Tata Kelola Pemerintahan : Kebijakan Pemeritahan Yang Terbuka Melalui Pelaksanaan Pelayanan public Di Kabupaten Kuningan

Abstract

AbstrakDewasa ini tuntutan pelayanan publik semakin dibutuhkan dalam pemerintahan di Indonesia.Citra pelayanan di sejumlah lembaga pemerintahanyang terkesan lambat dan berbelit-belit menjadi perhatian khusus dalam tata kelola pemerintahannya. Reformasi pelayanan publik menjadikan agendapenting dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, khususnya pemerintah daerah, untuk memenuhi tuntutan pelayanan publik yang cepat dan inovatif dengan mengintegrasikan pelayanan public melalui penggunaan teknologi ( E-Government). Untuk memacu peningkatan pelayanan public tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan menerapkan konsep pemerintahan terbuka (Open Government), yang memiliki prinsip kebijakan, katalis kebijakan dan keluaran kebijakan.Berdasarkan prinsip tersebut, penulisan artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai kebijakan pemerintahan terbuka dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kabupaten Kuningan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan daerah Kabupaten Kuningan telah mempraktikkan prinsip pemerintahan yang terbuka.Pemerintah berusaha memberikan transparansi, integritas serta ruang untuk partisipasi publik dalam mengakses pelayanan.Kebijakan pemerintahan yang terbuka yang diterbitkannya, merupakan bagian dari komitmen kuat Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan untuk meningkatkan kinerja layanan.Komitmen yangditetapkan itu, ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan. Dalam hal ini, untuk mendorong pelaksanaan yang luas, pemerintah daerah Kabupaten Kuningan membutuhkan kerangka kebijakan serta instrumen pemantauan dan evaluasi untuk pelayanan publik.