Suchergebnisse

PEMASARAN POLITIK PADA PEMILUKADA(Suatu Studi Pemasaran Politik Pasangan Hanny Sondakh & Maximilian Jonas Lomban, SE, M.Si Pada Pemilukada di Kota Bitung Tahun 2010)Oleh : Melky Jakhin PangemananNIM : 090814009ABSTRAKPersoalan yang dihadapi dalam pemilukada saat ini adalah kurangnya partisipasi politik masyarakat, yang diakibatkan oleh hilangnya kepercayaan terhadap partai politik dan elit politik. Guna mengefektifkan strategi pendekatan kepada pemilih di pemilukada, maka seorang kontestan dituntut harus mampu memasarkan dirinya ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan kemajuan zaman dan kondisi di daerah pemilihan. Strategi dan konsep pemasaran politik yang dilakukan oleh pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Bitung Hanny Sondakh dan Maximilian Jonas Lomban, S.E., M.Si, sangat menarik untuk dielaborasi lebih lanjut, bagaimana pemasaran politik yang dilakukan disaat pergulatan Pemilukada di Kota Bitung Tahun 2010. Bila menilik lebih dalam pada sosok Hanny Sondakh yang maju sebagai calon Walikota, terdapat beberapa aspek yang dapat dikatakan kurang mendukung dalam proses pemasaran politiknya. Aspek tersebut dapat dilihat dari segi etnis, agama, dan background. Seperti yang diketahui bersama bahwa Hanny Sondakh berasal dari etnis Tionghoa dan menganut agama Kristen Katolik yang keduanya tidak dominan di kota Bitung. Belum lagi bila ditelaah dari background Hanny Sondakh yang merupakan seorang yang baru berkecimpung di dunia politik karena sebelumnya merupakan seorang pengusaha. Kondisi yang hampir serupa juga dialami oleh pasangannya yaitu Maximilian Jonas Lomban, S.E., M.Si. Beliau merupakan seorang birokrat yang bukan merupakan penduduk asli kota Bitung, walaupun mengemban jabatan sebagai Sekretaris Kota Bitung sebelumnya. Aspek-aspek tersebutlah yang membuat strategi dan pemasaran politik dari kedua pasangan calon untuk memenangkan Pemilukada di Kota Bitung tahun 2010 menjadi menarik untuk diangkat sebagai bahan penelitian. Penelitian ini akan menelusuri tentang strategi pemasaran politik (political marketing) yang diterapkan pasangan Hanny Sondakh dan Maximilian Jonas Lomban,S.E., M.Si, pada Pemilukada di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Periode 2010-2015? Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan strategi pemasaran politik (political marketing) pasangan Hanny Sondakh dan Maximilian Jonas Lomban, S.E., M.Si. Dalam memenangkan Pemilukada di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara Periode 2010-2015. Penelitian ini sekurang-kurangnya diharapkan dapat memberikan dua manfaat, yaitu : Manfaat teoritis, dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu politik, khususnya tentang pemasaran politik dalam pemilukada.Manfaat praktis, yaitu adanya pola strategi pemasaran politik yang dapat dijadikan acuan bagi para kontestan di pemilukada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menggambarkan pemasaran politik oleh pasangan calon tersebut. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pemasaran politik pasangan tersebut sangat efektif dalam suksesi Pemilukada di Kota Bitung. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan mutlak mencapai 54% presentase perolehan suara.Key word: Pemasaran Politik dan Pemilukada PENDAHULUANPerubahan mekanisme Pemilukada dari sistem perwakilan ke sistem langsung diperjelas melalui Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditegaskan pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Perubahan tersebut telah membuka ruang kesempatan yang luas kepada seluruh warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam politik. Partisipasi politik tersebut tidak hanya berjalan dalam bentuk pemberian hak suara, melainkan adanya antusiasme warga yang terus meningkat untuk mendaftarkan diri sebagai kontestan di pemilukada. Jika menengok ke belakang, keberhasilan menyelenggarakan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden secara aman dan tertib, mengindikasikan semakin tingginya kedewasaan berpolitik rakyat Indonesia. Rasio lanjutan yang bisa diterima adalah masyarakat akan semakin kritis dalam menjalani pemilihan-pemilihan umum berikutnya, termasuk pemilukada. Hal tersebut menjadikan kemenangan pertarungan di pemilukada semakin ditentukan oleh strategi yang dibawa para kandidat. Strategi memang mutlak dibutuhkan bagi siapa saja yang ingin menang dalam persaingan, terlebih lagi persaingan di kancah politik, yang terkenal sangat keras dan penuh intrik.Persoalan yang dihadapi dalam pemilukada saat ini adalah kurangnya partisipasi politik masyarakat, yang diakibatkan oleh hilangnya kepercayaan terhadap partai politik dan elit politik. Hal tersebut merupakan kelalaian partai politik dalam menjalankan fungsi pendidikan politik pada masyarakat. Kondisi ini menuntut para kontestan untuk dapat memberikan pendidikan politik dan pendekatan kepada konstituen untuk mengembalikan kepercayaan pemilih terhadappartai politik dan kontestan, serta meyakinkan para konstituen untuk menentukan pilihan politiknya.Guna mengefektifkan strategi pendekatan kepada pemilih di pemilukada, maka seorang kontestan dituntut harus mampu memasarkan dirinya ditengah-tengah masyarakat sesuai dengan kemajuan zaman dan kondisi di daerah pemilihan. Metode pemasaran politik (political marketing) merupakan strategi kampanye yang sedang disukai saat ini, secara sadar ataupun tidak pendekatan marketing dalam dunia politik telah dilakukan oleh para kontestan untuk dapat menyampaikan pesan-pesan politik mereka kepada pemilih (warga).Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu daerah otonom di Indonesia yang baru selesai menggelar pemilukada pada tanggal 9 Desember Tahun 2010, secara umum proses pemilukada Kota Bitung berjalan dengan lancar dan damai.Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 khususnya pasal 58 ayat 8 menyebutkan bahwa Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. Kemudian dalam pasal 76 ayat 2 menyebutkan bahwa pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Hal-hal inilah yang mendorong bagi setiap pasangan untuk menggunakan metode-metode ataupun strategi-strateginya untuk dapat mempengaruhi rakyat sebagai pemilih untuk berpihak sekaligus memenangkan pemilihan umum.Persaingan adalah satu konsekuensi logis dalam demokrasi, dimana masing-masing kandidat bersaing untuk meyakinkan pemilih bahwa kandidat merekalah yang layak untuk dipilih dan keluar sebagai pemenang pemilu. Melalui persaingan ini pula rakyat akan dapat menilai dan melihat mana kontestan yang mampu menawarkan produk politik yang paling sesuaidengan kebutuhan mereka. Kampanye pemilu merupakan salah satu media dan periode bagi tiap-tiap kontestan memiliki kesempatan untuk mempromosikan dan mengkomunikasikan ide dan inisiatif politik mereka. Masing-masing kontestan saling berlomba untuk menawarkan produk politik yang paling menarik.Demikian halnya dengan metode, strategi dan konsep pemasaran politik yang dilakukan oleh Pasangan calon Walikota dan calon wakil walikota Bitung Hanny Sondakh dan Maximilian Jonas Lomban, S.E., M.Si. Dimana dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah terdapat perkembangan politik yang menarik, khususnya dalam pergulatan Pemilukada di Kota Bitung Tahun 2010. Hal ini dilihat dari beberapa aspek yang dimiliki baik oleh Hanny Sondakh maupun pasangannya, Maximilian Jonas Lomban, S.E., M.Si. Lebih jelasnya, bila menilik lebih dalam pada sosok Hanny Sondakh yang maju sebagai calon Walikota, terdapat beberapa aspek yang dapat dikatakan kurang mendukung dalam proses pemasaran politiknya. Aspek tersebut dapat dilihat dari segi etnis, agama, dan background. Seperti yang diketahui bersama bahwa Hanny Sondakh berasal dari etnis Tionghoa dan menganut agama Kristen Katolik yang keduanya tidak dominan di kota Bitung. Belum lagi bila ditelaah dari background Hanny Sondakh yang merupakan seorang yang baru berkecimpung di dunia politik karena sebelumnya merupakan seorang pengusaha. Kondisi yang hampir serupa juga dialami oleh pasangannya yaitu Maximilian Jonas Lomban, S.E., M.Si. Beliau merupakan seorang birokrat yang bukan merupakan penduduk asli kota Bitung, walaupun mengemban jabatan sebagai Sekretaris Kota Bitung sebelumnya. Aspek-aspek tersebutlah yang membuat strategi dan pemasaran politik dari kedua pasangan calon untuk memenangkan Pemilukada di Kota Bitung tahun 2010 menjadi menarik untuk diangkat sebagai bahan penelitian.PEMBAHASAN.Produk Politik Kepada PasarProduk politik kepada pasar adalah identitas khas dan konsisten dari kontestan dihadapan pemilih. Mengenai pendekatan produk politik kepada pasar menurut Nursal, sebuah kontestan harus memiliki produk yang sesuai dengan aspirasi pemilih. Tetapi harus disadari bahwa produk yang berkualitas tersebut tidak begitu saja diminati para pemilih. Banyak hal yang menjadikan pemilih bersikap demikian, misal terlalu banyaknya kontestan yang dianggap berkualitas sehingga sulit sekali bagi pemilih untuk melihat kontestan mana yang lebih berkualitas. Agar memudahkan pengenalan, sebuah kontestan perlu menciptakan identitas khas dan konsisten berupa nama, logo, disain visual dan ciri-ciri lainnya sebagai alat identifikasi kontestan tersebut sekaligus membedakan diri dengan kontestan lainnya. Dengan bahasa lain, produk politik diartikan sebagai figur, visi-misi dan identitas lainnya yang membedakan seorang kontestan dengan kontestan lainnya.Mengenai figur dari calon Walikota Hanny Sondakh, dikenal dimasyarakat merupakan sosok seorang Pengusaha sukses Kota Bitung yang memiliki beberapa perusahan besar yang bergerak di bidang Perikanan Laut, seperti PT. Sari Cakalang. Sebagai pengusaha, ia dinilai masyarakat sangat dermawan yang banyak membantu masyarakat.Marly Pamaruntuan, seorang warga Kelurahan Apela satu, mengakui bahwa Hanny Sondakh telah membantu warga dengan menyumbang dana besar dalam pembangunan gedung Gereja setempat. "Sebelum Hanny Sondakh menjadi walikota, beliau telah melakukan banyakaktivitas sosial pada masyarakat Kota Bitung, karena kepedulian bapak Sondakh, maka saya sangat mendukungnya dan memilihnya menjadi Walikota Kota Bitung", Ungkap Marly.Demikian tokoh Hanny Sondakh dalam opini masyarakat telah dikenal sebagai tokoh yang dekat dengan warga, berjiwa sosial, dan tokoh yang kharismatik. Mereka menilai juga bahwa Hanny Sondakh adalah seorang figur yang diterima oleh semua golongan agama, karena Ia membantu kelompok-kelompok agama seperti pembangunan Gereja, Masjid, dan Klenteng. Karena itu, berdasarkan dedikasinya terhadap masyarakat Kota Bitung, maka bisa terpilih untuk kedua kalinya menjadi walikota kota Bitung. Belum lagi sosok dari seorang Hanny Sondakh yang mengabdikan diri bagi daerah dan tidak menerima gaji sebagai walikota pada periode sebelumnya dan dengan kenyataan di lapangan beliau merupakan pengusaha yang sukses, sehingga semakin mendukung opini masyarakat bahwa beliau merupakan sosok yang bersih. Masyarakat sudah terpolarisasi bahwa seorang Hanny Sondakh dalam mengemban jabatannya pasti tidak akan melakukan pencurian terhadap uang rakyat, mengingat beliau memiliki sumber daya kekayaan yang besar sebelum mencalonkan diri sebagai Walikota.Hanny Sondakh, selain orang melihat kiprah sosialnya dan terobosannya, Ia juga telah menjalani dan membuktikan kemampuan memimpin Kota Bitung, dimana menjadi seorang wakil rakyat yang duduk di DPRD Kota Bitung Periode 2004-2009 (tidak selesai) dan menjadi Walikota Bitung tahun 2005-2010 (incumbent). Modal inilah yang memberikan nilai yang lebih dalam pencalonannya ditambah segudang prestasi telah ditorehkannya, segenap warga Kota Bitung tutur mengakuinya."Pembangunan Kota Bitung selama kepemimpinan bapak Hanny Sondakh telah berlangsung dengan baik dan Kota Bitung telah mengalami kemajuan yang sangat pesatsehingga Kota Bitung mendapat berbagai penghargaan pembangunan seperti penghargaan Adipura", kata Jhonly seorang warga Aertembaga.Segudang prestasi Hanny Sondakh juga memberikan nilai tambah dalam pencalonannya yang kedua kali. Kota Bitung banyak mendapat penghargaan di bawah pemerintahannya. Hal ini di buktikan dengan penghargaan Adipura 3 kali berturut-turut, Kota Bitung sebagai Kota sehat nasional pada tahun 2010, Penghargaan dari BPK RI sebagai kota dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Sulawesi Utara yang meraih penghargaan tersebut. Belum lagi penghargaan-penghargaan secara pribadi yang begitu banyak ditorehkan oleh Hanny Sondakh.Sementara itu Maximilian Jonas Lomban, seorang public figure yang cukup terkenal, aktivitas Maximilian Jonas Lomban merambah ke dunia politik dimulai setelah lama menjadi seorang birokrat handal di Kota Bitung yakni dengan menjabat Sekretaris Kota Bitung di masa Hanny Sondakh menjadi Walikota dan Robert Lahindo sebagai Wakil Walikota.Disamping dikenal sebagai figur birokrat, Maximilian Jonas Lomban juga seorang tokoh GMIM yang banyak berkiprah dalam aktivitasnya di pelayanan keagamaan.Ada beberapa faktor yang mendukung kemenangan pasangan Sondakh-Lomban, meliputi faktor internal kedua calon maupun faktor eksternal, yaitu peran partai politik. Beberapa pengamat politik, mengatakan bahwa faktor internal kedua calon sangat mempengaruhi para pemilih, seperti popularitas Hanny Sondakh sebagai tokoh pengusaha dermawan dan Maximilian Jonas Lomban sebagai tokoh birokrat handal, kemampuan kedua calon memikat semua lapisan masyarakat, model kampanye Sondakh-Lomban yang mampu two ways communications yang artinya Sondakh-Lomban tidak segan-segan menghampiri masyarakat untuk mewujudkan hubungan yang setara, dan adanya strategi stratifikasi sosial politik, dimana adanya pembagiansegmen-segmen pemilih seperti ada segmentasi politik dari generasi muda ibu-ibu, kalangan kampus, kaum intelektual, pendidik, dan masyarakat menengah perkotaan.B. Push MarketingPush marketing pada dasarnya adalah usaha agar produk politik dapat menyentuh para pemilih secara langsung atau dengan cara yang lebih personal (constomized), dalam hal ini kontak langsung dan personal mempunyai beberapa kelebihan, yaitu : Pertama, mengarahkan para pemilih menuju suatu tingkat kognitif yang berbeda dibandingkan dengan bentuk kampanye lainnya. Politisi yang berbicara langsung akan memberikan efek yang berbeda dibandingkan dengan melalui iklan. Kedua, kontak langsung memungkinkan pembicaraan dua arah, melakukan persuasi dengan pendekatan verbal dan non verbal seperti tampilan, ekpresi wajah, bahasa tubuh dan isyarat-isyarat fisik lainnya. Ketiga, menghumaniskan kandidat dan keempat, meningkatkan antusiasme massa dan menarik perhatian media massa.Upaya yang dilakukan pasangan Hanny Sondakh dan Maximilian Jonas Lomban dalam pendekatan pada masyarakat begitu efektif dan efisien. Hanny Sondakh banyak turun ke masyarakat dalam setiap acara yang di rencanakan maupun secara tiba-tiba, baik pribadi maupun dengan keluarga sebelum beliau mencalonkan diri sebagai kandidat walikota."Dari ko hanny blum bacalon jo torang so kenal lebe dulu, karena dia banya ja datang di acara-acara kedukaan". Ungkap Leo, warga Manembo-nembo.Hanny Sondakh juga merupakan sosok yang dikenal ramah oleh masyarakat lebih khusus para karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaannya. Kondisi ini sangat menunjang mengingat banyaknya karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang dimilikinya di Kota Bitung. Hanny Sondakh pun memiliki salah satu ciri yang menarik perhatian yakni dalam hal berpakaian. Beliau ketika sedang tidak bertugas biasa ditemui oleh masyarakat dalam busanayang kasual dengan hanya memakai sendal jepit. Sehingga membentuk pola pikir masyarakat bahwa beliau merupakan sosok yang sederhana dan merakyat.Maximilian Jonas Lomban dikenal sebagai seorang birokrat yang begitu dekat dengan stakeholders. Perilaku beliau dalam memimpin bawahannya memberikan dampak positif terhadap penilaian masyarakat dan para pegawainya."Pak Lomban kalu bakudapa slalu ja bategor deng senyum-senyum nyanda ja pandang sapa, so itu torang pegawai suka skali pa bapak". Ujar, Berty pegawai di Pemkot Kota Bitung.Figur kedua pasangan ini sangat memberikan kesan dan harapan bagi masyarakat untuk memimpin Kota Bitung ke arah yang lebih baik. Selain faktor partai politik yang mengusung kedua pasangan ini, figur dari keduanya begitu memberikan nilai yang lebih dalam proses pemenangan.C. Pull MarketingPull Marketing adalah penggunaan media dengan dua cara yaitu dengan membayar dan tidak membayar. Proses penyampaian melalui pull marketing yaitu penyampaian produk politik dengan memanfaatkan atau disampaikan melalui instrumen media masa. Pull Marketing bagian dari elemen Marketing politik untuk mengefektifkan pemenangan dalam pemilukada. Upaya inilah yang dilakukan oleh pasangan Hanny Sondakh dan Maximilian Jonas Lomban dalam memasarkan kinerja dan prestasi dari keduanya yang dibungkus melalui media masa. Lewat sarana inilah figur dari Hanny Sondakh yang notabene menjabat walikota periode sebelumnya ditonjolkan untuk menarik simpati dari konstituen. Program serta visi misi pasangan Hanny Sondakh dan Maximilian Lomban dituangkan dalam media masa sebagai salah satu kampanye untuk memikat hati pemilih. Contohnya penggunaan media masa yang menitikberatkan pada profil Hanny Sondakh dan Maximilian Jonas Lomban yang dikemas begitu menarik. Pasangancalon ini juga menggunakan konsultan media yang begitu baik sehingga menunjang pemberitaan baik di media massa maupun media cetak, sehingga segala bentuk kerja dan kinerja yang dilakukan oleh pasangan ini selalu menjadi sorotan media-media lokal. Beberapa hal inilah yang tidak dilakukan oleh pasangan calon lainnya. Kalaupun ada yang meniru gaya dari pasangan Hanny Sondakh dan Maximilian Jonas Lomban pasti tidak dapat menyayingi popularitas kandidat ini dalam mengemas media. Sehingga masyarakat Kota Bitung yang pada umumnya sudah menjadikan koran sebagai suatu kebutuhan akan melihat pengemasan berita pasangan Hanny Sondakh dan Maximilian Jonas Lomban begitu menarik dan dapat menunjang tingkat keterpilihan masyarakat terhadap pasangan ini. Kondisi ini tentunya juga membutuhkan finansial yang besar, tetapi mengingat pasangan ini ditunjang dengan kekuatan dana yang besar dalam pencalonan mereka.D. Pass MarketingPass marketing merupakan pihak-pihak, baik perorangan maupun kelompok yang berpengaruh besar terhadap para pemilih. Pengaruh (influencer) dikelompokan kedalam dua jenis yakni influencer aktif dan influencer pasif. Influencer aktif adalah perorangan atau kelompok yang melakukan kegiatan secara aktif untuk mempengaruhi para pemilih. Mereka adalah aktivis isu-isu tertentu atau kelompok dengan kepentingan tertentu yang melakukan aktivitas nyata untuk mempengaruhi para pemilih. Adakalanya pesan-pesan tersebut disampaikan secara halus adakalanya juga secara terang-terangan untuk mengarahkan pemilih agar memilih atau tidak memilih kontestan tertentu. Sebagian melakukan kegiatan dengan organisasi yang rapih dan sebagian lainya secara informal.Sedangkan influencer pasif adalah individu atau kelompok yang tidak mempengaruhi para pemilih secara aktif tapi menjadi rujukan para pemilih. Mereka inilah para selebriti, tokoh-tokoh,organisasi sosial, organisasi massa yang menjadi rujukan atau panutan masyarakat. Suara mereka didengar dan sepak terjang mereka memiliki makna politis tertentu bagi para pengikutnya. Mereka memiliki pengikut dengan berbagai macam kategori seperti anggota, pendukung, dan penggemar. Para pengikut tersebut dekat dengan para influencer, baik dalam pengertian fisik maupun emosional.Dalam implementasi di lapangan, terlihat bahwa Partai PKPI Kota Bitung merupakan partai yang memiliki mesin politik yang terstruktur dan baik. Partai PKPI merupakan partai pemenang di Kota Bitung dengan mengirim 6 anggota legislatifnya duduk di DPRD Kota Bitung. Meskipun salah satu kadernya yakni, Santi G. Luntungan tidak mendukung secara total karena ayahnya juga maju sebagai calon walikota yang diusung partai PDI Perjuangan. Partai PKPI dan partai Demokrat yang merupakan partai pengusung pasangan Hanny Sondakh dan Maximilian Jonas Lomban di Kota Bitung dapat dikatakan sebagai partai besar. Hal tersebut tercermin dari mayoritas kursi yang diperoleh PKPI dan Demokrat di DPRD Kota 2004-2009. Di samping itu, PKPI juga berhasil menempatkan kandidatnya sebagai Walikota Kota Bitung dan wakil Walikota Bitung periode sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa PKPI memiliki amunisi politik yang cukup besar pada percaturan politik di Kota Bitung. Ditunjang lagi dengan 17 partai pendukung lainnya, baik yang memiliki kursi di dewan kota maupun partai non-seat.Sekretaris Tim Penjaringan Calon Walikota dari PKPI, Ricky Gosal menerangkan bahwa "Mereka dalam memenangi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bitung, mengandalkan mesin internal PKPI, Mesin Partai 17 parpol pendukung. Kemudian menggunakan tim-tim sukses yakni ; Tim sukses Tingkat Kota (Gabungan Parpol), Tim Sukses Tingkat Kecamatan, Tim Sukses Tingkat Kelurahan. Ditambah dengan kelompok-kelompok masyarakat pendukunglainnya meliputi; kelompok komunitas agama katolik, Brigade Manguni Kota Bitung, Kumpulan pengusaha perikanan, komunitas etnis tionghoa dan kelompok adat minahasa dan sangihe."Pada akhirnya dari usaha memenfaatkan segenap elemen partai baik internal maupun eksternal telah membuat capaian suara yang diraih melebihi target. Segenap tim sukses telah melakukan kerja yang bagus", ungkap Ricky.Frans Natang Ketua BAPPILU PKPI Kota Bitung, mengungkapkan bahwa "Partai telah membagi orang-orangnya untuk membantu suksesi. Partai mengeluarkan kebijakan tentang pembagian wilayah kampanye di sebuah Daerah Pemilihan. Semisal ada 3 tim, dan satu Dapil mencakup 3 kecamatan. Maka pembagian dilakukan dengan masing-masing 1 kecamatan untuk digarap."Dari sisi berfungsinya mesin Partai, sebenarnya PKPI Bitung memiliki mesin partai yang cukup berfungsi. Perolehan suara dalam Pemilihan Umum Legislatif begitu signifikan, menunjukkan bahwa mesin partai berjalan. Terdapat alasan kenapa mesin partai PKPI dikatakan berjalan. Alasan paling nyata yakni ketika DPP PKPI menginstruksikan agar PKPI Sulut, termasuk Bitung, harus bekerja secara optimal memenangkan Hanny Sondakh dan Maximilian Jonas Lomban. Bahkan DPP siap memberikan sangsi bila partai tidak mampu memenangkan Hanny Sondakh dan Maximilian Jonas Lomban. Instruksi ini memberi efek nyata dalam usaha-usaha partai. Mesin partai PKPI Bitung dianggap berhasil karena disebabkan oleh tekanan keras dari DPP PKPI. Tekanan tersebut menyebabkan PKPI Bitung bersatu dalam rangka mempertahankan eksistensi mereka di Partai. Mesin partai Demokrat kota Bitung yang dipimpin oleh Hanny Ruru, menjalankan fungsi pemenangan dengan baik karena juga mendapat instruksi langsung dari DPP Partai Demokrat. Sehingga sangat menunjang kerja tim pemenangan Hanny Sondakh danMaximilian Jonas Lomban. Disamping itu 17 partai pengusung lainnya pun turut bekerja optimal dalam membantu proses pemenangan kandidat mereka.E. Paid MediaPaid media merupakan salah satu bagian marketing politik yakni berupa penggunaan media yang lazim digunakan untuk memasang iklan adalah televisi, radio, media cetak, website dan media luar ruang. Saat masa kampanye berlangsung, para kandidat mulai mengiklankan diri. Wajah mereka seringkali muncul dalam sejumlah iklan politik yang ditayangkan di televisi dan media cetak, juga di media luar ruang (outdoor). Spanduk, billboard dan baliho besar di pinggir-pinggir jalan dan tempat-tempat umum terbuka lainnya di sejumlah kota berisikan wajah mereka.Pada dasarnya, beriklan politik merupakan langkah awal para kandidat untuk mengenalkan diri mereka kepada masyarakat luas dengan cara yang efektif dan efisien. Tujuan utama dari iklan-iklan politik tersebut tentu saja untuk merebut hati dan simpati para calon pemilih. Diharapkan suara pemilih akhirnya diberikan kepada kandidat yang bersangkutan.Seperti yang kita ketahui, ada bermacam-macam jenis media iklan yang dapat digunakan. Hampir semua jenis media iklan yang ada, seperti stiker, spanduk, baliho dan iklan di media massa, digunakan oleh semua kandidat.Dari hasil pengamatan peneliti, pasangan Hanny Sondakh dan Maximilian Jonas Lomban, lebih sering menggunakan koran sebagai media iklan politik mereka. Di harian Koran Lokal hampir setiap hari kita dapat menikmati iklan testimony yang ditujukan untuk Hanny Sondakh. Iklan – iklan testimony tersebut dipasang oleh para pimpinan dan fungsionaris Partai PKPI. Selain itu, pasangan ini juga gencar beriklan lewat baliho-baliho yang terpasang di beberapa jalan di kota Bitung. Pasangan Hanny Sondakh dan Maximilian Jonas Lomban juga menggunakan media elektronik seperti, iklan televisi dan radio. Menurut Recky Gosal, SPd.Sekretaris penjaringan calon walikota dan wakil walikota PKPI dan anggota tim sukses SoLo, bahwa "Pasangan kandidat ini menggunakan media cetak selama 6 bulan sebelum pemilihan sampai pada hari H pelaksanaan, contohnya koran lokal manado post, komentar dan posko. Ada juga iklan yang tersiar lewat radio, contohnya radio lokal bitung Gita lestari FM, dan Trendy FM selama 3 bulan sebelum pemilihan".PENUTUPBerdasarkan hasil penelitian setelah menganalisa dan membahas data yang diperoleh dari penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, strategi pemasaran politik dalam pemenangan pasangan Hanny Sondakh dan Maximilian Jonas Lomban, S.E., M.Si, sebagai berikut:- Produk politik kepada pasar yang dilakukan oleh pasangan Hanny Sondakh dan Maximilian Jonas Lomban, S.E., M.Si, sangat memberikan dampak yang signifikan dalam tahapan pemilukada yang berlangsung di kota Bitung. Hal ini dilihat dari visi-misi dan program yang sangat relevan dengan kondisi masyarakat kota Bitung. Lebih lanjut lagi figur dari pasangan Hanny Sondakh dan Maximilian Jonas Lomban, S.E., M.Si melekat dihati rakyat, dapat dilihat dari perilaku dan kapasitas yang ditonjolkan oleh pasangan ini.- Push marketing yang dilakukan oleh pasangan calon Hanny Sondakh dan Maximilian Jonas Lomban, S.E., M.Si, terlihat dari aktivitas yang sering dilakukan oleh pasangan calon tersebut yang turun ke lapangan untuk dapat langsung berinteraksi dengan konstituen, seperti dalam kegiatan keagamaan, dukacita, maupun undangan-undangan lainnya. Figur pasangan ini pun dikenal sangat dekat dengan masyarakat dengan banyak melakukan kunjungan-kunjungan atau agenda yang tidak direncanakan.- Pull marketing dari pasangan calon Hanny Sondakh dan Maximilian Jonas Lomban, S.E., M.Si, terlihat dari strategi penggunaan media dalam memasarkan kinerja dan prestasi dari keduanya yang dibungkus melalui media masa. Lewat sarana inilah figur dari Hanny Sondakh yang notabene menjabat walikota periode sebelumnya ditonjolkan untuk menarik simpati dari konstituen. Begitu juga sosok Maximilian Jonas Lomban, S.E., M.Siyang di kenal sebagai figur birokrat yang handal karena sebelumnya menjabat Sekretaris Kota Bitung.- Pass marketing yang dilakukan oleh pasangan calon Hanny Sondakh dan Maximilian Jonas Lomban, S.E., M.Si, terlaksana dengan efektif. Hal ini dilihat dari mesin partai pengusung yang bekerja begitu optimal, mengingat partai PKPI merupakan partai pemenang pemilu di Kota Bitung. Belum lagi didukung oleh mesin partai Demokrat dan 17 partai pendukung lainnya. Penggunaan organisasi-organisasi sayap partai juga terlihat sangat memberi andil dalam tahapan pemilukada untuk memenangkan pasangan ini. Tim sukses pasangan ini juga menarik organisasi-organisasi keagamaan, adat, budaya dan figur-figur yang dianggap berpengaruh dalam organisasi-organisasi tersebut, seperti tokoh-tokoh agama, tokoh masyarkat dan tokoh pemuda yang memiliki basis massa untuk menunjang perolehan suara pasangan tersebut.- Paid media yang dilakukan oleh pasangan Hanny Sondakh dan Maximilian Jonas Lomban, S.E., M.Si, nampak pada penggunaan media massa baik dalam bentuk elektronik maupun cetak yang dikemas sangat menarik dan memberikan kesan positif pada masyarakat. Sejumlah prestasi dari pasangan ini dimuat dalam suatu pemberitaan dan juga visi-misi serta program yang pasarkan lewat media. Sehingga dapat menunjang elektabilitas dan proses sosialisasi pasangan tersebut.DAFTAR PUSTAKAAlie, Marzuki, 2013, Pemasaran Politik di era Multi Partai, Penerbit, Expose : JakartaFirmanzah, 2012, Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas, Yayasan Obor Indonesia : JakartaIbrahim, Herman dan Faisal Siagian, 1999, Kampanye Tanpa Kekerasan, Penerbit Biro Humas Depdagri : JakartaKotler, Philip, 1994, Marketing Management: Analysis Planning, Implementation, and Control. Prentice Hall International: New JerseyLukmantoro, Triyono, Politik Representasi dan Rekayasa Citra dalam Arena Pilkada, dalam Seminar Internasional Dinamika Politik lokal di Indonesia:Etika, Politik dan Demokrasi, 2-5 Agustus 2005, Kampoeng Percik SalatigaManulang, 2004, Pedoman Teknis Menulis Skripsi, Penerbit Andi : YogyakartaMapilu PWI Bitung,2010, Pilwako Bitung 2010, Pijafrel Mapilu PWI : BitungMarbun, BN, 2003, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan : JakartaMoleong, Lexy J, 2006, Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi, Remaja Rosdakarya : BandungMuhtadi, Asep S, 2008, Kampanye Politik, Humaniora: BandungNimmo, Dan, 2004, Komunikasi Politik-Komunikator, Pesan dan Media, Remaja Rosdakarya : BandungNursal, Adman, 2004, Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu, Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden. PT. Gramedia Pustaka Utama: JakartaPradhanawati, Ari, 2007, Pemilihan Walikota Gerbang Demokrasi Rakyat, Jalan Mata : BitungRendra , Widyatama, 2007, Pengantar Periklanan, Pustaka Book Publisher : YogyakartaSardini, Nur Hidayat, 3 Juli 2005, Rasionalitas Pilkada : Siapa Menang, Siapa Pecundang?, Koran LokalSchroder, Peter, 2008, Strategi Politik: Edisi revisi untuk Pemilu 2009. Fridrich Naumann Stiftung Fuer die Freiheit: JakartaSetiyono, Budi dan RTS Masli, 2010, Iklan dan Politik: Menjaring Suara Dalam Pemilihan Umum, AdGoal Com : JakartaSteinberg, Arnold, 1981, Kampanye Politik, PT.Intermasa : JakartaStoner, James AF, 1996, Manajemen, Erlangga : JakartaSugiono, Arif, 2013, Strategic Political Marketing : Strategi Memenangkan Pemilu (Pemilukada, Pilpres, Pemilihan legislatif DPRD, DPR-RI, DPD) Dengan Menempatkan Pemilih Sebagai Penentu Kemenangan, Ombak : YogyakartaLiteratur-literatur lainnyaData KPUD Kota BitungBadan Pusat Statistik Kota Bitung

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN UDARA DI KECAMATAN GRESIK DAN KECAMATAN KEBOMAS Ridho Awalananda (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) ridhoawalananda@yahoo.com Emmilia Rusdiana (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya) emmiliarusdiana@gmail.com Abstrak Lingkungan sangat berpengaruh untuk kehidupan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Tingkat pencemaran udara di Kabupaten Gresik di ambang batas. Hasil pemantauan kualitas udara ambien di Jawa Timur menyebutkan Kabupaten Gresik memiliki kualitas udara terburuk. Data dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik menyebutkan masih ada industri yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Berdasarkan Pasal 69 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 bahwa terdapat larangan untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik terhadap pencemaran udara di Kecamatan Gresik dan Kebomas serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Linkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pencemaran udara di Kecamatan Gresik dan Kebomas. Jenis penelitian ini yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang merupakan ilmu yang tetap berbasis terhadap hukum normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran udara di Kecamatan Gresik dan Kebomas yaitu penegakan hukum administrasi. Penegakan hukum administrasi mengenai pencemaran udara di Kecamatan Gresik dan Kebomas melalui pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik melalui tahapan penerbitan izin lingkungan, setelah itu melakukan pemantauan, pemeriksaan, dan pengujian. Pengawasan represif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yaitu sanksi adminstrasi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik berjalan kurang efektif karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik kurang maksimal dalam menerapkan aturan hukum yang ada, kurangnya jumlah penegak hukum, industri yang masih melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor. Kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam melaksanakan penegakan hukum adalah faktor penegak hukum yaitu kurangnya jumlah personel penegak hukum, sarana atau fasilitas yang belum memadai, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor dan para pelaku usaha yang belum taat aturan dan masih melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. kata kunci : Penegakan Hukum, Pencemaran Udara, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas. Abstract The level of air pollution in Gresik Regency is on the threshold. The results of monitoring ambient air quality in East Java said that Gresik Regency had the worst air quality. Data from the Gresik Regency Environmental Service states that there are still industries that conduct pollution and environmental damage. Based on Article 69 number 1 letter a of Law Number 32 of 2009 that there is a prohibition to carry out acts that result in pollution or environmental damage. The purpose of this study was to determine the effectiveness of law enforcement carried out by the Office of Environment of Gresik Regency on air pollution in Gresik Regency as well as the obstacles faced by the Department of Living Environment of Gresik Regency in implementing law enforcement against air pollution in Gresik Regency. This study using juridical sociological research which is a science that remains based on normative law but does not examine the norm system in legislation, but observes how the reactions and interactions that occur when the norm system works. The results of the research and discussion on the effectiveness of law enforcement on air pollution in Gresik and Kebomas Districts are administrative law enforcement. Administrative law enforcement regarding air pollution in Gresik and Kebomas Districts through preventive and repressive supervision. Preventive supervision carried out by the Environmental Agency of Gresik Regency through the stages of publishing environmental permits then through, monitoring, inspection, testing. Repressive supervision by the Gresik Regency Environmental Agency is administrative sanctions in the form of written reprimand, government coercion, license suspension and license revocation. Law enforcement carried out by the Environmental Agency of Gresik Regency runs less effectively because the Environmental Agency of Gresik Regency is not maximal in implementing existing legal regulations, lack of law enforcement, industries that still pollute and damage the environment, and lack of public awareness to report. The constraints faced by the Gresik Regency Environmental Agency in carrying out law enforcement are law enforcement factors, namely the number of inadequate personnel, inadequate advice or facilities and the lack of funds in conducting sample tests requires considerable costs and the parties from the Environmental Service request assistance to examiners from the Province, as well as a lack of awareness of industry players to comply with regulations and protect the environment. keywords: Law Enforcement, Air Pollution, Gresik District, Kebomas District. PENDAHULUAN Lingkungan sangat berpengaruh untuk kehidupan, perubahan terhadap lingkungan seringkali diakibatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dengan melakukan usaha dan dapat berakibat pada keselamatan, kesehatan dan kelangsungan hidup (Junctoko Subagyo,1992:3). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa "Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya". Lingkungan sangat penting bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Maka dari itu kita harus menjaga agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Udara merupakan campuran beberapa macam gas yang perbandingannya tidak tetap, tergantung pada keadaan suhu udara, tekanan udara dan lingkungan sekitarnya. Dalam udara terdapat oksigen untuk bernafas, kabondioksida untuk proses fotosintesis, dan ozon untuk menahan sinar ultraviolet. Namun dengan meningkatnya pembangunan kota dan pusat-pusat industri, kualitas udara telah mengalami perubahan yaitu terjadi pencemaran udara dan jika hal ini tidak segera ditangani dapat berdampak pada kesehatan manusia, kehidupan hewan, serta tumbuhan (Muhammad Erwin, 2008: 35). Menurut Pasal 1 angka 1 PP Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara menyebutkan bahwa "Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukannya zat, energi, dan/komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya". Namun dengan meningkatnya pembangunan kota dan pusat-pusat industri, kualitas udara telah mengalami perubahan yaitu terjadinya pencemaran udara yang berdampak pada kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan (Bahrudi Supardi, 2009: 20). Kabupaten Gresik adalah kabupaten yang terkenal dengan sebutan kota industri. Alasan Kabupaten Gresik dikenal sebagai kota industri karena banyak berdiri industri-industri di Kabupaten Gresik. Industri yang paling banyak berada di Kecamatan Gresik dengan jumlah 304 industri dan Kecamatan Kebomas dengan jumlah industri sekitar 2.034 industri. Dengan banyaknya jumlah industri di Kabupaten Gresik, masalah-masalah lingkungan mulai bermunculan seperti pencemaran udara. "Terdapat salah satu berita pencemaran udara di Kabupaten Gresik di ambang batas. Tingkat polusi yang tinggi dari industri membuat geram masyarakat di Kabupaten Gresik. Pencemaran udara umumnya merata di wilayah terutama wilayah yang banyak industrinya". Dari hasil pengukuran indeks kualitas udara ambien yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur menunjukan bahwa Kabupaten Gresik memiliki kualitas udara terburuk di Jawa Timur dengan nilai 65.81. Pengukuran indeks kualitas udara ambien dilakukan ditempat pemukiman, lalu lintas dan area sekitar wilayah industri. Parameter yang dipantau meliputi Sulfur Dioksida, Karbon Monoksida, Nitrogen Dioksida,Ozon, PM10, dan Timbal. Dari hasil pemantauan kualitas udara ambien di Kecamatan Gresik dan Kebomas menunjukan adanya pencemaran udara berupa debu yang melebihi baku mutu udara ambien. Penyebab terjadinya pencemaran udara karena aktivitas industri Lokasi yang paling berdampak yaitu di Jalan Mayjen Sungkono di Kecamatan Kebomas dan Jalan Jaksa Agung Suprapto di Kecamatan Gresik. Berdasarkan Pasal 69 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa "setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup". Pasal ini menjelaskan bahwa ada larangang bagi setiap orang untuk melakukan kerusakan lingkungan hidup. Menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara menyebutkan bahwa "Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau baku tingkat gangguan ke udara ambien wajib : a. Mentaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya; b. Melakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang dilakukannya; c. Memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkungan usaha dan/atau kegiataannya. Pasal ini menjelaskan bahwa bagi pelaku usaha untuk mentaati baku mutu udara yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, melakukan pencegahan dan penanggulangan agar tidak terjadi pencemaran udara, dan memberikan informasi kepada masyarakat untuk upaya pengendalian pencemaran udara. Oleh karena itu dibutuhkan peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik untuk melakukan penegakan hukum administrasi. Menurut Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa "Bupati menerapkan sanksi administrasi kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran". Pasal 61 ayat (2) Perda Kabupaten Gresik Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa "bentuk sanksi administrasi terdiri atas : Teguran tertulis; Paksaan pemerintah; Pembekuan izin lingkungan; Pencabutan izin lingkungan; Pemberian sanksi administrasi dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup untuk mencegah, mengakhiri, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan atas pelanggaran yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Penulis memandang bahwa faktanya masih banyak industri yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kecamatan Gresik dan Kebomas dan masih melanggar izin lingkungan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik belum maksimal dalam menerapkan sanksi administrasi kepada industri yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kecamatan Gresik dan Kebomas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik terhadap pencemaran udara di Kecamatan Gresik dan Kebomas serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pencemaran udara di Kecamatan Gresik dan Kebomas. Kajian Teoritik yang berkaitan dengan permasalahan mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap pencemaran udara di Kecamatan Gresik dan Kecamatan Kebomas ialah efektivitas hukum, lingkungan hidup, penegakan hukum, dan izin. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar hukum berlaku efektif. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan efektif (Achmad Ali, 2009: 375). Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh lima faktor yaitu (Soerjono Soekanto, 2000: 80) : a. Faktor hukumnya sendiri; b. Faktor penegak hukum; c. Faktor sarana atau fasilitas; d. Faktor masyarakat; e. Faktor budaya. Lingkungan adalah jumlah semua benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis lingkungan tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun secara praktis kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditemukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut, faktor ekonomi, faktor politik atau faktor lain. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu lingkungan hidup harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya (Otto, 2009: 48). Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan rechtoepassing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa inggris law enforcement meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Chaerudin, 2008: 87). Secara umum izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diberi izin, artinya kemungkinan seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali diizinkan oleh pemerintah. Dengan demikian pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan (Pudyatmoko, 2009:7). METODE Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan ilmu yang tetap berbasis terhadap undang-undang tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017: 47). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan mengenai efektivitas penegakan hukum serta kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam melaksanakan penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran udara di Kecamatan Gresik dan Kebomas. Lokasi penelitian ini diantaranya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Kelurahan Ngipik, Perumahan GKGA Kedanyang, Kelurahan Indro, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Newera Rubberindo, PT Gramitrama Jaya Steel. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, Ketua RT 02 Perumahan GKGA Kedanyang, Ketua RT 03 Kelurahan Ngipik, Ketua RT 03 Kelurahan Indro. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan informan. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang berupa buku, jurnal, dan referensi lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tahapan observasi dengan cara melalui pengamatan terhadap objek penelitian setelah itu mencatat dengan sistematis hasil dari observasi. Setelah itu melalui wawancara dengan cara melakukan tanya jawab dengan informan, dan melalui dokumentasi yang dapat berupa dokumen berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini melalui teknik klasifikasi yaitu proses pemilahan data. Hasil data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi diklasifikasi sesuai dengan kategori berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah dalam topik penelitian ini. Setelah itu mengedit yaitu kegiatan mengolah data dengan cara melakukan proses pemeriksaan ulang data yang telah diperoleh dari penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan melalui proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide yang disarankan oleh data. Kegiatan analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting setelah itu dicari tema dan polanya. Jadi reduksi data yaitu menentukan data yang telah diproses dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan, setelah itu disesuaikan dengan tema dalam penelitian ini yaitu mengenai efektivitas penegakan hukum administrasi terhadap pencemaran udara di Kecamatan Gresik dan kebomas. Teknik analisis data selanjutnya yaitu Penyajian data. Penyajian data adalah cara merangkai data untuk mempermudah dalam hal membuat kesimpulan. Data yang diperoleh dari penelitian akan dikategorikan sesuai dengan pembahasan dan akan disajikan dalam bentuk bagan, tabel, dan sejenisnya. Kegiatan analisis data yang terakhir yaitu verifikasi data dan kesimpulan. Verifikasi adalah mengecek kembali data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya agar sesuai dengan tema penelitian ini.verifikasi dilakukan dengan cara mendengar, membaca, dan mecocokan kembali hasil dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sudah dilakukan oleh peneliti di lapangan. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Efektivitas Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Terhadap Pencemaran Udara di Kecamatan Gresik dan Kebomas Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan rechtoepassing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa inggris law enforcement meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Chaeruddin, 2008: 82). Penegakan hukum pada dasarnya yaitu sepenuhnya untuk upaya tegaknya atau fungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Soerjono Soekanto, 2012: 5). Proses penegakan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien (Soerjono Soekanto, 1996: 19). Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan atau ancaman sarana administrasi, kepidanaan, dan keperdataan (Siti Sundari, 2005: 214). Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya suatu hukum yaitu (Soerjono Soekanto, 2012: 8) : a. Faktor hukum itu sendiri, yang dimana dalam tulisan ini dibatasi pada undang-undang. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang itu mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif dan dapat diterima oleh masyarakat. b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum itu. masalah peranan dianggap sangat penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi yang dimana diskresi tersebut menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, artinya sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting untuk penegakan hukum. tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak mungkin bagi penegak hukum untuk menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual dan nyata. d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan atau wilayah dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dimana penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dan ketertiban di dalam masyarakat. Oleh karena itu jika dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. e. Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidupnya. Kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang mempengaruhi konsepsi-konsepsi abstrak mengenai hal yang dianggap baik dan buruk. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai (Soerjono Soekanto, 1996: 19). A. Pengawasan Preventif Pengawasan preventif dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik terhadap izin lingkungan yang dimiliki oleh industri. Secara umum izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundang-undangan. Dalam izin dapat dipahami bahwa suatu pihak tidak dapat melakukan sesuatu kecuali diberi izin, artinya kemungkinan seseorang atau suatu pihak tertutup kecuali dizinkan pemerintah. Dengan demikian pemerintah mengikatkan perannya dalam kegiatan yang dilakukan oleh orang atau pihak yang bersangkutan (Pudyatmoko, 2009: 7). Tahapan dalam penerbitan izin lingkungan yaitu : a. Konsultasi; b. Persiapan Amdal; c. Proses Penilaian Dan Pemeriksaan; d. Penyusunan Izin lingkungan; e. Penerbitan Izin Lingkungan. Setelah diterbitkannya izin lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik juga melakukan pengawasan untuk mengetahui industri tersebut dalam melakukan kegiatan seperti pembuangan emisi gas, limbah, instalasi, dan sebagainya sudah sesuai dengan izin lingkungan atau tidak. Proses pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yaitu : a. Pemantauan Pemantauan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dilakukan dengan cara melihat langsung ke lapangan sebagai informasi untuk mengetahui kemungkinan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. b. Pemeriksaan Pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik terhadap pelaku usaha industri merupakan tindakan mencari dan mengumpulkan fakta yang berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik memeriksa dokumen izin serta instalasi saluran pembuangan limbah. c. Pengujian Pengujian baku mutu udara dilakukan secara langsung oleh tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dan dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dengan melakukan percobaan dan penelitian atas hasil sampel dari bagian obyek yang diuji agar dapat mengetahui terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, berdasarkan hasil pengujian baku mutu udara ambien yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, menetapkan kualitas udara ambien di Kecamatan Gresik dan Kebomas melampaui ambang batas. B. Pengawasan Represif Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik diberikan wewenang untuk melaksanakan kebijakan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik diatur di dalam Pasal 57 Perda Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang menyebutkan bahwa: "Untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan kebijakan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Bupati dapat melimpahkan wewenang tertentu dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup". Penegakan hukum administrasi dianggap sebagai upaya hukum yang terpenting, karena selain bertujuan untuk menghukum pelaku pencemar (Sukanda Husin, 2009: 92). Pengawasan secara periodik dilakukan terhadap kegiatan yang memiliki izin lingkungan sebagai upaya pemantauan penataan persyaratan perizinan oleh instansi yang berwenang memberi izin lingkungan (Suparto.2017:10). Penerapan sanksi merupakan konsekuensi lanjutan dari tindakan pengawasan. Sanksi administrasi mempunyai fungsi instrumental pengendalian perbuatan terlarang yang terdiri dari (Suparto, 2017: 15) : a. Paksaan pemerintah; b. Uang paksa; c. Penutupan tempat usaha; d. Penghentian kegiatan mesin perusahaan; e. Pencabutan izin. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik memberikan sanksi administrasi berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian sampel pada tahapan pengawasan preventif. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik memberikan sanksi administrasi kepada industri yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sanksi administrasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik bagi industri yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang pertama yaitu teguran secara lisan. Teguran lisan ini dilakukan apabila tim pengawas menemukan adanya pelanggaran yaitu pencemaran dan kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha industri. Sanksi berikutnya yaitu teguran tertulis. Teguran tertulis akan diberikan kepada pelaku usaha apabila setelah adanya teguran secara lisan pelaku usaha tersebut masih melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dengan catatan bahwa teguran yang diberikan baik secara lisan atau tertulis menjadi upaya awal terhadap penegakan sanksi administrasi terhadap pelaku usaha industri yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sanksi kedua yaitu paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dapat berupa tindakan menyingkirkan, menghalangi, atau mengembalikan keadaan seperti semula. Selanjutnya yaitu pembekuan izin, pembekuan izin akan diberikan kepada pelaku usaha apabila melakukan kegiatan selain yang tercantum dalam izin lingkungan. Sanksi administrasi terakhir yaitu pencabutan izin lingkungan. Sanksi ini merupakan sanksi administrasi terakhir yang akan diberikan kepada pelaku usaha apabila memang terdapat pelanggaran izin lingkungan. Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas hukum, maka harus dapat mengukur sudah sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya (Achmad Ali, 2009: 375). Dalam penegakan hukum tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi tegaknya penegakan hukum itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu : a. Faktor hukum; b. Faktor Penegak Hukum; c. Faktor Sarana atau Fasilitas; d. Faktor Masyarakat; e. Faktor Budaya. Aturan sebagai pedoman penegak hukum yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tertulis dengan jelas di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka sudah dibilang aturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Gresik sudah terpenuhi. Penegak hukum yang dimaksud yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yang memiliki peran untuk melaksanakan aturan terkait penegakan hukum terhadap pencemaran udara di Kecamatan Gresik dan Kebomas tidak terpenuhi. Alasannya karena penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup belum maksimal dalam menerapkan aturan yang ada sehingga kurang berdampak signifikan kepada masyarakat. Sarana atau fasilitas juga ikut mendukung proses jalannya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik. Sarana atau fasilitas yang dimaksud yaitu seperti alat uji, laboratorium, dan lain-lain yang dapat membantu proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam melakukan penegakan hukum lingkungan. Dalam hal ini sarana atau fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabuapten Gresik masih terbatas. Masyarakat di Kecamatan Gresik dan Kebomas juga ikut andil dalam proses jalannya penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkugnan Hidup Kabupaten Gresik terhadap industri yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Tetapi, masyarakat di Kecamatan Gresik dan Kebomas belum memiliki kesadaran hukum dalam hal ini kesadaran masyarakat untuk melakukan tindakan seperti melapor ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik masih kurang karena masyarakat masih belum paham dengan aturan yang ada, dan pelaku usaha yang masih melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kecamatan Gresik dan Kebomas. Budaya merupakan nilai-nilai yang tumbuh di dalam pergaulan hidup masyarakat yang mencakup nilai-nilai yang dianggap baik dan buruk untuk dilakukan. Dalam hal ini budaya masyakarat di Kecamatan Gresik dan Kebomas sudah terpenuhi karena nilai-nilai untuk menjaga kebersihan dan tidak melakukan pelanggaran yang mengakibatkan merugikan lingkungan sudah diajarkan di dalam proses pendidikan. Menurut hasil temuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, bahwa masih banyak industri di Kecamatan Gresik dan Kebomas yang diduga melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Beberapa industri sudah diberikan sanksi administrasi. Dari jumlah industri di Kabupaten Gresiksekitar 2.300 industri, kira-kira 1000 industri yang masih melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan masih ada industri yang belum memiliki izin lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam memberikan sanksi administrasi tidak hanya sebatas terguran tertulis saja, seharusnya industri yang melanggar izin lingkungan diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin atau pembekuan izin lingkungan dengan segera agar memberikan efek jera kepada industri yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup agar tidak merugikan lingkungan dan masyarakat di Kecamatan Gresik dan Kebomas. Kendala yang Dihadapi Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Udara Di Kecamatan Gresik dan Kebomas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam melaksanaan penegakan hukum terhadap pencemaran udara di Kecamatan Gresik dan Kebomas terdapat beberapa kendala yaitu : a. Faktor Penegak Hukum Dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik kekurangan personel. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik hanya memiliki tiga personel pengawas, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik juga belum mempunyai tim ahli untuk melakukan uji sampel sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik meminta bantuan tim ahli dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. b. Faktor Sarana atau Fasilitas Kendalal berikutnya yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik belum memiliki sarana atau fasilitas yang memadai. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik belum memiliki laboratorium penguji sampel dan alat penguji sampel yang sudah tidak layak. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dana. c. Faktor Masyarakat Kendala yang terakhir yaitu kurangnya kesadaran dari pelaku usaha industri untuk mentaati peraturan dan menjaga lingkungan. Hal ini didasarkan pada hasil temuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik pada tahun 2017 masih ada industri yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah Kecamatan Gresik dan Kebomas dan masih banyak industri yang belum memiliki peralatan yang memadai untuk mengelola hasil limbah industri. PENUTUP Simpulan Berdasarkan hasil dari pembahasan yang dilakukan oleh penulis berdasarkan dengan rumusan masalah maka penulis berkesimpulan sebagai berikut: 1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik terhadap pencemaran udara di Kecamatan Gresik dan Kebomas berjalan tidak efektif, karena Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik tidak maksimal dalam menerapkan aturan hukum yang ada, jumlah personel penegak hukum yang tidak kompeten baik dari segi kualitas dan kuantitas, ada beberapa industri yang masih terbukti melakukan pencemaran dan kerusakan lingkugan hidup, dan juga kesadaran masyarakat yang rendah. 2. Kendala dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik yaitu masih kurangnya tenaga personel. Kendala berikutnya masih ditemukan pelaku usaha yang belum taat aturan dan masih melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor, dan kendala berikutnya sarana atau fasilitas yang belum memadai. Saran Berdasarkan kesimpulan dari hasil pembahasan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut: 1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik dalam melakukan penegakan hukum terhadap industri yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan perlu dilakukan penambahan jumlah personel. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik kepada para pelaku usaha industri agar mereka selalu menjaga lingkungan dan taat aturan hukum yang berlaku di Kabupaten Gresik. 2. Bagi para pelaku usaha diharapkan untuk selalu menjaga lingkungan sekitar agar lingkungan di Kabupaten Gresik khususnya di Kecamatan Gresik dan Kebomas tetap bersih dan nyaman bagi masyarakat dan juga harus memperhatikan masyarakat sekitar yang merasa terganggu dengan polusi yang dihasilkan dari kegiatan industri. 3. Bagi masyarakat, perlunya kesadaran hukum dari masyarakat di Kecamatan Gresik dan Kebomas untuk melapor ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik jika ditemukan industri yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah Kecamatan Gresik dan Kebomas. DAFTAR PUSTAKA Buku Ali Achmad. 2009. Teori hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Penerbit Kencana. Danusaputra, Munadjat. 1985. Hukum Lingkungan Buku II. Bandung: Nasional Binacit. Erwin, Muhammad. 2011. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup. Bandung: Refika Aditama. Fajar, Mukti dan Yulianto, Achmad. 2017. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hamzah, Andi. 2005. Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika. Soebagyo, Juntoko. 1992. Hukum Lingkungan. Jakarta: Rineka Cipta. Soekanto, Soerjono. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia. Soekanto, Soerjono. 1996. Sosiologi Hukum Suatu Pengantar. Bandung: Rajawali Pers. Soekanto, Soerjono. 1985. Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Soekanto, Soerjono. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Soemarwoto, Otto. 2008. Ekologi Lingkungan Hidup Dan Pembangunan. Jakarta: PT. Bumi Perkasa. Supardi, Bahrudi. 2009. Berbakti Untuk Bumi. Bandung: Rosdakarya. Sundari, Siti. 2000. Hukum Lingkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Surabaya: Airlangga University Press. Syaiful, Chaerudin. 2008. Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar. Bandung: Refika Tama. Wibawa, Samodra. 2000. Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2015 Nomor 026.

PERANAN TOKOH AGAMA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PILKADA BUPATI 2010DI KABUPATEN HALMAHERA SELATANOleh : DEMIANUS AYANIM : 080814020ABSTRAKTokoh agama mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka menggerakan partisipasi masyarakat dalam sebuah pilkada. Keberhasilan tokoh agama dalam rangka menggerakan partisipasi masyarakat dalam pilkada di wilayah kabupaten Halmahera Selatan sangat ditentukan oleh kemampuan atau gaya dari tokoh agama dalam memberikan orasi politiknya dalam kampanye, himbauan dan sarannya dalam mempengaruhi warga masyarakat atau juga sangat ditentukan oleh cara tokoh agama dalam menggunakan kewenangan sebagai pemimpin agama. Dengan demikian, maka peran tokoh agama dengan partisipasi politik publik mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan, sebab apabila peran dari tokoh agama semakin baik maka partisipasi politik juga akan semakin meningkat. Hal ini sangat menarik untuk dielaborasi lebihlanjut, sehingga untuk melihat keterkaitan tersebut mendorong penelitian ini dilakukan.Penelitian ini berlokasi di Halmahera Selatan disaat pilkada pada tahun 2010 berlangsung. Dan metode yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan yang dianggap mempunyai pengetahuan yang komprehensif tentang informasi yang terkait dengan topic penelitian.Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Halmahera Selatan, tokoh agama berperan aktif dalam memberikan nasihat, ceramah atau khotbah politik terhadap masyarakat ketika menjelang pilkada bupati. Peranan tokoh agama ini didasari dengan tanggung jawab iman terhadap masyarakat dalam rangkah membina, memotivasi dan mengarahkan masyarakat dalam rangka turut aktif untuk berpartisiapsi pada pilkada.Bentuk partisipasi masyarakat masih menggunakan unsur primodialisme sebagai factor utama dalam menentukan pilihannya, maka suku terbesarlah yang menjadi pemimpin terpilih di daerah tersebut yang dalam hal ini adalah suku Togale (Tobelo-Galela).Kata Kunci : Peranan, Tokoh Agama, Partisipasi, Masyarakat2I. PENDAHULUANPemilihan langsung Kepala Daerah menjadi consensus politik nasional, yang merupakan salah satu instrument penting penyelenggaraan pemerintahan setelah digulirkannya otonomi daerah di Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri telah melaksanakan Pilkada secara langsung sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 32 tahun 2004. tentang pemerintahan daerah. Hal ini apabila dilihat dari perspektif desentralisasi, Pilkada langsung tersebut merupakan sebuat terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Pilkada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal. System ini juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik, seperti ketika berlaku sistem demokrasi perwakilan. Pilkada langsung juga memicu timbulnya figure pemimpin yang aspiratif, kompeten, legitimate, dan berdedikasi. Sudah barang tentu hal ini karena Kepala Daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelitir elite di DPRD. Akan tetapi Pilkada tidak sepenuhnya berjalan mulus seperti yang diharapkan. Semua pihak-pihak yang ikut andil dalam pelaksanaan Pilkada, harus memahami dan melaksanakan seluruh peraturan perundangan yang berlaku secara konsisten. Pada dasarnya Pilkada langsung adalah memilih Kepala Daerah yang profesional, legitimate, dan demokratis, yang mampu mengemban amanat otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selayaknya Pilkada di Indonesia dilaksanakan dengan efektif dan tetap menjunjung tinggi asas demokrasi dan hukum.Masyarakat di Halmahera Selatan telah melakukan pemilihan kepala daerah dan wakilnya dalam hal ini daerah kabupaten yaitu Bupati dan Wakil Bupati, pada tanggal 10 Oktober 2010 dengan enam calon pasangan Bupati dan wakilnya. Halmahera Selatan dulunya kabupaten Maluku Utara tetapi kemudian diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah kabupaten Maluku Utara dengan ibu kotanya Sofifi berkembang menjadi daerah provinsi Maluku Utara dan dibagi menjadi enam kabupaten yaitu halmahera Utara, Halmahera Selatan, Halmahera Tengah, Halmahera Barat, Halmahera Timur dan Kepulauan Sula, serta dua kota yaitu kota Ternate dan kota Tidore.Dalam proses pilkada langsung tentunya sangat dibutuhkan peran dari para tokoh agama dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat, karena sesungguhnya tanpa disadari dimata masyarakat tokoh agama merupakan sosok yang paling disegani dan patut untuk diteladani. Realita yang terdapat di masyarakat, Tokoh agama punya kharisma tersendiri yang dapat dan mampu3merubah sifat, cara pandang bahkan tingkah laku seseorang untuk menjadi yang lebih baik. Dalam kaitannya dengannya pilkada langsung yang dilakukan di Kabupaten Halmahera Selatan partisipasi politik masyarakat tidak terlepas dari peranan para tokoh agama dalam mengoptimalkan masyarakat untuk turut aktif dalam berpartisipasi terhadap pilkada langsung yang dilakukan.Salah satu tujuan terpenting dalam pilkada adalah memilih pemimpin yang berkualitas. Kualitas pemimpin itu dpat diukur oleh berbagai instrumen seperti tingkat pendidikan dan kompetensi. Keberhasilan pilkada langsung tidak hanya diukur oleh penyelenggaranya yang lancar dan damai tetapi juga outcomes (manfaat/hasil) yang yang diperoleh apakah telah menghasilkan pemimpin yang berkualitas, terutama dari sisi manajerial dan kompetensi. Tetapi bisa saja pilkada langsung dilakukan hanya untuk ajang perebutan kekuasaan melalui mekanisme "voting" dari suara pemilih, sehingga dikhawatirkan akan menghasilkan pemimpin yang hanya populer dan diterima secara luas, namun tidak mempunyai kecakapan dan kemampuan dalam mengolah daerah, sekalipun kepala daerah jabatan politis dan tidak menuntut keahlian khusus, namun kemampuan manajerial dan kompetensi sangat penting. Abdul (2005, 116).Namun pilkada langsung hanya dijadikan ajang perebutan kekuasaan, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk merebut suara pemilih. Ada indikasi kuat masing-masing kandidat segalah cara termasuk yang dilarang seperti "money politic" untuk mendapat dukungan. Mereka juga tidak segan-segan mengeksploitasi masyarakat dan sentimen primordial untuk menarik simpati meskipun disadari bahwa cara itu kontraproduktif terhadap perkembangan demokrasi. Banyak indikator yang menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan para kandidat untuk mendekat masyarakat lebih menonjolkan primordialisme. Hal itu tercermin dari ajakan untuk memilih dengan memakai sentimen kesukuan, agama, golongan, dan wilayah tertentu. Dari berbagai spanduk dan poster yang dipampangkan juga tergambar sebuah klaim dukungan terhadap calon tersebut dengan memakai bendera komunitas tertentu. Rozali (2005, 130).Partisipasi masyarakat, pilkada langsung yang sudah beberapa kali diselenggarakan di Indonesia masih tetap memerlukan upaya sosialisasi yang intensif agar potensi konflik yang membayanginya dapat diredam atau diminimalesir. Sejurus dengan upaya itu dibutuhkan partisipasi masyarakat agar sosialisasi itu berjalan optimal dan efektif, sehingga pada gilirannya masyarakat daerah dapat menggunakan hak memilih kandidat kepala daerah secara lebih rasional dan obyektif. Kegiatan seorang dalam partai dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik mencakup semua4kegiatan sukarela melalui mana seorang turut serta dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik, dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dan pemilihan umum; menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan; duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat, atau mengadakan komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu, berkampanye dan menghadiri kelompok diskusi dan sebagainya. Daniel dan Alvian (2002, 115).Berdasarkan pra observasi di lokasi penelitian, menunjukkan kecenderungan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat di desa atau kecamatan tertentu relatif tinggi, dan ada desa dan kecamatan yang tingkat partisipasi politiknya relatif rendah. Masalah tersebut di atas besar kemungkinan salah satu faktornya adalah peran dari tokoh agama di desa dan kecamatan tertentu cukup tinggi dan di desa atau kecamatan tertentu relatif rendah. Hal ini dapat dilihat oleh perbedaan dari peran tokoh agama di desa dan kecamatan tertentu lebih tinggi dibandingkan dengann desa dan kecamatan lainnyaII. KERANGKA KONSEPTUALA. Konsep PerananPeranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007: 845) "peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilksanakan".Soekanto (1984: 237) "Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status)". Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.Nasution (1994: 74 ) menyatakan bahwa "peranan adalah mencakup kewajiban hak yang bertalian kedudukan". Lebih lanjut Setyadi (1986 : 29 ) berpendapat "peranan adalah suatu aspek dinamika berupa pola tindakan baik yang abstrak maupun yang kongkrit dan setiap status yang ada dalam organisasi".Usman (2001 : 4 ) mengemukakan " peranan adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku.Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu pola tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam hal ini adalah tokoh agama baik secara individual maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu peristiwa.5B. Konsep Tokoh AgamaTokoh agama termasuk kekuatan politik dalam system politik, yaitu kita bisa melihat dalam struktur poilitik.Dilihat dari tugas dan fungsi dari tokoh agama, bisa dikatakan sebagai pemimpin, kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan seseorang (yaitu pemimpin atau pengikut-pengikutnya) sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpin tersebut, Soejono Soekanto (2000 ; 318) menurutnya kepemimpinan dibagi atas 2 bagian yaitu :a. Kepemimpinan yang bersifat resmi (formal leader) yaitu kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan.b. Kepemimpinan karena pengakuan masyarakat akan kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan (informal leadership).Kedua contoh kepemimpinan di atas maka kita bisa melihat tokoh agama termasuk pada informal leadership. Kepemimpinan ini mempunyai ruang lingkup yang tanpa batas-batas resmi, karena kepemimpinan demikian didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat.Peranan dan fungsi dari tokoh agama sangat penting dalam mengendalikan ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat dalam iklim yang semakin demokrasi ini. Tokoh agama berperan sangat penting dalam menciptakan atau membentuk opini publik atau pendapat umum yang sehat. Oleh karena itu isu-isu yang menyesatkan dan kabar bohong yang tersebar bisa ditangkal masyarakat bila selalu berada dibawah bimbingan tokoh agama.Tokoh agama atau pemimpin adalah orang yang menjadi pemimpin dalam suatu agama, seperti : para kiay, ulama, pendeta, pastor dan lain-lain. Keberadaan tokoh agama di masyarakat seringkali lebih di dengar perkataan-perkataannya dari pada pemimpin-pemimpin yang lain.C. Konsep Partisipasi PolitikDewasa ini istilah partisipasi selalu muncul dan ramai dibicarakan baik itu pejabat pemerintah, kaum politisi maupuan kelompok ilmuan ketika mereka berbicara mengenai politik. Partisipasi politik menurut Nelson dikutip Ndraha (1987:102), mengatakan bahwa partisipasi ada dua jenis, yaitu :1. Partisipasi horizontal, adalah partisipasi sesama warga atau anggota suatu perkumpulan.2. Partisipasi vertikal, adalah partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dengan atasan. Antara klien dengan patron atau antara masyarakat sebagai perkumpulan dengan pemerintah.6Dalam menemukan makna yang lebih kengkap, maka yang hampir sama dengan pendapat di atas adalah tindakan sosial atau seperti yang disebut oleh Weber sebagai sosial-action. Istilah ini dikemukakan oleh Weber untuk perbuatan manusia yang mempunyai arti subjektif. Dengan ini dimaksudkan setiap orang dalam mencapai tujuan terdorong oleh motivasi yang menguntungkan.Miriam Budiarjo (1982, 1) memberikan pengertian tentang partisipasi politik adalah kegiatan seseorang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung mempengaruhi kebijan pemerintah (Pubclic Policy), kegiatan ini mencakup seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum atau menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan kontanting dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.H. NU dan Sidney Verba dikutip Miriam Budiarjo partisipasi politik adalah kegiatan pribadi yang legal, sedikit banyak bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Yang teropong utama adalah tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah, sekalipun fokus sebenarnya lebih luas, tetapi abstrak yaitu usaha-usaha untuk mempengaruhi alokasi nilai secara otaratitatif masyarakat.Sementara Herbert Mc. Closky mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pembentukan kebijakan umum. Menurut Hoogerwerf (1985:189) mengatakan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan pada kebijaksanaan pemerintah dan pada terwujudnya kebijaksanaan itu. Dari berbagai pendapat di atasa terlihat bahwa partisipasi politik mencakup aspek-aspek yang sangat luas termasuk juga tingkah laku politik dan pemilihan penguasa di dalam suatu kegiatan politik yang disebut pemilihan umum.Pengertian umum mengenai partisipasi ini biasanya sederhana yaitu keikut sertaan suatu kelompok masyarakat dalam kehidupan politik, misalnya : memilih pemimpin negara, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai dan lain-lain. Alfian (1986, 70).7III. METODOLOGI PENELITIANPenelitian ini difokuskan pada Bagaimana peranan Tokoh Agama dalam meningktakan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada 2010 di Kabupaten Halmahera Selatan.Yang dimaksud dengan peranan tokoh agama dalam penelitian ini adalah suatu pola tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang dalam hal ini adalah tokoh agama baik secara individual maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu peristiwa.Adapun dalam hal ini indikator dari tokoh agama adalah sebagai berikut:a. Himbauan atau saran dari tokoh agama kepada masyarakat dalam menghadapi pilkada.b. Politik para tokoh agama dalam menghadapi pilkada seperti pidato/kampanye.c. Nasehat, misalnya masyarakat harus hati-hati agar tidak terpengaruh dengan money politic dalam memberikan suaranya.d. Petunjuk atau perintah agar masyarakat dapat aktif dalam pemilihan kepala daerah.Sedangkan partisipasi politik masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat dalam kegiatan politik dengan mengambil bagian dalam proses pembentukkan kebijakan umum oleh pemerintah kabupaten, dalam kegiatan ini antara lain, seperti memberikan usul, saran, pendapat dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah di kabuten Halmahera Selatan.Adapun indikator dari partisipasi politik masyarakat adalah:a. Memberikan suara dalam pemilihanb. Menghadiri rapat umumc. Menjadi anggota salah satu kelompok kepentingand. Mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen.Dengan demikian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah mencari informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam penyelesaian penulisan ini.Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel (Suyanto, 2005 : 171). Subjek penelitan yang telah tercermin dalam fokus penelitian ini ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian informan yang akan memberikan berbagai informasi yang akan diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah seorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang8jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memenuhi persoalan/permasalahan.Adapun informan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Tokoh Agama dan Masyarakat.IV. PEMBAHASANA. Peran Tokoh Agama Dalam Menigkatkan Parisipasi Politik Merupakan Sosialisasi Politik Dalam Pilkada Bupati di Kabupaten Halmahera SelatanAgama merupakan lembaga yang menawarkan kebahagiaan dan keselamatan melalui pengajaran dan pelaksanaan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh para peletak dasar agama, dimana ajaran tersebut kemudian dituliskan dalam Kitab Suci masing-masing. Agama sebagai sebuah lembaga tentu menuntut adanya suatu susunan hirarki atau kepengurusan yang mendampingi dan melayani jemaat dalam usahanya mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Para pengurus atau pimpinan jemaat dalam agama inilah yang kemudian disebut sebagai tokoh agama. Jadi tokoh agama adalah orang yang karena kualitas pribadinya dipercaya dan diberi tugas khusus untuk memimpin umat beragama.Para tokoh agama memiliki tugas dan peran yang khas yaitu: Menjadi panutan atau memberi teladan bagi umatnya, khususnya di tengah situasi daerah yang diperhadapkan dengan pilkada langsung, menyejahterahkan umat Tuhan, Mendampingi umat dalam persatuan dengan Tuhan, dan memimpin ibadat, mengajar, mempersatukan, serta mendampingi dalam perwujudan iman.Tokoh agama tampak antara lain dalam upaya pengarahan dalam sejumlah besar orang oleh golongan elite tertentu untuk mendengarkan pidato-pidato politik dalam suatu rapat umum atau kampanye.Dalam wawancara langsung dengan inisial D. N, tokoh agama bahwa:Menjelang pilkada bupati di Kabupaten Halmahera Selatan, tokoh agama selalu memberikan ceramah/Khotbah kepada jemaat/masyarakat dengan tujuan bahwah masyarakat harus turut aktif untuk berpartisipasi dalam pilkada bupati.Adapun pendapat dari insial T. H, tokoh agama bahwa : Ya, pada prisnsipnya telah menjadi tugas dari pada tokoh agama dalam memberikan ceramah/dakwah terhadap masyarakat dalam menyambut pilkada, mengingat sebagian besar masyarakat kurang terlalu memahami tentang pentingnya pilkada yang mengakibatkan masyarakat tidak memberikan dukungannya terhadap kandidat yang ada atau yang kita kenal dengan namanya golput.9Pendapat lain yang dikemukakan oleh inisial R. S, tokoh agama, yaitu : Masalah pilkada sebenarnya bukanlah menjadi urusan tokoh agama, karena sesungguhnya ketika berbicara tentang pilkada secara tidak langsung kita berbicara tentang politik. Berbicara politik tentunya tidak terlepas dari unsure masyarakat. Nah, masyarakat inilah yang kemudian merupakan urusan dari tokoh agama. Merupakan tanggung jawab iman terhadap masyarakat dalam rangkah mengarahkan dan perlu juga diberikan gambaran tentang pilkada dengan tujuan masyarakat tidak asal memilih setiap calon yang ada dan terlebih lagi dapat menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara yang baik.Dari berbagai pernyataan yang dikemukakan di atas, menggambarkan bahwa ceramah, dakwah, khotbah atau peasan politik yang dilakukan oleh tokoh agama terhadap masyarakat didasarkan pada tanggung jawab iman. Tanggung jawab inilah yang kemudian mendorong tokoh agama untuk memberikan ceramah, dakwa atau khotbah kepada masyarakat untuk turut aktif dalam pilkada bupati yang dilaksanakan di Kabupaten Halamahera Selatan.Peranan dari tokoh agama tersebut di atas secara tidak langsung telah melakukan sosialiasi politik. Karena sesungguhnya sosialisasi politik merupakan suatu proses yang memungkinkan seorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejalah politik.B. Tanggapan Responden Terhadap Peran Tokoh Agama Dalam Meningkatkan Partisipasi PolitikAda pun tanggapan respoden terhadap peran (ceramah, dakwah, khotbah, pesan politik) tokoh agama dalam meningkatkan prtisipasi politik yang dikemukakan oleh inisial L. A, mahasiswa, bahwa:Ya, selalu ada ceramah, khotbah atau pesan politik yang disampaikan kepada masyarakat menjelang pilkada. Dan menurut saya, apa yang disampaikan oleh tokoh agama itu baik karena untuk kepentingan masyarakat kabupaten Halmahera Selatan pada umumnya. Dengan adanya himbauan, ceramah atau khotbah politik kepada masyarakat, saya yakin masyarakat akan lebih aktif lagi dalam berpartisipasi pada pilkada.Pernyataan ini pulah dijawab oleh inisial H. B, warga, yang mengatakan: Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab tokoh agama dalam membina dan mengararahkan masyarakat ke hal-hal yang baik dalam hal ini adalah turut aktif dalam pilkada bupati. Oleh karena tugasnya dalam membina dan mengarahkan masyarakat maka selalu ada nasihat, ceramah atau khotbah politik kepada masyarakat ketika menjelang pilkada dilaksanakan. Namun dalam penyampaian10pesan politik atau ceramah kepada masyarakat, tokoh agama tidak pernah menyuruh untuk berpartisipasi pada salah satu calon tertentu. Dalam penyampain ceramah, khotbah atau pesan politik kepada masyarakat selalu netral. Hal yang sama disampaikan oleh inisial T. N, warga bahwa :Ya, tokoh agama selalu memberikan ceramah, khotbah atau pesan politik kepada masyarakat ketika menjelang pilkada Bupati di kabupaten Halmehera Selatan. Dan menurut saya apa yg disampaikan tokoh agama itu patut dituruti karena itu merupakan kepentingan masyarakat pada umumnya. Tetapi dalam penyampaian tersebut, tokoh agama selalu netral dan tidak menentukan calon mana yang harus dipilih. Tokoh agama memberikan kehendak bebas kepada masyarakat untuk memilih. Kemudian inisial T. A, warga, juga mengemukakan pendapatnya bahwa :Ya, benar tokoh agama berperan aktif dalam memberikan ceramah, dakwa pesan politik kepada masyarakat menjelang pilkada. Sejauh ini yang saya tahu tokoh agama dalam menjelangkan tugasnya sebagai pemuka agama, selalu netral dalam mengarahkan masyarakat untuk menyambut pilkada dan tidak memihak kepada salah satu calon tertentu. Walaupun dalam kenyataannya ada salah satu calon Bupati yang membantu kami lewat bantuan dana untuk pembangunan fisik gedung Gereja, tetapi tokoh agama tidak menuntut kepada kami selaku jemaat/masyarakat untuk memilih calon Bupati yang telah membantu kami. Tokoh agama memberikan kehendak bebas untuk memilih calon bupati sesuai dengan pilihan kami.Dari jawaban responden di atas dapat disimpulkan bahwa menjelang pilkada Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan tokoh agama berperan aktif dalam mengarahkan masyarakat untuk berpartipasi aktif pada pilkada. Adapun dalam mengarahkan masyarakat untuk berpartispasi aktif pada pilkada, tokoh agama selalu bersifat netral dan tidak menentukan calon mana yang harus dipilih. Tokoh agama memberikan kehendak bebas kepada masyarakat untuk memilih. Mengingat hak untuk memlih merupakan hak asasi manusia.Adapun dalam pemberian ceremah, nasihat, khotbah atau pesan politik merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh para tokoh agama. Hal ini disebabkan karena sebagian kecil masyarakat tidak terlalu perduli dengan adanya pilkada bupati yang menurut mereka hanya membuang waktu dan tidak menghasilkan sesuatu apapun, demikian kata inisial D. B, warga. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa dalam menjelang pilkada masyarkat perlu diberi ceramah, khotbah, atau pesan politik untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti golput dan money politic. Oleh bebrapa responden berikut11mengatakan sangat penting pemberian ceramah, khotbah atau pesan politik kepada masyarakat ketika menjelang pilkada, diantaranya adalah inisial N. K, mahasiswa yang mengatakan bahwa :Merupakan hal yang sangat penting ketika tokoh agama memberikan cermah, dakwa, khotbah, atau pesan politik kepada masyarakat menjelang pilkada. Pada umumnya masyarakat yang ada di kabupaten Halmahera Selatan merupaka masayakat awam yang masih kurang pemahaman tentang politik maupun partisiapasi. Oleh karena itu sangat penting memberikan ceramah, dakwah, khotbah atau pesan politik kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mengerti dan mau berpartisipasi dalam pilkada. Mengingat di mata masyarakat tokoh agama merupakan seorang individu yang patut diteladani dan dicontohi. Jadi apapun yang dikatakana para tokoh agama, pasti akan dituruti.Pernyataan ini pulah dijawab oleh inisial Y. A, tokoh masyarakat, bahwa :Ya, penting sekali bagi masyarakat untuk diberi ceramah, dakwa, khotbah atau pesan politik kepada masyarakat menjelang pilkada. Dengan adanya ceramah, dakwah khotbah atau pesan politik dari tokoh agama, masyarakat dapat mengerti pentingnya pilkada bagi kehidupan masyarakat. dan ketika masyarakat mengerti pentingnya pilkada, maka dengan sendirinya masyarakat akan turut aktif untuk berpartisipasi dalam pilkada. Dalam waktu bersamaan inisial H. D, warga mengatakan bahwa : Menurut saya, selagi ceramah, khotbah atau pesan politik yang disampaikan oleh para tokoh agama selagi masih bersifat netral itu penting untuk dilakukan atau diikuti. Dan selama ini tokoh agama dalam pemberian ceramah tersebut masih bersifat netral, dan itu merupakan hal yang penting bagi masyarakat dalam memasuki pemilihan kepala daerah yang dalam hal ini adalah pemilahan bupati.Berdasarkan jawaban dari responden di atas dapat menggambarkan bahwa betapa pentingnya peranan tokoh agama dalam mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif pada pemilihan kepala daerah yang dalam hal ini adalah pemilihan bupati dan wakil bupati. Karena dengan adanya ceramah, khotbah politik atau bahkan pesan politik dari tokoh agama dapat menimbulkan kesadaran dari tiap jemaat/masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada bupati.C. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Halmahera Selatan12Pemilihan kepala daerah menjadi consesnsus politik nasional, yang merupakan salah satu instrument penting penyelenggaraan pemerintah setelah digulirkan Otonomi Daerah di Indonesia yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah. Hal ini jika dilihat dari perspektif desentralisasi, pilkada tersebut merupakan terobosan baru yang bermakna bagi proses konsolidasi demokrasi di tingkat lokal. Pilkada akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses demokrasi untuk menentukan kepemimpinan di tingkat lokal.Pada dasarnya pilkada merupakan pememilihaan kepala daerah yang profesional, legitimate dan demokratis, yang mampu mengemban amanat otonomi daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu tujuan terpenting dalam pilkada adalah memilih pemimpin yang berkualitas. Kualitas pemimpin dapat diukur oleh berbagai intrumen seperti tingkat pendidikan dan kompetensi.Masyarakat di Halmahera Selatan telah melakukan pemilihan kepala daerah dan wakilnya dalam hal ini adalah daerah kabupaten yaitu Bupati dan wakil Bupati, pada tanggal 10 Oktober 2010 yang diikuti enam pasangan calon Bupati dan wakilnya, yang kemudian dimenangkan oleh pasangan Dr. H. Muhammad Kasuba, MA dan Drs. Rusdan I. Haruna, M.Si.Bertolak dari hasil observasi menunjukkan bahwa dalam pemilihan kepala daerah yang dalam hal ini adalah pemilihan Bupati dan Wakilnya cenderung di warnai dengan beberapa alasan masyarakat untuk memilih calon tersebut, diantaranya adalah alasan karena kesamaan etnis, karena kedekatan keluarga, karena kemampuannya, karena kesamaan agama, karena partai politik, karena nasihat dari para tokoh agama dan karena ada jaminan masa depan yang diberikan. Dari hasil observasi ini kemudian penulis melakukan penelitian di lapangan dan melakukan wawancara langsung dengan beberapa orang masyarakat untuk dijadikan responden, diantaranya adalah inisial R. B, warga bahwa:Kalau saya memilih seorang calon bupati, hal yang paling utama ialah karena calon tersebut sama suku dengan saya, kemudian calon tersebut seiman juga dengan saya. Lebih dari itu calon tersebut memiliki visi dan misi yang jelas. Kemudian menurut inisial H. Y, warga bahwa :Kalaupun saya memilih seorang calon Bupati itu karena visi misi yang jelas, kemudian suku dan agama. Menurut saya ini penting karena ketika calon tersebut berhasil, maka hal yang utama dia akan memperjuangkan suku dan agama terlebih dahulu. Kemudian persoalan tokoh agama yang memberikan dorongan13kepada masyarakat untuk terlibat dalam pemilihan itu benar, tetapi tokoh agama pada umumnya memberikan kehendak bebas kepada masyarakat untuk memilih calon bupati. Dan saya pikir, apa yang disampaikan oleh para tokoh agama itu benar, persoalan pilihan itu hak masyakat yang tidak bisa dipaksakan oleh siapa pun. Tokoh agama hanya mengarahkan dan memberikan pandangan kepada masyarakat dan selanjutnya merupakan hak dari masyarakat calon mana yang menurutnya patut untuk dipilih. Di tempat berbeda juga dikemukakan oleh inisial L. A, Mahasiswa, bahwa :Dalam menentukan pilihan kepada salah satu calon tertentu saya melihat dari sudut pandang kemampuan untuk memimpin yang dimiliki oleh setiap calon tertentu dan kemudian jaminan masa depan yang diberikan. Era sekarang ini, menurut saya ketika memilih seorang bupati janganlah kita melihat karena dia memiliki kekuatan financial yang memadai tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk memimpin dan terlebih lagi tidak mampu membawa daerah ini ke tujuan yang sesungguhnya yakni kesejahteraan masyarakat pada umumnya.Pernyataan ini juga dikemukakan oleh inisial N. T, warga yang mengatakan bahwa : Alasan untuk saya memilih seorang bupati itu karena dilihat dari kemampuan untuk memimpin dan punya visi misi yang jelas untuk membawa daerah ini mampu bersaing dengan daerah lain. Disamping itu juga saya melihat latar belakang kehidupan calon tertentu apakah mempunyai gaya hidup yang terpuji atau tidak. Karena latar belakang kehidupan yang terpuji dapat menunjang untuk melakukan hal-hal terpuji juga dalam membangun daerah ini dan mampu memperjuangkan apa yang menjadi hak dari masyarakat pada umumnya.Kemudian inisial A. G, tokoh masyarakat juga mengatakan bahwa: Alasan utama ketika saya memilih seorang bupati itu yaitu karena latar belakang suku dan agama yang sama dengan saya. Setelah itu mempunyai visi dan misi yang jelas untuk mampu membawa daerah ini sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan terlebih lagi amanat UUD 1945 itu dapat terealisasi dengan baik, yakni mensejahterahkan kehidupan yang berbangsa dan bernegara.Dari pernyataan responden tersebut di atas, menunjukkan bahwa partisipasi politik berbeda-beda dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain. Kadar partisipasi politik pun bervariasi. Hal itu dapat dilihat dari alasan respoden dalam memilih calon bupati, yang pada umumnya unsur SARA (suku, agama dan ras) yang menjadi prioritas utama untuk memilih calon bupati. Ini disebabkan karena daerah kabupaten Halmahera Selatan pada umumnya berpenduduk yang menjungjung tinggi nilai-nilai sukuisme. Adapaun suku Togale (Tobelo-Galela) merupakan suku terbesar yang menduduki kabupaten Halmahera14Selatan, kemudian disusul suku-suku kecil lainnya yakni suku Makian, suku Bajo dan Buton. Hal ini dapat dibuktikan dengan terpilihnya Dr. H. Muhammad Kasuba, S.Ag, MA sebagai bupati kabupaten Halmahera Selatan dalam dua periode berturut-turut yang notabene adalah suku Togale. Kemudian agama dan ras yang selalu mendominasi untuk dijadikan alasan dalam memilih seorang bupati. Hal ini diyakini bahwa siapan pun dia ketika disinggung soal agama, semua pasti akan membelah agamanya.Setelah unsur SARA, kemampuan serta visi dan misi merupakan alasan untuk memilih seorang bupati. Ini disebabkan karena cara berpikir masyarakat yang mulai berkembang dan pendidikan yang sudah meningkat. Kemudian jaminan masa depan yang diberikan oleh para kandidat. Ini berarti ada janji-janji politik dari kandidat dalam berkampanye.Kesimpulan yang ditarik dari uraian tersebut di atas adalah bahwah pemilihan kepala daerah di kabupaten Halmahera Selatan unsure SARA yang mendominasi partisipasi masyarakat untuk memilih serta tidak terlepas dari peran tokoh agama dalam memberikan ceramah, khotbah politik atau bahkan pesan politik kepada masyarakat. Sehingga realita yang terjadi suku terbesarlah yang memipin daerah kabupaten Halmahera Selatan, yakni suku Togale (Tobelo-Galela) yang dalam hal ini adalah Dr. H. Muhammad Kasuba, S.Ag, MA yang notabena adalah suku Togale telah memenangkan pilkada dua kali secara berturut-turut.Dengan adanya pelaksanaan pilkada Bupati di Kabupaten Halmahera Selatan akan membawa harapan baru bagi segenap elemen masyarakat untuk kiranya dapat tercipta suatu kehidupan sosial politik dan ekonomi yang lebih baik. Menurut inisial H. B, warga : Ya, ketika pilkada Bupati terlaksana menurut saya akan terciptanya suasana kehidupan sosial politik dan ekonomi yang lebih baik. Begitu pun dengan inisial T. N, LSM, yang mengatakan bahwa :Dalam pelaksanaan pilkada Bupati tentunya akan berdampak pada perubahan yang nantinya akan tercipta kehidupan sosial politik dan ekonomi yang lebih baik, mengingat perkembangan pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah selalu ketat dalam menjalani roda pemerintahan.Hal ini juga disampaikan oleh inisial L. A, mahasiswa yang mengatakan bahwa : Terlaksananya pilkada di Kabupten Halmahera Selatan akan tercipta suasana kehidupan sosial politik dan ekonomi. Dimana dapat memudahkan hubungan kinerja pemerinta pusat dan pemerintah daerah, dan pemerintah daerah terhadap masyarakat khusunya di kabupaten Halmahera Selatan.15Hal ini karenakan masyarakat yakin bahwa calon yang jadi nanti mampu membawa masyarakat ke dalam suasana yang demikian. Pelaksanaan Pilkada Bupati merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Selatan. Menurut berinisial L. A, warga, bahwa :Penting sekali bagi masyarakat untuk dilakukannya pilkada Bupati, karena secara tidak langsung dapat memudahkan akses masyarakat terhadap pemerintah danBertolak dari jawaban responden di atas hasil penelitian menunjukan masyarakat menyatakan penting untuk dilakukannya pilkada langsung di Kabupaten Halmahera Selatan. Hal ini sisebabkan oleh berbagai alasan yang dikemukakan, antara lain :- Merupakan upaya mewujudkan demokrasi local dimana masyarakat diberikan hak untuk memilih pemimpin menurut keinginannya- Pengambilan atau wujud dari pada kedaulatan rakyat pada tingkat local- Mendidik masyarakat menentukan pimpinannya, sesuai dengan hati nuraninya- Untuk memilih pemimpin yang mampu merubah daerah yang lebih baik- Karena menurut UU masa jabatan Bupati hanya 5 tahun, jadi setelah itu haarus dipilih kembali- Karena tidak mungkin terus hidup dalam kekosongan (tanpa pemimpin) dan oleh karena itu harus secepatnya mengisi kekosongan itu untuk mengatur dan menentukan Halmahera Selatan ke depan- Agar terciptanya kesejahteraan, kemakmuran, dan kedamaian masyarakat Halmahera Selatan- Karena daerah pemekaran harus ada kepala daerah oleh karena itu pilkada harus ada- Secara umum adalaha menjalankan amanat UU- Secara khusus adalah menjadi jaminan terciptanya kehidupan sosial politik dan ekonomi yang lebih baik- Pilkada merupakan sarana dalam pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dalam menghargai hak-hak dari pada rakyat tanpa adanya intervensi apapun dengan kepentingan terselubung.Dalam pencalonan kepala daerah selalu saja dilakukan kampanye oleh para kandidat untuk mensosialisasikan setiap visi dan misi mereka guna menarik perhatian dan simpatisan dari pada masyarakat. Di dalam masa kampanye para kandidat calon kepala daerah dan masyarakat berkesempatan bertemu langsung dan saling berdialog tentang visi dan misi yang ditawarkan oleh calon kandidat dan harapan dari masyarakat.16Sebagian besar masyarakat Halmahera Selatan senang mengikuti rapat umum, dialog atau kampanye karena mereka ingin mendengar langsung setiap visi dan misi yang disampaikan oleh calon tertentu, namun ada juga yang mengaku tidak senang mengikuti rapat umum, dialog atau kampanye karena kesibukan mereka yang sebagian besar adalah petani. Jadi mereka berpikir dari pada mereka harus duduk-duduk diam mendengarkan para calon bupati tanpa mendapat sepeserpun uang, lebih baik mereka bekerja di kebun yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kelanjutan hidup mereka. Kata inisial E. N, warga Desa Sayoang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan. Dan kemudian pernyataan ini dibenarkan oleh inisial A. S, kepala Desa Sayoang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan.V. PENUTUPA. Kesimpulan1. Para tokoh agama mempunyai peran dalam pilkada langsung di Kabupaten Halmahera Selatan, itu kita bisa lihat dari ceramah, dakwah, khotba yang diberikan oleh tokoh agama dalam sebulan menjelang pilkada. Adapun peran dari Para tokoh agama ini dilakukan atas dasar tanggung jawab iman terhadap masyarkat sehingga merasa penting untuk memberikan nasihat politik kepada masyarakat agar tidak tepengaruh pada money politic dan golput.2. Tidak ada nasihat yang diberikan tokoh agama kepada masyarakat cenderung pada calon tertentu.3. Partisipasi masyarakat kabupaten Halmahera Selatan dalam pemilihan kepala daerah, unsur SARA menjadi prioritas utama untukk dijadikan alasan memilih seorang bupati, sehingga mengakibatkan suku terbesarlah yang menjadi pemimpin di daerah tersebut yang dalam hal ini adalah suku Togale (Tobelo-Galela). Akan tetapi disamping unsure SARA, tokoh agama juga turut berperan dalam mempngaruhi masyarakat untuk menggunakan hak suaranya dalam pemilihan melauli ceramah, dakwah, khotbah politik atau nasihat politik.B. Saran1. Perlu adanya pemberdayaan politik masyarakat, misalnya dengan melakukan penyuluhan dan pendidikan politik, melaluli event-event politik dalam lingkup yang lebih kecil.172. KPUD dan pemerintah harus berupaya agar kesadran dan pengetahuan masyarakat pemilih akan hak-haknya berdemokrasi dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga masyarakat turut aktif dalam berpartisipasi dalam pemilihan eksekutif maupun legislatif.3. Kepala daerah yang terpilih pada pemilihan dalam bekerja jauhkanlah korupsi dan bangun Kabupaten Halmahera Selatan dengan penuh tanggung jawab4. Melalui pemelihan langsung Bupati dan wakil Bupati, aktivitas-aktivitas politik mengalami perubahan, dari elemen masyarakat dari tingkat bawah samapai tingkat atas kini semakin giat dalam aktivitas politik, dengan berbagai macam perilaku politik yang terkadang bisa membawa dampak bagi proses politik atau bagi kehidupan masyarakat. Disarankan agar melalui pemilihan langsung Bupati dan wakil Bupati , kemampuan dan kualitas para calon terus ditingkatkan pemahaman tentang peraturan pilkada langsung dan sistem politik yang dibangun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara serta dapat memberikan pendidikan politik dalam pemilihan langsung.DAFTAR PUSTAKABudiarjo, Miriam, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.Huntington, P. Samuel dan Nelson Joan, 1986, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Rineka Cipta, Jakarta.Kantaprawira, Rusadi, 2004, Sistem Politik Indonesia, suatu Model Pengantar, Sinar Baru, Bandung.Merdalis, drs. 2006. Metode Penelitian. Bumi Aksara, JakartaMerson H.E 1976. Adminitrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional. Jakarta : Gramedia Pustaka.Naptilu, Paimin.DR, M.Si. 2007. Menakar Urgensi Otonomi Daerah. Alumni, BandungPoerwadarminta 1996. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka Utama. Jakarta18Prof. DR. Toha, Mifta, MPA. 2006. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta : PT. Pustaka Indonesia PressSarudajang, S. Harry, Dr. 2012. Pilkada Langsung. Kata Hasta Pustaka, Jakarta.Simangunsong, Bonar. Ir. Drs, MSc. SE dan Sinuraya, Daulat. Ir, MM. 2004. Negara, Demokrasi dan Berpolitik Yang Profesional. Kharisma Virgo Print, Jakarta.Soekanto, Soerjono. 2003. Sosiologi Suatu Pengantar. Raja Grafindo Persada, Jakarta.Sugiyono, 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.Sumber-Sumber Lain :Skripsi : Kinerja DPRD di Bidang Pengawasan Pembangunan, Oleh Jeklin Gorab, Fisip Unsrat 2008Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005, Tentang Pemelihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahUndang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah DaerahInternet, google@www.maluku utara.

ABSTRAKSI Pemekaran Wilayah kecamatan Tombariri Timur menjadi sebuah kecamatan sangat berdampak pada pelayanan public di wilayah tersebut. Hal itu terlihat khususnya dalam hal administrasi pengurusan Kartu Keluarga yang menjadi objek penelitian tulisan ini. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang akan menggambarkan proses administrasi pembuatan Kartu Keluarga di kecamatan Tombariri Timur serta memperbandingkannya dengan proses yang sama pada saat sebelum di mekarkan. Untuk menganalisa tulisan ini akan menggunakan konsep pemerintah tentang pelayanan public yang tertuang dalam Kepmenpan No. 63 Tahun 2003. Kata Kunci : Pemekaran Wilayah, Dampak dan Pelayanan Publik PENDAHULUAN Memasuki era reformasi pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru semakin marak sejak disahkanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa pemekaran wilayah ini jelas mempunyai dampak pada pelayanan public. Tuntutan dari pemekaran wilayah yang terjadi selama ini pada umumnya didasari oleh ketidakterjangkauan pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan yang maksimal sebagai akibat dari luasnya wilayah dan perkembangan jumlah penduduk disamping sarana dan prasarana penunjang lainnya. Hal itu mengakibatkan terjadinya kesenjangan dalam masyarakat, dimana masyarakat yang posisinya relative dekat dengan pusat pemerintahan dengan masyarakat yang relative jauh dari pusat pemerintahan. Seiring dengan era reformasi tersebut pelayanan public juga perlu dilakukan reformasi, baik dari segi paradigma, visi, misi, kebijakan/strategi, hingga konsep pelayanan publik yang prima dan implementasinya. Di beberapa daerah memang hal itu sudah dilakukan walaupun dalam kenyataannya masih berupa langkah awal yang masih memerlukan tindak lanjut dan kerja keras untuk mewujudkannya secara nyata. Fungsi utama pemerintah daerah menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yakni sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan peradigma tersebut aparat pemerintah daerah termasuk aparat pemerintah kecamatan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat. Sebagai konsekuensi dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana Pemerintah Daerah diberikan kewenangan yang demikian luas oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan kepada masyarakat di daerahnya. Namun berbagai isu yang muncul di kalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang diterima oleh masyarakat atau perorangan terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri. Pelayanan masyarakat yang diberikan oleh aparatur pemerintah seringkali cenderung rumit dan memiliki masalah seperti : Tata cara pelayanan, rendahnya pendidikan aparat, kurangnya sarana dan prasarana, dan disiplin kerja. Hal tersebut jelas sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan umum di daerah termasuk di kecamatan Tombariri Timur. Kecamatan Tombariri Timur ini merupakan wilayah yang baru dimekarkan pada tahun 2012 dari wilayah induk yaitu kecamatan Tombariri. Pemekaran wilayah ini diperkuat dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 3 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kecamatan Tombariri Timur. Seperti yang terjadi pada wilayah-wilayah yang baru dimekarkan, pelayanan public yang sebenarnya menjadi alasan untuk dilakukan pemekaran tersebut justru menjadi masalah yang krusial. Demikian halnya yang terjadi di wilayah kecamatan Tombariri Timur. Hal ini bagi penulis cukup menarik untuk dielaborasi lebih lanjut untuk mengetahui kenapa itu bisa terjadi. Sehingga penulis tertarik melakukan penelitian tentang dampak dari pemekaran wilayah Kecamatan Tombariri Timur terhadap pelayanan public di wilayah ini, khususnya dalam hal pelayanan administrasi pengurusan Kartu Keluarga. Perumusan Masalah Melihat latarbelakang yang sudah diuraikan diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut : "Bagaimanakah Dampak Pemekaran Terhadap Pelayanan Publik di Kecamatan Tombariri Timur Khususnya Dalam Pelayanan Administrasi Pengurusan Kartu Keluarga? Tujuan Penelitian Untuk mengetahui bagaimanakah dampak dari pemekaran Wilayah Tombariri Timur terhadap pelayanan aparatur pemerintahan Kecamatan Tombariri Timur, khususnya dalam hal proses pelayanan administrasi pengurusan Kartu Keluarga (KK) kepada Masyarakat. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat : 1. Manfaat Praktis: Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi, masukan/ sumbangan bagi Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. 2. Manfaat Teoritis: Diharapkan hasil penelitian ini akan menambah referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang sosial politik khususnya menyangkut dampak pemekaran wilayah khususnya pemekaran wilayah kecamatan terhadap pelayanan public. TINJAUAN PUSTAKA A. Dampak Secara etimologis pengertian dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negative maupun positif. Dampak negative adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat yang negative, sedangkan dampak positif merupakan sebaliknya yaitu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat positif. ( W.J.S Poerwadarminta, Kamus besar Bahasa Indonesia, 2005). B. Pemekaran Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. (Poerwadarminta, 2005). Jadi dengan demikian daerah/wilayah pemekaran adalah suatu daerah/wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian di bagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengisyaratkan perlunya pembentukan daerah baru yang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pamudji (2000) mengatakan bahwa dalam rangka pembentukan suatu daerah atau wilayah pemekaran diperlukan adanya suatu ukuran sebagai dasar penetapan. Pembentukan dan pemekaran wilayah yang baru harus didasarkan atas pembagian-pembagian yang bersifat objektif dengan memperhatikan segi pembiayaan sumber daya manusia serta sarana penunjang lainnya. Gie (2002) menyebutkan lima factor yang harus diperhatikan dalam pembentukan / pemekaran suatu wilayah yaitu : Luas daerah suatu wilayah sedapat mungkin merupakan suatu kesatuan dalam perhubungan, pengairan dan dari segi perekonomian dan juga harus diperhatikan keinginan penduduk setempat, persamaan adat istiadat serta kebiasaan hidupnya.Pembagian kekuasaan pemerintahan dalam pembentukan/pemekaran hendaknya diusahakan agar tidak ada tugas dan pertanggungjawaban kembar dan harus ada keseimbangan antara beratnya kewajiban yang diserahkan dengan struktur di daerah.Jumlah penduduk tidak boleh terlampau kecil.Pegawai daerah sebaiknya mempunyai tenaga-tenaga professional dan ahli.Keuangan daerah yang berarti terdapat sumber-sumber kemakmuran yang dimilikki oleh daerah itu sendiri. Menurut Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah adalah pemecahan suatu pemerintah baik propinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan menjadi dua daerah atau lebih. Menurut Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan pengabungan daerah, pada pasal 2 menyebutkan pemekaran daerah/wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui : Percepatan pelayanan kepada masyarakatPercepatan pertumbuhan kehidupan demokrasiPercepatan pertumbuhan pembangunan ekonomi daerahPercepatan pengelolaan potensi daerahPeningkatan keamanan dan ketertibanPeningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Maarif (2003) merumuskan tujuan dan manfaat kebijakan pemekaran wilayah sebagai berikut : Secara Politis adalah untuk menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang dikonstruksikan dalam system pemerintahan pusat dan daerah yang memberi peluang turut sertanya rakyat dalam mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.Secara Formal/Konstitusional adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pemerintahan didaerah terutama dalam peningkatan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.Secara Administratif Pemerintahan, adalah untuk memperlancar dan menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan sehingga dapat terselenggara secara efektif, efisien dan produktif. T Liang Gie (2003), mengemukakan beberapa alasan mengapa kebijakan pemekaran wilayah harus diberlakukan, yaitu : Dilihat dari sudut politik, pembentukan suatu daerah/wilayah yang baru dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang bisa menimbulkan tirani.Dalam bidang politik sebagai tindakan pendemokrasian untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi. Dari sudut teknik organisasi pemekaran daerah/wilayah adalah untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.Dari sudut kultur diharapkan perhatian dapat sepenuhnya dilimpahkan pada kekhususan suatu daerah seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakan sejarahnya.Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih bnyak dan secara langsung membantu pembangunan. C. Kecamatan Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan, pada Bab 1, pasal 1 ayat 5 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten kota. Pembentukan sebuah kecamatan menurut Peraturan ini, dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan. Selain itu pembentukan sebuah Kecamatan harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu : syarat Administratif, syarat Teknis dan syarat Fisik Kewilayahan. Yang dimaksud dengan syarat administrative, seperti yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan, pada Bab II dipasal 4 dinyatakan bahwa : Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;Batas usia penyelenggaraan pemerintah desa dan atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;Keputusan BAdan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan diseluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan.Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk Desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatanRekomendasi Gubernur. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat fisik kewilayahan, seperti yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan, pada Bab II dipasal 5, dinyatakan bahwa : syarat fisik kewilayahan meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Cakupan wilayah dimaksud adalah jumlah desa dan kelurahan yang ada diwilayah yang akan dimekarkan, sementara menyangkut lokasi calon ibukota harus diperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesbilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, social ekonomi, social politik, dan social budaya. Sedangkan yang dimaksud dengan sarana dan prasarana disini meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Disamping 2 persyaratan yang sudah dijelaskan tersebut maka terdapat satu syarat lagi yaitu syarat teknis, yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, aktifitas perekonomian dan ketersediaan sarana dan prasarana. Persyaratan teknis tersebut harus berdasarkan hasil kajian yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten/kota sesuai indicator yang sudah ditetapkan. D. Pelayanan Publik Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Lay, sebagaimana dikemukakan oleh Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2005 : 56), dalam ilmu politik dan administrasi publik, pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan istilah yang mengambarkan bentuk dan jenis pelayanan pemerintah kepada masyarakat atas dasar kepentingan umum. Pengertian pelayanan umum menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/&/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dimaksudkan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Adapun yang dimaksud penyelenggaraan pelayanan publik adalah Instansi Pemerintah. Pada hakekatnya Pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat, oleh karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan baik dan profesional. Pelayanan publik (public services) oleh birokrasi public adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara dengan maksud untuk mensejahterakan masyarakat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pelayanan ialah suatu usaha untuk membantu menyiapkan atau mengurus apa yang diperlukan orang lain. Dalam pelayanan yang disebut konsumen (customer) adalah masyarakat yang mendapat manfaat dari aktifitas yang dilakukan oleh organisasi atau petugas organisasi pemberi pelayanan. Selanjutnya, pelayanan publik berdasarkan SK MenPan No.81/1993 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan BUMN/D dalam bentuk barang dan jasa, baik kebutuhan masyarakat, maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Administrasi Kependudukan Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan. Dimana pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan. Dokumen kependudukan dapat berupa kartu indentitas atau surat keterangan kependudukan. Dokumen kependudukan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Peristiwa kependudukan meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap yang dialami penduduk harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya. Pendaftaran penduduk dilakukan pada instansi pelaksana yang daerah tugasnya meliputi domisili atau tempat tinggal penduduk. Pendaftaran penduduk melayani Penerbitan Kartu Keluarga (KK), melayani penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan melayani peristiwa kependudukan/mutasi penduduk. F. Kartu Keluarga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008, tentang persyaratan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dikatakan Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya. Kartu keluarga dicetak rangkap 3 yang masing-masing dipegang oleh Kepala Keluarga, Ketua RT dan Kantor Kelurahan. Kartu Keluarga (KK) adalah Dokumen milik Pemda Propinsi setempat dan karena itu tidak boleh mencoret, mengubah, mengganti, menambah isi data yang tercantum dalam Kartu Keluarga. Setiap terjadi perubahan karena mutasi data dan mutasi biodata, wajib dilaporkan kepada Lurah dan akan diterbitkan Kartu Keluarga (KK) yang baru. Pendatang baru yang belum mendaftarkan diri atau belum berstatus penduduk setempat, nama dan identitasnya tidak boleh dicantumkan dalan Kartu Keluarga. METODOLOGI PENELITIAN A. Metode Penelitian Penelitian ini disusun berdasarkan metode kualitatif yang lebih bersifat deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah yang yang didasarkan pada fakta-fakta yang ada (Sugioyono,2006). Sebagaimana suatu penelitian dibidang pengetahuan sosial maka model penelitian ini dinyatakan dalam ciri-ciri sebagai berikut : Memusatkan perhatian pada masalah yang ada saat penelitian dilakukan atau masalah-masalah aktual.Menggambarkan tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional yang cermat dan teliti (Nawawi,1995). B. Fokus Penelitian Dalam penelitian kualitatif terdapat fokus penelitian yang membatasi masalah untuk diteliti. Pada penelitian ini fokus yang ditetapkan adalah melihat dampak pemekaran wilayah kecamatan Tombariri Timur terhadap pelayanan public khususnya pelayanan administrasi pengurusan Kartu Keluarga di kantor kecamatan Tombariri Timur. C. Instrumen Penelitian Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Menurut Sugioyono (2006), pada penelitian kualitatif peneliti sebagai human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan dan membuat kesimpulan atas temuannya. D. Teknik Pengumpulan Data Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan observasi, wawancara langsung dengan informan kunci dan triangulasi. Pendekatan yang diajukan dalam wawancara yakni menggunakan petunjuk umum wawancara dengan membuat kerangka dan garis-garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara yang terfokus pada permasalahan penelitian (Patton dalam Moleong, 2001). Disamping kedua tehnik ini digunakan juga studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berasal dari berbagai laporan, terbitan, buletin dan sebagainya yang dianggap relevan dengan penelitian ini. F. Teknik Analisis Data Data yang berhasil dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : Mengedit data, pada tahapan ini seluruh data sudah terkumpul baik melalui wawancara maupun pengamatan, langsung diadakan pengeditan. Pengeditan dilakukan pada akhir-akhir proses pengamatan dan wawancara.Reduksi data, dilakukan setelah data dibaca, dipelihara dan diteliti kembali dengan cara membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti penelitian.Mengkategorikan dalam satuan-satuan, pengkategorian ini berdasarkan sumber-sumber data, teristimewa data yang diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan. Selanjutnya data tersebut disusun dalam bentuk satuan-satuan yang menyangkut sumber, jenis informan, lokasi da memilah-milah menjadi kategori tertentu atas dasar pemikiran, intuisi dan pendapat berdasarkan fokus penelitian kemudian diberikan kode untuk menjaga kerahasiaan informan.Penafsiran data, dilakukan sepanjang penelitian, dimana setiap data yang terkumpul langsung dilakukan penafsiran. Data kegiatan ini dilakukan setelah proses wawancara dan pengamatan diklasifikasikan untuk memperjelas data agar setiap data yang diperoleh dianggap bermakna.Menguji keabsahan data, ini dilakukan dengan cara membaca kembali dokumen-dokumen tertulis yang dikumpulkan kemudian dibandingkan dengan data yag diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan.Penarikan kesimpulan, diawali dengan menetapkan pola hubungan lain dan lain-lain yang terfokus pada jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya sekaligus menjawab tujuan penelitian. HASIL DAN PEMBAHASAN A. HASIL PENELITIAN A.1. Pemekaran Wilayah Dan Pelayanan Publik Pemekaran wilayah pada dasarnya bertujuan untuk lebih mendekatkan jarak antara pemerintah sebagai pelaksana pelayanan public dengan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Pemekaran wilayah juga bertujuan untuk menjadikan pelayanan public bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Namun yang sebenarnya yang menjadi tujuan utama dari pemekaran wilayah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah yang dimekarkan. Ironisnya, tidak sedikit yang terjadi pada wilayah yang baru dimekarkan justru beberapa fungsi pelayanan public tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya kesiapan dari aparatur yang ditempatkan diwilayah yang baru dimekarkan itu. Salah satu masalah utama yang sering ditemui di wilayah-wilayah yang baru dimekarkan biasanya adalah kendala dalam mengisi struktur-struktur pemerintahan yang berfungsi melakukan pelayanan public. Hal ini jelas berdampak pada penyelenggaraan pelayanan public bagi masyarakat. Masyarakat sebagai pihak yang dilayani tentunya mengharapkan bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pihak-pihak yang sudah diberikan wewenang untuk itu. Pihak-pihak dimaksud adalah aparat pemerintah khususnya dalam hal ini yaitu aparatur pemerintah kecamatan termasuk di Kecamatan Tombariri Timur. Pemekaran wilayah selayaknya sudah melalui pertimbangan-pertimbangan disamping memperhatikan persyaratan yang sudah diatur pemerintah dalam PP No. 129 tahun 2000 yang telah disempurnakan dengan PP No. 17 Tahun 2008 tentang pembentukan suatu daerah otonom. Dalam peraturan pemerintah tersebut sudah diatur bahwa pembentukan daerah otonom yang baru dimungkinkan dan harus memenuhi faktor-faktor antara lain : kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah disamping factor lain yaitu keamanan dan ketertiban, sarana dan prasarana, rentang kendali yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah seperti yang diharapkan. Dalam melakukan penelitian tentang dampak pemekaran wilayah Tombariri Timur terhadap pelayanan public, penulis melakukan wawancara mendalam (deep interview) dengan beberapa pihak yang penulis anggap bisa memberikan data tentang objek yang diteliti. Pihak-pihak yang dimaksud selain dari pemerintah kecamatan sebagai penyedia pelayanan di kecamatan Tombariri Timur, juga beberapa pihak yang merupakan penerima layanan di kecamatan yang dalam hal ini anggota masyarakat. Dari hasil wawancara yang dilakukan diperoleh kesimpulan : - Informan FT. (42 tahun), tingkat pendidikan S1, selaku Camat Kecamatan Tombariri Timur Berdasarkan hasil wawancara untuk mengetahui bagaimanakah dampak pemekaran wilayah Kecamatan Tombariri Timur terhadap pelayanan public khususnya pelayanan administrasi kependudukan yang dalam penelitian ini di fokuskan pada pembuatan Kartu Keluarga yang dilakukan aparat pemerintah kecamatan Tombariri Timur kepada masyarakat, FT mengatakan : " Setelah ditetapkan menjadi kecamatan, warga Tombariri Timur jelas terbantu, karena jarak menuju kantor untuk mereka mengurus administrasi kependudukan termasuk Kartu Keluarga menjadi lebih dekat. Sebagai pemerintah yang diamanatkan rakyat, kami berusaha menjalankan tugas kami dengan semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam melayani masyarakat khususnya dalam setiap pengurusan hal-hal yang menyangkut administrasi kependudukan, kami berusaha memenuhi akan setiap kebutuhan masyarakat tentunya dengan mekanisme dan ketentuan yang ada. Dalam proses pembuatan Kartu Keluarga, sebagai pelayan masyarakat kami selalu mengsosialisasikan pada pada masyarakat akan persyaratan yang dibutuhkan dan ini juga berlaku untuk setiap pengurusan administrasi kependudukan yang lain, agar supaya dalam proses pembuatannya tidak mengalami hambatan-hambatan yang ada. Selaku aparatur pemerintah yang salah satu tugasnya melayani masyarakat, kami berusaha untuk melayani masyarakat semaksimal mungkin, dan saya selalu menginstruksikan pada seluruh staf saya, untuk menjadi pelayan masyarakat yang baik, agar proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dicapai. Mengenai biaya dan waktu penyelesaian, hanya berupa biaya partisipasi pembuatan sebesar Rp 10.000 dan waktu penyelesaian dapat dilakukan secepat mungkin". - Informan VL, (48 tahun), tingkat pendidikan S1, salah seorang staf kecamatan Tombariri Timur. Berdasarkan hasil wawancara untuk mengetahui bagaimanakah dampak pemekaran wilayah Kecamatan Tombariri Timur terhadap pelayanan public khususnya pelayanan administrasi kependudukan yang dalam penelitian ini di fokuskan pada pembuatan Kartu Keluarga yang dilakukan aparat pemerintah kecamatan Tombariri Timur kepada masyarakat, VL mengatakan : " Dalam proses pembuatan kartu keluarga tidaklah memiliki banyak persyaratan, adapun persyaratan-persyaratan yang harus disediakan masyarakat hanyalah surat keterangan dari kepala desa/lurah, akte perkawinan, dan mengisi formulir permohonan pembuatan kartu keluarga yang disediakan oleh pemerintah kecamatan, selanjutnya pemerintah kecamatan meneruskan permohonan pembuatan kartu keluarga, dalam hal ini di dinas capil. Dalam proses pembuatan kartu keluarga sampai selesai memakan waktu 3hari, namun agar proses pembuatan dapat dengan cepat, masyarakat dapat membuatnya langsung di dinas capil. Dan untuk biaya administrasi dalam proses pembuatan kartu keluarga yaitu Rp 10.000. didalam menjawab akan setiap kebutuhan masyarakat, tentunya kami sebagai pemerintah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan peraturan yang ada untuk melayani akan setiap kebutuhan masyarakat dengan sebaik-baiknya". - Informan SY, (30 tahun), tingkat pendidikan S1, salah seorang warga Tombariri Timur. "Memang setelah sudah ada kantor kecamatan yang lebih dekat seperti sekarang jelas sudah lebih enak untuk mengurus surat-surat di kecamatan. Cuma kalau menyangkut aspek-aspek dalam pelayanan itu masih relative. Karena yang berubah cuma jarak dari rumah dengan kantor kecamatan saja". A.2. Aspek-Aspek Dalam Pelayanan Publik. Kepuasan dan kenyamanan atas sebuah layanan publik tentunya tidak mutlak hanya milik segelintir orang saja selayaknya hal itu menjadi milik semua pihak. Penyelenggaraan pelayanan publik yang berkeadilan sudah menjadi dambaan dan harapan serta dinantikan oleh warga masyarakat sebagai pengguna layanan. Sudah menjadi sebuah keharusan bagi para elit birokrasi dan aparatur pemerintah untuk terus menapaki proses belajar sosial yang mengarah pada kualitas layanan publik sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pelayanan publik yang dilakukan juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaran pelayanan publik di Indonesia yang diatur dalam Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik yakni prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana kerja, kemudahan akses, K3 (kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan), dan kenyamanan. Kecamatan Tombariri Timur sebagai salah satu wilayah yang baru dimekarkan, dalam menjalankan fungsi pelayanan publiknya juga dituntut agar dapat memperhatikan aspek-aspek tersebut karena hal itu menyangkut efektif dan efisiennya sebuah pelayanan public. Untuk mengetahui hal ini penulis melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang dianggap memiliki kapasitas dalam pemberian data yang diteliti. Dari hasil wawancara yang dilakukan, untuk apakah prinsip-prinsip pelayanan seperti yang disyaratkan oleh Kepmenpan No. 63 Tahun 2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, sudah dijalankan sebagaimana dengan seharusnya, diperoleh kesimpulan yang dapat dijabarkan sebagai berikut: a. Aspek Kesederhanaan, Aspek kesederhanaan yang dimaksud disini adalah apakah tatacara pelayanan yang dilakukan bersifat mudah, lancar, tepat, tidak berbelit-belit serta mudah dipahami oleh masyarakat. Dari aspek ini setelah dianalisa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa pelayanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah Kecamatan Tombariri Timur dalam proses pembuatan Kartu Keluarga sudah dilakukan dengan baik, dengan memberikan pelayanan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada, dan tidak mempersulit warga masyarakat. Hal ini dibuktikan lewat wawancara yang dilakukan pada Informan VR (45 tahun), salah satu staf kantor kecamatan Tombariri Timur, dimana hasil yang didapatkan : "Dalam memberikan pelayanan pada masyarakat kami selalu melakukannya dengan sebaik mungkin dengan tidak mempersulit setiap masyarakat yang membutukan pelayanan kami, dalam proses pelayanan yang menyangkut administasi kependudukan, menyangkut Kartu Keluarga misalnya masyarakat hanya perlu menyediakan syarat-syarat yait:, surat keterangan dari kepala desa, akte nikah, dan mengisi formulir permohonan pembuatan kartu keluarga yang disediakan oleh kecamatan, dan didalam pelayanan yang ada kami tidak melakukan pungutan selain biaya adminitrasi yang ada". Pernyatan salah satu staf tersebut kembali dibuktikan lewat wawancara yang dilakukan pada informan TP (47 tahun) salah seorang warga Tombariri Timur, yang mengatakan : "Pelayanan yang diberikan pada saya oleh petugas kecamatan menurut saya sudah baik, dimana pada saat saya menyediakan syarat-syarat administrasi untuk membuat Kartu Keluarga, secara lengkap, petugas pun dengan sigap melayani saya dengan segera memberikan formulir untuk di isi dan memberikan arahan-arahan bagaimana mengisi formulir dengan baik agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian". Dengan demikian dapat dikatakan pelayanan yang diberikan dilihat dari aspek kesederhanaan sudah baik, dimana pelayanan mudah, yang tidak melalui proses yang rumit serta lancar tanpa adanya sikap yang berbelit-belit, sehingga masyarakat pun merasa nyaman dan puas terhadap pelayanan yang diberikan. b. Aspek Kecakapan Dan Kehandalan Petugas Pelayanan Suatu pelayanan agar bisa maksimal tentunya dipengaruhi oleh bagaimana kecakapan dan kehandalan petugas yang menjalankan pelayanan. Artinya petugas yang berfungsi melakukan pelayanan hendaknya menguasai keterampilan serta pengetahuan pelayanan yang dibutuhkan, sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada informan ER (37 tahun), salah satu petugas kecamatan Tombariri Timur : "Pada saat masyarakat akan melakukan pembuatan kartu keluarga, aparat/petugas segera memberitahu persyaratan yang ada dan proses yang akan dilalui oleh masyarakat, dengan demikian masyarakat pun mengetahui dan mengerti mengenai layanan yang dia butuhkan, disamping itu juga bagaimana aparat/petugas selalu memberi tahu masyarakat mengenai jenis pelayanan dan apa saja yang harus disediakan masyarakat misalnya didalam pembuatan kartu keluarga, masyarakat harus menyediakan surat keterangan dari kepala desa, akte nikah, dan nantinya akan mengisi formulir permohonan kartu keluarga". Dari aspek ini, dapat dikatakan bahwa keterampilan dan keahlian aparat/petugas Kecamatan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat sudah baik, hal ini dibuktikan dengan keterampilan dan pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan, dimana dalam proses pembuatan Kartu Keluarga aparat mengetahui segala jenis persyaratan yang dibutuhkan dan juga semua persyaratan yang lain sesuai dengan jenis pelayanan. c. Aspek Keramahan Suatu aspek penting yang juga menentukan apakah pelayanan yang diberikan sudah berkualitas adalah sikap yang ditunjukan atau bagaimana perlakuan petugas pelayanan didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dari kesabaran menghadapi masyarakat, penuh perhatian, empati dan persahabatan, sehingga pelayanan yang bersifat ramah terhadap masyarakat dapat terwujud. Dari hasil wawancara yang dilakukan pada informan RM ( 32 tahun), salah seorang warga masyarakat, pada saat akan mengurus proses administrasi untuk membuat Kartu Keluarga, di kantor kecamatan Tombariri Timur, mengatakan : "Sikap yang ditunjukan oleh petugas yang ada, dengan memberikan salam yang menandakan sikap persahabatan, dan juga bagaimana tutur kata saat melakukan komunikasi dengan masyarakat, dan juga cara pelayanan yang dilakukan pada saat masyarakat belum jelas dan mengerti mengenai persyaratan yang dibutuhkan, dengan sikap yang sopan dengan tutur kata yang baik, petugas pun memberikan penjelasan dengan baik dan masyarakat pun merasa nyaman merasa bahwa dirinya dihargai dan dihormati lewat sikap yang ditunjukan." Dari aspek ini, dapat disimpulkan bahwa, pelayanan yang dilakukan oleh aparatur Pemerintah Kecamatan Tombariri Timur dalam proses pembuatan Kartu Keluarga sudah baik dengan menunjukan sikap yang ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. d. Aspek Kejelasan Dan Kepastian Pelayanan Aspek kejelasan dan kepastian dalam pelayanan khususnya yang menyangkut biaya atau ongkos dalam memperoleh pelayanan merupakan hal yang penting dalam sebuah proses pelayanan. Di kecamatan Tombariri Timur, dari aspek ini dapat disimpulkan bahwa kejelasan mengenai biaya pelayanan dalam mengurus Kartu Keluarga masih pada taraf yang wajar tanpa ada pungutan atau apapun itu yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Kesimpulan tersebut diperoleh penulis setelah melakukan wawancara dengan informan FR (43 tahun), salah satu petugas kecamatan dimana ia mengatakan: "Biaya administrasi yang dikenakan pada masyarakat masih pada taraf yang wajar yaitu Rp10.000 dan tidak ada pungutan lain selain biaya administasi tersebut. Pendapat yang sama juga dikatakan oleh informan KM (27 tahun) salah seorang warga masyarakat yang ketika penulis melakukan penelitian kebetulan sedang mengurus Kartu Keluarga di Kecamatan Tombariri Timur, menurutnya pengakuannya : " Biaya yang saya bayar pada saat proses administrasi untuk pembuatan Kartu Keluarga sebesar Rp 10.000 dan aparat atau petugas kecamatan tidak melakukan pungutan-pungutan lain selain biaya administrasi tersebut." Hal yang sama juga dikatakan oleh beberapa warga masyarakat yang sempat ditemui penulis saat melakukan penelitian. Namun mengenai waktu selesai dalam proses pembuatan Kartu Keluarga perlu mendapat perhatian oleh pemerintah. Hal itu terkait dari hasil penelitian yang dilakukan, belum ditemukannya kejelasan dan kepastian pelayanan mengenai waktu selesai. Dari wawancara yang dilakukan pada beberapa warga masyarakat diperoleh waktu yang bervariasi. Menurut pengakuan informan NU (45 tahun), salah seorang warga yang mengurus Kartu Keluarga ketika di wawancara penulis, mengatakan : " waktu yang yang dibutuhkan ada yang 1 jam, 45 menit, bahkan ada yang sampai 2 jam". Padahal dari wawancara yang dilakukan pada petugas kecamatan, mereka mengatakan bahwa waktu yang dibutuhkan dalam proses administrasi pembuatan Kartu Keluarga yaitu hanya 15 sampai 20 menit saja. Terdapat variasai waktu yang ditemukan, namun menurut mereka hal itu masih pada taraf yang wajar karena tidak sampai berhari-hari. e. Aspek Ekonomis Aspek ekonomis di sini yang dimaksud adalah berapa biaya dan tenaga yang dibutuhkan dalam pengurusan administrasi Kartu Keluarga. Biaya menyangkut ongkos yang diperlukan dalam mengurus administrasi Kartu Keluarga. Tenaga di sini dimaksudkan adalah berapa pihak yang harus dilalui dalam pengurusan adminstrasi Kartu Keluarga tersebut. Dapat dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparatur Pemerintah Kecamatan Tombariri Timur dalam proses pembuatan Kartu Keluarga sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan pengenaan biaya pada taraf yang wajar dan sesuai dengan ketentuan yang ada, namun tidak bisa dipungkiri bahwa, dalam proses pelayanan yang ada, masyarakat masih ada yang memberikan uang kepada petugas dengan harapan petugas bisa memberikan layanan ekstra. Padahal menyangkut biaya sebagaimana yang sudah dijelaskan dari aspek kejelasan mengenai biaya administrasi yang dikenakan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada masyarakat dan petugas kecamatan yaitu sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), tanpa ada pungutan lain atau biaya lain diluar biaya administrasi tersebut. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh AR : "Sebenarnya menyangkut prosedur dan biaya pengurusan sudah jelas diatur bahkan sudah ditempel di dinding, namun terkadang masih ada saja masyarakat yang mencoba untuk menyogok petugas agar mendapat pelayanan ekstra". f. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis terlihat bahwa sarana dan prasarana pendukung kantor sudah cukup tersedia. Ketersediaan sarana dan prasarana seperti alat tulis kantor, meja, kursi, telepon, komputer, dan printer yang berada pada kantor dirasakan sudah cukup untuk membantu penyelesaian pekerjaan sehingga tidak ada pekerjaan yang terbengkalai akibat tidak adanya peralatan yang dibutuhkan segera. Hal ini seperti pengakuan dari salah seorang petugas DT kepada peneliti : "Kalau sarana prasarana yang tersedia di kantor sudah cukup sehingga tidak ada alasan untuk menghambat proses pelayanan". g. Kemudahan Akses - Ketersediaan Angkutan Umum Menuju Lokasi Kantor Pengguna pelayanan umumnya mengatakan ketersediaan angkutan umum sudah cukup, dikarenakan untuk perjalanan dari tempat tinggalnya umumnya sudah ada. Hal ini seperti yang diakui oleh JR : "Jika dibandingkan dengan sebelum dimekarkan untuk mencapai lokasi kantor tempat pengurusan relatif lebih dekat dan kendaraan umum yang lewat dikantor ini banyak". - Kondisi Jalan Menuju Kantor Masyarakat pengguna pelayanan menyatakan bahwa kondisi jalan menuju kantor sudah cukup baik, walaupun pada beberapa koridor jalan masih ada jalan yang rusak. Namun perbaikan jalan menuju lokasi banyak dijalankan seperti penambalan lubang, penambahan lebar jalan, atau pengaspalan walaupun belum menjangkau seluruh koridor jalan yang ada. Hal ini juga sesuai dengan hasil observasi yang penulis lakukan. Selain itu hal ini sejalan dengan pengakuan dari RM : "Walaupun kondisi jalan ini belum dapat dikatakan baik, namun terlihat berbagai usaha pemerintah untuk melakukan perbaikan sudah dilakukan, seperti pelabaran dan penambalan lubang-lubang yang ada". h. Kenyamanan Keyamanan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu proses pelayanan public. Hal itu bisa tercermin diantaranya dari : - Kondisi kantor yang berkaitan dengan kebersihan dan keindahan. Pengguna pelayanan menyatakan bahwa kondisi kantor seperti kebersihan dan keindahan, secara keseluruhan sudah baik, hal ini dikarenakan kondisi bangunan kantor yang masih baru dibangun dan digunakan. Akan tetapi, pemeliharaan kondisi kantor sangat diperlukan lebih lanjut dikarenakan pada kantor sudah mulai terlihat kotoran tinta dan kertas, dinding sudah mulai ada yang retak, dan kaca yang berdebu. Mengenai kondisi kantor yang terkait dengan kebersihan juga diakui oleh beberapa masyarakat yang sempat ditemui oleh peneliti, seperti JK yang mengatakan : " Kebersihan kantor sangat baik walaupun dibeberapa dinding sudah terlihat agak kotor. Ini kan masih kantor baru, jadi masih kelihatan bersih" - Ketersediaan fasilitas pendukung seperti ruang tunggu, parkir, toilet. Pengguna pelayanan beranggapan bahwa ketersediaan fasilitas pendukung seperti ruang tunggu, parkir, toilet, dan tempat ibadah dirasakan oleh pengguna sudah cukup. Akan tetapi, pengguna banyak yang complain/mengeluh terhadap ruang tunggu yang minim atau tempat duduk yang dirasakan masih kurang banyak untuk memfasilitasi pengguna pelayanan yang datang. Pengakuan terkait dengan hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh beberapa anggota masyarakat yang sempat ditemui oleh peneliti, diantaranya FR, yang mengatakan : " Ini kantor so bagus cuma kwa de pe ruang tunggu kacili deng de pe kursi masih kurangcaba lia banya orang yang dating baurus so nyanda dapa tampa dudu for batunggu. Seharusnya rupa itu kursi harus tamba supaya masyarakat yang datang ba urus bisa antri sesuai dengan de no antrian deng supaya tertib nyanda kaluar maso seperti sekarang". B. PEMBAHASAN Seperti yang diungkapkan oleh Maarif (2003) bahwasanya Pemekaran wilayah secara Formal/Konstitusional adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan pemerintahan didaerah terutama dalam peningkatan pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Dari hasil temuan di lapangan yang diperoleh, dampak dari pemekaran wilayah kecamatan Tombariri Timur terhadap pelayanan public sudah dapat dikatakan tidak ada masalah walaupun dibeberapa aspek pelayanan masih belum sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat, apalagi sesuai dengan konsep pelayanan public yang ideal. Namun begitu berbagai usaha pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kaulitas pelayanan sudah terlihat dan dilakukan dengan bersungguh-sungguh walaupun masih jauh dari sempurna. Hal tersebut juga diakui oleh beberapa informan yang sempat ditemui oleh peneliti mereka pada dasarnya dapat memaklumi hal tersebut karena pemekaran wilayah ini masih baru dilakukan ketika peneliti melakukan penelitian. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh MT (45) ketika ditanya oleh peneliti mengenai pelayanan yang masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Menurut MT : Kalo dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh petugas saat pengurusan Kartu Keluarga memang masih jauh dari sempurna, karena seringkali waktu menjadi masalah terbesar yang sering dialami oleh masyarakat. Namun hal itu dapat dipahami oleh masyarakat karena jumlah petugas yang ada juga terkait dengan pengalaman dari petugas yang melayani. Selain MT sebagian besar informan yang ditemui peneliti mempunyai pendapat serupa mengenai dampak pemekaran wilayah mereka menjadi kecamatan sendiri terhadap pelayanan public yang tersedia sekarang. Sebagian besar mengatakan bahwa pelayanan public sudah lebih baik dari sebelum wilayah mereka di mekarkan. Walaupun demikian, menurut mereka masih ada beberapa aspek pelayanan yang memerlukan perbaikan seperti dari aspek kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, dan kemudahan akses dalam proses pelayanan public khususnya dalam pengurusan administrasi pembuatan Kartu Keluarga. Penilaian masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan public yang menurut mereka sudah baik tersebut, didasarkan pada penilainan mereka terhadap prosedur pelayanan yang mudah dipahami dan dilaksanakan, pengetahuan petugas bagian yang akan mengurusi, pegawai berkompeten terhadap tugas dan fungsinya, pegawai mudah ditemui, urusan sesuai dengan yang dikehendaki, adanya bukti tanda terima yang diberikan, pegawai bertanggung jawab terhadap penyelesaiaan urusan, keluhan mengenai proses pelaksanaan urusan diterima dan diproses lebih lanjut, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kantor yang cukup, ketersediaan angkutan umum menuju lokasi kantor cukup, kondisi jalan menuju lokasi kantor cukup, penampilan pegawai kantor bersih dan rapih, perilaku pegawai ramah dan sopan, kondisi kantor seperti kebersihan, keindahan, dan kenyamanan yang baik, dan ketersediaan fasilitas pendukung yang cukup. PENUTUP A. Kesimpulan Dampak dari pemekaran wilayah Tombariri Timur terhadap pelayanan public sudah dapat dikatakan baik walaupun masih jauh dari ideal.Berbagai usaha untuk meningkatkan pelayanan public oleh pemerintah daerah sudah dapat dikatakan berjalan baik namun masih diperlukan berbagai usaha maksimal untuk lebih mendekatkan tujuan pemekaran wilayah ini dengan pelayanan public.B. Saran 1. Perlu adanya kejelasan prosedur pelayanan publik sehingga tidak ada kesan kalau pegawai berusaha untuk mempersulit prosedur pelayanan. 2. Adanya transparansi biaya yang dikeluarkan sehingga pada akhir pelayanan tidak ada pungutan liar yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. 3. Adanya kepastian waktu penyelesaiaan urusan sesuai waktu yang telah dijanjikan jangan melewati waktu yang dijanjikan atau bahkan lebih cepat dari waktu yang dijanjikan. 4. Adanya kejelasan dalam hal persyaratan teknis dan administratif yang diberikan oleh pegawai sehingga masyarakat pengguna menjadi jelas dan mengerti. 5. Pegawai sebaiknya berkomitmen dan berkompeten dalam menyelesaikan urusan sesuai dengan yang dikehendaki pengguna pelayanan. DAFTAR PUSTAKA A. Buku Dan Artikel G T Liang (2003), Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Negara RI, Liberti Yogyakarta. Maarif, S, (2003), Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Guna Mengantisipasi Kebutuhan Sektor Pelayanan Publik, STIA LAN, Bandung. Moleong. L.T, (2001), Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Rineka Rosda Karya Bandung. Nawawi. H, (1995), Metodologi Penelitian Bidang Sosial. Gadjah Mada University Press, Yokyakarta. Pamudji (2000), Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia, Balai Pustaka Indonesia, Jakarta. Ratminto dan Atik Septi Winarsih. (2005), Manajemen Pelayanan, Yogyakarta: Pustaka Belajar. Sugioyono, (2006), Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif R&D Pitabeta, Bandung. W.J.S Poerwadarminta, (2005), Kamus besar Bahasa Indonesia. B. Peraturan Perundangan : UU No. 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Tentang Administrasi Kependudukan UU No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2008 tentang pembentukan suatu daerah otonom Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, tentang Kecamatan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, pemekaran daerah/wilayah Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000, tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan pengabungan daerah Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008, tentang persyaratan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/&/2003 Tentang Pengertian Pelayanan Umum Surat Keputusan Menteri Pendayaan Aparatur Negara No.81 Tahun 1993, Tentang Pelayanan Publik Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 3 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kecamatan Tombariri Timur.

UPI YPTK Jurnal EKOBISTEK, Vol. x, No. x, 201x, pp. xx-yy Copyright © 201x by LPPM UPI YPTK HUBUNGAN SELF DISCLOSURE DENGAN KEPERCAYAAN DIRI SISWA DALAM MENGEMUKAKAN PENDAPAT DI DEPAN KELAS SEPULUH SMKNEGRI 9 PADANG SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2020/2021 Ade Nofembri1, Linda Fitria2 1 UPI YPTK, Indonesia 2 UPI YPTK, Indonesia * E-mail: adenofembri03@gmail.com Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh karena masih rendahnya kepercayaan diri siswa dalam mengemukakan pendapat di depan kelas. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya self disclosure siswa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran kepercayaan diri, self disclosure, dan menguji hubungan self disclosure siswa dengan kepercayaan diri dalam menggungkapkan pendapat di depan kelas. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan deskriptif dan korelasional. Populasi penelitian adalah siswa kelas sepuluh yang berjumlah 455 orang . Dengan sampel penelitian berjumlah 204 orang, yang dipilih dengan teknik purposive sample. Data dianalisis dengan teknik presentase dan untuk melihat hubungan kedua variabel menggunakan Pearson Correlation Product Moment. Hasil penelitian ditemukan (1) secara umum kepercayaan diri siswa berada pada kategori sedang, (2) secara umum self disclosure siswa berada pada kategori sedang, dan (3) terdapat hubungan yang signifikan antara self disclousure dengan kepercayaan diri siswa dengan rxy = 0,415 dan taraf signifikansi 0,000. Berdasarkan temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi siswa, tentang pentingnya meningkatkan self disclosure agar kepercayaan diri siswa dalam mengemukakan pendapat di depan kelas semakin meningkat. Selain itu guru BK dapat memberikan pelayanan konseling berdasarkan temuan penelitian ini. Kata kunci: Self Disclosure , Kepercayaan diri, Siswa 1. Pendahuluan Pendidikan merupakan suatu hal yang penting dan tidak dapat di pisahkan dari kehidupan seseorang. Baik dalam keluarga, masyarakat dan bangsa. Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat keberhasilan pendidikan. Indonesia sebagai negara berkembang dalam pembangunan membutuhkan sumber daya manusia yang dapat di andalkan. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas tahun 2003). Dengan adanya pandemi covid 19, untuk mencapai tujuan pendidikan agaknya terjadi kendala, sehingga terjadi perubahan pada sistem pendidikan, khususnnya di Indonesia. Pandemi Covid 19 yang melanda dunia dapat melumpuhkan beberapa sektor dan melemahkan dalam berbagai aspek, terutamanya di bidang pendidikan seperti yang di sampaikan Rahmawati (2020) menjelaskan bahwa masyarakat dihadapkan perubahan dalam segala sisi dan membuat banyak orang shock dan kaget baik dari sektor ekonomi, sosial dan tidak menutup kemungkinan bahwa dampak lainnya dari Covid-19 lainnya adalah perubahan perilakunya itu sendiri. Pemerintah juga mengimbau untuk melakukan aktivitas dilakukan di rumah saja seperti work from home bagi pekerja di berbagai bidang, pemberhentian aktivitas sekolah – sekolah dan perguruan tinggi dan pemberlakuannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dimana para pengendara diwajibkan mengikuti beberapa peraturan tertentu apabila ingin berpergian. Metode belajar di sekolah pun berubah secara signifikan akibat adanya pandemi covid 19. Siswa sebagai individu yang menjadi sasaran tujuan pendidikan sangat merasakan dampak yang ditimbulkan oleh pandemi covid 19. Proses belajar mengajar antara pendidik dan siswa tidak lagi seperti biasanya. Tidak ada siswa yang datang ke sekolah untuk menjalani proses belajar mengajar. Mereka belajar dari rumah dengan menggunakan sistem online sejak bulan maret tahun 2020 sampai desember 2020. Pembelajaran tatap muka baru dimulai bulan januari 2021, itupun belum sepenuhnya tatap muka. Proses belajar mengajar dilakukan dengan sistem kombinasi antara daring dan tatap muka. Siswa yang sudah lama tidak belajar tatap muka di sekolah merasa canggung dan tidak terbiasa lagi bercerita maupun mengemukakan pendapat di kelas. Kondisi ini merupakan salah satu indikator rendahnya kepercayaan diri siswa, terutama saat proses belajar mengajar di kelas. Berbeda dengan siswa yang memiliki kemampuan keterbukaan diri/ self disclosure, individu yang self disclosure nya tinggi cenderung memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri yaitu harga diri, konsep diri, keterbuaan diri/ self disclosure, dan pendidikan (Ashali et al., 2015). Individu yang kompeten lebih banyak melakukan pengungkapan diri (self-disclosure) akan meningkatkan rasa percaya diri. Dasar teori ini memunculkan asumsi bahwa semakin orang percaya diri, semakin mudah mengungkapkan keadaan dirinya kepada orang lain. Pengungkapan diri mengindikasikan seorang siswa melakukan interaksi dengan orang lain, yang berarti bahwa rasa percaya diri itu terkandung di dalam proses ketika keorang siswa berusaha mengungkapakan keadaan dan perasaannya kepada siswa lain. Self disclosure adalah ungkapan reaksi atau tanggapan individu terhadap situasi yang sedang dihadapi serta memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan atau yang berguna untuk memahami tanggapan kita dimasa kini sehingga memunculkan keberanian berpendapat dengan pengalaman yang telah dilewati di masa lalu untuk menanggapi apa yang terjadi di masa sekarang (Kumalasari & Desiningrum, 2016). Sikap self disclosure membuka diri ini dapat bersifat deskriptif atau evaluatif. Deskriptif artinya individu melukiskan berbagai fakta mengenai diri sendiri yang mungkin belum diketahui oleh pendengar seperti, jenis pekerjaan, alamat dan usia, sedangkan evaluatif artinya individu mengemukakan pendapat atau perasaan pribadinya seperti tipe orang yang disukai (Gainau, 2012). Self disclosure ini dapat berupa berbagai topik seperti informasi, perilaku, perasaan, keinginan, motivasi dan ide yang sesuai dan terdapat di dalam diri yang bersangkutan. Kedalaman dari pengungkapan diri seseorang tergantung pada situasi dan orang yang diajak berinteraksi. Banyak sekali anak yang ditemui dalam lingkungan mengalami masalah karena dia tidak mau menceritakan, masalahnya kepada orang yang lebih dewasa darinya, ataupun kepada teman sebayanya dan orang-orang disekitarnya karena tidak percaya diri. Kepercayaan diri menjadi bagian penting dalam perkembangan kepribadian seseorang sebagai penentu bagaimana bersikap bertingkah laku dan mengungkapkan pendapat serta menanggapi pendapat (Hakim, 2002 ). Rasa percaya diri seseorang adalah salah satu kekuatan jiwa yang sangat menentukan berhasil tidaknya orang tersebut dalam mencapai berbagai tujuan hidupnya. Percaya diri itu tumbuh dari dalam hati seseorang, menyatu dengan jiwanya di aplikasikan dengan sikapnya. Kepercayaan diri menuntun individu menuju ke arah keberhasilan. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 23 November 2020, dan didukung dengan wawancara kepada siswa pada saat sedang melakukan magang di SMKN 9 Padang, setelah dilakukan observasi, wawancara dan konseling individual pada siswa banyak ditemukan siswa tidak mau terbuka dengan permasalahan yang sedang dihadapinya dan cenderung tidak percaya diri dalam belajar maupun dalam menentukan teman serta kurang aktif dalam belajar dan rendahnya kreativitas dalam dalam belajar dan menanggapi apa yang disampaikan guru saat proses dalam belajar. Hal ini dilihat ketika saat proses belajar, hal ini juga terungkap setelah dilakukanya konseling individual terhadap siswa tersebut juga menemukan rendahnya rasa percaya diri untuk menyampaikan pendapatnya karena malu katanya kepada konselor, siswa ini dapat terlihat ketika dia belajar dan keaktifan dalam belajar di kelas siswa akan merasa malu untuk menanyakan pelajaran yang ia tidak mengerti, siswa lebih memilih diam dari pada bertanya karena merasa tidak percaya diri atau malu karena nantinya di anggap bodoh oleh teman - temanya. Dengan kurangnya kepercayaan diri siswa tidak hanya akan menimbulkan hasil belajarnya yang tidak sesuai yang di inginkan, namun juga akan mengganggu hubungan sosialnya dalam lingkungan bermasyarakat dan susah baginya untuk beradaptasi dengan lingkungan baru, dia hanya bergaul dengan lingkungan yang dominan keluarganya sendiri dan cenderung tidak ingin bergaul dengan orang-orang baru terutama di lingkungan sekolah. Jika hal ini dibiarkan akan berdampak pada perkembangan pribadinya serta kepercayaan dirinya dalam mengambil keputusan tentang masalah yang menimpanya, jika hal berlanjut ke fase-fase berikutnya dan akan menimbulkan masalah yang akan membuatnya tertekan karena tidak mau menceritakan masalahnya serta akan membuat dia tidak mencapai kepribadian yang sehat dan membuat siswa menjadi tidak terampil dimasa yang akan datang, sehingga membuat hal yang ingin dia capai akan sulit tercapai dan mudah untuk putus asa tentang apa yang dia inginkan serta apa yang akan dia lakukan. Berdasarkan fenomena yang terlihat oleh peneliti di lapangan peneliti tertarik untuk meneliti hubungan self disclosure dengan kepercayaan diri siswa dalam mengemukakan pendapat di kelas X SMKN 9 Padang. 2. Tinjauan Literatur Percaya Diri Pengertian Percaya Diri Percaya diri adalah meyakinkan pada kemampuan dan penilaian (judgement) diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Hal ini termasuk kepercayaan atas kemampuannya menghadapi lingkungan yang semakin menantang dan kepercayaan atas keputusan atau pendapatnya. Sedangkan kepercayaan diri adalah sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Hal ini bukan berarti individu tersebut mampu dan kompeten melakukan segala sesuatu seorang diri. Rasa percaya diri yang tinggi sebenarnya hanya merujuk pada adanya beberapa aspek dari kehidupan individu tersebut dimana ia merasa memiliki kompetensi, yakin, mampu dan percaya bahwa dia bisa karena didukung oleh pengalaman, potensi aktual, prestasi serta harapan yang realistik terhadap diri sendiri.Percaya diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang dimiliki seseorang dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai tujuan dalam hidupnya (Hakim, 2004:6). Kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri (Lauster, 2010). Orang yang mempunyai kepercayaan diri memiliki ciri-ciri tidak mementingkan diri sendiri (toleransi), tidak membutuhkan dorongan orang lain, optimis dan gembira. Menurut Rahmat (2000:109) kepercayaan diri dapat diartikan sebagai suatu kepercayaan terhadap diri sendiri yang dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupannya serta bagaimana orang tersebut memandang dirinya secara utuh dengan mengacu pada konsep diri. Kepercayaan diri merupakan sikap individu dalam hal ini siswa yang yakin akan kemampuan dirinya atau mempunyai pandangan yang bersifat positif terhadap dirinya, dengan tidak perlu membanding- kan dengan orang (Fatchurahman & Pratiko, 2012). Orang yang tidak percaya diri memiliki konsep diri negatif, kurang percaya pada kemampuannya, karena itu sering menutup diri.Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa percaya diri merupakan adanya sikap individu yakin akan kemampuannya sendiri untuk bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkannya sebagai suatu perasaan yang yakin pada tindakannya, bertanggung jawab terhadap tindakannya dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Orang yang memiliki kepercayaan diri mempunyai ciri-ciri: toleransi, tidak memerlukan dukungan orang lain dalam setiap mengambil keputusan atau mengerjakan tugas, selalu bersikap optimis dan dinamis, serta memiliki dorongan prestasi yang kuat. Aspek-aspek kepercayaan diri Individu yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi akan terlihat lebih tenang,tidak memiliki rasa takut, dan mampu memperlihatkan kepercayaan dirinya setiap saat. Sedangkan bagi mereka yang tidak percaya diri, setiap kegagalan mempertegas rasa tidak mampu mereka.Tidak adanya percaya diri dapat mewujud dalam bentuk rasa putus asa, rasa tidak berdaya, dan meningkatnya keraguan kepada diri sendiri.Selain itu, percaya diri yang berlebihan dapat membuat orang tampak sombong, terutama bila ia tidak mempunyai keterampilan sosial. Aspek-aspek kepercayaan diri menurut Lauster (dalam Gufron & Risnawita S, 2014:36) adalah sebagai berikut: Keyakinan kemampuan diri Keyakinan kemampuan diri adalah sikap positif seseorang tentang dirinya.Ia mampu secara sungguh sungguh akan apa yang dilakukannya. Optimis Optimis Adalah sikap positif yang dimiliki seseorang yang selalu berpandangan baik dalam menghadapi segala hal tentang diri dan kemampuannya Objektif Adalah orang yang memandang permasalahan atau sesuatu sesuai dengan kebenaran yang semestinya, bukan menurut menurut dirinya sendiri Bertanggung jawab Bertanggung jawab adalah kesediaan orang untuk menanggung segala sesuatu yang telah menjadi konsekuensinya. Rasional dan realistis adalah analisis terhadap suatu masalah, sesuatu hal, dan suatu kejadian dengan menggunakan pemikiran yang dapat di terima oleh akal dan sesuai dengan kenyataan Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek kepercayaan diri meliputi keyakinan akan kemampuan diri, optimisme, objektif, bertanggung jawab, rasional dan realistis, mampu menghadapi masalah, bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakannya, mampu dalam bergaul dan mampu menerima kritik dari orang lain. Faktor-faktor kepercayaan diri Faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri pada seseorang menurut Hakim (2002:121) muncul pada dirinya sebagai berikut. Lingkungan keluarga Keadaan keluarga merupakan lingkungan hidup yang pertama dan utama dalam kehidupan setiap manusia, lingkungan sangat mempengaruhi pembentukan awal rasa percaya diri pada seseorang. Rasa percaya diri merupakan suatu keyakinan seseorang terhadap segala aspek kelebihan yang ada pada dirinya dan diwujudkan dalam tingkah laku sehari-hari. Berdasarkan pengertian di atas, rasa percaya diri baru bisa tumbuh dan berkembang baik sejak kecil, jika seseorang berada di dalam lingkungan keluarga yang baik, namun sebaliknya jika lingkungan tidak memadai menjadikan individu tersebut untuk percaya diri maka individu tersebut akan kehilangan proses pembelajaran untuk percaya pada dirinya sendiri. Pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama dan utama yang sangat menentukan baik buruknya kepribadian seseorang. Hakim (2002:121) menjelaskan bahwa pola pendidikan keluarga yang bisa diterapkan dalam membangun rasa percaya diri anak adalah sebagai berikut : (a) menerapkan pola pendidikan yang demokratis, (b) melatih anak untuk berani berbicara tentang banyak hal, (c) menumbuhkan sikap mandiri pada anak, (d) memperluas lingkungan pergaulan anak, (d) jangan terlalu sering memberikan kemudahan pada anak, (e) tumbuhkan sikap bertanggung jawab pada anak, (f) setiap permintaan anak jangan terlalu dituruti, (g) berikan anak penghargaan jika berbuat baik, (h) berikan hukuman jika berbuat salah, (i) kembangkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki anak, (j) ajarkan anak agar mengikuti kegiatan kelompok di lingkungan rumah, (k) kembangkan hobi yang positi, (l) berikan pendidikan agama sejak dini. Pendidikan Formal Sekolah bisa dikatakan sebagai lingkungan kedua bagi anak, dimana sekolah merupakan lingkungan yang paling berperan bagi anak setelah lingkungan keluarga di rumah. Sekolah memberikan ruang kepada anak untuk mengekspresikan rasa percaya dirinya terhadap teman-teman sebayanya. Hakim (2002:122) menjelaskan bahwa rasa percaya diri siswa di sekolah bisa dibangunn melalui berbagai macam bentuk kegiatan sebagai berikut : (a) memupuk keberanian untuk bertanya, (b) peran guru/pendidik yang aktif bertanya pada siswa, (c) melatih berdiskusi dan berdebat, (d) mengerjakan soal di depan kelas, (e) bersaing dalam mencapai prestasi belajar, (f) aktif dalam kegiatan pertandingan olahraga, (g) belajar berpidato, (h) mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, (i) penerapan disiplin yang konsisten, (j) memperluas pergaulan yang sehat dan lain-lain. Pendidikan Non Formal Salah satu modal utama untuk bisa menjadi seseorang dengan kepribadian yang penuh rasa percaya diri adalah memiliki kelebihan tertentu yang berarti bagi diri sendiri dan orang lain. Rasa percaya diri akan menjadi lebih mantap jika seseorang memiliki suatu kelebihan yang membuat orang lain merasa kagum. Kemampuan atau keterampilan dalam bidang tertentu bisa didapatkan melalui pendidikan non formal misalnya : mengikuti kursus bahasa asing, jurnalistik, bermain alat musik, seni vokal, keterampilan memasuki dunia kerja (BLK), pendidikan keagamaan dan lain sebagainya. Sebagai penunjang timbulnya rasa percaya diri pada diri individu yang bersangkutan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi rasa percaya diri adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu kemampuan yang dimiliki individu dalam mengerjakan sesuatu yang mampu dilakukannya, keberhasilan individu untuk mendapatkan sesuatu yang mampu dilakukan dan dicita-citakan, keinginan dan tekad yang kuat untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan hingga terwujud. Faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga dimana lingkungan keluarga akan memberikan pembentukan awal terhadap pola kepribadian seseorang. Yang kedua adalah lingkungan formal atau sekolah, dimana sekolah adalah tempat kedua untuk senantiasa memperhatikan rasa percaya diri individu atau siswa yang telah didapat dari lingkungan keluarga kepada teman-temannya dan kelompok bermainnya. Yang ketiga adalah lingkungan pendidikan non formal tempat individu menimba ilmu secara tidak langsung belajar ketrampilan- keterampilan sehingga tercapailah keterampilan sebagai salah satu faktor pendukung guna mencapai rasa percaya diri pada individu yang bersangkutan. Self Disclosure Pengertian Self Disclosure Self disclosure merupakan tindakan untuk mengungkapkan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang terhadap situasi yang terjadi saat ini, dan memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan, yang dapat menjelaskan reaksi yang kita perbuat saat ini. DeVito (2011) menyebutkan bahwa makna dari self disclosure adalah suatu bentuk komunikasi dimana anda atau seseorang menyampaikan informasi tentang dirinya. Wrightsman (dalam Dayakisni dan Hudaniyah, 2006: 104) menyebutkan keterbukaan diri adalah suatu proses menghadirkan diri yang terwujud dalam kegiatan membagi informasi, perasaan, dengan orang lain. Devito (2011: 64) menyatakan bahwa keterbukaan diri adalah jenis komunikasi dimana individu mengungkapkan informasi tentang dirinya yang biasanya disembunyikan atau tidak diceritakan kepada orang lain. Istilah keterbukaan diri mengacu pada pengungkapan informasi secara sadar. Morton (dalam Sears, Jonathan & Anne, 1985: 254) mengungkapkan bahwa pengungkapan diri atau keterbukaan diri adalah kegiatan membagi perasaan dan informasi yang akrab dengan orang lain. Keterbukaan diri bersifat deskriptif dan evaluatif. Keterbukaan diri deskriptif adalah kegiatan melukiskan berbagai fakta mengenai diri individu yang belum diketahui oleh orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Keterbukaan diri evaluatif adalah kegiatan mengungkapkan pendapat atau perasaan individu seperti mengungkapkan perasaan mengenai orang- orang yang disukai maupun tidak disukai. Sedangkan Johanes Papu menjelaskan bahwa pengungkapan diri atau self disclosure dapat diartikan sebagai pemberian informasi tentang diri sendiri kepada orang lain. Informasi yang diberikan tersebut dapat mencakup berbagai hal seperti pengalaman hidup, perasaan, emosi, pendapat, cita-cita, dan lain sebagainya. Pengungkapan diri haruslah dilandasi dengan kejujuran dan keterbukaan dalam memberikan informasi, atau dengan kata lain apa yang disampaikan kepada orang lain hendaklah bukan merupakan suatu topeng pribadi atau kebohongan belaka sehingga hanya menampilkan sisi yang baik saja. Dari beberapa pengertian self disclosure ,dapat penulis tegaskan yang dimaksud dengan self disclosure adalah mengungkapkan informasi kepada orang lain. hal yang diungkapkan berhubungan dengan informasi yang bersifat personal, perasaan ,sikap, dan pendapat. Aspek-aspek Self Disclosure Altman & Taylor (dalam Gainau, 2012) menemukan 5 aspek dalam self disclosure yaitu: Ketepatan Hal ini mengacu pada apakah seorang individu mengungkapkan informasi pribadinya dengan relevan dan untuk peristiwa dimana individu terlibat atau tidak (sekarang dan disini). Sebuah self disclosure mungkin akan menyimpang dari norma dalam hubungan yang spesifik jika individu tidak sadar akan norma tersebut. Individu harus bertanggung jawab terhadap resikonya, meskipun bertentangan dengan norma. Self - disclosure yang tepat dan sesuai meningkatkan reaksi yang positif dari partisipan atau pendengar. Pernyataan negatif berkaitan dengan penilaian diri yang sifatnya menyalahkan diri, sedangkan pernyataan positif merupakan pernyataan yang termasuk kategori pujian. Motivasi Motivasi berkaitan dengan dorongan seseorang untuk mengungkapkan dirinya kepada orang lain. Dorongan bisa berasal dari dalam diri maupun dari luar. Dimana dorongan dari dalam berkaitan dengan apa yang menjadi keinginan dan tujuan seseorang yang melakukan self disclosure. Sedangkan dari luar, dipengaruhi lingkungan keluarga, sekolah, dan pekerjaan Waktu Waktu yang digunakan dengan seseorang akan cenderung meningkatkan kemungkinan terjadinya self disclosure. Pemilihan waktu yang tepat sangat penting untuk menentukan apakah seseorang dapat terbuka atau tidak. Pada intinya perlu memperhatikan kondisi orang lain, jika waktunya kurang tepat misalkan seseorang dalam kondisi capek atau dalam keadaan sedih maka orang tersebut cenderung kurang terbuka dengan orang lain. Sedangkan waktu yang tepat adalah seperti waktu seseorang dalam kondisi bahagia atau senang maka ia akan cenderung untuk terbuka. Keintensifan Keintensifan seseorang dalam keterbukaan diri (self disclosure) adalah tergantung pada siapa seseorang mengungkapkan diri, apakah teman dekat, orang tua, teman biasa, orang yang baru kenal. Kedalaman dan keluasan Dalam hal ini ada dua dimensi yakni self disclosure yang dangkal dan yang dalam. Self disclosure yang dangkal biasanya diungkapkan kepada orang yang baru dikenal. Kepada orang tersebut biasanya diceritakan aspek - aspek geografis tentang diri misalnya nama, daerah asal dan alamat. Self disclosure yang dalam, diceritakan kepada orang- orang yang memiliki kedekatan hubungan Faktor-faktor yang mempengaruhi Self disclosure Menurut Devito (2011) faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan diri diantaranya: Besar kelompok Pengungkapan diri lebih banyak terjadi dalam kelompok kecil daripada kelompok besar. Kelompok yang terdiri atas dua orang merupakan lingkungan yang paling cocok untuk pengungkapan diri. Dengan satu pendengar, pihak yang melakukan pengungkapan diri meresapi dengan cermat. Perasaan menyukai individu membuka diri dengan orang-orang yang kita sukai atau cintai, dan kita tidak akan membuka diri kepada orang yang tidak kita sukai. Hal ini dikarenakan orang yang individu sukai dan mungkin juga memiliki perasaan yang sama akan bersikap mendukung dan positif atau terbuka dengan individu tersebut. Kompetensi Individu yang berkompeten akan lebih terbuka mengenai dirinya daripada orang yang kurang berkompeten. Individu yang berkompeten akan mampu melakukan komunikasi interpersonal dengan baik karena individu tersebut dapat menempatkan dirinya, mengatakan apa yang seharusnya dikatakan, dan juga bersikap terbuka. Keterbukaan dianggap berhasil apabila seseorang memahami betul terhadap apa yang diinformasikan, baik positif maupun negatifnya. Kepribadian Orang-orang yang pandai bergaul (sociable) dan ekstovert melakukan pengungkapan diri lebih banyak daripada mereka yang kurang pandai bergaul dan lebih introvert. Topik Individu cenderung terbuka tentang informasi dengan topik tertentu. Individu lebih terbuka mengenai hobi atau pekerjaan daripada tentang keadaan ekonomi, seks dan kehidupan keluarga. Umumnya topik yang bersifat pribadi dan informasi yang kurang baik akan menimbulkan kemungkinan kecil individu terbuka. Jenis kelamin Pada umumnya pria lebih kurang terbuka daripada wanita. wanita lebih senang membagikan informasi tentang dirinya ataupun orang lain. Sebaliknya pria lebih senang diam atau memendam sendiri permasalahannya dari pada membicarakan kepada orang lain. Hubungan Self Disclosure dengan Kepercayaan diri Siswa dalam Mengemukakan Pendapat Menurut Maryam B. Gainau (2012) self-disclosure merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam interaksi sosial". Menurut Lumsden (dalam Gainau, 2012) keterampilan self-disclosure yang dimiliki remaja akan membantunya dalam mencapai kesuksesan akademik dan penyesuaian diri. Apabila remaja tersebut tidak memiliki kemampuan self-disclosure, maka dia akan mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, menurut Warga (dalam Retno Puspito Sari dkk., 2006:12) "Pengungkapan diri (self-disclosure) diperlukan untuk mengatasi masalah dalam pembentukan hubungan interpersonal dan merupakan cara langsung agar dipahami orang lain". Pengungkapan diri (self-disclosure) juga merupakan cara untuk mendapat dukungan dari orang lain dalam melewati masa penyesuaian diri, baik dengan lingkungan maupun penyesuaian dengan perubahan internal sebagai akibat perubahan tahap perkembangan yaitu masa remaja (Retno Puspito Sari dkk., 2006:12). Sejalan dengan itu, hasil penelitian Johnson (dalam Gainau, 2012) menunjukkan bahwa individu yang mampu dalam pengungkapan diri (self-disclosure) akan mampu mengungkapkan diri secara tepat; terbukti mampu menyesuaikan diri, lebih percaya diri, lebih kompeten, lebih diandalkan, lebih mampu bersikap positif, percaya terhadap orang lain, lebih objektif dan terbuka. Kepercayaan diri adalah sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Seseorang dikatakan sukses apabila ia mampu melakukan kegiatan tanpa adanya keragu-raguan. Salah satu aspek dalam kepercayaan diri adalah keyakinan kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggungjawab, dan realistis. Berdasarkan pendapat sebelumnya maka pengungkapan diri (self-disclosure) remaja akan mempengaruhi kepercayaan dirinya. Remaja yang memiliki tingkat self-disclosure yang tinggi akan lebih percaya diri dalam mengemukakan pendapat di kelas. Kerangka Konseptual Bagan kerangka konseptual dalam penelitian dapat digambarkan secara praktis seperti gambar dibawah ini: Self Disclosure(X) Kepercayaan diri (Y) Gambar 1: Kerangka Kerangka Konseptual Hubungan antara Pengungkapan Diri (Self- Disclosure) dengan Kepercayaan Diri Kerangka konseptual bertujuan untuk menggambarkan penelitian secara garis besar. Dimana yang menjadi variabel bebas pada penelitian ini adalah self disclosure (keterbukaan diri ) dan variabel terikat adalah kepercayaan diri. Seorang siswa yang memiliki tingkat kepercayaan dirinya tinggi cenderung memiliki kepercayaan diri dalam hal mengemukakakn pendapat di depan kelas. Hipotesis Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah atau masalah yang diajukan oleh peneliti yang dijabarkan dari landasan teori atau kajian teori dan masih harus diuji kebenarannya (Riduwan, 2010). Sifatnya yang masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data emperik yang terkumpul atau penelitian ilmiah. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijabarkan maka hipotesis penelitian ini adalah: Ho : Tidak ada hubungan self disclosure dengan kepercayaan diri siswa dalam mengemukakan pendapat di kelas X SMK-N 9 Padang. Ha : Terdapat hubungan signifikan self disclosure dengan kepercayaan diri siswa dalam mengemukakan pendapat di kelas X SMK-N 9 Padang. 3. Metodologi Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk deskriptif korelasional. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas X di SMKN 9 Padang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner. Data dianalisis dengan teknik analisis deskriptif dan analisis korelasional. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan rumus korelasi Pearson Product Moment. Uji korelasional dilakukan dengan memanfaatkan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) Versi 20.0. dan Microsoft Excell 2007. 4. Hasil dan Diskusi Berdasarkan hasil pengolahan data sebelumnya maka dapat dijabarkan hasil penelitian sebagai berikut: (1) untuk mendeskripsikan tingkat pengungkapan diri (self-disclosure) siswa, (2) untuk mendeskripsikan tingkat kepercayaan diri siswa dan (3) untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara pengungkapan diri (self-disclosure) dengan kepercayaan diri siswa kelas X dalam mengemukakan pendapat. Gambaran pengungkapan diri (self-disclosure) remaja dapat dilihat pada Tabel 1. Tabel 1: Distribusi Frekuensi dan Persentase Pengungkapan Diri (Self-Disclosure) (N=204) Kategori Rentang skor Responden Persentase Rendah 126 75 36,8% Jumlah 204 100% Data pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa responden yang memiliki tingkat self disclosure sedang sebesar 63,2% dan sisanya 36,8% memiliki tingkat self disclosure tinggi. Self disclosure merupakan tindakan untuk mengungkapkan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang terhadap situasi yang terjadi saat ini, dan memberikan informasi tentang masa lalu yang relevan, yang dapat menjelaskan reaksi yang kita perbuat saat ini. Setiawati (2012) mengemukakan bahwa pengungkapan diri (self disclosure) adalah proses menghadirkan diri dalam kegiatan berupa berbagai topik seperti informasi yang akrab, informasi perilaku, sikap, membagi perasaan, keinginan, motivasi, dan ide. Keterbukaan diri adalah jenis komunikasi dimana individu mengungkapkan informasi tentang dirinya yang biasanya disembunyikan atau tidak diceritakan kepada orang lain. Istilah keterbukaan diri mengacu pada pengungkapan informasi secara sadar (Devito, 2011: 64) Pengungkapan diri atau self disclosure dapat diartikan sebagai pemberian informasi tentang diri sendiri kepada orang lain. Informasi yang diberikan tersebut dapat mencakup berbagai hal seperti pengalaman hidup, perasaan, emosi, pendapat, cita-cita, dan lain sebagainya. Pengungkapan diri haruslah dilandasi dengan kejujuran dan keterbukaan dalam memberikan informasi, atau dengan kata lain apa yang disampaikan kepada orang lain hendaklah bukan merupakan suatu topeng pribadi atau kebohongan belaka sehingga hanya menampilkan sisi yang baik saja. Gambaran penyesuaian diri remaja dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2: Distribusi Frekuensi dan Persentase Kepercayaan Diri Siswa Berpedapat di Depan Kelas (N=204) Kategori Rentang skor Responden Persentase Rendah 108 61 29,9% Jumlah 204 100% Berdasarkan hasil pengolahan data yang diperoleh dari responden dapat diketahui bahwa 143 responden memiliki tingkat kepercayaan diri sedang atau sebesar 70,1%, dan sisanya 61 orang memiliki tingkat kepercayaan diri tinggi atau sebesar 29,9%. Percaya Diri adalah meyakinkan pada kemampuan dan penilaian (judgement) diri sendiri dalam melakukan tugas dan memilih pendekatan yang efektif. Hal ini termasuk kepercayaan atas kemampuannya menghadapi lingkungan yang semakin menantang dan kepercayaan atas keputusan atau pendapatnya. Sedangkan kepercayaan diri adalah sikap positif seorang individu yang memampukan dirinya untuk mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya. Setianingsih (2015) mendefinisikan kepercayaan diri merupakan modal dasar keberhasilan di segala bidang. Pendapat tersebut dapat diartikan bahwa kepercayaan diri merupakan titik awal yang dapat menentukan pencapaian cita-cita atau impian yang ada di dalam diri individu. Dengan kata lain, awal tercapainya cita-cita seseorang ditentukan oleh keyakinan kuat dalam diri untuk meraih cita-cita yang didambakan. Pendidikan di sekolah juga merupakan lingkungan yang sangat berperan penting dalam menumbuhkembangkan kepercayaan diri anak. Individu yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi akan terlihat lebih tenang, tidak memiliki rasa takut, dan mampu memperlihat kan kepercayaan dirinya setiap saat. Sedangkan bagi mereka yang tidak percaya diri, setiap kegagalan mempertegas rasa tidak mampu mereka. Tidak adanya percaya diri dapat mewujud dalam bentuk rasa putus asa, rasa tidak berdaya, dan meningkatnya keraguan kepada diri sendiri. Selain itu, percaya diri yang berlebihan dapat membuat orang tampak sombong, terutama bila ia tidak mempunyai keterampilan sosial. Kepercayaan diri juga sangat penting bagi seseorang untuk dapat mengembangkan potensinya. Jika seseorang memiliki bekal kepercayaan diri yang baik, maka individu tersebut akan dapat mengembangkan potensinya dengan mantap (Fahmi & Slamet, 2017). Kepercayaan diri membuat siswa berani mengemukakan pendapat ketika diperintahkan guru maupun secara sukarela. Kepercayaan diri membantu siswa mencapai prestasi dan hasil belajar yang lebih baik lagi. Hasil analisis korelasi antara pengungkapan diri (self-disclosure) dengan kepercayaan diri siswa dalam berpendapat di depan kelas dipaparkan pada Tabel 3. Variabel N r-hitung Sign Pengungkapan Diri (Self-Disclosure) 143 0,415 0.000 Kepercayaan Diri Tabel 3: Pengungkapan Diri (Self Disclosure) dan Kaitanya dengan Kepercayaan Diri Siswa Data pada Tabel 3 memperlihatkan besarnya nilai koefisien korelasi antara variabel pengungkapan diri (self-disclosure) (X) dengan kepercayaan diri (Y), yaitu 0,415 dengan signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara pengungkapan diri (self-disclosure) dengan kepercayaan diri siswa dalam hal berpendapat di depan kelas. Artinya, jika semakin tinggi pengungkapan diri (self-disclosure) maka kepercayaan dirinya akan semakin baik. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2014) hubungan antara kepercayaan diri dengan pengungkapan diri (self disclosure). Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan sangat signifikan antara kepercayaan diri dengan pengungkapan diri dengan nilai koefisien korelasi (r) = 0.551 dan probabilitas kesalahan (p) < 0.01. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kepercayaan diri maka semakin tinggi pula pengungkapan yang dilakukan. Sebaliknya semakin rendah kepercayaan diri maka semakin rendah pula pengungkapan yang dilakukan. Selanjutnya, Rahmadhaningrum (2013) menguji hubungan kepercayaan diri dan pengungkapan diri siswa SMA terbuka Kepanjen. Hasil penelitian menunjukkan kepercayaan diri siswa SMA Terbuka sebagian besar berada dalam kategori sedang sebanyak.pengungkapan diri siswa SMA Terbuka sebagian besar berada dalam kategori sedang. Ada hubungan antara kepercayaan diri terhadap pengungkapan diri remaja dengan nilai r = 0,463, nilai p = 0,001 < 0,05, menunjukkan bahwa semakin keterbukaan diri kepercayaan diri maka semakin tinggi pengungkapan diri. 5. Kesimpulan Berdasarkan penelitian dan pembahasannya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (a) pengungkapan diri (self-disclosure) siswa secara umum berada pada kategori sedang, (b) kepercayaan diri siswa dalam hal mengemukakakn pendapat di depan kelas secara umum berada pada kategori sedang, (c) terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pengungkapan diri (self-disclosure) dengan kepercayaan diri siswa dalam hal mengemukakan pendapat di depan kelas. Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti mengemukakan beberapa saran, sebagai berikut: (a) perlu adanya tindak lanjut untuk meningkatkan self disclosure siswa, terlebih jika memang ada permasalahan yang membutuhkan keterbukaan diri siswa yang bersangkutan. Dalam hal ini orang tua juga dapat membantu karena berdasarkan hasil penelitian terdapat pengaruh lingkungan yang dalam hal ini termasuk orang tua, (b) bagi siswa diharapkan agar memiliki kesadaran untuk lebih meningkatkan self disclosure mereka khususnya jika informasi tersebut memang penting dan justru mampu membantu permasalahan serta perkembangan diri mereka, (c) peneliti selanjutnya dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan rujukan untuk meneliti permasalahan tentang pengungkapan diri (self-disclosure) dan kepercayaan diri secara lebih luas berkaitan dengan faktor internal dan eksternal lainnya. Referensi [1]Ashali, H. L., Wagimin, & Hidayat, R. R. (2015). Kepercayaan Diri Ditinjau Dari Self-Disclosure dan Tingkat Ekonomi Orangtua pada Siswa SMP di Sukoharjo. CONSILIUM : Jurnal Program Studi Bimbingan Dan Konseling, 3(June). [2]DeVito, J. A. (2011). Komunikasi antar manusia. Jakarta: Professional Books. [3]Fahmi, N. N., & Slamet, S. (2017). Layanan Konseling Kelompok Dalam Meningkatkan Rasa Percaya Diri Siswa Smk Negeri 1 Depok Sleman. Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam, 13(2), 69–84. https://doi.org/10.14421/hisbah.2016.132-05 [4]Fatchurahman, M., & Pratiko, H. (2012). Kepercayaan Diri, Kematangan Emosi, Pola Asuh Orang Tua Demokratis dan Kenakalan Remaja. Persona:Jurnal Psikologi Indonesia, 1(2). https://doi.org/10.30996/persona.v1i2.27 [5]Gainau, M. B. (2012). Keterbukaan Diri. Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri (STAKPN) Papua, 12–36. [6]Ghufron, M. N., & Risnawita, R. S. (2010). Teori-Teori Psikologi. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. [7]Hakim, T. 2005. Mengatasi Rasa Tidak Percaya Diri. Jakarta: Purwa Suara. [8]Kumalasari, A. G., & Desiningrum, D. R. (2016). Hubungan Antara Dukungan Sosial Guru Dengan Pengungkapan Diri (Self Disclosure) Pada Remaja. Empati, 5(4), 640–644. [9]Lauster, P. (2010). Tes Kepribadian.Jakarta : Gaya Media Pratama. [10]Racmat, J. (2000). Psikolgi Komunikasi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. [11]Rahmadhaningrum, A. (2013). Hubungan keterbukaan diri (self-disclosure) dengan interaksi sosial remaja di SMA Negri 3 Bantul Yogyakarta. 2. [12]Rahmamawati (2014). Skripsi Hubungan keterbukaan Diri dengan kepercayaan diri interpesona pada siswa VIII SMP N 1 Melati Slema. Yokyakarta. [13]Retno Puspito Sari, Tri Rejeki A. & Achmad M.M. (2006). Pengungkapan Diri Mahasiswa Tahun Pertama Universitas Diponegoro Ditinjau dari Jenis Kelamin dan Harga Diri. Jurnal Psikologi Universitas Diponegoro, 3(2): 11-25. [14]Riduwan. (2010). Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula. Bandung: Alfabeta. [15]Setianingsih, E. S. (2015). KETERBUKAAN DIRI SISWA (Self Disclosure). Journal of Chemical Information and Modeling, 2(2), 1689–1699. [16]Setiawati, D. (2012). Efektivitas model knap untuk meningkatkan keterbukaan diri siswa SMA. Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan, 13(1), 17–26. http://ejournal.unesa.ac.id/article/8301/75/article.pdf [17]Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.

ABSTRAKSIKonflik merupakan salah satu fenomena sosial yang lumrah terjadi dalam masyarakat. Begitu juga halnya di provinsi Maluku Utara. Konflik yang muncul adalah berhubungan dengan wilayah perbatasan antara Kabupaten Halmahera Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat. Konflik batas wilayah inilah mendorong peneliti tertarik untuk meneliti gejala sosial yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan faktor-faktor penyebab konflik, mendiskripsikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari terjadinya konflik, dan mendeskripsikan prospek penyelesaian batas wilayah.Manfaat penelitian adalah untukmemberikan sumbangsi pemikiran bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam upaya penyelesaian konflik wilayah antara kabupaten halmahera Utara dengan kabupaten halmahera Barat, serta menjadi bahan acuan kerjasama antar kedua kabupaten untuk menyelesaikan tapal batas.Dengan melihat masalah ini peneliti menggunakan teori Lewis Coser. Konflik merupakan perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang sedang berkonflik bukan hanya berniat untuk memperoleh barang yang dimaksud tetapi juga berniat untuk menghancurkan lawannya. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptifserta lokasi penelitian di kantor Gubernur Maluku Utara dan desa-desa penyangga. Pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi dan wawancara mendalam terhadap tokoh-tokoh masyarakat enam desa serta pejabat pemerintah sebagai informan.Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa faktor penyebab konflik yakni meliputi: faktor Potensi Alam,faktor lahirnya Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1999tentang Pembentukan dan Penataan Beberapa Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara Dalam Wilayah Provinsi Tingkat I Maluku, dan faktor lahirnya Undang-undang No 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara.Sehingga konflik wilayah berkepanjangan yang selanjutnya berakibat pada timbulnya "dampak konflik" berupa terjadinya dualisme sistem pemerintahan tingkat desa maupun kecamatan, dampak Dalam Bidang Politik. dampak dalam pelaksanaan pelayanan administrasi pendataan kependudukan dan pelayanan KTPdan dampak dalam bidang sosial. Prospek penyelesaian konflik wilayah ini harus ada ketegasan Pemprov Malut dalam menyelesaikan serta merevisi PP No 42 tahun 1999 yang tidak merekrut aspirasi rakyat enam desa.1 Merupakan skripsi penulis2 Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRATKata kunci: Konflik, batas wilayah, konflik/antagonisme.A. PendahuluanSebelum era otonomi daerah, di Indonesia hanya terdapat 27 provinsi dan 277 kabupaten/kotamadya. Setelah otonomi daerah, jumlah tersebut membengkak menjadi 34 provinsi dan 511 kabupaten/kota bahkan lebih dengan tingkat akselerasi pemekaran yang terhitung luar biasa dan sebagaimana diduga sebelumnya, menciptakan ruang-ruang potensi masalah baru. Pemekaran suatu daerah menjadi beberapa daerah otonom baru berakibat berubahnya batas-batas wilayah daerah baik secara administratif maupun geospasial (keruangan), yang menjadi esensi munculnya permasalahan serius. Permasalahan tersebut adalah Konflik batas wilayah (Harmantyo, 2007).Sekilas tidak ada persoalan terkait batas-batas administratif dan geografi ini karena di setiap Undang-Undang yang memayungi pembentukan daerah otonom baru tersebut selalu dicantumkan batas-batas antara daerah satu dengan daerah lain walaupun batas-batas tersebut sangat makro. Akan tetapi kondisi di lapangan seringkali lebih rumit dari pada yang diperkirakan sebelumnya.Dalam praktiknya, proses Penyelesaian konflik batas wilayah tidak selalu dapat dilaksanakan dengan lancar, bahkan ada kecenderungan jumlah sengketa/konflik batas antar daerah meningkat. Dari melihat kenyataan praktis, teridentifikasi beberapa penyebab konflik terkait batas wilayah ini, antara lain :1. Yuridis, yakni tidak jelasnya batas daerah dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah.2. Ekonomi, yakni Perebutan Sumber Daya (SDA, Kawasan Niaga/ Transmigrasi, Perkebunan).3. Kultural, yakni Isu terpisahnya etnis atau sub etnis.4. Politik & Demografi, yakni Perebutan pemilih & perolehan suara bagi anggota Legislatif/Eksekutif.5. Sosial, yakni Munculnya kecemburuan sosial, riwayat konflik masa lalu, isu penduduk asli dan pendatang.6. Pemerintahan, yakni Jarak ke pusat pemerintahan, diskriminasi pelayanan, keinginan bergabung ke daerah tetangga.Provinsi Maluku Utara juga rupanya tidak terhindar dari konflik daerah pemekaran. Paling tidak ada beberapa titik konflik yang hingga saat kenyataan ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Salah satu Titik konflik yang rawan adalah yang terjadi antara Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat yang melibatkan wilayah enam desa sengketa, yaitu Desa Pasir Putih, Desa Bobane Igo, Desa Tetewang, Desa Akelamo Kao, Desa Akusahu, dan Desa Dum-Dum. Konflik ini sifatnya menahun semenjak terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2003 hingga saat ini, persoalan tidak kunjung usai.Konflik dapat dirasakan dalam proses interaksi antara kedua belah pihak (aksi-reaksi) dalam upaya mencapai kesepakatan yang diperlukan dalam menentukan beberapa titik batas yang selama inisulit dicapai kesepakatannya. Intensitas konflik semakin meningkat dan jelas seiring dengan bergulirnya "era otonomi daerah" ketika Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mulai mengintensifkan kegiatan penataan batas wilayah dan mendapatkan reaksi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat berupa disepakatinya titik batas daerah.Sejak berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999, Indonesia sering disebut dalam era otonomi daerah. Daerah otonom diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Demikian juga setelah UU tentang Pemerintahan Daerah tersebut diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004, prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab tetap menjadi prinsip dalam penyelenggaraan kewenangan daerah otonom. Berbagai implikasi kemudian muncul karena implementasi UU yang baru tersebut, satu diantaranya yaitu bahwa daerah menjadi memandang sangat penting perlunya penegasan batas daerah. Salah satu sebabnya juga seperti disampaikan diatas adalah karena daerah menjadi memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya. Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua kemungkinan akibat negatif. Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah.Dalam hal ini persoalan batas daerah menjadi sebuah konflik kelembagaan yang berkepanjangan antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat. Sentrum konflik terkait Enam Desa Pasca pemekaran daerah di Provinsi Maluku Utara itulah yang sampai hari ini belum mampu terselesaikan meskipun berbagai pihak telah berupaya memfasilitasi. Konflik selain pemekaran kabupaten juga Konflik yang terjadi diperbatasan ini ketika adanya pembentukan kecamatan malifut. Akibat dari pemekaran kecamatan malifut dengan menggabungkan enam desa wilayah wilayah kecamatan jaiololo maka penolakan di enam desa terjadi. Penolakan masyarakat enam desa tersebut dikarenakan ketidak inginan untuk menjadi wilayah bagian dari kecamatan malifut. Namun penolakan dari enam desa ini tidak mendapat tanggapan apa-apa dari pemerintah. Ada juga menjadi dampak terjadinya konflik sosial akibat lambannya respon pemerintah atas aspirasi masyarakat enam desa, dampak selanjutnya masyarakat enam desa menolak mendapat pelayanan dari kecamatan malifut dan hanya menerima pelayanan dari kecamatan jailolo. Walaupun demekian realitasnya secara administrastif wilayah enam desa menjadi bagian dari wilayah administrasi kecamatan malifut.Penolakan masyarakat enam desa ini didasari bahwa sejak awal mereka telah menolak bergabung dengan kecamatan malifut dan tetap menjadi bagian dari kecamatan jailolo, sehingga masyarakat menganggap bahwa sangat realistis jika enam desa menjadi bagian dari kabupaten Halmahera Barat. Dengan dasar itulah, maka pemerintah kabupaten Halmahera Barat memberikan pelayanan kepada enam desa. Disinilah konflik perebutan wilayah enam desa semakin mencuat baik antar Pemerintah maupun antar masyarakat. Jelas ini memancing banyak pertanyaan untuk bisa dijawab. Ada banyak faktor, aktor dan kepentingan yang bermain sehingga upaya penyelesaian konflik tidak sesederhana yang dibayangkan banyak pihak. Rumusan masalah, yakni faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Konflik Wilayah Antara Kabupaten Halmahera Utara dengan Halmahera Barat ? Dampak-dampak apakah yang timbul dari terjadinya konflik Tersebut ? dan Bagaimanakah prospek penyelesaian batas wilayah ini dari prespektif politik ? Tujuan penelitian untuk Mendiskripsikan faktor-faktor penyebab dari terjadinya konflik Perebutan Wilayah Antara Kabupaten Halmahera Utara dengan Halmahera Barat, Mendiskripsikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari terjadinya konflik Tersebut dan mendiskripsikan prospek penyelesaian Konflik wilayah ini dari prespektif politik.Adapun manfaat penelitian secara teoritis, yakni dimanfaatkan bagi pengembangan kajian-kajian Ilmu Politik dan Pemerintahan, khususnya yang terkait dengan Manajemen Konflik, Dinamika Politik Lokal, dan Sosialogi Politik dan Ilmu pengetahuan secara umum, sedangkan secara Praktis, manfaat hasil penelitian ini sebagai sumbangsi pemikiran bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam upaya penyelesaian konflik wilayah antara skabupaten halmahera Utara dengan kabupaten halmahera Barat, serta menjadi bahan acuan kerjasama antar kedua kabupaten untuk menyelesaikan tapal batas yang disengketakan.B. Tinjauan PustakaKonflik berasal dari kata kerja Latin configere yang berarti saling memukul. konflik adalah suatu tindakan salah satu pihak yang berakibat menghalangi, menghambat, atau mengganggu pihak lain dimana hal ini dapat terjadi antar kelompok masyarakat ataupun dalam hubungan antar pribadi. Istilah konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti percekcokan, perselisihan, pertentangan. Menurut asal katanya, istilah 'konflik' berasal dari bahasa Latin 'confligo', yang berarti bertabrakan, bertubrukan, terbentur, bentrokan, bertanding, berjuang, berselisih, atau berperang.Lewis Coser. Konflik merupakan perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan-tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber-sumber kekayaan yang persediaannya tidak mencukupi, dimana pihak-pihak yang sedang berkonflik bukan hanya berniat untuk memperoleh barang yang dimaksud tetapi juga berniat untuk menghancurkan lawannyakan, bertanding, berjuang, berselisih, atau berperang.Hubungan yang konfrontatif antar kelompok sosial maupun Institusi Pemerintahan yang terjadi karena benturan kewenangan, tujuan serta ketidakcocokan dalam kehidupan sosial meliputi nilai budaya, geografi maupun sejarah. Begitu juga konflik yang terjadi di wilayah perbatasan antara kabupaten Halmahera Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat. Dilihat dari unsur yang terlibat secara umum, konflik di Perbatasan kabupaten Halmahera Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat dapat di kategorikan sebagai berikut. Konflik antara masyarakat dengan pemerintah, konflik antara masyarakat dengan masyarakat serta konflik antara Pemerintah dengan Pemerintah (Zaiyardam dan Efendi, 2009: 11).C. Metodologi PenelitianMetode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif, yang mana penelitian ini untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dengan mengadakan akumulasi data yang relevan, menerangkan hubungan serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatau masalah yang ingin dipecahkan. pelaksanaan penelitian dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif mengacu pada pengumpulan dan penyusunan data, serta meliputi analisis, interpretasi tentang arti data tersebut, selain itu data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti (Moleong, 2007).Pada dasarnya penelitian ini mempergunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, data yang didapatkan langsung dari sumber pertama, seperti data hasil wawancara atau kuesioner. Sementara itu data sekunder yakni dokumen-dokumen dan data-data pelengkap lainnya. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi informan kunci adalah Pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halut-Halbar sementara informan biasa adalah Warga Masyarakat di Wilayah Desa Penyangga yaitu Desa Pasir Putih, Desa Bobane Igo, Desa Tetewang, Desa Akelamo Kao, Desa Akusahu, dan Desa Dum-Dum. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yakni dilakukan dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara atau daftar wawancara bahkan dilakukan dengan cara proses pengamatan atau observasi. Lokasi dalam penelitian ini adalah Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara. Dalam penelitian ini penulis juga menambahkan lokasi penelitian untuk mencari data pelengkap sesuai dengan masalah yang dibahas yang bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat dan pada wilayah perbatasan yang menjadi sentral sengketa perebutan antara kedua Kabupaten yang meliputi: Desa Dumdum, Desa Akesahu, Desa Akelamo, Desa Tetewang, Desa Bobane Igo dan Desa Pasir Putih.Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif dari Miles dan Heuberman (2001), yakni analisis data yang dilakukan secaraterus menerus sejak awal sampai selesainya penelitian secara bersamaan, yaitu sebagai berikut :1. Reduksi DataData yang diperoleh dari lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan rinci. Laporan lapangan oleh peneliti direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema atau polanya yang terfokus pada masalah yang kaji.2. Display DataLangka ini memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Dengan kata lain hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam bentuk tertentu, yakni sistematis dan sederhana dengan sosoknya yang lebih mantap dan utuh.3. VerifikasiVerifikasi data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlansung sejak awal dan selama proses pengumpula data, peneliti menganalisis data yang dikumpulkan, yaitu mencari tema, pola, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul dan berkaitan dengan masalah yang menjadi focus penelitian.D. PembahasanBerdasarkan temuan dari penilitian di lapangan maka faktor penyebab konflik wilayah antara Kabupaten Halmahera Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat, yakni :1. Faktor Potensi AlamSejak 2003 pemekaran kabupaten Halmahera Utara dan kabupaten Halmahera Barat (pemindahan wilayah administratif dari Kota Ternate Kabupaten Maluku Utara (Dahulu) ke Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat (sekarang) wilayah enam desa yang disengketakan antara Pemda Kabupaten Halmahera Utara dengan Pemda Kabupaten Halmahera Barat merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (seperti emas dan perak) yang masih belum tereksplorasi dengan maksimal. PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) merupakan perusahaan eksploitasi tambang di sekitar Kawasan Gosowong, tepatnya di tiga lokasi, yakni Toguraci (Gosowong Barat), Gosowong Utara, dan Gosowong Selatan.Perusahaan tambang yang bekerja sama dengan pihak asing (Australia) yang diduga merupakan sumber keuangan daerah dan bahkan sumber pendapatan para elit lokalsehingga menjadi menarik dipihak Pemkab. Halut maupun Pemkab Halbar untuk diperebutkan. Sejak dari eksplorasi awal di tahun 1992 dan mengetahui kandungan di sana ada 20 ribu ton deposit biji logam dengan kadar emas dan perak yang tinggi, maka kontra karya antara pemerintah RI dan PT NHM di tandatangani pada tanggal 28 April 1997. persetujuan kontrak karya berdasarkan keputusan Presiden RI Nomor B 143 / Press/ 3/ 1997 tertanggal 17 Maret 1997. luas wilayah kontrak karya pada waktu ditandatangani adalah 1.6772.967 Ha. dan memulai eksploitasi di awal tahun 1999 silam sebelum Maluku Utara berpisah dengan Maluku Ambon. NHM merupakan perusahaan asing yang mengusai saham untuk melakukan eksploitasi tambang mineral di Kawasan sengketa enam desa oleh Pemda Kab. Halut dengan Kab. Halbar, sehingga sebagian besar masyarakat Maluku Utara menganggap bahwa konflik batas wilayah ini karena adanya sumber daya alam yang dikelola PT. NHM. argumentasi ini sebagaimana dinyatakan oleh informan di enam desa sengketa.Menurut, Abyan Sofyan (Biro Pemerintahan Halbar) mengatakan penyebab konflik adalah kepentingan sumber daya alam, namun itu berada pada level pemerintah untuk kepentingan pendapatan daerah, sedangkan penyebab konflik di level masyarakat, yakni munculnya PP No. 42 Tahun 1999 yang sejak awal sudah terjadi penolakan oleh masyarakat enam desa, namun tidak ditanggapi oleh pemerintah.Camat (versi Halut), mengatakan konflik batas wilayah antara Kabupaten Halut dengan Halbar sesunggunya adalah konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam yang dikelola oleh salah satu perusahan tambang emas (PT. Nusa Halmahera Mineral), yang eksistensinya sejak tahun 2003 berada dalam wilayah administratif Pemda Halut. Konflik wilayah ini juga terkait dengan perebutan royalty dari pihak PT. NHM untuk meningkatkan pendapatan daerah yang selama ini diperoleh oleh Pemda Halut sebagai pemilik wilayah eksploitasi tambang emas.2. Peraturan PemerintahAturan hukum merupakan arah kompas dan sandaran kehidupan bagi aktivitas manusia yang dibuat berdasarkan kepentingan semua pihak secara bersama. Oleh sebab itu menghasilkan sebuah aturan hukum oleh pemerintah harus mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat.Sekian lama aturan hukum selalu dibanggakan yang dianggap sebagai master dasar pacuan untuk melangka ke arah yang lebih baik. Namun terkadang luntur dan tidak semanis arti hukum yang sesungguhnya sebagaimana dinikmati masyarakat enam desa sengketa antara Kab. Halut-Halbar.Sebelum PP No. 42 Tahun 1999 dikeluarkan oleh Pemerintah, di era tahun 1970-an, tepatnya pada tahun 1975 di wilayah Kabupaten Maluku Utara diadakan transmigrasi lokal, yaitu penduduk dari 16 desa dari kecamatan Makian pulau yang dipindahkan ke wilayah kecamatan Kao, sebagai akibat bahaya meletusnya gunung KieBesi di pulau Makian Kabupaten Daerah Tingkat II Maluku Utara sebagaimana termaktub pada permulaan diktum PP. Perpindahan ini dilakukan secara bedol atau mengangkat semua sarana dan prasarana baik perangkat pemerintahan maupun masyarakat untuk dipindahkan ke daratan Halmahera yang merupakan bagian dari tanah adat masyarakat Kao.Sejak mendiami di wilayah baru daratan Halmahera masyarakat Makian pulau telah menjalani hubungan baik dengan warga disekitarnya, termasuk dengan masyarakat Kao, kondisi ini terpelihara dengan baik diantara masyarakat sudah ikatan kekeluargaan akibat perkawinan yang terjalin antar komunitas. Namun kondisi yang sudah terjalin baik ini akhirnya harus sirna ditelan zaman akibat kepentingan elit politik lokal untuk kekuasaan dan penguasaan dengan mendorong sebuah PP No. 42/1999 tentang Pembentukan Kecamatan Malifut dan selanjutnya akan diperjuangkan menjadi Kabupaten Malifut masa depan.Menurut Ichwan Hamza (Biro Pemerintaha Prov. Malut) mengatakan penyeban konflik di enam desa dan sekitarnya adalah munculnya PP No. 42 tahun 1999 tentang pembentukan Kecamatan Malifut yang memasukan enam desa menjadi wilayah administratifnya. Sementara warga masyarakat enam desa menolak masuk ke kecamatan malifut karena alasan factor sejarah dan kedekatan emosional.Munculnya PP No. 42 Tahun 1999 ini dianggap sebagai pemicu kasus yang terjadi pada enam desa sengketa yang diperebutkan oleh Pemkab. Halmahera Utara dengan Pemkab. Halmahera Barat hingga saat ini. Penolakan warga masyarakat enam desa atas gagasan pemekaran dan penggabungan wilayah lebih disebabkan aspirasi masyarakat enam desa yang sejak awal menolak untuk menjadi bagian dari wilayah kecamatan Malifut (yang selanjutnya menjadi wilayah administratif Kab. Halut) dipaksakan oleh pemerintah untuk tetap menjadi bagian dari kecamatan Malifut.3. Undang-Undang Pembentukan DaerahDengan lahirnya Undang-undang ini tahun 2003 konflik kembali mencuat ke permukaan, yakni konflik level pemerintah dalam perebutan wilayah antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tentang wilayah enam desa yang juga telah dipermasalahkan saat pembentukan Kecamatan Malifut tahun 1999. Demikian juga kasus yang terjadi saat itu hingga kini mengenai penolakan masyarakat untuk bergabung dengan Kecamatan Malifut yang adalah wilayah administratif Pemerintahan Kab. Halmahera Utara menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara. Pada konteks itu, maka masyarakat enam desa terus menyuarakan protes bahwa mereka tetap menolak bergabung atau digabungkan dengan Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara dan menganggap bahwa sangat realistis jika enam desa menjadibagian dari Kabupaten Halamhera Barat karena faktor historis dan kedekatan emosional. Dengan dasar tersebut maka Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat memberikan pelayanan ke enam desa.Dampak konflik yang terjadi meliputi:1. Dampak Dalam Dualisme Sistem PemerintahanHal ini berdasarkan temuan lapangan bahwa Realitas menunjukan wilayah enam desa memiliki dua pusat pemerintahan (ada dualisme kepemimpinan), yakni pemerintah Kecamatan Kao Teluk dengan pusat ibu kota Kecamatan di Desa Dum dum (Versi Halut) dan pemerintah Kecamatan Jailolo Timur dengan pusat ibu kota kecamatan berada di Desa Akelamo Kao (Versi Halbar) yang dilengkapi dengan fasilitas kantor camat. Pada tingkat desa juga terjadi hal yang sama, yakni setiap desa memiliki dua kepala desa yang mewakili masing-masing kabupaten, yakni Kades versi Halut dan Kades versi Halbar. Adanya dualisme kepemimpinan ini, maka system pemerintahan desa di wilayah penyangga Kab. Halut dan Halbar memiliki dua belas kepala desa.Dalam study penelitian yang dilakukan juga bahwa dari jumlah enam desa yang berada di Kecamatan Kao Teluk dan Jailolo Timur, dapat diklasifikasikan 4 desa memiliki kecenderungan lebih besar bergabung ke Kabupaten Halmahera Barat dan hanya 2 desa yang bergabung ke Kabupaten Halmahera Utara. Tabel dibawah ini dapat menjelaskan kondisi dimaksud.2. Dampak Dalam Bidang PolitikDalam hal pemilihan kepala daerah dan Pemilu Legislatif terjadi dua kubu Panitia Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum tingkat Kabupaten. Warga yang setuju pada Kabupaten Halmahera Utara mengikuti KPU Halmahera Utara dan warga yang setuju dengan Kabupaten Halmahera Barat mengikuti KPU Halmahera Barat. Hal ini nampak hingga pada Pemilukada tahun 2010 yang lalu, sebagaimana pernyataan informan berikut. Demikian juga ribuan warga yang berada dalam enam desa sengketa tidak bisa menyalurkan hak pilihnya alias golput dalam pemilihan presiden 2014, akibat tidak disalurkan sejumlah logistik pemilu ke desa tersebut. angka golongan putih (golput) dalam pilpres di enam desa disebabkan karena warga enam desa tidak mendapat surat suara maupun kotak suara. Hak pilih mereka sudah dialihkan ke kabupaten Halmahera Utara (Halut).Menurut Hamid Londo (Ketua Pemuda Enam Desa) pada wawancara telpon mengatakan, pemerintah Halut sengaja mendramatisi warganya untuk tidak memberikan hak politik melalui TPS yang disalurkan dari pemerintah Halbar. "Untuk surat suara maupun anggota dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) maupun Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa tidak disediakan oleh KPU Halbar dan KPUMalut. KPU ingin kami dari enam desa berikan hak politiknya di kabupaten Halut, sedangkan KTP dan jiwa pilih kami kebanyakan dari kabupaten Halbar.3. Dampak Dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pendataan Kependudukan dan Pelayanan Pengadaan KTPKesulitan pendataan penduduk oleh Kabupaten Halmahera Utara di enam desa menyebabkan mereka tidak memiliki status kependudukan yang jelas. Padahal realitas menunjukan bahwa wilayah enam desa merupakan wilayah administratif Kab. Halut, namun pelayanan baik pelayanan publik maupun pelayanan pemerintahan juga dilakukan oleh pemerintah Kab. Halbar. Fakta tersebut terlihat pada akses masyarakat enam desa dalam pembuatan KTP dan Akte Kelahiran dominan dilayani oleh Pemkab. Halbar. Bahkan dalam akses pembuatan KTP oleh masyarakat di enam desa sebagian besar memiliki KTP domisili Kabupaten Halmahera Barat, walaupun terdapat sebagian masyarakat yang juga memiliki KTP Kab. Halut.4. Dampak Dalam Bidang SosialBerdasarkan temuan lapangan bahwa Pemda Halbar membangun SD, SMP dan SMA di Bone Igo. dan oleh Pemda Halut masyarakat diberikan bantuan melalui dana community development dari PT. NHM berupa, seng rumah, semen dan beras. Sarana kesehatan merupakan salah satu komponen yang sangat vital dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk. Karena didasari begitu pentingnya aspek kesehatan, maka pemerintah di berbagai level selalu memberikan perhatian khusus pada dimensi ini. Tak terkecuali kedua Pemda, yakni Pemda Halut dan Halbar juga turut memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat di enam desa adalah dengan membangun berbagai sarana infrastruktur di wilayah enam desa.berdasarkan temuan lapangan bahwa presentase keberpihakan pelayanan kesehatan lebih tinggi dilaksanakan oleh Pemda Kab. Halbar dengan banyaknya fasilitas 14 yang terbagi dari 1 puskesmas, 1 Pustu dan 12 Posyandu, sementara Kab. Halut dengan jumlah 8 unit yang terbagi 2 Puskesmas pembantu/pustu dan 6 Posyandu.Prospek Penyelesaian konflik wilayahsangatlah dibutuhkan ketegasan Pemprov Malut dalam menetapkan persoalan batas wilayah antar kabupaten di Maluku Utara, karena pendapat informan lebih menyentuh pada perhatian Pemerintah Provinsi bahwa untuk persoalan batas wilayah khususnya 6 desa yang menjadi rebutan Pemda Halut dan Halbar harus diselesaiakan oleh Pemprov sebagaimana diisyaratkan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yakni apabila ada sengketa antar kabupaten/kota dalam suatu wilayah Provinsi maka menjadi kewenangan Provinsi untuk menetapkan dan bersifat final dan Pemerintah kabupaten/kota wajib hukumnya untuk tunduk dan mentaatinyadan apapun isi keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.Menurut Obyan Sofyan (Biro Kab. Halbar), mengatakan selain sebagai kepala pemerintah Daerah, Gubernur Malut juga sebagai wakil dari pemerintah pusat yang menerima pelimpahan wewenang pemerintahan sebagai wakil pemerintah di wilayah tertentu sebagai asas dekonsentrasi.Menurut Kades Desa Dum-dum (versi Halbar), mengatakan bahwa Pemkab harus membuat dan menegakan penetapan batas wilayah antar desa serta harus dengan melibatkan pihak kesultanan, karena persoalan batas wilayah ini sudah ditetapkan sejak masa pemerintahan 4 (empat) kesultanan sehingga untuk menyesuaikan dan menetapkan tapal batas harus melibatkan pihak kesultanan serta merevisi PP No 42 tahun 1999E. PenutupA. KesimpulanBerdasarkan uraian pembahasan dan analisis diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:1. Bahwa persoalan batas desa penyangga yang masih menggunakan batas alamiah memang masih relevan sampai saat ini dan digunakan sebagai dasar penataan batas desa sebagaimana isyarat Pemendagri No. 27 Tahun 2006 yang kemudian dituangkan dalam sebuah regulasi daerah untuk dijadikan legitimasi bagi masing-masing pemerintah kabupaten, karena batas desa terutama desa-desa penyangga, sangat berpotensi memunculkan konflik karena menyangkut dengan pengelolaan SDA di areal desa penyangga kecamatan, serta kabupaten tersebut.2. Adanya dualisme pemerintahan dalam satu desa sehingga mengganggu aktifitas pelayanan publik oleh pemerintah desa, dan mengacaukan administrasi kependudukan dan hal-hal administrasi lainnya karena hampir di semua desa penyangga tidak memiliki data tentang peta wilayah.3. Adanya potensi dan pengelolaan SDA di wilayah-wilayah desa penyangga antar kecamatan serta kabupaten sebagai pemicu (sumber) munculnya persoalan batas desa, kecamatan serta kabupaten.4. Persoalan batas wilayah sangat berpengaruh pada efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik yang menyangkut dengan perolehan hak-hak masyarakat di bidang pemerintahan, politik, sosial karena merupakan urusan yang sifatnya wajib dijalankan oleh pemerintah daerah.5. Dampak yang dapat diidentifikasi terjadi pada aspek pelayanan administrasi KTP yaitu terjadinya dualisme kewenangan pemberian data yuridis atas identitas kependudukan pada sebagian besar masyarakat enam desa.Disamping itu adanya ketidakpastian kewenangan dalam pelayanan public lainnya karena kekaburan batas wilayah.6. Terdapat dua faktor hukum yang menjadi permasalahan yaitu pertama substansi hukum disebabkan oleh proses pembentukan Undang-undang/PP yang terlalu tergesa, kaburnya pengaturan tentang batas wilayah, dan kedua kurangnya sosialisasi Undang-undang pemekaran wilayah.B. Saran1. Butuh kearifan bersama pemerintah daerah yang wilayahnya berbatasan untuk menata batas-batas wilayahnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor non hukum yang diyakini oleh masyarakat desa sejak turun temurun berupa penggunaan tanda alamiah sebagai pembatasan suatu wilayah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pemendagri No. 27 tahun 2006 tentang Penegasan Batas Desa, Jo. Pemendagri No. 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.2. Pemda Provinsi harus memfasilitasi pemda kabupaten dalam melakukan penetapan dan penegasan batas wilayah pemerintahan antar kabupaten yang berpedoman pada batas-batas alamiah yang telah digunakan masyarakat untuk menandai batas wilayah desa-desa mereka sebagai dasar penegasan batas wilayah kecamatan dan kabupaten, sebagaimana sebagaimana Pemendagri No. 1 tahun 2006. Jo Pemendagri No. 27 tahun 2006.3. Penetapan dan penegasan batas wilayah ini kemudian harus diperdakan oleh pemerintah Provinsi Malut sebagai bentuk legitimasi terhadap batas-batas wilayah kontinental suatu kabupaten dalam wilayah Provinsi Malut, sebagai formula pencegahan terjadinya sengketa antar kabupaten, karena perseturuan batas wilayah ini sangat berimplikasi pada terganggunya pelayanan publik.4. Pemda Provinsi Malut harus memfasilitasi pembentukan badan dan atau nama lainnya tugas pokoknya mengatur kerjasama dalam pengelolaan wilayah perbatasan yang komposisinya melibatkan unsur masing-masing pemda kabupaten dalam rangka menciptakan interkoneksitas antar wilayah dalam wilayah Provinsi Malut, karena pada tataran akar rumput telah dilaksanakan turn temurun.5. Butuh komitmen dan ketegasan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk secara tegas memutuskan status ke-enam desa tersebut dengan berbagai pendekatan, diantaranya :DAFTAR PUSTAKAAntonius, 2002, Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik lokal dan DinamikaInternasional, Yayasan Obor Indonesia, JakartaBest,1982:119.: memahami metode penelitian kualitatif Washington DC, USA Decentralization Support Facility, 2007. Proses dan Implikasi Sosial PolitikPemekaran, Kasus di Sambas dan Buton, Laporan, tidak dipublikasi,Jakarta.Harmantyo, 2007, Pemekaran Daerah dan Konlik Keruangan, Kebijakan Otonomi Daerah dan Implementasinya di Indonesia, Makara, Sains, Vol. 11, No.1,April 2007, Dept. Geografi UI, Jakarta.Kausar dan Eko Subowo, 2008. Kebijakan Penataan Batas Antar Daerah, Modul pelatihan Penegasan Batas Daerah, Jurusan Teknik Geodesi FT UGM, tidak dipublikasi, Yogyakarta.Moleong, Lexy J., 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cetakan kedua), PT Remaja Rosdakarya, BandungMilles dan Houberman, 2001, metode penelitian kualitatif, PT, Gramedia Pustaka Utama Jakarta.Pruit, Dean G. & Jeffrey Z Rubin, 2004, Teori Konflik Sosial (terjemahan), Pustaka Pelajar, YogyakartaSubowo, E., 2009. Makalah disampaikan pada FGD Permasalahan Konflik BatasTaquiri dalam Newstorm dan Davis (1977), Menangani Konflik Sumber Daya Alam, Pustaka Pelajar, Bandungn Wilyah, 24 Desember 2009 di Jurusan Teknik Geodesi Fakultas Teknik UGM.Zaiyardam dan Efendi, 2009 conflict resolution: Anatomy in Indonesia, LIPI, JakartaSumber-Sumber Lainnya :Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahPeraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Pembentukan KecamatanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penegasan Batas Desa.Pemendagri RI Nomor 66 Tahun 2011 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.http://andrie07.wordpress.com/2009/11/25/faktor-penyebab-konflik-dan-strategipenyelesaian-konflik/http://psychochanholic.blogspot.com/2008/03/teori-teori-konflik.htmlhttp://id.wikipedia.org/wiki/KonflikAnatomi, http://med.unhas.ac.id; 15 September 2013 : 14:23 WITA.Nanang Kristiyono, 2008, Konflik Dalam Penegasan Batas Daerah Antara Kota Magelang Dengan Kabupaten Magelang. SemarangBadan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Malut, 2009, Kajian Batas Wilayah Administratif Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Maluku Utara.

ABSTRAK Pelayanan merupakan tugas utama bagi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini secara jelas telah digariskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat, yang meliputi empat aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat yang berbunyi: Melindungi Segenap bangsa dan seluruh tumpah dara Indonesia emamjukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti yang dikatakan Moenir (2001;9) " Pelayanan umum dan hak dasar warga Negara dan hak asasi saling berkaitan tidak terpisahkan satu sama lain ". Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan sebagai bagian dari organisasi dan Sistem pemerintahan daerah mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi pemerintahan, kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, namun hal diatas kerap belum maksimal terlihat pelayanan khususnya akte jual beli banyak dikeluhkan masyarakat baik waktu, biaya serta pelayanannya yang masih dibawah standart pelayanan yang diamanatkan oleh undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Pegawai Kecamatan Dalam dalam Pelayanan Akte Jual Beli, dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan kinerja pegawai belum menunjukkan hasil yang memuaskan, dimana perlu adanya perbaikan dari segi disiplin dan kualitas dalam pelayanan terutama dalam pembuatan akte jual beli. Keywords : Kinerja, , Pelayanan, Akte Jual Beli PENDAHULUAN Latar Belakang Pemikiran Dalam melaksanakan tugas pemerintah dibidang pemerintahan dan pembangunan, pemerintah dituntut dapat menjalankan tugas sesuai dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku agar efektif dan efesien sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan tugasnya. Antara lain undang-undang dasar 1945, undang-undang 32 Tahun 2004, undang-undang 12 Tahun 2008, peraturan daerah, dan perundang-undangan serta peraturan lainnya guna memaksimalkan keberhasilan kinerja pemerintah, berbagai upaya dilakukan dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan, pelaksanaan tugasnya, perbaikan pada perencanaan, pelaksanaan hingga pada pengawasan kegiatan. hal ini dilaksanakan di berbagai bidang pemerintahan seiring dengan keterlibatan masyarakat mengkritisi tugas­tugas pemerintahan di era reformasi ini. Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang singkat, biaya murah, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan efektivitas pelayanan Umum ditentukan oleh faktor kemampuan pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan. Khususnya Pemerintah Kecamatan Tenga dituntut untuk mewujudkan disiplin kerja perangkat kecamatan dalam upaya peningkatan pelayanan publik. Masalah nyata proses pelayanan Umum, terutama pelayanan Akte Jual Beli, dirasakan masih berbelit dan tak terkendali secara efektif, sehingga wilayah aspirasi dan kepentingan umum masih kurang tersentuh. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar pokok –pokok Agraria Pasal 26 mengenai jual beli tanah dikatakan : (1) Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang. dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga-negara yang disamping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarga-negaraan asing atau kepada suatu badan hukum kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam pasal 21 ayat (2), adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan sebagai bagian dari organisasi dan Sistem pemerintahan daerah mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan kegiatan administrasi pemerintahan, kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, namun hal diatas kerap belum maksimal terlihat pelayanan khususnya akte jual beli banyak dikeluhkan masyarakat baik waktu, biaya serta pelayanannya yang masih dibawah standart pelayanan yang diamanatkan oleh undang-undang, peran camat disini sangat menentukan kualitas pelayanan yang ada di kecamatan. Penulis sebagai bagian dari masyarakat Kecamatan Tenga merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana peran camat dalam meningkatkan kinerja aparatur pemerintah dilingkungan pemerintahan Kecamatan Tenga tepatnya dikantor camat Tenga (Studi tentang Pelayanan Pembuatan Akte Jual Beli). B. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis mengemukakan perumusan masalah adalah " Bagaimana Peran Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Akte Jual Beli" C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 1. Tujuan Penelitian - Untuk mengetahui Peran Camat Dalam Meningkatkan kinerja pegawai dalam Pelayanan Akte Jual Beli - Untuk mengetahui Kendala-kendala camat dalam meningkatkan pelayanan akte jual beli 2. Manfaat Penelitian 2.1 Manfaat Teoritis Memberikan informasi ilmiah dalam pengembangan disiplin ilmu pemerintahan, khususnya dibidang pengawasan pemerintahan dan pembangunan. 2.2 Manfaat praktis Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pihak - pihak yang berkepentingan meningkatkan profesionalitas kerja dan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan administrasi pembangunan. TINJAUAN PUSTAKA A. Konsep Kinerja Pengertian kinerja menurut A. Dale Timple (1992:231) dipersamakan dalam Bahasa Inggris yaitu "performance". Kata performance sendiri bila dilihat dalam Kamus Bahasa Inggris diartikan sebagai daya guna, prestasi atau hasil ( Echols dan Shadily, 1986:97 ). Sehubungan dengan pernyataan hal diatas, Aman Sudarto (1999:2) menjelaskan bahwa kinerja adalah sebagai hasil atau unjuk kerja dari suatu orang yang dilakukan oleh individu, yang dapat ditujukan secara konkrit dan dapat diukur. Pengertian kinerja atau prestasi kerja diberi batasan oleh Maier (dalam As'ad, 1991:47) sebagai kesuksesan seseorang didalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lebih tegas lagi Lawler and Poter menyatakan bahwa kinerj adalah "succesfull role achievment" yang diperoleh seseorang dari perbuatan-perbuatannya (As'ad, 1991:46-47). Dari batasan tersebut As'ad menyimpulkan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Sedangkan Suprihatno (dalam srimulyo, 1999:33) mengatakan bahwa kinerja atau prestasi kerja seseorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan kemungkinan, misalnya standar, target/sasaran atau kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. B. Konsep Camat Camat menurut Bayu Suryaningrat (1981:2) adalah seorang yang mengepalai dan membina suatu wilayah yang biasanya terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Camat juga seorang eksekutif yaitu seorang pelaksana tugas pemerintah. Seperti salah satu tugas dan fungsinya sebagai kepala wilayah kecamatan yaitu mengendalikan pembangunan. Dalam pasal 15 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan menyebutkan bahwa : Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :Menggkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakatMengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-Undangan;Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemeritahan di tingkat Kecamatan;Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan; danMelaksanakan pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:Perizinan;Rekomendasi;Koordinasi;Pembinaan;Pengawasan;Fasilitasi;Penetapan;Penyelenggaraan; danKewenangan lain yang dilimpahkan.Pelaksanaan kewenangan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan Pemerintahan pada lingkup Kecamatan sesuai Peraturan Perudang-undangan.Pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efesiensi.Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini. C. Konsep Pegawai Negeri Sipil Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, disebutkan bahwa pegawai negeri adalah: "Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" Selanjutnya menurut H. Nainggolan (1987:271), pegawai negeri sipil itu terdiri dari : 1. Pegawai Negeri Sipil pusat 2. Pegawai Negeri Sipil daerah 3. Pegawai Negeri Sipil lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan Setiap calon pegawai yang diangkat menjadi pegawai diwajibkan mengikrarkan sumpah pegawai, dan jugasetiap pegawai sebelum memangku jabatan harus mengikrarkan sumpah atau janji jabatan. Kepada pegawai dipercayakan tugas negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pelaksanaan tugas tersebut diperlukan keikhlasan, kejujuran dan tanggung jawab. Sebagai salah satu usaha untuk menjamin pelaksanaan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, maka setiap calon pegawai wajib mengangkat sumpah pegawai dihadapan atasan yang berwenang menurut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dengan memiliki pegawai yang dapat mengerti tentang bagaimana kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diembannya, maka pelayanan yang baik dapat dicapai sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam memberikan pelayanan kepada publik. METODOLOGI PENELITIAN A. Jenis Penelitian Dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan metode deskriptif analistik dan dilaksanakan dengan cara metode survey. Menurut Nawawi dan Martini deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan objek pada saat dilakukan, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagimana adanya. Untuk memberikan bobot pada terkumpul haruslah diolah dan ditafsirkan. Jadi metode deskriptif bertugas untuk melakukan representasi objektif mengenai gejala-gejala yang terdapat didalam masalah penelitian, representasi itu dilakukan dengan mendeskripsikan gejala-gejala fakta sebagaimana adanya (Nawawi 1990 : 63, 1994:73) B. Fokus Penelitian Pada penelitian ini penulis berusaha menjawab permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada kinerja pegawai kantor kecamatan Tenga dalam pelayanan akte jual beli dengan indikator-indikatornya Berdasarkan prinsip pelayanan publik berdasarkan Dalam Keputusan Menteri PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai berikut : a) Kesederhanaan Pelayanan b) Kejelasan dan Kepastian Pelayanan c) Keterbukaan dalam Pelayanan d) Efisiensi dalam Pelayanan e) Ekonomis dalam Pelayanan f) Keadilan yang Merata dalam Pelayanan Ketepatan Waktu dalam Pelayanan C. Informan Penelitian Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat ditentukan informan dalam penelitian ini adalah Camat, Aparatur Pemerintah di Kecamatan Tenga, dan beberapa masyarakat di Kecamtan Tenga yang dianggap mengetahui dengan jelas pengawasan yang dilakukan camat dalam rangka meningkatkan profesionalitas kerja aparatur terutama pembuatan Akte Jual Beli. D. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data akan dilakukan menggunakan metode yang umumnya digunakan pada pendekatan kualitatif, yaitu observasi , wawancara mendalam (in depth interview) dan studi dokumen (Sugiono, 2007:147). Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang mendalam sehingga dapat mengetahui efektivitas sistem pengawasan camat dalam meningkatkan pelayanan publik. E. Teknik Analisa Data Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang temuan-temuan yang berdasarkan permasalahan yang diteliti. Analisis data menurut Patton (dalam Moleong, 2003 : 103) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urutan dasar. Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung. Sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan objektif sesuai dengan tujuan penelitian, maka setiap analisa dilakukan untuk melukiskan, merangkum, mengamati, menggambarkan bahkan meringkas hasil pengamatan yang telah dilakukan dilapangan. PEMBAHASAN A. Peran Camat dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Salah satu kegiatan pelayanan pemerintah yang memiliki intensitas pelayanan kepada masyarakat yang cukup tinggi adalah pelayanan bidang pemerintahan,sosial ekonomi di Kantor Kecamatan. Intensitas pelayanan ini adalah berkaitan dengan kedudukan dan fungsi pengelolaan pemerintah Kecamatan sebagai fungsi dasar terdepan dalam memberikan pelayanan masyarakat pada bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sangat banyak dokumen resmi yang diperlukan untuk legalitas, semuanya harus diperoleh melalui Kantor Camat. Dalam memberikan pelayanan pengurusan dokumen-dokumen seringkali dihadapkan pada mekanisme dan prosedur pelayanan yang kurang sinkron antara tersedianya data yang dimiliki Kantor Desa dan Kecamatan yang dimiliki oleh masyarakat yang akan dilayani, sehingga menyebabkan berbelit-belitnya kondisi pelayanan dan warga yang dilayani merasakan adanya diskriminasi pada waktu pelayanan, bahkan biaya pelayanan seperti adanya biaya administrasi yang bersifat tidak sesuai dengan prosedur yang ada. Proses pelayanan administrasi dokumen pada dasarnya telah mengalami perkembangan yang cukup berarti, bahkan mekanisme pelayanan yang dimulai pada level organisasi pemerintahan terendah sampai pada terbitnya suatu dokumen telah berusaha menampilkan, efesiensi dan efektifitas kerja dengan memberdayakan semua elemen-elemen yang terlibat dalam pelayanan pada masyarakat. B. Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Akte Jual Beli a) Kesederhanaan Pelayanan Kesederhanaan pelayanan di Tingkat Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan dapat dikatakan berjalan baik yakni pengurusan Akte Jual Beli. Hal ini di sampaikan oleh Sekretaris Camat Kantor Kecamatan Tenga bahwa : "alur permohonan dimulai dari tingkat Desa, si pemohon diminta untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, khusus untuk pembuatan Akte Jual Beli, harus ada KTP penjual/pembeli, Pajak lunas PBB, Kwitansi Pembelian (bukti pembayaran), SK Tanah, sertifikat tanah, Surat Pernyataan, SK Tidak bermasalah, Surat riwayat tanah, surat pernytataan persetujuan, meterai 6000 3 lembar, setelah diproses melalui kelurahan dilanjutkan ke tingkat kecamatan untuk menerbitkan Akte Jual Beli. Untuk legalisir surat, cukup membawa fotocopinya saja misalnya KTP atau Akte" b) Kejelasan dan Kepastian Pelayanan Prosedur tersebut diatas telah di sosialisasikan dan diketahui oleh seluruh masyarakat Kecamatan Tenga. Menurut Bapak. HL Salah satu penduduk Kecamatan Tenga mengatakan : " Prosedur pelayanan yang ada di Kecamatan Tenga memang telah diketahui seluruh lapisan masyarakat yang ada. Masyarakat setempatpun dalam hal pengurusan AJB, terlebih dahulu harus ke kantor desa untuk mengambil melengkapi berkas selanjutnya diserahkan ke Kantor Kecamatan sedangkan untuk mengurus legalisir surat pemohon langsung datang ke kantor kecamatan dengan membawa fotocopy yang akan dilegalisir seperti KTP, Kartu Keluarga dan lain-lain dari sini dapat dilihat peran camat dalam mengarahkan pegawainya sudah cukup baik". Dengan adanya persyaratan yang sedemikian rupa pihak pelayananpun akan senang menjalankan tugasnya jika masyarakat tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan prosedur yang berlaku, camat selaku pimpinan di kecamatan sangat berpengaruh dalam mengarahkan pegawai-pegawainya dalam melakukan pekerjaannya. c) Keamanan dalam Pelayanan Masyarakat pada dasarnya ingin memperoleh pelayanan yang maksimal, dimana dalam hal ini setiap masyarakat ingin memperoleh haknya dengan mendapat pengakuan dari daerah tempat tinggalnya. Pengurusan Akte Jual Beli dan Legalisir merupakan hal yang sangat penting, oleh karena itu dari pihak masyarakat mengharapkan pihak pemerintah setempat lebih memperhatikan kepastian dalam hal pengurusan Akte Jual Beli dan Legalisir Surat bagi masyarakat. FG mengungkapkan bahwa : "saya mengharapakan pelayanan yang diberikan sesuai dengan aturan formal yang diterapkan. Pemberian pelayanan yang telah menunjuk kepada aturan formal serta dianggap memenuhi sendi-sendi pelayanan sangat diharapakn masyarakat sehingga aparat pelayanan bisa konsisten dalam menerapkan aturan hukum pelayanan tanpa ada kendala apapun" Penulis melanjutkan wawancara terhadap seorang informan Bapak KT beliau mengatakan : sejauh ini dalam segi keamana dalam pelayanan di kecamatan, apalagi mengenai legalisir surat dan AJB dapat diterima didarah kemana kami pergi. d) Keterbukaan dalam Pelayanan Keterbukaan dalam pelayanan sangat berpengaruh, dimana setiap pelayanan yang akan diberikan pihak Kantor kecamatan wajib di informasikan dan di sosialisasikan agar masyarakat setempat dapat mengetahui prosedur dan tata cara dalam proses pelayanan. Oleh karena itu, peran birokrasi dalam hal ini sangatlah penting. Salah satu Staf kantor Kecamatan, Bapak AA mengatakan bahwa: "pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel oleh setiap unit pelayanan instansi pemerintah karena kualitas kinerja birokrasi pelayanan publik memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat." e) Efisiensi dalam Pelayanan Persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Mencegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi Pemerintah lain yang terkait. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di lapangan aparat/pegawai kecamatan selaku pihak pelayanan tidak menajalankan tugasnya dengan baik. Dimana sering terjadi kesalahan yang fatal dan dapat merugikan masyarakat setempat. Hal ini di ungkapkan oleh Santi salah satu warga Kecamatan Tenga : "saya kecewa dengan layanan kantor pemerintah yang tak jelas. Pemerintah Kecamatan berjanji tanggal sekian Akte Jual Beli sudah jadi. Namun pada waktu yang dijanjikan AJB belum jadi. Mengulur waktunya bisa lama, setelah dilacak katanya berkasnya hilang. Sudah demikian, mereka menunjukkan raut penyesalan," f) Ekonomis dalam Pelayanan Biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan : Nilai barang dan atau jasa pelayanan masyarakat dan menuntut biaya yang terlalu tinggi di luar kewajaran; Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk membayar; dan Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun ada beberapa pihak tertentu yang menggunakan "kesempatan dalam kesempitan" untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang telah ditentukan. Menurut SS salah satu masyarakat di Kecamatan Tenga : "aparat pemerintah yang ada sering melakukan hal-hal diluar prosedur, dimana untuk mendapat uang lebih sering mengatakan kalau ingin cepat selesai harus ada biaya administrasinya. Padahal semestinya dalam hal pengurusan surat legalisir yang berkaitan dengan Kecamatan semuanya gratis tapi kenyataannya tidak demikian. Aparat yang bertugaspun seringkali tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehingga proses pelayanan berjalan lambat. PENUTUP a. KESIMPULAN Dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka secara keseluruhan peran camat dalam meningkatkan kinerja pegawai terutama dalam pelayanan akte jual beli dapat dikatakan baik. Pelayanan yang diberikan oleh aparat Kantor Kecamatan Tenga pada umumnya berdasarkan pada : 1) Kesederhanaan Pelayanan 2) Kejelasan dan Kepastian Pelayanan 3) Keamanan dalam Pelayanan 4) Keterbukaan Dalam Pelayanan 5) Efisiensi dalam Pelayanan 6) Ekonomis dalam pelayanan 7) Keadilan yang Merata dalam Pelayanan 8) Ketepatan waktu dalam pelayanan Sesuai dengan prosedur diatas yang telah ditetapkan masyarakat menginginkan agar adanya perbaikan kualitas dalam pelaksanaan pelayanan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dari hasil wawancara yang rata-rata memberikan masukan agar proses pelayanan lebih mengutamakan kualitas dan kuantitas bagi kepuasan masyarakat. b. SARAN Dalam kesempatan ini penulis akan mengemukakan beberapa saran yang dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang dalam usaha pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan khususnya aparat Kecamatan Tenga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut: Selain itu, camat sebagai pimpinan pemerintahan tertinggi di Kantor Kecamatan Tenga lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada oknum aparat yang melanggar paraturan tanpa melupakan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Dan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Camat harus senantiasa meminta laporan-laporan yang jelas mengenai tugas yang di bebankan kepada aparat Kantor Kecamatan Tenga agar timbul rasa tanggungjawab pegawai atas tugas-tugas yang telah diberikan. DAFTAR PUSTAKA As'ad, Moh. (2003), Psikologi Industri, Seri Ilmu Sumber Daya Manusia, Liberty, Jakarta. Gibson dkk, 1989, Organisasi (terjemahan), Wahid Djobran, Erlangga, Jakarta Gibson, Ivancevich, Donelly, 1989, Organisasi, Prilaku, Struktur, Proses, (organization), Jakarta: Erlangga cetakan 5 Halsey D. George, 2003, Bagaimana Memimpin dan Mengawasi Pegawai Anda, Rineke Cipta, Jakarta Handayaningrat Soewarno, 1982, Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen, Gunung Agung, Jakarta Nawawi H. Hadari, 1990, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta Nawani Hadari, Martini H. Mimi, 1994. Penelitian Terapan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta Ndraha T. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Rineke Cipta, Jakarta Reksohadjiprojo, 1996, Dasar-dasar Manajemen, Yogyakarta. Saparin S. 1986, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta Siagian P.Sondang, 2002, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja, Rineke Cipta, Jakarta Srimulyo Koko, 1999, Analisis pengaruh faktor-faktor terhadap Kinerja, Perpustakaan di Kota madya Surabaya Stoner James & Freemen, 1992, Manajemen, Penerbit Erlangga, Jakarta. Sudarto Aman, 1992, Memimpin dan Mengawasi Pegawai, Rineke Cipta, Jakarta Sujamto, 1996, Aspek-aspek pengawasan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta ………., 1989, Norma dan Etika Pengawasan. Sinar Grafika, Jakarta Sukarna, 1979, Sistim Politik, Penerbit Alumni Bandung Sunyoto Usman, 1989, Pengumuman dan Pemberdayaan Masyarakat Tatang M. Amirin, 1992, Pokok-pokok Teori Sistem, Rajawali Press, Jakarta The Liang Gie, 1981, Efisiensi Kerja bagi Pembangunan Negara, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press Winardi, 1989, Pengantar Tentang Sistem dan Analisi Sistem, Mandar Maju, Bandung. Gatra, Segmen ekonomi dan bisnis edisi maret 2005 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ii