Suchergebnisse

Daerah induk kabupaten atau kota tidak jarang ditemukan masalah dalam proses pemekaran daerah. Masalah terkait dengan rentang kendali suatu daerah yang dianggap terlalu luas. Salah satunya bagian Kabupaten Luwu bagian utara yang ingin memisahkan diri dari Kota induk. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis dinamika proses dan faktor yang menghambat pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Desain penelitian adalah metode penelitian berdasarkan kualitatif yang bertujuan untuk mendiskripsikantemuan di lapangan. Data yang dikumpulkan oleh petugas lapangan meliputi dinamika Tokoh masyarakat dan hambatan-hambatan dalam proses pemekaran daerah. Deskriptif analisis digunakan untuk menganalisis dinamika proses dan faktor yang menghambat pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Hasil penelitian adalah dinamika proses tentang Konflik kepentingan antara pro dan kontra, yakni salah satu anggota DPRD menanggapi lewat media Koran Kota Palopo bahwa kecamtan Walenrang-Lamasi seharusnya bergabung di Kota Palopo, karena sarana dan prasarana, ekonomi, dan fasilitas pelayanan masyarakat belum dapat dipastikan memenuhi hasil kajian pemerintah Provinsi. Sedangkan Pro menolak Walmas untuk bergabung ke Kota Palopo, Hambatannya adalah sebelumnya terdapat dua kecamatan yang menghambat pemekaran, syarat pemekaran yang belum terpenuhi dan moratorium. Disimpulkan bahwa konflik antara pro dan kontra terkait Walmas bergabung ke Kota Palopo karena syarat pemekaran daerah belum memenuhi. Diharapkan Walmas yang ingin dimekarkan harus sesuai syarat-syarat pemekaran daerah sehingga tidak menjadi daerah tertinggal jika dmekarkan.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisisdinamika yang terjadi pada Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) berkaitan dengandinamika politik lokal, serta sikap LAMR dalam menghadapi dinamika tersebut, khususnya dalamPemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2018 dan Pemilihan Presiden tahun 2019. Hasilpenelitian ini menunjukkan terlihat LAMR tidak bisa dipisahkan dari peristiwa-peristiwa politiklokal yang terjadi di Provinsi Riau. Hal ini dikarenakan di dalam LAMR sendiri ada banyak Tokoh-Tokoh adat yang juga merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan didengar olehmasyarakat banyak, sehingga banyak calon yang mencari simpati masyarakat lewat dukungan atausetidaknya kedekatan dengan Lembaga Adat Melayu Riau. Ada banyak tuntutan kepada LAMRuntuk bersikap menggunakan politik identitas agar memperbesar kesempatan untuk mendapatkanKepala Daerah maupun Kepala Negara yang peduli dan dekat dengan masyarakat adat Melayu Riau

Pembahasan Politik Lokal Dalam Social Capital" maka yang muncul dalam benak kita masing-masing adalah kesulitan untuk mewujudkannya dalam praktek-praktek kegiatan politik. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya kontradiksi antara orientasi dan paradigma dalam kehidupan politik di satu pihak, dan di pihak lain nilai-nilai social capital yang tumbuh dan berkembang dalam pergaulan hidup masyarakat setempat. Adanya dua kondisi yang bertentangan tersebut bagaikan "fatamurgana" – antara harapan dan kenyataan. Disatu sisi harapan kita agar politik lokal berlangsung berdasarkan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan, tanpa adanya kekerasan dan atau pemborontakan (konflik). Akan tetapi pada sisi yang lain ternyata praktek politik mulai dari pusat hingga di daerah-daerah telah berlangsung sejak dahulu hingga sekarang ini lebih berorientasi pada "kepentingan" yang bernuansa "material dan kekuasaan (kepentingan sesaat)". Indikator-indikator itulah yang pada prinsipnya menjadi penghalang untuk mewujudkan politik lokal dalam modal social.Kata Kunci : Politik Lokal dan Social Capital

Fenomena politik luar negeri merupakan salah satu kajian utama dalam bidang studi Hubungan Internasional (HI). Persoalan mendasar yang kemudian muncul adalah, masih kurangnya buku-buku yang terbit terkait dengan analisis politik luar negeri Indonesia, terutama dalam konteks kekinian. Buku-buku rujukan mengenai politik luar negeri Indonesia selama ini adalah tulisan-tulisan Mochtar Mas'oed, Leo Suryadinata, ataupun beberapa artikel Michael Leifer, Dewi Fortuna Anwar, maupun Rizal Sukma. Tulisan kontemporer yang juga biasanya dijadikan rujukan adalah tulisan yang disusun oleh Ganewati Wuryandari pada tahun 2008, dengan judul Politik Luar Negeri Indonesia Di Tengah Pusaran Politik Domestik. Persoalannya, buku-buku maupun artikel-artikel yang membahas mengenai politik luar negeri Indonesia biasanya berangkat dari kajian mengenai Orde Lama dan Orde Baru, ataupun ketika membahas Reformasi, belum sampai pada kajian mengenai politik luar negeri era Susilo Bambang Yudhoyono, baik mengenai analisis situasional maupun tantangan yang dihadapi ke depan. Tulisan ini lebih merupakan panduan bagi mahasiswa, analis, maupun orang-orang yang tertarik dengan politik luar negeri Indonesia, terutama di era kontemporer kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Oleh karenanya, setiap bagian dalam konteks selalu dibantu dengan memunculkan studi kasus dalam bentuk analisis politik luar negeri Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menemukan asal-usul dan peran tokoh pendiri Kompas; 2) mendapatkan gambaran sejarah cara bertahan Kompas dalam melewati Orde Baru; 3) mendapatkan pemahaman sejarah bagaimana strategi Kompas menempatkan diri di kultur politik era reformasi. Penelitian dilaksanakan dengan metode historis. Digunakan jenis penulisan kajian pustaka untuk mendapatkan hasil fakta sejarah yang diinginkan, yakni: asal-muasal berdiri, tokoh pendiri, serta strategi dan taktik yang dilakukan Kompas dalam menjaga eksistensinya di dunia pers Indonesia dan di dalam konteks sejarah politik tanah air. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen kerja lembaga, jurnal ilmiah, publikasi internet, dan buku-buku. Teknik yang digunakan dalam mendapatkan sumber adalah teknik studi pustaka. Diseleksi sejumlah dokumen primer dan publikasi-publikasi pendukung lainnya yang valid dan relevan dengan permasalahan guna mencapai tujuan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada metodologi historis yang sistematikanya dimulai dari pertama, tahap heuristik, atau pencarian sumber. Kedua, kritik sumber, atau seleksi fakta. Ketiga, interpretasi, atau pemaknaan dari serangkaian bukti sejarah yang didapat. Keempat, penulisan hasil akhir dalam suatu bentuk narasi penjelasan sejarah. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat hubungan timbal-balik antara dinamika politik nasional dengan strategi umum yang menjadi kebijakan Dewan Redaksi Kompas. Kompas berhasil melalui tiga jaman ini dengan baik dan mengalami perkembangan skala usaha dengan luar biasa. Prinsip jurnalisme kepiting, suatu cara jurnalisme santun dan cenderung bermain aman, membantu Kompas berhasil melalui tiga jaman ini dengan baik, sekaligus mengalami perkembangan skala usaha dengan luar biasa.

Abstrac A kiai (muslim cholar) leadership must be intensively observed, since it describes the patron of its connection with the community. The power of kiai's leadership has been centralistic in nature. The authority and the power of kiai in society include both social and political relationship. In terms of factual-empirical phenomena, this assumption matches the facts that show that all the political parties competing in general election use kiai to be vote getters. It influences politic attitude of loyal grass roots. However, in certain situation, the influence of kiai becomes meaningless due to the diverged authority of kiai. Kata-kata kunci Kiai, politik, citra, moral

Abstrac A kiai (muslim cholar) leadership must be intensively observed, since it describes the patron of its connection with the community. The power of kiai's leadership has been centralistic in nature. The authority and the power of kiai in society include both social and political relationship. In terms of factual-empirical phenomena, this assumption matches the facts that show that all the political parties competing in general election use kiai to be vote getters. It influences politic attitude of loyal grass roots. However, in certain situation, the influence of kiai becomes meaningless due to the diverged authority of kiai. Kata-kata kunci Kiai, politik, citra, moral

The Crusade taking place during two centuries (1095-1291 AD) was the beginning oflarge-scale confrontation between Islam and Western Christianity. Although the Crusades ended eight centuries ago, but it still lingers in the mind of Western Christians and some Muslims. The subsequent conflicts between both sides have been always linked to the Crusades. For example, colonialism and imprealism of Western to the East during the 18th, 19th, and20thcentury is considered as acontinuation of the Crusades. In addition, the war against terrorism that the United States campaigned for the post September 11, 2001 propagated as the 2ndCrusades. Similarly, the invasion of the United States and its allies against Iraq and Afghanistan is refering the arrogances of West against Islam. These facts indicate that a huge trauma caused by the Crusades still entrenched in the minds of most of the psycho-historical Western and Muslim. Therefore, to promote a harmonious relationship between the West and Islam, the perceptions and negative images of Islam in the eyes of the West and vice versa, should be neutralized. The history has proven that when peace and truce conducted during the period of the Crusades, both parties could work together in trade and economy. In the current global context, the cooperation must be expanded. Through good cooperation and mutual benefit, suspicion and prejudice to each other will eventually fade.

Democracy is a government based on popular sovereignty. This definition implies all matters relating to the welfare of the majority must be based on the will of the people in general and not based on the desire of a handful of people. The problems that occurred during precisely the parameters of democracy only stop the implementation of the general election. Almost never been discussed whether the policies made by the government already represents the wishes of the people or not. It seems that occurred during this time, in Indonesia, the policy made only prioritize the interests of a few people, or to order certain parties. This view departs from the reality of what happened, when the government issued a policy is often criticized on the people. This condition as a result of the lack of space for people to participate in policy formulation, there is no interaction or communication between people and state. In fact, the interaction in a democracy such as Indonesia is very important that the founding purpose of government reached. These interactions are by Jurgen Habermas termed deliberative democracy.

Tulisan ini menjelaskan keberadaan perkebunan tidak saja merupakan sebidang tanah luas yang ditanami tanaman perkebunan. Di sana hanya berlangsung proses pertanian mulai menamam, merawat hingga panen. Lebih dari itu semua, proses pembentukan perkebunan tidak sederhana, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kebijakan ekonomi politik suatu negara dan pasar. Wilayah perkebunan sendiri, terkadang melampaui teritori kampung, pun melewati batas daerah tertentu. Satu contoh terdapat perkebunan yang memiliki satu nama yang tanahnya menyeberang ke kampung lain, kabupaten lain hingga propinsi lain. Kasus ini masih terjadi hingga kini di berbagai perkebunan di Indonesia. Sementara itu identitas masyarakatnya adalah bentukan baru yang lepas dari identitas lamanya. Dalam perjalanannya perkebunan menjadi arena yang diperebutkan tapi juga menjadi rezim kuasa tersendiri. Diperebutkan karena menghasilkan kekayaan, menjadi rezim tersendiri karena mampu mempengaruhi kebijakan untuk pengelolaan perkebunan hingga penentuan pasarnya hingga membentuk masyarakatnya. Proses perebutan tersebut menjadi semakin kompleks manakala melintasi rezim politik. Adapun fokus dari tulisan ini adalah adanya satu perkebunan di Jember yang itu melampaui dua kampung yang menjadi arena bagi perebutan: negara, pasar dan masyarakat. Dalam proses perebutan tersebut menyebabkan keberadaan suatu kampung tersebut muncul dan tenggelam. Pertanyaan utamanya adalah mengapa rezim perkebunan mampu melampaui teritori, bahkan memunculkan dan menghilangkan suatu kampung? Menggunakan metode sejarah mulai dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi dalam rangka menjelaskan pertanyaan tersebut. Menggunakan sumber primer seperti dokumen, foto dan berita media lain-lain, sementara untuk membangun alur tulisan dibutuhkan sumber skunder seperti buku-buku, jurnal dan opini. Kata kunci: perkebunan, masyarakat, identitas sosial, pasar, melintas rezim.

The involvement of women in politics in Indonesia, especially in the contestation of the Local Election (pilkada) has become an interesting conversation lately. On June 27, 2018, the democratic party elections for regional heads simultaneously in Lampung Province were quite satisfactory for women's leadership, which certainly gave a little hope in the midst of the lack of representation of women in Lampung's political arena. This field research that explains the political dynamics of women in the regional election contestation in Lampung from the perspective of obstacles and women's political strategies in the elections in Lampung. Based on the results of the study it can be concluded that the political dynamics of women in the Lampung elections are very closely related to the influence of figures, political communication and the mass base they have. Women who enter politics can defeat various stereotypes about women even though there are societies that give choices in the elections because of monetary rewards. Women's political strategy in the elections is to show the community that women are not inferior to men and convince the public with various programs that will be fought for when they get a position.

The existence of Islamic education in Indonesia is a fact that has been going on for a very long time and has become popular in the community. During the Dutch colonial period and the Japanese population, education was organized by the community itself by establishing Islamic boarding schools, schools and other places for training. After independence, Islamic education with the characteristics of madrasas and pesantren began to get attention and guidance from the government of the Republic in Indonesia. In the laws of the Republic of Indonesia, UUDRI No. 20 of 2002, and UUDRI No. 13 of 2014 and then implemented in the national education curriculum. It is hoped that the birth of this law will be able to raise the quality of education in bringing prosperity and progress to the Indonesian people.Keywords:Keterampilan Dasar, Pembelajaran, Guru

Sebagai penjaga pilar-pilar kesatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)serta ideology negara, memang seharusnya pemerintah memiliki senjata itu. Pemerintah tidak boleh kalah dan menyerah, dari kemungkinan adanya sebagian rakyat bangsa ini yang "nakal" yang menyebarkan bibit-bibit perpecahan negara, karena menyempal dari ideology negara.Diterbitkannya PP No. 2 Th 2017 itu nampaknya pemerintah melihat adanya indikasi dan kecenderungan itu.Indikasi dan kecenderungan itu seperti misalnya tampaknya terlihat pada HTI (Hisbut Tahrir Indonesia). Hizbut Tahrir Indonesia yang sering disingkat HTI adalah salah satu kelompok gerakan Islam sebagaimana Salafy, Ihwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, dan beberapa kelompok Islam lainnya, yang pada dasarnya merupakan implementasi gagasan pembaruan Islam. Gerakan semacam ini pada tahapan tertentu mengambil bentuk organisasinya sendiri hingga terbentuk kelompok kelompok yang saling terpisah berdasarkan ciri masing masing.

Politik pendidikan guru agama Islam pada masa Orde lama tidak dapat dilepaskan dari perjuangan memasukkan materi agama di sekolah. Sudah sejak lama Pemerintah Belanda menjadikan pendidikan agama terpisah dari pendidikan sekolah, dengan asumsi pendidikan sekolah itu netral dari pendidikan agama. Pendidikan agama menjadi urusan pribadi masing-masing dan bukan menjadi bagian integral pada pendidikan sekolah. Pemisahan ini menjadikan perbedaan yang sengit antara kaum nasionalis dan umat Islam dalam memandang pendidikan agama. Kaum nasionalis memiliki kecenderungan sinis dan apatis terhadap kaum muslim. Demikian juga kaum muslim berusaha untuk menyelamatkan kepentingannya dalam kancah politik di Indonesia sebagai mayoritas. Tetapi menjadi hal yang menarik untuk dikaji adalah meskipun Kementerian agama lahir belakangan tetapi usaha yang dilakukan pasca kemerdekaan harus diakui sebagai upaya yang luar biasa dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi umat Islam, terbukti dengan penyelenggaraan pendidikan guru yang pernah dijalankan.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak menjadi arena baru bagi rakyatIndonesia. Bukan hanya pada persoalan berbeda waktu pelaksanaan, sistempelaksanaan, prosedur dan mekanisme pemilihannya, tetapi juga tetapi juga soal,yang oleh Brian C. Smith dan Robert Dahl katakan adalah untuk menciptakanlocal accountability, political equity dan local responsiveness. Pilkada serentakkarenanya berupaya membangun demokratisasi di tingkat lokal agarterimplementasikan dengan baik, tak hanya terkait pada tingkat partisipasi, tetapijuga relasi kuasa yang dibangun, yang bersumber dari pelaksanaan azas kedaulatanrakyat. Selain itu, hasil pilkada juga harus mampu menghantarkan masyarakatpada kondisi sosial, politik dan ekonomi yang lebih baik.Penelitian yang di lakukan ini menggunakan metode penelitian dengan metodekualitatif refleksif, yaitu ingin merefleksikan tentang pilkada serentak dankaitannya terhadap upaya membangun geliat demokrasi dalam pemerintahan danpolitik lokal serta menjamin hadirnya kemaslahatan bersama dalam masyarakat.Data diperoleh melalui studi literatur melalui kepustakaan, dokumen danpemberitaandi media massa.Diperoleh hasil bahwa mengimplementasikan demokrasi dalam politik lokaltidaklah mudah. Sebab, konteks demokratisasi tidak hanya berhenti pada tahapanprosedural semata. Jauh lebih dari itu adalah bagaimana membumikan demokrasidalam aras yang substansial. Membangun partisipasi rakyat misalnya, membutuhkankomitmen kuat agar bisa menjamin setiap warga negara bisa berpatisipasi secarabaik. Selain itu, jika demokrasi dinilai sebagai cara untuk mencapai kesejahteraanbersama secara lebih luas, maka pilkada sebagai perwujudan dari demokrasiprosedural berperan penting untuk menjaga kualitas kepemimpinan lokal,memberikan garansi terhadap keberlanjutan pemerintahan yang nantinya dijalankanserta secara kontekstual mampu membangun sinergitas korelasional antara pemimpin dengan rakyat yang dipimpin. Hal ini dikarenakan pilkada pada dasarnya berorientasi untuk memberi nilai atas pilkada terhadap kemaslahatan dan kepentingan rakyat