Suchergebnisse

Was Kybernetik überhaupt sei, was sie zu leisten vermag, und inwiefern ihre Methoden und Resultate über das hinausweisen, was herkömmliche Modelle und Theorien hervorgebracht haben, ist seit der Ablösung eines allgemeinen Interpretationsschemas von dem ursprünglichen Bereich der Regelungstechnik immer unklarer geworden. Zunächst zeigen die Autoren in einer formalen Skizze die Einbettung der Kybernetik in die allgemeine Systemtheorie. Wichtig für die Thematik ist, daß der kritisierte utopische Gesichtspunkt einer Sozialkybernetik und das darin implizierte Harmoniekonzept die Stellung der Wissenschaft zur Politik eindeutig definiert: Wissenschaftliche Erklärung wird zur Verklärung vorgefundener Verhältnisse. Der Wissenschaft wird eine dienende Rolle zugeschrieben dergestalt, soziale Bezüge und Tatbestände apologetisch zu untermauern sowie gesellschaftspolitische Aktionen ein wissenschaftliches Alibi zu verleihen. Vor diesem Hintergrund untersuchen die Autoren das Verhältnis von Wissenschaft und Politik als kybernetisches System; also unter Verwendung des kybernetischen Interpretationsmodells in kritischer Absicht. Die Analyse in dem Bereich der Wirtschaftspolitik ergibt, daß die entscheidungslogische Ausrichtung der Wirtschaftstheorie einerseits und die starke Akzentuierung der Planungstechniken in der Theorie der Wirtschaftsplanung andererseits in ganz bestimmten Vorstellungen über das Sachverstands-Politik-Modell resultiert. Die kybernetische Denkmethode plädiert für eine Institutionalisierung des demokratischen Kommunikationsmodells von Wissenschaft und Politik, ein Zusammenhang allerdings, der sich einem strengen kybernetischen Formalismus bis heute entzieht. (RW)

This study aims to determine the Phenomenon Gerindra PDI Struggle and this seemed to be in a position opposite to the incumbent. From the context of political communication, the coalition of the two very interesting, because the pattern of political communication by party cadres. As the uniqueness of the surgical tool is the theory. Because of the cadre within the scope of the organization, then the knife is the study of communication theory of organization. Furthermore also equipped with leadership theory, organizational communication, the role of cadres in the political parties, as well as supporting study of the political coalition in the presidential election. The methodology is a case study, which focused on a dynamic case of a cadre of political communication patterns and the Party of Struggle PDI Gerindra at DPC level Bogor City. Or more accurately referred to as 'situational analysis of case studies', ie, qualitative data analysis methods that focus on specific cases that occur on the object of analysis. Data obtained by 3 methods, ie interviews, observation, and literature review. Interview data obtained as a comparison to the interpretation of researchers in connection with aspects of political communication patterns. Observations made in order to get an object of research and identification holistic communicators in it. While literature review as an analysis tool in the process of data interpretation. From the description, reduction, until the interpretation of data, obtained a dynamic phenomenon of communication patterns. Cadre communication patterns change in line with changes in public acceptance of the existence of leadership. Prabowo was marked as present as a figure who could fill the vacuum of leaders with a direct positive acceptance.

Ardin Ode Saeri (C1D1 12 090), Komunikasi Politik Kader Partai Dalam Pemilihan Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Muna Barat dibawah bimbingan Muh. Zein Abdullah sebagai pembimbing I dan Saidin sebagai pembimbing II.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi politik Kader PartaiAmanat Nasional (PAN) dalam pemilihan ketua DPD PAN Kabupaten Mabarat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive, yakni orang-orang yang memiliki pengetahuan, informasi, pengalaman, kecakapan serta menangani langsung hal-hal yang berkaitan dengan strategi komunikasi politik kader parati PAN dalam pemilihan Ketua DPD PAN kabupaten Muna Barat. Subjek penelitian, yaitu para Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPC) sebagai pemilik hak suara.Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur dan dokumentasi. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik cross check data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data induktif dengan langkah-langkah: reduksi data, kategorisasi dan unitisasi data, display data, dan pengambilan kesimpulan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komunikasi politik kader Paratai dalam Pemilihan Ketua DPD PAN kabupaten Muna Barat tidak berjalan dengan baik. Meskipun semua kader dalam hal ini pemilik suara memiliki konsensus bersama untuk membesarkan Partai Amanat nasional di Kabupaten Muna Barat tetapi strategi politik dibidang kepemimpinan politik, ketokohan, kebersamaan dan kemampuan negosiasi yang dimiliki oleh calaon ketua DPD PAN Muna Barat sangat kurang. Sehingga berimplikasipada buruknya citra politik dan kurangnya partisipasi politik. Kata Kunci: Komunikasi Politik, Musywarah Daerah

Aus journalistischer Sicht wird der Umgang von Politikern und Managern mit Journalisten beschrieben. Am Beispiel einer Unternehmensanalyse im Magazin "Der Spiegel" wird die schwierige Beziehung zwischen Managern und (Wirtschafts-)Journalisten aufgezeigt, die darin begründet ist, dass zwischen dem recherchierenden Journalisten und dem Unternehmen ein Interessensgegensatz liegt, die darin begründet ist, dass es keine Firma gibt, "die nicht etwas gegenüber der Öffentlichkeit zu verbergen hat". Im Gegensatz dazu ist die Beziehung Politiker-Journalist vertrauensvoller. Im Unterschied zum Unternehmer/ Manager braucht der Politiker überlebensnotwendig die Medien. Der Politiker sucht das Gespräch mit dem Journalisten, um seine Wählerschaft zu erreichen und um wiedergewählt zu werden. Politische Entscheidungsprozesse sind für Journalisten leichter nachzuvollziehen und zu recherchieren als unternehmerische. Auch sind Politiker im vertrauten Gespräch "meist auch näher an der Wahrheit dran als Manager". Abschließend wird auf Sanktionsinstrumentarien eingegangen, die Unternehmer/ Manager und Politiker anwenden, wenn sie sich von Journalisten schlecht behandelt fühlen oder wenn das Gespräch nicht zu ihrer Zufriedenheit verläuft. Jedoch gibt es bis hinauf in die Führungspitze durchaus die Bereitschaft zur Kooperation. Viele Unternehmer, wie auch Politiker, haben gelernt, dass "eine feindselige Haltung gegenüber den Journalisten zu einer anhaltend schlechten Presse führt und dass dies auf Dauer dem Ansehen abträglich ist." Fazit: Journalisten und Politiker sind sich näher als Journalisten und Manager. (RG)

ABSTRAKTujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan strategi rekrutmen kader PKS melalui pendidikan politik manhaj tarbiyah di Kota Kendari. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dan wawancara (studi lapangan). Analisis terhadap data dan informasi yang telah diperoleh dilakukan secara kualitatif.Hasil dari penelitian mengenai strategi rekrutmen kader PKS melalui pendidikan politik manhaj tarbiyah di Kota Kendari yaitu melalui rekrutmen institusional (al-da'wah al-jama'i) yang terdiri atas tiga : Training Orientasi Partai (TOP), Unit Pembinaan dan Pengkaderan Anggota (UPPA), dan Pemilihan Umum Internal (PUI). TOP merupakan rekrutmen jalur terbuka yang dapat diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat. Sementara itu UPPA merupakan sarana pengkaderan PKS yang dilakukan melalui Kelompok Studi (halaqoh), dimana halaqoh ini melakukan pertemuan rutin mingguan (liqo) atau Pembinaan Rutin Pekanan (PRP) yang didalamnya berisikan pelatihan intelektual (daurah) berupa pemberian materi-materi yang terdiri atas lima bidang studi pada setiap jenjang keanggotaan, yakni keagamaan, kebangsaan, kemasyarakatan, kepartaian, dan kepemimpinan kewirausahaan. Sementara dalam konteks pemilihan umum, PKS melakukan Pemilihan Umum Internal (PUI) yang terdiri atas 3 yaitu Tahap Penjaringan, Tahap Penyaringan dan Perengkingan, dan Tahap Penetapan. Dimana pada pemilu 2019, PKS Kota Kendari mengusung dua orang tokoh masyarakat untuk menjadi anggota legislatif yaitu Bapak H. Aman Labelo dan Ibu Hj. Rostina Tarimana. Ketiga rekrutmen ini bertujuan untuk membentuk kepribadian politik, kesadaran politik dan partisipasi politik.

Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Landak tahun 2017 pada bulan Februari merupakan implementasi dari Pasal 201 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016. Kabupaten Landak menjadi salah satu peserta Pemilukada karena masa jabatan bupatinya akan berakhir pada bulan September 2016.Melalui studi sosio-legal, penulis menganalisa sistem dan model penetapan bakal calon kepala/wakil kepala daerah dari kader partai oleh partai politik dengan metode kualitatif, meliputi teknik wawancara dan studi dokumentasi, dalam kaitannya dengan Pemilukada di Kabupaten Landak tahun 2017 dengan dasar hukum Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No. 2 tahun 2011.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem rekrutmen partai politik cenderung menggunakan sistem survival seperti yang dikemukakan oleh Barbbara Geddes yaitu rekrutmen yang didasarkan oleh faktor balas jasa, sumber daya pelamar dan patronase politik.Oligarki dan pragmatisme partai politik juga mewarnai proses penjaringan calon, aspirasi dari PAC, DPC sampai DPD masing-masing parpol kurang direspon dan ditanggapi positif oleh DPP nya, dan justru DPP nya merekomendasikan untuk mendukung kader dari PDI Perjuangan karena menilai figur yang diusung partai di tingkat bawah tidak memiliki peluang untuk menang lantaran kalah survei. Putusan DPP bersifat final dan mengikat bagi Dewan Partai di tingkat bawah. Bahkan partai yang sebenarnya adalah oposisi di pemerintahan pusat seperti Partai Gerindra juga ikut mendukung dikarenakan adanya lobi di tingkat pusat antara elit PDI Perjuangan dan Partai Gerindra dengan pertimbangan sumber daya (mahar) dan balas jasa setelah terpilihnya kader PDI PerjuanganSistem rekrutmen yang oligarkis dan pragmartis mengakibatkan terabainya fungsi rekrutmen partai di tingkat bawah dan tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Kondisi ini hanya dapat diperbaiki dengan adanya reformasi di dalam tubuh partai politik dari tingkat pusat sampai tingkat akar rumput, penguatan ideologi partai politik, mendorong civil society yang kuat, merubah AD/ART partai politik dengan ketentuan yang memprioritaskan kader partai sendiri dan memberlakukan batasan maksimal dalam berkoalisi. Kata kunci : Rekrutmen Politik, Kader Partai, Partai Politik, Pragmatisme Politik, Oligarki Partai Politik, Pemilukada Kabupaten Landak

ABSTRACTThis study discusses about political communication strategy of Partai Keadilan Sejahtera (PKS) on cadre recruitment system and discucces about the recruitment system in PKS that undertaken in 2009 and 2014 which is used to set the candidates, starting from the stage to stage cadre recruitment. Lasswell communication theory is used to explain how communication strategy undertaken by PKS in South East Sulawesi. Lasswell communication strategy, there are several factor that need to considered namely know the audiene, compose the message, establish a method of delivering message and the role of communicator. Recruitment system theory by Barbara Gaddes gives an overview about how the recruitment and cadre applied by PKS in South East Sulawesi. The methods that used in this study is descriptive qualitative to describe the strategies of political communication that undertaken by PKS on its cadre recruitment system. Data collection by interviews and documentation. Interviewing an expert informant who knows about the whole recruitment process in PKS especially in South East Sulawesi. The study result showed that the forming of political communication strategy PKS in it cadre recruitment system devided into two phases namely the recruitment stage of political communication and political communication cadre stage. Each stage used different strategy to determine the character of the communicator, the message content, the message forwarding technique, selection of media and communication targets. There are no difference between cadre recruitment system of PKS in 2009 and 2014. PKS in South East Sulawesi still adopting partisanship system and meritrocratic system, where the pattern and the recruitment mechanism are opened, cadre mechanism is active stelsel system, centralized organization in determining party cadre method. LPPK is an internal agency to selecting cadre who will be nominated in legislative elections.Keywords : PKS, Political communication, political communication strategy and cadre recruitment system.

Siasat politik partai membentuk sebuah budaya yang mempengaruhi perilaku kader-kader PDIP Kota Surabaya dalam mencapai tujuan politiknya. Focus studi ini pada fenomena siasat manipulatif partai politik dalam praktik politik mikro untuk mendapatkan elektabilitas di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode etnografi. Wawancara mendalam digunakan kepada informan dari partai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya kaderisasi partai dimulai dari sosialisasi rekrutmen anggota, ketentuan anggota baru, tingkatan dan fungsi bidang kaderisasi, jenjang kaderisasi partai, penanaman ideologi partai, dan mekanisme pemilihan kader menjadi calon partai. Dinamika yang dialami kader partai politik adalah adanya perebutan kekuasaan internal partai, kurangnya pengetahuan ilmu politik, dan harapan masyarakat yang terlampau tinggi terhadap kader terpilih. Siasat manipulatif/politik mikro partai politik untuk pemenangan saat mengikuti Pemilihan Anggota Legislatif (DPRD) dan Pemilihan Walikota di Kota Surabaya adalah: 1) Penentuan calon bukan dari kader partai; 2) Kegiatan sosial menjelang pemilu; 3) Memanfaatkan jabatan publik untuk bekerja optimal; 4) Membangun citra partai untuk mengangkat citra kader; dan 5) Melibatkan orang lain untuk mendulang suara.

Banyak ulama-ulama sekarang ini yang hanya memikirkan dunia saja, dengan ikut serta dalam politik. Banyak juga ulama-ulama artis yang hanya mempertontonkan kemewahan dan kesenagan duniawi saja. Dikalangan masyarakat memandang bahwa pesantren adalah tempat pendidikan agama yang masih tradisional. Padahal sekarang ini pesantren di Indonesia sudah banyak yang menggunakan sarana dan prasarana modern dalam mendidik santri-santrinya. Pesantren adalah institusi yang digunakan untuk mengkader ulama-ulama. Di samping itu pada tahun 1991 Majelis Ulama Indonesia (MUI) merasa perlu untuk membuka program untuk melahirkan ulam-ulama di tenga masyarakat. Program itu disebut dengan Pendidikan Kader Ulama (PKU). Banyaknya ulama-ulama yang menghilangkan kekaramahan seorang ulama-ulama menjadi dilema bagi masyarakat. Oleh karena itu regenerasi ulama tidak hanya dipandnag secara segi kuantitatif tetapi juga kualitatif sehingga lembaga-lembaga yang bertugas menghasilkan kader-kader generasi islam perlu memperhatikan kaidah-kaidah yang sesuai.

Artikel ini membahas upaya pimpinan cabang IMM dalam membangun kepemimpinan profetikkader IMM. Kepemimpinan profetik yang merujuk pada sifat-sifat Rasululla SAW perludikembangkan karena beberapa fenomena kepemimpinan yang jauh dari nilai-nilai sidiq, amanah,tabligh, dan fathonah, sehingga memanfaatkan kepemimpinan itu untuk kepentingan sendiri.Melalui kepemimpinan profetik, kader IMM akan mampu menyelesaikan persoalan-persoalankehidupan yang dihadapi baik sosial, politik, ekonomi dan budaya dengan sistem yang lebihberkeadilan dan berlandaskan iman. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus di IMMCabang Djazman Al-Kindi Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upayapimpinan cabang dalam membangun kepemimpinan profetik dilakukan melalui tahappenyusunan perencanaan konsep, program kerja, pelaksanaan program kerja hingga pada tahaptindak lanjut pasca pelaksanaan program kerja. Program kerja yang dipandang dapat membangunkepemimpinan profetik kader antara lain: Darul Arqam Dasar, galang dana, sekolah rakyat, desabinaan, diskusi, perisai merah, pembinaan Korps Mubaligh Mahasiswa Muhammadiyah, danrapat rutin yang diawali dengan pembacaan kalam Illahi dan kuliah tujuh menit. Program kerjatersebut diturunkan untuk membangun kepemimpinan profetik kader yang ditandai olehkarakteristik hidup berdasarkan iman, berorientasi ibadah sebagai visi dan misi, sifat-sifatketeladanan Rasulullah dan humanis. Kata kunci: IMM, kepemimpinan profetik, kader, humanisasi, liberasi, transendensi