ada sejak akhir tahun 80-an atau wal tahun 90-an. Lahirnya produk hukum Islam tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sosial politik yang ada. Keberlangsungan eksistensi hukum Islam di satu sisi, dan eksistensi sosial politik kenegaraan pada sisi yang lain, antara keduanya saling mempengaruhi dan saling menguatkan. Realitas ini terjadi tidak saja dalam kasus di Indonesia tetapi juga di terjadi di sejumlah negara berpenduduk mayoritas Islam.

The formulation of hudûd law has been more synonymous with criminal and punishment forms. Such formulations and construct are recognized to distort the true concept of hudûd. It also implicates on the theoretical debate in Islamic penal law. The main goal of this paper is to explore and elaborate the hudûd discourse in the study of Islamic law. This paper is a library research with a hermeneutical approach. The data collection technique used in this research is a documentary study (historical) which is elective-eliminative historic in nature. The analysis methods used in the research are the general methodical elements such as interpretation and deductive-inductive also personal reflection. This paper produces several conclusions: (1) The discourse of hudûd penal in the Islamic criminal law studies has experienced a paradigm shift as a dynamic entity from time to time. And the stipulation of hudûd penal is an Islamic Juristic formulation (fuqahā') and (2) As a product of ijtihad, stipulation of hudûd or its existence is open with criticism using contemporary epistemology. (Rumusan hudûd yang selama ini ada lebih identik dengan bentuk pidana dan hukuman. Rumusan dan konstruksi yang demikian diakui telah mendistorsikan konsep sebenarnya tentang konsepsi hudûd. Paper ini bertujuan mengupas serta mengelaborasi diskursus hudûd dalam studi hukum Islam. Disamping itu, tulisan ini juga melacak pergeseran- paradigma terkait konsepsi dan rumusan hudûd yang muncul sepanjang sejarah. Tulisan ini menggunakan pendekatan hermeneutika-tematis melalui studi dokumenter bersifat historis elektif-eliminatif. Data akan dibandingkan, dianalisis serta disaring hingga tersisa satu teori yang paling relevan. Paper ini menyimpulkan bahwa diskursus hudûd dalam hukum Islam telah mengalami pergeseran paradigma (paradigm shift) dari waktu ke waktu. Dan, rumusan hudûd yang identik dengan bentuk-bentuk pidana (al-ꞌuqûbât al-muqaddarah) merupakan ijtihad para fuqahâ' atas tradisi kenabian (Sunnah). Sebagai hasil ijtihad, rumusan hudûd yang ada merupakan ruang ilmu yang terbuka dengan kritik)

Abstract: Islam brings universal messages involve justice, equality, respect and humanity. These actually are the sacred Sunnah of the Prophet. However, the current problems of human are so varied, in line with the development of information and technology which are so advanced. Those problems could be positive if everyone really understands the universal messages of Prophet by always on the side of social-humanity. This article seeks to examine the problem of human rights and Islamic law as the one of efforts to resolve the dichotomy between Islam and the humanity problems. This article is the conceptual study which specifically uses qualitative descriptive study. The conclusion of this study is the dichotomy between the concept of human rights and Islamic law must be resolved, both are on one purpose involve justice, equality and humanity. Human right is a common concern regardless of any interest, whether religious, politic, culture, and even science. If there is no harmony in the concept of humanity in a religious frame or tauhid, then the understanding of humanity must be freed from all forms of identity of interests.Abstrak: Islam membawa pesan universal yang abadi, yakni: keadilan, persamaan, penghargaan, dan kemanusiaan. Pesan universal inilah yang sebenarnya Sunnah Nabi yang suci. Namun problem terkini umat manusia begitu variatif, dengan semakin majunya informasi dan teknologi. Problem tersebut bisa menjadi positif jika semua orang benar-benar memahami pesan universal kenabian dengan selalu memihak kepada sosial-kemanusiaan. Artikel ini berupaya mengkaji problem HAM dan hukum Islam sebagai salah satu upaya untuk mengakhiri dikotomi antara Islam dan problem kemanusiaan. Artikel ini merupakan kajian konseptual, dengan jenis kajian kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari kajian ini yaitu, dikotomi antara konsep HAM dan hukum Islam haruslah dituntaskan, kedunya berada pada satu ujung tujuan, yakni keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan. Urusan kemanusiaan adalah urusan bersama tanpa memandang kepentingan apapun, baik agama, politik, budaya, bahkan pengetahuan. Jika tidak adanya keharmonisan dan kesepahaman antara konsep kemanusiaan dalam bingkai keagamaan atau tauhid maka pemahaman tentang kemanusiaan haruslah dibebaskan dari segala bentuk kepentingan identitas.

Dari paparan disertasi ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Dengan merujuk 16 (enam belas) karya keislaman lainnya, karya tafsir yang ditulis oleh Raden Pengulu Tafsir Anom tersebut berinterteks dengan teks-teks lain. Karya tafsir tersebut juga berinterteks dengan teks-teks lain yang tidak tertulis berupa realitas kebudayaan di sekitarnya, misalnya memberikan penjelasan ayat dengan mengutip pemahaman-pemahaman umum dalam memahami teks-teks keislaman atau memasukkan tradisi cerita dalam karya tafsirnya. Tradisi lisan berupa cerita-cerita kenabian tersebut merupakan salah satu elemen penting dari budaya pesantren. Teks-teks yang dirujuk tersebut, baik yang berupa teks tertulis maupun tidak tertulis, merupakan teks hipogram. Sedangkan karya tafsir yang ditulis oleh sang pengulu yang merujuk pada teks-teks hipogram tersebut adalah teks transformasi. Hanya saja, karya tafsir tersebut tersebut tidak sepenuhnya mengoptimalkan semua model produksi makna, yaitu permutasi, oposisi dan transformasi. Pola yang digunakan hanya permutasi dan transformasi, yaitu pola memproduksi makna dengan cara penterjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain atau mengubah susunan kalimat yang ada menjadi penjelasan-penjelasan yang mudah dipahami. Pilihan hanya pada dua pola tersebut tentu berimplikasi pada produksi makna yang sangat terbatas. Dengan kata lain, pilihan hanya pada satu pola tersebut mempersempit kemungkinan intertekstualitas tersebut membangun pluralitas makna sehingga penafsiran sang pengulu tidak berkembang secara maksimal. Perspektif yang digunakan di dalamnya bersifat tunggal. Hampir tidak ada dialog yang muncul melalui dimensi-dimensi interlokutor yang bisa diperdengarkan. Keragaman teks rujukan (teks hipogram) tersebut mengindikasikan adanya keragaman budaya. Keragaman budaya yang dimaksudkan di sini tentu saja adalah budaya yang melingkupi para pengarang teks rujukan (teks hipogram). 2. Kecenderungan ortodoksi Islam dalam karya tafsir yang dikarang oleh pengulu ageng Kasunanan Surakarta dapat dilihat dalam dua level. Pertama, level pemikiran sebagaimana dapat dilihat dalam penafsiran-penafsirannya, khususnya pemikiran teologis. Dalam hal hubungan antara Allah sebagai pencipta dan manusia sebagai makhluk, Tafsir Anom menjelaskan bahwa Allah mewajibkan hamba-Nya untuk hanya menyembah kepada-Nya, tidak kepada yang lain. Penyembahan terhadap Allah harus dilakukan secara langsung tanpa melibatkan adanya perantara-perantara (wasīlah) dalam bentuk apapun. Kedua, level rujukan sumber referensi pemikiran-pemikiran tafsirnya. Kecenderungan ortodoksi tampak dalam hal bagaimana Tafsir Anom merujuk kitab-kitab keislaman dalam karya tafsirnya. Perujukan terhadap karya-karya keislaman tersebut dilakukan dengan memposisikannya sebagai anutan. Memposisikan teks-teks yang dirujuk (teks hipogram) sebagai anutan tersebut memiliki konsekuensi-konsekuensi logis bahwa pengarang atau penulis teks yang merujuk (teks transformasi) sepenuhnya setuju dengan garis pemikiran para pengarang teks yang dirujuk (teks hipogram). Bila ideologi keagamaan para pengarang teks-teks yang dirujuk (teks hipogram) diidentifikasi sebagai Islam ortodoks maka ideologi keagamaan pengarang teks baru (teks transformasi) yang menjadikannya sebagai anutan juga bisa diidentifikasi sebagai Islam ortodoks. Kesimpulan bahwa pemikiran sang pengulu bercorak ortodoks tersebut tentu memiliki implikasi lebih jauh bahwa hal tersebut merupakan representasi warna keislaman di Kraton Surakarta. Ideologi keagamaan di Kraton Surakarta adalah Islam ortodoks. Ideologi keagamaan semacam inilah yang paling dapat menjamin stabilitas politik karena dapat menjadi daya ikat sosial (social cohesion). Dalam hal ini bisa dilihat adanya relasi antara agama dan negara, atau relasi antara ortodoksi Islam dengan kekuasaan.

Abstract: The contemporary era of the Islamic world is characterized by a passion for building its own life. This spirit encounters a number of new problems at both internal and external levels. Hence, the variations of Islamic progressive thought and movement emerged to provide solutions to these problems. This variation exhibits its distinctive character and can be shaped into a general pattern of structures composed of five aspects and fourteen components. The ideotheological aspect base consists of the principal sources and joints of Islam and prophethood. The methodological spectrum aspect consists of the legacy of Islamic tradition, law, and methodology. The aspect of ideality concept consists of the concepts of Islam and Muslims and the concepts of comparison of Islam and its treasures. The aspects of action zone consist of behavior, science and technology, politics, and social interaction. The aspects of reality and solutions consist of the reality of Islam and Muslims, the problems of Muslims, and progressive solutions. All these aspects and components move in a hierarchical and circular manner. Hierarchical motion shows the vertical-interactive relation from the highest level to the lowest level. Circular motion shows the referential relation of the lowest level that seeks to trace its sources at the highest level for the fulfillment of progressive solutions with reinterpretative and historical approaches.ملخص: تتميز العصر المعاصر في العالم الإسلامي بشغف لبناء حياته الخاصة. وتواجه هذه الروح عددا من المشاكل الجديدة على الصعيدين الداخلي والخارجي. ومن هنا ظهرت اختلافات الفكر التقدمي الإسلامي والحركة لتقديم حلول لهذه المشاكل. ويظهر هذا الاختلاف طابعه المميز ويمكن أن يتشكل في نمط عام للهياكل المكونة من خمسة جوانب وأربعة عشر مكونا. تتكون قاعدة الجانب الأيديولوجي من المصدر والمفصل الأساسي للإسلام والنبوة. ويتألف جانب المنهجية من تراث التقاليد الإسلامية والقانون والمنهجية. إن مفهوم مفهوم المثالية يتكون من مفاهيم الإسلام والمسلمين ومفاهيم المقارنة بين الإسلام وكنوزه. وتتألف جوانب مناطق العمل من السلوك والعلوم والتكنولوجيا والسياسة والتفاعل الاجتماعي. وتتكون جوانب الواقع والحلول من واقع الإسلام والمسلمين، ومشاكل المسلمين، والحلول التقدمية. كل هذه الجوانب والمكونات تتحرك بطريقة هرمية ودائرية. الحركة الهرمية تظهر العلاقة العمودية التفاعلية من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى. الحركة الدائرية تظهر العلاقة المرجعية من أدنى مستوى تحاول تتبع مصادرها على أعلى مستوى لتحقيق الحلول التقدمية بمنهج إعادة التفسير والمنهج التاريخي.Abstrak: Era kontemporer dunia Islam ditandai oleh semangat untuk membangun kehidupannya sendiri. Semangat ini menghadapi sejumlah problem baru pada level internal maupun eksternal. Oleh karena itulah muncul variasi pemikiran dan gerakan progresif dunia Islam untuk memberikan solusi terhadap problem-problem tersebut. Variasi ini memperlihatkan karakter khasnya dan dapat dibentuk ke pola umum struktur yang tersusun atas lima aspek dan empat belas komponen. Aspek basis ideoteologis terdiri atas sumber dan sendi pokok Islam dan kenabian. Aspek spektrum metodologi terdiri atas warisan tradisi Islam, hukum, dan metodologi. Aspek konsep idealitas terdiri atas konsep-konsep tentang Islam dan muslim dan konsep-konsep perbandingan tentang Islam dan khazanahnya. Aspek zona aksi terdiri atas keperilakuan, sains dan teknologi, politik, dan interaksi sosial. Aspek realitas dan solusi terdiri atas realitas Islam dan muslim, problem-problem umat Islam, dan solusi progresif. Semua aspek dan komponen ini bergerak secara hirarkis dan sirkular. Gerak hirarkis menunjukkan relasi vertikal-interaktif dari level tertinggi sampai level terendah. Gerak sirkular menunjukkan relasi referensial dari level terendah yang berusaha untuk melacak sumbernya pada level tertinggi untuk pemenuhan solusi progresif dengan pendekatan reinterpretatif dan historis.

Abstract: Islam offers eternal universal message, namely justice, equality, respect and humanity. This universal message is the holy Sunnah of the Prophet. Due to the advanced information and technology, the current problems of mankind increasingly appear. The problem can be viewed positively if everyone understands completely the universal message of prophethood by always stand in the social-humanity. This articleis intended to examine the issue of human rights and Islamic law as an effort to end the dichotomy between Islam and humanitarian problems. It employed descriptive qualitative study that concern with a conceptual disputes. The findings showed that the dichotomy between the concept of human rights and Islamic law must be completed in terms of equality and humanity. Humanitarian affairs are a common action regardless of any interests, religion, politics, culture and even knowledge. If the harmony and understanding between the concept of humanity in the religious or tauhid framework is absence, the understanding of humanity must be freed from all forms of identity interest. Islamic law and human rights are two matters that support each other. Islam respects human rights and vice versa. The religious view must be universal as the views of human rights should also be universal. Each restricted view narrows the relationship. كان الإسلام يحمل رسالة عالمية وهي العدالة والمساواة والاحترام والإنسانية. ملخص:وهذه الرسالة العالمية في الواقع من السنة النبوية المقدسة. ولكن الآن هناك مشكلات متنوعة يواجهها الإنسان فى عصر المعلومات والتكنولوجيات. وهذه المشكلات يمكن أن تكون إيجابية إذا كان الإنسان يفهم حقوق الرسالة النبوية العالمية التي تميل دائما إلى مجال الاجتماعية-الإنسانية. تبحث هذا البحث فى دراسة قضية حقوق الإنسان والشريعة الإسلامية كالمحاولة لإنهاء التناقض بين الشريعة والإنسانية. هذه المقالة من البحث النظري باستخدام الدراسة النوعية الوصفية. وخلاصة هذه المقالة أن ليس هناك التناقض بين مفهوم حقوق الإنسان والشريعة الإسلامية لأن أهدافها متساوية وهي العدالة والمساواة والإنسانية. ومن الممكن حل المشكلات الإنسانية تحت رعاية الشريعة الإسلامية والإنسانية بدون النظر إلى أية دين، وسياسة، وثقافة، ومعرفة. وإذا كان هناك التناقض بين مفهوم الإنسانية والشريعة الإسلامية فيجب أن تقدّم الإنسانية براءة من أية علاقة الهوية. إن الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان فى الحقيقة أمران يدعمان بعضهما بعضا. الإسلام يحترم حقوق الإنسان وكذلك العكس. ويجب أن تكون الفكرة الدينية عالمية وكذلك آراء حقوق الإنسان فينبغي أن تكون عالمية أيضا. الفكرة الضيقة لكل منها ستحمل إلى العلاقة الضيقة بينها. Abstrak: Islam membawa pesan universal yang abadi, yakni, keadilan, persamaan, penghargaan dan kemanusiaan. Pesan universal inilah sebenarnya Sunnah Nabi yang suci. Namun problem terkini umat manusia begitu variatif, degan semakin majunya informasi dan teknologi. Problem tersebut bisa menjadi positif jika semua orang benar-benar memahami pesan universal kenabian dengan selalu memihak kepada sosial-kemanusiaan. Artikel ini berupaya mengkaji problem HAM dan hukum Islam sebagai salah satu upaya untuk mengakhiri dikotomi antara Islam dan problem kemanusiaan. Artikel ini merupakan kajian konseptual, dengan jenis kajian kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari kajian ini yaitu, dikotomi antara konsep HAM dan hukum Islam haruslah dituntaskan, kedunya pada satu ujung tujuan, yakni keadilan, kesetaraan dan kemanusiaan. Urusan kemanusiaan adalah urusan bersama tanpa memandang kepentingan apapun, baik agama, politik, budaya, bahkan pengetahuan. Jika tidak adanya keharmonisan dan kesepahaman antara konsep kemanusiaan dalam bingkai keagamaan atau tauhid maka pemahaman tentang kemanusiaan haruslah dibebaskan dari segala bentuk kepentingan identitas. Hukum Islam dan HAM adalah dua hal yang saling mendukung. Islam menghargai HAM begitupun sebaliknya. Pandangan agama haruslah bersifat universal sebagaimana pandangan mengenai HAM juga sebaiknya bersifat universal. Pandangan masing-masing yang sempit akan menyempitkan hubungan keduanya pula. Keywords: international human right, Islamic law, humanity

ABSTRACT Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GMIM adalah gereja dengan organisasi terbesar di Sulawesi Utaradengan populasi jemaat hampir 900.000 jiwa, Bermula dari hampir 100 orang. Kemudian melewati 177 tahun menjadi hampir sembilan ratus ribu jiwa. Data tahun 2005 GMIM mempunyai sekitar 900 pendeta, 65% di antaranya adalah perempuan, yang melayani 818 gereja lokal, yang dibagi ke dalam 85 wilayah, dengan sekitar 1.000.000 anggota. Oleh karena banyaknya jumlah anggota GMIM,dalam setiap pesta Demokrasi yang di laksanakan di Indonesia banyak partai-partai politik melakukan pendekatan- pada elit-elit GMIM dan di percayakan untuk memegang kekuasaan pada partai politik yang ada di Indonesia. Negara Indonesia setiap lima tahun sekali melaksanakan pesta Demokrasi.termasuk Pilkada Minahasa Selatan.Pada tahun 2010 Minahasa Selatan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung di pilih oleh rakyat.sebagaimana kita ketahui dalam setiap pesta demokrasi ada lembaga-lembaga tertentu termasuk Gereja menyuarakan bahwa "pilihlah sesuai dengan hati nurani'.kalimat ini berdasarkan pandangan gereja merupakan suara Kenabian.Kenabian yang dimaksud adalah membawa suara ALLAH dalam proses pembuatan kebijakan. Jadi GMIM disini berperan agar supaya masyarakat yang ada di minahasa selatan harus mengambil bagian dalam pesta demokrasi,tetapi jangan kita terlibat oleh politik praktis,seperti money politik dan hal-hal lain yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan.warga GMIM atau warga gereja harus mampu menilai setiap keadaan,situasi dan kondisi yang ada.gereja harus tegas,gereja harus memberitakan nilai-nilai etika untuk memperkaya bangsa.1 Skripsi Penulis Dijurusan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi 2 Mahasiswa FISIP UNSRATPENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah.Sejak masa sebelum kemerdekaan NKRI umat Kristen dan atau Gereja-gereja telah mengusahakan pendidikan melalui sekolah-sekolah yang diasuhnya.Usaha demikian masih banyak yang berkelanjutan hingga dewasa ini.Walaupun jalannya tidak selalu mulus, namun usaha tersebut mengalami perkembangan juga.Hal itu, misalnya, tampak jelas dari data tahun 1980, dimana cita-cita pendidikan Kristen dan sumbangannya kepada kehidupan nasional pada umumnya tidak jauh berbeda dari pemikiran yang dirumuskan oleh Majelis Pusat Pendidikan Kristen. Pemikiran tentang tujuan pendidikan Kristen, dalam Anggaran Dasarnya berbunyi: "Mempersiapkan tenaga pembangunan yang takut dan taat kepada Tuhan, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki integritas moral dan bersedia mengamalkan dirinya di dalam pembangunan bangsa dan negara Indonesia". Dari cita-cita itu tampak bahwa yang menjadi tujuan pendidikan tidak hanya pembinaan intelektualitas belaka, melainkan juga kepribadian secara menyeluruh.Walau pun masih sering terdapat anggapan dari beberapa orang bahwa umat Kristen pada umumnya dan Gereja-gereja pada khususnya kurang peduli terhadap aktivitas politik, karena politik masih di anggap tabu ketika di bawa ketataran agama. Namun kenyataannya bahwa tidak sedikit jumlah orang Kristen yang diikutsertakan duduk dalam kabinet (kecuali dalam kabinet terakhir) dan dalam pimpinan ABRI pada waktu lalu. Unsur-unsur pokok dalam mengambil bagian di bidang politik pada masa kemerdekaan adalah bahwa mereka loyal terhadap pemerintah, mereka ikut mendukung mempertahankan Pancasila selaku dasar negara, mereka menolak ideologi komunisme, dan bahkan mereka di sekitar tahun 1960 merupakan kelompok moderat dalam pergolakan zaman. Sampai peleburannya dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1970-an, Partai Kristen Indonesia (Parkindo) menjadi salah satu saluran penting aspirasi dan pemikiran Kristen di bidang sosio-politis.Di samping itu, sejak tahun 1950 Dewan Gereja-geraja di Indonesia (DGI) yang pada 1984 diubah namanya menjadi Persekutuan Gereja-geraja di Indonesia (PGI) menjadi wadah penting dalam memikirkan tanggung jawab Kristen dalam politik. Secara singkat, pemikiran itu menekankan kewajiban setiap orang Kristen untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap nasib masyarakat dan negara dengan berpartisipasi di bidang politik.Gereja Masehi Injili di Minahasa adalah suatu lembaga Gereja yang bernaung dalam PGI, bertugas untuk mempersiapkan anggota-anggotanya agar dapat memenuhi tanggung jawab tersebut lewat partisipasi politik jemaat dalam kehidupan politik, termasuk didalamnya ikut berpartisipasi pada kegiatan PEMILU. Partisipasi haruslah positif, kreatif, kritis, dan realistis, adalah pernyataan-pernyataan yang sering dikeluarkanGMIM berhubungan dengan salah satu masalah politik yang ditujukan kepada pemerintah, masyarakat, dan golongan jemaat Kristen sendiri.Atas dasar pemikiran diatas mengenai peran gereja terutama dalam memperkuat partisipasi politik warga gereja, maka penelitian kali ini akan mengambil topik mengenai lembaga gereja yakni Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GMIM, dengan mengangkat soal peran GMIM dalam meningkatkan partisipasi politik Jemaat pada pelaksanaan PILKADA Minahasa Selatan tahun 2010 (suatu studi di Jemaat GMIM Kalvari Kapitu)B. Perumusan MasalahBerdasarkan permasalahan yang sudah di uraikan sebelumnya, akhirnya dirumuskanlah masalah kedalam pertanyaan berikut :-Bagaimana peran GMIM dalam meningkatkan Partisipasi Politik Jemaat pada PILKADA Minahasa Selatan Tahun 2010 ?.METODOLOGI PENELITIANA. Desain Penelitian.Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan metode analisis deskriptif.Pada dasarnya desain deskriptif kualitatif disebut pula dengan kuasi kualitatif (Bungin, 2009). Maksudnya, desain ini belumlah benar-benar kualitatif karena bentuknya masih dipengaruhi oleh tradisi kuantitatif, terutama dalam menempatkan teori pada data yang diperolehnya. Format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada, kemudian berupaya untuk menarik realitas ke permukaan sebagai suatu ciri, kharakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, ataupun fenomena tertentu. Format ini tidak memiliki ciri seperti air (menyebar di permukaan), tetapi memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena.Dengan ciri yang seperti ini, maka memungkinkan penelitian ini bersifat mendalam dan "menusuk" ke sasaran penelitian.Dengan demikian penelitian deskriptif kualitatif lebih tepat jika digunakan untuk masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam seperti permasalahan tingkah laku, masalah respons masyarakat terhadap objek tertentu, serta permasalahan implementasi kebijakan publik di masyarakat.Adapun unit yang diteliti dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah individu, kelompok atau keluarga, masyarakat dan kelembagaan sosial atau pranata sosial.unit individu adalah masalah-masalah individu, orang per orang, sedangkan unit kelompok atau keluarga. Sedangkan unit kelompok atau keluarga, yaitu bisa satu kelompok atau satu keluarga.Masyarakat adalah suatu desa, kecamatan, beberapa kecamatan, beberapa kotamadia dan seterusnya tergantung pada konsep masyarakat yang digunakan (Bungin, 2009).Pemilihan pendekatan kualitatif adalah untuk menjawab masalah penelitian yaitu :Untuk dapat memperoleh gambaran tentang bagaimana peran GMIM dalam meningkatkan partisipasi politik jemaat pada PILKADA Minahasa Selatan Tahun 2010Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini akan mampu memberikan informasi yang mendalam dan akurat sehingga akan membantu proses interpretasi informasi dan data yang diperoleh.Dengan demikian aktivitas penelitian dicirikan oleh kegiatan mengumpulkan, menggambarkan dan menafsirkan data tentang situasi yang dialami, hubungan tertentu, kegiatan, pandangan, sikap yang ditunjukkan atau tentang kecenderungan, yang tampak dalam proses yang sedang berlangsung, atau pertentangan yang meruncing serta kerjasama yang dijalankan. Dengan menggunakan desain ini, maka akan dapat diperoleh gambaran fenomena, fakta, sifat sertahubungan fenomenal tentang peran GMIM dan dukungannya terhadap proses pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan .B. Jenis Data.Data yang diolah dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.Data primer adalah data yang langsung direkam di lapangan melalui wawancara mendalam dan yang didapat melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti sendiri.Sementara itu data sekunder adalah data olahan atau data telah dipublikasikan secara resmi yang didapat dari berita media, dokumentasi dan arsip lembaga terkait lainnya.a. Data Primer.Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari para informan di lapangan.b. Data Sekunder.Data sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh data dokumnter yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilukada di kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010.C. Teknik Pengumpulan, Pencatatan dan Pengolahan Data.Adapun metode pengumpulan data yang dipilih untuk penelitian ini adalah wawancara mendalam (in depth-interview).Pada dasarnya wawancara mendalam yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara tidak berstruktur, meskipun disiapkan pula pedoman untuk melakukan wawancara.Menurut Bungin (2009) bahwa : "Wawancara terstruktur sebagaimana yang lazim dalam tradisi survey adalah kurang memadai, yang diperlukan adalah wawancara tak berstruktur yang bisa secara leluasa melacak ke berbagai segi dan arah guna mendapatkan informasi yang selengkap mungkin dan semendalam mungkin".Pedoman wawancara bebas tidak berstruktur berisikan daftar pertanyaan terbuka dalam dialog lisan dengan secara bebas dan informal dengan informan tentang fakta dan informasi tentang peran GMIM dalam meningkatkan Partisipasi Politik Jemaat pada PILKADA Minahasa Selatan Tahun 2010.D. Informan Penelitian.Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah warga GMIM Jemaat Kalvari yang dinilai representatif untuk memberikan informasi dan data tentang peran GMIM dalam meningkatkan Partisipasi Politik Jemaat pada PILKADA Minahasa Selatan Tahun 2010 yaitu :a. Ketua Jemaat GMIM Kalvari Kapitu.b. BPMJ GMIM Kalvari Kapituc. Majelis Jemaat GMIM Kalvari Kapitud. Tokoh-tokoh Jemaat GMIM Kalvari KapituE. Instrumen Penelitian.Instrumen penelitian yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data melalui wawancara tak berstruktur dan ketika pengamatan, adalah peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu seperti alat perekam suara (tape recorder), alat rekam visual (video recorder), alat tulis, serta lap top untuk menyimpan data hasil penelitian. Adapun materi wawancara dan pengamatan adalah diperluas dari berbagai variabel yang dikemukakan dalam hipotesis kerja.F. Arena dan Situasi Penelitian.Setting dalam penelitian ini adalah arena dan situasi dimana proses wawancara dan observasi dilaksanakan. Pola ini adalah merujuk pada apa yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Creswell (1994:149) yaitu bahwa the setting (where the research will take place). Selanjutnya area penelitian adalah area dari kegiatan sehari-hari dari para informan penelitian, sebagaimana dijelaskan oleh Emerson dalam Newman (1973: 343) bahwa field research is the study of people acting in the natural courses of their activites.G. Prosedur Penelitian, Pengumpulan dan Analisis Data.Prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :1) Tahap pra penelitian. Yaitu menyusun rancangan penelitian, menentukan lokasi penelitian, penilaian kondisi fisik area penelitian, penentuan para narasumber atau informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan mempersiapkan diri untuk dapat masuk dan menyesuaikan dengan lingkungan dan pola kehidupan dari objek penelitian. Ini dibutuhkan dalam konteks untuk membangun kepercayaan dari objek yang akan diteliti, serta mendorong kepada nuansa akademik.2) Tahap Pengumpulan dan Analisis data.Pada tahap ini data dan informasi yang diperoleh, direduksi atau dipilah-pilah, kemudian dilakukan focusing dan penyederhanaan terhadap catatan lapangan. Reduksi dilakukan dengan cara membaca transkrip, hasil wawancara, catatan pengamatan atu dokumen yang akan dianalisis.3) Tahap Penulisan Laporan Penelitian. Penulisan laporan akhir adalah memuat temuan penelitian, tetapi selain itu juga menguraikan hasil interpretasi dan eksplanasi temuan-temuanpenelitian dan penarikan kesimpulan penelitian, verifikasi, perumusan dalil-dalil dan rekomendasi akademik, serta rekemonedasi pragmatis yang terkait dengan tujuan dan manfaat penelitian.Tahap terakhir dari bagian ini adalah penarikan kesimpulan yaitu menarik proposisi atau dalil-dalil atau hipotesis tertentu berdasarkan kecenderungan interaksi yang terjadi antar atribut. Pada dasarnya kesimpulan yang diarahkan sebagai jawaban masalah penelitian, akan menjelaskan pola korelasi antara kategori dan properties.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANA. Peran Gereja dalam Menghadapi PilkadaHaris mengatakan gereja punya peran penting dalam politik.Ia mengajukan dua alasan. Saya ringkas sebagai berikut :Pertama, banyak warga gereja yang setiap hari harus menghadapi masalah sosial-politik-ekonomi. Kebijakan politik yang dibuat pemerintah berhubungan langsung dengan kualitas kehidupan warga gereja. Gereja tidak bisa lepas dari realitas yang dihadapi jemaatnya.Bahkan Alkitab telah menujukkan banyak tokoh yang aktif terlibat dalam politik seperti Amos dan Daniel.Johanes Pembabtis dan Yesus Kristus juga banyak berbicara tentang kondisi politik pada masa mereka.Keterlibatan gereja dalam politik merupakan bentuk reflektif iman terhadap lingkungan sekitarnya.Kedua, gereja harus membawa suara kenabian. Kenabian yang dimaksud adalah membawa suara Allah kedalam proses pembuatan kebijakan, stuktur dan isu-isu yang mengarah pada kemanusian secara umum. Gereja harus berani mengatakan "iya" dan "tidak" terhadap kebijakan dan janji pemerintah. "Iya" yang maksudnya adalah mendukung program pemerintah yang komit kepada penyediaan pendidikan yang bermutu, memberikan akses kesehatan yang baik dan significant dan hal-hal lain yang membuat kehidupan warga menjadi lebih baik. "Tidak" ditujukan kepada tindakan penyelengara pemerintahan yang koruptif, manupulatif, sengaja melakukan kesalahan dan tidak memberikan keuntungan kepada masyarakat.Kesimpulannya : gereja harus ada dalam proses perumusan kebijakan publik. Gereja harus aktif mempengaruhi kebijakan negara melalui politik. Gereja tidak bisa menarik diri atau diam terhadap proses politik. "The church has to be prophetic, speaking for God. The church has to herald the ethical values that enrich a nation. The church has to be bold and forthright, constructive and innovative. The church has to be "salt and light" in what is so often a corrupt environment, to bring light and health (Gereja harus seperti nabi, berbicara atas nama Allah. Gereja harus memberitakan nilai-nilai etika yang memperkaya bangsa. Gereja harus berani dan tegas, konstruktif dan inovatif.Gereja harus menjadi "garam dan terang" dalam lingkungan yang dikenal korup, untuk membawa terang dan kebaikan)," tulis Jim Haris.Relasi Gereja dan Negara menurut Prof. J. Philip Wogaman, guru besar Etika Kristen di Wesley Theological Seminary, Washington, Amerika Serikat (AS) menulis buku berjudul Christian Perspectives on Politics (2000). Melalui buku itu, Wogaman membantu kita mengidentifikasi relasi antara gereja dan negara. Merujuk kepada sejarah, Ia membagi hubungan gereja dan negara kedalam empat relasi:1. Pertama, Teokrasi, di mana negara berada di bawah kontrol pemimpin-pemimpin agama. Dalam masyarakat primitif, bentuk negara seperti ini sangat lazim, seperti di dalam teokrasi Ibrani kuno.2. Kedua, Erastianisme. Istilah ini berasal dari nama seorang Swiss-Jerman di abad ke-16, Thomas Erastus. Di sini negara, atau lebih tepat para politisi berusaha mengendalikan gereja.Mereka mencari keuntungan-keuntungan politik dengan memperalat gereja.Singkatnya, gereja dipolitisasi bagi keuntungan-keuntungan politik.3. Ketiga, pemisahan gereja dan negara secara ramah. Di banyak negara pemisahan itu berlaku secara legal, tanpa kekerasan dan rasa benci.Itulah yang secara konstitusional terjadi di Amerika Serikat, kendati di dalam kenyataannya tidak selalu begitu.4. Keempat, pemisahan gereja dan negara yang tidak ramah. Khususnya dalam dua abad terakhir pemisahan seperti ini marak.Gerakan anti-klerikalisme (anti-gereja) misalnya di Perancis pada abad ke-19.Juga di Mexico terjadi hal serupa, ketika para imam dilarang memakai pakaian imam.Di kebanyakan negeri Marxis juga pemisahan seperti ini terjadi. Negara Albania dulu merupakan contoh yang sangat jelas bahwa negara sama sekali tidak mau tahu dengan gereja.Pdt. Alokasih Gulö, S.Th, M.Si dalam artikel Gereja dan Politik: Suatu Catatan Pengantar Tentang Hubungan dan Peran Gereja Dalam Politik (2013) menulis bahwa relasi antara gereja dan negara sangat dipengaruhi kondisi politik setempat. Relasi gereja dengan negara tidak sama di setiap tempat dan periode. Dalam keadaan kristis, peran politik gereka untuk mempengaruhi negara biasanya lebih besar dan agresif. Gereja bahkan bisa masuk kedalam politik praktis.Bahkan bila diperlukan gereja dapat menjadi partai politik dan terlibat dalam revolusi.Peran ini ditujukan untuk mengubah perilaku penyelengara, dari kedikatoran menjadi lebih demokratis.Namun dalam keadaan yang relative bebas seperti di negara demokratis, peran politik gereja cenderung lebih sedikit dan sederhana.Dalam sistem politik terbuka dimana warga punya kebebasan berbicara, gereja lebih berperan sebagai mediator baik sebagai lembaga pendidikan politik, perpanjangan loby masyarakat dan penegak moral.B. Sikap Politik Gereja GMIM Kalvari Kapitu dalam PilkadaKondisi politik di Jemaat Kalvari Kapitu menjelang pilkada tergolong normal. Warga tidak kehilangan kebebasan untuk menyatakan pendapat politiknya.Keamanan warga dijamin baik dengan baik oleh Polisi dan TNI.Hukum masih tegak berdiri. Dengan situasi normal seperti ini, peran politik gereja merujuk Prof. J. Philip Wogaman hanya ada tiga yaitu menegakan moral, melakukan pendidikan politik dan melakukan loby-loby politik untuk isu tertentu.Lantas bagaimana gereja secara institusi melaksanakan peran politiknya itu?Tulisan Dr. James Emery White dalam artikel Christian and Politics (2012) menarik dijadikan sebagai rujukan. Menurut White gereja bisa mengambil posisi resmi, asalkan tidak langsung mendukung atau menentang calon dalam proses pemilihan. Gereja dapat membantu warga untuk memahami pilihan apa yang baik bagi mereka, namun hal itu boleh dilakukan selama mereka (warga) diarahkan pada semua pemilih yang berhak dan tidak menuju hanya satu partai politikGereja juga dapat mengundang kandidat di dalam sebuah forum untuk membahas isu-isu khusus seperti kemiskinan, kesehatan dan hal-hal yang berhubungan kesejahteraan warga.Di dalam forum itu, setiap kandidat diminta memberikan solusi atas isu-isu yang didiskusikan.Lewat forum ini, gereja memberikan warga kesempatan menilai kandidat dan program mana yang paling mereka percaya.Gereja juga harus terbuka menerima kunjungan kandidat. Gereja harus memperlakukan semua kandidat dengan cara yang sama yaitu berdoa baginya dan mengingatkanya tentang moralitas baik dalam proses pemilihan dan ketika Ia memimpin. kata kuncinya adalah "secara langsung". Gereja tidak bisa mengatakan secara resmi,"Kami mendukung Jhon Doe atau "Kami menentang Jane Doe," tulis James Emery White newsletter CCA Connection, Cincinnati Christian University, AS. Gereja juga tidak boleh mengirimkan dukungan kepada salah satu kandidat dengan menggunakan kop surat resmi gereja. Tanda-tanda politik tidak boleh ditampilkan pada property gereja.Bisakah Pendeta Mendukung Kandidat? White mengatakan, seorang pendeta (termasuk penatua dan jemaat -red) secara pribadi dapat mendukung seorang kandidat.Namun dukungan itu harus diberikan secara "tidak langsung".Maksudnya seperti ini. Sebagai pribadi, seorang pendeta dapat mempengaruhi orang yang Ia kenal, termasuk jemaatnya sendiri. Ia boleh mekakukan hal itu melalui percakapan-percakapan harian, seperti berbicara di tempat parkir dll. Namun pendeta itu tidak boleh menyampaikan dukungan kepada kandidat dari atas podium.Pendeta secara pribadi, dapat bekerja untuk kandidat dan memberikan dukungan keuangan.Namun gereja secara institusi tidak bisa memberikan dukungan keuangan kepada kandidat, sekalipun anggota gereja telah menyetujuinya.Sebagai pribadi, pendeta dapat menulis di media masa sebagai bentuk dukungannya kepada kandidat. Pendeta itu dapat menggunakan gelar dan affiliasi gerejanya." sebagai pendeta saya bebas bebicara dan mengajarkan moral dan isu sosial yang berhubungan dengan debat politik, seperti aborsi, pernikahan sejenis dan masalah ekonomi – bahkan jika, hal itu berimplikasi memberikan dukungan kepada salah satu kandidat dan mengkritik yang lain," tukas James Emery White.C. Peran Gereja GMIM Kalvari Kapitu dalam Peningkatan Partisipasi Politik JemaatPenelitian ini merupakan analisis mengenai peran Gereja terlebih khusus Gereja Masehi Injili di Minahasa, dalam peningkatan partisipasi politik jemaat, sehingga menjadikan warga gereja dewasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Hasil wawancara dengan informan mengenai program pelayanan GMIM tahun pelayanan 2010-2013 yang berkaitan dengan partisipasi politik bagi warga GMIM, adalah sebagai berikut:Pdt. SR selaku Ketua BPMJ GMIM Kalvari Kapitu mengatakan: GMIM dalam melaksanakan tugas pelayanan, dituangkan melalui program kerja yang disusun setiap tahunnya, program kerja ini dibagi menurut pelayanan kategorial yang ada, yaitu Bapa, Ibu, Pemuda, Remaja, dan Anak. Dalam penetapan program pelayanan ini disampaikan melalui suatu rapat paripurna yaitu Sidang Tahunan Majelis Sinode (STMS) yang dilaksanakan setiap tahunnya.Dalam STMS ini dilaporkan dan dibahas kegiatan/program pelayanan dari masing-masing kategorial yang ada sepanjang tahun yang berjalan.Pnt. VJ sekretaris BPMJ GMIM Kalvari mengatakan: dalam periode pelayanan 2010-2013, banyak program yang telah dilaksanakan oleh GMIM yang berhubungan dengan pemberian pendidikan politik bagi warga gereja khususnya warga GMIM, program pendidikan politik ini terbagi atas beberapa BIPRA yang melaksanakan, seperti PKB GMIM, dan Pemuda GMIM. Pemberian pendidikan politik bagi warga gereja ini bertujuan memberikan pembekalan dan pengetahuan, agar warga GMIM tidak lupa akan kapasitasnya sebagai warga Negara, yang harus turut aktif dalam pelaksanaan pemberian suara seperti pada pemilu atau pilkada. Kami tidak mengarahkan, tetapi lebih dititikberatkan kepada pemberian diri/partisipasi politik warga gereja terhadap mekanisme politik yang ada di Negara ini, agar kedepannya warga GMIM sadar akan kapasitasnya sebagai jemaat dan warga Negara, yang tentunya mempunyai hak-hak politik tertentu.Pnt. MK selaku ketua Kategorial Pelayanan Pemuda GMIM Kalvari mengatakan: dalam program pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemuda GMIM, sebenarnya banyak sekali program yang tujuannya adalah memberikan pendidikan kepada pemuda GMIM agar mampu memainkan peran sebagai pemuda yang tanggap, aktif dan cerdas, dalam berinovasi, berkreatifitas, dan tumbuh dalam iman kekristenan. Program-program itu diantaranya adalah pelatihan pemuda gereja, dalam kegiatan pelatihan ini, pemuda gereja dilatih untuk menjadi kader yang potensial, berkualitas, mampu untuk menunjukkan jati diri sebagai pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga berjemaat. Karena dalam pelatihan kepemimpinan pemuda gereja ini ada 3 tahap, yaitu tahap dasar, menegah, dan sampai pada tahap tiga yaitu analisa social, sehingga pelatihan kepemimpinan pemuda gereja ini mampu melahirkan pemuda yang berkualitas. Disamping itu ada pula program Perkemahan Karya Pemuda GMIM yang pada periode pelayanan ini dilaksanakan setiap tahunnya, disamping untuk mempertemukan seluruh pemuda GMIM yang ada di daerah Minahasa, Manado, Bitung, jugapara pemuda dibekali dengan beberapa seminar-seminar, workshop, dan pembinaan keterampilan. Pada intinya program pelayanan pemuda dalam pembinaan warga pemuda GMIM sudah cukup banyak untuk dapat mendewasakan pemuda GMIM dalam kapasitasnya sebagai warga Negara yang memiliki hak dan kewajiban dalam partisipasi politik.Pdt. HL selaku wakil ketua BPMJ Kalvari mengatakan: memang selama ini ada wacana yang berkembang di jemaat bahwa menjadi pengurus/pelayan di GMIM merupakan batu loncatan untuk mendapatkan jabatan tertentu, tentunya wacana ini tidaklah benar, karena GMIM sebagai gereja hadir untuk melayani, bukan sebagai kekuatan politik local. Apabila ada anggapan yang berkembang seperti itu, hendaknya hal itu lebih dipahami sebagai suatu tindakan dari pada personal/pribadi bukan sebagai institusinya GMIM. Sebagai pelayan tentunya saya selalu memberikan pengertian kepada warga jemaat kiranya mampu untuk memilah apa yang menjadi tugas sebagai jemaat, dan apa pula tugas sebagai warga Negara. Hal ini sesuai yang tercantum dalam Alkitab, Roma 15:1 dimana dikatakan bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah didunia, sehingga sudah sepatutnyalah setiap warga jemaat tunduk kepada pemerintah, dan setiap rule of the game yang ada dalam system pemerintahan Negara.KESIMPULAN DAN SARANA. KesimpulanBerdasarkan hasil dan wawancara dengan para informan di bagian pembahasan, maka penelitian tentang peran GMIM Kalvari Kapitu pada pemilihan kepala daerah, dapat disimpulkan sebagai berikut:1. Peran Gereja Masehi Injili di Minahasa khususnya GMIM Kalvari Kapitu dalam meningkatkan partisipasi politik telah cukup baik dilaksanakan, hal ini dapat dirasakan melalui program pelayanan jemaat, seperti pendidikan warga gereja yang berkaitan dengan politik dan kewarganegaraan.2. Dalam memberikan pembinaan dan sosialisasi kepada setiap warga gereja, GMIM Kalvari Kapitu dan tokoh-tokoh atau pemimpinnya juga telah berperan untuk memberikan kedewasaan kehidupan warga gereja dalam kehidupan politik bangsa, untuk menjaga stabilitas dalam warga gereja, demi terciptanya kehidupan yang rukun dan damai, walaupun sosialisasi dan pembinaan ini belum sepenuhnya efektif, karena tidak semuanya aras pelayanan jemaat GMIM dapat menerima dengan baik.3. Kehadiran para pendeta dalam kegiatan politik, berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa menurut beberapa warga GMIM Kalvari Kapitu belum mampu memberikan pendidikan politik kepada warga gereja, malah meninmbulkan antipati dikalangan warga gereja karena dirasa belum mampu menjaga kapasitasnya sebagai pelayan Tuhan, kebanyakan para pendeta yang terlibat dalam politik praktis terhanyut dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan misi kehambaan.B. SARANDari kesimpulan diatas maka saran dalam penelitian ini adalah:1. Mengingat peran GMIM dalam meningkatkan partisipsi politik telah cukup baik dilaksanakan, untuk kedepannya diharapkan dapat membuat program yang universal, artinya program pendidikan politik bagi warga GMIM dapat dijadikan sebagai program pokok GMIM, yang harus dilaksanakan oleh seluruh wilayah yang ada sampai dengan tingkat jemaat.2. Untuk program kedepannya, diharapkan GMIM dapat lebih intens lagi memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada setiap warga GMIM, mengingat masih sering terjadinya perselisihan antar umat Bergama yang dipicu dari perbedaan pilihan, dalam proses politik.3. Perlunya penegasan kembali akan fungsi pelayanan seorang pendeta, apabila ada yang terlibat dalam politik praktis, tingkatan Sinode GMIM mampu melakukan Kontrol, agar kapasitas dan fungsi kepelayanan pendeta yang terlibat dalam politik praktis mencerminkan sikap dan perilaku yang benar-benar murni pelayanan.Sebaiknya Pendeta tidak berpolitik agar tidak mengganggu fungsinya dalam pelayananDAFTAR PUSTAKAArbi Sanit. 1985. Swadaya Politik Masyarakat, Telaah tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik dan Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi. Rajawali, Jakarta .Bungin, Burhan., 2009., Penelitian Kualitatif., Jakarta., Kencana Prenada Media GroupCarlton Clymer Rodee dkk (ed), 2000. Pengantar Ilmu Politik, Jakarta: PT Raja Grafindo PersadaCreswell, John W., 1994., Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches., Calfornia., Sage Publication.Djiwandono, J Soedjati, 1994, Gereja dan Politik, Kanisius: YogyakartaErna Yuliandari, 2007. Pembangunan Partisipasi Politik Dalam Pilkada : Menuju Pemerintahan Daerah Yang Demokratis. 2007. PKn Progresif Jurnal Pemikiran dan Penelitian Kewarganegaraan Volume 2.Surakarta : FKIP UNS.Emanuel Gerrit Singgih, 2004. Iman dan Politik dalam Era Reformasi di Indonesia, Jakarta :BPK Gunung MuliaGunche Lugo, 2009. Manifesto Politik Yesus, Yogyakarta: Penerbit ANDIMaliki, Zainuddin, 2004, Politikus busuk, Galang Press, YogyakartaMarbun, B.N., SH, 2007, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, JakartaMiles Mathew dan Michael Huberman., 1992., Qualitative Data Analysis., California., Sage Publications Inc.Moleong, J, 1993, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Karya BandungMiriam Budiardjo. 1998. Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia .N. Muhadjir, 1992. Metodologi Penelitian Kualitatif , Raake Sarasin YogyakartaNasution, S, 1988, Metode penelitian naturalistic Kualitatif, Tarsito Bandung,Yayasan Sabda, 2012 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) | Laporan Masalah/Saran.