Suchergebnisse

Form of agreement in Indonesia define two concepts are based on the National Civil Law and is based on Islamic law. The National Civil Law resources implementation agreement sets in Indonesia, by Privat Law Codifiation Book (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) whereas, implementation of the agreement is based on Islamic law source of Islamic Law Al- Qur'an, Sunnah and Ijtihad. The Indonesian government facilitate people to choose the law to make an agreement based on the two concepts rules in accordance with the needs and benefit profitable. The example form of the agreement is a credit agreement at Conventional Banking and Islamic Banking in Indonesia. Legal issues studied in this paper is how the legal position of the credit agreement in the civil law and Islamic law in Indonesia, as well as how the dispute settlement mechanism of credit agreement with civil law and Islamic law on a case study of Conventional and Islamic Banking in Indonesia. Methods of research in this paper uses normative legal approach to analyzing the applicable laws are translated literature study. The results of this paper describes form the legal position of the credit agreement, and the dispute settlement mechanism of the agreement by national civil law and sharia. ; Bentuk perjanjian yang diatur di Indonesia menentukan dua konsep ketentuan yaitu berdasarkan Hukum Perdata Nasional dan berdasarkan Hukum Islam. Sumber Hukum Perdata Nasional yang mengatur ketentuan pelaksanaan perjanjian di Indonesia berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan, pelaksanaan perjanjian berdasarkan Hukum Islam diatur sesuai ketentuan sumber Hukum Islam itu sendiri yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijtihad. Pemerintah Indonesia memfasilitasi masyarakatnya dalam memilih ketentuan hukum untuk membuat kegiatan perjanjian berdasarkan dua konsep aturan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan yang dianggap menguntungkan pihak perjanjian. Bentuk perjanjian tersebut contohnya saja perjanjian kredit pada Perbankan Konvensional Maupun Perbankan Syariah. Isu hukum yang dikaji dalam penulisan ini yaitu bagaimana kedudukan hukum antara perjanjian kredit secara hukum perdata dan hukum Islam di Indonesia, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perjanjian kredit dengan hukum perdata dan hukum Islam terhadap studi kasus Lembaga Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisa peraturan hukum yang berlaku dijabarkan dengan studi kepustakaan. Hasil penulisan ini berupa mendeskripsikan kedudukan hukum perjanjian kredit, dan mekanisme penyelesaian sengketa perjanjian tersebut secara hukum perdata nasional dan syariah.

Di akhir abad V dan awal abad VI yang berada dalam pergolakan poltik yang hebat memberikan pengaruh tersendiri dalam karakter berfikir maupun pola hidup masyarakat, tidak terkecuali para tokoh dan ulama muslim. Kenyataan ini tidak menyeret Abdul Qadir ke dalam kelamnya kebodohan dan ketidak berdayaan. Justru keadaan ini menjadikannya pribadi yang penuh dengan keyakinan, optimis dan senentiasa membangun jiwa maupun keilmuanAl-Jailani mengajarkan: berbagai disiplin ilmu keislaman, seperti Tauhid, Fiqih, Tafsir, hingga Tasawuf. Dalam bidang Tauhid ia mengajarkan secara garis besar ketauhidan yang dibangun olehnya sama dengan konsep Ahlu Sunnah wal jama'ah. Dalam masalah kenabian ia mengharuskan umat islam harus meyakini Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah dan pemimpin para Rasul serta penutup para Nabi, tidak ada nabi sesudahnya. Tentang kiamat, ia mengajarkan akan ada pembalasan bagi seluruh manusia. Ruh para syuhada' dan orang-orang mukmin akan datang menemui jasadnya lagi ketika peniupan ruh yang kedua ke bumi untuk klarifikasi dan penghitungan amal. Dalam hal Bid'ah ia menegaskan, bahwa tidak ada keberuntungan hingga umat islam mengikuti al-Kitab dan al-Sunnah. Lebih lanjut ia menegaskan pentingnya mengikuti ulama' dalam memahami nash-nash al-Qur'an dan sunnah. Terhadap pemimpin ia mengajarkan konsep kehidupan sosial politik Aahlu Sunnah wal Jama'ah, bahwa umat harus mendengar dan mentaati pemimpin Islam, mengikuti mereka, shalat di belakang mereka, baik pemimpin yang adil, jahat, maupun lalim, baik orang yang menggantinya maupun orang yang yang mewakilinya.

Manusia hidup membutuhkan pedoman. Pedoman hidup bagi umat muslim adalah Alquran, kitab suci yang berbentuk teks dan berbahasa Arab. Agar Alquran bisa memberikan pedoman maka harus membacanya. Membaca dalam arti menafsirkannya dengan tujuan untuk mendapatkan makna. Upaya untuk mendapatkan makna ini menuntut peran aktif pembaca, dalam hal ini adalah penafsir. Imam Ali pernah mengatakan bahwa al-Qur'ān baina daftayī al-muṣḥafi lā yanṭiqu wa innamā yatakallamu bihi ar-Rijāl. Tanpa manusia, Alquran selamanya akan bungkam, tak bersuara. Alquran butuh agen manusia yang menyuarakannya.Tatkala penafsir menafsirkan alquran tidaklah bisa terlepas dari konteks yang melingkupinya, ideologi, tujuan yang ingin dicapai, masalah yang sedang dihadapi, dan seterusnya. Pendekatan posmodernisme menyatakan tidak ada fakta yang telanjang. Semua serba dikonstruksi dan representasional. Dalam konteks inilah, penulis mengasumsikan bahwa tafsir juga hasil konstruksi dari penafsirnya, merepresentasikan ideologinya, kepentingannya, sudut pandangnya, dan lain-lain. Demikian pula tatkala dibaca tafsir ūlū al-amr Q.S. an-Nisā' [4]: 59 versi Hamka yang telah terdokumentasikan dalam karya tafsirnya, Tafsir al-Azhar, sebuah tafsir yang telah ditulisnya untuk Indonesia di rentang tahun 1958-1966, yakni di era konstituante dan Demokrasi Terpimpin. Di tengah rentang tahun ini, Hamka mengintroduksi ūlū al-amr sebagai orang-orang yang berkuasa atau penguasa atau pemimpin. Penguasa atau pemimpin harus minkum atau insider, artinya berada dalam satu group dengan yang komunitas yang memilihnya. Jika kata minkum dikembalikan pada siapa yang diajak komunikasi, maka ūlū al-amr seharusnya seagama dan seiman. Mengingat setting penyusunan tafsir itu di tengah sidang konstituante yang memperdebatkan dasar negara, Islam vs Pancasila, maka dengan melalui situs tafsirnya, Hamka berkepentingan untuk mengarahkan dan menggiring agar umat muslim memilih pemimpin yang islami, yang mendukung usulan negara berdasarkan Islam .

Salah satu isu sensitif yang tak jarang mengundang pro dan kontra adalah persoalan kebebasan beragama. Dalam Islam, terdapat doktrin terkenal yang melarang melakukan paksaan terhadap seseorang dalam beragama. Islam memberikan pilihan bebas kepada manusia untuk memeluk agama sesuai nuraninya. Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam juga telah mengatur rambu-rambu tentang hubungan antaragama. Adapun Indonesia sebagai negara super majemuk, relatif berhasil mengelola kebebasan beragama yang berdiri tegak di atas Pancasila. Tulisan ini hendak menampilkan secara deskriptif gagasan salah satu Muslim Pluralis, yakni Buya Ahmad Syafii Maarif tentang kebebasan beragama dengan menggunakan metode berpikir deskriptif dan metode studi tokoh. Tujuannya untuk mendeskripsikan gagasan Buya Syafii Maarif tentang kebebasan beragama serta kaitannya dengan toleransi. Hasilnya didapatkan bahwa bagi Buya, kebebasan beragama dan toleransi tidak saja diperlukan bagi masyarakat yang majemuk, melainkan termasuk unsur penting dari keislaman. Sikap serta gagasan Buya tersebut merupakan hasil perpaduan alam kelahiran, alam rantau, dan paham Islam Berkemajuan ala Muhammadiyah.

Pesantren merupakan tempat untuk meningkatkan dan mengembangkan pemahaman tentang ilmu agama Islam. Salah satu tugas pesantren adalah mendampingi santri agar mampu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Upaya pendampingan tersebut salah satunya diwujudkan dengan melakukan pembinaan kepada santri guna meningkatkan pemahaman keluarga sakinah. Adanya pembinaan ini dimaksudkan untuk menjembatani keinginan sebagian besar santri untuk menikah setelah lulus dari pesantren dan pengetahuan mereka yang masih minim mengenai perkawinan. Pembinaan ini dilakukan dengan pola demokratis dengan pendekatan partisipatif, di mana pembina bersikap terbuka terhadap segala pendapat yang dikemukakan dan didiskusikan secara bersama-sama. Hasil dari pembinaan ini adalah bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, maka seorang istri harus mengamalkan beberapa ajaran yang tertuang dalam kitab al-Mar'atu as-Sholehah antara lain 1). Mengkomunikasikan setiap persoalan yang muncul dengan suami, 2). Tidak boleh mencela setiap pemberian suami, 3). Tidak membanding-bandingkan suaminya dengan orang lain, 4). Tidak bersikap boros dan/atau terlalu pelit, 5). Tidak berhutang kecuali dharurat, dan sebagainya.

This essay demonstrates how maritime qirad, as conducted in the Muslim world prior to the emergence of the Italian communes, influenced the lex mercatoria maritima. It contends that the medieval Latin accomendatio (commenda) likely owes its inception to the qirad/mudaraba institution, already prevalent in pre-Islamic Arabia, contrary to the commonly believed theory that it is rooted to the Byzantine chreokoinonia, comprised by article III:17 of the Nomos Rhodion Nautikos. On the eve of the European Commercial Revolution, through trade between the Christian north and the Islamic south, qirad practices and techniques were further developed from the pre-Islamic period and incorporated into Islamic legal digests, as well as transformed by non-Muslim merchants' guilds and societies. Legal principles and practices governing maritime qirad appear to have been uniform and universally accepted by jurists across the Islamic Mediterranean and beyond, as evinced by the early tenth-century CE treatise Kitab Akriyat al-Sufun, as well as earlier jurisprudential queries.

Abstrak Sebagian besar masyarakat memandang bahwa seorang perempuan yang menjadi pemimpin tidak layak karena mendahului kaum laki-laki, dan di lain pihak juga banyak yang juga menentang karena permasalahan gender. Menurut Salah satu pelaku politik, kaum perempuan tidak mendapat tempat yang berarti, bahkan termaginalkan. Diakui atau tidak, domain yang disediakan oleh fiqh politik, misalnya tentang lembaga-lembaga pemerintahan, seperti Imamah, perwakilan, kementerian dan sebagainya. Tampaknya lebih akrab dengan aktivitas laki-laki dibandingkan dengan aktivitas perempuan. Persoalan kepemimpinan adalah persoalan yang sangat penting dan strategis, karena sangat menentukan sebuah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu masalah ini menarik untuk dikaji lagi menurut perpektif Al-qur'an. Maka dalam hal ini kita harus memahami duduk persoalan kepemimpinan perempuan di dalam ajaran Islam, yang didukung oleh fakta-fakta peradaban manusia sejak dahulu hingga sekarang, dan tidak ada kitab fiqh yang mengatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Kata Kunci: Perempuan, Politik, Fiqh

Ayat Hukm or Quranic Legal Verses which is contained therein fiqh rulings are an important source in issuing fatwas and resolve any problems that arise in past and the present. To achieve 'dalil' of Ayat Hukm that correct and appropriate, the Quran verses must be interpreted correctly thorough interpretation based on the books of Tafsir Ayat Al-Ahkam. Other sources that can be found in making a submission as a reference source of minorities is well-known as Qawa'id Fiqhiyyah. Both of these sources can be arguments in the submissions of the fatwa issued by States Mufti Department in Malaysia. But when the fatwas decision was issued are generally too short and is not included with the arguments that led to that decision make it referred only by public but not for the researchers and students. Hence this study will find a 'using of dalil' and methods of fiqh which is appropriate for decisions related to DNA fatwa released by the State Mufti Department of Penang. Libraries and content analysis method used in this study to identify and describe the argument that according to the results matched with the fatwa. However, the author also conducted a kind of unstructured interviews with Mufti of Penang State Government to seek clarification on the issue. That arguments given hope will facilitate the public reference levels even strengthen the fatwa that had been decided. Keywords: Quran Legal Verses, Methods of Fiqh, Fatwa, DNA. ABSTRAK Ayat hukum atau ayat al-Quran yang terkandung di dalamnya hukum-hakam fiqh adalah salah satu sumber penting di dalam mengeluarkan fatwa dan menyelesaikan segala permasalahan yang timbul sejak dahulu hingga kini. Bagi mencapai pendalilan ayat hukum yang sesuai dan tepat, ayat al-Quran mesti diberi penafsiran yang halus serta teliti berpandukan kitab-kitab Tafsir Ayat al-Ahkam. Sumber lain yang boleh didapati dalam membuat sesuatu penghujahan adalah tidak lain iaitu kaedah fiqh yang tidak asing lagi mendapat tempat sebagai rujukan yang minoriti selain daripada sumber dalil-dalil yang disepakati. Kedua-dua sumber ini dapat menjadi dalil dalam penghujahan fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri-Negeri di Malaysia. Namun apabila didapati keputusan fatwa yang dikeluarkan umumnya terlalu ringkas dan tidak disertakan bersama dalil-dalil yang menguatkan fatwa menyebabkan keputusan itu hanya mudah dirujuk oleh orang awam namun tidak bagi pengkaji dan penuntut ilmu. Justeru kajian ini akan mencari pendalilan ayat hukum dan kaedah fiqh yang sesuai bagi keputusan fatwa berkaitan DNA yang dikeluarkan oleh Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Kaedah perpustakaan dan analisis kandungan digunakan di dalam kajian ini bagi mengenal pasti dan menghurai dalil yang sesuai bagi dipadankan bersama keputusan fatwa tersebut. Walaubagaimanapun, penulis juga telah mengadakan satu temubual tidak berstruktur bersama Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang bagi mendapatkan penerangan terhadap isu. Dengan adanya dalil-dalil tersebut akan memudahkan segala peringkat awam membuat rujukan malah menguatkan fatwa yang telah diputuskan. Kata kunci: Ayat hukum, kaedah fiqh, fatwa, DNA.

Foreword / Bernard Lewis -- Introduction -- Political Islam from Muhammad to Ahmadinejad / Joseph Morrison Skelly -- The origins of political Islam -- Balanced opposition : the tribal foundations of Arab Middle Eastern Islamic culture / Philip Carl Salzman -- Why did Muhammad attack the Byzantines? : a re-examination of Quran sura 30:1-2 / David Cook -- Challenging the Islamist politicization of Islam : the non-Islamic origins of Muslim political concepts / Sherko Kirmanj -- Interpreting political Islam -- War and peace : negotiating meaning in Islam / Robert P. Barnidge, Jr. -- The Quranic concept of war / Joseph C. Myers -- Jihad in Africa : past and present -- Mad mullahs and the pax Britannica : Islam as a factor in Somali resistance to British colonial rule / George L. Simpson, Jr. -- Jihadists and jurisprudents : the "revisions" literature of Sayyid Imam and Al-Gama ́a Al-Islamiyya / Daniel J. Lav -- Takfir as a tool for instigating Jihad among Muslims : the Ghanaian example / Mohammed Hafiz -- Political Islam in Iran, Iraq, and Palestine -- Reading Tehran in Washington : the problems of defining the fundamentalist regime in Iran and assessing the prospects for political change / Ofira Seliktar -- The modern impact of Mahdism and the case of Iraq / Timothy R. Furnish -- Palestinian precedents : the origins of Al-Qaeda's use of suicide terrorism and Istishhad / Benjamin T. Acosta -- Economic reform and reforming Ilam -- Economic justice in the Middle East : a bad idea, badly done / Patrick Clawson -- "For truth does not oppose truth" : the agreement of divine law and philosophy in Averroës' The book of the decisive treaties (Kitab Fa.sl al-Maqal) / Terence J. Kleven -- Hermeneutics and human rights : liberal democracy, Catholicism, and Islam / Edward T. Barrett

Arabic plays a major role in the work of the repertoire of Indonesian vocabulary, both in the fields of religion, literature, philosophy, law, politics, and education. Islamic education is oriented towards efforts to embody the Divine values ??in each student's personality; Islamic education is a human effort to internalize the attributes of Allah that are in him; The power and absoluteness of God in all its dimensions must be seen in all components of Islamic education, both in purpose, material, and other educational components. This paper aims to describe the Study of Islamic Education Hermeneutics and Absorption of Diglosia, Interference, Integration to the lingua franca of the Arabic Al-Qur'an into Indonesian. From the discussion concluded: 1) Although in many places the Al-Qur'an states the clarity of its verses, in the Al-Qur'an hermeneutical level invites scholars and writers to explain and understand the content with the birth of tons of books and references on their interpretations; 2) the fact that the Qur'anic language supplies the lingua franca, but various linguistic groups treat the same. There is no "Arab civilization"; rather, there is "Islamic civilization" with a unique set of customs, values ??and habits. 3) Phonological interventions when reading the Al-Qur'an that are wrong will result in the authenticity of the Qur'an as the holy book of Muslims will be disturbed and even tarnished; 4) Kitab kuning, the pesantren's knowledge base becomes a conceptual basis holistically and integrally eliminates dichotomy between religious and scientific knowledge (general), transformed with the outside world even though on the one hand it maintains strong traditions in the pesantren itself, factually exists according to the demands of the times.

Pada paruh pertama abad ke-20 karya-karya tafsir mulai bermunculan dan berkembang pesat di Nusantara. Hal ini merupakan fenomena baru, karena pada abad-abad sebelumnya, karya-karya tafsir Nusantara sangat jarang ditemukan.Ditambah kondisi Indonesia pada masa sebelum masa kemerdekaan berada dalam keadaan yang cukup sulit dan rumit. Kitab tafsir yang ditulis oleh para mufasir Indonesia saat itu, berupaya membangkitkan semangat bangsa untuk lepas dari penderitaan walaupun hanya dengan pernyataan yang samar-samar. Penelitian ini memfokuskan diri pada masalah perkembangan tafsir di Indonesia dari tahun 1900-1945, dilihat dari karakteristiknya yang meliputi aspek metode, sumber dan corak penafsiran, sebagaimana terlihat pada karya-karya tafsir yang lahir pada masa itu. Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan atas empat karya tafsir dari tahun 1900-1945 sebagai sumber data primer yaitu; Tafsir Al-Qurān Karīm, Tafsir Al-Furqan, Tafsir Malja Al-Thalibin, dan Tamsiyah Al-Muslimin. Penelitian ini lebih bersifat deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan historis. Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan data-data sebagai berikut: untuk metode penafsiran yang terdapat pada ketiga tafsir ini yaitu, tafsir Al-Qurān Karīm, tafsir Al-Furqan, dan tafsir Malja Al-Thalibinmenggunakan metode Ijmāli. Sedangkan untuk tafsir Tamsyiah Al-Muslimin ialah Tahlīli. Sumber penafsiran pada keempat tafsir tersebut masing-masing dari karya tersebut semua sumbernya ialah bil ra'yi.Untuk corak tafsir yang terdapat pada kedua tafsir ini yaitu tafsir Al-Qurān Karīm, dan Tamsyiah Al-Muslimin adalah corak adab al-ijtim'i.Pada tafsir Al-Furqān adalah corak lughawi. Adapun pada tafsir Malja Al-Thalibin tidak ada corak yang dominan, adakalanya Sanusi menafsirkan ayat yang berhubungan dengan masalah fiqih, kalam, atau sufi,ini menunjukan bahwa sifat coraknya adalah umum. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada keempat tafsir ini karena berada pada masa pra kemerdekaan, tentu saja di dalam penafsirannya ada sedikitnya ayat-ayat yang menyentuh mengenai motivasi pada semangat perjuangan seperti misal contoh yang ada pada ayat 85 surah Al-Baqarah dan ayat 71 surah Al-Taubah, yang membuktikan bahwa penulisan karya tafsir pada masa ini ada kaitannya dengan persoalan sosio-politik yang terjadi dan bahkan dapat menjurus kepada jawaban-jawaban dari masalah yang terjadi, yang merupakan suatu ciri khas dari karya-karya tafsir masa itu.

This article seeks to understand what 'Umar bin al-Khaṭ̣ṭāb did in dealing with the pandemic 'Amwās in 17-18 H / 638-639 AD in the perspective of health politics. With the help of the political theory of health by Kristian Bjørkdahl & Benedict Carlsen, the author constucts historical data documented in the books of hadith and history into theoretical strands. The purpose of writing this article is to find a pattern of political health theory practiced by 'Umar bin Khaṭṭāb when facing a health emergency. It can be concluded that 'Umar places health as an important element under the prospect of people's welfare. With that viewpoint, when faced with the plague of 'Amwās, he understood it to be a natural human reality. This belief was used as a knowledge base and was appointed as the aganda of the Caliphate government which gave birth to a policy of handling the plague. The technical implementation of saving the people from potential outbreaks is the emphasis on preventive policies in the form of handing over limited autonomy to the emir in handling outbreaks to avoid policy conflicts. This marked a shift in 'Umar's centralized leadership style to 'limited decentralization'. In terms of communication between institutions and public communication, 'Umar bin al-Khaṭṭāb uses parables and idioms that are in accordance with the understanding capacity of the interlocutor. This is an internalization and persuasion effort to involve all parties to participate in handling the outbreak. ; Paper ini untuk menganalisis sikap Umar bin Khattab dalam menghadapi pandemi 'Amwas tahun 638-639 M dalam perspektif politik kesehatan; dan menemukan pola teori politik kesehatan yang dipraktikan oleh Umar bin Khattab ketika menghadapi darurat kesehatan. Teori politik kesehatan dari Bjørkdahl & Carlsen digunakan untuk mengkonstruksi data historis yang terdokumentasi dalam kitab-kitab hadits dan sejarah menjadi menjadi suatu teori. Metode yang di gunakan adalah dokumentasi dan dengan menggunakan teknik analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Umar bin Khattab menempatkan kesehatan sebagai elemen penting di bawah prospek kesejahteraan rakyat. Umar bin Khattab memahami wabah sebagai kenyataan alamiyah manusia. Keyakninan ini dijadikan basis pengetahuan dalam membentuk kebijakan penanganan wabah. Implementasi teknis pertama adalah penyerahan otonomi secara terbatas kepada amir untuk mencegah konflik kewenangan. Implementasi kedua adalah transfer nilai yang menjadi standar bagi pembentukan kebijakan praktis. Taktik komunikasi yang dipakai oleh Umar bin Khattab adalah perumpamaan dan idiom-idiom yang sesuai dengan kapasitas pemahaman lawan bicara melibatkan semua pihak agar ikut serta dalam penanganan wabah.

Article 16 paragraph (3) of the Act No. 41 of 2004 on Waqf, describes the permissibility of movable properties as a waqfobject. One of them is the Intellectual Property Rights (IPR). The provision is clarified by Government Reg ulation No. 42 of 2006, which explains that the waqfobject of movable properties can be divided into two, namely waqfwith movable properties other than money, and the form of cash waqf ( waqf with money). The IPR is a kind of the first one. This provisions different from the provisions of Islamic jurisprudence which explains that the waqf object must be unmovable properties. This research will further explain the provisions of the law and the philosophical foundations of the permissibility of IPR ass the object of waqf in this modern era. This discussion aims to create a new formulation of the provisions of waqf with the normative approach to the research resources, such as Law no. 41 of 2004 on Waqf, government regulations, and related regulations a s well as the books of fiqh and uṣūl al-fiqh. The results of this study presents the epistemolo gical and methodological foundation of Intellectual Property Rights (IPR) waqf.***Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjelaskan kebolehan benda bergerak sebagai objek wakaf, salah satunya adalah Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Ketentuan tersebut diperjelas dengan ketentuan pelaksana UU No. 41 Tahun 2004 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, yang menjelaskan bahwa objek wakaf benda bergerak dibedakan menjadi dua, yaitu wakaf benda bergerak selain uang, dan wakaf benda bergerak berupa uang. Adapun wakaf HAKI merupakan wakaf benda bergerak selain uang. Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan fikih yang menjelaskan bahwa benda yang diwakafkan haruslah benda yang tidak bergerak. Penelitian ini lebih lanjut akan menjelaskan ketentuan hukum dan landasan filosofis diperbolehkannya wakaf HAKI menjadi objek wakaf yang sangat mungkin dilakukan di era modern ini. Pembahasan ini bertujuan membuat formulasi baru dari ketentuan wakaf yang penting untuk dibahas dengan pendekatan normatif terhadap sumber-sumber penelitian dari baik UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah dan UU terkait serta kitab-kitab fikih dan uṣūl al-fiqh yang relevan. Hasil penelitian ini menyajikan land asan epistemologis dan metodologis diperbolehkannya wakaf Hak Atas Kekayaan Intelektual.***Keywords: wakaf, Hukum Islam, HAKI, UU No. 41 Tahun 2004

Pesantren (Islamic boarding school) grew as traditional Islamic education institutions since the beginning of Islam arrival to Indonesia. The kiai in the traditional pesantren educated the student set of classical Islamic text books those organized by the method sorogan and bandongan. In the early 20th century, pesantrens have got challenge with school education system that introduced by Dutch Colonial Government in the first 1900s. The challenge to pesantren also came from Muslim Reformist which also performed modern educational system in their schools and madrasah. Facing the challenge, most of pesantren modernized their educational system by performing schools and madrasah affiliated to the Indonesian government. There were only a few pesantrens those rejected the of modern educational system. Pesantren al- Is'af rejected the school education system and had ben keeping the sustainability of traditional education of Islamic knowledge teaching learning. The rejection brought about the effort of the pesantren in sthrengtening teaching learning classical Islamic textbook (kitab kuning) with sorogan and bandongan methods. Some of the text books had taugt the rule of santri learning. There were many rules, norms and belief that resulted the culture of learning in Pesantren.

Bearded translation is one of Islamic culture that is survival taught in Islamic boarding school up to now because beside it gives knowledge, it gives character values as well. The character value is important as today phenomenon in the world shows moral degradation including in Indonesia where the teenagers do not reflect themselves as educated teenagers. The main data was gotten from a deep interview of 10 students of grade III in Al-Ishlahiyah Islamic Boarding School Malang and observations either in a class or out of a class, also from students' translated documents. Triangulation was done from questionnaires of character building (Kemendiknas, 2010) in 65 students of An Nur 2 Islamic Boarding School who are also university students of Sekolah Tinggi Kitab Kuning (STTK) of An Nur Bululawang, Malang. Studying bearded translation means studying the cultural substances; truthful, aesthetics, ethic, and religious value as well as studying 18-character items namely: religious, honest, tolerant, discipline, work hard, creative, independent, democratic, curious, nationalistic, patriotism, respect of achievement, friendship, communicative, peaceful, like to read enthusiast, socialistic, and responsible. Through bearded translation learning, youth can apply the character building.