Suchergebnisse

This study aims to analyze of the foreign policy of Indonesia in realizing the axis of maritime world under the President Joko Widodo. The method used is descriptive analysis with qualitative approach. The result of study shows that Indonesia foreign policy in realizing axis maritime is based on factual and strategic aspects. The strategy pursued by the government is through maritime diplomacy in the form of maritime economic and maritime defense diplomacy. Other than that efforts to realize the axis maritime is done through enhanced regional cooperation and participation in regional, multilateral, and global forums. The policy is integrally followed by the development of the maritime sectors that includes; strenghening connectivity, the development of local and coastal economic, blue and marine economic, fisheries sea transportation, and maritime industry.

Penulisan ini menjelaskan mengenai efektivitas komunikasi politik melalui media sosial pada umumnya dan komunikasi politik Presiden Jokowi pada khususnya di media sosial melalui teknik rekam vlog. Efektivitas dalam komunikasi politik melalui media online memilik efek yang baik bagi elektabilitas seorang Presiden dengan terbukti Presiden Jokowi mendapatkan kepercayaan yang kedua kali dari rakyat Indonesia untuk menjadi Presiden Republik Indonesia untuk yang kedua kalinya. Komunikasi melalui media sosial dari Presiden Jokowi telah menciptakan kedekatan secara emosional antara Presiden Jokowi dengan masyarakat.Kata kunci: Vlog , Efektifitas Komunikasi, Pilkada DKI 2012, Pilpres 2019

Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, negara semakin menguat vis a vis masyarakat sipil. Survei SMRC (2021) menyebutkan persentase orang yang takut bicara politik meningkat tajam dibanding 10 tahun sebelumnya. Media mainstream juga membatasi tampilnya orang-orang yang kritis terhadap pemerintah. Tapi, pada saat yang sama muncul media sosial sebagai alternatif untuk bersuara, salah satunya adalah Youtube. Dalam beberapa tahun terakhir, para aktivis politik secara rutin menggunakan Youtube untuk melakukan kritik terhadap kebijakan negara. Di pihak lain, negara bereaksi dengan berbagai macam instrumen, di antaranya membentuk yang disebut "buzzer" untuk melakukan serangan balik dan ancaman pemidanaan. Sejumlah aktivis Youtube dipidanakan karena konten yang dibuatnya. Menghadapi ancaman pemidanaan, para aktivis Youtube berusaha memproteksi diri dengan membentuk lembaga pers. Penelitian ini ingin mengetahui pola oposisi masyarakat sipil kontra negara di era teknologi komunikasi dan meluasnya penggunaan media sosial, sekaligus ingin mengetahui bentuk-bentuk respons negara terhadap gerakan kritis masyarakat sipil melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci untuk meneropong dialektika antara negara dan masyarakat sipil tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan sumber primer berasal dari wawancara mendalam dengan para "aktivis Youtube".

This research want to test economic condition betwen two president, Susilo Bambang Yudhoyono and Joko Widodo, on their fisrt period. GDP, comsumption, investation, and net export is become a variable in this economic calculations. Sample was taken from the first period of each periode president. With period of time 2005-2009, and 2015-2019. Time series data analysis using data from third parties, and test using independent sample t-test. The result of research found that the GDP, consumption, investation, and net export have a significant diference of each variable. Result of research an explanation that government work programs that focus on economic equity show an increase in GDP, consumption & investment. Meanwhile, the government work program that focuses on domestic stabilization shows that net exports have increased.

The recording of "Papa Minta Saham"conversation captured the Indonesian society's attention in the end of 2015. It recorded the conversation between SN and MR profiteering the name of President Jokowi. In addition, another topic of conversation such as both SN and MR's perception about President Jokowi was also revealed in this recording. This research aims to analyze the perception of SN and MR about President Jokowi's character. Applying descriptive qualitative method, the language contained in the "Papa Minta Saham" recording was used as the research object. The data and data source were the transcript document and the recording conversation of "Papa Minta Saham". This research used discourse analysis. The findings showed diverse negative perceptions regarding President Jokowi's character: stubborn (koppig), difficult to build a mutual understanding, a high level of ego, strong determination, tough and dangerous. Apart from these negative characters, Jokowi is also considered as a kind and brave type of person. Based on the findings, there is an indication that public perception towards President Jokowi's characters could be different from that of SN and MR. Politicians also speak language containing various strategies that prove the distinction between their public speech and their actual speech. Politicians could change their negative perceptions into positive perceptions as well as their languages to accommodate their interests.Key words: perception discourse analysis, Papa Minta Saham transcript, perception of President Jokowi

Abstract This study discusses how China is trying to assert ownership claims over some areas in the South China Sea by militarizing some areas in the South China Sea. This paper will explain how the threats from the militarization of the South China Sea carried out against the maritime security of Indonesia and how the Government of Indonesia responds to these activities. This study uses a literature study method using the concept of Conventional Detterence and Security Dilemma. This research has found that there is an impact caused by militarization conducted by China in the form of many Chinese ships entering Indonesia illegally and conducting confrontational maneuvers. The Indonesian government responded to this impact by building a military base and supporting facilities aimed only at defending the region without any maneuvering that could trigger an escalation of conflict between the two countries. Keyword: China, South China Sea, militarization, Indonesia, Natuna Abstrak Penelitian ini membahas tentang bagaimana Tiongkok yang sedang berusaha untuk menegaskan klaim kepemilikan terhadap beberapa wilayah di Laut China Selatan dengan melakukan militerisasi beberapa wilayah di Laut China Selatan. Tulisan ini akan menjelaskan bagaimana bentuk ancaman dari Militerisasi Laut China Selatan yang dilakukan oleh terhadap keamanan Maritim Indonesia dan bagaimana Pemerintah Indonesia merespons aktivitas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menggunakan konsep Conventional Detterence dan Security Dilemma. Penelitian ini telah menemukan adanya dampak yang ditimbulkan oleh militerisasi yang dilakukan Tiongkok berupa banyaknya kapal Tiongkok yang masuk ke Indonesia secara ilegal dan melakukan manuver yang konfrontatif. Pemerintah Indonesia merespon dampak ini dengan membangun pangkalan militer beserta fasilitas penunjang yang ditujukan hanya untuk mempertahankan wilayah tanpa adanya manuver yang dapat memicu eskalasi konflik antar kedua negara. Kata kunci: Tiongkok, Laut China Selatan, militerisasi, Indonesia, Natuna

Orasi politik (pidato) merupakan momen bagi seorang kandidat untuk bisa memperlihatkan kualitasnya baik sebagai pribadi (ramah, hangat, optimis, dan lain sebagainya), pemikir (lewat berbagai ide serta inovasi yang ditawarkan), maupun sebagai manager (kecakapan mengelola pemerintahan jika kelak terpilih sebagai presiden). Asumsi yang dibangun dalam penelitian ini adalah tidak maksimalnya pemanfaatan orasi politik (pidato) sebagai saluran komunikasi politik antara sang kandidat dengan konstituennya. Seharusnya, orasi politik bisa menjadi momentum antara kandidat dan pendukungnya untuk menyelesaikan ragam persoalan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis orasi politik kedua calon presiden pada Pemilihan Presiden 2019. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan lewat studi literatur. Teknik analisis isi yang digunakan dilakukan terhadap berbagai dokumen, yang meliputi dokumentasi debat kandidat, berita pada portal media online serta orasi politik kedua kandidat pada Pemilihan Presiden 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) orasi politik yang disampaikan oleh Prabowo dan Jokowi cenderung menggeneralisir permasalahan hingga menimbulkan kontroversi; (2) strategi yang digunakan kedua kandidat politik ialah legitimasi dan delegitimasi; (3) kedua kandidat bisa memperlihatkan wajah "positif" dan "negatif" yang menjadi unsur penyeimbang sehingga konflik sosial tak mudah meletup di tengah masyarakat.Kata Kunci: Orasi politik, legitimasi, delegitimasi, Pilpres 2019 ABSTRACTPolitical oration (speech) is a good moment for candidate to be able to show his quality both as a person (friendly, warm, optimistic, etc.), thinker (through various ideas and innovations offered), and as a manager (ability to manage government if one is elected as president). The assumption built in this research is that the use of political speeches (speeches) is not optimal as a channel of political communication between the candidate and his constituents. Supposedly, political speeches can be a momentum between candidates and supporters to solve various national problems. This research aims to analyze the political speeches of the two presidential candidates in the 2019 Presidential Election. This research use desciptive qualitative approach. Data collection was carried out through literature studies. The content analysis technique used was performed on various documents, which included documentation of candidate debate, news on online media portal and political speeches of both candidates in the 2019 Presidential Election. The results showed that (1) political speeches delivered by Prabowo and Jokowi tended to generalize the problem and causing controversy; (2) the strategies used by the two political candidates are legitimacy and delegitimation; (3) both candidates can show a "positive" and "negative" face which is a balancing element so as to reduce social conflict.Keywords: political oration, legitimation, delegitimation, Presidential Election

Abstract:The national defense system requires systematic management which is required to be able to answer the dynamic challenges of the times. This defense system synergizes military and non-military components with both skill and cultural backgrounds. In the current era of globalization and the advancement of information technology, as well as the interaction between nations and countries that result in the exchange of cultural values, Indonesia needs national leadership who are competent and able to balance the threats facing the country. In the context of Indonesia-ness, this country needs national leadership that is able to bring the nation and state to national goals. With proportional defense policies taken by current state leaders, and the leadership style inherent in the leader, it is expected to be able to prioritize deliberation and participatory policies in Indonesia, so as to be able to provide Defense operations that are universal by involving all elements owned by the Indonesian nation. Indonesia needs leaders who have the ability to multi-skills and good communication skills in transforming policies that can accommodate diversity in managing the national defense system. Thus this paper tries to explain based on the consideration of various developments in the strategic situation. The state needs national leadership that is able to bring Indonesia through all forms of threats of interference, obstacles and challenges in delivering the Indonesian people and nation to enter a just and prosperous global era in the unity of the sovereignty of the Republic of Indonesia.Keywords: National Defense, Strategic Leadership, Leadership Style, Asymmetric Threats. Abstrak: Sistem pertahanan negara memerlukan pengelolaan sistematis yang diisyaratkan mampu menjawab tantangan dinamis zaman. Sistem pertahanan ini mensinergiskan komponen militer dan non militer dengan latar belakang skill maupun kultural. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi saat ini, serta interaksi antar bangsa dan negara yang menghasilkan pertukaran nilai-nilai budaya, Indonesia memerlukan kepemimpinan nasional yang kompeten dan mampu mengimbangi ancaman yang dihadapi negara. Dalam konteks keindonesiaan, negara ini membutuhkan kepemimpinan nasional yang mampu membawa bangsa dan negara kepada tujuan nasional. Dengan proposional kebijakan pertahanan yang diambil pemimpin negara saat ini, dan gaya kepemimpinan yang melekat pada diri pemimpin diharapkan mampu mengedepankan musyawarah dan partisipatif dalam kebijakan Pertahanan Indonesia, sehingga mampu memberikan operasional Pertahanan yang bersifat semesta dengan melibatkan seluruh elemen yang dimiliki bangsa Indonesia. Indonesia memerlukan pemimpin yang memiliki kemampuan multi skill dan kemampuan komunikasi yang baik dalam mentransformasikan kebijakan yang dapat mengakomodir keberagaman dalam mengelola sistem pertahanan negara. Dengan demikian tulisan ini mencoba menjelaskan berdasar atas pertimbangan berbagai perkembangan situasi strategis. Negara membutuhkan kepemimpinaan nasional yang mampu membawa Indonesia melalui segala bentuk ancaman gangguan, hambatan dan tantangan dalam menghantarkan masyarakat dan bangsa Indonesia untuk memasuki era global yang adil dan makmur dalam kesatuan kedaulatan Negara Kesatuan republik Indonesia.Kata Kunci: Pertahanan Negara, Kepemimpinan Stratejik, Gaya Kepemimpinan, Ancaman asimetrik.

Penelitian ini mengenai penerimaan masyarakat mengenai citra Jokowi dan SBY dalam meme Hambalang. Satir ini muncul di berbagai media sosial, salah satunya Twitter sejak 18 Maret 2018 dikarenakan peristiwa kunjungan Presiden Joko Widodo dan Tour De Java Susilo Bambang Yudhoyono yang banyak diperbincangkan khalayak. Ada yang menyebut bahwa kedua peristiwa tersebut adalah gambaran rivalitas antara Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono. Media mulai membicarakan keberkaitan antara kedua peristiwa ini. Warganet juga mulai muncul dengan konten-konten satirnya guna membicarakan peristiwa ini, yaitu dengan mengkolase foto Tour De Java dan kunjungan ke Hambalang. Kendati sudah ada tanggapan dari Susilo Bambang Yudhoyono, konten-konten satir tentang peristiwa ini tetap viral. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerimaan tokoh politik mengenai meme Hambalang. Penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif dengan melibatkan enam informan dikumpulkan dalam sebuah sesi Focus Group Discussion. FGD dilaksanakan menggunakan pertanyaan semi-terstruktur sebagai cara pengumpulan data. Metode penelitian dilakukan dengan analisis resepsi audiens. Hasil penelitian dipaparkan bahwa informan satir tersebut menunjukkan sebagai cerminan realita bahwa disejajarkannya foto SBY dan Jokowi dalam meme sebagai bentuk rivalitas keduanya. Di sisi lain, kemunculan satir tersebut dimaknai sebagai humor dalam ranah internet, dan juga meme tersebut sebagai eksploitasi media sosial untuk kepentingan tersebut. Untuk penerimaan informan mengenai citra politik SBY Jokowi dalam meme Hambalang berada pada posisi contesting reading. Simpulan penelitian ini adalah ada pemaknaan yang beragam yang dimiliki oleh informan mengenai munculnya satir tentang Hambalang.

Indonesia is the most populous Muslim country in the world, with 87.18 per cent of its 260 million population embracing the Islamic faith. However, Indonesia is neither an Islamic state nor a secular one. It adopts Pancasila as the state ideology but has a Ministry of Religious Affairs (MORA) overseeing six official religions. MORA has its genesis in Dutch colonial rule (1602-1942). It was strengthened during the Japanese occupation (1942-45) and then sustained by the post-independence Indonesia government (after 1945). The decision to keep MORA was to compensate those who had aspired for the enactment of the Jakarta Charter in the era of Sukarno but failed. MORA has always been the arena for contestation between the traditionalist Nahdlatul Ulama (NU) and the modernist Muhammadiyah. Both organizations eye not only the minister post, or leadership positions in the bureaucracy, but also lower ranking positions. This article examines how MORA has been managed under President Joko Widodo (Jokowi) from 2014 till the present. It highlights similarities and differences in Jokowi's control of the influential ministry compared to his predecessors. In 2014, even though Jokowi was elected on a reform agenda, he left MORA untouched. After the 2019 election, Jokowi appointed Fachrul Razi, a retired general as Minister of Religious Affairs, departing from past practices of naming a religious scholar (ulama) or a religiously trained person (santri) to that position. This demonstrates a wish on the part of the President to shake up the ministry and to exert control over the institution. This decision, however, has alienated core supporters in NU who helped him get re-elected in 2019.

Bahasa merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia yang menjadi perhatian pembahasan dalam karya ini. Wujudnya dalam bentuk audio visual tidak muncul begitu saja melainkan melalui beberapa tahap hingga akhirnya diterima dan dimaknai oleh penerima. Pembahasan kali ini membahas mengenai salah satu vlog Jokowi yang ditampilkan melalui Youtube dengan judul "Jalan Pagi Bareng Jan Ethes" yang diunggah pada 21 September 2019, yang menarik perhatian adalah waktu pengunggahan tayangan yang menggambarkan keakraban kakek dan cucu ketika Indonesia sedang diterpa isu negatif serta bencana. Pembahasan ini menggunakan metode penelitian kualitatif analisis wacana kritis (critical discourse analysis) oleh Norman Fairclough. Proses wacana atau bahasa dianalisis menggunakan tiga tahap, yaitu mikrostruktur, mesostruktur, dan makrostruktur. Tahapan mikrostruktur mengutamakan produksi teks yang tergambarkan dalam representasi (visual dan audio), hubungan, dan identitas. Hal ini berlanjut membahas mengenai sosok yang ambil peran dan bagian dalam video tersebut, yang kemudian dibagi menjadi produksi, konsumsi, dan reproduksi teks. Memasuki tahapan akhir berupa unsur sosiokultural mengambil peran sehingga dilihat dari level situasional, institusional, dan sosial. Hasil yang didapatkan adalah produksi teks yang ada dalam #JKWVLOG ini merupakan bentukan yang dilakukan untuk memperlihatkan suatu ideologi dari objek pembahasan, yaitu Presiden Joko Widodo dalam audio visual yang terlihat, melalui media bantu Youtube yang merupakan platform terbesar digunakan oleh masyarakat. Ideologi pribadi, kepala keluarga, sekaligus sebagai sosok kepala negara yang ingin ditampilkan terwujud jelas dalam setiap teks di video, namun teralihkan dengan timing penggunggahan video yang kurang tepat, di tengah kemelut masalah yang sedang terjadi di Indonesia.

Mehr als 190 Millionen Wahlberechtigte waren im Juli in Indonesien dazu aufgerufen, den neuen Präsidenten zu wählen. Gewonnen hat der bisherige Gouverneur der Hauptstadt Jakarta und Medienliebling Joko Widodo. Zur Durchsetzung seines ambitionierten Reformkurses bedarf es zuallererst parlamentarischer und innerparteilicher Macht. Beides hat Jokowi bislang nur bedingt. (KAS-Auslandsinformationen / SWP)